JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak enam pejabat negara hari ini, Senin (27/4/2026), di Istana Kepresidenan Jakarta. Mayoritas dari mereka adalah orang lama, atau yang sebelumnya juga berada di Kabinet Merah Putih.

Seperti, Muhammad Qodari yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) akan dilantik sebagai Kelala Badan Komunikasi Pemerintah.

Kemudian Dudung Abdurachman yang merupakan Penasihat Khusus Presiden akan dilantik menjadi KSP. Selain itu, ada Hanif Faisol yang saat ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pejabat lainnya ada Hasan Nasbi yang disebut akan dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kemudian, Badul Kadir Karding juga akan dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Terakhir, ada Jumhur Hidayat. Dia sebut aman menerima jabatan Menteri Lingkungan Hidup.

Keenam orang tampak berbaris rapi di Istana Negara Jakarta. Mereka terlihat mengenakan jas dan peci hitam, serta menggunakan dasi biru.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Dudung mengatakan bahwa dirinya siap mengemban jabatan yang diamanahkan Presiden Prabowo kepadanya. "Saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah Presiden," tegasnya.

Dudung sebelumnya mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Dirinya pun mengatakan bahwa jabatannya akan diserahkan terimakan ketika mengemban jabatan baru. "Ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserahterimakan yang lama. Nanti petunjuk bapak Presiden aja."

"Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSP sebagaimana sebagai mengendalikan, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional, nanti saya jelaskan lah setelah dilantik," paparnya.

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) tidak main-main terhadap oknum yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Sepanjang tahun 2025, tercatat 49 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat karena terbukti melakukan penyelewengan.

Selain pemecatan, juga diberikan sanksi peringatan keras kepada 500 pendamping PKH lainnya yang terindikasi melakukan pelanggaran prosedur. Ketegasan ini terus berlanjut hingga April 2026, di mana sudah ada 4 oknum pendamping PKH yang kembali dipecat.

“Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada SindoNews, dikutip Senin (27/4/2026).

Gus Ipul menekankan bahwa Kemensos kini menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi dan aplikasi untuk mendeteksi penyimpangan di lapangan secara real-time. Ia mengingatkan para pendamping yang berstatus PPPK untuk menjaga sumpah jabatan dan bekerja profesional.

“Jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” tegasnya.

Dia menyatakan, jika ditemukan bukti kuat adanya penyalahgunaan dana, Kemensos akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan tetap (inkrah) dari pengadilan. Hal ini dilakukan demi menjaga kelancaran pelayanan masyarakat.

"Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan," kata Gus Ipul.

“Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

"Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah," ujarnya.

Dia menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” pungkasnya.

MAKKAH - Operasional ibadah haji 2026 mencetak sejarah baru dalam hal transparansi layanan publik melalui optimalisasi ekosistem Kawal Haji. Platform digital ini mendobrak sekat birokrasi, mengubah pola pengaduan konvensional menjadi sebuah ruang interaksi terbuka yang bisa diawasi oleh ratusan ribu jemaah secara real-time.

Alih-alih menjadi kotak pos aduan yang kaku, sistem ini dibangun dengan filosofi crowdsourcing atau urun daya informasi. Jemaah haji yang mengetahui solusi atas kendala jemaah lain diperbolehkan untuk langsung memberikan jawaban tanpa harus menunggu respons resmi dari petugas.

"Jadi aplikasi Kawal Haji ini semacam crowdsource, jadi semua orang bisa memberikan informasi, tidak hanya petugas," ujar Pelaksana Siskohat PPIH Arab Saudi, Ali Sadikin, di Makkah pada Minggu (26/4).

Keterbukaan ini dijaga kemurniannya tanpa adanya sistem penyaringan atau filter penahanan laporan dari administrator pusat. Langkah berani ini diambil pemerintah untuk memastikan setiap keluhan, mulai dari masalah katering hingga insiden jemaah tersesat, terpampang nyata dan ditangani lintas sektor secara cepat.

Terobosan ini sekaligus menjadi jembatan bagi para petugas lapangan yang kerap menerima aduan di luar bidang keahliannya. Kini, seorang tenaga kesehatan yang ditanya urusan transportasi cukup memasukkan laporan tersebut ke sistem agar segera dieksekusi oleh tim yang berwenang.

