Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan izin usaha kepada PT Genie Finance Indonesia sehubungan dengan perubahan nama dari PT Sembrani Finance Indonesia.

Berdasarkan pengumuman resmi OJK sebagaimana dikutip pada Jumat (24/4/2026), pemberlakuan izin itu disampaikan melalui keputusan Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan nomor KEP-73/PL.02/2026 pada tanggal 9 April 2026.

“Telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang perusahaan pembiayaan sehubungan dengan perubahan nama PT Sembrani Finance Indonesia menjadi PT Genie Finance Indonesia,” tutur Direktur Eksekutif Indra Salfian A. dalam pengumuman tersebut.

Indra menuturkan, pemberlakuan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, atas perusahaan tersebut.

“Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Genie Finance Indonesia diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Sebagai informasi, alamat kantor pusat dari perusahaan pembiayaan tersebut di Pondok Indah Office Tower 1 Lantai 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V TA, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12310.

Menilik laman resmi Genie Finance Indonesia, terdapat pemberitahuan bahwa per tanggal 25 Februari 2026, perusahaan mengalami perubahan nama dari PT Sembrani Finance Indonesia menjadi PT Genie Finance Indonesia.

Apabila melihat laporan keuangannya, pada 2024 perusahaan pembiayaan ini membukukan laba tahun berjalan senilai Rp1 miliar, tumbuh sekitar 76% (year on year/YoY) dari Rp571 juta.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim berhasil membongkar kasus produksi MinyaKita yang dijalankan secara ilegal. Pasalnya, produk minyak goreng sawit subsidi pemerintah yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu, label, dan takaran.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Roy HM Sihombing menjelaskan jajarannya berhasil mengungkap praktik nakal tersebut yang terjadi di sebuah pergudangan yang terletak di wilayah Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Empat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain adalah HPT (38) selaku pemilik modal, MHS (32) dan SST (51) sebagai pengawas, serta ARS (29) sebagai operator produksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Roy menyebut perusahaan yang menjalankan usaha tersebut tidak terdaftar secara resmi hingga tidak mengantongi izin usaha maupun sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Tak hanya itu, pelaku juga nekat untuk mencantumkan nomor BPOM pada produk MinyaKita oplosan yang tidak sesuai dengan produk seharusnya.

Dalam praktik yang dijalankan, ia memaparkan untuk MinyaKita kemasan 1 liter, diisi oleh tersangka hanya sekitar 700-900 mililiter saja. Sementara, untuk kemasan 5 liter hanya berisi minyak kurang lebih 4.600 mililiter atau 4,6 liter.

“Dalam praktiknya, para tersangka memproduksi minyak goreng tersebut dengan takaran yang tidak sesuai label," ungkap Roy, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui praktik tersebut telah berlangsung sejak Desember 2025 dengan kapasitas produksi mencapai 900 hingga 1.000 karton setiap sekali produksi. Produk MinyaKita palsu tersebut juga diperdagangkan tersangka hingga ke luar daerah Jawa Timur dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah.

"Tersangka berhasil meraup omzet sekitar Rp234 juta. Produk tersebut didistribusikan ke sejumlah daerah, seperti Jember, Trenggalek, hingga Tarakan," ungkapnya.

Roy mengungkapkan modus operandi yang dijalankan para pelaku adalah membeli minyak goreng curah dari distributor resmi di Kota Surabaya dalam jumlah besar. Selanjutnya, mereka mengemas ulang minyak tersebut dengan menggunakan merek MinyaKita tanpa izin resmi dari pemerintah.

"Proses produksi dilakukan dengan mengatur mesin agar isi kemasan lebih sedikit dari yang tertera pada label," tambahnya.

Aparat juga menyita sejumlah barang bukti, seperti mesin pengemasan, tangki penyimpanan minyak, puluhan kardus minyak goreng siap edar, hingga satu unit mobil tangki yang digunakan untuk distribusi bahan baku.

