Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggencarkan dorongan kemitraan bagi petani kelapa sawit sebagai benteng kepastian harga Tandan Buah Segar (TBS).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Kaltim, Taufiq Kurrahman menyatakan harga TBS di Kaltim terbagi dalam 2 skema.

Pertama, harga pekebun mitra yang ditetapkan secara resmi oleh Tim Penetapan Harga Provinsi sebanyak 2 kali per bulan.

Kedua, harga non-mitra yang lahir dari kesepakatan langsung antara perusahaan dan petani tanpa jaminan pemerintah.

"Melalui harga ketetapan ini, kami mendorong seluruh pekebun dan petani untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan atau PKS," ujar Taufiq saat tampil sebagai pembicara dalam forum bertajuk Nasib TBS Sawit di Tengah Penguatan Dolar, belum lama ini.

Dia menambahkan, harga non-mitra merupakan hasil negosiasi langsung antara perusahaan dan masyarakat, sehingga pemerintah tidak memiliki ruang intervensi maupun instrumen untuk menjamin nilainya.

Sebaliknya, harga dalam skema kemitraan mengacu pada ketetapan resmi, sehingga memberikan perlindungan nyata bagi pekebun di tengah fluktuasi pasar global.

Sebagai ujung tombak fasilitasi, Dinas Perkebunan menargetkan pembentukan kemitraan baru setiap tahun.

Taufiq menjelaskan, pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi petani yang ingin menghubungkan diri dengan perusahaan perkebunan atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di sekitar wilayah mereka.

"Oleh karena itu, Dinas Perkebunan provinsi maupun kabupaten/kota terus mendorong seluruh petani pekebun di Kalimantan Timur agar bermitra dengan PKS. Jika di sekitar lokasi pekebun terdapat perusahaan atau PKS yang berpotensi menjadi mitra, silakan laporkan kepada kami. Kami siap memfasilitasi dan menghubungkan dengan perusahaan terkait sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Dia menjelaskan seluruh proses kemitraan yang difasilitasi pemerintah harus tunduk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang kemitraan usaha perkebunan.

Hal itu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi hukum yang memastikan pekebun mendapatkan perlindungan substantif, bukan sekadar janji lisan.

Taufiq mengingatkan bahwa proses ini memerlukan tahapan, diawali dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat serta mekanisme skema tersebut.

Adapun syarat mutlak yang wajib dipenuhi pekebun untuk masuk dalam skema kemitraan adalah kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), terutama bagi mereka yang mengelola lahan di bawah 25 hektare.

Dokumen inilah yang menjadi kunci pembuka akses menuju harga TBS yang terjamin.

"Bagi petani yang sudah memiliki STDB, permohonan kemitraan ke perusahaan perkebunan atau PKS pada dasarnya akan lebih mudah diproses. Tugas pemerintah adalah mendorong seluruh lahan pekebun memiliki STDB. Masyarakat cukup melapor, maka proses penerbitannya akan kami bantu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sempat terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Amran, Presiden langsung menghubunginya untuk meminta penjelasan terkait anomali harga tersebut.

"Atas arahan Bapak Presiden, beliau menelepon dan menanyakan kenapa terjadi penurunan harga TBS. Saya sampaikan bahwa ini merupakan anomali," kata Amran usai memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Amran menjelaskan, penurunan harga TBS dinilai tidak wajar karena terjadi di tengah tren kenaikan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dunia dan menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat sekitar 10 persen.

"Harga CPO dunia naik, dolar menguat, tetapi harga TBS justru turun. Ini tidak masuk akal. Situasinya mirip dengan yang pernah terjadi pada minyak goreng," ujarnya.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Pertanian mengumpulkan pelaku usaha sawit dari berbagai daerah di Indonesia. Dari sekitar 1.900 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi, ditemukan sebanyak 274 PKS belum menyesuaikan kenaikan harga TBS pada pekan lalu.

Pemerintah kemudian mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat kepada Kapolri untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di masing-masing wilayah.

