IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dapat bergerak lebih stabil. Sebab, stabilitas kurs sangat penting untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha, khususnya sektor ritel.

"Harapan kita semua ya, saya sebagai Ketum Aprindo ya, mengharapkan kondisinya stabil. Enggak (bikin) sport jantung gitu (yang) naik, naik, naik (terus) gitu. (Maunya) Stabil," ujar Ketua Umum Aprindo Solihin saat dijumpai di Tangerang, Kamis (4/6/2026).

Meski begitu, dia menegaskan, pengusaha tidak boleh kehilangan optimisme meski menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar. Maka dari itu, dia mengajak pelaku usaha untuk tetap optimistis dan menjaga semangat dalam menjalankan bisnis.

"Siapapun pengusaha pada saat ini tahu kan kondisinya, kita siap-siap menghadapi suatu kondisi yang tentunya saya sebagai pengusaha terus memberikan semangat gitu ya. Jangan sampai kondisi begini kita enggak semangat, nanti makin parah lagi," kata dia.

Diketahui, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah produk ritel. Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart, Hans Prawira.

Menurutnya, penguatan pelemahan rupiah memberikan tekanan terhadap para pemasok yang selama ini masih berupaya menahan kenaikan harga produk. Kondisi ini diperparah oleh melemahnya daya beli masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Daya beli kita saat ini juga tidak dalam kondisi yang lebih baik dibanding tahun lalu, di samping tentunya kita semua tahu exchange rate USD yang terus menguat, lemahnya rupiah. Ini yang terus terang tantangan buat kita karena beberapa suppliers sepertinya juga tidak akan mampu lagi menahan harga," kata Hans.

Dia mengungkapkan, Alfamart telah menerima informasi dari sejumlah pemasok mengenai kemungkinan penyesuaian harga dalam waktu mendatang. Maka itu, perusahaan menilai tekanan terhadap sektor ritel masih akan berlanjut apabila nilai tukar rupiah belum menunjukkan penguatan yang signifikan.

"Kami juga dapat informasi dari beberapa supplier mengenai kemungkinan menekan harga. Jadi, kita bisa bayangkan di tengah daya beli yang relatif tidak cukup kuat, tapi harga kemungkinan juga tidak bisa bertahan di angka sekarang. Jadi, menurut saya tantangan yang obvious, yang nyata, yang harus kita hadapi," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Finance Director PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) atau Alfamidi, Suantopo Po. Menurutnya, berbagai produk yang bergantung pada komponen atau bahan baku impor akan menghadapi tekanan biaya yang pada akhirnya dapat berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.

"Ya, memang kita ketahui bahwa hari ini mungkin Dolar itu kan sudah Rp18 ribu ya. Tentu saja mungkin banyak produknya yang menggunakan komponen impor, pasti akan mengalami kenaikan harga," kata dia.

Suantopo mencontohkan sejumlah komoditas seperti susu, kacang hijau, dan kedelai yang masih bergantung pada pasokan impor. Kenaikan biaya bahan baku tersebut, kata dia, berpotensi memicu kenaikan harga produk jadi yang menggunakan bahan-bahan tersebut.

Dia menegaskan penyesuaian harga akan mengikuti kebijakan pemasok atau prinsipal. Jika produsen menaikkan harga akibat kenaikan biaya produksi, maka harga di tingkat ritel juga akan ikut disesuaikan.

"Pada prinsipnya, apabila dari prinsipal memang menaikkan harga, ya pasti otomatis kita akan menaikkan harga juga, kan. Kita adalah retailer. Jadi, enggak mungkin tidak ada kenaikan harga," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menegaskan melarang bagi pengusaha ritel di luar Ranah Minang untuk masuk ke kota bengkuang tersebut.

Pj Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa mengatakan komitmen untuk tidak memperbolehkan ritel luar masuk, merupakan sebuah upaya untuk memperkuat keberadaan UMKM lokal.

"Kami memprioritaskan ritel lokal, sehingga dapat memasarkan produk UMKM yang ada di Padang," katanya dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Dia menyatakan Pemkot Padang terus berkomitmen untuk tidak mengizinkan brand luar Sumbar untuk mengembangkan usahanya di Kota Padang. Hal ini sekaligus mempertegas upaya dan rencana Pemko Padang agar UMKM lokal dapat naik kelas.

"Jadi kami bertemu dengan semua pengusaha retail brand lokal, kami akan terus menekankan komitmen untuk tetap tidak mengizinkan brand luar Sumbar untuk masuk ke Padang," tegasnya.

Tidak diizinkannya ritel luar Sumbar beroperasi di Padang, lanjut Raju, agar pengusaha ritel brand lokal punya keberpihakan. Nantinya, di tiap ritel lokal akan diisi produk UMKM lokal.

"Di ritel lokal nanti disiapkan pojok bagi brand lokal, isinya nanti produk UMKM lokal kami," sebutnya.

