JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong persiapan implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.

Saat ini, pemerintah masih melakukan rangkaian pengujian dan finalisasi kajian teknis di berbagai sektor guna memastikan penerapan B50 berjalan aman dan optimal.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi B50 dilakukan secara bertahap melalui evaluasi teknis, kesiapan industri, serta penguatan ekosistem energi nasional agar penerapannya optimal dan berkelanjutan.

“Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Eniya dalam keterangannya, Rabu (26/5/2026).

Pengujian teknis B50 saat ini dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari otomotif, alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahan bakar B50 sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Pemerintah juga menegaskan implementasi biodiesel tetap mempertimbangkan aspek keekonomian dan keberlanjutan.

Dukungan program biodiesel dilakukan melalui mekanisme insentif dari pengelolaan dana sawit sehingga tidak membebani anggaran negara.

Menurut Eniya, implementasi biodiesel selama ini telah memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat industri sawit domestik.

Pada implementasi B40 tahun 2025, realisasi penyaluran biodiesel tercatat mencapai 14,94 juta kiloliter atau sekitar 95,67 persen dari total alokasi sebesar 15,61 juta kiloliter.

Program tersebut juga memberikan penghematan devisa sekitar Rp 133,3 triliun, peningkatan nilai tambah sebesar Rp 20,92 triliun, penyerapan tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang, serta kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 39,66 juta ton CO2.

“Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” kata Eniya.

Pemerintah memastikan pengembangan biodiesel ke depan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi domestik, keberlanjutan industri sawit nasional, dan stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dan koordinasi lintas sektor dalam memastikan implementasi program biodiesel berjalan optimal dengan tetap memperhatikan aspek energi, industri, keekonomian, dan keberlanjutan.

“Melalui pemanfaatan energi domestik dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Indonesia ingin membangun sistem energi yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Eniya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan ini mengatur campuran minyak berbasis kelapa sawit sebesar 50 persen dengan bahan bakar solar.

Menurut Airlangga, penerapan B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah mendorong kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

"Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga.

Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghasilkan penghematan subsidi energi hingga Rp 48 triliun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pemerintah berencana memperluas implementasi program Biodiesel B50 di sektor industri nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor. Program B50 merupakan bahan bakar campuran solar dengan 50% Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau biodiesel berbasis minyak nabati.

Kebijakan ini menjadi lanjutan dari implementasi B35 dan B40 yang sebelumnya telah diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini dijawab produsen filter lokal Bpfilters yang memperkenalkan lini produk filter solar terbaru yang dirancang khusus untuk mesin diesel dan alat berat berbasis bahan bakar B50 yang bakal dilucurkan di Bogor pada Juni 2026.

Langkah proaktif ini untuk menjawab kekhawatiran para pelaku industri di sektor pertambangan, perkebunan, dan konstruksi terkait tantangan teknis penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi.Dampak Ekonomi Implementasi B50: Serap 1,9 Juta Pekerja, Beri Nilai Tambah Rp21,29 Triliun



Penerapan B50 (campuran 50% FAME/B100) membawa tantangan tersendiri dibandingkan pendahulunya, B40. Meski lebih ramah lingkungan, kadar FAME yang tinggi memiliki sifat higroskopis (mudah menyerap air), lebih cepat teroksidasi, serta memicu pembentukan sludge dan pertumbuhan mikroba di dalam tangki bahan bakar.

"Bpfilters hadir berinovasi untuk mengantisipasi potensi keluhan yang mungkin muncul, seperti filter yang cepat buntu, injektor tersumbat, hingga penurunan produktivitas alat berat," kata Direktur Utama Bpfilters Indonesia, Bonny Pratama.

Bpfilters menerapkan tiga hal di design Filtrasi untuk B50 yaitu Increase Filtration Area, Multi Stage Water Separation & Advance Micron Rating Media. Implementasi ketiga teknologi ini terbukti mampu memperpanjang umur filtrasi secara signifikan, menjaga performa mesin tetap stabil, dan secara langsung menghemat konsumsi bahan bakar karena pembakaran yang lebih bersih.

Bukan sekadar klaim, keunggulan produk Bpfilters telah teruji di lapangan. Berdasarkan data penggunaan pada konsumen yang menggunakan B40, efisiensi yang dihasilkan sangat kontras dibandingkan filter konvensional.

Program Biodiesel Dinilai Efektif Tekan Impor BBM, Hemat Devisa USD10 Miliar per Tahun



Untuk kendaraan Truck Bus Jika sebelumnya filter solar mengalami kebuntuan di angka 5 ribu km, setelah beralih ke Bpfilters, masa pakai melonjak hingga 20 ribu km. Sementara untuk alat berat yang sebelumnya buntu di 250 jam bisa extend buntunya jadi 1000 jam.

