Bisnis.com, SURABAYA – Insiden keracunan massal yang dialami oleh sekitar 200 siswa di Surabaya, Jawa Timur, usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026), ditengarai terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Surabaya Kusmayanti dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kota Surabaya, yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Rabu (13/5/2026).

Kusmayanti membeberkan satu dari sekian pelanggaran prosedur yang ditemukan BGN Jawa Timur yang dilakukan oleh SPPG yang disebut melayani pemasokan MBG hingga 3.020 porsi setiap harinya tersebut adalah ketidakhadiran pengawas gizi di SPPG saat bahan baku tiba di lokasi.

"Penerapan pada SOP, jadi SOP yang ditentukan oleh BGN itu sudah baik adanya. Namun, pada SPPG tersebut itu terjadi kesalahan penerapan pada SOP. Jadi di antaranya pengawas gizi tidak ada di tempat pada saat kualitas bahan baku datang," bebernya.

Dia menjelaskan alpanya pengawas gizi saat bahan baku tersebut tiba di SPPG membuat BGN tidak dapat mengambil kesimpulan secara cepat mengenai kondisi bahan baku yang kemudian diolah oleh para juru masak di dapur MBG.

"Sehingga kita belum bisa memastikan kerusakan itu terjadi pada kualitas asal bahannya atau pada proses pengolahannya," ujarnya.

Lebih lanjut, sampel makanan yang seharusnya melewati proses uji laboratorium juga dalam keadaan yang tidak memenuhi spesifikasi.

Kusmayanti mengungkapkan hal tersebut dapat terjadi karena sampel makanan tersebut sempat dikeluarkan dari lemari pendingin tanpa prosedur khusus sebelum petugas dari Dinas Kesehatan tiba di SPPG.

"Ketika sampel itu dikeluarkan sebenarnya itu sudah menjadi ada kerusakan. Harusnya sampel dikeluarkan itu harus ada treatment khusus dimasukkan ke lab, dan ada treatment yang untuk masuk ke cooler box tidak dibiarkan dalam suhu ruangan. Sehingga pada saat dari pihak Dinkes, labnya Dinkes datang, posisi makanan sudah tidak dalam posisi yang seperti awal," ucapnya.

Atas insiden tersebut, Kusmayanti mewakili BGN pun mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga yang terdampak serta publik. Peristiwa keracunan massal usai menyantap MBG juga diklaimnya baru perdana terjadi di Kota Surabaya.

"Mohon maaf, ini bukan bermaksud menyalahi atau mungkin ini jadi pembelajaran karena ini menjadi yang pertama. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan karena kami masih menunggu hasil dan menyelesaikan keseluruhan BAP kepada seluruh petugas untuk bisa kami tarik kesimpulannya," tuturnya

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Billy Daniel Messakh mengungkapkan terdapat beberapa pelanggaran fatal dalam rangkaian proses pengolahan makanan yang dilakukan oleh SPPG Tembok Dukuh.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, Billy menyinggung tahapan pencairan atau defrosting daging beku yang dilakukan oleh petugas SPPG tersebut di area yang tidak higienis.

"Daging itu dalam keadaan beku, di-defrost (dicairkan) di area yang tidak bersih. Prosesnya itu sekitar dua jam sampai daging layak potong. Selama itu, lingkungan lalat cukup banyak," ungkap Billy.

Tak hanya itu, Billy juga mengkritik fasilitas dapur yang dinilai Dinkes Kota Surabaya tidak memenuhi standar, seperti alat penjebak serangga atau insect trap yang tidak berfungsi optimal hingga tirai plastik pada pintu masuk dapur yang tidak dipasang.