"Kami minta jangan bermain-main dan jangan mengorbankan rakyat. Ada sekitar 15 juta petani plasma sawit, dan jika dihitung bersama keluarganya jumlahnya bisa mencapai 30 juta jiwa. Kita harus berpihak kepada petani sawit," tegas Amran.

Menurutnya, langkah pengawasan tersebut mulai menunjukkan hasil. Dari ratusan PKS yang sebelumnya belum menyesuaikan harga, kini sebagian besar telah menaikkan harga pembelian TBS sesuai kondisi pasar.

"Dari yang sebelumnya 274 PKS belum menaikkan harga, sekarang tinggal sekitar 100 lebih. Artinya sekitar 90% sudah kembali seperti semula dan harga TBS sudah hampir normal," katanya.

Amran optimistis dalam waktu satu minggu ke depan kondisi harga TBS akan sepenuhnya pulih. Ia juga meyakini kebijakan tata kelola sawit melalui sistem yang lebih terintegrasi akan memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mencegah kebocoran dalam rantai perdagangan komoditas tersebut.

"Kami yakin satu minggu ke depan harga TBS akan pulih kembali. Ke depan, dengan sistem satu pintu yang lebih tertata, harga TBS akan semakin baik dan kesejahteraan petani sawit dapat meningkat," ujar Amran.

Presiden Prabowo, lanjut Amran, menegaskan agar seluruh kebijakan yang diambil pemerintah tetap berpihak kepada petani dan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan merugikan masyarakat di sektor perkebunan sawit.

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengimbau seluruh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Sumut untuk tetap membeli tandan buah segar (TBS) sawit pekebun sesuai harga pembelian yang ditetapkan Pemprov Sumut, serta menjaga kestabilan harga TBS dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan pekebun.

Hal itu tertuang dalam surat imbauan bernomor 800.1.13.4/015/VI/2026 yang dilihat Bisnis pada Selasa (9/6/2026).

Imbauan yang ditandatangani Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut itu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kondisi industri kelapa sawit nasional serta tata niaga dan stabilitas harga TBS di Sumut, khususnya setelah pemerintah mengumumkan untuk mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Dalam surat tersebut, Pemprov Sumut menegaskan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memperkuat pengawasan transaksi ekspor dan mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga tidak seharusnya berdampak pada harga pembelian TBS petani.

“Oleh karena itu, kebijakan pusat ini tidak boleh dijadikan alasan yang merugikan posisi tawar para petani,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Pemprov Sumut menyatakan imbauan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan usaha perkebunan sawit, melindungi pekebun, serta menjaga iklim usaha yang kondusif.

Surat itu ditujukan kepada pemerintah kabupaten penghasil sawit, asosiasi pelaku usaha, serta puluhan perusahaan perkebunan dan PKS yang beroperasi di Sumut.

Selain meminta perusahaan tetap membeli TBS sesuai harga penetapan pemerintah, Pemprov Sumut juga meminta dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota mengawal penerapan harga TBS di lapangan.

Pengawalan dilakukan untuk memastikan pembelian TBS mengacu pada harga yang ditetapkan secara berkala oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut.

Pemprov Sumut juga meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Sumut mengoordinasikan anggotanya untuk menjaga stabilitas harga dan kemitraan dengan petani.

Sementara itu, asosiasi pekebun seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) diminta mengedukasi petani agar tidak melakukan tindakan spekulatif yang berpotensi merugikan.

“Jika ditemukan PKS yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang merugikan petani, harap segera melaporkannya secara resmi melalui jalur dinas untuk ditindaklanjuti,” tegas surat tersebut.

Prinsipnya teknologi harus aplikatif, terukur dan memberi dampak nyata terhadap efisiensi, produktivitas, K3 dan keberlanjutan pabrik

Jakarta (ANTARA) - Pameran dan Konferensi "4th Technology & Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2026" siap menjadi solusi dalam mengantisipasi tantangan yang dihadapi pabrik kelapa sawit di dalam negeri.

Ketua Bidang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) Posma Sinurat menyatakan tantangan masa depan pabrik kelapa sawit tidak lagi sekadar mengejar kapasitas produksi.

