Bisnis.com, MALANG—Bea Cukai Malang menyisir dan menggagalkan peredaran rokok ilegal di toko kelontong dan perusahaan jasa ekspedisi.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengemukakan bahwa penindakan tersebut berbekal informasi yang diterima dari masyarakat. Hasilnya, otoritas menyita ribuan batang rokok ilegal yang disimpan dan diperjualbelikan di wilayah Kota Malang.

Adapun kronologi penindakan terjadi pada Rabu (4/3/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, Tim Bea Cukai Malang melaksanakan kegiatan operasi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan pada sebuah toko yang berlokasi di Jalan Halmahera, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait dugaan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di lokasi tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati adanya rokok ilegal yang disimpan dan disediakan untuk dijual,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).

Barang tersebut merupakan BKC hasil tembakau (HT) jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) dari berbagai merek, di antaranya Get New, Rama, dan beberapa merek lainnya yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Total barang yang ditemukan sebanyak 731 bungkus dengan jumlah keseluruhan 14.540 batang rokok ilegal. Dari hasil penindakan tersebut, diperkirakan total nilai barang mencapai Rp21.759.900 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp10.947.649 yang seharusnya menjadi penerimaan negara melalui sektor cukai.

Atas temuan tersebut, Tim Bea Cukai Malang segera melakukan tindakan penegahan terhadap seluruh barang bukti dan membawanya ke Kantor Bea Cukai Malang untuk dilakukan proses penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

“Keberhasilan penindakan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang peduli terhadap peredaran rokok ilegal. Bea Cukai Malang akan terus meningkatkan pengawasan serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat,” ujarnya.

Patroli Darat Rokok Ilegal

Sebelumnya, pada Kamis (26/2/2026), sekitar pukul 17.00 WIB, Tim Bea Cukai Malang melaksanakan patroli darat yang difokuskan pada pemeriksaan jasa pengiriman barang di wilayah Kota Malang.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemeriksaan pada salah satu jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan terhadap potensi peredaran BKC ilegal yang kerap memanfaatkan jalur distribusi pengiriman barang.

Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati adanya paket kiriman yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa barang tersebut merupakan BKC HT jenis SKM dan SPM dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Total barang yang ditemukan sebanyak 20 koli dengan jumlah 1.300 bungkus atau setara dengan 25.920 batang rokok ilegal. Atas temuan tersebut, Tim Bea Cukai Malang segera melakukan penindakan dengan mengamankan seluruh barang bukti dan membawanya ke Kantor Bea Cukai Malang.

Dari hasil penindakan tersebut, diperkirakan total nilai barang mencapai Rp38.523.200 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp19.355.520 yang seharusnya menjadi penerimaan negara melalui sektor cukai. Nilai penerimaan negara tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, seperti pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat.

“Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai Malang dalam melindungi masyarakat serta menjaga penerimaan negara dari sektor cukai. Kami juga mengimbau kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk tidak memperjualbelikan maupun mendistribusikan rokok ilegal karena selain melanggar ketentuan, juga merugikan negara,” ujar Johan. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal keluhan pedagang kaki lima terkait dugaan penurunan omzet warung kelontong hingga penutupan pasar tradisional akibat ekspansi ritel modern Indomaret—Alfamart Cs.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah sebelumnya telah mendorong pola kemitraan antara ritel modern dengan toko kelontong agar tercipta hubungan usaha yang saling menguntungkan.

Budi menjelaskan kerja sama antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebenarnya telah berjalan melalui skema kemitraan yang diterapkan sejak 2015.

“Kan dulu ketika Alfamart Indomaret ada tahun 2015-an, kita bikin namanya pola kemitraan. Pola kemitraan itu nanti kerja sama antara distributornya Alfamart Indomaret itu memasok toko kelontong. Kan sudah jalan dari tahun 2015. Nah itu pembinaan terus dilakukan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Budi menambahkan, pola kemitraan tersebut kini tidak hanya sebatas kerja sama pasokan barang dari distributor ritel modern kepada toko kelontong. Menurutnya, ritel modern juga memberikan pembinaan yang lebih luas, mulai dari manajemen usaha hingga penataan tampilan produk di toko.

“Sekarang tidak sekadar bagaimana memasok, tapi bahkan manajemennya terus tampilan produknya itu selalu dibantu oleh retail modern. Jadi sebenarnya pola kerjasama dengan UMKM itu berjalan terus,” ujarnya.

Dia menilai keluhan terkait penurunan omzet warung kelontong belum tentu disebabkan langsung oleh keberadaan ritel modern. Menurutnya, selama ini program kemitraan tersebut berjalan tanpa kendala berarti.