"Dia punya trap insect juga, tapi itu tidak memenuhi standar. Jadi lampu, tapi tidak ada trap-nya. Jadi, kalau ada lalat yang banyak itu datang, sampai sana balik lagi keluar bisa. Pintu masuk dapur itu juga harusnya ada penghalang plastik, itu juga tidak ada. Memudahkan sekali insect untuk keluar masuk," jelasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut gejala keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di wilayah Tembok Dukuh, Kota Surabaya, usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan oleh metode pengolahan yang tidak benar oleh jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Hal tersebut disampaikannya saat menjenguk langsung para korban yang masih menjalani perawatan di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Jalan Dupak, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026). Ia juga sempat berbincang dengan para wali murid dan menyampaikan bahwa pemerintah memberi perhatian terhadap kasus tersebut.

"Presiden [Prabowo Subianto] ngasih MBG itu tujuannya baik, memang yang salah yang masak," ucap Pigai di hadapan korban keracunan dan para orang tua.

Pigai juga menyatakan bahwa SPPG yang mendistribusikan porsi MBG bermasalah dipastikan akan dijatuhi sanksi hingga penutupan serta pemberhentian operasional dapur.

Usai menengok para korban—yang sebagian besar merupakan anak-anak—serta para orang tua yang mendampingi, Pigai menegaskan bahwa program prioritas pemerintah tersebut memiliki tujuan baik dalam upaya membangun generasi penerus bangsa.

"Jadi hari ini saya ke Surabaya mewakili bapak [Presiden Prabowo] ya. Bapak menyampaikan, tujuan MBG ini maksudnya baik. Supaya untuk demi masa depan anak Indonesia ya karena hanya anak Indonesia yang sehat, kenyang, dan, pintar yang bisa bangun Indonesia di masa yang akan datang," tuturnya.

Menurut Pigai, insiden keracunan yang menimpa kurang lebih 200 siswa dari berbagai satuan pendidikan di kawasan Tembok Dukuh terjadi karena inkompetensi SPPG dalam menyediakan makanan yang sehat, higienis, dan bermutu tinggi.

Ia juga menemukan fakta bahwa satu SPPG memasok ribuan porsi MBG hingga ke 13 sekolah di wilayah Kota Pahlawan. Jumlah tersebut dinilai jauh dari batas kewajaran dan melampaui kapasitas sehingga memicu kelalaian.

"Tujuan yang baik ini, ternyata ada satu dua dapur SPPG yang pengelolaannya kurang profesional. Saya temukan di Surabaya, kesalahannya memang sudah dipastikan dapur SPPG yang salah. Kenapa? Karena satu SPPG meng-handle 13 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir, satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak ya," paparnya.

Menurutnya, beban kerja yang berlebihan membuat jajaran SPPG kelimpungan dalam mengolah porsi MBG yang sehat dan bergizi tinggi. Ia juga mengakui terdapat sejumlah dapur MBG lain yang mengalami kasus serupa.

Pigai menyebut, di wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi seperti Surabaya, satu SPPG seharusnya hanya melayani pemasokan MBG untuk maksimal tiga hingga lima satuan pendidikan.

"Sehingga dalam manajemen pengelolaannya amatir, tidak profesional, dan tidak cermat, tidak teliti, dan tidak cekatan, dan tidak disiplin. Memang di dalam pengelolaan ini, tidak semua dilakukan secara profesional. Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul, kita harus akui. Ada beberapa dapur yang pengelolaannya kurang cermat, kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Pigai meminta kepada otoritas terkait, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melimpahkan pengelolaan MBG dari SPPG Tembok Dukuh kepada SPPG lain yang lebih profesional agar kualitas makanan yang diolah dapat bermutu tinggi dan memberi dampak positif bagi generasi penerus bangsa.

"Untuk itu, maka dapur yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan harus diganti serta dihentikan dengan yang lebih profesional, yang lebih disiplin, yang lebih cekatan, lebih cermat, dan lebih hati-hati," terangnya.

Pengelola MBG Lalai Terancam Blacklist

Pigai juga meminta agar jajaran manajemen SPPG yang terbukti lalai dalam kejadian luar biasa tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist oleh BGN guna mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali.

