IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dapat bergerak lebih stabil. Sebab, stabilitas kurs sangat penting untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha, khususnya sektor ritel.

"Harapan kita semua ya, saya sebagai Ketum Aprindo ya, mengharapkan kondisinya stabil. Enggak (bikin) sport jantung gitu (yang) naik, naik, naik (terus) gitu. (Maunya) Stabil," ujar Ketua Umum Aprindo Solihin saat dijumpai di Tangerang, Kamis (4/6/2026).

Meski begitu, dia menegaskan, pengusaha tidak boleh kehilangan optimisme meski menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar. Maka dari itu, dia mengajak pelaku usaha untuk tetap optimistis dan menjaga semangat dalam menjalankan bisnis.

"Siapapun pengusaha pada saat ini tahu kan kondisinya, kita siap-siap menghadapi suatu kondisi yang tentunya saya sebagai pengusaha terus memberikan semangat gitu ya. Jangan sampai kondisi begini kita enggak semangat, nanti makin parah lagi," kata dia.

Diketahui, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah produk ritel. Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart, Hans Prawira.

Menurutnya, penguatan pelemahan rupiah memberikan tekanan terhadap para pemasok yang selama ini masih berupaya menahan kenaikan harga produk. Kondisi ini diperparah oleh melemahnya daya beli masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Daya beli kita saat ini juga tidak dalam kondisi yang lebih baik dibanding tahun lalu, di samping tentunya kita semua tahu exchange rate USD yang terus menguat, lemahnya rupiah. Ini yang terus terang tantangan buat kita karena beberapa suppliers sepertinya juga tidak akan mampu lagi menahan harga," kata Hans.

Dia mengungkapkan, Alfamart telah menerima informasi dari sejumlah pemasok mengenai kemungkinan penyesuaian harga dalam waktu mendatang. Maka itu, perusahaan menilai tekanan terhadap sektor ritel masih akan berlanjut apabila nilai tukar rupiah belum menunjukkan penguatan yang signifikan.

"Kami juga dapat informasi dari beberapa supplier mengenai kemungkinan menekan harga. Jadi, kita bisa bayangkan di tengah daya beli yang relatif tidak cukup kuat, tapi harga kemungkinan juga tidak bisa bertahan di angka sekarang. Jadi, menurut saya tantangan yang obvious, yang nyata, yang harus kita hadapi," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Finance Director PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) atau Alfamidi, Suantopo Po. Menurutnya, berbagai produk yang bergantung pada komponen atau bahan baku impor akan menghadapi tekanan biaya yang pada akhirnya dapat berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.

"Ya, memang kita ketahui bahwa hari ini mungkin Dolar itu kan sudah Rp18 ribu ya. Tentu saja mungkin banyak produknya yang menggunakan komponen impor, pasti akan mengalami kenaikan harga," kata dia.

Suantopo mencontohkan sejumlah komoditas seperti susu, kacang hijau, dan kedelai yang masih bergantung pada pasokan impor. Kenaikan biaya bahan baku tersebut, kata dia, berpotensi memicu kenaikan harga produk jadi yang menggunakan bahan-bahan tersebut.

Dia menegaskan penyesuaian harga akan mengikuti kebijakan pemasok atau prinsipal. Jika produsen menaikkan harga akibat kenaikan biaya produksi, maka harga di tingkat ritel juga akan ikut disesuaikan.

"Pada prinsipnya, apabila dari prinsipal memang menaikkan harga, ya pasti otomatis kita akan menaikkan harga juga, kan. Kita adalah retailer. Jadi, enggak mungkin tidak ada kenaikan harga," katanya.

(Dhera Arizona)

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewanti-wanti pemerintah daerah (pemda) agar memberikan kepastian usaha dan transparansi perizinan kepada pelaku ritel modern buntut penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Budi mengatakan penataan usaha seharusnya dilakukan sejak awal sebelum perusahaan beroperasi, bukan setelah gerai berdiri bertahun-tahun dan mempekerjakan banyak karyawan.

"Kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah. Ketika usaha apapun, termasuk retail, seharusnya dari awal itu diberikan kepastian perusahaan kepada para pelaku usaha," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (26/5).

