Bisnis.com, SURABAYA - Kampung Organik Brenjonk di Desa Penanggungan, Trawas, Mojokerto, terus memperkuat ekosistem pertanian berkelanjutan di Jawa Timur lewat integrasi budidaya tanaman organik bersertifikasi dengan sektor pariwisata. Inovasi ini terbukti mampu mendongkrak ekonomi dari 109 anggota komunitas sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah aglomerasi Surabaya Raya.

Slamet Pembina Kampung Organik Brenjonk mengungkapkan bahwa komunitas yang didirikannya sejak 2007 ini telah bertransformasi dari sekadar kelompok tani menjadi unit kewirausahaan sosial yang mandiri. Dengan fokus pada aspek kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, Brenjonk saat ini telah menjadi pemasok tetap komoditas organik untuk jaringan ritel modern dan industri hotel, restoran, dan kafe (horeka).

"Mimpi kita, jadi produknya ibu-ibu di sini bisa sejajar dengan produknya almarhum Bob Sadino. Jadi, itu menjadi satu kebanggaan karena selama ini petani kecil memang untuk mendapat akses untuk pasar premium sangat-sangat terbatas," ujar Slamet saat ditemui Bisnis.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi di sisi hulu, Kampung Organik Brenjonk mulai menerapkan teknologi digital farming. Melalui dukungan Bank Indonesia (BI), komunitas ini kini memanfaatkan drone sprayer untuk aplikasi pupuk cair dan agen hayati pada lahan anggotanya.

Langkah digitalisasi ini menyokong praktik budidaya organik yang ketat, di mana produktivitas rata-rata lahan mampu terjaga di angka 5 hingga 6 ton per hektar. Selain itu, Brenjonk sendiri juga memiliki laboratorium kecil untuk perbanyakan sembilan jenis mikroba guna memastikan stabilitas ekosistem tanah.

"Bumi itu sudah ditata sedemikian rupa. Sistem perairan organik itu kita memperkaya mikroba dalam tanah, biota tanah. Cacing-cacing itu tetap tumbuh ideal bagus karena mereka sebenarnya itu relawan yang bekerja 24 jam tanpa harus kita gaji," imbuh Slamet.

Di sisi hilir, Brenjonk juga telah mengantongi sertifikasi organik berstandar SNI, yang memungkinkan produk mereka dapat menembus rak retail premium di kota besar. Produk utama yang dipasarkan mencakup 45 jenis hasil bumi, mulai dari beras (putih, merah, hitam, coklat), sayuran, dan buah-buahan.

“Sayur itu yang kita pasok bermacam-macam ya. Ada caisim, kailan, siomak, bayam merah, bayam hijau, lettuce, ada tomat ceri, tomat sayur, timun, Lalu kalau buah-buahan ini lebih banyak pisang, pisang ambon, pisang berlin, salak, labu madu, hingga rimpang,” ungkapnya.

Setiap pekannya, Slamet menyebut pihaknya telah mendistribusikan produk ke Surabaya dan Mojokerto, termasuk ke jaringan Ranch Market, Hokky, Papaya, hingga 45 gerai Superindo di Jawa Timur. Strategi ini berhasil memberikan harga jual yang lebih kompetitif bagi para petani dibandingkan pasar konvensional.

“Kalau Senin, kita kirim ke Surabaya. Salah satunya ke Ranch Market, Hokky, Papaya, lain-lain. Kemudian untuk Jumat, kita kirim ke Superindo. Kebetulan gudang Superindo Jatim di Mojokerto. Jadi, kita distribusi 45 toko di Jawa Timur yang khusus organik. Jadi, kami senang itu, khususnya yang di Mojokerto tergolong dekat, dan cost transport-nya rendah,” tuturnya.

Bank Indonesia telah menjadi mitra strategis Kampung Organik Brenjonk sejak 2018, dengan memberikan berbagai intervensi. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia hingga infrastruktur fisik. Dukungan ini memicu lahirnya unit edu wisata dan kuliner organik yang kini menjadi motor baru ekonomi desa.

Slamet menyebut lebih dari 11.000 orang telah berkunjung untuk belajar mengenai sistem budidaya organik. Selain itu, kawasan wisata kuliner yang dikembangkan secara kolaboratif telah menarik sekitar 8.500 pengunjung per bulan dengan perputaran uang mencapai Rp300 juta dan menyerap tenaga kerja dari 50 pemuda setempat.

"Sejak ada intervensi dari Bank Indonesia, terhitung sudah ada 11.000 orang yang datang untuk melakukan edukasi. Ada 50 anak-anak muda yang bisa bekerja. Itu sedikit cerita keberhasilannya," pungkas Slamet.

Melalui perpaduan antara kearifan lokal, perlindungan sumber daya air, dan teknologi modern, Kampung Organik Brenjonk saat ini menjadi role model bagi pengembangan klaster pangan yang tangguh dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) belum menggoyahkan strategi ekspansi pelaku ritel modern. Sejumlah emiten ritel justru tetap agresif menambah gerai baru sepanjang 2026, sembari menilai koperasi desa dan ritel modern menyasar segmen pasar yang berbeda.

