Suku bunga acuan yang naik mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan bayar debitur. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kredit macet, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pinjaman dan memiliki arus kas yang lebih rentan.

Di sisi lain, bunga tinggi juga dapat menekan akses pembiayaan bagi dunia usaha dan memperlambat aktivitas ekonomi riil.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen, Selasa (9/6).

Keputusan tersebut diambil Bank Sentral sebagai salah satu langkah menyelamatkan rupiah yang terus terdepresiasi dan sempat tembus Rp18 ribu per dolar AS.

Lantas, apakah risiko kredit macet akan meningkat imbas dari suku bunga yang semakin tinggi?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kemungkinan suku bunga tinggi mendorong peningkatan kredit macet cukup besar, meskipun dampaknya tidak terjadi secara langsung.

Yusuf menjelaskan ketika suku bunga acuan naik, biaya dana perbankan ikut meningkat dan pada akhirnya diteruskan ke suku bunga kredit. Akibatnya, beban cicilan debitur menjadi lebih berat dan kemampuan membayar mulai tertekan.

[Gambas:Youtube]

"Debitur dengan kredit berbunga mengambang biasanya merasakan dampak paling cepat karena kenaikan bunga langsung mengurangi arus kas mereka," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/6).

Namun, ia menilai peningkatan kredit macet umumnya baru terlihat beberapa bulan kemudian karena debitur masih berupaya bertahan dengan tabungan atau sumber pendanaan lain. Besarnya dampak juga bergantung pada kondisi awal perekonomian.

"Jika tingkat utang debitur sudah tinggi dan kualitas kredit sebelumnya relatif lemah, kenaikan bunga akan lebih mudah memicu gagal bayar," terangnya.

Menurut Yusuf, risiko kredit macet paling mungkin terjadi pada sektor yang memiliki tingkat utang tinggi, margin keuntungan yang tipis, dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Sektor properti dan konstruksi menjadi salah satu yang paling sensitif karena sangat bergantung pada pembiayaan kredit dan permintaan yang mudah melemah saat bunga meningkat.

Kemudian, sektor UMKM juga rentan karena umumnya memiliki cadangan modal yang terbatas dan akses pembiayaan yang tidak sekuat perusahaan besar. Sektor perdagangan dan ritel juga menghadapi tekanan karena biaya pembiayaan persediaan barang meningkat.

"Kredit konsumtif seperti kartu kredit dan kredit tanpa agunan juga perlu mendapat perhatian karena memiliki bunga relatif tinggi dan tidak didukung jaminan aset," kata Yusuf.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan suku bunga pada dasarnya adalah harga dari modal. Dengan begitu, ketika harga modal naik, maka biaya untuk berekspansi, membeli mesin baru, menambah stok barang, atau membuka cabang usaha juga ikut meningkat.

Menurutnya, hal tersebut membuat banyak perusahaan akan memilih menunda investasi dan lebih fokus menjaga likuiditas.

"Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi, sementara rumah tangga juga cenderung mengurangi konsumsi berbasis kredit," jelas Ronny.

Ronny menilai dalam jangka pendek, kebijakan suku bunga tinggi memang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Namun, jika berlangsung terlalu lama, dampaknya dapat berupa perlambatan pertumbuhan kredit, pelemahan investasi, berkurangnya penciptaan lapangan kerja, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi riil.

"Karena itu, tantangan terbesar bagi otoritas moneter adalah menemukan titik keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi produktif," katanya.

Lebih lanjut, Ronny mengungkapkan terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan perbankan. Pertama, memperkuat sistem early warning system untuk mendeteksi debitur yang mulai mengalami penurunan kualitas pembayaran sebelum benar-benar masuk kategori macet.

Kedua, perbankan dapat melakukan restrukturisasi secara selektif dan terukur terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha baik tetapi sedang menghadapi tekanan arus kas sementara.

"Restrukturisasi bisa berupa perpanjangan tenor, penyesuaian jadwal pembayaran, atau penurunan beban cicilan pada periode tertentu," tutur Ronny.

