Bisnis.com, JAKARTA - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Di tahun 2026, terdapat dua jenis BLT yang sering menjadi perhatian, yaitu BLT Dana Desa (BLT-DD) dan BLT Kesra.

Keduanya sama-sama ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu, namun memiliki perbedaan mendasar dari sisi sumber anggaran. Mekanisme penyaluran, hingga kriteria penerima. Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan ini penting agar masyarakat dapat mengetahui haknya serta tidak keliru dalam mengakses bantuan sosial.

Pengertian BLT Dana Desa (BLT-DD)

BLT Dana Desa merupakan bantuan tunai yang bersumber dari anggaran Dana Desa dan disalurkan oleh pemerintah desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu. Program ini dirancang untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat di tingkat desa sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal.

Besaran bantuan BLT Dana Desa umumnya ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyalurannya dapat dilakukan setiap bulan atau dirapel per tiga bulan sesuai kebijakan desa. Proses penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah desa, kemudian ditetapkan secara resmi oleh kepala desa melalui peraturan desa.

Sebagai gambaran, pada tahun 2026 Desa Pesu mengalokasikan BLT Dana Desa untuk dua KPM, dengan pencairan pada April sebesar Rp900.000 untuk periode Januari hingga Maret.

Pengertian BLT Kesra

BLT Kesra atau Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat merupakan program bantuan sosial dari pemerintah pusat yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan secara nasional. Program ini menyasar keluarga yang berada pada kondisi sosial ekonomi paling rentan.

Penyaluran BLT Kesra dilakukan secara bertahap sesuai kebijakan pemerintah, dengan nominal bantuan yang dapat berbeda tergantung periode penyaluran. Dana bantuan disalurkan melalui bank Himbara atau kantor pos, sehingga jangkauannya lebih luas dibandingkan program berbasis desa.

BLT Kesra juga berfungsi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi.

Perbedaan BLT Kesra dan BLT Dana Desa

Meskipun sama-sama termasuk dalam skema Bantuan Langsung Tunai, BLT Kesra dan BLT Dana Desa memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada sumber anggaran, tetapi juga mencakup cakupan wilayah, mekanisme penyaluran, hingga penentuan penerima manfaat. Berikut perbedaannya:

1. Perbedaan Sumber Anggaran

Perbedaan paling mendasar antara BLT Dana Desa dan BLT Kesra terletak pada sumber anggarannya. BLT Dana Desa berasal dari Dana Desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga pengelolaannya berada di tingkat desa. Sementara itu, BLT Kesra bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah pusat.

2. Perbedaan Cakupan dan Skala Program

BLT Dana Desa memiliki cakupan yang terbatas pada wilayah desa tertentu. Penerima bantuan hanya berasal dari warga desa yang bersangkutan. Sebaliknya, BLT Kesra memiliki cakupan nasional dan dapat diterima oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia selama memenuhi kriteria yang ditetapkan.

3. Perbedaan Penentuan dan Pendataan Penerima

Pada BLT Dana Desa, proses penentuan penerima dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat setempat. Pendekatan ini membuat data penerima lebih kontekstual sesuai kondisi lapangan.

Sementara itu, BLT Kesra menggunakan basis data terpusat, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau DTSEN. Penerima ditentukan berdasarkan data nasional yang telah diverifikasi pemerintah.

4. Perbedaan Kriteria Penerima

Kriteria penerima BLT Dana Desa cenderung lebih fleksibel dan menyesuaikan kondisi di desa, seperti warga yang kehilangan mata pencaharian, belum menerima bantuan lain, atau memiliki anggota keluarga rentan.

Di sisi lain, BLT Kesra memiliki kriteria yang lebih ketat. Penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia dengan data kependudukan valid, terdaftar dalam DTKS atau DTSEN, termasuk kategori miskin atau rentan miskin (desil 1–4), tidak sedang menerima bantuan sosial lain, serta bukan aparatur negara seperti ASN, TNI, atau Polri.

5. Perbedaan Besaran Bantuan

BLT Dana Desa memiliki nominal yang relatif tetap, yaitu sekitar Rp300.000 per bulan per KPM. Sementara itu, besaran BLT Kesra tidak selalu sama dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah serta periode penyaluran.

6. Perbedaan Mekanisme Penyaluran

Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan langsung oleh pemerintah desa, baik secara tunai kepada warga maupun melalui transfer. Proses ini biasanya melibatkan perangkat desa dan pendamping untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Sebaliknya, BLT Kesra disalurkan melalui lembaga resmi seperti bank Himbara atau kantor pos. Mekanisme ini membuat distribusi bantuan lebih terstruktur dalam skala nasional.

Meskipun sama-sama berbentuk bantuan tunai, BLT Dana Desa dan BLT Kesra memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek. BLT Dana Desa bersifat lokal dengan pengelolaan di tingkat desa dan nominal yang relatif tetap, sedangkan BLT Kesra merupakan program nasional dengan sistem pendataan terpusat dan skema penyaluran yang lebih luas.