Ia mengatakan kejelasan aturan perizinan dan tata ruang perlu disampaikan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurutnya, pelaku usaha perlu memperoleh informasi yang transparan terkait aturan zonasi maupun syarat pendirian usaha sebelum mulai beroperasi.

"Misalnya dalam hal perizinan, ya perizinan harus lebih jelas, harus lebih transparan. Jangan sampai perusahaan berdiri, tapi sebenarnya dari sisi aturan misalnya melanggar," ujarnya.

Budi mengaku menyayangkan penataan ulang baru dilakukan setelah sejumlah gerai ritel modern beroperasi cukup lama di Lombok Tengah. Ia menyebut sebagian toko yang sempat ditutup kini sudah kembali beroperasi.

"Memang ada beberapa kalau enggak salah 25 (gerak ritel modern), tapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali. Kami juga menyayangkan ketika retail ini sudah berdiri lama, tapi kenapa penataannya baru sekarang," katanya.

Budi mengatakan pemerintah pusat juga meminta pemda tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan nasib pekerja yang terdampak penutupan toko.

"Kami juga sampaikan kepada Aprindo kemarin dan juga kepada pemerintah daerah agar tetap memperhatikan kelangsungan perusahaan dan juga kepastian perusahaan. Serta juga tetap harus memperhatikan bagaimana nasib para pekerja tentunya," ujarnya.

Ia menjelaskan kebijakan perizinan ritel modern memang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Karena itu, aturan mengenai jarak minimarket hingga penataan wilayah bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

"Perizinan retail atau minimarket ini memang diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah daerah itu berbeda," kata Budi.

Menurut dia, masing-masing daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbeda sehingga kebijakan penataan ritel modern juga disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Penutupan tersebut sempat memicu aksi protes ratusan pekerja Alfamart yang khawatir kehilangan pekerjaan.

Dalam beberapa hari terakhir juga beredar isu penutupan gerai berkaitan dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah. Namun, pemerintah menegaskan persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin dan tata ruang wilayah.

Puluhan gerai minimarket waralaba seperti Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali beroperasi setelah sempat ditutup pemerintah daerah karena melanggar aturan zonasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin membenarkan penutupan tersebut dilakukan lantaran gerai-gerai terkait melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

"Pertama, benar ditutup. Kedua, memang toko-toko tersebut melanggar Perda 7 tahun 2021 mengenai jarak antar pasar dan antar minimarket," ujar Solihin, Selasa (26/5) mengutip detikfinance.

Namun, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akhirnya mengizinkan seluruh gerai kembali beroperasi dengan mempertimbangkan nasib para pekerja di toko-toko tersebut.

"Sehingga atas hal tersebut, di samping juga ada karyawan yang tadi meluapkan kegelisahannya kalau terjadi tutup, akhirnya seluruh toko minggu lalu sudah dibuka kembali," katanya.

Solihin menegaskan penutupan gerai minimarket tersebut tidak berkaitan dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Meski begitu, ia mengatakan relokasi gerai dimungkinkan dilakukan setelah masa kontrak sewa habis agar sesuai dengan aturan daerah.

[Gambas:Youtube]

"Ke depannya nanti setelah masa kontrak habis, tolong disesuaikan lah. Bisa aja (buka gerai baru), tergantung potensinya. Kalau masih ada kita buka," tuturnya.

Ia juga memastikan seluruh gerai yang sempat ditutup kini telah kembali beroperasi dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

"Semua, saya pastikan sudah dibuka semuanya. Nggak ada sama sekali, tidak ada (PHK)," ujar Solihin.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut persoalan penutupan minimarket di Lombok Tengah murni berkaitan dengan perizinan dan penataan wilayah.

"Nah, saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali mungkin ya. Jadi, tadi kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai supermarket waralaba karena dinilai melanggar ketentuan daerah. Mayoritas gerai tersebut berada kurang dari 1 kilometer dari pasar tradisional.

Kepala Satpol PP Lombok Tengah Zaenal Mustakim mengatakan penutupan dilakukan berdasarkan hasil kajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2021.

"Jadi, itu adalah hasil tim kajian dari lintas OPD. Yang terdiri dari Dinas Perizinan, Perdagangan, Pol PP, PUPR," ujar Zaenal kepada detikBali beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara ihwal tudingan ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang menyebabkan toko kelontong dan pasar tradisional menyusut.

Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin menegaskan pihaknya tidak ingin berpolemik terkait klaim tersebut dan memilih fokus pada kepatuhan aturan usaha ritel.

“Enggak, saya enggak ingin masuk ke sana ya [ritel modern yang diduga membuat toko kelontong dan pasar tradisional menyusut]. Karena saya kan fokus dengan bisnis saya, nih. Jadi anggota saya sudah kita ingatkan semuanya untuk setiap membuka gerai harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Jumat (27/2/2026).

Lebih lanjut, dia menegaskan setiap pembukaan gerai ritel selalu melalui proses perizinan resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Karena kenapa? Bahwa anggota saya selalu mengurus izin. Kalau enggak izin kan kita, masa kita perusahaan yang merek ada, kita mau buka [gerai ritel] enggak ada izin kan masalah nantinya,” terangnya.

Untuk itu, Solihin menyatakan bahwa prinsip Aprindo adalah setiap pembukaan gerai harus mengikuti regulasi daerah setempat.

“Saya sebagai Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, selama ini sudah taat terhadap aturan yang berlaku di satu daerah kalau kita mau membuka toko. Jadi kalau daerah itu punya aturan, ya kita ikutin, gitu aja prinsipnya,” jelasnya.

Adapun, Solihin menyebut jumlah peritel yang tergabung dalam Aprindo saat ini mencapai lebih dari 90.000 anggota di seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan total anggota Aprindo dan belum termasuk peritel di luar asosiasi, yang menurutnya kemungkinan jumlahnya lebih banyak lagi.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut masifnya ekspansi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart hingga ke wilayah pedesaan berdampak langsung terhadap kebangkrutan warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jumlah warung kelontong mengalami penurunan yang signifikan.

Pada saat aturan tersebut mulai berlaku, jumlah warung kelontong tercatat mencapai 6,1 juta unit di seluruh Indonesia. Namun, pada 2015 jumlahnya turun menjadi 5,1 juta unit. Dalam periode yang sama, sebanyak 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan tutup.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, kondisi tersebut semakin menekan setelah terbit Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga dapat berekspansi ke seluruh wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern berizin resmi disebut telah mencapai 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, APKLI meminta pemerintah mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 dan Paket Kebijakan September 2015. Namun, Ali menegaskan pihaknya bukan menentang keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan perputaran ekonomi tetap terjadi di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Meski demikian, dia mengakui ritel modern juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan aspek kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi.

Friday Mubarak 2026 kami posisikan bukan hanya sebagai program promosi, tetapi sebagai gerakan bersama memperkuat konsumsi domestik

Tangerang (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menargetkan transaksi mencapai Rp119 triliun selama Program Friday Mubarak 2026 yang digelar mulai 11 Februari hingga 31 Maret 2026 dan melibatkan sekitar 200 perusahaan ritel.

Ketua Umum Aprindo Solihin di Tangerang, Banten, Sabtu, mengatakan Friday Mubarak 2026 merupakan kontribusi nyata sektor ritel dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun.

“Friday Mubarak 2026 kami posisikan bukan hanya sebagai program promosi, tetapi sebagai gerakan bersama untuk memperkuat konsumsi domestik dan menjaga stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H," kata Solihin dalam keterangan yang diterima di Tangerang Sabtu.

Ia menambahkan di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, penguatan konsumsi dalam negeri menjadi strategi utama untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Sektor ritel harus hadir sebagai mitra aktif pemerintah dalam memastikan distribusi berjalan lancar serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Target capaian transaksi nasional hingga Rp119 triliun pada penutup program diharapkan menjadi dorongan nyata bagi konsumsi domestik dan optimisme pelaku usaha. Angka ini bukan sekadar nilai transaksi, tetapi simbol kolaborasi dan kepercayaan bahwa sektor ritel mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Solihin juga menuturkan sektor ritel memegang peran strategis sebagai simpul distribusi nasional, penjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, serta penggerak utama konsumsi rumah tangga.

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran lima persen dan target sekitar 5,4 persen pada 2026, penguatan konsumsi domestik pada kuartal pertama menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan.

"Ramadhan dan Idul Fitri menjadi periode penting yang mampu mendorong pergerakan ekonomi secara luas di berbagai daerah," katanya.

