KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan efisiensi anggaran lanjutan yang nilainya disebut cukup signifikan.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengerahkan jajarannya di daerah untuk membantu mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rencana efisiensi tersebut disampaikan Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengannya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6/2026).

Purbaya belum mengungkap besaran anggaran yang akan dihemat. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN.

“Kemarin saya ketemu kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Kemenkeu Awasi MBG di Daerah

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah kendala yang dihadapi BGN dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terutama terkait pengawasan di daerah.

Merespons hal itu, Kementerian Keuangan menyatakan siap memanfaatkan jaringan kantornya di berbagai daerah untuk membantu memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya bilang begini, kalau begitu ya udah. Yang nguasain di daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPBG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka setuju,” ujarnya.

Purbaya mengatakan sistem tersebut diharapkan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran sekaligus pelaksanaan program di lapangan.

Menu MBG Tetap Dipertahankan

Purbaya memastikan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kualitas maupun porsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

“Tidak (berubah), tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaikin. Kalau enggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ,” jelasnya.

Ia juga mendukung langkah efisiensi anggaran selama pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan.

"Saya setuju (efisiensi) apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Iya, tapi biar programnya jalan,” kata Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Pemerintah juga menyatakan proses efisiensi anggaran masih akan berlanjut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan efisiensi anggaran lanjutan untuk programnya.

Rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6/2026). Meski belum mengungkap besaran anggaran yang akan dihemat, Purbaya menyebut nilainya cukup signifikan.

“Kemarin saya bertemu Kepala BGN. Beliau sudah datang ke sini melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Meski demikian, Purbaya memastikan penghematan anggaran BGN tidak akan memengaruhi porsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tidak (berubah), tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaiki. Kalau enggak salah mereka akan hire lebih banyak ahli gizi di situ,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya juga menerima laporan mengenai sejumlah kendala yang dihadapi BGN dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait pengawasan di daerah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengerahkan jajarannya di daerah guna membantu pemantauan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya bilang begini, kalau begitu ya sudah. Yang menguasai di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan saja. Nanti orang-orang saya di daerah akan memonitor SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa mengontrol anggarannya. Mereka setuju,” ujarnya.

Meski tidak merinci besaran efisiensi yang akan dilakukan BGN, Purbaya menyatakan tetap mendukung langkah penghematan anggaran agar program MBG terus berjalan.

“Saya setuju (efisiensi), apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Iya, tapi biar programnya jalan,” kata Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Pemerintah juga berencana melanjutkan efisiensi anggaran program tersebut.

Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan kelanjutan efisiensi anggaran untuk programnya.

Rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengannya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis kemarin (25/6). Meski belum mengungkap besaran anggaran yang akan dihemat, Purbaya menyebut nilainya cukup signifikan.

“Kemarin saya ketemu kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Jumat.

Meski demikian, Purbaya memastikan penghematan BGN tidak akan memengaruhi porsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tidak (berubah), tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaikin. Kalau enggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Purbaya mendapat laporan mengenai sejumlah kendala yang dihadapi BGN dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait pengawasan di daerah.

Untuk mengatasi persoalan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengerahkan jajarannya ke daerah guna membantu pemantauan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya bilang begini, kalau begitu ya udah. Yang nguasain di daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPBG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka setuju,” ujarnya.

Meski Purbaya tidak merinci besaran efisiensi yang akan dilakukan BGN, namun ia tetap mendukung adanya kelanjutan penghematan anggaran agar program MBG terus berjalan.

"Saya setuju (efisiensi) apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Iya, tapi biar programnya jalan,” kata Purbaya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, dan masih akan dilakukan penghematan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang pada Kamis (25/6/2026) sore. Pertemuan ini difokuskan untuk mematangkan tata kelola anggaran serta perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya menjelaskan koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen mendasar pemerintah untuk memastikan pemanfaatan kas fiskal negara berjalan secara akurat.