Memahami perbedaan ini membantu masyarakat mengenali jenis bantuan yang diterima serta memastikan akses terhadap program sosial berjalan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, setiap bantuan yang disalurkan dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas akhirnya buka suara soal sumber dana untuk membayar gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang masih menjadi tanda tanya sejak rekrutmen dibuka pemerintah.

Zulhas memastikan pembayaran gaji manajer Kopdes nantinya akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, sumber dana finalnya masih disiapkan pemerintah.

"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan Kementerian Keuangan pada saatnya," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

"Dan nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana, nanti akan ada skema berikutnya akan kita jelaskan," lanjutnya.

Pernyataan itu menjadi penjelasan pertama dari pemerintah mengenai pihak yang akan menyalurkan gaji para manajer Kopdes Merah Putih, setelah sebelumnya muncul pertanyaan apakah pembiayaan gajinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa, atau skema bisnis koperasi itu sendiri.

Sejauh ini, pemerintah memang belum mengumumkan besaran gaji maupun formula pembiayaan rinci. Namun, Zulhas memberi sinyal detail tersebut masih di tahap finalisasi dan akan diumumkan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepastian soal skema gaji ini menjadi sorotan lantaran pemerintah tengah menyiapkan 30 ribu posisi manajer Kopdes Merah Putih, yang akan ditempatkan di berbagai desa dan kelurahan.

Para manajer tersebut nantinya bertugas mengelola unit usaha koperasi, mulai dari gerai sembako, pergudangan, layanan kesehatan, lembaga keuangan mikro, hingga distribusi kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah juga membuka 5.476 formasi pegawai untuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sehingga total lowongan yang dibuka mencapai 35.476 posisi.

Dalam perkembangan terbaru, Zulhas mengungkapkan minat masyarakat terhadap rekrutmen ini jauh melampaui perkiraan pemerintah. Sejak pendaftaran dibuka pada 15 April hingga ditutup 25 April 2026, jumlah pelamar tercatat mencapai 639.732 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 487.819 pelamar menyampaikan kelengkapan administrasi dan 483.648 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Saat ini, proses seleksi telah masuk tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Zulhas menegaskan penggunaan sistem CAT dipilih untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung terukur dan transparan seperti seleksi aparatur sipil negara.

"Tes CAT BKN (Badan Kepegawaian Negara) ini adalah sistem yang sudah teruji," ujarnya.

Setelah tes kompetensi, peserta yang lolos masih harus mengikuti seleksi lanjutan berupa tes mental ideologi, pemeriksaan kesehatan, hingga pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) dan pelatihan manajerial sebelum resmi ditempatkan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menyatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) khusus yang akan mengatur pengadaan sumber daya manusia Kopdes Merah Putih, termasuk sumber pembiayaan gaji para manajer. Ferry menyebut para manajer nantinya berstatus pegawai BUMN.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengaku belum dapat memastikan sumber dana gaji tersebut.

Ia hanya memastikan pemerintah sudah menyiapkan skema pembiayaan pembangunan Kopdes Merah Putih melalui cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun yang berasal dari alokasi Dana Desa selama enam tahun ke depan.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan di tingkat perdesaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (30/4/2026).

“Dana desa adalah bagian dari APBN yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Dana desa sebagai instrumen strategis

Misbakhun menegaskan, dana desa merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dari tingkat paling bawah.

Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga menjadi alat untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Menurut dia, keberadaan Dana Desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejak regulasi tersebut diberlakukan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola masyarakatnya.

“Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa,” tutur Misbakhun, merujuk pada tren kenaikan alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun.

Ia menjelaskan, penguatan pembangunan desa menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional, mengingat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus basis ekonomi masyarakat.

Tantangan pengelolaan di lapangan

Meski alokasi dana desa terus meningkat, Misbakhun mengungkapkan masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya di lapangan.

Sejumlah persoalan yang kerap muncul antara lain lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

“Kepala desa tidak dipilih karena keahlian administrasi, tetapi karena ketokohan di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum,” katanya.

Ia menilai, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

Tanpa kemampuan administrasi dan pemahaman regulasi yang memadai, risiko penyalahgunaan atau kesalahan penggunaan anggaran akan semakin besar.

Dalam konteks tersebut, kegiatan sosialisasi dinilai sebagai langkah penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para kepala desa mengenai tata kelola keuangan yang baik dan benar.

Peran pengawasan dan BPK

Misbakhun juga menekankan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan serta penghitungan kerugian negara.

Ia mendorong para kepala desa untuk aktif membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan BPK, guna memperoleh arahan dalam pengelolaan keuangan desa.

“Dana desa bersumber dari uang negara sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan secara profesional,” ucapnya.

Menurut dia, keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan lembaga pengawas akan membantu meminimalkan potensi kesalahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Selain itu, pengawasan yang efektif juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pengelolaan Dana Desa agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya.

Mencegah risiko hukum

Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun juga mengingatkan kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa dapat berujung pada persoalan hukum.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemahaman yang baik terhadap aturan serta mekanisme penggunaan anggaran.

Ia menyebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.

“Pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum,” ucapnya.