Aprindo juga menekankan momentum Ramadhan tidak hanya menjadi lonjakan konsumsi jangka pendek, tetapi juga harus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang kuat, menjaga optimisme pelaku usaha serta memberikan kepastian harga dan pasokan bagi masyarakat.

"Di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, penguatan ekonomi domestik melalui konsumsi nasional menjadi strategi yang rasional dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) menggelar Kick-Off Ceremony Friday Mubarak 2026 di Kuningan City, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Program berlangsung 11 Februari hingga 31 Maret 2026 dan melibatkan sekitar 200 perusahaan ritel anggota APRINDO di seluruh Indonesia.

APRINDO menargetkan nilai transaksi ritel nasional mencapai sekitar Rp 119 triliun hingga akhir program. Target tersebut diarahkan untuk mendorong konsumsi domestik pada momentum Ramadan dan Idul Fitri.

“Pada penutupan pelaksanaan program ini, nilai transaksi ritel secara nasional ditargetkan mencapai sekitar Rp 119 triliun dan diharapkan menjadi dorongan bagi konsumsi domestik,” ujar Ketua Umum APRINDO Solihin.

Ia menyebut sektor ritel memegang peran strategis dalam struktur ekonomi nasional. Ritel menjadi simpul distribusi yang menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Dalam struktur ekonomi Indonesia, ritel bukan sekadar aktivitas global. Ritel adalah simpul distribusi nasional yang menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Setiap ada gejolak harga, kami yang pertama dipanggil untuk memastikan keesokan harinya harga di toko kembali sesuai ketentuan,” ujarnya.

Solihin mencontohkan penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET yang harus segera diikuti jaringan ritel di berbagai daerah. Tantangan distribusi masih terjadi di sejumlah wilayah timur Indonesia.

Ia juga menyoroti selisih antara harga acuan pemerintah dan harga beli di lapangan, terutama untuk komoditas seperti daging dan cabai.

“Harga acuan dari pemerintah terkadang berbeda dengan harga beli di lapangan. Ini yang menjadi keluhan teman-teman ritel, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Namun kami tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang,” katanya.

Solihin menyatakan Ramadan tidak hanya menjadi momentum konsumsi jangka pendek, tetapi pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat di atas 5 persen dengan target 5,4 persen pada 2026.

“Friday Mubarak 2026 bukan sekadar program promosi. Ini adalah model kolaborasi ekonomi nasional. Gerakan bersama antara pemerintah, pelaku usaha ritel, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli, serta memastikan distribusi barang berjalan lancar dari Ramadan hingga Lebaran,” tegasnya.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menilai program tersebut memberi efek berganda bagi perekonomian.

“Kami berharap inisiatif seperti ini membuat masyarakat semakin semangat berbelanja dan meramaikan pusat perbelanjaan. Tanpa APRINDO dan asosiasi lainnya, Kementerian Perdagangan tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kita perlu bersinergi dan bergotong royong,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 mendekati 6 persen.

“Program Friday Mubarak ini diharapkan menciptakan multiplier effect yang positif bagi masyarakat. Setiap tahun tentu akan kita evaluasi, diperbaiki jika ada kekurangan, dan dilanjutkan jika memberikan dampak baik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sebanyak 259 gerai toko swalayan telah kembali beroperasi di tiga provinsi pascabencana banjir Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan secara keseluruhan, terdapat 274 gerai toko swalayan yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Adapun,data tersebut sebagaimana data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) per 10 Februari 2026.

“Dan kondisi ini sebagian besar atau sekitar 95%, yaitu 259 toko swalayan telah beroperasi kembali secara normal,” kata Budi dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, Budi menyampaikan bahwa beberapa gerai swalayan lainnya masih dalam tahap penyesuaian operasional.

“Ditargetkan seluruhnya [swalayan terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat] dapat beroperasi paling lambat akhir Februari 2026,” ujarnya.

Data menunjukkan sebanyak 13 toko di tiga provinsi terdampak banjir akan beroperasi paling lambat akhir Februari 2026.

Secara terperinci, di provinsi Sumatra Utara terdiri dari 1 toko di Langkat dan 1 toko di Tapanuli Tengah, sedangkan di provinsi Aceh terdiri dari 7 toko di Aceh Tamiang dan 4 toko di Bener Meriah.