"Kemarin sore, Menkeu Purbaya menerima Kepala @badangizinasional.ri Nanik S. Deyang di kantor @kemenkeuri, membahas upaya efisiensi anggaran, penanganan inefisiensi serta pengawasan dalam pelaksanaan program MBG, dan rencana akselerasi untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)," tulis unggahan Instagram Purbaya @menkeuri, Jumat (26/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan lembaga sepakat memperketat pengawasan harian guna mengantisipasi adanya kebocoran atau inefisiensi alokasi anggaran di lapangan. Penguatan sistem pengawasan berlapis dinilai penting mengingat program prioritas nasional ini melibatkan distribusi logistik skala besar.

Selain memperketat ikat pinggang anggaran, Kemenkeu dan BGN merumuskan formula akselerasi khusus bagi wilayah yang masuk dalam klaster 3T. Langkah afirmasi ini diambil agar anak-anak di wilayah pelosok dan perbatasan negara mendapatkan hak pemenuhan gizi yang setara dan tidak tertinggal dari wilayah perkotaan.

Pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa dialog intensif ini menjadi tonggak krusial dalam menyempurnakan struktur eksekusi program pemenuhan gizi nasional ke depan.

Diskusi ini menjadi langkah strategis sekaligus komitmen Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap program MBG.

Melalui bauran evaluasi dan perbaikan tata kelola yang terus bergulir, pemerintah optimistis program jaring pengaman sosial ini dapat beroperasi secara optimal dan memiliki daya tahan jangka panjang.

"Ke depannya, program ini diharapkan akan lebih tepat sasaran, serta memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan bagi anak-anak Indonesia," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6).

Pertemuan itu dalam rangka membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pembahasan juga mencakup penataan ulang anggaran, pengawasan di daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam pertemuan tersebut, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono.

"Melalui sinergi erat bersama Kementerian Keuangan, BGN berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat Indonesia," tulis BGN dalam unggahan Instagram resminya.

BGN menjelaskan pembahasan dalam pertemuan difokuskan pada upaya memperbaiki tata kelola, transparansi, serta efektivitas penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

Salah satu agenda yang dibahas adalah penataan ulang (refocusing) anggaran BGN. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan alokasi anggaran agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan MBG.

Selain itu, kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kemenkeu di tingkat kabupaten dan kota, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

[Gambas:Instagram]

Kedua instansi tersebut direncanakan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG baik dari sisi kondisi fisik maupun pertanggungjawaban keuangannya.

Agenda lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah melalui pemanfaatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Pelatihan itu akan difokuskan pada peningkatan kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

Pertemuan Nanik dengan Purbaya sebelumnya memang telah direncanakan sejak beberapa pekan lalu. Namun, agenda tersebut sempat tertunda setelah Nanik dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin mau datang (bertemu), tapi enggak jadi karena dipanggil Presiden (Prabowo)," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Saat itu, Purbaya menyebut belum dapat memastikan materi yang akan dibahas bersama Kepala BGN Nanik. Ia juga mengatakan pertemuan tersebut belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran MBG.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah. BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

Sementara itu, pembahasan anggaran MBG untuk 2027 masih berlangsung bersama Kemenkeu. Pagu indikatif yang saat ini dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun dengan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta orang.

Namun, menurut Agustina, angka tersebut masih akan dikaji ulang oleh manajemen baru BGN sebelum pemerintah menetapkan pagu definitif dalam RAPBN 2027.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan melakukan pertemuan penting dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada siang hari ini, Kamis (25/6/2026). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengonfirmasi bahwa agenda pembahasan tatap muka antara bendahara negara dan pimpinan BGN tersebut telah masuk ke dalam lini jadwal resmi kementerian.

“Sementara masih terjadwal,” ungkap Deni saat memberikan konfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Rencana pertemuan antara Purbaya dan pimpinan BGN ini sebenarnya telah dirancang sejak pekan lalu. Namun, agenda tersebut terpaksa mengalami penjadwalan ulang lantaran Menkeu harus bertolak ke China dalam rangka menuntaskan kunjungan kerja dinas internasional.

Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu topik penting yang akan dibedah dalam pertemuan siang ini adalah tindak lanjut mengenai efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih tepat sasaran di lapangan.

Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya telah melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian postur anggaran pada program MBG. Alokasi dana untuk program nasional ini dipangkas menjadi Rp268 triliun dari pagu perencanaan awal tahun yang sempat dipatok sebesar Rp335 triliun.

Penyesuaian pagu ini dieksekusi secara ketat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjamin penggunaan dana negara bergerak lebih efektif, efisien, dan bebas kebocoran.

Mengacu pada basis data Kemenkeu, realisasi penyerapan anggaran untuk pos program MBG ini terus menunjukkan tren pendakian yang signifikan. Hingga akhir Mei 2026, total dana kas negara yang terserap sukses menembus angka Rp88,15 triliun.

Capaian rapor ini mencatatkan kenaikan sebesar 17,53% jika disandingkan dengan posisi penyerapan pada bulan April 2026 lalu yang bertengger di level Rp75 triliun.

Secara rincian operasional, Purbaya Purbaya memaparkan dalam rilis APBN KiTa bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai total 63,13 juta jiwa penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dari akumulasi target tersebut, sebanyak 48,9 juta di antaranya menyasar klaster kelompok siswa sekolah, sementara 14,3 juta jiwa sisanya didistribusikan kepada kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang merombak program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar penerima manfaat lebih terukur dan tidak banyak menyerap anggaran negara.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari memberikan contoh penerima manfaat yang tidak perlu mendapatkan MBG, yaitu siswa/i dari sekolah dengan taraf tinggi karena mereka telah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

BGN juga mengambil langkah lainnya dengan menghentikan penyaluran MBG dan mengaudit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.

Namun apakah upaya tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat karena sebelumnya kelompok masyarakat dan elemen mahasiswa menuntut program ini segera dihentikan.

Menurut pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, upaya tersebut dinilai upaya BGN saat ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat secara perlahan dengan catatan tata kelola dilakukan secara konsisten.

"Tentu karena BGN ini lembaga negara, ya dia kaitannya dengan pelayanan publiknya. Kalau pelayanan publiknya apa baik, artinya ya konsisten, efektif, efisien, berkelanjutan, ya trust-nya mesti muncul," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengingatkan salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah memastikan tidak ada sama sekali kasus keracunan karena hal ini menyangkut citra BGN maupun pemerintah.

Indikator tersebut juga menunjukkan bahwa tata kelola MBG dapat dipastikan optimal. Sebab, tingkat kualitas maupun keamanan makanan terjamin sehingga tidak ada lagi kasus keracunan.

Menurutnya, kebijakan refocusing penerima manfaat sudah tepat dilakukan BGN agar MBG disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dia memberikan contoh penerima manfaat di Jakarta yang didominasi murid-murid yang mampu memenuhi kebutuhan gizi tanpa MBG sehingga disarankan tidak perlu memperoleh MBG.

"Tepat, tepat. Misalnya ini kan satu refocusing kan. Jadi kebijakan refocusing itu artinya dia hanya diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan," ucapnya.

Dia menambahkan, penyaluran MBG akan jauh lebih tepat jika menyasar sekolah yang didominasi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau penerima manfaat yang masuk kategori miskin, miskin ekstrem, dan rentan miskin.

"Nah menurut saya ini yang tidak membutuhkan-membutuhkan itu dicoretin aja gitu. Dicoretin aja sebanyak mungkin kan. Karena itu kota-kota banyak sekali," tuturnya.

Namun dia memahami bahwa kebijakan publik tidak selalu sempurna dan membuat sebagian pihak kecewa. Dia juga menyebut bahwa bebenah yang dilakukan BGN belum sepenuhnya menjawab permasalahan.

Akan tetapi, selain penyaluran MBG, Trubus menjelaskan bahwa peningkatan integritas di internal BGN perlu dilakukan. Mengingat persoalan di MBG adalah adanya kasus dugaan korupsi oleh pimpinan sebelumnya.

"Tantangan paling berat BGN ini adalah ini integritas human resources-nya. Integritas SDM-nya. Ini yang harus harus ditekanin karena apa? Sumber persoalan ini kan masalah integritas, moral hazard di ini tadi dari SDM-nya kan," jelasnya.