Namun, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis bagaimana menciptakan operasional yang super efisien guna mempertahankan rendemen tinggi kebun, menekan emisi menuju dekarbonisasi, serta memangkas limbah secara signifikan.

TPOMI yang akan digelar di Bandung pada 8 - 10 Juli 2026, lanjutnya, mendorong adopsi teknologi yang langsung menyentuh profititablitas yaitu losses turun, downtime turun, energi lebih efisien dan keputusan lebih akurat. Teknologi meliputi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), IoT, otomatisasi, predictive maintenance dan sustainability.

“Prinsipnya teknologi harus aplikatif, terukur dan memberi dampak nyata terhadap efisiensi, produktivitas, K3 dan keberlanjutan pabrik," ujar Posma yang juga Ketua Panitia TPOMI 2026.

Dengan mengusung tema "Hilirisasi Komoditi Perkebunan Menuju Sawit Pilar Indonesia Emas 2045", TPOMI fokus pada pembaruan teknologi dan talenta (Updating Technology & Talent Palm Oil Mill and Downstream).

Menurut Posma kecanggihan teknologi tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung oleh kualitas manusianya, oleh karena itu, pembaruan teknologi di dalam forum TPOMI selalu berjalan beriringan dengan pembaruan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) agar talenta industri mampu mengoperasikan sistem modern secara disiplin dan akurat.

"TPOMI adalah forum transformasi dan talenta pabrik kelapa sawit Indonesia. Ajang ini menjembatani praktisi, akademisi, pelaku usaha, pemerintah, vendor teknologi, media, hingga mahasiswa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disoroti inovasi teknologi pengolahan sawit ramah lingkungan, efisiensi rantai pasok, hingga tantangan krusial di sektor hulu.

Salah satunya lompatan teknologi dari konvensional (wet process) menuju proses kering (dry process) diharapkan menjadi kunci dekarbonisasi sekaligus hilirisasi produk bernilai tambah tinggi.

Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menjelaskan teknologi baru ini jauh lebih efisien karena beroperasi pada suhu yang lebih rendah dan memanfaatkan proses enzimatis serta penambahan mineral.

Selama ini, PKS di Indonesia mayoritas mengandalkan wet process yang membutuhkan uap panas (steam) intensif. Konsekuensinya, proses ini menghasilkan emisi tinggi serta limbah cair yang masif berupa Palm Oil Mill Effluent (POME).

Melalui dry process, produk yang dihasilkan bukan lagi Crude Palm Oil (CPO), melainkan Degummed Palm Mesocarp Oil (DPMO) atau Palm Mesocarp Oil (PMO).

Beberapa keunggulan utama dari dry process lanjutnya, yakni ramah lingkungan karena menurunkan emisi karbon sekitar 7 persen dibanding proses basah dan memangkas limbah cair secara drastis karena tidak menggunakan steam.

Kaya Nutrisi, yakni mampu menjaga kandungan Vitamin A dan E tetap tinggi. Inovasi ini dapat menjadi substitusi impor bahan baku suplemen softgel di Indonesia.

Desain Modular dimana mesin dirancang dalam skala kecil (5 –10 ton per jam), karena tidak membutuhkan sumber air besar, pabrik bisa didirikan langsung di dekat perkebunan.

"Saat ini, proyek percontohan berskala laboratorium hingga gudan telah berjalan di Yogyakarta dan Sukabumi, dengan rencana ekspansi ke Labuhan Batu," ujar Krisna.

Jika penandatanganan MoU rampung tahun ini, pembangunan fisik ditargetkan mulai berjalan tahun depan, menurut dia untuk skala miniplant berkapasitas 2 ton per jam, estimasi belanja modal berada di kisaran Rp13 miliar (belum termasuk biaya operasional/opex).

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani kelapa sawit menyebut tidak semua pabrik kelapa sawit (PKS) menekan harga beli tandan buah segar (TBS).

Ketua Koperasi Petani Sawit Citra Sejahtera yang berkebun di Kayong, Kalimantan Barat, Morhaban mengatakan, pihak pabrik tetap membeli sesuai harga Disbun.