Selain itu, pasar rakyat juga terus menunjukkan tren pemulihan. Kemendag mencatat, data kerusakan mencapai 166 pasar rakyat prioritas dengan 4.952 pedagang yang terdampak.

Namun, Budi menyampaikan sebagian besar atau sekitar 90% atau 149 pasar rakyat telah kembali beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses percepatan pemulihan yang mayoritas berada di provinsi Aceh.

“Dari 166 pasar rakyat prioritas tersebut terindentfikasi 93 unit pasar rusak ringan, 12 unit rusak sedang, dan 61 unit pasar rusak berat,” ungkapnya.

Adapun, Kemendag juga telah melakukan pendataan awal, pembersihan pasat rakyat dan pasar rusak ringan, hingga penyiapan tenda dan lokasi berjualan di pasar rakyat. Sejumlah upaya ini dilakukan untuk menunjang distribusi ke hutan bahan pokok di lokasi terdampak bencana.

“Kemendag juga telah melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Kemenkeu untuk pengusulan anggaran revitalisasi pasar terdampak bencana,” sambungnya.

Di samping itu, lanjut Budi, Kemendag terus berkoordinasi dan bersinergi dengan ID Food, Perum Bulog, swasta, serta para pemasok untuk segera memasok pasokan kebutuhan barang pokok di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Terutama di pasar terdampak bencana agar perdagangan mendapatkan pasokan kembali untuk berjualan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2026, sambil memperkuat penindakan terhadap rokok ilegal, dinilai menjadi angin segar bagi industri hasil tembakau nasional.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif dan realistis.

Menurutnya, keputusan tidak menaikkan cukai memberikan kesempatan bagi industri untuk tetap bertahan, sekaligus menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini membebani industri legal maupun keuangan negara.

“Kami dari Gaprindo merasa bahwa kebijakan tidak naiknya CHT tahun 2026 sangat baik dan kondusif untuk menjaga kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT). Dalam hal ini juga akan membantu mengurangi kesempatan peredaran rokok ilegal,” ujar Benny lewat keterangan pers, Jumat (23/1/2026).

Ia menilai stabilitas tarif cukai menjadi momentum bagi industri untuk berkontribusi terhadap penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, ia menekankan kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada efektivitas penegakan hukum terhadap rokok ilegal.

Penindakan rokok ilegal perlu ditingkatkan, khususnya dengan menyasar pabrik-pabrik ilegal berskala besar agar menimbulkan efek jera.

Ia bahkan menyebut peredaran rokok ilegal sudah masuk kategori kejahatan luar biasa.

“Rokok ilegal ini kan kalau menurut kami sudah dianggap sebagai extraordinary crime, penindakannya juga harus extraordinary. Kenapa? Karena keuangan negara dirugikan, kesehatan dirugikan, termasuk juga industri dirugikan. Jadi tindakannya harus tegas,” paparnya.

Ia menambahkan, penguatan penegakan hukum di lapangan harus menjadi bagian utama dari kebijakan cukai ke depan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Langkah penindakan harus dilakukan dengan lebih efektif, melibatkan semua pemangku kepentingan,” bebernya.

Di tengah kebijakan cukai 2026, Gaprindo juga menyoroti wacana pemerintah terkait penambahan lapisan (layer) dalam struktur tarif cukai rokok, khususnya yang ditujukan untuk menarik pelaku rokok ilegal ke sektor legal.

Menurut Benny, wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam dan dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan penyerapan tenaga kerja.

“Terkait dengan kebijakan untuk menambah layer, juga harus dipikirkan dengan hati-hati simulasinya seperti apa. Jangan malah jadi kontraproduktif, apalagi ini pertimbangannya juga luas ke ke mana-mana,” jelasnya.

Ia mengingatkan, penambahan layer berpotensi mendorong pergeseran konsumsi (downtrading), tergantung pada level tarif yang diterapkan.

Jika layer baru terlalu murah, hal itu justru dapat mendorong peralihan dari produk yang lebih tinggi.

Sebaliknya, jika terlalu tinggi, tidak akan efektif menarik pelaku ilegal untuk masuk ke jalur legal.

