Selain itu, fokus juga dengan mengidentifikasi siapa yang mengawal swasembada pangan dan energi, program (pendukungnya) seperti apa, dan monitoring serta evaluasinya seperti apa,

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berharap Satuan Tugas (Satgas) Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat sinergi dan koordinasi antarkementerian guna mendukung program-program stimulus pemerintah dan perekonomian nasional.

“Kalau menurut saya, fokus saja koordinasi antarkementerian kemudian pertama, identifikasi peran masing-masing untuk mendorong investasi, (meningkatkan kinerja) ekspor harus melakukan apa, kemudian dibahas anggarannya bagaimana, dan dibentuk key performance indicator-nya seperti apa untuk evaluasi,” kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, koordinasi tersebut juga diharapkan mampu mengidentifikasi peran masing-masing kementerian yang bisa mengawal penurunan kemiskinan, pengangguran dan penguatan daya beli masyarakat.

Hal ini, lanjut Ester, penting lantaran saat ini dampak dari perang antara Iran dan Amerika Serikat-Israel sudah mulai terasa di sektor industri dan daya beli masyarakat di pasar, sehingga mitigasi harus cepat dan sigap.

“Selain itu, fokus juga dengan mengidentifikasi siapa yang mengawal swasembada pangan dan energi, program (pendukungnya) seperti apa, dan monitoring serta evaluasinya seperti apa,” ujar Ester.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, salah satu hal yang perlu diprioritaskan Satgas Pertumbuhan Ekonomi adalah data paling akurat dan terkini bagi masyarakat penerima manfaat program-program stimulus ekonomi nasional.

“Fungsi satgas ini yang juga harus menjadi prioritas adalah update dari data penerima bantuan atau stimulus pemerintah. Jangan lupakan bahwa kelas menengah pun juga harus diberikan stimulus,” kata Bhima.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I.

Pembentukan satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Tak hanya bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, satgas ini juga bertugas menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh, melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran pendukung pelaksanaan program pemerintah, serta menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo menyatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki sejumlah keunggulan struktural yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, keunggulan tersebut antara lain kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau sampai ke tingkat daerah, sehingga BPD bisa memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.

“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” ujar Agus H. Widodo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, sehingga diperlukan inovasi pembiayaan untuk menjaga keseimbangan antara belanja pemerintah (government spending) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menyampaikan, salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah skema pinjaman daerah. Instrumen tersebut tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” kata Agus.

Ia pun mendorong adanya penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, pendalaman peran pada ekosistem ekonomi daerah, serta pembentukan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal dan prudent.

Ia menekankan bahwa BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah, tapi juga harus bertransformasi menjadi pengatur aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan.

"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," ucap Agus H. Widodo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026.

Salinan Inpres Nomor 4 Tahun 2026 yang dilihat pada Jumat (17/4/2026), melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara bahwa aturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Presiden Prabowo yakni 11 Maret 2026. Salinan Inpres ini disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menilai bahwa untuk mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 terkait penguatan ekonomi kerakyatan, diperlukan akselerasi program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas,” demikian bunyi Pasal 1 Keppres tersebut.

Sementara, pada Pasal 2 bahwa Satgas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian, struktur kepemimpinan lembaga baru ini dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Washington (ANTARA) - Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2026 menjadi 3,1 persen di dalam laporan World Economic Outlook (WEO) namun tetap mempertahankan proyeksi untuk 2027 di angka 3,2 persen.

Proyeksi ini menunjukkan perlambatan dibandingkan perkiraan pertumbuhan sebesar 3,4 persen yang dicapai pada 2025. Sebelum pecahnya konflik di Timur Tengah, proyeksi bottom-up untuk pertumbuhan global diperkirakan akan mencapai 3,4 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027.

Mengingat sulitnya membuat proyeksi secara waktu nyata (real-time) berdasarkan serangkaian asumsi yang konsisten di tengah konflik, laporan edisi kali ini menyajikan "proyeksi acuan," bukan baseline tradisional. Proyeksi tersebut memperhitungkan dampak perang dan berasumsi bahwa durasi, intensitas, serta cakupannya akan terbatas, dengan gangguan yang diperkirakan mereda pada pertengahan 2026.

Berdasarkan perkiraan acuan tersebut, inflasi utama global diperkirakan akan naik ke angka 4,4 persen pada 2026 dan turun menjadi 3,7 persen pada 2027.