“Saya pikir ini ya, karena selama ini sebenarnya nggak ada masalah, berjalan aja dengan baik. Program pola kemitraan itu,” terangnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut ekspansi agresif ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang telah menjangkau hingga wilayah pedesaan berdampak pada menurunnya omzet hingga memicu kebangkrutan sejumlah warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyampaikan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, jumlah warung kelontong di Indonesia terus mengalami penurunan signifikan.

Ali menjelaskan, saat aturan tersebut mulai diberlakukan, jumlah warung kelontong di Tanah Air tercatat mencapai sekitar 6,1 juta unit. Namun, pada 2015 jumlahnya menyusut menjadi sekitar 5,1 juta unit. Dalam kurun waktu yang sama, sekitar 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan berhenti beroperasi.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, tekanan terhadap warung kelontong semakin besar setelah pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga memungkinkan ekspansi ke berbagai wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern yang memiliki izin resmi disebut telah mencapai sekitar 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Untuk itu, APKLI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 serta Paket Kebijakan September 2015. Meski demikian, Ali menegaskan pihaknya tidak memusuhi keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan ekonomi masyarakat tetap berputar di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan jumlah warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Namun demikian, Ferry mengakui kehadiran ritel modern juga memberikan kontribusi positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah anggapan bahwa ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret menjadi penyebab utama merosotnya jumlah toko kelontong dan pasar tradisional di Indonesia.

Ia menyebut pemerintah sejak lama telah mendorong pola kemitraan antara ritel modern dan usaha kecil agar keduanya dapat berkembang bersama.

Menurut Budi, kerja sama antara ritel modern dan pelaku usaha kecil sebenarnya sudah berjalan sejak sekitar 2015 melalui skema kemitraan distribusi dan pemasaran.

"Kan dulu ketika Alfamart dan Indomaret ada, sekitar tahun 2015-an kita bikin namanya pola kemitraan. Pola kemitraan itu nanti kerja sama antara distributornya Alfamart dan Indomaret untuk memasok toko kelontong," kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan program tersebut tak hanya bertujuan memperkuat pasokan barang bagi toko kelontong, tetapi juga membuka peluang pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui jaringan ritel modern.

"Nah, itu sudah jalan dari tahun 2015 dan terus dilakukan. Sekarang tidak sekadar bagaimana memasok, tapi juga bagaimana memasarkan produk-produk UMKM," ujarnya.

Budi menilai pola kemitraan tersebut menjadi salah satu cara agar pelaku usaha kecil tetap terlibat dalam rantai distribusi ritel modern.

"Jadi sebenarnya pola kemitraan dengan UMKM ini sudah berjalan cukup lama," katanya.

Terkait keluhan sebagian pedagang yang merasa penjualannya menurun akibat kehadiran ritel modern, Budi mengatakan pemerintah akan melihat lebih jauh kondisi di lapangan. Namun ia menilai selama ini program kemitraan yang dijalankan tidak menimbulkan persoalan berarti.

"Ya, mungkin selama ini enggak ada masalah dengan program pola kemitraan itu," ujar Budi.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyatakan jumlah warung kelontong di Indonesia terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyebut jumlah warung kelontong yang pada 2007 mencapai sekitar 6,1 juta unit kini tinggal sekitar 3,9 juta pada awal 2025. Artinya, sekitar 2,2 juta warung kelontong disebut telah tutup dalam periode tersebut.

"Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis," ujar Ali di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (26/2), melansir Detikfinance.

Ia juga mencatat setidaknya sekitar 3.500 pasar tradisional dilaporkan tidak lagi beroperasi.

Menurut Ali, salah satu faktor yang memicu kondisi tersebut adalah ekspansi ritel modern hingga ke tingkat desa setelah adanya paket kebijakan deregulasi pada September 2015 yang mempermudah perizinan ritel modern.

Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 42 ribu ritel modern berizin resmi yang beroperasi di berbagai daerah.

APKLI pun meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta kebijakan deregulasi yang dinilai mempercepat ekspansi ritel modern ke daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara ihwal tudingan ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang menyebabkan toko kelontong dan pasar tradisional menyusut.

Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin menegaskan pihaknya tidak ingin berpolemik terkait klaim tersebut dan memilih fokus pada kepatuhan aturan usaha ritel.

“Enggak, saya enggak ingin masuk ke sana ya [ritel modern yang diduga membuat toko kelontong dan pasar tradisional menyusut]. Karena saya kan fokus dengan bisnis saya, nih. Jadi anggota saya sudah kita ingatkan semuanya untuk setiap membuka gerai harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Jumat (27/2/2026).

Lebih lanjut, dia menegaskan setiap pembukaan gerai ritel selalu melalui proses perizinan resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Karena kenapa? Bahwa anggota saya selalu mengurus izin. Kalau enggak izin kan kita, masa kita perusahaan yang merek ada, kita mau buka [gerai ritel] enggak ada izin kan masalah nantinya,” terangnya.

Untuk itu, Solihin menyatakan bahwa prinsip Aprindo adalah setiap pembukaan gerai harus mengikuti regulasi daerah setempat.