“Alhamdulillah, kondisi kami tetap bisa berusaha dengan tenang,” kata Morhaban dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit. Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Adapun Koperasi Petani Sawit Citra Sejahtera merupakan plasma mitra PT Cipta Usaha Sejati (CUS), perusahaan yang terafiliasi Artha Graha Group.

Morhaban mengatakan, saat harga TBS sawit anjlok dengan rata-rata dari Rp 3.500 menjadi Rp 2.500 hingga Rp 2.700 per kilogram, pihaknya tidak merasakan gejolak tersebut.

Pihak perusahaan tetap membeli TBS sesuai harga Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Barat (Kalbar).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Disbun Pemerintah Provinsi Kalbar pada minggu keempat bulan Mei menetapkan harga TBS sawit usia tanaman 3 tahun Rp 2.533,78 per kilogram.

Kemudian, Rp 2.717,79 per kilogram untuk usia tanaman 4 tahun;

Rp 2.914,55 per kilogram untuk tanaman usia 5 tahun dan seterusnya.

Harga TBS tertinggi Rp 3.370,64 per kilogram yang dipanen dari tanaman berusia 10 hingga 20 tahun.

“PT CUS membeli TBS tidak berdasarkan harga pasar yang lebih rendah, tapi harga Disbun,” ujar Morhaban.

Harga TBS diketahui anjlok setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI sebagai eksportir tunggal komoditas sawit.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar dalam konferensi pers bersama asosiasi petani, pabrik kelapa sawit, dan eksportir di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono alias Mas Dar persoalan itu timbul karena faktor psikis.

Pemerintah telah menjelaskan PT DSI tidak akan membuat pungutan kepada para eksportir produk olahan sawit bertambah.

“Harusnya dengan adanya DSI ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja (tidak curang) itu tidak akan ada imbas siapapun tidak akan ada perubahan,” ujar Mas Dar di kantornya, Jumat.

Mas Dar mengatakan, Kementerian Pertanian telah mengantongi 139 pabrik kelapa sawit (refinery) yang menurunkan harga TBS.

Setelah diperingatkan beberapa hari lalu, 16 pabrik di antaranya kembali membeli dengan harga normal.

Saat ini, masih terdapat 123 pabrik yang membeli TBS petani di bawah harga acuan.

Pihaknya pun mengingatkan pabrik kelapa sawit dan eksportir beroperasi seperti biasa.

Pembelian TBS telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin,” tegas Mas Dar.

IDXChannel - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membeli Tandan Buah Segar (TBS) milik petani dengan harga di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan menyusul maraknya keluhan petani sawit di berbagai daerah terkait anjloknya harga TBS yang dinilai tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Sudaryono menyebut praktik pembelian dengan harga murah tersebut selain merugikan petani, berpotensi mengganggu stabilitas sektor sawit nasional.

Dia meminta agar PKS yang terbukti membeli TBS di bawah ketentuan segera diidentifikasi, termasuk menelusuri status perusahaan dan jaringan afiliasinya.

"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali gitu dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," kata diadalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (29/5/2026).

Selain itu, Wamentan juga meminta Pemerintah Daerah aktif melakukan pengawasan terhadap harga pembelian TBS di wilayah masing-masing. Menurutnya, kepala daerah memiliki peran penting dalam memastikan PKS mematuhi aturan yang berlaku.

“Kepala daerah juga kita minta aktif melakukan pemantauan terhadap harga pembelian TBS oleh PKS dan memastikan PKS di wilayahnya membeli TBS sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2024,” ujarnya.

Sudaryono menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait, tetapi juga melibatkan Kementerian Pertanian secara langsung untuk memantau potensi pelanggaran di lapangan.

"Sehingga kalau terjadi di kemudian hari hal-hal penurunan harga TBS dan lain-lain selain Kementan yang melakukan teguran atau melakukan pengawasan langsung ke lapangan tapi Kementan juga bisa kemudian berkomunikasi dengan afiliatornya," ujar Sudaryono.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar, mengancam pihaknya akan mencabut pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) di bawah harga ketentuan.