Lebih lanjut, Roy mengungkapkan pihaknya tidak hanya menemukan aktivitas tersebut di satu lokasi, tetapi juga mengungkap praktik serupa yang berjalan di pergudangan lain di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

"Pada lokasi kedua ini, perusahaan memiliki izin resmi. Namun, tetap melakukan pelanggaran dengan mengurangi takaran minyak dalam kemasan," jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 120 UU 3/2014 tentang Perindustrian, Pasal 62 juncto Pasal 8 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 68 UU 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda miliaran rupiah.

JAKART - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026). Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rapat sebelumnya yang menekankan pentingnya penertiban izin tambang di kawasan hutan.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan evaluasi terhadap sejumlah IUP yang berada di berbagai kategori kawasan hutan.

“Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” ujar Bahlil.

Ia juga menambahkan bahwa laporan tersebut telah disampaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan segera mengambil langkah lanjutan.

“Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut,” ungkapnya.

Langkah tegas ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal dengan meminta percepatan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo mulanya menekankan, bahwa pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran tersebut. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera melakukan evaluasi menyeluruh.

“Saya juga telah memerintahkan menteri ESDM, saya dapat laporan, ada ratusan tambang nggak jelas,” kata Prabowo.

Kasus TPPU Tambang Ilegal, Polri Sita Emas 6 Kg hingga Uang Rp1,4 Miliar



“Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang,” tambahnya.

Prabowo pun menegaskan bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi kepentingan rakyat. “Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, itu nomor berapa.”

Kemudian, Prabowo bertanya sekaligus menekankan kepada Bahlil agar segera mengevaluasi ratusan tambang ilegal. “Ya? Evaluasi segera! Berapa hari? Laporkan kembali ke saya?” katanya kepada Bahlil.

Kasus Samin Tan, Kejagung Diminta Ungkap Pejabat Negara yang Terlibat



Merespons hal itu, Bahlil pun mengatakan bahwa bisa menyelesaikan tambang ilegal dalam 2 minggu. “Dua minggu,” katanya.

Namun, Prabowo pun langsung merespons dengan meminta agar dipercepat. “Dua minggu? Enak aja dua minggu. Nggak. seminggu!”

“Siap!” respons Bahlil.

Prabowo menegaskan, bahwa langkah pencabutan izin akan dilakukan terhadap seluruh IUP yang tidak sesuai prinsip dan aturan. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada kepentingan negara dan rakyat.

“Kita cabut semua IUP, prinsi-prinsip yang gak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” pungkasnya.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT BPR Sungai Rumbai yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Pencabutan tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 per 7 April 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai.

OJK menyatakan pencabutan izin usaha PT BPR Sungai Rumbai merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pada 6 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Selanjutnya, OJK menetapkan PT BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Sungai Rumbai untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Sungai Rumbai tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud,” ujar OJK dalam keterangant tertulis, Rabu (8/4/2026).

Kemudian, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 52/ADK3/2026 pada 26 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR Sungai Rumbai dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Sungai Rumbai.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK tersebut di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Sungai Rumbai. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sungai Rumbai agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis lembaga tersebut.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Gadai Mas DKI sehubungan penggabungan usahanya ke dalam PT Gadai Mas Nusantara.

Berdasarkan pengumuman OJK dengan Nomor pencabutan izin usaha KEP-62/PL.02/2026, PT Gadai Mas DKI telah dicabut izin usahanya pada 17 Maret 2026.

“Alasan pencabutan adalah sehubungan penggabungan usaha PT Gadai Mas DKI ke dalam PT Gadai Mas Nusantara,” tutur Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga PVML OJK, Indra Salfian A. sebagaimana dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Indra meneruskan bahwa sejak tanggal efektif penggabungan tersebut, PT Gadai Mas Nusantara selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, dan kewajiban.

“Serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Gadai Mas DKI sebagai akibat dari penggabungan dimaksud,” ucapnya.

Di lain sisi, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman membeberkan pada periode 1 Desember 2025-12 Januari 2026, ada 165 pelaku usaha yang mengajukan izin usaha pergadaian.

Adapun, lanjut Agusman, total perusahaan pergadaian yang telah berizin hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 223 perusahaan.