“Saya sebagai Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, selama ini sudah taat terhadap aturan yang berlaku di satu daerah kalau kita mau membuka toko. Jadi kalau daerah itu punya aturan, ya kita ikutin, gitu aja prinsipnya,” jelasnya.

Adapun, Solihin menyebut jumlah peritel yang tergabung dalam Aprindo saat ini mencapai lebih dari 90.000 anggota di seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan total anggota Aprindo dan belum termasuk peritel di luar asosiasi, yang menurutnya kemungkinan jumlahnya lebih banyak lagi.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut masifnya ekspansi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart hingga ke wilayah pedesaan berdampak langsung terhadap kebangkrutan warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jumlah warung kelontong mengalami penurunan yang signifikan.

Pada saat aturan tersebut mulai berlaku, jumlah warung kelontong tercatat mencapai 6,1 juta unit di seluruh Indonesia. Namun, pada 2015 jumlahnya turun menjadi 5,1 juta unit. Dalam periode yang sama, sebanyak 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan tutup.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, kondisi tersebut semakin menekan setelah terbit Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga dapat berekspansi ke seluruh wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern berizin resmi disebut telah mencapai 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, APKLI meminta pemerintah mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 dan Paket Kebijakan September 2015. Namun, Ali menegaskan pihaknya bukan menentang keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan perputaran ekonomi tetap terjadi di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Meski demikian, dia mengakui ritel modern juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan aspek kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat jumlah warung kelontong di seluruh Indonesia terus menyusut, yang hingga akhir 2025, tersisa sekitar 3,9 juta unit.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan angka ini menurun drastis dari 6,1 juta pada 2007, yang berarti lebih dari 2,2 juta warung kelontong gulung tikar akibat pesatnya ekspansi ritel modern dan kebijakan perizinan yang lebih longgar.

Dalam audiensi dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Kamis (26/2/2026), Ali menegaskan bahwa kebijakan ritel modern tidak boleh mengorbankan keberadaan usaha rakyat.

"Kami tidak bermusuhan dengan ritel modern, tapi kita ingin ekonomi rakyat berputar, kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh. Ekonomi desa berputar untuk desa, ekonomi kecamatan untuk kecamatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, APKLI mengusulkan penerapan peraturan pemerintah tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern diperkuat kembali.

Ali menyoroti pentingnya penegakan aturan klasifikasi toko modern atau minimarket dengan luasan kurang dari 400 m2, supermarket 400-5.000 m2, dan hipermarket yang lebih dari 5.000 m2, serta penerapan zonasi yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pedagang kecil.

Penataan pusat perbelanjaan, swalayan, atau toko modern itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Dalam PP 29/2021 ditegaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, serta UMKM di wilayah tersebut.

Lokasi pendirian juga wajib mengacu pada tata ruang wilayah kabupaten/kota. Selain itu, toko modern diwajibkan bermitra dengan UMKM dalam pemasaran produk.

Ali juga menyoroti semangat Paket Kebijakan Ekonomi 2015 yang bertujuan menyederhanakan perizinan ritel modern tidak boleh mengorbankan daya saing usaha kecil.

Menurutnya, sejak kebijakan itu diberlakukan, lebih dari 2 juta warung kelontong gulung tikar akibat penyederhanaan izin usaha yang juga membuka jalan bagi ekspansi ritel modern.

Dalam audiensi tersebut, APKLI juga mendukung langkah pemerintah memperkuat program 83.000 koperasi desa/kelurahan (Kopdes) merah putih sebagai hub ekonomi lokal.

"Ekosistem kopdes merah putih dengan warung kelontong dan kuliner akan menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat besar," ucap Ali.

Dalam kesempatan itu, Menkop menyatakan Kemenkop akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah, untuk memperkuat pengawasan serta penegakan aturan penataan ritel modern.

"Usulan APKLI akan kita sampaikan menjadi kajian dengan teman-teman dari asosiasi pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia dan kepala daerah untuk bisa mendudukkan masalah ini sebijaksana mungkin," ujar Ferry.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih bukan untuk mematikan ritel modern maupun toko kelontong, melainkan mendorong kolaborasi distribusi dan pemberdayaan ekonomi desa.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku telah bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto untuk membahas kekhawatiran pelaku ritel dan toko kelontong atas keberadaan KopDes/Kel Merah Putih.

Budi menegaskan KopDes Merah Putih pada dasarnya bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat desa serta memperpendek rantai distribusi ke konsumen.

“Koperasi Desa [Merah Putih] itu kan memang tujuannya adalah untuk memberdayakan ekonomi di desa. Jadi koperasi desa atau koperasi desa yang sudah ada di daerah-daerah itu sebenarnya ingin lebih dekat distribusinya kepada para konsumen yang ada di desa,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, kesempatan ini justru membuka peluang kolaborasi bagi ritel modern maupun distributor untuk menyalurkan produk melalui KopDes/Kel Merah Putih.