Ketiga, memperkuat pencadangan risiko kredit (CKPN) agar bank memiliki bantalan yang cukup apabila terjadi peningkatan NPL. Keempat, meningkatkan kualitas penyaluran kredit baru, dengan fokus pada sektor yang memiliki ketahanan tinggi, arus kas kuat, dan prospek pertumbuhan yang sehat.

Kelima, memperkuat pendampingan terhadap UMKM, karena banyak kasus kredit bermasalah bukan semata-mata karena kurangnya kemauan membayar, tetapi karena lemahnya manajemen keuangan dan tata kelola usaha.

Secara keseluruhan, ia melihat risiko peningkatan kredit macet memang perlu diwaspadai, tetapi belum berada pada level yang mengkhawatirkan secara sistemik. Ronny menyebut fundamental perbankan Indonesia saat ini relatif kuat, dengan permodalan yang memadai dan tingkat likuiditas yang masih terjaga.

Ronny menegaskan yang perlu menjadi perhatian adalah menjaga agar perlambatan ekonomi riil tidak berkembang menjadi tekanan kualitas aset yang lebih luas di sektor perbankan.

"Kuncinya adalah deteksi dini, restrukturisasi yang tepat sasaran, dan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah meningkatkan porsi ekspor manufaktur menjadi 30% diminta jangan sampai mengurangi kemampuan sektor industri baja dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik yang masih menjadi prioritas utama.

Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, pasar dalam negeri tetap menjadi fondasi utama bagi industri baja nasional. Karena itu, peningkatan ekspor harus dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu pasokan untuk kebutuhan pembangunan dan industri di dalam negeri.

Menurut Harry, target pemerintah untuk meningkatkan komposisi penjualan produk manufaktur dari 20% ekspor dan 80% domestik menjadi 30% ekspor dan 70% domestik dapat dicapai tanpa mengorbankan pasar dalam negeri.

"Pasar domestik tetap menjadi fondasi utama industri baja nasional. Oleh karena itu, peningkatan ekspor tidak boleh mengurangi kemampuan industri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).

Dia menjelaskan, industri baja nasional masih memiliki kapasitas produksi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan ekspor. Pemanfaatan kapasitas yang belum terpakai dinilai menjadi kunci agar ekspansi ke pasar global dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan domestik.

Harry menuturkan, peningkatan ekspor juga berpotensi membantu memperbaiki tingkat utilisasi industri baja nasional yang saat ini masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Strategi yang perlu dilakukan agar target ekspor manufaktur 30% tercapai, lanjutnya, adalah meningkatkan utilisasi kapasitas produksi yang tersedia, memperluas diversifikasi produk bernilai tambah tinggi, serta mendorong efisiensi produksi. Dengan langkah tersebut, industri baja dapat melayani kebutuhan pasar dalam negeri sekaligus memperbesar volume ekspor.

Kendati demikian, Harry mengingatkan industri baja masih menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dari sisi biaya produksi, industri masih dibebani tingginya harga energi, bahan baku tertentu, serta fluktuasi nilai tukar.

Selain itu, biaya logistik nasional yang relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara pesaing di kawasan Asia juga memengaruhi daya saing harga produk baja Indonesia di pasar ekspor.

Di sisi eksternal, produk baja juga menghadapi berbagai hambatan perdagangan seperti antidumping, safeguard, countervailing duties, hingga tariff rate quota yang diterapkan negara tujuan ekspor.

Tidak hanya itu, tren penerapan persyaratan non-tarif seperti standar lingkungan, ketentuan jejak karbon, dan mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi pelaku industri. “Ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan meningkatnya tren proteksionisme di berbagai negara juga menjadi tantangan bagi ekspor baja Indonesia,” tambah Harry.

Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan ekspansi ekspor, IISIA juga mendorong penguatan pengawasan terhadap impor baja. Menurut Harry, langkah tersebut penting agar pasar dalam negeri tidak semakin tertekan oleh masuknya produk impor berharga rendah maupun praktik perdagangan yang tidak adil.

"Dengan demikian, industri dapat melayani pasar domestik sekaligus memperbesar volume ekspor," katanya.

IISIA menilai dukungan pemerintah melalui penguatan instrumen perlindungan perdagangan, peningkatan efisiensi logistik, transformasi industri hijau, serta perluasan akses pasar ekspor akan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan domestik dan target ekspor manufaktur nasional.