"Dengan aplikasi filtration system yang advance, pengguna biosolar B50 tidak perlu lagi khawatir akan gangguan produktivitas atau performa mesin mereka," ujar Bonny.

Sebagai informasi, Bpfilters bukanlah pemain baru dalam ekosistem biodiesel Tanah Air. Sejak 2018, perusahaan lokal ini telah konsisten berinovasi mulai dari era B20 hingga kini menuju B50 dan telah menjadi mitra bagi berbagai perusahaan besar di sektor pertambangan, perkebunan, transportasi, hingga konstruksi yang sangat bergantung pada keandalan mesin diesel.

Dengan lini filter khusus B50 ini, mempertegas posisinya sebagai pionir solusi filtrasi lokal yang siap mendukung kedaulatan energi nasional sekaligus menjaga efisiensi operasional para pelaku usaha di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mempersiapkan program mandatori Biodiesel 50% atau B50 jelang implementasi yang ditargetkan pada 1 Juli 2026 mendatang.

Kebijakan tersebut disiapkan secara bertahap melalui serangkaian evaluasi teknis dan pengujian lintas sektor untuk memastikan implementasi berjalan aman dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan program biodiesel menjadi salah satu kebijakan strategis nasional yang selama ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi impor bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi domestik.

“Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Menurut Eniya, implementasi biodiesel sejak 2015 juga telah memberikan dampak positif terhadap penguatan pasar domestik dan stabilitas industri sawit nasional di tengah dinamika pasar global.

Pada implementasi B40 tahun 2025, realisasi penyaluran biodiesel tercatat mencapai 14,94 juta kiloliter atau sekitar 95,67% dari total alokasi sebesar 15,61 juta kiloliter.

Implementasi tersebut menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp133,3 triliun. Selain itu, program biodiesel juga menciptakan nilai tambah sebesar Rp20,92 triliun, menyerap tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO2.

“Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” katanya.

Pemerintah pun mulai melakukan persiapan implementasi B50 melalui rangkaian evaluasi dan pengujian teknis secara komprehensif sesuai standar yang berlaku.

Pengujian dilakukan di berbagai sektor, mulai dari otomotif, alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan B50 tetap aman dan andal terhadap kebutuhan operasional di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan implementasi biodiesel tetap mempertimbangkan aspek keekonomian dan keberlanjutan. Dukungan program biodiesel dilakukan melalui mekanisme insentif yang bersumber dari pengelolaan dana sawit sehingga tidak membebani anggaran negara.

Menurut Eniya, implementasi biodiesel juga memperbesar pemanfaatan bahan baku domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pemerintah pun terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, keberlanjutan industri sawit nasional, dan stabilitas ekonomi domestik.

“Melalui pemanfaatan energi domestik dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Indonesia ingin membangun sistem energi yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50 pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi E5 pada tahap awal akan difokuskan pada lokasi yang dekat dengan sumber pasokan lokal. Hal Ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Mandatori untuk E5 itu nanti dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) alokasi volume, jadi insya Allah (implementasi) bareng mulai dengan B50,” ujar Eniya.

Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Pakar transisi energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Retno Gumilang Dewi menilai penerapan bahan bakar nabati biodisel 50 persen campuran minyak sawit (B50) dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

“Aspek yang akan menjadikan pasokan energi kita stabil adalah memanfaatkan kekayaan milik kita sendiri. Dengan kita bisa memanfaatkannya, kita tidak akan terdampak dengan yang namanya krisis geopolitik seperti sekarang,” kata Retno dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Retno menjelaskan dinamika global saat ini menunjukkan bahwa isu energi tidak lagi sekadar persoalan pasokan, tetapi juga persoalan geopolitik. Konsekuensinya, kata dia, setiap negara saat ini saling berlomba mengamankan kebutuhan energinya masing-masing di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri,” ujarnya.

Retno menjabarkan peta jalan transisi energi Indonesia untuk periode 2025–2060. Tahap pertama, kata dia, berlangsung pada 2025–2030 dengan fokus pada stabilisasi dan penguatan ketahanan energi nasional sebelum memasuki dekarbonisasi penuh.

Pada fase ini, pemerintah harus mendorong diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas domestik, co-firing biomassa di PLTU, implementasi biodiesel B40 menuju B50, pengembangan bioetanol, hingga percepatan energi baru terbarukan.

Tahap kedua, lanjut Retno, berlangsung pada 2030–2040. Fase ini difokuskan pada percepatan pengembangan energi bersih melalui pemanfaatan energi surya, hidro, dan panas bumi, serta penguatan elektrifikasi sektor transportasi dan industri.