Dia menjelaskan bahwa praktik kemitraan serupa selama ini sudah berjalan, termasuk antara ritel modern dengan toko kelontong yang disuplai distributor.

Selain itu, Budi menuturkan KopDes/Kel Merah Putih memiliki cakupan fungsi yang lebih luas dibanding gerai ritel. Dalam hal ini, KopDes Merah Putih dapat berfungsi layaknya minimarket dengan variasi produk yang lebih banyak, termasuk alat pertanian, pupuk, obat-obatan, apotek, klinik, hingga eksportir.

“Kalau ngomongin KDMP [KopDes Merah Putih] cakupannya lebih luas. Tetapi tadi terkait dengan ritel, ritel atau distributor ini bisa mensuplai produk-produknya melalui KDMP,” imbuhnya.

Dari sisi regulasi, Budi menjelaskan perizinan ritel modern sejatinya merupakan kewenangan pemerintah daerah dan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dia meyakini pemerintah daerah akan bersikap bijak dalam mengembangkan KopDes Merah Putih tanpa merugikan pelaku usaha lain. Terlebih, hasil usaha koperasi tersebut nantinya akan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ke depan, Budi berharap kehadiran KopDes/Kel Merah Putih bisa menjadi lembaga yang kuat dalam mendorong pemberdayaan ekonomi desa.

“Kami nanti mengharapkan KDMP itu menjadi lebih proporsional, sehingga menjadi lembaga yang memang kuat, dan lembaga yang mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi di desa,” pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG—Bea Cukai Malang menggandeng Pemkab Malang melakukan operasi gabungan untuk menekan peredaran rokok ilegal dengan menyasar toko kelontong di daerah tersebut.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan pada Kamis (11/12/2025), pihaknya Malang kembali melaksanakan rangkaian operasi pengawasan melalui operasi gabungan bersama Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dengan menyasar toko-toko ritel di wilayah Kecamatan Pagak dan Kecamatan Bantur guna menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Operasi diawali pada pukul 10.26 WIB di Kecamatan Pagak dengan pemeriksaan terhadap toko yang berlokasi di Dusun Bendo, Desa Sumberejo. Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan BKC Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek seperti SB, JB, Marbol, Apollo, dan lainnya yang tidak dilekati pita cukai, sebanyak 39 bungkus atau setara 780 batang dengan perkiraan nilai barang Rp1.171.100 dan potensi kerugian negara sebesar Rp589.560.

Selang beberapa menit kemudian, pukul 10.33 WIB, pemeriksaan dilanjutkan di toko yang berada di lokasi yang sama. Pada toko tersebut, tim kembali mendapati rokok ilegal berbagai merek tanpa pita cukai sebanyak 40 bungkus atau 800 batang dengan perkiraan nilai barang Rp1.188.000 dan potensi kerugian negara Rp596.800.

Seluruh barang hasil penindakan di Kecamatan Pagak diamankan ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kegiatan pengawasan kemudian berlanjut ke wilayah Kecamatan Bantur. Pada pukul 11.15 WIB, pemeriksaan dilakukan di Toko yang beralamat di Dusun Wotogalih, Desa Rejoyoso.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya peredaran BKC HT jenis SKM dan SPM tanpa pita cukai sebanyak 17 bungkus atau 340 batang dengan perkiraan nilai barang Rp504.900 dan potensi kerugian negara Rp253.640.

Pukul 11.40 WIB, tim melakukan pemeriksaan di toko yang juga berlokasi di Desa Rejoyoso dan menemukan 93 bungkus rokok ilegal atau setara 1.860 batang dengan perkiraan nilai barang Rp2.797.300 dan potensi kerugian negara sebesar Rp1.408.680.

Selanjutnya, pada pukul 11.45 WIB, pemeriksaan dilakukan di Toko di wilayah yang sama, dengan temuan BKC HT tanpa pita cukai sebanyak 241 bungkus atau 4.820 batang dari berbagai merek dengan perkiraan nilai barang Rp7.189.700 dan potensi kerugian negara Rp3.614.920.

Sebelumnya, pada Rabu (10/12/2025), Kantor Bea Cukai Malang melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan sebagai wujud nyata realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), melalui operasi gabungan bersama Pemerintah Kabupaten Malang.

Kegiatan ini dilakukan dengan menyasar toko-toko ritel di sejumlah wilayah guna menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Pada pukul 10.17 WIB, operasi gabungan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bululawang. Dalam pemeriksaan terhadap toko yang beralamat di Jalan Al Hidayah, Krebet, tim menemukan BKC Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek, seperti ZA, JB, Balveer, Apollo, dan lainnya, yang tidak dilekati pita cukai.