"Bila perlu di-blacklist. Blacklist-nya itu bukan SPPG-nya ya, ingat ya. Kalau saya Kepala BGN, saya blacklist pengelola orangnya. Karena ini man-made. Ini kesalahan orang. Bukan kesalahan SPPG, tapi kesalahan orang pengelolanya. Kesalahan pemiliknya. Jadi pemiliknya seharusnya di-blacklist," ucapnya.

Meski insiden keracunan usai mengonsumsi MBG telah menimpa banyak siswa, Pigai mengaku belum mengklasifikasikan peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM. Menurutnya, program MBG masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan sebelum mencapai standar ideal.

"Saya bilang on going achieving of human rights. Jadi, sesuatu itu sedang dalam pembangunan, itu tidak bisa dinilai dalam konteks HAM, tapi itu dievaluasi, diperbaiki sampai standar maksimum tercapai. Jadi, sekarang ini kan kita baru mulai tahun yang kedua. Nanti sampai standar tertentu bahwa seluruh Indonesia targetnya sudah tercapai, baru bisa dinilai," katanya.

Sementara itu, dari sekitar 200 siswa TK, SD, hingga SMP yang dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG di kawasan Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, Senin (11/5/2026), sekitar 130 di antaranya menjalani perawatan di RSIA IBI, Jalan Dupak, Surabaya.

Saat ini mayoritas korban telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan, namun masih ada tujuh pasien yang harus menjalani observasi.

"Dari tujuh pasien, mungkin dua yang butuh satu-dua hari lagi mereka akan pulang, tapi mungkin lima bisa pulang cepat," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Timur menjelaskan fenomena ratusan siswa di Surabaya yang terdampak usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diolah dan didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Bubutan, merupakan kasus pertama yang berkaitan dengan dugaan kasus keracunan massal di Kota Pahlawan.

Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo usai peristiwa gejala keracunan yang terjadi pada kurang lebih 200 siswa dari 13 satuan pendidikan di wilayah setempat yang menjadi penerima manfaat program prioritas presiden itu.

"Dari informasi yang sudah terdapat info, kami langsung ke sini menindaklanjuti dan evaluasi. Kami arahkan jeda distribusi yang berkelanjutan sesuai dengan [arahan] dari Bu Kepala SPPG [Tembok Dukuh Bubutan] sudah dijelaskan," ungkap Wahyu saat ditemui awak media di Kantor SPPG Tembok Dukuh Bubutan Surabaya, Senin (11/5/2026).

Wahyu juga mengeklaim peristiwa yang menyebabkan ratusan peserta didik mengalami gejala-gejala, seperti pusing, mual, dan muntah diduga terjadi usai mengonsumsi MBG yang diproduksi SPPG di Kota Surabaya baru terjadi kali ini.

"[Peristiwa dugaan keracunan usai mengonsumsi MBG di Kota Surabaya] baru satu SPPG ini saja," tegasnya.

Usai peristiwa naas tersebut, Wahyu menyebut bahwa pihaknya segera melakukan evaluasi terhadap SPPG terkait sembari menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel MBG yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan dinas kesehatan untuk menelusuri penyebab pasti dari gejala keracunan massal itu.

Lebih lanjut, BGN Jawa Timur dan pihak pengelola SPPG terkait telah mencapai kata sepakat untuk menghentikan sementara aktivitas operasional dapur yang biasanya memasok hingga 3.020 porsi MBG di wilayah setempat.

"Kami masih menunggu [uji] lab. Kami akan evaluasi dahulu, kami tindak lanjuti, setelah itu kami masih tutup dahulu dapur ini sementara waktu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah melakukan investigasi mendalam terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, diduga usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Astha Triyono telah terjun ke lokasi untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut serta meninjau penanganan medis kepada para siswa yang terdampak.

"Iya bentar. Prof. Erwin lagi ngecek, Kadinkes lagi ngecek, bagaimana pertama penanganan dan situasinya. Jadi mohon waktu nanti kami akan hari ini juga kami akan berikan informasi yang terbaru tentang hal-hal ini," ujar Emil saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (11/5/2026).