Menurut dia, langkah preventif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran secara akuntabel.

Dorongan transparansi dan akuntabilitas

Misbakhun menegaskan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana desa. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, kepala desa, hingga aparat pengawasan, untuk bersama-sama menjaga integritas dalam pengelolaan dana desa.

“Tujuan utama dana desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Menurut dia, dengan tata kelola yang baik, dana desa dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan perdesaan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Serap aspirasi dan penguatan ekonomi desa

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Misbakhun juga membuka ruang dialog dengan para kepala desa untuk menyerap aspirasi terkait berbagai program pemerintah bagi masyarakat perdesaan.

Ia menegaskan dukungannya terhadap upaya penguatan ekonomi desa, termasuk melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Koperasi desa bisa menjadi bagian dari upaya pendistribusian barang dan jasa yang lebih merata di masyarakat,” terang Misbakhun.

Menurut dia, pengembangan koperasi desa dapat menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa sebagai ujung tombak pembangunan

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan dana desa akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat akar rumput.

Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga integritas serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Dana desa bersumber dari uang negara sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan secara profesional,” katanya.

Dengan berbagai upaya penguatan kapasitas, pengawasan, serta peningkatan transparansi, Misbakhun berharap pengelolaan Dana Desa dapat semakin optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang dimulai dari desa.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan unsur pemda, kades, dan perangkat desa mengedepankan transparansi serta akuntabilitas soal Dana Desa. Menurutnya, Dana Desa bersumber dari uang negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan secara profesional.

"Dana Desa adalah bagian dari APBN yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi," ujar Misbakhun dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (30/4/2026). Kegiatan hasil kerja sama DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diikuti para kades se-Kabupaten Pasuruan.

Dalam acara yang dihadiri jajaran pemda dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Kabupaten Pasuruan itu, Misbakhun menuturkan, dana desa merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan dari tingkat paling bawah. Dana Desa juga sebagai upaya nyata untuk mengatasi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu lantas menceritakan soal Dana Desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak UU itu diberlakukan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola masyarakatnya.

Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. "Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa," ucap legislator Partai Golkar tersebut.

Namun, Misbakhun juga mewanti-wanti tentang pentingnya kapasitas pengelolaan yang memadai seiring peningkatan anggaran untuk masyarakat desa. Menurutnya, saat ini masih ada berbagai kendala di lapangan dalam penggunaan Dana Desa, seperti lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian antara perencanaan, dan realisasi anggaran.

"Kepala desa tidak dipilih karena keahlian administrasi, tetapi karena ketokohan di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum," kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini.

Misbakhun menekankan pentingnya peran BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara. Ia mendorong para kades aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemda dan BPK, guna memperoleh arahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Ia mengingatkan bahwa desa merupakan ujung paling depan dalam pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, Misbakhun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kualitas pengelolaan Dana Desa demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Tujuan utama Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur Ketua Umum Depinas SOKSI ini.

Dalam sosialisasi itu, Misbakhun juga membuka ruang untuk menyerap aspirasi dari para kades, terutama mengenai program-prgram pemerintah bagi masyarakat perdesaan. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar itu pun menegaskan dukungannya atau berbagai upaya penguatan perekonomian di perdesaan desa, termasuk melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Koperasi desa bisa menjadi bagian dari upaya pendistribusian barang dan jasa yang lebih merata di masyarakat," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan unsur pemerintah daerah (pemda), kepala desa (kades), dan perangkat desa soal pentingnya mengedepankan transparansi serta akuntabilitas soal Dana Desa.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan "Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (30/4).

"Dana Desa adalah bagian dari APBN yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan Dana Desa merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan dari tingkat paling bawah.

Selain itu, Dana Desa juga menjadi upaya nyata dalam mengatasi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola masyarakatnya, salah satunya melalui Dana Desa.

Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan alokasi dana tersebut dari tahun ke tahun.

“Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa,” ujarnya.

Kendati demikian, ia mewanti-wanti tentang pentingnya kapasitas pengelolaan yang memadai seiring peningkatan anggaran untuk masyarakat desa.

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, masih ada berbagai kendala di lapangan dalam penggunaan Dana Desa, seperti lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian antara perencanaan, dan realisasi anggaran.

"Kepala desa tidak dipilih karena keahlian administrasi, tetapi karena ketokohan di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum," katanya.

Selain itu, ketua komisi DPR RI yang membidangi soal keuangan itu juga menekankan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara.

Ia pun mendorong para kades untuk aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemda dan BPK untuk memperoleh arahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

"Tujuan utama Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal sumber anggaran untuk gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Ia mengaku belum mengetahui sumber gaji manajer Kopdes Merah Putih dari mana dan masih akan memastikan apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan.

"(Sumber gaji) koperasi saya enggak tahu, nanti saya pastikan," kata Purbaya di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Meski demikian, Purbaya menyebut satu hal yang sudah pasti yakni dirinya harus membayar cicilan pembangunan Kopdes Merah Putih sebesar Rp40 triliun per tahun. Dana tersebut berasal dari alokasi Dana Desa.