Barang ilegal yang diamankan berjumlah 383 bungkus atau setara dengan 7.660 batang rokok dengan perkiraan nilai barang Rp11.782.000 dan potensi kerugian negara Rp5.920.800 dan selanjutnya dibawa ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Masih pada hari yang sama, pukul 11.03 WIB, operasi gabungan kembali dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gondanglegi. Pemeriksaan dilakukan di toko yang berlokasi di Desa Ganjaran.

Dari hasil pemeriksaan, tim kembali menemukan BKC Hasil Tembakau jenis SKM dan SPM berbagai merek, di antaranya SB, GA, Joss, Apollo, dan lainnya, tanpa dilekati pita cukai yang disediakan untuk dijual. Total barang hasil penindakan mencapai 698 bungkus atau 13.960 batang rokok, dengan perkiraan nilai barang Rp20.874.600 dan potensi kerugian negara Rp10.500.560, yang kemudian diamankan ke KPPBC TMC Malang untuk proses penelitian lebih lanjut.

Selain itu, pada pukul 15.30 WIB, Bea Cukai Malang melaksanakan operasi mandiri terhadap Tempat Penjualan Eceran (TPE) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Operasi ini diawali dengan pengumpulan informasi guna mengidentifikasi TPE MMEA yang belum memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dalam pemeriksaan terhadap Toko yang berlokasi di kawasan Ruko Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tim mendapati penjualan BKC MMEA golongan B dan C berbagai merek tanpa dilengkapi NPPBKC dengan total perkiraan nilai barang Rp388.061.000.

Atas temuan tersebut, seluruh barang dilakukan penyegelan di tempat untuk selanjutnya dilakukan penelitian lebih lanjut.

“Melalui rangkaian kegiatan ini, Bea Cukai Malang terus berkomitmen melaksanakan pengawasan secara konsisten dan terukur sebagai upaya melindungi penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta menekan peredaran BKC ilegal di wilayah Malang Raya,” ucapnya.

Perlindungan Masyarakat

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penindakan BKC ilegal juga upaya melindungi masyarakat dari konsumsi produk ilegal yang tidak melewati uji mutu.

Hal ini perlu penguatan sinergi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil Pajak dan Bea Cukai karena pemerintah daerah juga memperoleh DBH cukai, dimana salah satu penggunaannya untuk memerangi rokok ilegal.

Wilayah distribusi dan wilayah pemasaran, dia menegaskan, perlu diperkuat pengawasannya untuk meminimalkan peredaran rokok ilegal dan BKC ilegal, sembari mensinergikan seluruh sumber daya dalam rangka melangkah pada penguatan penindakan pada wilayah produsen rokok ilegal.

“Sosialisasi dan pengawasan secara berkelanjutan pada toko kelontong juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan jaminan perlindungan pada market rokok dan BKC legal,” ucapnya.(K24)

CILEGON - Momen Hari Ibu menjadi waktu yang tepat menunjukkan dukungan nyata agar perempuan bisa tampil lebih percaya diri dan berdaya dalam setiap peran yang mereka jalani. Hal itu pula yang melatarbelakangi PT Wajah Rejuvenasi Perempuan Indonesia (WRP) berkolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia (HFHI).

Mereka meluncurkan inisiatif revitalisasi usaha dan pendampingan berkelanjutan bagi para Ibu pelaku usaha mikro di kawasan industri Cilegon, Banten. Kolaborasi ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan sebuah misi untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam mengelola potensi kemandirian ekonomi mereka.

CEO WRP Indonesia Kwik Wan Tien mengatakan, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen WRP dalam melangkah bersama perempuan Indonesia. Menurutnya, apresiasi terbaik bagi seorang perempuan adalah dukungan yang memberdayakan.

Sebagai teman terbaik perempuan, WRP memahami bahwa kepercayaan diri merupakan salah satu modal utama bagi mereka untuk bisa terus berkembang. ”Lewat program ini, WRP memberikan ruang bagi para Ibu untuk naik kelas melalui pembekalan fasilitas dan pendampingan, agar mereka mampu mengoptimalkan potensi diri sekaligus menangkap peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya,” katanya dalam siaran tertulis, Rabu (24/12/2025).

Kolaborasi antara WRP dan HFHI ini bukanlah babak baru. Sebelumnya, kedua pihak sukses menjalankan program renovasi rumah layak huni bagi keluarga prasejahtera. Beranjak dari fondasi tersebut, saat ini, inisiatif WRP dan HFHI fokus mendukung 3 ibu pemilik warung makan hingga warung sembako, yang seluruhnya merupakan usaha rumahan dan perseorangan.

Program telah dimulai sejak Oktober 2025 dengan merenovasi warung agar lebih higienis, nyaman, serta menarik pelanggan. Pembangunan ditargetkan selesai secara menyeluruh pada awal Januari 2026.