Mengenai mekanisme pertanggungjawaban oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait, ia menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tetap diberlakukan bagi mitra yang dinilai lalai dalam menjaga standar higienitas dan keamanan pangan.

Menurutnya, kewenangan pemberian sanksi dilakukan secara kolektif dengan koordinasi utama di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, BGN disebut telah menerapkan sanksi bagi SPPG yang terlibat dalam sejumlah insiden serupa sebelumnya.

"Begini, kewenangan pemberian sanksi tentu dilakukan secara kolektif, tapi terutamanya melalui BGN, dan BGN telah menerapkan sanksi ya untuk SPPG yang mengalami insiden-insiden. Kemudian efektivitas dari penerapan sanksi BGN juga kami pahami terus melakukan evaluasi. Artinya apakah kemudian setelah dikasih sanksi ada perbaikan atau tidak," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Ratusan siswa dari sejumlah sekolah di wilayah Tembok Dukuh, Surabaya, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026). Gejala yang dikeluhkan para murid antara lain adalah pusing, mual, hingga muntah.

Para peserta didik yang mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi MBG tersebut dilarikan dewan guru ke satuan pelayanan kesehatan terdekat, seperti Puskesmas Dukuh Tembok serta RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Jalan Dupak, Surabaya.

Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya drg. Tyas Pranadani menerangkan berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya terdapat kurang lebih 200 siswa yang berasal dari 12 sekolah yang diduga mengalami gejala keracunan tersebut.

"Sejauh ini yang kita dapatkan datanya itu hampir 200 siswa [yang mengalami gejala keracunan MBG]. Hampir semua sudah kami tangani. Jadi, ada yang dibawa ke Rumah Sakit IBI ini mungkin kurang lebih 100-an ya. Datanya masih kami update lagi," ungkap Tyas, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan siswa-siswi yang mengalami gejala keracunan makanan tersebut disebut berasal dari 12 sekolah yang dikabarkan menerima pasokan MBG dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama.

“Ada beberapa sekolah dari satu SPPG itu memang semua dikirimi makanan ini mengeluh, hampir semuanya mengeluh. Jadi total itu sekitar 12 sekolah yang di dapur sama,” ujarnya.

Tyas menerangkan bahwa seluruh siswa yang sempat menjalani perawatan tersebut mengalami gejala keracunan ringan. Selain dirawat di Puskesmas maupun rumah sakit, terdapat siswa yang juga mengalami perawatan oleh tim medis di sekolah masing-masing.

"Ada yang kami datangi di sekolah dari pihak Puskesmas. Kita turun ke sekolah karena gejalanya masih ringan ya, masih memungkinkan kita tangani, kita obati di tempat. Ada beberapa sekolah, kemudian juga ada yang datang ke Puskesmas, dan alhamdulillah semuanya gejalanya masih ringan," paparnya.

Mengenai menu dalam porsi MBG yang ditengarai menjadi penyebab utama dari gejala keracunan yang dialami ratusan siswa-siswi tersebut, Tyas menerangkan bahwa pihak terkait masih melakukan penelusuran lebih lanjut. Sampel porsi MBG tersebut sudah dikirimkan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) untuk diteliti secara mendalam.

"Masih kita cek ulang ya. Sampel sudah kami ambil di lokasi, kemudian masih akan kami cek di BBLK bersama Dinas Kesehatan," tambahnya.

Tyas pun menyebut siswa-siswi diduga mengalami gejala keracunan dari makanan olahan daging. Sebab, pihak sekolah mengaku kepada tim medis baru perdana menerima menu tersebut dari SPPG terkait.

"Kalau dari pantauan kami dan dari laporan dari guru-guru itu, biasanya enggak dikasih daging, hari ini ada daging. Jadi mungkin, ini masih mungkin ya, mungkin dari dagingnya, karena selama ini enggak pernah dikasih daging," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara mengenai isu keterlambatan pencarian dana oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikhawatirkan menghambat penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Sebagai informasi, kabar tersebut menyeruak usai beredarnya pesan berantai di platform WhatsApp Group yang menyebut seluruh SPPG di Kota Surabaya belum mendapatkan pencairan anggaran sehingga terancam tidak beroperasi.