"Ini kan kita memang buat Kawal Haji itu agak transparan, semua orang bisa melapor, semua orang bisa menanggapi, sehingga memang kita bisa mengawal operasional haji ini secara bersama-sama," tegas Ali Sadikin.

Lihat video: 9 Ribu Jemaah Haji Indonesia dari 25 Kloter Tiba di Madinah



Di balik kecanggihan ekosistemnya, inovasi ini dirancang sangat bersahabat bagi spesifikasi ponsel jemaah haji yang didominasi kelompok lansia. Pengembang menggunakan teknologi Progressive Web Application (PWA) yang memungkinkan akses fitur penuh layaknya aplikasi murni, hanya melalui peramban atau browser ponsel bawaan.

Desain tanpa instalasi ini sengaja dipilih agar ruang penyimpanan ponsel jemaah tidak tersedot oleh unduhan fail berukuran besar yang hanya digunakan musiman. Jemaah cukup mengetikkan alamat kawal.haji.go.id, lalu menyematkannya ke layar utama ponsel pintar mereka.

Dengan akses langsung berbasis web, kendali pengawasan pelayanan kini benar-benar berada di dalam genggaman para tamu Allah.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan tidak segan untuk memberhentikan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Hingga April 2026, tercatat sudah ada 4 pendamping PKH yang diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti menyelewengkan bansos.

Bahkan di 2025, ada 49 pendamping PKH yang diberhentikan dan 500 lainnya mendapatkan peringatan keras. “Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Gus Ipul, Minggu (26/4/2026).

Gus Ipul menjelaskan pihaknya tidak bekerja secara manual dalam mengawasi gerak-gerik para pendamping di lapangan. Kemensos, telah mengintegrasikan sumber daya manusia dengan teknologi dan aplikasi khusus untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini.

“Hampir setiap ada laporan kita tindak lanjuti. Karena kita punya sistem, kita punya aplikasi juga untuk mendeteksi mereka, kan? Kita punya sumber daya manusia, kita juga punya mekanisme pengawasan, ya kan? Kita juga punya teknologi ya untuk mengetahui gerak mereka di lapangan,” ujarnya.

“Jadi kita sampaikan secara tegas-tegas saja sekarang, sudah dipertegas, jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” jelasnya.

Sementara dalam penanganannya, Gus Ipul mengaku tidak ingin bertele-tele. Jika ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai penyalahgunaan dana, pihaknya akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan inkrah dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Lihat video: Mensos: 2 Juta Orang Tidak Layak Terima Bansos, 15 Juta Penerima Baru Sedang Diverifikasi



“Ya, ada berbagai macamlah ya. Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan. Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

“Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” ucapnya.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan sebanyak 28.274 jemaah haji dari 72 kelompok terbang (kloter) telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dari jumlah itu, sebanyak 17.747 jemaah haji dari 45 kloter telah tiba di Madinah, Arab Saudi.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff mengatakan, proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia melalui embarkasi di berbagai daerah saat ini masih terus berjalan. Proses pemberangkatan jemaah haji berjalan lancar.

"Secara kumulatif, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci hingga hari ini sebanyak 72 kloter dengan jumlah 28.274 jemaah," ujar Maria saat jumpa pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026).

Kemudian, ada 17.747 jemaah dari 45 kloter telah tiba di Madinah. Mereka menempati hotel yang telah disediakan di sana.

"Jadi, seluruh proses kedatangan telah berjalan tertib dengan pendampingan penuh tentunya oleh petugas haji yang siaga memberikan layanan sejak di bandara hingga menuju hotel," katanya.

JAKARTA - Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) atap saat ini telah menyentuh angka 1,3 Gigawatt (GW) dalam durasi yang relatif cepat. Hal itu mencerminkan pertumbuhan hampir sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan capaian 146 MW pada tahun 2024.

Perolehan ini dinilai sebagai langkah awal yang kokoh untuk mendukung ambisi pengembangan energi surya nasional sebesar 100 GW di masa mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) serta Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) resmi meresmikan inisiatif 1,3 GW PLTS atap tersebut pada Selasa (21/4).