Pendampingan keterampilan juga sudah berlangsung sejak pertengahan November 2025 dengan materi yang dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing ibu pemilik warung. Mulai dari pelatihan pengelolaan stok, penataan etalase, hingga sistem pengaturan keuangan usaha. Pemantauan rutin juga direncanakan akan berlanjut selama 3-6 bulan ke depan.

Pemberdayaan perempuan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan WPR percaya bahwa pendampingan adalah kunci. ”Program ini tidak hanya memperbaiki fisik warung, tetapi juga membangun kapasitas dan kepercayaan diri para ibu sebagai pelaku usaha,” tambahnya.

GM Resource Development Habitat for Humanity Indonesia Abraham Tulung mengapresiasi semangat yang ditunjukkan WRP. Ia menjelaskan kolaborasi ini memiliki dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan komunitas.

Menurutnya, langkah WRP sejalan juga dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama dalam mendorong Kesetaraan Gender (No 5), menyediakan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (No 8), serta membangun Kota dan Komunitas Berkelanjutan (No 11). ”WRP dan HFHI tidak hanya mendorong pemberdayaan perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lingkungan sekitar,” ujarnya.

Dampak nyata dari inisiatif ini perlahan sudah mulai terlihat, seiring dengan penataan usaha dan pemahaman pengelolaan finansial yang semakin baik. Kebahagiaan terpancar dari Jumyati Dewi (46), pemilik warung bakso yang telah berjuang sejak 2014. “Dulu warung saya ala kadarnya. Sekarang setelah direnovasi, pelanggan bisa jadi lebih nyaman dan saya juga lebih semangat untuk buka warung setiap pagi,” ceritanya.

Hal senada dirasakan Faujihah (43), pemilik warung sembako yang telah berjualan sejak 2010. Ilmu yang ia terima menambah rasa kepercayaan diri dalam menjalankan usaha. “Sekarang saya tahu cara mencatat stok dan keuangan yang benar. Jadi jelas mana barang yang harus ditambah dan mana uang yang bisa ditabung,” tuturnya. Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045

Selebrasi dengan aksi nyata dari WRP ini juga merupakan cerminan visi besar perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup, khususnya untuk perempuan Indonesia. Tak hanya lewat pilihan lengkap produk rendah kalori yang bernutrisi tinggi, WRP juga aktif menggaungkan kampanye #UnlockYourConfidence.

Mereka mengajak komunitas perempuan menjalani gaya hidup aktif sekaligus tampil percaya diri. Sedangkan program reseller WRP Power Partner, membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk hidup lebih positif melalui berbisnis dan meraih kesejahteraan finansial secara mandiri.

Jakarta: Transformasi digital kini menjadi pintu masuk bagi toko kelontong untuk naik kelas.
Hal itu terlihat dari langkah Catalyst Technology Solutions (CTS) yang menggandeng jaringan Sampoerna Retail Community (SRC) dalam mempercepat digitalisasi keuangan di ribuan toko kelontong di Indonesia.

Di tengah dominasi UMKM yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional, akses keuangan formal masih menjadi tantangan klasik bagi banyak pelaku usaha kecil.
Keterbatasan literasi digital dan minimnya teknologi pendukung membuat sebagian toko kelontong tertinggal dari perubahan perilaku belanja masyarakat.

Kolaborasi CTS dan SRC mencoba menjembatani kesenjangan tersebut. Direktur PT Catalyst Technology Solutions, Theodorus Aji, menegaskan digitalisasi keuangan merupakan fondasi penting agar toko kelontong bisa lebih kompetitif.

“Digitalisasi bukan hanya tren, tapi kebutuhan. Kami ingin toko-toko SRC lebih efisien, dan lebih mandiri lewat pemanfaatan teknologi finansial,” ujar Theo.

Melalui kerja sama ini, pemilik toko tidak hanya difasilitasi untuk menerima transaksi digital seperti QRIS, tetapi juga dibekali edukasi literasi finansial dan pelatihan pengelolaan usaha. Pendekatan tersebut dirancang agar transformasi digital benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas usaha.

Dia mengungkapkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam memperluas penggunaan pembayaran digital di kalangan UMKM adalah masalah kepercayaan pelaku usaha terhadap keamanan transaksi.

Menurut Aji, sebagian pemilik toko masih merasa ragu apakah uang dari transaksi QRIS benar-benar masuk ke rekening mereka. Keraguan itu diperkuat oleh beberapa kasus viral, seperti stiker QRIS yang diganti atau dipalsukan sehingga menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan pemilik usaha kecil.

“Kendalanya utama memang UMKM belum terbiasa, dan mereka sempat bertanya-tanya ‘uangnya ini masuk atau tidak?’,” ujar Aji.

Untuk menjawab persoalan tersebut, CTS menghadirkan speaker toko (soundbox) yang memberikan notifikasi real time setiap kali transaksi QRIS berhasil dilakukan. Inovasi ini dinilai mampu meningkatkan rasa aman dan transparansi bagi pedagang maupun pembeli.