Pernyataan itu Mas Dar sampaikan usai menggelar rapat kedua bersama asosiasi petani, pabrik kelapa sawit, dan eksportir produk kelapa sawit.

Rapat digelar lantaran masih terdapat ratusan pabrik kelapa sawit yang membeli produk sawit di bawah harga acuan.

SHUTTERSTOCK/KYTan Ilustrasi sawit.

Mas Dar mengatakan, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 tahun 2024 mengatur pembelian TBS.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin,” ujar Mas Dar dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Adapun harga sawit bergejolak setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas kelapa sawit.

Pasar disebut mengalami kepanikan sehingga harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan TBS anjlok.

Mas Dar mengatakan, harga CPO di pasar dunia sebenarnya sedang tinggi. Permintaan bahkan meningkat.

Namun, harga sawit di pasar lokal justru anjlok karena ratusan pabrik kelapa sawit membeli di bawah harga acuan.

“Harga sawit-sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen itu kemudian harganya tidak ada penurunan, baik penurunan harga maupun penurunan kuantitas,” tutur Mas Dar.

Dia pun meminta kepala daerah ikut mengawasi penerapan Permentan Nomor 13 Tahun 2024.

Menurutnya, masih terdapat banyak daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

“Bila ditemukan adanya Pabrik Kelapa Sawit yang membeli tandan buah segar yang tidak sesuai dengan ketentuan agar diidentifikasi PKS-nya,” ucap Mas Dar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar, mengaku telah mengantongi 139 pabrik kelapa sawit (PKS) yang menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS).

Harga TBS dilaporkan anjlok usai pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk kelapa sawit.

“Kami sudah mengidentifikasi ada 139 pabrik PKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini yang menurunkan pembelian harga TBS-nya,” kata Mas Dar saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Mas Dar mengatakan, pihaknya menerima sejumlah asosiasi petani sawit dan pengusaha guna membicarakan persoalan anjloknya harga TBS.

Menurutnya, harga TBS itu ambruk karena efek psikologis akibat pengumuman rencana ekspor satu pintu melalui PT DSI.

Persoalan itu diantaranya timbul karena banyak pelaku usaha yang khawatir lantaran tidak mengetahui tugas dan kewenangan PT DSI.

Setelah memberikan penjelasan itu, Mas Dar berharap pabrik kelapa sawit kembali membeli TBS dengan harga acuan yang disepakati di masing-masing wilayah.

Pihaknya berharap pemerintah tidak perlu sampai mengambil tindakan hukum maupun administratif kepada pabrik kelapa sawit.

“Yang jelas kami selalu punya hati iktikad baiklah, bahwa tidak semua orang itu kemudian punya niatan jahat lah,” ujar Mas Dar.

Meski demikian, jika pemerintah menemukan terdapat tindakan merugikan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja sehingga petani merugi akan ditindak.

“Apakah sanksi administratif dan lain-lain tadi itu,” tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung, mengatakan penurunan harga TBS di setiap daerah bervariasi.

Namun, harga rata-rata TBS petani swadaya seharusnya Rp 3.600 per kilogram dan petani mitra industri Rp 4.000 per kilogram.

Namun, saat ini harga TBS di petani swadaya turun menjadi sekitar Rp 1.800 hingga Rp 2.200 per kilogram dan petani mitra Rp 3.600 per kilogram.

Sementara, Harga Pokok Produksi (HPP) TBS Rp 2.000 per kilogram.

Artinya, petani mengalami kerugian ketika TBS dihargai Rp 1.800 per kilogram.

“Rp 2.000 HPP itu biaya modal. Jadi tombok,” kata dia.

Gulat juga mengatakan saat ini sebenarnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global sedang tinggi.

Di Malaysia dan Rotterdam, rata-rata harga CPO Rp 18.000 per liter.

“Masa kita 11.000? Yang bener aja. Kan gitu, dari mana alasannya?” ujar Gulat.

Bisnis.com, PEKANBARU - Empat asosiasi petani kelapa sawit nasional menyuarakan kekhawatiran atas anjloknya harga tandan buah segar (TBS) usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk kepala sawit atau crude palm oil (CPO).