Simak lebih lanjut melalui rangkaian foto di bawah berikut ini!

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Dengan analisis yang tajam, keberanian dalam mengambil keputusan, dan konsistensi dalam pelaksanaan, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat.

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2026 belum benar-benar membuka lembaran baru bagi ekonomi Indonesia. Awan ketidakpastian masih menggantung, hanya kini terasa lebih dekat dan nyata dalam keseharian.

Harga perlahan merangkak naik, lapangan kerja belum sepenuhnya pulih, dan kepercayaan terhadap arah kebijakan mulai diuji. Dalam lanskap seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kehati-hatian, melainkan kejernihan membaca situasi dan keberanian mengambil langkah.

Survei Ahli Ekonomi Semester I 2026 yang dirilis oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memberikan gambaran yang tidak bisa diabaikan.

Sebanyak 85 ekonom yang terlibat dalam kajian tersebut secara umum menilai kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi memburuk atau setidaknya stagnan.

Penilaian ini bukan sekadar persepsi, melainkan refleksi dari sejumlah indikator yang menunjukkan tekanan nyata, terutama dari sisi inflasi yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat.

Kenaikan ekspektasi inflasi ini menjadi sinyal penting bahwa daya beli masyarakat berpotensi tergerus. Dalam ekonomi yang masih sangat bergantung pada konsumsi domestik, tekanan semacam ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pada keberlanjutan dunia usaha.

Ketika masyarakat mulai menahan belanja, pelaku usaha pun menghadapi penurunan permintaan, yang pada akhirnya bisa berujung pada perlambatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Tidak mengherankan jika survei tersebut juga mencatat bahwa pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis diproyeksikan tetap lesu atau bahkan memburuk.

Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan efektivitas kebijakan. Para ekonom menilai bahwa kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan pasar tenaga kerja masih memiliki keterbatasan dalam mendorong pemulihan yang lebih kuat.

Meski terdapat sedikit perbaikan dalam persepsi terhadap kebijakan moneter, hal ini belum cukup untuk mengimbangi tantangan yang lebih luas.

Kekhawatiran terhadap inklusivitas dan ketimpangan ekonomi justru semakin menguat, menunjukkan bahwa pertumbuhan yang ada belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Distribusi Kesempatan

Di titik ini, ekonomi tidak lagi bisa dipahami semata sebagai angka-angka pertumbuhan. Ekonomi menjadi cermin dari distribusi kesempatan dan keadilan. Ketika ketimpangan melebar, maka stabilitas sosial pun ikut terancam.

Hal ini diperparah oleh persepsi bahwa stabilitas politik dan pengendalian korupsi mengalami pelemahan dibandingkan periode sebelumnya. Dalam jangka panjang, faktor-faktor ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan investor dan kredibilitas kebijakan publik.

Tantangan domestik tersebut tidak berdiri sendiri. Melainkan berkelindan dengan dinamika global yang juga tidak kalah kompleks. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, misalnya, terus memicu ketidakpastian ekonomi global, terutama melalui gangguan pasokan energi dan fluktuasi harga.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar, tetapi juga oleh negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergantung pada stabilitas pasar global. Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat, dan daya saing pun tertekan.

Lembaga pemeringkat internasional turut memperkuat sinyal kewaspadaan ini. Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service sama-sama merevisi outlook sovereign Indonesia menjadi negatif.

Penilaian ini bukan sekadar catatan teknis, melainkan cerminan dari kekhawatiran terhadap ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya risiko ekonomi-politik.

Dalam konteks pasar keuangan global, perubahan outlook seperti ini bisa berdampak langsung pada biaya pinjaman negara dan aliran investasi masuk.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang telah menembus kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat menjadi indikator lain yang tidak bisa diabaikan.

Dalam situasi seperti ini, pasar mengharapkan respons kebijakan yang kredibel, mulai dari konsolidasi fiskal hingga kehati-hatian dalam kebijakan moneter.

Penundaan penurunan suku bunga, misalnya, menjadi salah satu opsi untuk menjaga stabilitas nilai tukar, meskipun konsekuensinya terhadap pertumbuhan juga perlu diperhitungkan dengan cermat.

Namun, di balik berbagai tekanan tersebut, Indonesia sebenarnya tidak kehilangan pijakan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada tahun 2025 menunjukkan bahwa fondasi ekonomi masih cukup kuat dibandingkan banyak negara lain.