Respons tersebut muncul di tengah perhatian pasar terhadap potensi dampak program KDMP terhadap industri ritel. Bursa Efek Indonesia bahkan telah meminta penjelasan kepada sejumlah emiten terkait pengaruh program tersebut terhadap operasional dan prospek bisnis mereka.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), pengelola jaringan Alfamart, menilai dampak KDMP terhadap kinerja perseroan masih belum dapat diukur secara langsung. Perseroan berpendapat karakteristik konsumen yang dilayani masing-masing format usaha berbeda.

Direktur Corporate Affairs AMRT Solihin mengatakan fokus utama perusahaan saat ini tetap pada peningkatan kualitas layanan dan penguatan digitalisasi.

"Kalau ditanya bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja, saat ini kami fokus terhadap pelayanan dan bagaimana manajemen terus meningkatkan kualitas layanan karena segmennya pasti berbeda," ujarnya dalam Public Expose, Kamis (4/6/2026).

Meski membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk KDMP, hingga saat ini belum ada pembicaraan maupun pengajuan kerja sama yang masuk ke perusahaan.

"Untuk kerja sama, siapa pun bisa saja. Tetapi saat ini memang belum ada permintaan kerja sama yang diajukan kepada kami terkait hal tersebut," katanya.

Keyakinan bahwa KDMP belum mengganggu prospek bisnis tercermin dari tetap agresifnya rencana ekspansi Alfamart tahun ini.

Corporate Secretary AMRT Tomin Widian mengatakan perseroan menargetkan pembukaan 800 gerai baru sepanjang 2026. Sebanyak 500 gerai akan dibuka langsung oleh perusahaan, sedangkan 300 gerai lainnya melalui skema waralaba.

Lebih dari separuh ekspansi tersebut akan diarahkan ke luar Pulau Jawa. Perseroan melihat pertumbuhan pasar ritel modern dalam beberapa tahun terakhir mulai bergeser dari kawasan Jabodetabek menuju daerah-daerah yang tingkat penetrasi ritelnya masih rendah.

Pada kuartal I/2026, grup Alfamart telah menambah 211 gerai baru. Untuk mendukung ekspansi tersebut, perusahaan menyiapkan belanja modal sekitar Rp500 miliar yang seluruhnya diupayakan berasal dari arus kas internal.

"Seperti beberapa tahun terakhir, ekspansi masih dapat dibiayai dengan internal cash flow kita," ujar Tomin.

Pandangan serupa disampaikan PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI). Pengelola jaringan Alfamidi itu menilai KDMP dan ritel modern memiliki target pasar yang berbeda sehingga dapat berkembang secara berdampingan.

Direktur Corporate Legal dan Compliance MIDI Afid Hermeily mengatakan hingga saat ini berbagai wacana pembatasan operasional maupun ekspansi ritel modern di sejumlah daerah juga belum memberikan dampak material terhadap perusahaan.

"Kami melihat segmentasi bisnis yang berbeda sehingga pembatasan saat ini belum berdampak terhadap perseroan. Namun demikian, kami tetap tunduk dan patuh terhadap seluruh regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah," ujarnya.

MIDI tetap menjalankan agenda pertumbuhan organik. Perseroan menargetkan pembukaan sekitar 200 gerai baru sepanjang tahun ini dengan dukungan belanja modal sekitar Rp1,5 triliun.

Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk ekspansi gerai, tetapi juga memperkuat infrastruktur operasional dan pengembangan layanan digital.

Hingga Maret 2026, jumlah gerai MIDI mencapai 2.627 unit atau bertambah 40 gerai dibandingkan akhir tahun lalu.

Kinerja keuangan perusahaan juga masih menunjukkan pertumbuhan. Pendapatan bersih MIDI pada kuartal I/2026 mencapai Rp5,88 triliun, naik 6,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih bahkan tumbuh 39,50% menjadi Rp265,57 miliar.

Direktur Finance MIDI Suantopo Po menilai fundamental perusahaan masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan hingga akhir tahun.

"Kami berupaya agar kinerja tahun 2026 dapat tumbuh secara moderat dibandingkan tahun 2025. Fundamental perseroan masih cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan tersebut," katanya.

Dinamika Industri Ritel

Sementara itu, PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC) memandang KDMP sebagai bagian dari dinamika baru industri ritel yang justru berpotensi memperkuat daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Direktur RANC Hady Purnama mengatakan koperasi desa dan ritel modern tidak berada dalam posisi saling meniadakan karena melayani kebutuhan konsumen yang berbeda.

"Bagi RANC kehadiran koperasi desa kami sikapi dengan cermat tetapi optimistis berpotensi memperkuat daya beli masyarakat di tingkat menengah ke bawah. Pada akhirnya hal itu justru dapat memperluas basis konsumen ritel modern secara keseluruhan," ujarnya.

Menurut dia, karakteristik layanan, segmen pelanggan, dan pengalaman berbelanja yang ditawarkan masing-masing format usaha membuat keduanya dapat berkembang secara komplementer.

"Kami percaya koperasi desa dan ritel modern dapat berjalan berdampingan secara komplementer, bukan saling menggantikan," katanya.