Penanganan Hukum yang Tegas Dinilai Bantu Kembalikan Kepercayaan

Dia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak hanya ditangani Kejagung, tetapi dapat dilakukan oleh Kajati untuk mengaudit seluruh dapur SPPG di daerah-daerah.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pengelola dapur-dapur di daerah memiliki permasalahan yang sama, yakni melakukan pengkondisian dengan pihak-pihak tertentu.

"Itu bagian kepercayaan publik. Jadi, Kajati-Kajati itu itu harus menahan orang yang bermain di tingkat SPPG di bawah di daerah. Di dapur MBG juga banyak banget permainan tuh seperti apa pemasok-pemasok misalnya. Pemasok-pemasok bahan baku itu kan banyak yang main harga, main-main kualitas kan itu," urainya.

Dia turut mengingatkan agar aparat penegak hukum (APH) bersikap tegas menangani kasus tersebut agar masyarakat percaya bahwa negara benar-benar ingin memperbaiki program MBG.

Selain itu, dia menyarankan agar masing-masing kepala daerah melakukan komunikasi publik secara optimal agar MBG dapat kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Berbeda dengan Trubus, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara menilai berbagai agenda perbaikan tata kelola yang digaungkan pemerintah tidak menyentuh akar persoalan program MBG. Menurutnya, publik dan kelompok masyarakat sipil sejak awal telah memberikan berbagai catatan kritis serta mengungkap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

"Rasanya sulit bisa melihat bahwa publik justru sudah banyak memberi catatan dan ikut mengungkap berbagai pelanggaran di dalamnya. Harapan kami publik jg bisa lebih kritis melihat agenda perubahan yg saat ini kesannya memang tidak radikal dan esensial," kata Seira kepada Bisnis, Senin (23/6/2026).

Seira mengatakan, dorongan ICW hingga saat ini tetap sama, yakni menghentikan program MBG secara keseluruhan. Menurutnya, berbagai persoalan yang terungkap belakangan, termasuk kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), justru semakin memperkuat alasan tersebut.

Dia menjelaskan, jauh sebelum adanya pergantian kepala BGN dan penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat, masyarakat sipil telah menyampaikan berbagai kritik terhadap tata kelola MBG. ICW sendiri, lanjutnya, pernah merilis laporan pada Desember 2025 yang menyoroti praktik patronase dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Seira, implementasi MBG telah bergeser dari tujuan awal untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan penerima manfaat menjadi proyek yang sarat kepentingan. Berdasarkan temuan ICW, terdapat keterkaitan antara pelaksanaan MBG dengan sejumlah aktor politik, anggota legislatif, pejabat BGN hingga unsur aparat penegak hukum dan militer.

Selain itu, ICW juga telah melaporkan dugaan mark up dalam pengadaan sertifikasi halal proyek MBG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh sebab itu, dia menilai berbagai indikasi permasalahan dalam tata kelola program sebenarnya telah lama diketahui.

Seira menambahkan, sembilan agenda perubahan yang disampaikan kepala BGN yang baru, seperti fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta penekanan pada kualitas dibanding kuantitas, semestinya sudah dijalankan sejak awal. Langkah tersebut dinilai terlambat karena baru diambil setelah muncul kasus hukum yang menjerat sejumlah petinggi BGN.

"Siapa pun pemimpinnya dan seperti apa pun perubahan yang dilakukan di internal BGN, tidak akan berdampak signifikan apabila program ini sejak awal diperlakukan hanya sebagai proyek politik untuk mengakomodasi kepentingan para loyalis dan jejaring pendukung pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, perempuan asal Bekasi berusia 23 tahun, Aca, menilai sulit bagi BGN mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah sederet permasalahan terjadi di mana yang paling disorot adalah kasus korupsi.

"Karena dari kasus kasus yang ada, lalu ditambah perkara korupsi. Itu masyarakat semakin susah naro kepercayaan kalo MBG dapat berhasil," katanya.

Dia berpendapat agar MBG dapat dialihkan ke program prioritas pendidikan atau kesehatan. Aca menilai kualitas makanan yang diberikan juga masih jauh dari harapan dan kebutuhan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih besar kepada daerah 3T yang lebih membutuhkan program tersebut.