Inflasi yang relatif terkendali pada periode tersebut juga menjadi bukti bahwa stabilitas makroekonomi masih bisa dijaga. Tantangannya kini adalah bagaimana mempertahankan momentum tersebut di tengah perubahan yang semakin cepat dan tidak pasti.

Kebijakan Visioner

Merespons apa yang terjadi, Indonesia sudah saatnya menetapkan arah kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga visioner. Koordinasi yang lebih erat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan.

Peningkatan kualitas belanja pemerintah harus menjadi prioritas, dengan fokus pada investasi produktif yang mampu mendorong pertumbuhan jangka menengah. Di sisi lain, perbaikan sistem penerimaan pajak juga diperlukan agar ruang fiskal menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

Perhatian terhadap pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis juga tidak boleh diabaikan. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing.

Pada saat yang sama, program-program yang mendorong inklusivitas perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Lebih jauh lagi, penguatan stabilitas politik dan pemberantasan korupsi menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar.

Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan sulit mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, kredibilitas justru menjadi aset paling berharga bagi sebuah negara.

Di tengah semua tantangan ini, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu keyakinan bahwa perubahan masih mungkin dilakukan. Pengembangan sumber daya manusia dan transisi energi, misalnya, dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.

Keduanya tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh di masa depan .

Ekonomi tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Tetapi selalu bergerak dalam siklus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang dapat dikendalikan maupun yang berada di luar jangkauan.

Namun, di tengah siklus tersebut, pilihan kebijakan tetap memiliki peran yang menentukan. Dengan analisis yang tajam, keberanian dalam mengambil keputusan, dan konsistensi dalam pelaksanaan, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat.

Tantangan yang ada bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi dengan strategi yang lebih matang dan komitmen yang lebih besar terhadap kesejahteraan bersama.

*) Prof. Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Mandiri Institute melalui Mandiri Spending Index (MSI) mencatat bahwa aktivitas belanja masyarakat kelompok kelas menengah menjadi pendorong penguatan konsumsi secara keseluruhan di Ramadhan hingga Lebaran 2026.

“Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR, sehingga berkontribusi besar terhadap penguatan konsumsi secara keseluruhan,” kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Andry mengatakan Mandiri Spending Index (MSI) mencatat pertumbuhan konsumsi 2,9 persen dibandingkan periode pra-Ramadhan, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen.

Hal itu, menurut Mandiri Institute, mencerminkan peningkatan aktivitas belanja masyarakat yang lebih solid sepanjang Ramadhan hingga Lebaran 2026.

Konsumsi kelompok menengah mencatat pertumbuhan sebesar 4,1 persen, lebih tinggi dari kelompok bawah (2,1 persen) dan atas (2,6 persen).

Mandiri Institute menyampaikan bahwa data itu menegaskan peran strategis kelompok menengah dalam menjaga momentum konsumsi domestik.

Andry Asmoro atau akrab disapa Asmo menjelaskan bahwa pertumbuhan belanja kelompok menengah tercatat 1,4 hingga 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Kondisi itu menunjukkan kontribusi signifikan kelas menengah sebagai penggerak utama konsumsi, khususnya pada periode pencairan tunjangan hari raya (THR).

Jika dilihat berdasarkan usia, konsumsi utamanya didorong oleh kelompok generasi muda. Mandiri Institute mencatat, tingkat konsumsi generasi Gen Z tumbuh 4,4 persen, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia Milenial (3 persen) dan Gen X (1,4 persen).

Dari sisi jenis belanja, pertumbuhan belanja didominasi oleh sektor nonesensial seperti fashion (6,4 persen), beauty care (4,9 persen), dan elektronik (4,7 persen).

Hal itu berbeda dengan periode Ramadhan-Lebaran 2025, di mana kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu belanja dengan pertumbuhan tertinggi.

“Kenaikan pada kategori ini mencerminkan peningkatan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan konsumsi diskresioner selama periode Ramadhan-Lebaran 2026,” ujar Asmo.

Secara keseluruhan, catat Mandiri Institute, penguatan konsumsi domestik menegaskan peran permintaan dalam negeri sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Mandiri Institute, keberhasilan itu tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah serta sinergi terintegrasi lintas sektor dalam menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui mekanisme distribusi THR yang berjalan lancar dan tepat waktu pada tahun ini.