Sejalan dengan itu, RANC tetap melanjutkan ekspansi secara selektif. Perseroan mengalokasikan belanja modal Rp130 miliar untuk pembukaan toko baru, renovasi gerai, serta peremajaan peralatan.

Tahun ini RANC menargetkan pembukaan empat gerai baru. Tiga gerai telah beroperasi pada kuartal pertama, sedangkan satu gerai tambahan dijadwalkan dibuka di Jakarta pada Juni 2026.

Optimisme serupa juga terlihat dari respons sejumlah emiten lain yang telah dimintai penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia.

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET) dalam keterbukaan informasi menyatakan hingga saat ini tidak terdapat dampak material terhadap operasional maupun jaringan gerai entitas asosiasi terkait keberadaan KDMP. Perseroan juga menyebut rantai pasok masih berjalan normal dan belum terdapat komunikasi formal terkait kerja sama strategis dengan pengelola koperasi desa.

Pandangan yang sama disampaikan PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA). Pengelola Hypermart itu menilai kehadiran KDMP belum mengubah peta persaingan ritel modern secara material.

Menurut manajemen MPPA, perbedaan model bisnis, cakupan produk, sistem distribusi, hingga pengalaman berbelanja membuat ruang kompetisi antara koperasi desa dan ritel modern masih relatif terbatas pada tahap awal implementasi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC) memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang tengah digencarkan pemerintah belum memberikan dampak material terhadap bisnis perseroan.

Direktur RANC Hady Purnama menilai kehadiran koperasi desa akan menciptakan dinamika baru dalam industri ritel Indonesia. Namun demikian, perseroan memilih menyikapinya secara positif dan optimistis.

"Bagi RANC, kehadiran koperasi desa kami sikapi dengan cermat tetapi optimistis berpotensi memperkuat daya beli masyarakat di tingkat menengah ke bawah. Pada akhirnya hal itu justru dapat memperluas basis konsumen ritel modern secara keseluruhan," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, pengelola jaringan Ranch Market dan Farmers Market itu menilai segmen pasar yang dibidik KDMP berbeda dengan target konsumen yang dilayani perseroan.

Dia meyakini koperasi desa dan ritel modern tidak berada dalam posisi saling meniadakan. Kedua model bisnis tersebut justru dinilai dapat berkembang secara berdampingan karena menyasar kebutuhan dan segmen konsumen yang berbeda.

"Kami percaya koperasi desa dan ritel modern dapat berjalan berdampingan secara komplementer, bukan saling menggantikan. Segmen, kualitas layanan, dan pengalaman berbelanja yang ditawarkan memiliki karakteristik yang berbeda," ujarnya.

Rencana Ekspansi Gerai

Sisi lain perseroan tetap akan menjalankan strategi ekspansi secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan tingkat persaingan di masing-masing wilayah. Untuk mendukung ekspansi bisnis, RANC mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp130 miliar pada 2026.

Dana capex tersebut digunakan selain untuk pembukaan toko baru, juga untuk mendukung renovasi toko serta peremajaan equipment. Perseroan menegaskan bahwa setiap pembukaan gerai baru akan melalui kajian yang matang agar tetap sejalan dengan profil konsumen yang menjadi target perusahaan.

Pada tahun ini, perseroan menargetkan membuka empat gerai baru. Tiga gerai telah beroperasi pada kuartal pertama 2026, sementara satu gerai tambahan dijadwalkan dibuka pada Juni di Jakarta.

Sementara itu, sepanjang 2025, RANC menutup tiga gerai yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal. Perseroan tercatat mengoperasikan 57 gerai yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Makassar, hingga Ambon per akhir 2025.

Emiten terafiliasi dengan grup Djarum menargetkan perolehan pendapatan bersih sebesar Rp 3,39 triliun pada 2026, atau bertumbuh16,30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi bottom line, Supra Boga Lestari diproyeksikan masih tetap membukukan kerugian senilai Rp19,97 miliar. Angka tersebut menurun jika dibandingkan rugi tahun berjalan tahun 2025 yang sebesar Rp53,96 miliar.

Per kuartal I/2026, RANC tercatat membukukan pendapatan sebesar Rp823,45 miliar, lebih tinggi 9,23% dibandingkan Rp753,19 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Perusahaan juga berhasil membalikan keadaan dengan mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp7,17 miliar, dari posisi rugi Rp5,21 miliar pada kuartal I/2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Aktivitas pusat perbelanjaan (mal) di Indonesia tetap menunjukkan geliat positif meski sektor ritel saat ini memasuki periode low season pasca-Ramadan dan Idulfitri. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai tingginya kunjungan masyarakat ke mal selama libur panjang menjadi indikasi bahwa konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi masih terus berjalan.

Ketua Umum APPBI, Alphonsuz Widjaja mengatakan, libur panjang akhir pekan lalu memberikan dorongan signifikan terhadap aktivitas pusat perbelanjaan. APPBI memperkirakan jumlah pengunjung mal meningkat sekitar 10-15 persen dibandingkan akhir pekan biasa.