Selanjutnya, tahap ketiga pada 2040–2060 berfokus pada dekarbonisasi mendalam menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060. Tahap ini dilakukan melalui pengurangan bertahap penggunaan batu bara dan pengembangan energi baru seperti hidrogen, amonia, nuklir, hingga teknologi CCS/CCUS.

Meski demikian, Retno menegaskan transisi energi Indonesia tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, energi fosil masih akan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan pasokan energi nasional selama masa transisi berlangsung.

“Kalau perpindahan energi dilakukan secara mendadak, dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Karena itu, transisi energi Indonesia harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan ketahanan energi,” kata Retno.

Retno mencatat tantangan terbesar dalam transisi energi berada di sektor transportasi karena sektor ini masih menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia.

“Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat pengembangan kendaraan listrik, penggunaan gas untuk transportasi massal, serta pengembangan bahan bakar rendah emisi secara bertahap,” katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketidakpastian perpanjangan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan industri sawit nasional serta keberhasilan program mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan pemerintah mulai semester II 2026. Peneliti sawit Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha menegaskan, bahwa kepastian legalitas lahan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan stabilitas produksi sawit Indonesia dalam jangka panjang.

Menurutnya, apabila ketidakpastian HGU terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha perkebunan, tetapi juga dapat mengganggu strategi ketahanan energi nasional. “Jika ketidakpastian HGU terus berlanjut, maka program B50, keberlanjutan industri sawit, serta kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional menghadapi risiko yang besar,” ujar Eugenia dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa persoalan HGU berkaitan langsung dengan program peremajaan (replanting) kebun sawit nasional yang saat ini sudah sangat mendesak dilakukan. Banyak kebun sawit, terutama milik petani rakyat, mengalami penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang tua serta penggunaan bibit yang kurang optimal pada masa lalu.

Pastikan Mandatori Biodiesel B50 Berhasil, Hulu Sawit dan Kepastian Hukum Butuh Perbaikan



Tanpa percepatan replanting, produksi sawit nasional berisiko stagnan di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk energi, pangan, industri hilir, dan ekspor. “Indonesia ke depan membutuhkan sawit bukan hanya untuk biodiesel, tetapi juga pangan, oleokimia, kosmetik, farmasi, hingga sustainable aviation fuel. Produktivitas lahan menjadi kunci,” kata Eugenia yang juga Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut tahun 2025 lahan kebun sawit di Indonesia luasnya 16,8 juta hektar. Dari luas lahan tersebut, sebanyak 51% dikelola perusahaan swasta dan 41% lainnya merupakan perkebunan rakyat.

Pemerintah telah menargetkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180.000 hektar per tahun dan diturunkan menjadi 150.000 hektar. Pada kenyataannya, realisasi di lapangan hanya sekitar 50.000 hektar per tahun.

Adapun data GAPKI mencatat terdapat sekitar 513 ribu hektar kebun sawit rakyat (plasma) dan 3-4 juta hektar kebun korporasi anggota GAPKI yang mendesak diremajakan. Implementasi Biodiesel B50 Tak Cukup dengan Kapasitas Produksi, Sistem Pendanaan Harus Diperkuat

Lebih jauh, Eugenia menekankan bahwa strategi sawit nasional tidak lagi bertumpu pada ekspansi lahan baru, melainkan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. Ia menilai ketidakpastian status HGU membuat pelaku usaha cenderung menunda investasi jangka panjang, termasuk replanting, karena risiko usaha menjadi terlalu tinggi.

"Replanting membutuhkan investasi besar dengan masa tunggu produksi mencapai beberapa tahun sebelum tanaman kembali menghasilkan secara ekonomis. Tanpa kepastian hukum, keputusan investasi menjadi sulit diambil," katanya.

Selain faktor legalitas, pelaku usaha juga mempertimbangkan prospek perdagangan sawit global serta stabilitas kebijakan pemerintah dalam menentukan arah investasi jangka panjang. “Kepastian hukum pertanahan dan kepastian arah kebijakan industri menjadi faktor utama untuk mendorong percepatan replanting,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan implementasi biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Namun menurut Eugenia, target tersebut berpotensi menghadapi tekanan serius apabila produktivitas sawit nasional tidak meningkat.

Eugenia mengingatkan adanya risiko crowding out, yakni perebutan bahan baku sawit antara kebutuhan biodiesel, pangan domestik, industri hilir, dan ekspor ketika pasokan terbatas. “Program B50 hanya akan berhasil jika peningkatan konsumsi biodiesel diikuti peningkatan produksi sawit nasional melalui replanting dan teknologi,” ujarnya.