Proyek ini merupakan rangkaian dari gelaran Road to IndoSolar 2026, sebuah wadah sinergi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku bisnis, investor, kalangan akademis, dan mitra internasional guna mengakselerasi kemajuan energi surya di tanah air.

Pemanfaatan PLTS Atap Makin Jadi Pilihan Strategis Dukung Transisi Energi Nasional



Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi memaparkan, bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034, proyeksi kapasitas PLTS terpasang ditetapkan sebesar 17,1 GW, meskipun Presiden Prabowo Subianto mencanangkan target yang lebih tinggi, yakni mencapai 100 GW.

Berdasarkan data Eniya, saat ini total kapasitas PLTS nasional telah menyentuh 1,5 GW, dengan kontribusi PLTS atap sebesar 895 MW.

"Target pengembangan PLTS nasional akan mencapai 80 hingga 100 GW. Target ambisius ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya dalam negeri," ujarnya, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Eniya menekankan bahwa implementasi program PLTS tidak hanya bertujuan memperkuat bauran energi bersih, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penyerapan tenaga kerja. "Kami menghitung setidaknya ada 760 ribu pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini," kata Eniya.

Pemerintah Kebut 17 Gigawatt PLTS Terbangun Tahun Ini



Pemerintah ke depannya akan melakukan diversifikasi pemanfaatan PLTS, tidak sekadar mengandalkan atap bangunan (rooftop), melainkan juga instalasi di permukaan tanah (ground-mounted) pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, lingkungan koperasi desa, serta mendukung ekosistem kendaraan listrik.

PLTS atap dinilai sebagai solusi strategis karena sifatnya yang modular, dapat dibangun dengan cepat, serta mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari skala rumah tangga hingga sektor industri. Sejalan dengan studi Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia memiliki potensi PLTS darat sebesar 165,9 GW dan 38,13 GW untuk PLTS terapung.

"Capaian ini menunjukkan energi surya bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dengan dukungan ekosistem industri yang semakin matang, AESI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat implementasi PLTS dan mewujudkan target transisi energi Indonesia," ujar Mada Ayu Habsari, Ketua Umum AESI dalam keterangannya.

Saat ini, AESI menaungi 135 anggota yang mencakup seluruh rantai pasok energi surya, mulai dari sisi manufaktur, pengembang, teknologi, hingga lembaga sertifikasi, yang menjadi modal utama dalam ekspansi industri ini.

"AESI menilai inisiatif 1,3 GW PLTS atap akan menjadi katalis bagi pengembangan energi surya dalam skala besar. Dengan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, PLN, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan energi surya sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi hijau nasional," kata Mada.

MAKKAH - Protokol keamanan tingkat tinggi langsung menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia setibanya di Tanah Suci. Otoritas keamanan Arab Saudi kini semakin memperketat pengawasan dengan menggelar pemeriksaan identitas secara acak di berbagai titik strategis, baik di Madinah maupun Makkah .

Operasi penertiban ini menyasar kelengkapan dokumen krusial jemaah, mulai dari paspor, visa haji resmi, hingga Kartu Nusuk.

Merespons masifnya pemeriksaan tersebut, Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk selalu membawa Kartu Nusuk setiap ke luar penginapan untuk menghindari interogasi aparat setempat.

Ihsan mengingatkan bahwa Kartu Nusuk memegang peranan sangat vital karena difungsikan sebagai tiket masuk ke kawasan suci. "Imbauan kita tentu Kartu Nusuk yang dimiliki oleh seluruh jemaah harus dibawa ke mana-mana, terutama beraktivitas di luar hotel. Karena itu akan menjadi syarat akses utama untuk masuk ke beberapa tempat, misalkan ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi," tegas Ihsan Faisal.

Guna meminimalisir masalah di lapangan, pemerintah bersama pihak Syarikah (perusahaan penyedia layanan haji Saudi) telah memitigasi hal ini sejak awal. Pada penyelenggaraan haji 2026 ini, pendistribusian Kartu Nusuk langsung diselesaikan saat jemaah masih berada di asrama embarkasi di Tanah Air.