“Libur panjang ini sangat membantu sektor ritel. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu destinasi utama masyarakat untuk mengisi waktu liburan sehingga terjadi peningkatan kunjungan dibandingkan akhir pekan normal,” ujar Alphonsuz dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, tingginya mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi tetap berlangsung meski industri ritel sedang berada dalam siklus musiman yang biasanya lebih lambat setelah Ramadan dan Idulfitri.

Kondisi tersebut terlihat dari ramainya aktivitas di berbagai pusat perbelanjaan, terutama pada sektor kuliner dan hiburan yang menjadi pilihan utama masyarakat selama masa liburan.

“Yang paling mendominasi adalah kuliner dan hiburan. Masyarakat tetap datang ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja sekaligus menikmati berbagai aktivitas rekreasi bersama keluarga,” katanya.

Alphonsuz menjelaskan bahwa periode triwulan II dan III memang secara historis merupakan masa low season bagi industri ritel. Namun, tahun ini pelaku usaha menyiapkan berbagai program promosi dan kegiatan untuk menjaga momentum konsumsi masyarakat sehingga aktivitas ekonomi tetap bergerak.

Dalam waktu dekat, misalnya, sektor ritel akan ditopang oleh momentum liburan sekolah yang diperkirakan kembali meningkatkan kunjungan ke pusat perbelanjaan. Setelah itu, berbagai program belanja dan festival ritel akan digelar di sejumlah daerah hingga menjelang akhir tahun.

“Banyak program yang disiapkan sepanjang tahun, mulai dari liburan sekolah, perayaan Hari Kemerdekaan hingga berbagai festival belanja daerah. Ini menjadi cara untuk menjaga aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.

APPBI juga melihat bahwa pusat perbelanjaan kini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi transaksi jual beli, tetapi telah berkembang menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat. Faktor tersebut membuat mal tetap menjadi tujuan utama masyarakat untuk berkumpul, bersantai, dan menikmati berbagai hiburan.

Menurut Alphonsuz, tren tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pusat perbelanjaan masih mampu mempertahankan tingkat kunjungan yang baik meski di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan dengan platform belanja daring.

“Orang datang ke pusat perbelanjaan bukan hanya untuk belanja. Mereka mencari pengalaman, hiburan, dan interaksi sosial yang tidak bisa diperoleh secara online,” katanya.

Ia menambahkan, selama daya beli masyarakat tetap terjaga, sektor ritel akan terus menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Karena itu, berbagai program stimulus yang mendorong konsumsi masyarakat dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Kalau masyarakat tetap berbelanja, ekonomi akan terus bergerak. Karena itu yang paling penting adalah menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Alphonsuz.

Dengan meningkatnya kunjungan selama libur panjang, serta rangkaian program promosi dan festival belanja yang akan berlangsung hingga akhir tahun, APPBI optimistis aktivitas pusat perbelanjaan tetap ramai dan mampu menopang pergerakan ekonomi domestik di tengah periode low season industri ritel.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengklaim nilai tukar rupiah yang kian merosot tidak memberikan dampak signifikan kepada aktivitas ekonomi tanah air.

Ia menyatakan pemerintah telah mengantongi perhitungan terkait depresiasi rupiah yang terus terjadi. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2026 telah disiapkan untuk menjinakkan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi.

"Secara teori, ketika Anda memiliki ekonomi yang kuat, mata uang Anda pada akhirnya juga akan menguat, bukan? Saat ini saya fokus memastikan bahwa ekonomi domestik akan terus tumbuh kuat dalam jangka menengah, jangka pendek, maupun jangka panjang," ujarnya pada Minggu 31 Mei 2026.

"Jadi, prospek ekonomi kita (RI) kuat, dan pelemahan rupiah belum menimbulkan dampak yang menghambat aktivitas ekonomi kita," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan sejumlah gerai ritel modern di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikaitkan dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal ini menimbulkan dua perbedaan pendapat terkait dengan penegakan aturan zonasi dan tata ruang dengan potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika gerai tutup.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai, isu yang mengaitkan penutupan sejumlah gerai Alfamart dan Indomaret dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak tepat.

Menurut dia, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan pelanggaran aturan zonasi, tata ruang, hingga dugaan praktik monopoli usaha.

Suroto menjelaskan, jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret telah berkembang sangat masif hingga menjangkau gang-gang dan wilayah perkampungan.

Jumlah gerai kedua perusahaan itu disebut telah melampaui 40.000 outlet di berbagai daerah.

Padahal ia bilang, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 mengatur kepemilikan gerai oleh satu perusahaan maksimal 150 outlet.

Selain itu, keberadaan gerai ritel modern juga wajib menyesuaikan aturan zonasi dan tata ruang yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Pengaturan tata ruang dan larangan monopoli merupakan amanat undang-undang untuk melindungi masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi,” ujar Suroto dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, aturan zonasi dibuat untuk memberikan ruang hidup bagi toko tradisional dan usaha ritel nonjaringan agar tetap dapat berkembang di tengah ekspansi pasar modern.