“Selamat pagi rekan-rekan mau menginfokan bahwa sedang terjadi kendala di seluruh dapur di Surabaya bahwa dana dari pemerintah tidak cair nggih, mohon doa nya agar di minggu ini semoga dana cair di rekening kami karena jika belum cair maka kami terpaksa harus berhenti operasional dahulu sampai dana dari pusat cair. Akan kami informasikan kembali, harap menjadi informasi dan support-nya nggih matur nuwun,” tulis pesan tersebut.

Emil yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya melanda seluruh SPPG di wilayah kerjanya. Ia bahkan telah berkoordinasi secara lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang tengah terjadi.

"Saya cek ke BGN, tidak semua dapur (SPPG) mengalami masalah tersebut, dan tidak hanya di Surabaya saja," ungkap Emil saat dikonfirmasi awak media, Jumat (8/5/2026).

Emil menyatakan bahwa pencairan dana tersebut saat ini tengah diproses secara bertahap oleh pemerintah pusat. Pengirimannya disebutkan lewat transfer melalui rekening virtual account yang dikantongi oleh masing-masing pengelola SPPG.

“Namun, menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BGN, sudah mulai diproses pencairannya. Pencairan ke virtual account,” bebernya.

Oleh sebab itu, Emil mengimbau kepada segenap masyarakat dan para pengelola dapur MBG di Jawa Timur untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia menyatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan normal.

“Kami terus melakukan koordinasi agar operasional dapur MBG tetap berjalan dan pelayanan kepada siswa tidak terganggu,” pungkasnya.

Surabaya (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan pemeriksaan langsung ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Surabaya untuk memastikan layanan gizi tetap optimal selama bulan Ramadhan.

“Ini bagus sekali (hasil tinjauan), sesuai dengan standar. Mengenai Perpres Nomor 115 Tahun 2025 kami bersama tim koordinasi memastikan ini berjalan dengan baik,” katanya saat kunjungan ke SPPG Dapur Nikmat Barokah di Surabaya, Kamis.

Dalam peninjauan itu, Zulhas, nama julukan Menko Pangan, memastikan standar operasional dan proses penyiapan makanan berjalan sesuai ketentuan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga pengemasan.

Ia juga melihat secara langsung paket makanan kering yang telah disiapkan untuk para penerima manfaat selama Ramadhan sebagai penyesuaian pola distribusi di bulan puasa.

Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas, higienitas, serta ketepatan sasaran distribusi agar layanan pemenuhan gizi tetap berjalan optimal meskipun dalam suasana Ramadhan.

Pemerintah, menurutnya, berkomitmen memastikan seluruh penerima manfaat tetap memperoleh asupan gizi yang memadai.

Kepala SPPG Dapur Nikmat Barokah Kedung Asem Mahendra menjelaskan SPPG ini sendiri telah beroperasi sejak 19 Agustus 2025 dan hingga kini melayani 2.561 penerima manfaat terdiri dari siswa TK, SD, SMP, dan SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

Pelayanan tersebut, kata Mahendra, didukung oleh 50 petugas yang terdiri dari Kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, dan 47 relawan yang terlibat dalam proses produksi hingga distribusi makanan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Polres Pelabuhan Tanjung Perak angkat suara mengenai alasan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur. Lahan dan bangunan itu sebelumnya diklaim oleh seorang kakek, Wawan Syarwhani (80) sebagai hak kepemilikannya.

Kepala Bagian Logistik (Kabaglog) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Sudaryanto menjelaskan aktivitas di SPPG tersebut telah berjalan selama tiga bulan lamanya dan pihaknya juga melayani ribuan siswa-siswi di sekitar lokasi.