Dengan skema pembagian lebih awal tersebut, jemaah dipastikan sudah mengantongi akses ibadah yang sah sesaat setelah pesawat mendarat. Kedisiplinan jemaah dalam mengalungkan Kartu Nusuk diyakini akan memperlancar seluruh pergerakan ibadah tanpa harus tersendat oleh barikade pemeriksaan keamanan Arab Saudi.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) mengingatkan agar masyarakat tak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antre. Hal itu merespons beredarnya modus yang sering dilakukan pada musim haji.

"Kami dari Kementerian Haji dan Umrah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, haji yang langsung berangkat, maupun haji tanpa daftar resmi," kata Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Maria menegaskan, ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Visa-visa yang tak bisa digunakan untuk ibadah haji seperti visa ziarah, visa kerja, atau visa turis.

Dia mengungkapkan bahwa berhaji tanpa visa resmi dapat dijatuhi berbagai macam sanksi tegas oleh pemerintah Arab Saudi, mulai dari penahanan, denda, deportasi, bahkan larangan masuk kembali ke Arab Saudi hingga 10 tahun.

"Ini tentu bukan hal yang sepele dan kami mohon masyarakat untuk tidak mempertaruhkan ibadah sucinya melalui jalur yang tidak sah," ujarnya.

maria menambahkan, Kemenhaj telah membuat satuan tugas (satgas) khusus penanganan jemaah haji ilegal yang berangkat dengan visa non-prosedural. Bekerja sama dengan Kepolisian RI (Polri) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), hingga saat ini sudah 13 WNI dengan visa non-prosedural yang telah dicegah keberangkatannya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Kualanamu Medan.

Kemenhaj pun mengajak masyarakat untuk dapat melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi atau praktik penipuan promosi haji tanpa antre dengan jalur tidak resmi.

"Bapak Ibu sekalian dapat melaporkan melalui aplikasi Kawal Haji. Ini adalah sebuah aplikasi yang kami bangun, dan juga dapat digunakan oleh jemaah dan petugas untuk bisa melaporkan berbagai permasalahan serta kendala selama operasional haji berlangsung."

MADINAH - PPIH Arab Saudi terus meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi jemaah haji indonesia. Satu di antaranya melalui penyediaan armada bus yang lebih aman dan nyaman selama di Tanah Suci .

Layanan transportasi PPIH Arab Saudi menyiapkan sebanyak 6 ribu armada bus untuk melayani pergerakan jemaah haji indonesia. Standar ketat diterapkan dalam pemilihan armada. Seluruh bus yang digunakan wajib berusia di bawah lima tahun. Bahkan, ada sekitar 100 armada bus baru yang disiapkan guna menjamin keamanan dan kelayakan selama perjalanan.

Pemerintah juga membatasi kapasitas penumpang. Meski kapasitas maksimal bus sebanyak 50 kursi, setiap armada hanya diisi maksimal 42 jemaah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan ruang gerak yang lebih luas.

"AC-nya lebih dingin, bahkan kursinya lebih empuk," ujar Muslih, Kasi Transportasi PPIH Daker Madinah, Sabtu (25/4/2026).



Kasi Transportasi PPIH Daker Madinah Muslih. Foto/Ety Juwitasari

Muslih menambahkan, fasilitas keselamatan tentunya dimaksimalkan dalam pelayanan ini. "Tujuannya adalah untuk memuliakan para tamu Allah, para jemaah haji khususnya dari Indonesia, memberikan pelayanan yang maksimal," katanya.

Ribuan armada ini akan melayani enam rute utama pergerakan jemaah, mulai dari kedatangan di bandara, perjalanan antarkota suci, hingga kepulangan ke tanah air. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di sektor transportasi.

Dengan peningkatan standar layanan ini, pemerintah berharap jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang, aman, dan nyaman.

JAKARTA - Satgas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencegah 13 warga negara Indonesia ( WNI ) yang hendak berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Mereka dicegah lantaran visa yang dimiliki tidak sesuai peruntukannya.

"Hingga tanggal 21 April 2026 itu total kemudian sudah ada 13 warga negara Indonesia yang kemudian dicegah berangkat menuju ke Arab Saudi," ucap Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf di Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Maria, berdasarkan hasil wawancara ternyata mereka memang berniat untuk melaksanakan ibadah haji menggunakan visa kerja. "Tentunya visa kerja ini kan tidak diterima oleh pemerintah Arab Saudi."