Aji menegaskan bahwa teknologi ini secara efektif mengatasi kekhawatiran yang selama ini menjadi “major problem” dalam adopsi pembayaran digital di segmen UMKM. Dengan lebih dari 70 persen mitra toko yang sudah terbiasa menggunakan pembayaran cashless, ia optimistis penggunaan speaker toko akan semakin mendorong kenaikan transaksi ke depan.

“Permasalahan utamanya sudah bisa kami jawab lewat teknologi speaker toko. Kami yakin traction transaksi cashless akan meningkat jauh lebih cepat,” kata Aji.

Direktur PT SRC Indonesia Sembilan, Romulus Sutanto, turut menegaskan digitalisasi keuangan menjadi pilar modernisasi toko kelontong. Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah Speaker Toko, bisa meningkatkan rasa aman pemilik toko, mengurangi potensi kesalahan transaksi, sekaligus memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap layanan toko kelontong modern.

Ia menambahkan, solusi seperti Speaker Toko tidak hanya mempermudah operasional, tetapi juga membuka akses pelaku usaha terhadap layanan permodalan dan sistem finansial digital yang selama ini belum banyak tersentuh.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini belum memiliki data lengkap mengenai jumlah transaksi yang terjadi di seluruh jaringan toko SRC yang menggunakan pembayaran nontunai.
Menurut Romulus, data yang tersedia baru mencakup tingkat adopsi pembayaran digital di jaringan SRC. “Secara kuantitatif, kita memang belum bisa melihat jumlah transaksi secara keseluruhan karena datanya belum tersedia,” ujarnya.

Kantongi Volume Transaksi Digital

Ia menjelaskan saat ini lebih dari 70 persen dari total 250 ribu toko SRC sudah mengadopsi pembayaran cashless. Namun, SRCIS belum mengantongi detail volume transaksi yang terjadi di masing-masing toko.

Karena itu, Romulus menilai kehadiran perangkat speaker toko atau soundbox menjadi sangat relevan. Perangkat tersebut nantinya akan membantu SRCIS mendapatkan data yang lebih akurat mengenai jumlah transaksi yang dilakukan melalui QRIS di toko-toko SRC.

“Nanti, ketika SRC yang menggunakan speaker toko ini sudah berjalan, barulah kita bisa mengetahui jumlah transaksinya secara lebih jelas,” kata Romulus.

Ia menambahkan bahwa data transaksi yang akan diperoleh melalui perangkat tersebut akan menjadi basis penting untuk memetakan perkembangan pembayaran digital di jaringan SRC.
“Sinergi antara teknologi finansial dan komunitas lokal membuka potensi besar untuk transformasi digital UMKM. Inilah langkah nyata untuk mendorong ekonomi komunitas agar lebih kuat dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dengan hadirnya berbagai inovasi digital, toko kelontong kini tidak lagi sekadar tempat belanja kebutuhan harian. Mereka semakin berperan sebagai pusat ekonomi lokal yang terhubung dengan ekosistem digital nasional sebuah langkah penting agar UMKM Indonesia benar-benar naik kelas.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa keberadaan ritel modern tidak bertujuan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melainkan dapat berjalan berdampingan melalui pola kemitraan. Menurutnya, pola kemitraan antara ritel modern dan toko kelontong dirancang agar pelaku usaha kecil tetap bisa bertahan di tengah perubahan pola belanja masyarakat.

“Pola kemitraannya antara ritel modern dengan toko kelontong, ritel modern itu memasok produk-produk ke toko kelontong untuk dijual, tentu dengan harga yang lebih miring,” ujar Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Budi menjelaskan, isu ritel modern mematikan toko kelontong sudah berlangsung lama. Ia menilai, pola kerja sama ini justru menguntungkan toko kelontong di permukiman karena pasokan barangnya lebih terjaga.

Selain itu, kerja sama tidak hanya berhenti pada penyediaan pasokan barang. Menurutnya, ritel modern juga dapat berbagi pengetahuan mengenai tata kelola, manajemen keuangan, hingga strategi pemasaran.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan juga memperkuat dukungan dengan memberikan pelatihan digital bagi pelaku UMKM dan pedagang pasar rakyat agar mampu menjangkau konsumen melalui platform daring.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan keberadaan ritel modern tidak bertujuan untuk mematikan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), melainkan dapat berjalan berdampingan melalui pola kemitraan.

Menurutnya, pola kemitraan antara ritel modern dan toko kelontong dirancang agar pelaku usaha kecil tetap bisa bertahan di tengah perubahan pola belanja masyarakat.

"Pola kemitraannya antara ritel modern dengan toko kelontong, ritel modern itu memasok produk-produk ke toko kelontong untuk dijual, tentu dengan harga yang lebih miring," ujar Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat.