Ia menjelaskan sekitar Rp40 triliun dari total Rp60 triliun dana desa setiap tahun akan digunakan untuk mencicil pinjaman pembangunan Kopdes Merah Putih. Skema cicilan tersebut direncanakan berlangsung selama enam tahun ke depan.

"Saya bayar ke koperasi (merah putih) hanya cicilan Rp40 triliun setiap tahun sampai enam tahun ke depan gitu. Yang lain saya enggak tahu," ujar Purbaya.

Pemerintah membuka lowongan 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih sejak 15 April hingga penutupan nanti pada 24 April.

Rekrutmen ini bertujuan menyiapkan manajer yang akan mengelola koperasi desa sekaligus memimpin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat.

Setiap koperasi diproyeksikan memiliki satu manajer dan minimal 10 pekerja. Dengan rencana pembangunan hingga puluhan ribu koperasi, program ini berpotensi menyerap ratusan ribu tenaga kerja baru.

"Bila satu koperasi terdiri dari satu manajer dan minimal terdapat 10 pekerja di setiap koperasi, maka minimal akan ada 800 ribu pekerja baru di 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang rencana akan dibangun secara bertahap," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (21/4).

Program ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya menyatakan sebanyak 30 ribu manajer Kopdes akan diangkat sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Pada tahap awal, pemerintah membuka 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh peserta yang lolos akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terlibat langsung dalam operasional koperasi.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi phtc.panselnas.go.id dan dibuka hingga 24 April 2026. Seleksi terbuka bagi lulusan D3 hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan bahwa ajang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jaga Desa Award 2026 menjadi momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kegiatan tersebut digelar di Grand Ballroom Fairmont Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam.

Acara itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua DPD RI, serta sejumlah menteri terkait. La Ode menilai, penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya konkret mendorong desa-desa di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“ABPEDNAS Jaga Desa Award 2026 menjadi dorongan nyata bagi desa-desa untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Ini penting karena desa adalah fondasi pembangunan nasional,” ujar La Ode.

Dia menuturkan, desa sebagai ujung tombak pembangunan membutuhkan penguatan kapasitas aparatur, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, agar terhindar dari persoalan hukum yang kerap muncul akibat kesalahan administratif. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa.

“Pendampingan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, desa tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan desa. Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

Sementara itu, ST Burhanuddin berharap program Jaga Desa dapat menjadi sarana pembinaan bagi aparatur desa, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap kesalahan administratif yang tidak merugikan negara. Pada ajang ini, penghargaan diberikan dalam tiga kategori utama, yakni Tertib Pengelolaan Keuangan Desa, Kepatuhan Entri Data Aplikasi Jaga Desa, serta Lomba Film Pendek ABPEDNAS Jaga Desa 2026.

Untuk kategori pengelolaan keuangan desa, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, meraih juara pertama, disusul Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali, dan Desa Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Sementara pada kategori kepatuhan entri data, Desa Jepangpakis, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, keluar sebagai juara pertama, diikuti Desa Karangkamiri, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun dalam lomba film pendek, karya “Jaga Cowong” dari Desa Karangmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berhasil meraih Film Terbaik sekaligus Juara Umum.

La Ode berharap, melalui ajang ini desa-desa di seluruh Indonesia semakin termotivasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkelanjutan. “Jika tata kelola desa kuat, maka pembangunan nasional akan memiliki fondasi yang kokoh,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengawasan pengelolaan dana desa mulai mengandalkan sistem digital untuk meningkatkan transparansi. Upaya ini dilakukan seiring masih adanya celah dalam pelaporan dan verifikasi pembangunan di tingkat desa.

Program “Jaga Desa” yang diinisiasi Kejaksaan Agung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menjadi salah satu instrumen penguatan pengawasan tersebut.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam memperkuat sistem pelaporan di desa. “Pentingnya pemanfaatan teknologi melalui aplikasi yang mendukung pelaporan dan pengawasan di desa,” kata Hashim.

Ketua Pengawas DPP ABPEDNAS Reda Manthovani menjelaskan, aplikasi Jaga Desa telah terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini memungkinkan laporan pertanggungjawaban kepala desa dipantau langsung oleh Kejaksaan.

“Untuk memastikan kebenaran laporan, kami bekerja sama dengan anggota BPD di desa. Mereka membantu melakukan verifikasi langsung di lapangan, misalnya memastikan pembangunan infrastruktur sesuai laporan,” ujar Reda.

Selain itu, sistem ini juga membuka kanal pelaporan bagi penerima manfaat program, seperti guru, siswa, hingga kepala sekolah. Laporan dapat disertai bukti foto atau video untuk memperkuat validasi.

“Yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi dapat diberikan mulai dari teguran hingga penghentian sementara (suspend),” ujar Reda.

Untuk mendorong partisipasi publik, Kejaksaan bersama ABPEDNAS juga menggelar “Jaga Desa Award” melalui lomba film pendek yang diikuti lebih dari 3.300 desa.

Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Aditya Yusma mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola desa. “Program ini bukan hanya mempromosikan potensi desa, tapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan desa yang baik agar terhindar dari masalah hukum,” ujar Aditya.