Ke depan, Tim Ekonom Bank Mandiri memandang momentum itu sebagai fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pertumbuhan konsumsi domestik.

Dengan dukungan kebijakan fiskal yang terukur dan penguatan ekosistem pembayaran digital, daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah diproyeksikan tetap terjaga sebagai penggerak utama perekonomian nasional di tengah fluktuasi ekonomi global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pendekatan proaktif melalui pertemuan langsung (direct engagement) dengan investor global menjadi langkah strategis untuk memperbaiki persepsi pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dengan institusi besar seperti BlackRock di New York, AS, dinilai kian relevan di tengah dinamika pasar global yang kompleks dan penuh ketidakpastian.

"Pendekatan langsung seperti ini efektif untuk memperbaiki narrative gap antara kondisi domestik dan persepsi investor global. Dalam pasar yang sangat dipengaruhi sentimen dan story, komunikasi yang presisi menjadi krusial," ujar Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, ia memberikan catatan langkah tersebut bukan satu-satunya faktor penentu dalam membentuk persepsi pasar.

"Ini bukan pengganti fundamental. Market noise tidak bisa sepenuhnya dilawan hanya dengan komunikasi, tetap dibutuhkan konsistensi kebijakan dan eksekusi di lapangan," katanya.

Fakhrul menilai pendekatan issuer-investor engagement seperti ini mencerminkan pergeseran strategi komunikasi kebijakan yang kini semakin proaktif dan adaptif terhadap praktik global.

"Kita mulai melihat Indonesia bergerak dari pola komunikasi yang reaktif menjadi lebih forward-looking. Ini mendekati praktik institusi global seperti Goldman Sachs, di mana pengelolaan ekspektasi pasar menjadi bagian dari kebijakan itu sendiri," jelasnya.

Sebab, dalam konteks saat ini kebijakan tidak hanya soal substansi, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh pasar.

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu juga menyampaikan adanya lonjakan penawaran terhadap Surat Berharga Negara (SBN).

Terkait permintaan lelang SBN yang mencapai Rp78,44 triliun itu, Fakhrul menilai faktor eksternal masih memainkan peran signifikan dalam jangka pendek.

Menurut dia, peningkatan permintaan SBN tak bisa lepas dari membaiknya sentimen global yang kembali optimis.

Ekspektasi terhadap eskalasi konflik geopolitik, khususnya terkait dinamika AS dan Iran, mulai mereda seiring adanya upaya diplomasi yang menurunkan premi risiko global.

"Hal ini mendorong aliran dana kembali ke emerging markets, termasuk Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Fakhrul mengingatkan pentingnya membedakan antara perbaikan sentimen jangka pendek dan pemulihan kepercayaan yang bersifat struktural.

"Ini adalah window of opportunity. Tantangannya adalah bagaimana momentum ini dikonversi menjadi sticky capital melalui reformasi berkelanjutan dan pendalaman pasar keuangan domestik," kata Fakhrul.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dua pengakuan internasional yang dirilis dalam rentang kurang dari sepekan menegaskan pandangan pelaku pasar global dan lembaga multilateral

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan investor global masih mengakui ketangguhan fundamental ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Dua pengakuan internasional yang dirilis dalam rentang kurang dari sepekan menegaskan pandangan pelaku pasar global dan lembaga multilateral terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Salah satu proyeksi disampaikan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027, naik dari realisasi 5,1 persen pada 2025.

Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan ADB April 2026 bertajuk The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific.

Pada periode yang hampir bersamaan, lembaga indeks global FTSE Russell pada 7 April 2026 mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar pemantauan (watch list) untuk potensi penurunan status.

Menurut Airlangga, kedua sinyal tersebut muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, volatilitas harga energi, serta ketegangan perdagangan internasional yang menekan sejumlah negara di kawasan.

ADB memproyeksikan pertumbuhan Indonesia berada di atas rata-rata subkawasan Asia Tenggara yang diperkirakan sebesar 4,7 persen pada 2026. Hal ini mencerminkan kekuatan struktural ekonomi domestik dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Lembaga tersebut menilai permintaan domestik yang tetap kuat, inflasi yang terjaga di kisaran 2,5 persen sesuai target pemerintah, serta kebijakan moneter yang terkalibrasi menjadi pilar utama yang menopang kinerja ekonomi Indonesia.