Ia berpandangan, kebijakan serupa juga diterapkan secara ketat di sejumlah negara maju di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Cegah dominasi usaha bermodal besar

Selain itu, Suroto menyinggung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Regulasi tersebut, lanjutnya, bertujuan mencegah dominasi pelaku usaha bermodal besar yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Jika dibiarkan tanpa kontrol, pelaku usaha besar dapat menentukan harga, mengarahkan pola konsumsi masyarakat, hingga mematikan usaha-usaha kecil. Bahkan pada tingkat tertentu mampu memengaruhi dan membeli aturan pasar itu sendiri,” kata dia.

Suroto juga menjelaskan KDKMP dibentuk sebagai jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat yang terhubung langsung dengan pabrikan atau prinsipal produk.

Koperasi itu juga diarahkan menjadi saluran distribusi berbagai barang subsidi pemerintah, seperti gas melon, beras SPHP, Minyakita, pupuk, benih, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya agar tepat sasaran, tepat harga, dan tepat kualitas.

Suroto berpandangan, keberadaan KDKMP bertujuan menciptakan keseimbangan pasar sekaligus menjadi alat koreksi terhadap praktik monopoli dan dominasi usaha besar.

Seluruh usaha yang dijalankan KDKMP, termasuk gerai minimarket, dimiliki oleh masyarakat desa atau kelurahan setempat.

Dengan demikian, masyarakat dinilai dapat mengontrol langsung jalannya usaha dan menikmati manfaat ekonominya.

Jaringan minimarket di luar negeri

Suroto mencontohkan koperasi NTUC FairPrice di Singapura yang berhasil menjadi jaringan minimarket dominan dan memiliki pangsa pasar besar dibandingkan banyak ritel swasta.

Koperasi yang pada awalnya hanya bergerak di bidang minimarket itu kini telah berkembang ke berbagai sektor lain, seperti keuangan, konstruksi, hingga jasa transportasi.

Mereka tumbuh pesat karena masyarakat menyadari kepemilikan bersama atas usaha ekonomi merupakan cara paling efektif untuk mengoreksi pasar.

“Sekaligus melindungi kehidupan rakyat dari dominasi mafia kartel yang hanya berorientasi pada keuntungan dan akumulasi kekayaan segelintir orang,” ujar dia.

Oleh karena itu, Suroto menegaskan KDKMP sejatinya merupakan instrumen kontrol masyarakat terhadap pasar yang selama ini dikuasai konglomerasi besar.

Ketika program ini mulai dibangun, Suroto menilai kehadiran program tersebut berpotensi banyak pihak yang merasa terganggu.

“Termasuk sebagian birokrasi yang selama ini terbiasa memberikan berbagai fasilitas istimewa kepada kelompok usaha besar tertentu,” ucap dia.

Gelombang PHK di balik pembatasan gerai ritel

Di sisi lain, penutupan dan pembatasan gerai ritel modern setelah peresmian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan meningkatkan pengangguran dan memunculkan masalah sosial di masyarakat.

Pengamat ketenagakerjaan dari BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai kebijakan yang memosisikan gerai modern sebagai kompetitor KDMP berisiko menimbulkan dampak ekonomi luas jika tidak dikaji secara matang.

“Dengan kebijakan pemerintah ini maka akan semakin banyak PHK terjadi. Di tengah kondisi pengangguran terbuka meningkat karena pemerintah belum mampu membuka lapangan kerja, kebijakan terhadap gerai modern ini justru akan menambah jumlah pengangguran,” ujar Timboel.

Timboel mengatakan penutupan gerai ritel modern di Lombok Tengah setelah peresmian KDMP tidak tepat jika hanya didasarkan pada pembatasan izin maupun jarak antargerai.

Ia menilai seluruh proses perizinan sebelumnya telah melalui pemeriksaan pemerintah daerah.

“Kalau sejak awal dianggap melanggar aturan, tentu izin tidak akan diterbitkan. Faktanya gerai-gerai tersebut sudah beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata dia.”

Ritel modern penyerap tenaga kerja formal

Timboel menilai ritel modern selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja formal, terutama bagi pekerja muda.

Sektor tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja.

Ritel modern juga memberi kepastian penghasilan, jam kerja, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta kontribusi pajak kepada negara.

“Gerai modern membuka pekerjaan formal yang memiliki kepastian upah layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak pekerja maupun pajak usaha,” ujar dia.

Timboel menambahkan pemerintah seharusnya tidak mempertentangkan KDMP dengan ritel modern.

Kedua model usaha tersebut dinilai bisa berjalan berdampingan dan bersaing sehat untuk memberi layanan terbaik kepada masyarakat.

“Biarkan gerai modern dan KDMP sama-sama beroperasi dan bersaing sehat. Masyarakat nantinya yang menentukan pilihan berdasarkan kualitas layanan maupun harga produk,” kata Timboel.

Timboel mengingatkan pembatasan maupun penutupan gerai modern berpotensi memicu persoalan hubungan industrial.

Peningkatan PHK akan berdampak pada lonjakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kondisi itu juga berisiko menekan ketahanan dana jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kalau PHK meningkat, maka persoalan sosial juga akan ikut naik. Daya beli masyarakat menurun, konsumsi rumah tangga melemah, bahkan potensi kriminalitas di masyarakat bisa meningkat,” ujar dia.

Timboel juga menilai kebijakan tersebut dapat memengaruhi persepsi investor terhadap iklim usaha di Indonesia.