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Sawitku Masa Depanku (Samade), Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKSI), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat (Aspekpir) menggelar pertemuan selama tiga jam guna membahas dampak kebijakan tersebut terhadap harga sawit di tingkat petani.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan sebelum pertemuan berlangsung, masing-masing asosiasi terlebih dahulu berdiskusi dengan dewan pakar internal untuk memetakan kondisi industri sawit nasional usai pidato Presiden Prabowo Subianto terkait aturan ekspor SDA di DPR RI beberapa hari lalu.

Menurutnya, sejak pemerintah mengumumkan rencana penataan tata kelola ekspor komoditas strategis, harga TBS di tingkat petani langsung mengalami tekanan signifikan.

“Di berbagai provinsi, penurunan harga TBS mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram,” ujar Gulat, dikutip Sabtu (23/5).

Ia menilai penurunan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan koreksi harga CPO di pasar. Berdasarkan perhitungan umum industri, setiap penurunan harga CPO sebesar Rp1.000 per kilogram biasanya hanya menekan harga TBS sekitar Rp300 per kilogram.

“Sementara saat ini, harga CPO terkoreksi sekitar Rp450-Rp600 per kilogram, tetapi harga TBS justru turun hingga Rp1.000 per kilogram. Ada indikasi kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pabrik kelapa sawit untuk membeli TBS petani dengan harga lebih murah,” katanya.

Gulat juga menyebutkan bahwa kepanikan mulai terjadi di kalangan petani sawit. Menurut dia, penurunan harga tersebut berdampak langsung terhadap daya beli dan kemampuan petani dalam menjaga produktivitas kebun.

Sebagai gambaran, penurunan harga TBS sebesar Rp800 per kilogram dapat menyebabkan kerugian sekitar Rp8 juta untuk setiap 10 ton hasil panen petani. Nilai tersebut, kata dia, setara dengan pembelian sekitar 14 sak pupuk urea subsidi dengan asumsi harga Rp600.000 per sak.

Meski demikian, empat asosiasi petani sawit itu menyatakan tetap mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor CPO dan produk turunannya. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan stabilitas harga TBS di tingkat petani tetap terjaga.

Dalam pertemuan tersebut, asosiasi juga meminta PT Daya Sawit Indonesia (DSI) segera mengantisipasi potensi permainan harga oleh pabrik kelapa sawit, terutama dalam pembelian TBS petani dengan berbagai alasan teknis.

Selain itu, asosiasi mengusulkan penerapan konsep satu harga TBS nasional bagi petani sawit dari Aceh hingga Papua, dengan membedakan kategori petani bermitra dan petani swadaya.

“Ke depan, penetapan harga tidak lagi melalui masing-masing dinas perkebunan daerah, tetapi melalui sistem harga nasional yang ditetapkan DSI,” ujarnya.

Asosiasi juga mengusulkan agar DSI lebih difokuskan sebagai regulator, pengawas, dan satuan tugas pengendalian ekspor CPO, sementara fungsi operator perdagangan diserahkan kepada bursa ekspor komoditas yang dinilai lebih berpengalaman dan dipercaya pasar.

Menurut Gulat, mekanisme perdagangan melalui bursa komoditas akan mendukung transparansi tata kelola ekspor sebagaimana diinginkan pemerintah, sekaligus menekan potensi penyelewengan yang merugikan negara maupun petani.

“Harapan petani sederhana, yakni penerimaan negara sesuai dengan luasan dan produksi sawit nasional, harga TBS tetap terjaga, dan korporasi dapat bekerja lebih sehat dengan data yang transparan dan akurat,” katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, mengungkapkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi daerahnya, terutama dalam pengelolaan komoditas kelapa sawit yang menjadi andalan ekonomi masyarakat.

Didampingi Wakil Bupati Misharti, Ahmad Yuzar menyebutkan bahwa hingga kini Kabupaten Kampar belum memiliki pabrik pengolahan sawit berskala besar yang mampu menampung dan mengelola hasil produksi petani secara optimal.

“Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki potensi yang sangat besar. Namun, kami masih menghadapi kendala dalam hal pengelolaan dan pengolahan hasil sawit,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, keterbatasan industri hilir tersebut menyebabkan nilai tambah komoditas sawit belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Padahal, keberadaan pabrik pengolahan dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kampar mendorong dukungan dari pemerintah pusat maupun investor agar pembangunan pabrik pengolahan sawit dapat segera terealisasi.

“Kami berharap dukungan pembangunan pabrik pengolahan sawit dapat segera terwujud, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti pertemuan virtual bertajuk Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Forum tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah dan diikuti oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Dia berharap forum tersebut dapat melahirkan solusi konkret dari pemerintah pusat dalam menjawab berbagai tantangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) optimistis harga CPO akan cukup supportif sepanjang 2026 dengan kondisi permintaan dan kebutuhan di level yang relatif seimbang.

Direktur AALI Tingning Sukowignjo menyampaikan Astra Agro Lestari pada kuartal I/2026 mencatatkan volume penjualan CPO & derivatif naik 6,3% year on year (YoY) dan penjualan Kernel & derivatif naik 9,8% YoY. Perseroan optimistis harga CPO akan cukup supportif sepanjang tahun dengan kondisi permintaan dan kebutuhan di level yang relatif sama.

"Kendati demikian, faktor kondisi cuaca dan usia tanaman masih menjadi komponen utama yang akan mempengaruhi pertumbuhan produksi," jelasnya dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Astra Agro berupaya untuk menjaga kinerja sampai dengan akhir tahun melalui perencanaan yang matang serta alokasi biaya yang tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas operasional.

Strategi tersebut untuk menjaga daya saing biaya produksi dan mengantisipasi volatilitas harga CPO dan kondisi geopolitik.

Sampai dengan akhir 2025, AALI mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total area tertanam seluas 280.325 hektar yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

AALI memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 32 unit dengan total kapasitas 1.655 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam. Perseroan juga memiliki dua unit pabrik penyulingan crude palm oil (CPO) dengan kapasitas sebesar 3.000 ton CPO per hari.

Dari sisi kinerja keuangan, AALI membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih per Maret 2026.

AALI dalam laporan keuangannya menyebutkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp373,40 miliar pada kuartal I/2026. Laba bersih tersebut naik 34,79% year on year (YoY) dari sebelumnya Rp277,03 miliar pada kuartal I/2025.

Pertumbuhan laba didukung oleh raihan pendapatan sebesar Rp7,50 triliun. Pendapatan ini naik 6,80% secara tahunan, dari sebelumnya Rp7,02 triliun.

Pendapatan Astra Agro Lestari berasal dari minyak sawit mentah dan turunannya sebesar Rp6,73 triliun, inti sawit dan turunannya sebesar Rp763,92 miliar, dan pendapatan lainnya senilai Rp2,77 miliar.

Sementara itu, berdasarkan segmen operasinya, AALI memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp2,86 triliun dari segmen operasi di Sumatra, lalu Rp3,63 triliun dari Kalimantan, dan sebesar Rp3,86 triliun dari Sulawesi.

Kemudian, beban pokok pendapatan AALI naik menjadi Rp6,33 triliun dari sebelumnya sebesar Rp6,08 triliun. Laba bruto AALI juga meningkat menuju Rp1,16 triliun, dari sebelumnya Rp937,28 miliar per Maret 2025.

Dengan pertumbuhan laba bersih AALI, laba per saham pun naik menjadi Rp194,01 per saham, dari sebelumnya sebesar Rp143,94 per saham.

Sampai akhir Maret 2026, AALI membukukan total aset sebesar Rp27,89 triliun, naik dari Rp27,04 triliun pada akhir tahun 2025. Ekuitas bertambah menjadi Rp24,53 triliun dari sebelumnya Rp23,55 triliun, dan liabilitas juga tumbuh ke level Rp3,35 triliun dari sebelumnya Rp2,88 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan dukungan pemerintah terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun karena keberadaannya mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit khususnya petani sawit swadaya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan kehadiran PKS Komersil atau PKS tanpa kebun menyebabkan tata niaga harga tandan buah segar (TBS) sawit petani bermitra dan swadaya menjadi lebih kompetitif dan sehat.