Digitalisasi pengawasan dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong tata kelola desa yang lebih akuntabel, sekaligus menekan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan mampu memberikan tambahan pendapatan bersih desa rata-rata sebesar Rp 1,4 miliar per tahun.

Pengamat koperasi sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan, secara keseluruhan Kopdes Merah Putih berpotensi mencatatkan total omzet nasional sebesar Rp 1.093 triliun pada tahun pertama operasional penuh.

Ketika dari angka tersebut dihasilkan margin keuntungan bersih sebesar 8 persen setelah dikurangi biaya operasional dan porsi operator BUMN maka koperasi akan membukukan laba sekitar Rp 87,44 triliun per tahun.

"Jika laba tersebut didistribusikan ke 60.000 unit KDKMP, maka setiap desa berpotensi memperoleh tambahan pendapatan bersih rata-rata sebesar Rp 1,4 miliar per tahun. Ini adalah lompatan ekonomi yang sangat signifikan bagi desa," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, sejak presiden mendeklarasikan lahirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sekitar satu tahun lalu, perkembangan program ini menunjukkan akselerasi yang signifikan.

Hitungan dampak ekonomi Koperasi Desa Merah Putih

Berdasarkan data yang dimilikinya, hingga 17 April 2026, telah terbangun 5.376 gerai koperasi. Sementara itu, sebanyak 25.749 gerai masih dalam tahap pembangunan, dengan 33.312 lokasi lahan telah terverifikasi.

Suroto menyampaikan, berdasarkan tren capaian tersebut, pada pertengahan tahun ini diperkirakan jumlah gerai yang rampung akan mencapai sekitar 40.000 unit.

"Bahkan, hingga November 2026, jumlahnya diproyeksikan menembus kisaran 60.000 gerai. Ini bukan sekadar angka, melainkan indikasi kuat KDKMP tengah bergerak menuju skala nasional yang masif," ungkap dia.

Dari sisi aset, jika 60.000 gerai telah beroperasi, maka akan terbentuk aktiva tetap yang berasal dari negara senilai sekitar Rp 3 miliar per desa.

Artinya, secara agregat, rakyat Indonesia akan secara langsung memiliki dan mengelola aset koperasi senilai kurang lebih Rp 180 triliun.

"Ini merupakan redistribusi kepemilikan ekonomi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Suroto.

Dari perspektif omzet, apabila distribusi barang-barang subsidi seperti LPG 3 kg, beras SPHP, pupuk dan benih, serta minyak goreng bersubsidi dialihkan sepenuhnya ke KDKMP, maka dalam satu tahun saja koperasi ini berpotensi mencatatkan penjualan sekitar Rp 250 triliun.

Di luar sektor barang subsidi, aktivitas ritel juga akan memberikan kontribusi signifikan. Dengan asumsi setiap anggota masyarakat menghasilkan transaksi sebesar Rp 900.000 per tahun, maka total tambahan omzet dapat mencapai Rp 243 triliun.

Selanjutnya, apabila pemerintah konsisten menyerahkan penyerapan hasil pertanian terutama gabah dan jagung kepada KDKMP, dengan asumsi konservatif sebesar Rp 150 triliun per tahun, maka akan terjadi peningkatan omzet yang sangat signifikan di sektor ini.

Tidak berhenti di situ, penguatan Unit Simpan Pinjam (USP) KDKMP juga membuka peluang besar.

"Ketika penyaluran kredit program seperti KUR yang selama ini disubsidi pemerintah melalui perbankan dialihkan dan dioptimalkan melalui USP KDKMP, maka potensi outstanding kredit dapat mencapai Rp 450 triliun per tahun," ucap dia.

Efek pengganda Koperasi Desa Merah Putih

Secara kasat mata, Suroto menuturkan, kehadiran KDKMP akan menempatkan aset produktif dalam kendali langsung rakyat desa. Selain Rp 180 triliun dalam bentuk aktiva tetap, jika ditambah modal kerja sekitar Rp 1 miliar per desa, maka total aset produktif yang dikelola di tingkat desa dapat mencapai Rp220 triliun pada tahun pertama.

Angka ini belum memperhitungkan efek pengganda (multiplier effect) dari aktivitas ekonomi yang tercipta.

Dengan beroperasinya KDKMP, dampaknya tidak hanya terasa di tingkat lokal. Secara makro, program ini berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita, menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, memperkuat daya beli masyarakat, serta membantu pengendalian inflasi.

"Lebih dari itu, KDKMP merupakan instrumen konkret untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan konstitusi, sekaligus mempercepat terwujudnya kemakmuran rakyat," ungkap dia.

Suroto berujar, sejak gagasan percepatan pembangunan KDKMP diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 dan 17 Tahun 2025, tidak sedikit pihak yang meragukan keberhasilannya.

Skeptisisme muncul karena besarnya skala dan kompleksitas program ini. Namun, perkembangan yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa keraguan tersebut perlahan mulai terjawab.