Menurut Aca, pemerintah perlu meningkatkan transparansi penggunaan anggaran MBG, mulai dari penyaluran dana hingga sampai kepada penerima manfaat. "Kita butuh transparansi untuk program yang menggunakan dana sangat besar itu," tandasnya.

Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua

Nabire (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menyerap sebanyak 658 tenaga kerja kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah sehingga memberikan geliat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire Marsel Asyerem di Nabire, Rabu, mengatakan ratusan tenaga kerja tersebut bekerja di 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani penerima manfaat program MBG di daerah itu.

"Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP)," katanya.

Ia menjelaskan, para pekerja memperoleh penghasilan berkisar Rp120 ribu hingga Rp200 ribu per hari dengan sistem kerja lima hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Jumat.

Dengan jumlah tenaga kerja tersebut, program MBG diperkirakan mampu menciptakan perputaran uang di Kabupaten Nabire antara Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar per bulan hanya dari pembayaran gaji pekerja SPPG.

Menurut Marsel, keberadaan program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita), tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran.

Ia mencontohkan, salah satu SPPG di Wadio Gerbang Sadu yang melibatkan enam pemuda yang sebelumnya kerap melakukan pemalakan jalan dan meminta uang kepada pengguna jalan.

"Setelah dilibatkan bekerja di SPPG, mereka memiliki pekerjaan tetap dan tidak lagi melakukan pemalakan jalan," ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja, seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG juga telah terdaftar dan mendapat perlindungan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Ia mengatakan, saat ini jumlah penerima manfaat MBG yang dilayani BGN Nabire mencapai 23.584 orang yang terdiri atas peserta didik dan kelompok 3B.

Pemerintah pusat mengarahkan agar program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal.

Program tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan SPPG.

"Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap. Luhut menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6/2026), bahwa pihaknya telah menerima kunjungan Wakil Kepala BGN bersama tim untuk mengevaluasi implementasi program prioritas tersebut hingga saat ini.

Menurut Luhut, salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Dengan tahapan yang lebih terukur, kendala program dapat lebih mudah diidentifikasi sehingga penyesuaian dapat dipersiapkan sebelum cakupan program diperluas secara menyeluruh.

“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kita lebih paham,” katanya.

Meski demikian, Luhut berpendapat setelah program berjalan lebih dari satu tahun, pemahaman terhadap kebutuhan operasional maupun tantangan teknis sudah semakin baik dibandingkan pada masa awal peluncuran.

DEN optimistis kualitas pelaksanaan program akan terus meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring bertambahnya pengalaman dan perbaikan tata kelola.

Dari sisi ekonomi, Luhut menilai program MBG memiliki dampak signifikan karena melibatkan aliran dana yang langsung mengalir ke masyarakat.

Ia mengakui pelaksanaan yang relatif cepat pada tahap awal sempat menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Namun, ia menyebut berbagai kendala yang terjadi telah ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Karena itu, Luhut mengajak seluruh pihak memberikan ruang bagi proses perbaikan yang sedang berjalan.

Sebagai informasi, realisasi program MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp 88,15 triliun, naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp 75 triliun.

Secara rinci, dari total jumlah penerima, sebanyak 48,9 juta merupakan siswa, sementara 14,3 juta lainnya merupakan non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Pemerintah juga memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keputusan tersebut merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memastikan dana program MBG dapat dikelola lebih efisien.

Ia juga sempat memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski belum merinci detail rencana tersebut.

Salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap.

Luhut menjelaskan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, bahwa pihaknya telah menerima kunjungan dari Wakil Kepala BGN bersama tim untuk mengevaluasi implementasi program prioritas itu hingga sejauh ini.

Menurut Luhut, salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Dengan tahapan yang lebih terukur, kendala program dapat lebih mudah diidentifikasi sehingga penyesuaian dapat dipersiapkan sebelum cakupan program diperluas secara menyeluruh.

“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kita lebih paham,” katanya pula.