Ia menegaskan bahwa penggunaan visa kerja maupun visa ziarah untuk haji tidak diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sebab, visa haji resmi yang diperbolehkan untuk menjalankan ibadah tersebut

"Karena hanya visa resmi haji saja yang kemudian diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi visa kerja, visa ziarah ini yang kemudian juga akan dicekal juga oleh pemerintah Arab Saudi."

Jika 13 WNI tersebut dibiarkan terbang, Maria menyebut bahwa pemerintah Arab Saudi akan mengambil tindakan tegas seperti penahanan, denda, hingga larangan masuk ke Tanah Suci selama 10 tahun. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kemenhaj melakukan pencegahan terhadap 13 WNI agar tidak menginjakkan kakinya di Arab Saudi.

"Jadi kita cegah dari awal, kita kemudian melakukan penindakan di bandara, termasuk juga dari ke-13 warga negara Indonesia itu mereka kemudian dicegah berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan juga Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten," tuturnya.

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memulai implementasi proyek Enhancing Community Capacity and Initiating Blended Finance for Social Forestry Enterprises atau dikenal Blended Finance Model (BFM). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPDLH dengan 8 Lembaga Perantara terpilih di Jakarta, belum lama ini.

Proyek BFM merupakan inisiatif strategis yang bertujuan membangun sistem pembiayaan terintegrasi bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Melalui pendekatan blended finance, proyek ini menggabungkan sumber daya publik, dukungan mitra pembangunan, serta potensi pembiayaan lainnya guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dalam menjalankan inisiasi proyek ini, BPDLH menjalin sinergi dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Global Green Growth Institute (GGGI).

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial yang diwakili Enik Ekowati selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan mengatakan, skema BFM merupakan instrumen strategis untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi KUPS yang belum sepenuhnya bankable. Proyek ini menjadi pilar penting dalam mencapai target nasional FOLU Net Sink 2030 melalui transformasi ekonomi masyarakat dari skala subsisten menjadi usaha produktif yang berorientasi pasar.

Dia mengingatkan Lembaga Perantara senantiasa berkoordinasi dengan instansi di tingkat tapak, termasuk Balai Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) guna memastikan keselarasan program dengan rencana pengelolaan kawasan dan rencana pembangunan daerah.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menyatakan penandatanganan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan titik awal transformasi pembiayaan di sektor Perhutanan Sosial agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Tantangan utama Perhutanan Sosial bukan hanya pada akses legal, tetapi juga pada penguatan usaha dan keberlanjutan ekonomi di tingkat tapak. Di sinilah pendekatan blended finance hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. BPDLH berperan sebagai pengelola dana sekaligus katalis antara sumber pembiayaan dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Joko, Sabtu (25/4/2026).

Dukungan internasional terhadap inisiatif ini juga ditegaskan para mitra pembangunan. Forest Investment Adviser UKFCDO Saul Hathaway menuturkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Inggris diharapkan mampu memitigasi risiko investasi di sektor lanskap, sehingga mempercepat akses modal bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan Indonesia.

Melalui Proyek Kemitraan Investasi pada Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR), Asia Regional Investment Lead GGGI Charlotte Turk menyatakan kemitraan ini untuk menciptakan mekanisme blended finance yang memberdayakan sektor perhutanan sosial melalui pemberian asistensi teknis, inkubasi bisnis, dan penguatan model bisnis.

Dana hibah bertindak sebagai instrumen katalitik yang didukung oleh mekanisme mitigasi risiko (de-risking) dan penjaminan oleh BPDLH untuk menjembatani kesenjangan menuju kelayakan kredit komersial (bankability).

Proses seleksi Lembaga Perantara dilakukan secara ketat dan transparan oleh tim teknis lintas institusi, yaitu BPDLH, Kementerian Kehutanan, dan GGGI. Dari 40 proposal yang diterima, terpilih 10 proposal terbaik dari 8 lembaga yang dinilai memenuhi kriteria. Penyaluran dana yang telah disetujui tertuang dalam Keputusan Direktur Utama BPDLH Nomor KEP-52/BPDLH/2026.