Tanpa peningkatan produksi, keberhasilan administratif B50 justru dapat memicu tekanan pada sektor ekonomi lain dalam industri sawit. Eugenia menilai lambatnya proses penerbitan maupun perpanjangan HGU dipengaruhi kombinasi faktor administratif, tata ruang, serta koordinasi lintas kementerian.

Kehati-hatian pemerintah meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat banyaknya persoalan hukum dan kasus perizinan lahan di masa lalu. Selain itu, persoalan tumpang tindih kawasan hutan dan tata ruang membuat proses verifikasi menjadi semakin kompleks. Akibatnya, keputusan perpanjangan HGU sering berjalan lambat dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Menurut Eugenia, apabila situasi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya pada industri sawit, tetapi juga terhadap perekonomian nasional secara luas. Ketidakpastian legalitas lahan berpotensi menahan investasi, menghambat peningkatan produktivitas, dan membuat produksi sawit nasional sulit tumbuh stabil di tengah permintaan global yang terus meningkat.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan kontribusi sawit terhadap devisa negara, stabilitas neraca perdagangan, serta agenda hilirisasi nasional. “Kunci keberhasilan energi, pangan, dan hilirisasi sawit sebenarnya sama, yaitu kepastian hukum lahan dan keberlanjutan investasi,” tegasnya.

Ia merekomendasikan, pemerintah mempercepat penyelesaian kepastian HGU melalui koordinasi lintas kementerian, digitalisasi data pertanahan, serta pendekatan berbasis risiko bagi perusahaan yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik.

“Tanpa kepastian HGU, ruang investasi menjadi terbatas dan produksi sawit nasional berisiko stagnan di tengah kebutuhan yang terus meningkat,” tandas Eugenia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Palma Serasih Tbk (PSGO) mewaspadai sejumlah tantangan industri sawit pada 2026, mulai dari perubahan iklim, kenaikan harga pupuk, hingga keterbatasan tenaga kerja. Perseroan menilai faktor cuaca masih menjadi risiko utama terhadap produksi perkebunan sawit.

Dalam paparan publik di Jakarta, Jumat (22/5/2026), manajemen menyebut curah hujan tinggi menyebabkan produksi tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO) perseroan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi TBS inti dan plasma tercatat 480,8 ribu ton, sedangkan produksi CPO mencapai 140,2 ribu ton dan palm kernel (PK) sebesar 21,6 ribu ton.

Meski produksi menurun, perseroan membukukan laba bersih Rp442,8 miliar pada 2025 atau tumbuh 26,3 persen secara tahunan. Kenaikan laba ditopang membaiknya harga jual CPO dan PK serta penurunan beban keuangan.

Director & Corporate Secretary PT Palma Serasih Tbk Astrida Niovita Bachtiar mengatakan, perusahaan terus memperkuat efisiensi operasional untuk menjaga kinerja di tengah tekanan industri global.

“Kami juga melakukan disiplin pengelolaan biaya sehingga kinerja perseroan tetap terjaga,” ujar Astrida.

Pada 2026, PSGO menargetkan produksi CPO mencapai 181,7 ribu ton atau meningkat sekitar 30 persen dibandingkan realisasi tahun lalu. Sementara produksi TBS inti dan plasma ditargetkan naik menjadi 579,9 ribu ton.

Perseroan menilai prospek industri sawit masih terbuka seiring meningkatnya konsumsi minyak nabati global dan berlanjutnya program biodiesel di dalam negeri. Namun, perusahaan juga mengantisipasi tantangan lain seperti perubahan regulasi global dan tuntutan keberlanjutan yang makin ketat.

Untuk menjaga pertumbuhan, PSGO mengandalkan optimalisasi area tanam, peningkatan produktivitas kebun, mekanisasi operasional, serta integrasi teknologi di rantai produksi.

Selain itu, perseroan menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp113,1 miliar atau Rp6 per saham dari laba tahun buku 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan kelapa sawit, PT Palma Serasih Tbk. (PSGO) menargetkan pertumbuhan produksi dan pendapatan pada 2026 seiring prospek industri sawit yang dinilai masih positif didorong kenaikan konsumsi domestik dan keberlanjutan program biodiesel.

Director & Corporate Secretary PGSO Astrida Niovita Bachtiar PSGO menargetkan produksi crude palm oil (CPO) atau mencapai 181.687 ton pada 2026, meningkat sekitar 30% dibandingkan realisasi 2025. Sementara itu, produksi tandan buah segar (TBS) inti dan plasma diproyeksikan mencapai 579.926 ton atau tumbuh 21% secara tahunan.

Adapun produksi palm kernel atau PK ditargetkan mencapai 28.933 ton, naik 34% dibandingkan posisi aktual tahun sebelumnya.