Pada akhirnya, setiap transformasi besar selalu berangkat dari visi. Visi adalah fondasi yang menggerakkan kesadaran kolektif. Dalam konteks KDKMP, visi tersebut harus dipahami dan dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik sah koperasi ini.

Karena itu, visi besar ini harus segera diterjemahkan ke dalam misi yang operasional. Dari misi diturunkan menjadi tujuan umum, lalu dirumuskan menjadi strategi yang terarah.

Selanjutnya, strategi tersebut harus diwujudkan dalam target dan program yang konkret baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek.

Ketika seluruh tahapan ini dijalankan secara konsisten dan disiplin, ia percaya, KDKMP tidak sekadar menjadi program pemerintah, melainkan akan menjelma menjadi gerakan ekonomi rakyat yang sesungguhnya.

"Sebuah gerbang besar yang mengantarkan bangsa Indonesia menuju kedaulatan ekonomi, keadilan sosial, dan kemakmuran yang merata," ungkap dia.

Kopdes Merah Putih jadi penyedia lapangan kerja

Di sisi lain, melalui Badan Pengatur BUMN, saat ini Kopdes Merah Putih tengah dilakukan rekrutmen sekitar 30.000 calon manajer KDKMP yang akan berstatus sebagai pegawai BUMN.

Ia menjabarkan, ketika diasumsikan hingga akhir tahun jumlah gerai yang terealisasi mencapai 60.000 unit, dari target awal 83.000, maka setidaknya akan ada 60.000 tenaga manajerial muda, mayoritas berpendidikan sarjana, yang terserap dalam program ini.

Lebih jauh, apabila setiap gerai membutuhkan rata-rata 17 pekerja berdasarkan analisis beban kerja, maka KDKMP berpotensi menyerap sedikitnya 1,02 juta tenaga kerja secara langsung.

Angka ini belum termasuk kebutuhan sumber daya manusia tambahan di tingkat manajemen pusat PT APN sebagai operator.

"Dengan demikian, KDKMP tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga mesin penciptaan lapangan kerja dalam skala besar," ungkap dia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, mengamini pemerintah menyediakan 30.000 kursi Manajer Kopdes Merah Putih.

Mereka akan bertugas di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara. Sampai Senin (20/4/2026), lowongan Manajer Kopdes Merah Putih serta manajer dan pengelola Kampung Nelayan Merah Putih sudah diserbu 383.830 pelamar.

“Ini yang daftar banyak jadi kadang-kadang hang apa namanya website-nya itu. Jadi yang sudah daftar totalnya 383.830,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Seorang manajer Kopdes Merah Putih sendiri memiliki berbagai macam tugas seperti mengelola operasi harian, menganalisis penjualan, mencapai target profit, memastikan kepuasan pelanggan, hingga membuat laporan periodik.

Apa itu Koperasi Merah Putih?

Koperasi Merah Putih adalah lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

Kompas.com mencatat, tujuan dari pendirian Koperasi Merah Putih adalah memperkuat ekonomi desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Pembentukan koperasi ini didasarkan aturan yakni UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah beberapa kali mengalami revisi, PP, Perpres, dan peraturan menteri terkait.

Sama halnya dengan jenis koperasi lainnya, anggota koperasi ini terbuka untuk semua masyarakat desa tempat koperasi berada. Para anggota ini diwajibkan membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela untuk menjadi anggota.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Momentum pencairan dan realisasi Dana Desa 2026, pemerintah desa di berbagai wilayah mulai dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana, yakni memastikan anggaran yang dikelola benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Di saat yang sama, tuntutan pelayanan publik yang cepat dan efisien juga semakin meningkat.

Di lapangan, masih banyak desa yang menghadapi kendala klasik. Proses administrasi yang berbasis kertas, pencatatan manual yang rentan kesalahan, hingga layanan yang mengharuskan warga datang langsung ke kantor desa menjadi hambatan tersendiri. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pelayanan, tetapi juga berpotensi memengaruhi akurasi dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa.

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan akan sistem yang lebih adaptif dan terstruktur menjadi semakin relevan. Digitalisasi mulai menjadi pendekatan yang tidak hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga membantu desa mengelola tata kelola secara lebih akuntabel.

Ribuan desa yang telah beralih ke sistem digital mulai merasakan perubahan signifikan. Proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sementara pengarsipan dokumen menjadi lebih aman dan mudah diakses. Layanan kepada masyarakat pun menjadi lebih praktis, bahkan dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Perubahan ini juga berdampak pada cara kerja perangkat desa. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, proses pelayanan, pencatatan, hingga pemantauan menjadi lebih tertata. Hal ini membantu kepala desa dan perangkatnya untuk lebih fokus pada perencanaan program dan penggunaan anggaran yang tepat, bukan lagi terjebak pada pekerjaan administratif yang berulang.

Dari perspektif tata kelola juga, digitalisasi juga membantu menciptakan transparansi yang lebih baik. Data pelayanan, bantuan sosial, hingga perpajakan dapat dikelola dalam satu sistem terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi.

Melihat kebutuhan digitalisasi pedesaan ini, Sidik Permana dan Kasman Suherman mendirikan Digides.