Dari sisi pendorong pertumbuhan, ADB mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi faktor utama, didukung peningkatan produktivitas sektor pertanian dan momentum musiman Ramadan serta Idul Fitri.

Selain itu, pembangunan infrastruktur publik yang berlanjut serta meningkatnya investasi sektor swasta, khususnya di sektor hilirisasi, turut memperkuat pertumbuhan.

Arus masuk penanaman modal asing yang tetap solid juga dinilai membantu pembiayaan eksternal sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar.

Sementara itu, kebijakan fiskal yang terarah berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung investasi.

Di sisi lain, pengakuan FTSE Russell dinilai mencerminkan kemajuan reformasi struktural di pasar modal Indonesia.

Lembaga itu menyoroti implementasi delapan rencana aksi percepatan reformasi, antara lain peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, penetapan batas minimum free float sebesar 15 persen, serta penerapan mekanisme peringatan dini High Shareholding Concentration (HSC).

Lebih lanjut, Menko menerangkan status Indonesia yang sejajar dengan China dan India dalam klasifikasi FTSE semakin menegaskan posisi pasar modal nasional yang terus bergerak menuju standar tata kelola dan transparansi global.

Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif penilaian tersebut sebagai bukti bahwa reformasi yang sedang berjalan 'menunjukkan progres yang positif dan kredibel di mata global index provider'

Pemerintah memandang kedua pengakuan internasional tersebut sebagai validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten yakni dengan memelihara permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, dan melanjutkan reformasi struktural pasar keuangan.

"Di tengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan, Indonesia membuktikan bahwa kestabilan fundamental domestik merupakan jangkar yang efektif dalam menjaga kepercayaan investor jangka panjang," ujar Menko Airlangga.

Dalam hal ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengakselerasi reformasi, termasuk dalam rangka mempersiapkan review kuartalan FTSE Russell yang dijadwalkan pada Juni 2026, serta review MSCI di Mei 2026, demi memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan terhadap berbagai guncangan eksternal.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ekonomi Indonesia masih menunjukkan resiliensi di tengah dinamika global yang penuh tekanan.

Dengan proyeksi pertumbuhan global dari Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan Bank Dunia yang berada di kisaran 2,6 hingga 3,3 persen, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan 5,11 persen pada 2025.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Airlangga menerangkan pertumbuhan ini menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20. Ketahanan ekonomi nasional ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, baik dari konsumsi rumah tangga, investasi, maupun belanja pemerintah.

Stabilitas sektor eksternal, kebijakan yang disiplin, serta koordinasi antarlembaga juga turut memperkuat fondasi tersebut. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama dengan kontribusi 54 persen terhadap PDB. Hal ini tercermin dari Mandiri Spending Index yang tetap tinggi di level 360,7.

Di sektor pangan, produksi beras nasional mendekati 34,7 juta ton, dengan cadangan beras Perum Bulog hampir mencapai 4,6 juta ton, salah satu yang terbesar sepanjang sejarah.

Sementara itu, di sektor energi, pemerintah mendorong kemandirian melalui program B50 dan mencatat surplus energi sebesar 4,84 juta kiloliter.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan pada kuartal pertama tahun ini, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5 persen,” ujar Airlangga.

Memasuki triwulan II 2026, Airlangga menilai ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi kuat. Hal ini tercermin dari inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan selama 70 bulan berturut-turut, serta tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi.

Sektor manufaktur juga masih berada di zona ekspansi dengan indeks 50,1, sementara cadangan devisa tercatat sebesar 148,2 miliar dolar AS.

Dari sisi eksternal, peningkatan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium, yang mencapai 47 miliar dolar AS, memberikan perlindungan alami terhadap tekanan sektor minyak dan gas.

Sementara itu, APBN tetap berperan sebagai bantalan ekonomi melalui berbagai stimulus, seperti bantuan pangan, subsidi energi, hingga diskon transportasi dengan total sekitar Rp11,92 triliun. Defisit APBN juga terjaga rendah di level 0,93 persen terhadap PDB per Maret 2026.

“Lalu transaksi mata uang lokal Indonesia tahun 2025 meningkat menjadi 25,6 miliar dolar AS. Angka ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, dengan negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Jepang, dan China, yang sudah menerima transaksi pembayaran QRIS Indonesia,” kata Menko.