Lebih lanjut, dia turut mengungkapkan saat ini ada 2 perusahaan yang sedang berproses meningkatkan lingkup usahanya menjadi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dengan tetap mempertimbangkan aspek permodalan, tata kelola, dan kesiapan operasional,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari yang beralamat di Simpang Gudang Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pencabutan izin tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan melindungi kepercayaan masyarakat.

Keputusan pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menyatakan pencabutan izin usaha merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi keuangan bank tersebut.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Roni dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026)

Menurut Roni, sebelumnya OJK telah menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 5 Maret 2025 karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%. Status tersebut diberikan agar pengurus dan pemegang saham memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi permodalan dan likuiditas.

Namun demikian, upaya penyehatan tidak membuahkan hasil. OJK kemudian menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 3 Maret 2026 setelah menilai bahwa langkah perbaikan yang dilakukan manajemen dan pemegang saham belum mampu mengatasi permasalahan keuangan bank tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 46/ADK3/2026 tanggal 16 Maret 2026, LPS menetapkan penanganan terhadap BPR tersebut dilakukan melalui proses likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha bank dimaksud.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pencabutan izin ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Roni menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir atas kondisi tersebut karena simpanan nasabah tetap dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga mengimbau kepada nasabah BPR Pembangunan Nagari agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari, yang beralamat di Simpang Gudang Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan pencabutan izin usaha BPR Pembangunan Nagari itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan sebelum adanya keputusan untuk mencabut izin usaha tersebut, pada tanggal 5 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2026, OJK menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR), dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Pembangunan Nagari, untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Setelah kami memberikan pertimbangan untuk penyehatan, ternyata pengurus dan pemegang saham BPR Pembangunan Nagari, sehingga tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud,” jelasnya.

Roni menyampaikan kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 46/ADK3/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Pembangunan Nagari, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR Pembangunan Nagari dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, lanjut Roni, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK tersebut di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

Menurutnya dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Oleh karena itu, OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Pembangunan Nagari agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima permohonan pengembalian izin usahafintech P2P lending milik PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) yakni PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut permohonan pengembalian itu dilakukan sebagai hasil evaluasi internal perusahaan.

“OJK telah menerima permohonan pengembalian izin usaha dari PT Finansial Integrasi Teknologi, sebagai hasil evaluasi internal dan bagian dari keputusan strategis pemegang saham terkait arah bisnis ke depan,” ucapnya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Sebelum Pinjam Modal, pinjaman daring (pindar) lain seperti PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) juga mengembalikan izin usahanya ke OJK di penghujung 2025.

Selain itu, sepanjang 2023-2025 ada PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala), dan PT Ringan Teknologi Indonesia (Ringan) yang juga mengembalikan izin usahanya ke OJK.

Agusman berpandangan bahwa beberapa penyelenggara pindar yang mengajukan pengembalian izin usaha, umumnya didasarkan pada evaluasi dan peninjauan strategi bisnis masing-masing perusahaan.

“Termasuk penyesuaian arah usaha ke depan serta pertimbangan dalam menjaga standar operasional sesuai ketentuan,” sebutnya.

Meski begitu, dirinya optimistis bahwa industri pindar tetap memiliki potensi yang positif dan berperan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan alternatif bagi masyarakat.

“Industri Pindar diperkirakan tetap tumbuh positif hingga akhir 2026 seiring penguatan regulasi dan permodalan, untuk mendorong konsolidasi sebagai bagian dari penguatan struktur industri dan tata kelola,” jelasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat mencatat outstanding pembiayaan oleh industri pindar mencapai Rp98,54 triliun, tumbuh 25,52% per Januari 2026.

Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,38%. Adapun, hingga kini masih ada 9 dari 95 penyelenggara pindar yang masih belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

JAKARTA - Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Utara menyegel dua lapangan padel di Jakarta Utara. Kedua lapangan tersebut berada di Jalan Ancol Barat III, Ancol serta Jalan Pluit Raya, Penjaringan.