Platform ini bertujuan untuk mendigitalisasi administrasi, pelayanan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan di ribuan desa di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi.

Platform ini menerapkan sistem digital terintegrasi, desa dapat mengelola berbagai aspek layanan seperti administrasi, pelayanan warga, pengelolaan data, hingga transparansi informasi melalui website desa.

Sistem ini juga membantu menciptakan jejak data yang lebih rapi dan terstruktur. Hal ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan Dana Desa, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama.

Di sisi masyarakat, perubahan ini menghadirkan pengalaman layanan yang lebih sederhana dan efisien. Warga tidak lagi harus antre atau bolak-balik ke kantor desa hanya untuk mengurus dokumen, melainkan dapat mengakses layanan dengan lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Selain itu, tingkat kepuasan publik mencapai 80% karena warga merasa pelayanan lebih cepat dan pasti.

Lebih jauh, digitalisasi desa juga membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat. Warga dapat mengetahui program desa, perkembangan pembangunan, hingga realisasi anggaran secara lebih transparan. Hal ini menjadi penting untuk membangun kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Hingga saat ini, DIGIDES telah dipercaya oleh 3.522 desa di 360 kabupaten di seluruh Indonesia. Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong penguatan tata kelola desa, digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan penggunaan Dana Desa dapat lebih terukur dan tepat sasaran. Dengan sistem yang terdokumentasi dengan baik, proses evaluasi dan pengawasan pun menjadi lebih mudah dilakukan.

"DIGIDES dibangun dari desa dan untuk desa di seluruh Indonesia, makanya kita ingin selalu menyebarkan penggunaan teknologi ini di seluruh desa di Indonesia untuk pembangunan yang lebih cepat dan akuntabel" ungkap Sidik Permana selaku CEO DIGIDES dan Alumni Master Development Engineering UC Berkeley.

Transformasi ini menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu harus besar, tetapi bisa dimulai dari langkah yang tepat. Ketika sistem pelayanan dan tata kelola diperkuat, desa tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih siap menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengembangan desa di daerah saat ini masih banyak yang menghadapi kendala klasik.

Proses administrasi yang berbasis kertas, pencatatan manual yang rentan kesalahan, hingga layanan yang mengharuskan warga datang langsung ke kantor desa menjadi hambatan tersendiri.

Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pelayanan, tetapi juga berpotensi memengaruhi akurasi dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa.

Kondisi inilah yang menginspirasi Sidik Permana menciptakan aplikasi digitalisasi untuk tata kelola pemerintahan, termasuk dari sisi kelolaan keuangannya Digides.

Dia mengatakan, kebutuhan akan sistem yang lebih adaptif dan terstruktur menjadi semakin relevan. Digitalisasi mulai menjadi pendekatan yang tidak hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga membantu desa mengelola tata kelola secara lebih akuntabel.

Ribuan desa yang telah beralih ke sistem digital akan mengalami perubahan signifikan. Proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sementara pengarsipan dokumen menjadi lebih aman dan mudah diakses. Layanan kepada masyarakat pun menjadi lebih praktis, bahkan dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Perubahan ini juga berdampak pada cara kerja perangkat desa. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, proses pelayanan, pencatatan, hingga pemantauan menjadi lebih tertata. Hal ini membantu kepala desa dan perangkatnya untuk lebih fokus pada perencanaan program dan penggunaan anggaran yang tepat, bukan lagi terjebak pada pekerjaan administratif yang berulang.

Dari perspektif tata kelola juga, digitalisasi juga membantu menciptakan transparansi yang lebih baik. Data pelayanan, bantuan sosial, hingga perpajakan dapat dikelola dalam satu sistem terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi.

Profil Sidik Permana

Melansir laman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sidik adalah alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta.

Dia memiliki keahlian dan ketertarikan mendalam di bidang Teknologi dan Informasi ini, dan pernah mengasah kemampuannya dalam berbagai aspek teknologi, termasuk pengembangan perangkat lunak, analisis sistem, dan inovasi digital.

Sebagai seorang inovator, Sidiq mendirikan dan memimpin Nusantara Beta Studio (PT Kode Aplikasi Indonesia), sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan produk digital. Dalam perannya sebagai direktur inovasi, ia berkontribusi dalam menciptakan berbagai solusi berbasis teknologi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Keahliannya dalam industri teknologi diakui secara global, terbukti dengan posisinya sebagai mitra eksklusif Google dalam program Google Developer Expert (GDE) serta Intel Corporation melalui inisiatif Intel Software Innovator.

Selain membangun dan mengembangkan perusahaan, Sidiq juga memiliki peran aktif dalam riset dan pengembangan aplikasi, terutama di bidang mobile development. Salah satu proyek inovatif yang ia kembangkan adalah permainan sosial berbasis lokasi untuk platform Android.

Sidiq juga berkontribusi dalam dunia pendidikan dan pelatihan teknologi. Ia secara aktif mengadakan pelatihan in-house untuk pengembangan aplikasi Android. Pelatihan ini dirancang agar peserta dapat memahami berbagai aspek dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari konsep dasar hingga praktik implementasi di dunia industri.