Lebih lanjut, sejumlah indikator sosial turut menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, tingkat pengangguran menjadi 4,7 persen, dan rasio gini menurun ke level 0,363. Realisasi investasi sepanjang 2025 juga mampu menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja baru.

Dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang, pemerintah mempercepat program hilirisasi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sepanjang 2025, investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 36,5 miliar dolar AS, tumbuh 43,3 persen secara tahunan dan berkontribusi 30,2 persen terhadap total investasi nasional.

Pemerintah juga memperkuat iklim usaha melalui pembentukan Satgas Percepatan dan Penyelesaian Permasalahan Investasi (Satgas P2SP) serta reformasi regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Upaya ini mencakup penyederhanaan perizinan berbasis risiko dan digitalisasi melalui sistem OSS-RBA. Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus dikembangkan di sektor strategis seperti manufaktur, hilirisasi mineral, ekonomi digital, pariwisata, dan kesehatan.

Di tingkat global, Indonesia juga mencatat kemajuan kerja sama ekonomi dengan berbagai mitra, termasuk Uni Eropa, Kanada, dan kawasan Eurasia.

Kemudian RI memperkuat peran di forum internasional seperti BRICS, Association of Southeast Asian Nations, Regional Comprehensive Economic Partnership, dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership.

Dalam sesi diskusi, Airlangga menegaskan subsidi energi tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga menyiapkan cadangan fiskal guna mengantisipasi fluktuasi harga minyak global.

Sementara itu, investasi asing langsung (FDI) terus menunjukkan tren positif, terutama pada sektor strategis seperti energi, semikonduktor, dan pusat data.

“Indonesia memiliki lahan, Indonesia memiliki harga energi yang kompetitif, dan kita juga memiliki energi bersih. Harga air kita juga kompetitif. Jadi, sebagian besar perusahaan AS, atau bahkan perusahaan regional, termasuk China, berkomitmen untuk berinvestasi di pusat data Indonesia," ujarnya.

"Indonesia memiliki populasi lebih dari 280 juta jiwa. Saya pikir digital adalah salah satu hal yang masih menarik bagi sebagian besar investor, terutama dengan AI, komputasi kuantum, mereka membutuhkan lebih banyak pusat data,” tutup Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, pertumbuhan ekonomi di triwulan II bakal ditopang fundamental ekonomi yang kuat. Sejumlah indikator seperti peningkatan konsumsi rumah tangga hingga realisasi investasi digadang-gadang mempercepat akselerasi perekonomian.

Airlangga menitikberatkan nilai inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut, serta tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi. Seturut itu, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan dengan kontribusi 54% terhadap PDB.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas 5,3%. Dan pada kuartal pertama tahun ini, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5%,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan resmi dikutip Selasa (14/4/2026).

Menteri dari Partai Golkar ini juga menjelaskam sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi dengan indeks 50,1, yang diikuti cadangan devisa tetap kuat sebesar USD148,2 miliar. Sektor perbankan juga tak lepas disorot, seiring tetap solid dengan rasio permodalan yang kuat dan risiko kredit yang terkendali.

Risiko yang dimaksud dapat ditekan seperti pengetatan ayuri pemberian pinjaman. Tak hanya itu sumber daya alam turut memperbesar margin pertumbuhan.

Terdapat kenaikan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium yang mencapai USD47 miliar turut memberikan natural hedging terhadap tekanan dari sektor minyak dan gas.

Konsumsi Masyarakat Bakal Ngebut di Peak Season Nataru Bikin Sektor Ritel Pede Menatap 2026



Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus berfungsi sebagai bantalan ekonomi melalui penyaluran bantuan pangan, diskon transportasi, subsidi bahan bakar, dan kompensasi senilai sekitar Rp11,92 triliun. Selain itu defisit APBN tetap terjaga rendah di level 0,93% terhadap PDB per Maret 2026.

“Lalu transaksi mata uang lokal Indonesia tahun 2025 meningkat menjadi USD25,6 miliar. Angka ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, dengan negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Jepang, dan China, yang sudah menerima transaksi pembayaran QRIS Indonesia,” ujar Airlangga.

Sebelumnya penekanan soal perbaikan capaian pertumbuhan ekonomi juga diungap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II-2026 tidak akan turun dari capaian pertumbuhan 5,5 persen kuartal awal tahun.