Kepala Suku Dinas CKTRP Jakarta Utara, Herry Priyatno mengatakan, penyegelan tersebut merupakan sanksi administratif atas operasional bangunan yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Hari ini kami melaksanakan penindakan berupa sanksi administratif penghentian kegiatan tetap atau penyegelan terhadap dua bangunan ini," ucap Herry, Rabu (4/3/2026).

Herry menjelaskan, operasional lapangan padel dapat kembali berjalan setelah pemilik memenuhi kewajiban perizinan dan memperoleh PBG. Maka dari itu, penyegelan ini tidak memiliki batas waktu tertentu.

"Tidak ada tenggat jangka waktu penyegelan. Semua bergantung pada keseriusan pemilik untuk segera mengurus perizinan," tuturnya.

Herry mengimbau para calon pelaku usaha, khususnya di bidang olahraga dan rekreasi agar memastikan seluruh persyaratan administrasi dipenuhi sebelum memulai pembangunan maupun operasional usaha. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang tertib, aman, dan sesuai regulasi.

Lihat video: Pemprov Jakarta Segel Lapangan Padel, Pramono Larang Pembangunan Baru



"Perizinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata ruang kota yang tertib dan berkelanjutan," kata dia.

Sementara itu, Manajer Operasional Lapangan Padel di Jalan Ancol Barat III, Petrus Assa mengakui tempat usaha tersebut belum mengantongi izin PBG saat kegiatan operasional sudah berlangsung. "Sebagai warga negara yang baik, kami mengakui kekeliruan ini. Proses pengurusan PBG sebenarnya sudah berjalan dan kami akan mengikuti seluruh persyaratan yang ditetapkan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperingatkan pedagang dan distributor daging ayam agar tidak mengambil margin berlebihan di tengah kenaikan harga yang terjadi pada pekan keempat Februari 2026. Puluhan izin usaha yang melanggar ketentuan Harga Acuan Penjualan (HAP) telah dicabut.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pihaknya melakukan pengawasan hingga ke rantai pasok hulu untuk menekan harga tetap sesuai dengan HAP, yakni dari produsen, distributor pertama (D1), distributor kedua (D2), hingga sampai ke pengecer.

“Jadi antara produsen, D1, D2, itu ngambil untungnya tidak terlalu gede,” kata Sarwo saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Sarwo menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan. Bahkan, pencabutan izin usaha bisa dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan apabila pelanggaran tetap terjadi.

“Jadi kalau misalnya kita peringatkan tetap masih melanggar. Peringatan satu, peringatan kedua, ketiganya langsung kita cabut izinnya melalui Satgas Pangan,” terangnya.

Meski tak menjelaskan secara rinci, Sarwo mengungkapkan terdapat ratusan pelaku usaha yang telah diberikan peringatan dan puluhan di antaranya sudah dicabut izinnya.

Di sisi lain, Sarwo menuturkan Bapanas telah menurunkan staf ke daerah untuk melakukan pengawasan langsung di sejumlah pasar.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bapanas, rata-rata harga daging ayam yang dijual di pasar berada di level Rp40.000 per kilogram.

Namun, Sarwo juga tak menampik sempat terjadi lonjakan harga daging ayam ras di sejumlah wilayah seperti Bogor dan kawasan Kebayoran. Namun, dia menilai persepsi harga mahal kerap dipicu bobot ayam yang melebihi 1 kilogram.

“Yang naik itu pernah juga di daerah Bogor. Kemudian di pasar Kebayoran sini juga pernah naik. Hanya ketika kita timbang, kan tempo hari pernah booming harga ayam Rp160.000 per kilogram,” ujarnya.

Dia menjelaskan, harga tersebut ternyata untuk ayam berbobot sekitar 1,5 kilogram sehingga jika dirata-ratakan tidak setinggi yang dibayangkan.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara nasional, rata-rata harga daging ayam ras pada pekan keempat Februari 2026 tercatat berada di atas HAP sebesar Rp40.000 per kilogram.