"Tata niaga harga TBS sawit berkeadilan sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, terkhusus petani sawit swadaya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Namun, lanjutnya, saat ini pabrik kelapa sawit komersil (PKS Tanpa Kebun) satu-satunya harapan petani swadaya malahan mau ditutup karena adanya usulan pihak-pihak yang ingin memonopoli.

Gulat menyebutkan dari 6,87 juta ha kebun sawit yang dikelola oleh petani, hanya 6,8 persen petani bermitra sedangkan 93,2 persen adalah petani swadaya atau petani mandiri.

"Jika PKS komersil benar-benar ditutup dampaknya akan sangat dirasakan oleh jutaan petani swadaya. Apalagi, saat ini ada 6,87 juta hektar kebun sawit rakyat yang menghidupi 17 juta KK (belum termasuk anak istri) petani sawit dan pekerja sawit," ujarnya.

Menurut dia ada sejumlah manfaat yang diterima petani swadaya dengan kehadiran pabrik sawit komersial yakni pasar tata niaga TBS sawit menjadi lebih kompetitif karena secara langsung menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani, baik bermitra maupun swadaya.

Kemudian, akses petani swadaya menjadi lebih mudah untuk menjual buah sawitnya karena kehadiran pabrik sawit komersial akan mengurangi antrian buah sawit ketimbang menjual ke pabrik sawit konvensional (inti-plasma).

"Sebabnya, pabrik sawit konvensional akan mengutamakan mengolah buah dari kebun sendiri dan membeli dari petani mitra," katanya.

Selain itu, kehadiran pabrik sawit komersial membuat kompetisi sehat, tidak ada monopoli oleh satu atau dua pabrik.

Pabrik sawit komersial, menurut dia juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebab ada penyerapan tenaga kerja dan terciptanya investasi serta perputaran uang di masyarakat.

Gulat menegaskan saat ini yang dibutuhkan upaya agar semua PKS konvensional mematuhi regulasi pemerintah khususnya penetapan harga TBS provinsi, sedangkan untuk PKS komersil supaya minimal 20 persen bahan bakunya berasal dari mitra swadaya yang sudah diatur melalui Permentan 13/2024.

Apkasindo menyayangkan adanya wacana untuk melarang pabrik sawit tanpa kebun yang akhir-akhir ini bermunculan, sebab, pabrik sawit ini juga memiliki payung hukum melalui KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit) berkaitan pengolahan di mana sesuai dengan norma perizinan tercantum pada PP No. 28 Tahun 2025 dan Permenperin No. 37 Tahun 2025.

Sebagai solusi, menurut dia, pemerintah mewajibkan semua pabrik sawit tanpa kecuali untuk bermitra dengan petani, minimal 20 persen dari kebutuhannya. Dengan bermitra, semua pasokan tandan buah segar (TBS) sawit dipastikan akan bersumber dari petani mitranya dan mendapatkan harga yang ditetapkan Disbun (dinas perkebunan).

“Usulan skema kemitraan dari Apkasindo menguntungkan semua pihak baik pabrik sawit konvensional, PKS komersil, petani sawit Swadaya dan plasma, yaitu adanya kepastian pasokan TBS," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi menyatakan dukungan keberadaan pabrik sawit tanpa kebun karena melindungi harga TBS sawit.

“Harga TBS sawit di Bangka Selatan yang diterima petani sangatlah rendah, di bawah Rp3.000/kg. Jauh di bawah ketetapan harga TBS provinsi,” ujarnya saat audiensi jajaran DPRD Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung dengan DPP Apkasindo.

Oleh karena itu dia menolak usulan larangan pabrik sawit tanpa kebun karena petani butuh keseimbangan harga dan tata niaga yang berkeadilan.

"Sebaiknya ada sinergi serta keseimbangan antara pabrik sawit dengan kebun dan tanpa kebun," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026