“Bisa terjadi downtrading, apalagi kalau layer-nya cukup murah. Kalau layer-nya cukup tinggi, ya itu juga tidak mendorong ke legal,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memfokuskan kebijakan CHT 2026 pada penguatan kepatuhan dan penindakan rokok ilegal tanpa menaikkan tarif cukai.

Sepanjang tahun lalu, tercatat sebanyak 1,4 miliar batang rokok ilegal berhasil ditindak, meningkat 77,3 persen dibandingkan 2024.

Di sisi lain, produksi hasil tembakau nasional tercatat mengalami penurunan sekitar 3 persen secara tahunan (year-on-year), yang turut berdampak terhadap penerimaan CHT secara nasional.

Bagi industri, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan struktural ke depan, serta perlunya pelibatan industri secara aktif agar kebijakan cukai tidak hanya berpihak pada penerimaan, tetapi juga menjaga keadilan terhadap seluruh pelaku industri, keberlanjutan sektor dan efektivitas pemberantasan rokok ilegal.

KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian melaporkan realisasi transaksi dari tiga program belanja nasional yang digelar pada periode Desember 2025 dan Januari 2026 mencapai Rp Rp 122,28 triliun. Angka ini melampaui target yang dipatok sebelumnya yakni Rp 110 triliun.

Ketiga program yang digelar bekerja sama dengan pusat perbelanjaan yakni Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan EPIC Sale. Juru Bicara Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan kesuksesan tiga agenda di penghujung 2025 itu jadi bukti ketahanan konsumsi rumah tangga domestik.

“Capaian yang melampaui target, menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat serta peran penting produk lokal dalam rantai pasok nasional,” ucap Haryo lewat keterangan resmi, Senin, 12 Januari 2026.

Program HARBOLNAS diselenggarakan pada 10-16 Desember 2025 dengan realisasi transaksi sebesar Rp 36,4 triliun. Sebesar Rp 16,6 triliun dari transaksi tersebut berasal dari penjualan produk lokal. Program ini berkolaborasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan melibatkan pelaku UMKM serta platform digital nasional.

Selanjutnya, Program BINA berkolaborasi bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Total realisasi transaksinya mencapai Rp 119,3 triliun sepanjang 2025.

Pemerintah juga menyelenggarakan program ritel nasional bersama Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo). Total realisasi transaksi dari program ini tahun lalu Rp 240,12 triliun. Sedangkan EPIC Sale Nataru 2025 yang diselenggarakan 1-31 Desember 2025 mencatat transaksi senilai Rp 54,88 triliun.

Pemerintah akan meneruskan program belanja nasional. Program ini dipercaya mampu menjaga daya beli dan memperluas akses pasar produk domestik termasuk UMKM.

Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito mengungkap permintaan pasokan susu sapi segar dari industri pengolahan susu naik lebih dari 20 persen di tengah isu kelangkaan susu UHT di ritel.

Susu UHT langka di sejumlah ritel. Di media sosial, masyarakat mengeluh susah mendapatkan produk tersebut yang diduga habis diborong untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, beberapa ritel menerapkan kebijakan pembatasan pembelian susu maksimal 4 pcs per orang.

"Iya permintaan naik ini, yang pastinya, hari ini semua pabrikan pada minta tambah pasokan supply susu segar. Lumayan signifikan, (kenaikan) lebih dari 20 persen," ujar Agus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (9/1).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (7/1), stok susu UHT varian full cream di salah satu gerai Indomaret di Bekasi sudah kosong selama seminggu.

Silvia, salah seorang kasir, menyampaikan stok susu tersebut sedang kosong selama seminggu dan belum mendapatkan pengiriman lagi.

"Lagi kosong mas, susu yang putih (susu UHT varian full cream) udah semingguan, belum dikirim lagi," ujarnya saat ditemui langsung.

Ia mengungkapkan stok yang kosong tersebut lantaran diborong untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemarin diborong untuk MBG mas, setiap masuk barang baru pasti diborong," ungkapnya.

Kendati demikian, stok di gerai ritel lain terpantau aman. Terpantau, susu UHT di gerai Superindo dan Alfamart di daerah yang sama masih tersedia. Pembatasan pembelian juga tidak diberlakukan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengakui susu memang menjadi salah satu menu dalam program MBG yang tinggi permintaannya.