Budi menjelaskan isu ritel modern mematikan toko kelontong sudah berlangsung lama. Ia menyebut pola kerja sama ini justru akan menguntungkan toko kelontong yang ada di gang agar bisa tetap hidup karena mendapat suplai barangnya terjaga.

Selain itu, kerja sama tidak hanya berhenti pada penyediaan pasokan barang. Menurutnya, ritel modern juga dapat berbagi pengetahuan mengenai tata kelola, manajemen keuangan, hingga pemasaran.

Lebih lanjut, kerja sama tidak hanya berhenti pada penyediaan pasokan barang. Kemendag juga akan memperkuat dukungan dengan memberikan pelatihan digital bagi pelaku UMKM dan pedagang pasar rakyat agar mampu menjangkau konsumen melalui platform daring.

"Kita tidak hanya dengan ritel modern, kita juga dengan yang lain-lain, kita melakukan pembinaan ke UMKM, ke toko-toko kelontong biar nggak tertinggal, termasuk ke pasar rakyat. Kita ajarin cara jualan online seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ekspansi besar-besaran jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart telah mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terutama di perdesaan.

"Ritel-ritel raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita 'membunuh' ekonomi rakyat termasuk 'membunuh' para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya UMKM kita," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (28/10).

Pasalnya, rantai bisnis dua jaringan ritel modern tersebut telah membentuk sistem ekonomi tertutup mulai dari produsen hingga distribusi, sehingga membuat pelaku usaha kecil di tingkat lokal tidak memiliki kesempatan untuk bersaing secara sehat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Usaha Warung Madura tentunya menjanjikan karena dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar, meski juga ada tantangan yakni siap menjaga warung dalam 24 jam.

Yang pasti, keberadaan Warung Madura memang seolah tak lekang oleh waktu. Dan hampir di setiap sudut kota, terutama di Jabodetabek, Warung Madura dapat ditemui. Terutama karena beroperasi atau buka 24 jam, Warung Madura jadi andalan bagi masyarakat yang ingin membeli kebutuhan secara mendadak dan bisa porsi kecil.

Warung Madura juga dikenal menawarkan harga yang relatif murah dibandingkan toko sejenis atau minimarket modern. Strategi ini dilakukan dengan mengambil margin keuntungan yang tipis namun mengandalkan volume penjualan yang tinggi untuk tetap menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Namun, seperti halnya membuka usaha pada umumnya, membuka Warung Madura tentu butuh modal hingga belasan juta rupiah, atau berkisar Rp 13 juta hingga Rp 20 juta.

Modal ini biasanya digunakan untuk pembelian stok barang awal dan peralatan.

Surya (bukan nama sebenarnya), pedagang Warung Madura di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan mengungkapkan modal awal ketika baru membuka warungnya mencapai Rp 15 juta.

"Dulu waktu awal-awal merintis Warung Madura, modal awalnya bisa sampai Rp 15 juta, ini buat modal pasang etalase, kulkas minum, dan lain-lain," kata Surya saat ditemui CNBC Indonesia, Jumat (31/10/2025).

Setelah itu, juga perlu menyiapkan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online melalui sistem OSS dengan menyiapkan data pribadi seperti NIK dan NPWP.

Kemudian, untuk membuka Warung Madura, pemilihan lokasi menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi penjualan.

Pemilihan lokasi strategis adalah faktor krusial dalam pemasaran. Pilihlah lokasi yang mudah dijangkau, seperti di area pemukiman padat penduduk, dekat jalan raya, atau di area perkantoran. Lokasi yang tepat dapat meningkatkan potensi penjualan secara signifikan.

"Alasan buka di pinggir jalan ya karena agar banyak yang beli, karena kan di sini jalan raya, cukup ramai," lanjutnya.

Warung Madura terkenal dengan kelengkapan produknya, terutama berbagai macam kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, telur, sabun, deterjen, dan lain-lain. Bisa menambahkan produk lain seperti snack, minuman, gas elpiji, dan produk kebutuhan rumah tangga lainnya seperti layanan menjual token listrik untuk menarik lebih banyak pelanggan.

Kualitas dan kebersihan produk adalah faktor penting dalam bisnis Warung Madura. Pastikan semua produk yang dijual masih dalam kondisi fresh dan berkualitas baik. Menjaga kebersihan tempat usaha dan rak penyimpanan produk agar terhindar dari debu dan kotoran, serta mengedepankan pelayanan yang ramah dan sopan, agar pelanggan merasa nyaman dan dihargai juga jadi kunci berbisnis, termasuk usaha Warung Madura.

Penataan barang termasuk fasilitas ekstra seperti lemari pendingin juga bisa jadi kunci daya tarik pelanggan Warung Madura. Lemari pendingin tidak hanya berfungsi untuk menampilkan produk dengan rapi, tetapi juga membantu menjaga kebersihan dan kesegaran produk.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]