“Perseroan melihat masih terdapat ruang pertumbuhan produksi yang cukup besar seiring usia tanaman yang masih produktif dan peluang inovasi melalui mekanisasi serta integrasi teknologi,” ujar manajemen dalam paparannya, Jumat (22/5/2026).

Sejalan dengan kenaikan produksi, PSGO membidik penjualan neto sebesar Rp2,99 triliun pada 2026 atau naik 17% dibandingkan 2025.

Namun demikian, perseroan memperkirakan profitabilitas akan menghadapi tekanan. Laba bruto ditargetkan sebesar Rp762 miliar atau turun 8% secara tahunan. Sementara laba usaha diproyeksikan turun 24% menjadi Rp449 miliar dan laba bersih diperkirakan terkoreksi 22% menjadi Rp344 miliar.

Manajemen menjelaskan, tekanan laba dipengaruhi sejumlah tantangan operasional dan global yang diperkirakan masih membayangi industri sawit tahun depan.

Dari sisi peluang, PSGO menilai konsumsi minyak sawit masih akan meningkat, terutama didukung keberlanjutan kebijakan biodiesel B40 yang berpotensi meningkat menjadi B50. Selain itu, profil usia tanaman perseroan yang relatif muda dinilai menjadi faktor penopang produktivitas jangka panjang.

Di sisi lain, perseroan juga mencermati sejumlah tantangan operasional seperti perubahan iklim, keterbatasan tenaga kerja, hingga kenaikan harga material.

Adapun tantangan struktural meliputi keterbatasan lahan ekspansi dan perubahan regulasi yang semakin ketat. Sementara secara global, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, perang tarif, hingga kebijakan keberlanjutan di negara importir minyak sawit turut menjadi perhatian perseroan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, PSGO menyiapkan sejumlah strategi pada 2026. Perseroan akan fokus pada optimalisasi area tanam dan peningkatan yield atau produktivitas TBS per hektare.

Selain itu, manajemen juga menargetkan operational excellence di seluruh rantai operasi dengan kembali pada fundamental agronomi atau back to basic, disertai mekanisasi dan pengendalian biaya.

“Perseroan juga akan terus menjalankan program sustainability, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, melakukan pengembangan SDM secara berkelanjutan, serta mengintegrasikan teknologi baru ke dalam operasional,” paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha menilai kepastian legalitas lahan melalui hak guna usaha (HGU) menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan stabilitas produksi sawit Indonesia dalam jangka panjang.

Eugenia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kepastian perpanjangan dan penerbitan HGU penting untuk mendukung keberhasilan program mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan pemerintah mulai semester II 2026.

“Jika ketidakpastian HGU terus berlanjut, maka program B50, keberlanjutan industri sawit, serta kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional menghadapi risiko yang besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa persoalan HGU berkaitan langsung dengan program peremajaan (replanting) kebun sawit nasional yang saat ini sudah sangat mendesak dilakukan.

Eugenia mengatakan banyak kebun sawit terutama milik petani rakyat mengalami penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang tua serta penggunaan bibit yang kurang optimal pada masa lalu.

Tanpa percepatan replanting, lanjutnya, produksi sawit nasional berisiko stagnan di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk energi, pangan, industri hilir, dan ekspor.

"Indonesia ke depan membutuhkan sawit bukan hanya untuk biodiesel, tetapi juga pangan, oleokimia, kosmetik, farmasi, hingga sustainable aviation fuel. Produktivitas lahan menjadi kunci," kata Eugenia.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa strategi sawit nasional tidak lagi bertumpu pada ekspansi lahan baru, melainkan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada.

Ia menilai ketidakpastian status HGU membuat pelaku usaha cenderung menunda investasi jangka panjang, termasuk replanting, karena risiko usaha menjadi terlalu tinggi.

"Replanting membutuhkan investasi besar dengan masa tunggu produksi mencapai beberapa tahun sebelum tanaman kembali menghasilkan secara ekonomis. Tanpa kepastian hukum, keputusan investasi menjadi sulit diambil," katanya.

Selain faktor legalitas, Eugenia mengatakan pelaku usaha juga mempertimbangkan prospek perdagangan sawit global serta stabilitas kebijakan pemerintah dalam menentukan arah investasi jangka panjang.

"Kepastian hukum pertanahan dan kepastian arah kebijakan industri menjadi faktor utama untuk mendorong percepatan replanting," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Ketidakpastian pasokan minyak imbas perang di Timur Tengah mendorong banyak negara meningkatkan produksi dan penggunaan bahan bakar berbasis minyak nabati atau biofuel, termasuk Australia. Tujuannya, mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Negeri Kanguru itu bersiap menerapkan kebijakan mandatori pencampuran biofuel pada bahan bakar minyak (BBM) guna mendorong produksi domestik sekaligus memperkuat ketahanan energinya. Australia merupakan produsen besar biji kanola dan lemak hewan (tallow), yang merupakan bahan baku biofuel.