Menurutnya supaya produk UMKM lokal dapat menjadi raja di rumah sendiri, pengusaha ritel minta supaya UMKM lokal meningkatkan kualitas produk. Produk yang ada selama ini agar lebih baik kualitasnya dari sebelumnya.

"Pengusaha minta agar produk UMKM memiliki sertifikat halal dan BPOM, karena setiap pengusaha ritel tentunya punya standar agar produk dapat terjual habis," ungkapnya.

Tidak itu saja, pengusaha ritel juga mengharapkan agar produk UMKM lokal memiliki kemasan yang lebih baik. Kemasan menarik dan eye catching akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Kualitas barang diharapkan lebih baik dari sebelumnya.

"Soal kemasan, kami punya Rumah Kemasan di Koto Tangah yang dibina Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, sementara untuk peningkatan kualitas barang ada di bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM, pemilik UMKM kami silahkan untuk berkoordinasi dengan dinas tersebut," katanya.

Dikatakannya selama ini cukup banyak produk UMKM yang dijual di pasaran. Oleh karena itu, dia berharap pelaku UMKM lebih kreatif dalam membuat produk dan memasarkannya, dan mempunyai ciri khas dan produk yang variatif dengan UMKM lain.

"Kami mengimbau seluruh pelaku UMKM agar meningkatkan kualitas, menjaga integritas, menggunakan bahan yang baru, halal, dan sehat, serta mengikuti prosedur yang benar," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Solihin mengatakan mendukung wacana redenominasi atau penyederhanaan mata uang oleh pemerintah.

"Ya kita mendukung aja kebijakan pemerintah," kata Solihin kepada wartawan saat perayaan Hari Ritel Nasional di Balai Sudirman, Jakarta pada Selasa (11/11/2025).

Solihin pun menekankan jika kebijakan redenominasi tersebut tidak memiliki pengaruh langsung terhadap penjualan ritel.

"Tapi secara langsung gak berdampak terhadap penjualannya," ucapnya.

Pemerintah berencana merampungkan kebijakan redenominasi rupiah melalui penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi.

Rencana tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. PMK 70/2025 ini ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025 pada Senin(10/11/2025).

Dalam PMK itu, ada empat urgensi pembentukan RUU Redenominasi, pertama ialah efisiensi perekonomian yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Kedua, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Ketiga, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, dan keempat, meningkatkan kredibilitas Rupiah

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan pengusaha ritel akan senang jika pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Saat ditanya soal tanggapan andai PPN turun, Solihin mengatakan kalau semua akan gembira jika berkaitan dengan biaya usaha yang menjadi pengeluaran.

"Kalau yang lainnya berkaitan dengan yang harus dibayar, kalau turun semuanya juga gembira," kata Solihin kepada wartawan di Balai Sudirman, Jakarta pada Selasa (11/11/2025).

Sebelumnya Purbaya mengatakan bahwa ada kemungkinan penurunan PPN Indonesia yang saat ini 12%. Namun, hal ini harus dilakukan hati-hati.

"Nanti kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati," kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, beberapa waktu lalu.

Purbaya mengatakan, sebelum mengeksekusi rencana penurunan tarif PPN itu, pemerintah akan lebih dulu melihat setoran pajak sampai akhir tahun, sambil melihat secara cermat keseluruhan kondisi masyarakat. Pasalnya, penurunan tarif PPN sebesar 1% dapat membuatnya kehilangan pendapatan hingga Rp 70 triliun.

"Kita akan lihat seperti apa di akhir tahun, ekonominya, uang (penerimaan negara) yang saya dapat di akhir tahun karena sampai sekarang belum terlalu clear," tegasnya.

Selain PPN, Solihin juga mengatakan keinginan pengusaha ritel turut mendapatkan insentif pajak penghasilan atau PPH karyawan.

"Selama ini peritel masih agak mengeluh ya. Tapi yang kalau dibilang, (pajak) gaji (sektor) tertentu pemerintah kan support nih. Nah kita pengen retail juga dapat," katanya.
Purbaya telah resmi merilis insentif pajak berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP) alias bebas pajak khusus bagi para pekerja di sektor pariwisata.

Pemberian insentif itu dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72/2025 yang merupakan perubahan atas PMK 10/2025. Ketentuan ini berlaku sejak 28 Oktober 2025.

Kebijakan insentif bebas pajak ini diberikan kepada industri pariwisata, restoran dan wellness. Dengan demikian, kebijakan ini menambah daftar pekerja yang sebelumnya sudah menerima fasilitas fiskal PPh 21 DTP ini, yakni alas kaki, tekstil dan kulit serta barang dari kulit.

Patut diketahui, karyawan yang mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ini yaitu mereka dengan maksimal penghasilan bruto Rp10 juta per bulan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 10/2025 (yang tidak diubah dalam PMK 72/2025).