Tak hanya itu, ia juga memiliki pengalaman dalam membimbing siswa yang ingin mendalami bidang teknologi, khususnya dalam pemrograman dan pengembangan aplikasi. Dalam proses pembelajaran, ia mengajarkan konsep algoritma dasar, pemrograman, serta pengembangan aplikasi dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami.

Ia juga memberikan pemahaman tentang berbagai bahasa pemrograman seperti Java, PHP, HTML, dan JSP, guna membekali para siswa dengan keterampilan yang dapat diterapkan dalam industri teknologi.

Melalui berbagai kontribusi dan dedikasinya, Sidiq berkomitmen untuk terus berperan dalam menciptakan inovasi di bidang teknologi sekaligus membangun generasi baru yang siap bersaing di era digital.

Dia juga membangun Digides bersama dua rekannya yakni Kasman sebagai Chief Partnership Officer (CPO) dan M. Taufiqurrahman sebagai Chief Technology Officer (CTO).

Sistem ini juga membantu menciptakan jejak data yang lebih rapi dan terstruktur. Hal ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan Dana Desa, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama.

"Melalui sistem digital terintegrasi, desa dapat mengelola berbagai aspek layanan seperti administrasi, pelayanan warga, pengelolaan data, hingga transparansi informasi melalui website desa," ujarnya.

Di sisi masyarakat, perubahan ini menghadirkan pengalaman layanan yang lebih sederhana dan efisien. Warga tidak lagi harus antre atau bolak-balik ke kantor desa hanya untuk mengurus dokumen, melainkan dapat mengakses layanan dengan lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Selain itu, tingkat kepuasan publik mencapai 80% karena warga merasa pelayanan lebih cepat dan pasti.

Warga dapat mengetahui program desa, perkembangan pembangunan, hingga realisasi anggaran secara lebih transparan. Hal ini menjadi penting untuk membangun kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Di bawah kelolaan mereka, DIGIDES telah diterapkan di 3.522 desa di 360 kabupaten di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong penguatan tata kelola desa, digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan penggunaan Dana Desa dapat lebih terukur dan tepat sasaran. Dengan sistem yang terdokumentasi dengan baik, proses evaluasi dan pengawasan pun menjadi lebih mudah dilakukan.

"DIGIDES dibangun dari desa dan untuk desa di seluruh Indonesia, makanya kita ingin selalu menyebarkan penggunaan teknologi ini di seluruh desa di Indonesia untuk pembangunan yang lebih cepat dan akuntabel" tutup Sidik Permana yang saat ini menduduki posisi CEO DIGIDES dan Alumni Master Development Engineering UC Berkeley

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo memberi perhatian serius terhadap maraknya Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang terjerat kasus hukum akibat pengelolaan Dana Desa. Dia menilai, banyak Kades yang tersandung masalah hukum bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidakpahaman mengenai sistem akuntansi.

Hashim memaparkan bahwa selama satu dekade terakhir, setiap desa menerima kucuran dana desa sekitar Rp1 miliar per tahun. Ke depan, nilai tersebut diprediksi akan semakin besar seiring dengan penguatan peran desa.

“Kita sudah tahu dan sudah menyadari sejak 10 tahun di mana ada bantuan Desa, kalau tidak salah satu Rp1 miliar setahun mungkin akan lebih nanti di masa depan,” kata Hashim dalam sambutannya saat menghadiri acara Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dilihat dari YouTube ABPEDNAS TV, Minggu (19/4/2026).

Menurut Hashim, masalah administrasi yang tidak sempurna seringkali menjadi pintu masuk bagi perangkat desa ke ranah pidana. Banyak Kades yang dianggap melakukan penyelewengan, padahal kenyataannya mereka hanya tidak mampu melakukan pencatatan keuangan secara presisi sesuai standar pemerintah.

“Seringkali Kepala Desa dan perangkat desa selalu masalah hukum karena mungkin tidak bisa menghitung, mungkin akuntansi-akuntansi atau tata buku mungkin tidak sempurna,” ungkapnya.

Guna meminimalisir risiko tersebut, Hashim meminta adanya langkah preventif yang nyata dari institusi penegak hukum. Ia secara khusus memohon bantuan kepada Kejaksaan Agung agar melatih aparatur desa.

“Saya minta dari kerjasama dengan Kejaksaan Agung agar supaya elemen-elemen dan jajaran Kejaksaan Agung bisa mungkin, bisa melatih atau mendidik perangkat desa agar supaya semuanya tata bukunya itu dari anggaran itu bisa dijaga dengan sebaik-baiknya,” tegas adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Hashim menekankan bahwa edukasi dari Kejaksaan Agung sangat penting agar laporan pertanggungjawaban dana desa bersih dari kekeliruan administratif. Sehingga, tidak ada lagi Kades yang terjerat kasus hukum karena kesalahan pencatatan.

“Supaya mencegah, menghindari kasus-kasus hukum yang kita baca hampir setiap kali,” pungkas Hashim.