Merujuk data Australian Export Grains Innovation Centre, Australia memproduksi lebih dari 3 juta ton kanola per tahun dan menguasai sekitar 15-20 persen perdagangan ekspor kanola dunia. Namun selama ini, komoditas tersebut lebih banyak diekspor, sementara sebagian besar kebutuhan bahan bakarnya masih bergantung pada impor.

Di Asia, negara-negara seperti Indonesia, India, dan Thailand juga merespons situasi dengan menggenjot pemanfaatan biofuel.Biofuel digunakan sebagai campuran untuk bensin, diesel, hingga bahan bakar pesawat.

Pemerintah Australia dilaporkan akan memulai konsultasi dalam beberapa bulan ke depan untuk menentukan skema mandatori yang akan diterapkan. Kebijakan tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

Anggaran Pengembangan Biofuel Australia

Dikutip dari Argus Media, pemerintah federal Australia mengalokasikan dana sebesar 18,5 juta dolar Australia atau lebih dari Rp200 miliar selama empat tahun mulai 2024-2025 untuk mengembangkan skema sertifikasi bahan bakar cair rendah karbon, termasuk bahan bakar pesawat berkelanjutan (SAF) dan diesel terbarukan. Rencananya, sertifikasi guarantee of origin akan diperluas guna menciptakan kepastian permintaan jangka panjang bagi industri biofuel.

Selain itu, pemerintah Australia menyiapkan tambahan dana 1,5 juta dolar Australia atau sekitar Rp 18 miliar selama dua tahun mulai 2024-2025 untuk mengkaji dampak regulasi, termasuk biaya dan manfaat penerapan kebijakan mandatori bahan bakar cair rendah karbon. Pemerintah juga menjanjikan konsultasi terkait kemungkinan pemberian insentif produksi bagi pengembang proyek domestik.

Dana dari Future Made in Australia Innovation Fund senilai 1,7 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 21 triliun juga akan tersedia untuk riset bahan bakar cair. Pendanaan ini akan dikelola oleh Australian Renewable Energy Agency untuk mendukung komersialisasi teknologi nol emisi.

Organisasi industri yang mewakili sektor bioenergi dan biofuel di Australia, Bioenergy Australia, menyebut bahan baku domestik seperti residu pertanian berpotensi memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan bahan bakar pesawat Australia pada tahap awal, dan dapat meningkat hingga 90 persen pada 2050.

Pengembangan bahan bakar terbarukan juga dinilai dapat menurunkan ketergantungan Australia terhadap impor produk minyak, dari sekitar 90 persen menjadi 61 persen pada 2040.

Selain biofuel, Australia juga membidik hidrogen sebagai sumber energi masa depan. Pemerintah Australia menjanjikan investasi hidrogen sebesar US$9 miliar atau sekitar Rp159 triliun untuk periode setelah tahun fiskal 2027-2028.

Transisi Bersih, lembaga think tank di bidang ekonomi dan lingkungan berkelanjutan, menilai implementasi mandatorybiodiesel B50 yang akan berlaku mulai Juli 2026 berpotensi menciptakan tekanan fiskal baru bagi Indonesia. Tekanan tersebut berasal dari hilangnya potensi devisa ekspor crude palm oil (CPO) dan meningkatnya subsidi biodiesel.

Aimatul Yumna, Peneliti Transisi Bersih, mengatakan secara kumulatif kebijakan mandatory biodiesel telah menghasilkan net economic balance impact (neraca ekonomi) negatif lebih dari Rp 409,6 triliun sepanjang 2015-2024.

"Untuk setiap Rp 1 penghematan impor solar yang diperoleh, negara justru menanggung biaya sekitar Rp 1,48 dalam bentuk kehilangan devisa ekspor CPO dan subsidi biodiesel," ujar Aima, panggilan akrab Aimatul Yumna, dalam diskusi publik dan konferensi pers Warung Kopi Hijau FEB UI dan Transisi Bersih, di Jakarta, Rabu (20/5).

Hasil riset Transisi Bersih tersebut disampaikan dalam laporan berjudul "Mandatory Biodiesel B50 di Indonesia: Solusi Ketahanan Energi atau Beban Ekonomi Baru?"

Kajian ini menunjukkan kebijakan mandatory biodiesel selama satu dekade terakhir memang berhasil menekan impor solar dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Namun, kebijakan itu juga memunculkan beban fiskal yang terus membesar akibat hilangnya potensi devisa ekspor CPO serta meningkatnya subsidi biodiesel.