Pada pekan keempat Februari 2026, harga daging ayam ras naik 2,21% menjadi Rp41.013 per kilogram dibandingkan Januari 2026 di level Rp40.126 per kilogram.

Secara wilayah, daging ayam ras mengalami kenaikan IPH di 58,06% kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah daerah yang mencatat kenaikan harga terus bertambah dari 198 kabupaten/kota pada pekan ketiga Februari 2026 menjadi 209 kabupaten/kota pada pekan keempat Februari 2026.

Data menunjukkan, harga daging ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di level Rp25.000 per kilogram.

Adapun kabupaten/kota dengan harga tertinggi antara lain Kabupaten Intan Jaya senilai Rp100.000 per kilogram, Kabupaten Yahukimo Rp80.000 per kilogram, dan Kabupaten Pegunungan Arfak senilai Rp80.000 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang akan membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta untuk menggarap sektor-sektor yang sebelumnya tertutup atau dibatasi secara ketat.

Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa langkah pelonggaran regulasi tersebut merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk menggenjot laju investasi di Tanah Air.

"Kita juga lagi merevisi Perpres mengenai bidang usaha penanaman modal. Di Perpres ini kita buka lebih banyak kesempatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke sektor-sektor tertentu. Ini kita harapkan juga menjadi dorongan kuat untuk sisi investasinya," ujarnya dalam forum Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 46 pada Jumat (27/2/2026).

Adapun, Perpres No. 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur sejumlah bidang usaha yang tertutup untuk sektor swasta. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bidang usaha yang tertutup adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang.

Selain itu, ada pelarangan industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010); industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt.

Pasal 2 ayat (3) menambahkan pihak swasta juga tidak dapat memasuki kegiatan usaha yang dikhususkan bagi pemerintah pusat, seperti kegiatan yang bersifat pelayanan, kegiatan dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis, dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Lebih lanjut, selain melonggarkan daftar bidang usaha, Ferry menjelaskan pemerintah turut mengawal ketat reformasi di sisi perizinan berusaha melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025. Beleid tersebut memberikan kepastian tata waktu penerbitan izin bagi para investor.

Regulasi ini juga memberlakukan skema fiktif-positif. Melalui skema ini, jika permohonan perizinan dari pelaku usaha tidak mendapatkan jawaban atau persetujuan dari otoritas terkait dalam batas waktu yang ditentukan maka permohonan tersebut secara otomatis dianggap sah dan disetujui secara hukum.

Ferry menambahkan pemerintah juga ingin memastikan tidak ada hambatan bagi pelaku usaha yang sudah berkomitmen menanamkan modal atau ekspansi. Pemerintah, sambungnya, mengandalkan Kelompok Kerja (Pokja) II Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Satgas P2SP) yang akan fokus melakukan debottlenecking.

"Di Pokja II ini berbagai keluhan, berbagai catatan dari pelaku usaha itu kita address. Ini kita harapkan juga bisa tadi regulasi yang kita siapin, kalau ada permasalahannya kita bisa juga atasi," tambahnya.

Genjot Ekspor

Selain memacu investasi, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah amunisi untuk menjaga daya saing dan menumbuhkan optimisme kinerja ekspor nasional pada 2026.

Ferry memaparkan bahwa optimisme tersebut ditopang oleh rampungnya sejumlah perundingan perjanjian dagang internasional strategis. Beberapa di antaranya meliputi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Kanada, Uni Eropa, dan kawasan Eurasia, serta Australia.

"Ini kita harapkan meskipun butuh waktu, tapi paling tidak penyiapannya bisa menumbuhkan optimisme yang tinggi untuk kita bisa meningkatkan dari sisi ekspor," jelasnya.

Apalagi, dia menjelaskan kinerja neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2025 berhasil membukukan surplus sebesar US$41 miliar, mencatatkan peningkatan 31,02% capaian pada 2024.

Melalui berbagai penyelesaian perjanjian dagang internasional terbaru, pemerintah meyakini produk domestik akan memiliki daya saing yang cukup kuat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat ekspor pada 2026.