Meski begitu, Luhut berpendapat setelah berjalannya program selama lebih dari satu tahun, pemahaman terhadap kebutuhan operasional maupun tantangan teknis dinilai sudah makin baik dibandingkan pada masa awal peluncuran.

DEN optimistis kualitas pelaksanaan program akan terus meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring bertambahnya pengalaman dan perbaikan tata kelola.

Dari sisi ekonomi, Luhut menilai memiliki dampak signifikan karena melibatkan aliran dana yang langsung mengalir ke masyarakat.

Dia mengakui bahwa pelaksanaan yang relatif cepat pada tahap awal sempat menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Namun, dia menyebut berbagai kendala yang terjadi telah ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Karena itu, Luhut mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang bagi proses perbaikan yang sedang berjalan.

Sebagai informasi, realisasi program MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.

Secara rinci dari total jumlah penerima, 48,9 juta di antaranya merupakan siswa, sementara 14,3 juta di antaranya merupakan non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Pemerintah pun memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memastikan dana program MBG bisa dikelola dengan lebih efisien.

Ia juga sempat memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang (NSD) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejagung menyatakan seluruh pihak yang dinilai memiliki informasi terkait kasus ini dapat diperiksa sebagai saksi.

Hal itu disampaikan Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi saat ditanya respons Kejagung soal pengakuan pengacara mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang menyebut dugaan keterlibatan NSD dalam mengubah nama-nama yayasan pengelola SPPG.

Menurut dia, penyidik tidak hanya bergantung pada keterangan satu orang. “Alat bukti yang kami dapat atau cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja. Kami punya alat bukti banyak, ada keterangan saksi, ada barang bukti elektronik, ada alat bukti dokumen, dan lain-lain, serta ahli. Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja,” ujar Syarief, Selasa (23/6/2026).

“Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi, itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus sampai saat ini masih berjalan sehingga tidak bergantung kepada keterangan satu orang,” sambungnya.

Menurut dia, Nanik S Deyang juga berpotensi untuk diperiksa. Pihak yang diduga memiliki informasi bisa diperiksa sebagai saksi.

"Untuk NSD sudah beberapa kali saya sampaikan. Semua orang yang mengetahui, mengalami itu berpotensi diperiksa sebagai saksi ya berpotensi. Tapi, semua orang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan," ujar Syarief.

Dia belum menjelaskan secara rinci kapan tepatnya Nanik S Deyang diperiksa. “Kami belum bisa menyampaikan sekarang, tapi semua orang yang mengetahui, mengalami, yang bisa menerangkan adanya tindak pidana itu akan kami pertimbangkan untuk diperiksa sebagai saksi,” katanya.

Kejagung telah menetapkan 6 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Enam tersangka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku orang dekat Sony Sonjaya dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing.

Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah.

Penghentian itu diatur dalam SE Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur dalam Pelaksanaan MBG TA. 2026.

Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto menilai kebijakan meliburkan MBG merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat tata kelola program, sekaligus meningkatkan efisiensi APBN.

Menurutnya, penyesuaian operasional selama periode hari libur dapat membantu memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan secara efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.

AMMSI pun menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait keberadaan SPPG-SPPG yang diduga beroperasi di luar mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah.

"Kami menolak dengan keras apabila dapur-dapur baru yang bermunculan di luar mekanisme resmi, terutama dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum, padahal portal pendaftaran resmi sudah lama ditutup, tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara," kata Rizky dikutip Antara, Sabtu (20/6).

Ia memandang praktik semacam itu bisa menimbulkan penyimpangan tata kelola, menyebabkan pemborosan anggaran negara, serta mengganggu efektivitas pelaksanaan MBG.

Karena itu, lanjutnya, AMMSI mendorong BGN dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi serta menertibkan SPPG yang beroperasi di wilayah yang telah melebihi kebutuhan maupun kuota layanan.

Rizky menilai langkah tersebut penting agar pelaksanaan program MBG tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sebagai organisasi yang mewadahi mitra pelaksana MBG di berbagai daerah, AMMSI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas."Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi," punkasnya.

[Gambas:Youtube]