Riset Transisi Bersih menyoroti kerugian neraca ekonomi terbesar berasal dari CPO export loss, yakni hilangnya potensi pendapatan ekspor akibat pengalihan minyak sawit ke pasar domestik untuk kebutuhan biodiesel. Pada 2024, nilai kehilangan devisa ini diperkirakan mencapai Rp 197,8 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penghematan impor solar sebesar Rp 153 triliun pada tahun yang sama.

Hasil kajian ini menunjukkan implementasi B50 akan membutuhkan sekitar 19 juta ton CPO atau setara 36% total produksi minyak sawit nasional. Hal itu diperkirakan akan memangkas ekspor sawit Indonesia hingga 43% dibandingkan dengan level 2022. Adapun potensi kehilangan devisa dari program ini mencapai US$ 10 miliar-12 miliar per tahun.

Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih, mengatakan level B40 yang berjalan saat ini sudah di ambang toleransi fiskal dan neraca komoditas sawit nasional. "Karena itu, implementasi B50 dinilai belum layak dilakukan tanpa peningkatan produktivitas sawit yang signifikan melalui peremajaan lahan dan reformasi tata kelola industri," ujarnya.

Penyaluran Dana BPDPKS Minim Sentuh Petani Kecil

Selain persoalan fiskal, laporan Transisi Bersih juga mengkritik ketimpangan distribusi manfaat dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS). Dari total dana yang dikelola, sekitar 93,28% dialokasikan untuk subsidi biodiesel. Program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang menyasar jutaan petani kecil hanya memperoleh sekitar 4,11%.

"Skema saat ini membuat negara menjadi penyerap utama risiko volatilitas harga sawit global, sementara manfaat terbesar terkonsentrasi pada segelintir produsen biodiesel berskala besar," ujar Abdurrahman.

Alin Halimatussadiah, Analis Ekonomi Kebijakan LPEM FEB UI yang menjadi penanggap dalam diskusi tersebut, menunjukkan kondisi yang lebih detail. Selain CPO export loss dan subsidi biodiesel yang membuat beban fiskal sedemikian berat, Alin mengatakan subsidi yang diberikan pemerintah melalui dua skema. Pertama, melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, dana yang disalurkan lewat BPDPKS.

Alin meminta pemerintah mengevaluasi rencana ekspansi B40 ke B50. Selama ini, pemerintah menanggung beban subsidi yang besar dan tidak pasti, karena subsidi dihitung berdasarkan selisih harga acuan global CPO dan solar yang dibayarkan dengan biaya pungutan melalui BPDPKS.

Selain itu, pemerintah harus menanggung biaya subsidi untuk menjamin harga tetap biosolar di angka Rp 6.800 yang dibebankan ke APBN. "Pada skema B40 saja beban subsidi pemerintah sudah berat. Jadi, pemerintah harus memikirkan dan mendesain ulang skema subsidi agar punya tujuan jelas ke arah keterjangkauan harga biosolar atau ke arah produktivitas industri sawit," kata Alin.

Transisi Bersih merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan syarat ketat sebelum implementasi B50 dilakukan. Syarat ini mencakup:
1. Reformasi formula harga biodiesel,
2. Realokasi dana BPDPKS agar lebih banyak berpihak pada petani kecil dan produktivitas sawit,
3. Pembatasan penggunaan CPO domestik agar tidak melebihi 25% total produksi nasional

Laporan Transisi Bersih ini juga mendorong pemerintah untuk mempercepat diversifikasi energi terbarukan di luar biodiesel berbasis sawit. Transisi Bersih menilai energi Surya, panas bumi, dan hidro skala kecil memiliki potensi jauh lebih besar dan lebih efisien secara fiskal untuk mendukung ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

"Ketahanan energi tidak boleh dibangun dengan menciptakan kerentanan fiskal baru. Indonesia membutuhkan strategi transisi energi yang lebih berimbang, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada subsidi," ujar Abdurrahman.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan penerapan kebijakan Biodiesel 50 (B50) mulai 1 Juli 2026 tidak akan mengganggu ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

Pemerintah menilai produksi minyak sawit nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi, konsumsi domestik, hingga pasar ekspor.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, kenaikan produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) membuat Indonesia masih memiliki ruang surplus meski sebagian pasokan akan dialokasikan untuk program biodiesel berbasis sawit.

“Ini sekarang, tahu enggak produksi kita naik, ini data dari Gapki,” ujar Amran di Jakarta, Selasa (19/5/2026), dikutip dari Antara.

Menurut dia, produksi minyak sawit nasional saat ini berada di kisaran 46 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk minyak goreng.