“Jadi, kita sudah ada 11 sekolah penerima manfaat ya, itu ada TK-nya, ada SD, ada SMP di sekitar SPPG dan jumlahnya 2.077 siswa yang sudah kita kasih setiap harinya,” ungkap Sudaryanto, Senin (26/1/2026).

Dirinya juga menjelaskan proses pendistribusian MBG disesuaikan dengan jadwal dari masing-masing sekolah penerima manfaat. Untuk sekolah yang masuk pagi hari, makanan dipastikannya dikirim sejak pagi hari, sedangkan sekolah yang masuk siang menerima distribusi pada siang hari.

Mengenai alasan pemilihan lahan, Sudaryanto mengungkap lokasi tersebut dipilih karena Polres Pelabuhan Tanjung Perak menyewa lahan dari PT. Pelindo.

“Karena di Perak ini kami pun sewa ke Pelindo itu saja,” tambahnya.

Sudaryanto menegaskan pihaknya hanya bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan. Mengenai persoalan hukum dan penyidikan berkaitan dengan sengketa, kewenangan tersebut ditegaskannya berada di satuan lain.

“Di kami mohon maaf kami pelaksana. Jadi, kalau untuk penyidikan itu Reskrim. Nanti kami sebagai Kabaglog itu hanya untuk penanganan atau perbaikan dapur saja sebatas itu,” jelasnya.

Meski terdapat klaim kepemilikan dari pihak Wawan, dirinya menegaskan aktivitas operasional SPPG tetap berjalan normal hingga hari ini.

“Alhamdulillah berjalan operasional dan memang dari siswa-siswa terutama SD, TK, itu antusias. Pernah kan libur, itu ke sini, kok enggak dikirim? Nah, berarti ada situ ada berarti sini sangat-sangat bermanfaat buat mereka,” tuturnya.

Ia menambahkan jumlah penerima manfaat masih bisa ditingkatkan. Saat ini, SPPG tersebut telah melayani 2.077 siswa mulai jenjang TK hingga SMA, dengan kapasitas maksimal 2.500 siswa.

Pengelolaan SPPG tersebut, tutur Sudaryanto, dilakukan sepenuhnya oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Adapun Pelindo hanya berstatus sebagai pihak penyewa lahan.

“Kalau Pelindo kita sewa, sewa tempatnya. Itu saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Sub Regional Head Jawa Pelindo Purwanto Wahyu Widodo menegaskan bahwa sengketa lahan yang terjadi telah melewati seluruh proses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Sengketa lahan dimaksud telah melalui seluruh proses hukum di pengadilan. Putusan Pengadilan Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby Jo. Nomor 338/PDT/2019/PT.Sby Jo. Nomor 306 K/Pdt/2021 Jo. Nomor 71/EKS/2023/PN.Sby telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” tegasnya.

Ia menjelaskan berdasarkan putusan tersebut, juru sita Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi pada 21 Mei 2024 silam. Dalam eksekusi itu, objek sengketa berupa lahan hak pengelolaan lahan (HPL) di Jalan Teluk Kumai Barat Nomor 38C dan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, yang diserahkan kepada Pelindo.

Purwanto menegaskan sejak saat itu Pelindo secara sah memiliki kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan aset tersebut.

“Penggunaan aset dimaksud merupakan kerjasama yang sah dan legal antara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang sertifikat hak pengelolaan dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wawan Syarwhani mengaku terkejut ketika mengetahui rumah yang diklaim sebagai miliknya, yang terletak di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A telah berubah fungsi menjadi dapur MBG. Ia mengatakan rumah tersebut kosong sejak April 2025, tetapi pagar bangunan tersebut masih terkunci.

Permasalahan muncul sekitar Agustus 2025, di mana Wawan mendapat kabar dari warga sekitar bahwa sejumlah orang masuk ke dalam rumahnya dan mulai menebangi pepohonan.

“Tidak ada pemberitahuan. Berita yang beredar, katanya oleh Pelindo disewakan kepada SPPG, tapi saya ndak punya buktinya. Sementara di atasnya ada rumah saya,” ujar Wawan.