"(Permintaan) susu memang banyak, kan kebutuhannya banyak," ujar Nanik di SMK Negeri 1 Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Namun, Nanik memastikan pasokan nasional secara keseluruhan masih tersedia dan pemerintah tengah menyiapkan langkah penguatan produksi ke depan.

Saat ini, sambung Nanik, pemerintah tengah membangun pabrik-pabrik baru serta memperluas basis produksi susu melalui pengembangan peternakan.

"Ini lagi dibangun pabrik-pabrik baru, pemerintah kan sekarang lagi bangun 500 peternakan," ujarnya.

Nanik menilai meningkatnya penyerapan susu untuk program MBG akan mendorong aktivitas industri. Ketika permintaan naik, volume produksi pabrik akan ikut bertambah dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

"Kalau laku, pabriknya nambah volume, berarti tenaga kerjanya tambah," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan ritel biasanya hanya menjual produk sesuai permintaan pembeli akhir atau end user.

Ritel menentukan jumlah produk yang dijual berdasarkan rata-rata bulan sebelumnya. Apabila akan terjadi lonjakan permintaan maka akan meminta lebih banyak stok kepada produsen.

Kendati tak menyinggung MBG, Solihin mengakui saat ini banyak industri yang membutuhkan produk susu UHT sehingga membelinya di ritel-ritel.

"Sekarang ini kan banyak industri, karena ada keperluan tertentu, sehingga banyak komponen UHT (susu UHT) itu digunakan saat ini," terang Solihin.

Ia menyarankan bagi industri yang membutuhkan produk dalam jumlah besar bisa langsung menghubungi produsen.

"Barang ada di produsen. Tidak menutup kemungkinan yang membutuhkan dalam jumlah besar bisa juga langsung menghubungi produsen. Tinggal kebijakan produsen, keperluannya buat di mana nih," ujar Solihin.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara ihwal kelangkaan stok susu UHT di gerai ritel yang ramai diperbincangkan di media sosial X terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan penelusuran Bisnis, stok susu UHT di sejumlah gerai ritel modern masih tersedia. Meski demikian, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diketahui memborong susu UHT dalam jumlah cukup besar, terutama pada malam hari.

Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin menjelaskan bahwa anggota Aprindo merupakan pedagang ritel, bukan produsen susu. Oleh karena itu, pola penjualan dilakukan secara eceran kepada konsumen akhir, bukan dalam volume partai besar.

“Kami bukan produsen. Kalau kita order, produsen nggak ngirim barang, kita juga nggak bisa berbuat apa. Kan nggak mungkin kita bikin susu,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/1/2026).

Solihin menuturkan, apabila terjadi kekosongan stok di gerai ritel, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan produsen dalam memenuhi pesanan. Dia menjelaskan, peritel hanya dapat memantau tingkat service level, yakni seberapa banyak pesanan yang terpenuhi oleh produsen.

Namun, Solihin menyampaikan Aprindo akan meninjau service level atau seberapa besar pesanan yang terpenuhi dari order yang dibuat, karena peritel bukan produsen dan hanya menjual barang sesuai ketersediaan pasokan.

“Yang bisa kami cek itu berapa service level-nya. Data itu sekarang sedang kami mintakan ke tim merchandising,” ujarnya.

Di sisi lain, Solihin menyatakan peritel tetap melayani permintaan dari SPPG selama stok tersedia di toko. Namun, transaksi tersebut tetap dikenakan harga eceran tertinggi (HET).

“Selama barangnya ada, kami jual. Kami anggap itu menjadi bagian yang memang kita dagangkan, tapi secara ritel Harganya harga eceran tertinggi artinya disebut RBP, retail buying price,” jelasnya.

Solihin menambahkan, peningkatan aktivitas dapur SPPG berpotensi menaikkan permintaan secara bersamaan. Meski demikian, Aprindo menegaskan, ritel tetap tidak melayani pembelian dalam skala besar.

“Kami menjual barang yang ada stok saja di toko. Yang memang dikhususkan untuk pemakai langsung atau pengguna langsung,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan stok susu UHT di ritel modern masih tersedia meski SPPG memborong produk tersebut. Dia menilai para SPPG yang membeli susu UHT kemasan di gerai ritel justru memberikan efek berganda.