Ketidakpastian kebijakan berpotensi membuat investor baru menahan ekspansi maupun investasi baru di sektor perdagangan dan ritel.

Gerai modern telah beroperasi kembali

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan mengatakan, sebagian gerai Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah kembali beroperasi.

Informasi itu Busan sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di DPR RI.

“Terkait ritel minimarket tadi disampaikan misalnya di Lombok, tadi disampaikan memang kalau enggak salah ada 25. Tetapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali,” kata Busan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2026).

Busan mengaku menyayangkan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah yang baru melakukan penataan wilayah baru-baru ini sehingga berujung penutupan 25 gerai minimarket.

Padahal, kata Busan, 25 gerai Alfamart dan Indomaret itu sudah lama beroperasi.

“Kami juga menyayangkan ketika ritel ini sudah berdiri lama tetapi kenapa penataannya baru sekarang,” ujar Busan.

Pihaknya juga sudah mendorong Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan dan kepastian berusaha.

“Tetapi ke depan kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah ketika usaha apapun termasuk ritel seharusnya dari awal diberikan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha,” tutur Busan.

Penutupan 25 gerai minimarket di Lombok

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menutup 25 gerai minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret yang berada dalam radius kurang dari satu kilometer dari pasar tradisional.

Penutupan tersebut memicu aksi sejumlah pegawai yang terancam dirumahkan.

Mereka menggelar aksi damai di Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu (20/5/2026).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah Dalilah mengatakan, penutupan dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Dalilah menjelaskan, Pasal 22 ayat 2 dalam perda tersebut mengatur jarak minimal antara minimarket waralaba dengan pasar rakyat sejauh satu kilometer.

“Katakanlah minimarket kurang dari 1 kilometer (dari pasar) akan ada sanksi administratif teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan perizinan berusaha,” ujar Dalilah saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti polemik penutupan sejumlah gerai ritel modern di Lombok Tengah yang memicu keresahan di kalangan pekerja. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai isu penataan usaha atau perizinan daerah, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap tenaga kerja yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

Edy menilai, munculnya narasi yang membenturkan keberadaan gerai ritel modern dengan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak tepat. Menurutnya, KDMP sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan memang perlu didukung, tetapi tidak boleh dibangun dengan cara membatasi atau menutup usaha ritel modern yang sudah beroperasi dan menyerap tenaga kerja.

“Jangan menempatkan gerai modern dan KDMP sebagai pihak yang harus saling meniadakan. Biarkan keduanya beroperasi dan berkompetisi secara sehat. Yang penting, masyarakat mendapatkan layanan yang baik dan pekerja tetap terlindungi,” ucap legislator Dapil Jawa Tengah III tersebut dikutip Kamis (28/5/2026))

Menurut Edy, selama ini gerai ritel modern telah membuka lapangan kerja formal bagi masyarakat, khususnya pekerja muda, dengan kepastian upah, jam kerja, perlindungan jaminan sosial, keselamatan kerja, serta kepastian hubungan kerja.

Aelain itu, sektor ritel modern juga memberikan kontribusi bagi negara melalui pajak pekerja, pajak usaha, dan transaksi ekonomi yang mendukung penerimaan negara.

Karena itu, Edy mengingatkan agar pemerintah tidak membangun kebijakan yang justru berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi lapangan kerja yang masih penuh tantangan. Menurutnya, penutupan gerai secara mendadak dapat memperbesar angka pengangguran, menurunkan daya beli masyarakat, hingga menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, Edy juga menyoroti aspek tata kelola perizinan dalam kasus penutupan gerai ritel modern di Lombok Tengah. Dia mempertanyakan mengapa persoalan izin dan tata ruang baru dipermasalahkan setelah usaha berjalan, tempat usaha disewa, tenaga kerja direkrut, dan masyarakat menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut.

“Kalau memang ada persoalan izin dan tata ruang, mengapa baru dipersoalkan setelah usaha berjalan dan pekerja direkrut? Ini yang harus dievaluasi serius. Jangan sampai pekerja menjadi korban dari lemahnya tata kelola perizinan,” ujarnya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, jika sebuah usaha memang bermasalah secara tata ruang atau administrasi, seharusnya persoalan tersebut diselesaikan sejak awal, sebelum usaha beroperasi dan sebelum pekerja direkrut.

Negara, kata dia, tidak boleh terlambat bertindak lalu konsekuensinya justru dibayar oleh pekerja yang tidak mengetahui persoalan perizinan sejak awal.

Edy menegaskan, kasus di Lombok Tengah harus menjadi alarm nasional agar tidak muncul pola serupa di daerah lain, yakni izin bermasalah tetapi usaha tetap berjalan dan tenaga kerja direkrut, lalu penutupan dilakukan.

Ia meminta adanya mekanisme perlindungan bagi pekerja apabila terjadi sengketa izin usaha. “Persaingan yang sehat harus dijaga, kepastian hukum harus ditegakkan, dan pekerja jangan menjadi korban kebijakan,” ucapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai isu yang mengaitkan penutupan sejumlah gerai Alfamart dan Indomaret dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak tepat. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan pelanggaran aturan zonasi, tata ruang, hingga dugaan praktik monopoli usaha.