Pendanaan ini akan didistribusikan untuk mengintervensi program-program terpilih yang tersebar di 7 provinsi, mencakup 18 kabupaten/kota, melibatkan 65 KUPS, dan menginisiasi 16 Integrated Area Development (IAD).

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematangkan pembahasan uji laboratorium bersama produsen bahan bakar Bobibos, PT Inti Sinergi Formula.

“Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal pada 14 April lalu, untuk mematangkan rencana pengujian laboratorium serta memastikan standardisasi dan klasifikasi produk sebelum dipasarkan atau digunakan secara luas," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad melalui keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Noor meminta pihak Bobibos untuk segera melakukan pengujian yang diperlukan guna menentukan posisi produk ini, apakah masuk dalam kategori BBN (bahan bakar nabati) atau BBM (bahan bakar minyak).

"Secara detail, teknis pengujian akan sepenuhnya dilakukan oleh Lemigas. Kami minta Bobibos proaktif menindaklanjuti langkah-langkah teknis ini agar prosesnya akuntabel," ujar Noor.

Secara terpisah, Founder Bobibos M Iklas Thamrin mengatakan, proses pengujian akan dilakukan secara komprehensif dan berjenjang. Untuk tahap awal, dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Iklas menjelaskan, uji laboratorium Lemigas akan pengujian menentukan karakter bahan bakar, sebelum masuk ke tahap pengujian lanjutan.

"Dalam tahap awal, pengujian akan mencakup berbagai aspek penting, seperti sifat fisika dan kimia, stabilitas, kompatibilitas dengan mesin, kemudahan mengalir, kualitas penyalaan, hingga tingkat korosivitas," kata Iklas.

Selain itu, pengujian juga mencakup performa bahan bakar, termasuk uji emisi gas buang, daya tahan mesin, pembentukan deposit hasil pembakaran, serta penilaian komponen mesin.

Dalam proses awal, Lemigas akan melakukan pengambilan sampel Bobibos dari tanki penyimpanan pada beberapa titik, menggunakan wadah khusus yang telah tersertifikasi, disertai pelabelan dan berita acara pemeriksaan.

"Dari sini nanti ditentukan bahwa Bobibos masuk kategori bahan bakar yang mana, eksisting atau jenis baru, maka akan ditentukan parameternya," kata dia.

Setelah lolos uji laboratorium dan test bench, bahan bakar akan masuk ke tahap uji jalan atau road test. Tahap ini dilakukan untuk mensimulasikan kondisi riil penggunaan kendaraan, termasuk aspek perjalanan dan perawatan kendaraan, sekaligus menjadi bagian dari uji komersialisasi dan sosialisasi produk.

Hasil dari seluruh rangkaian pengujian tersebut nantinya akan menjadi dasar diseminasi riset, hilirisasi produk, serta rekomendasi teknis bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan energi.

Pada pertemuan sebelumnya tanggal 14 April 2026, Ditjen Migas telah menyambut baik inovasi Bobibos di tengah tekanan krisis energi global.

Tahapan pengujian awal yang dilakukan oleh Lemigas dimulai dari pengambilan sampel sesuai standar internasional ASTM D4057 pada tangki penyimpanan (storage tank).

PT Inti Sinergi Formula dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Lemigas mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk seluruh proses rangkaian pengujian sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya pihak Bobibos sempat melakukan identifikasi internal, namun ditemukan bahwa spesifikasi produk Bobibos belum memenuhi beberapa parameter standar BBN maupun BBM yang berlaku.

Pemerintah pada prinsipnya menyambut positif setiap inovasi anak bangsa terkait temuan bahan bakar yang bisa membantu memperkuat ketahanan energi nasional, di tengah kondisi global yang tak menentu. Namun di sisi lain ada prosedur yang harus dipenuhi guna memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat selaku konsumen.

Rangkaian tes yang dijalani harus dilakukan dalam pengawasan dan sesuai standar prosedur. Hal ini demi melindungi masyarakat dari resiko kerusakan mesin, serta memberikan kepastian hukum sebagai dasar pengaduan produk jika tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan.

Bobibos adalah bahan bakar ramah lingkungan buatan Indonesia berbahan dasar limbah jerami padi dan pertanian. Bobibos, singkatan Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! diklaim memiliki nilai oktan tinggi atau RON 98.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026