“Ya benar kan ada stok [susu UHT di ritel], ya nggak langka? Kalau malam dibeli [SPPG] kan senang dong tokonya jadi laku, kalau laku pabriknya nambah volume, berarti tenaga kerjanya tambah,” kata Nanik kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

Nanik menyatakan susu UHT saat ini menjadi salah satu komponen dalam program MBG. Kendati demikian, dia menyatakan BGN lebih mengutamakan penggunaan susu segar. Namun, keterbatasan distribusi dan risiko keamanan pangan membuat susu segar belum bisa digunakan secara luas.

Di samping distribusi, Nanik menuturkan keterbatasan produksi susu segar dalam negeri juga menjadi faktor utama. Dia menjelaskan, tidak semua wilayah memiliki peternakan sapi perah. Di sisi lain, distribusi dari daerah sentra produksi membutuhkan infrastruktur logistik yang belum merata.

Menurut Nanik, saat ini produksi susu segar nasional baru mencapai sekitar 1 juta liter per tahun. Jika dikemas, jumlah tersebut setara dengan sekitar 8 juta kemasan. Angka itu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan MBG secara nasional.

“Kalau dibagi per SPPG dapatnya 2.700 SPP itu hanya satu kali. Kita sekarang 19.188 SPP, berarti kan ada 17.000 SPPG yang tidak bisa terpenuhi, itu pun dengan asumsi sekali diberi dalam setahun,” pungkasnya.

Alfamart mempercepat penyaluran bantuan untuk warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra dengan mengirimkan 60 truk berisi logistik senilai Rp2 miliar. Pengiriman dilakukan sejak Senin (1/12), melalui berbagai jalur, darat, laut, hingga udara, bekerja sama dengan posko penanggulangan bencana daerah dan instansi terkait.

Bantuan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart yang melibatkan Yayasan Dato Low & Susanto, Aprindo, serta kementerian dan lembaga lain yang berperan dalam penyediaan maupun distribusi logistik.

Untuk mempercepat pengiriman, Alfamart bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melepas 10 truk logistik menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Logistik tersebut kemudian diterbangkan menggunakan pesawat Hercules ke Aceh sebagai salah satu daerah yang terdampak paling parah.

Pada kesempatan pelepasan iringan truk bantuan pada Jumat (5/12), Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin, menyampaikan bahwa perusahaan berupaya merespons cepat situasi darurat di Sumatra.

"Duka yang terjadi di Sumatra adalah duka kita bersama. Karena itu, mari kita saling berkontribusi membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12).

Ia menjelaskan, Alfamart menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk BPJPH, untuk mempercepat pendistribusian bantuan. Hal ini dikarenakan akses darat belum sepenuhnya pulih, sehingga perusahaan bekerja sama dengan Dinas Sosial, BNPB, TNI-Polri, dan pihak lain agar bantuan segera menjangkau masyarakat.

Pelepasan truk bantuan turut dihadiri Founder Alfa Group Djoko Susanto, Kepala BPJPH Haikal Hasan, serta jajaran manajemen Alfamart.

Haikal menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk dukungan serta kerja sama yang baik antara BPJPH bersama Alfamart untuk menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat terdampak bencana di Sumatra, khususnya Aceh.

Distribusi bantuan terus dilakukan seiring semakin terbukanya akses menuju titik bencana. Sebelumnya, sembilan truk logistik dikirim melalui KRI TNI AL bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian pada Kamis (4/12).

Dua truk lainnya diberangkatkan bersama Yonmarhanlan III menggunakan KRI TNI AL menuju Pelabuhan Belawan pada Jumat (28/11).

Selain itu, tujuh truk logistik disalurkan ke Sumatra Utara melalui Polda Sumut dan Polres Tapanuli Utara untuk kemudian diterbangkan menggunakan helikopter sejak Selasa (2/12).

Bantuan juga menjangkau wilayah Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Langkat, Sibolga, Padang Pariaman, dan daerah lain yang terdampak.

Solihin menegaskan bahwa Alfamart terus memantau kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk kondisi karyawan yang turut menjadi korban.

"Kami ikut memantau perkembangan di lapangan, termasuk kondisi karyawan kami yang turut terdampak. Pengiriman truk bantuan logistik akan terus dilakukan," pungkasnya.