Sementara itu, volume ekspor yang sebelumnya berada di kisaran 26 juta ton kini meningkat menjadi 32 juta ton seiring kenaikan produktivitas sawit nasional.

“Dulu 46 juta ton, 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain, kemudian 26 juta ton ekspor. Sekarang naik jadi 32 juta ton. Kalau ini diambil 5 juta ton artinya masih ada surplus 1 juta untuk B50,” kata Amran.

B50 butuh tambahan CPO 5-6 juta ton

Pemerintah memperkirakan implementasi B50 membutuhkan tambahan sekitar 5 juta hingga 6 juta ton CPO.

Meski demikian, Amran memastikan kebutuhan minyak goreng dan konsumsi domestik lain yang berada di kisaran 20 juta ton tetap aman.

Menurut dia, perhitungan pemerintah menunjukkan pasokan sawit nasional masih surplus sehingga program biodiesel dapat berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga menilai penerapan B50 tetap dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan energi nasional, ketahanan pangan, dan keberlanjutan ekspor sawit Indonesia.

B50 mulai berlaku Juli 2026

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan Biodiesel 50 (B50) mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut mengatur campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50 persen pada bahan bakar solar.

Menurut Airlangga, penerapan B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah mendorong kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

“Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga.

Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.

Selain itu, implementasi B50 diperkirakan dapat menghasilkan penghematan subsidi energi hingga Rp 48 triliun.

“Dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp 48 triliun,” kata Airlangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyebut implementasi B50 berpotensi membuat Indonesia mengalami surplus solar pada 2026, terutama setelah pengoperasian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

Pakar ingatkan perbaikan hulu sawit

Di sisi lain, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Zainal Arifin menilai program B50 merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, menurut dia, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada pembenahan sektor hulu industri sawit.

Ia menyoroti produktivitas kebun sawit nasional yang masih menjadi tantangan, terutama karena banyak kebun rakyat maupun perusahaan memasuki usia tua dan membutuhkan peremajaan.

Saat ini, luas kebun sawit rakyat diperkirakan mencapai 6,8 juta hektar. Dari jumlah itu, sekitar 4,8 juta hektar dinilai membutuhkan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Tanpa peremajaan, mustahil B50 memiliki fondasi pasokan yang kuat,” ujar Zainal.

Selain peningkatan produktivitas, ia juga menilai kepastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU) dan percepatan legalitas lahan menjadi faktor penting agar investasi sektor sawit tetap berjalan.

Menurut dia, implementasi B50 perlu diiringi kebijakan yang selaras agar target transisi energi dapat berjalan tanpa mengganggu stabilitas industri sawit maupun kebutuhan pangan domestik.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pengamat: B50 Berisiko Jika Pasokan CPO Terbatas

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) berbasis kelapa sawit tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk masyarakat.

Menurut dia, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional saat ini masih surplus meski sebagian dialihkan untuk kebutuhan energi.

Amran mengatakan produksi sawit Indonesia justru mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut total produksi yang sebelumnya sekitar 26 juta ton kini meningkat menjadi 32 juta ton.

"Produksi (CPO) kita naik jadi 32 juta ton. Dulu 26 juta ton, sekarang 32 juta ton," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan kebutuhan minyak sawit untuk program B50 diperkirakan sekitar 5 juta hingga 6 juta ton. Sementara itu, kebutuhan minyak goreng domestik dan kebutuhan lainnya disebut berada di kisaran 20 juta ton.

Menurut Amran, dengan total produksi yang meningkat, pasokan untuk kebutuhan pangan tetap aman meski pemerintah menjalankan program campuran biodiesel berbasis sawit.

[Gambas:Youtube]

"Kalau ini diambil 5 juta ton untuk B50, artinya masih ada surplus sekitar 1 juta ton. Berarti tidak terganggu kan," ujarnya.

Amran menilai kekhawatiran soal terganggunya pasokan minyak goreng akibat implementasi B50 tidak beralasan apabila melihat neraca produksi sawit nasional saat ini. Ia menegaskan stok masih mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

"Dulu 46 juta ton, sekitar 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain, kemudian 26 juta ton ekspor. Sekarang ekspor 32 juta ton," katanya.

Pernyataan Amran muncul di tengah rencana pemerintah menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan penuh program B50. Biodiesel B50 merupakan bahan bakar campuran 50 persen solar dan 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

Sebelumnya, Amran menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan komoditas sawit.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," ujar Amran dalam acara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga menargetkan pengembangan produk energi lain berbasis sawit, termasuk bensin dan etanol, sebagai bagian dari hilirisasi industri kelapa sawit nasional.