Purbaya bakal menggenjot penerimaan pajak, mengoptimalkan belanja pemerintah hingga memacu tingkat permintaan seperti yang sudah berjalan pada kuartal pertama. "Akan terus membaik (pertumbuhan ekonomi) Kalau program kita betul (optimalkan). Saya pikir, kalau di atas 5,5 persen kan sudah clear," kata Purbaya.

ini adalah ‘peringatan’ bahwa mesin pertumbuhan konvensional mulai kehabisan bensin, perlu stimulus baru atau penguatan daya beli masyarakat

Jakarta (ANTARA) -

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen oleh Bank Dunia perlu dipandang sebagai pengingat untuk memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi.

“Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia menjadi 4,7 persen merupakan sinyal ‘kuning’ yang cukup serius, namun perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Prediksi ini memang mencerminkan beberapa realitas pahit yang sedang dihadapi ekonomi domestik saat ini. Terutama dengan adanya eskalasi geopolitik Iran-Israel Amerika,” kata Rahma kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan perlambatan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proyeksi tersebut.

Konsumsi yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kini menghadapi tekanan, terutama dari sisi daya beli masyarakat kelas menengah.

Menurut dia, kondisi itu tercermin dari penjualan ritel dan kendaraan bermotor yang cenderung stagnan, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak sepenuhnya diimbangi peningkatan upah riil.

Di sisi lain, kebijakan moneter yang ketat juga turut memengaruhi aktivitas ekonomi.

Suku bunga yang relatif tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar berdampak pada mahalnya biaya pinjaman, baik untuk kredit usaha maupun perumahan, sehingga pelaku usaha dan investor cenderung lebih berhati-hati.

“Angka (pertumbuhan ekonomi) 4,7 persen lebih mendekati realitas psikologis dan lapangan saat ini dibandingkan target optimis 5 persen ke atas. Meskipun secara makro angka inflasi terlihat terkendali, secara mikro banyak sektor usaha terutama manufaktur dan tekstil yang sedang mengalami kesulitan,” jelasnya.

Rahma menambahkan faktor eksternal juga berperan, termasuk perlambatan ekonomi global dan melemahnya permintaan dari mitra dagang utama seperti China yang berdampak pada kinerja ekspor komoditas Indonesia.

“Pemangkasan ini adalah ‘peringatan’ bagi pemerintah bahwa mesin pertumbuhan konvensional mulai kehabisan bensin, dan diperlukan stimulus baru atau penguatan daya beli masyarakat bawah dan menengah untuk kembali ke jalur 5 persen.

“Jadi, jika Anda merasa dompet lebih tipis atau bisnis lebih sepi meski berita-berita bilang ekonomi 'aman', proyeksi Bank Dunia ini memvalidasi perasaan tersebut,” tambahnya.

Meski demikian, Rahma menilai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen masih dapat diupayakan dengan mengoptimalkan berbagai sektor secara bersamaan.

Sektor pertama, ia menekankan pentingnya penguatan sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama PDB melalui hilirisasi, termasuk pengolahan komoditas seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi produk bernilai tambah tinggi serta pengembangan rantai pasok industri baterai dan kendaraan.

"Sektor ini adalah kontributor PDB terbesar (sekitar 19-20 persen). Agar target 5 persen tercapai, manufaktur harus tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.

Sektor kedua, sektor pertanian dinilai memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan baru, terutama dengan dukungan peningkatan produktivitas, penyederhanaan distribusi pupuk, serta penguatan program ketahanan pangan guna menjaga stabilitas harga.

"Pertanian saat ini dipandang sebagai mesin pertumbuhan baru. Pada 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen, membalikkan tren sebelumnya yang di bawah 2 persen," ujar dia.

Sektor ketiga, Rahma menyoroti peran penting konsumsi rumah tangga yang mencapai sekitar 54 persen terhadap PDB. Menurut dia, menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci, antara lain melalui stabilitas harga pangan, percepatan belanja pemerintah, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi.

Kemudian sektor keempat, masuknya investasi asing langsung (FDI) akan memberikan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

"Mempercepat eksekusi anggaran sejak kuartal I untuk memicu perputaran uang di masyarakat dengan proyek-proyek infrastruktur, misalnya irigasi, waduk, embung dalam rangka mitigasi El-Nino Godzila (kemarau panjang), membangun jembatan-jembatan yang putus karena bencana, jalan-jalan yang rusak, ini juga memperbanyak padat karya, sehingga masyarakat memiliki income untuk mendongkrak daya beli masyarakat," terang Rahma.