Suroto mengatakan, jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret telah berkembang sangat masif hingga menjangkau gang-gang dan wilayah perkampungan. Jumlah gerai kedua perusahaan itu disebut telah melampaui 40 ribu outlet di berbagai daerah.

Padahal, kata dia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 mengatur kepemilikan gerai oleh satu perusahaan maksimal 150 outlet. Selain itu, keberadaan gerai ritel modern juga wajib menyesuaikan aturan zonasi dan tata ruang yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Pengaturan tata ruang dan larangan monopoli merupakan amanat undang-undang untuk melindungi masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi,” ujar Suroto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Suroto menjelaskan, aturan zonasi dibuat untuk memberikan ruang hidup bagi toko tradisional dan usaha ritel nonjaringan agar tetap dapat berkembang di tengah ekspansi pasar modern. Menurut dia, kebijakan serupa juga diterapkan secara ketat di sejumlah negara maju di Eropa dan Amerika Serikat.

Selain itu, Suroto menyinggung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi tersebut, lanjutnya, bertujuan mencegah dominasi pelaku usaha bermodal besar yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Jika dibiarkan tanpa kontrol, pelaku usaha besar dapat menentukan harga, mengarahkan pola konsumsi masyarakat, hingga mematikan usaha-usaha kecil. Bahkan pada tingkat tertentu mampu memengaruhi dan membeli aturan pasar itu sendiri,” ucap dia.

Suroto juga menjelaskan KDKMP dibentuk sebagai jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat yang terhubung langsung dengan pabrikan atau prinsipal produk. Koperasi itu juga diarahkan menjadi saluran distribusi berbagai barang subsidi pemerintah, seperti gas melon, beras SPHP, Minyakita, pupuk, benih, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya agar tepat sasaran, tepat harga dan tepat kualitas.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewanti-wanti pemerintah daerah (pemda) agar memberikan kepastian usaha dan transparansi perizinan kepada pelaku ritel modern buntut penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Budi mengatakan penataan usaha seharusnya dilakukan sejak awal sebelum perusahaan beroperasi, bukan setelah gerai berdiri bertahun-tahun dan mempekerjakan banyak karyawan.

"Kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah. Ketika usaha apapun, termasuk retail, seharusnya dari awal itu diberikan kepastian perusahaan kepada para pelaku usaha," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (26/5).

Ia mengatakan kejelasan aturan perizinan dan tata ruang perlu disampaikan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurutnya, pelaku usaha perlu memperoleh informasi yang transparan terkait aturan zonasi maupun syarat pendirian usaha sebelum mulai beroperasi.

"Misalnya dalam hal perizinan, ya perizinan harus lebih jelas, harus lebih transparan. Jangan sampai perusahaan berdiri, tapi sebenarnya dari sisi aturan misalnya melanggar," ujarnya.

Budi mengaku menyayangkan penataan ulang baru dilakukan setelah sejumlah gerai ritel modern beroperasi cukup lama di Lombok Tengah. Ia menyebut sebagian toko yang sempat ditutup kini sudah kembali beroperasi.

"Memang ada beberapa kalau enggak salah 25 (gerak ritel modern), tapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali. Kami juga menyayangkan ketika retail ini sudah berdiri lama, tapi kenapa penataannya baru sekarang," katanya.

Budi mengatakan pemerintah pusat juga meminta pemda tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan nasib pekerja yang terdampak penutupan toko.

"Kami juga sampaikan kepada Aprindo kemarin dan juga kepada pemerintah daerah agar tetap memperhatikan kelangsungan perusahaan dan juga kepastian perusahaan. Serta juga tetap harus memperhatikan bagaimana nasib para pekerja tentunya," ujarnya.

Ia menjelaskan kebijakan perizinan ritel modern memang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Karena itu, aturan mengenai jarak minimarket hingga penataan wilayah bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

"Perizinan retail atau minimarket ini memang diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah daerah itu berbeda," kata Budi.

Menurut dia, masing-masing daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbeda sehingga kebijakan penataan ritel modern juga disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Penutupan tersebut sempat memicu aksi protes ratusan pekerja Alfamart yang khawatir kehilangan pekerjaan.

Dalam beberapa hari terakhir juga beredar isu penutupan gerai berkaitan dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah. Namun, pemerintah menegaskan persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin dan tata ruang wilayah.

Karyawan Indomaret yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara, untuk menagih pembayaran upah lembur.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, Selasa (26/5), massa mulai berkumpul di depan Menara Indomaret pukul 09.40 WIB, dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing.

Peserta demo meneriakkan beberapa tuntutan. Mereka menyuarakan tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur3. ⁠Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi6. Jangan rusak hubungan industrial.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap penyebab penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin usaha dan aturan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah (pemda).

Belakangan, penutupan gerai ritel modern itu dikaitkan dengan pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah. Namun, Budi menyebut persoalan yang terjadi berkaitan dengan aspek perizinan dan zonasi wilayah.

"Pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus disesuaikan dengan RTRW daerah," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menilai pemda kemungkinan tengah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan ritel modern di Lombok Tengah. Karena itu, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi.

"Saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Budi mengatakan pemerintah pusat masih berkomunikasi dengan pemda guna mencari solusi atas penutupan gerai yang berdampak terhadap pekerja.

Salah satu opsi yang dibahas ialah kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin usaha agar gerai tetap dapat beroperasi sesuai aturan tata ruang.

"Apakah kemudian solusinya dengan perizinan itu harus dipindah atau bagaimana, kita komunikasikan. Apakah kemudian dia bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing," katanya.

Ia juga menegaskan kebijakan terkait tata ruang dan zonasi minimarket menjadi kewenangan masing-masing pemda. Menurut Budi, setiap daerah memiliki aturan tata ruang yang berbeda sehingga proses penataan juga bergantung pada kebijakan daerah setempat.

"Kalau misalnya pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir semua tujuannya baik. Karena semua masing-masing daerah punya tata ruang, tata wilayah," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lombok Tengah setelah sejumlah gerai ritel modern ditutup pemerintah daerah.

Dalam video yang beredar di media sosial, para pekerja yang tergabung dalam Himpunan Karyawan Alfamart terdampak penutupan toko meminta kejelasan terkait status pekerjaan mereka. Mereka juga mendesak pemdamemberikan solusi atas potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Kami memohon kepedulian para pemimpin, dan solusi dari bapak-bapak sekalian. Teman-teman ini semua jadi pengangguran baru, sementara kondisi ekonomi sekarang semakin sulit," kata salah satu pekerja dalam aksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memicu keresahan ratusan pekerja akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Budi mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin dan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah (pemda), bukan isu lain di luar perizinan. Belakangan, penutupan itu dikaitkan dengan rencana pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah.

"Pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus disesuaikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menilai pemda kemungkinan tengah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan ritel modern di wilayah tersebut. Menurutnya, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi.

"Saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujarnya.

Budi juga menanggapi kekhawatiran nasib pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan gerai tersebut. Ia mengatakan pemerintah pusat masih berkomunikasi dengan pemda untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin agar gerai tetap bisa beroperasi.

"Apakah kemudian solusinya dengan perizinan itu harus dipindah atau bagaimana, kita komunikasikan. Apakah kemudian dia bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing," katanya.

Budi juga menegaskan kebijakan terkait tata ruang dan aturan zonasi minimarket merupakan kewenangan masing-masing pemda. Karena itu, pemerintah pusat masih akan melihat lebih lanjut akar persoalan yang terjadi di Lombok Tengah, termasuk langkah penataan ulang yang dilakukan pemerintah daerah setempat.

Menurut dia, setiap daerah memiliki rencana tata ruang wilayah yang berbeda-beda sehingga penyesuaian kebijakan juga bergantung pada aturan di daerah masing-masing.

"Kalau misalnya pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir semua tujuannya baik. Karena semua masing-masing daerah punya tata ruang, tata wilayah," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Tengah menyusul penutupan sejumlah gerai ritel modern di wilayah tersebut.

Dalam video yang beredar di media sosial, para pekerja yang tergabung dalam Himpunan Karyawan Alfamart terdampak penutupan toko meminta kejelasan terkait status pekerjaan mereka. Mereka juga mendesak pemerintah daerah memberikan solusi atas potensi PHK massal yang mengancam para pekerja.

"Kami memohon kepedulian para pemimpin, dan solusi dari bapak-bapak sekalian. Teman-teman ini semua jadi pengangguran baru, sementara kondisi ekonomi sekarang semakin sulit," kata salah satu pekerja dalam aksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Saya belum tahu permasalahannya di sana apanya. Tapi yang jelas itu terkait perizinan. Enggak ada dengan isu-isu lain, enggak ada, itu soal izin daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut penutupan sejumlah toko ritel modern di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), terkait dengan perizinan berusaha dan kesesuaian tata ruang daerah.

"Itu kan keterkaitan dengan perizinan. Jadi, kalau minimarket itu kan izinnya kan pemerintah daerah," ujar Budi di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin.

Budi menegaskan bahwa penutupan gerai ini tidak terkait dengan isu lain di luar masalah administrasi perizinan.

Menurut dia, dalam pendirian toko ritel modern harus sesuai dengan perizinan dan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Saya belum tahu permasalahannya di sana apanya. Tapi yang jelas itu terkait perizinan. Enggak ada dengan isu-isu lain, enggak ada, itu soal izin daerah," jelasnya.

Ia menyampaikan telah memerintahkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Tadi saya juga komunikasi Pak Dirjen (Dirjen PDN) saya suruh ngecek lagi, jadi informasi yang kami terima yaitu terkait dengan perizinannya," imbuh Budi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah disebut menghentikan sementara operasional 18 gerai Alfamart dan tujuh gerai Indomaret lantaran belum melengkapi perizinan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Ritel Modern.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh toko ritel modern tersebut, yakni terkait dengan aturan jarak minimal dari pasar tradisional atau pasar rakyat terhadap lokasi pendirian gerai.

Penutupan gerai-gerai ini kemudian memicu aksi demonstrasi dari para pegawainya, yang kemudian beredar luas melalui video di media sosial.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026