Sektor kelima yakni sektor energi hijau dan ekonomi digital yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan yang kuat ke depan. Program seperti pengembangan biodiesel serta investasi pada teknologi menjadi peluang untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan berkelanjutan.

"Proyek seperti Biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai Juli 2026 diproyeksikan bisa menghemat anggaran hingga Rp48 triliun, jadi harus ada skala prioritas. Mendorong investasi di bidang teknologi dan ekonomi digital yang memiliki potensi pertumbuhan eksponensial," tutup dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia dan Pasifik melambat menjadi 5,1 persen pada 2026 maupun 2027, dari sebelumnya 5,4 persen di tahun 2025.

Menurut Kepala Ekonom ADB Albert Park, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, penurunan prediksi tersebut akibat konflik di Timur Tengah dan masih berlanjutnya ketidakpastian perdagangan.

Adapun inflasi regional diproyeksikan akan naik menjadi 3,6 persen pada 2026 dan 3,4 persen pada 2027, dari sebelumnya 3 persen pada tahun lalu.

“Prakiraan ini menggunakan sejumlah asumsi yang difinalisasi pada 10 Maret dalam kondisi ketidakpastian tinggi, yang merupakan proyeksi sebuah skenario stabilisasi dini terkait konflik di Timur Tengah. Perkembangan sejauh ini menunjukkan peluang lebih besar terjadinya disrupsi yang lebih persisten,” katanya.

Kawasan Asia dan Pasifik disebut menghadapi lingkungan global yang penuh tantangan dan ketidakpastian dalam posisi yang relatif kuat. Hal itu mengingat permintaan domestik yang masih bagus, pasar tenaga kerja yang stabil, dan pengeluaran infrastruktur publik lebih tinggi, sehingga menopang ketangguhan.

Menurut keterangan tersebut, konflik berkepanjangan di Timur Tengah merupakan risiko terbesar terhadap proyeksi kawasan Asia Pasifik karena situasi tersebut dapat menyebabkan tingginya harga energi dan pangan untuk waktu yang lebih lama, sekaligus kondisi keuangan lebih ketat.

Selain itu, ketidakpastian kebijakan perdagangan yang kembali muncul turut menambah risiko, sehingga pemerintah di berbagai negara perlu menempuh kebijakan makro ekonomi yang tepat demi menjaga pertumbuhan dan menahan inflasi, melalui kebijakan yang tepat sasaran untuk melindungi rumah tangga rentan.

Asian Development Outlook (ADO) April 2026 mencakup bagian yang mengkaji dampak konflik terhadap berbagai perekonomian di kawasan tersebut berdasarkan sejumlah skenario alternatif. Konflik berkepanjangan dan eskalasi di Timur Tengah dinilai dapat berdampak terhadap kegiatan ekonomi melalui beberapa jalur, di antaranya melalui kenaikan harga, gangguan pengapalan, dan volatilitas keuangan.

Sebagian besar perekonomian negara berkembang di kawasan Asia dan Pasifik mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan pada 2026 dan 2027, kendati pengeluaran rumah tangga masih tangguh dan permintaan barang yang berkaitan dengan kecerdasan buatan masih solid.

Pertumbuhan di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) diproyeksikan menurun ke 4,6 persen tahun 2026 dan 4,5 persen tahun 2027, dari 5 persen tahun 2025 karena masih berlanjutnya penurunan pasar properti dan melambatnya pertumbuhan ekspor, sehingga menahan laju kegiatan ekonomi.

Di India, ADB memprediksi pertumbuhan melambat menjadi 6,9 persen tahun ini dari 7,6 persen tahun lalu, sebelum kembali meningkat 7,3 persen tahun depan, berkat ketangguhan topangan dari konsumsi domestik.

Adapun perekonomian di Pasifik diprakirakan mengalami penurunan yang besar dari 4,2 persen pada 2025 menjadi 3,4 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027.

Untuk harga minyak, diproyeksikan akan tetap tinggi dalam waktu dekat, tetapi secara bertahap dapat kembali menurun jika ketegangan geopolitik mereda.

“Kenaikan tajam baru-baru ini pada harga energi dan potensi gangguan di pasar pupuk yang berkaitan dengan konflik di Timur Tengah dapat menimbulkan tekanan inflasi harga pangan dunia,” kata Albert Park.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026