Harry menegaskan, dengan dukungan kebijakan yang tepat, industri baja nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dalam negeri. “Tetapi juga dapat menjadi salah satu kontributor utama dalam pencapaian target peningkatan ekspor manufaktur Indonesia ke depan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan holding investasi multisektor PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mencatatkan laba bersih sebesar Rp503 miliar sepanjang 2025 atau meningkat 49,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp336 miliar.

"Perseroan mampu mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025," kata Direktur Utama dan CEO BNBR Anindya Bakrie berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam laporan usai rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perseroan, BNBR juga membukukan pendapatan bersih sebesar Rp3,74 triliun pada 2025, turun 3 persen dari tahun sebelumnya.

Pendapatan tersebut berasal dari kontribusi PT Bakrie Metal Industries (BMI) Group sebesar Rp2,2 triliun, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) Group sebesar Rp1,08 triliun, dan PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN) Group sebesar Rp464,21 miliar.

Anindya mengatakan capaian tersebut diraih di tengah ketegangan geopolitik global, volatilitas pasar energi, gangguan rantai pasok, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, hingga meningkatnya fragmentasi perdagangan global.

Menurut dia, kemampuan adaptasi dan daya tahan perseroan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika ekonomi global.

"Ke depan, kita fokus menggarap lini infrastruktur, baik fisik maupun digital. Sembari terus mengembangkan industri berkelanjutan di bidang kendaraan listrik dan energi hijau," ujarnya.

Di sektor infrastruktur, perseroan melalui PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) mengelola ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,184 kilometer dengan masa konsesi hingga 2061.

Wakil Direktur Utama dan Co-CEO BNBR A Ardiansyah Bakrie mengatakan pendapatan rata-rata harian CCT mencapai Rp2,3 miliar atau lebih tinggi 4,87 persen dibanding target rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).

"Pendapatan rata-rata CCT saat ini sebesar Rp2,3 miliar per hari dan diproyeksikan akan terus meningkat seiring meningkatnya proyeksi traffic dan rencana kenaikan tarif pada tahun 2026," ungkap Ardiansyah.

Pada lini infrastruktur komunikasi digital, perseroan melalui PT Multi Kontrol Nusantara (MKN) membukukan pendapatan Rp358,9 miliar sepanjang 2025 atau naik 14,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan tersebut berasal dari kontribusi MKN dalam mendukung pemerataan konektivitas internet di wilayah pedesaan, pinggiran kota, dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Selain itu, MKN juga membangun jaringan kabel fiber optik sepanjang lebih dari 8.000 kilometer dan jaringan fiber to the home dengan total homepass lebih dari 320 ribu di berbagai wilayah Indonesia.

Di sektor kendaraan listrik, VKTR menjual 69 unit kendaraan listrik yang terdiri atas 53 bus, 10 truk, dan enam forklift kepada berbagai perusahaan lintas industri sepanjang 2025.

Pada kuartal I 2026, VKTR telah menyelesaikan pengiriman 30 unit bus listrik 12 meter kepada operator TransJakarta sehingga total pasokan bus listrik VKTR untuk TransJakarta mencapai 152 unit atau sekitar 30 persen dari total armada bus listrik TransJakarta yang mencapai 500 unit.

Di sektor energi baru terbarukan, BNBR melalui PT Bakrie Power dan anak usahanya PT Helio Synar Energi (Helio) mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di sejumlah daerah dan kawasan operasional Bakrie Group.

Helio juga mengembangkan bisnis pengisian daya kendaraan listrik atau EV charging di sejumlah lokasi seperti pul bus listrik, area parkir gedung bertingkat, bandara di Jakarta, kawasan kampus di Yogyakarta, hingga area pabrik kertas di Sumatera.

Selain itu, BNBR juga mengembangkan usaha baru melalui PT Modula Tiga Dimensi di bidang teknologi konstruksi pencetakan tiga dimensi atau 3D construction printing (3DCP) bekerja sama dengan COBOD International dari Denmark.

Pada sektor manufaktur, BMI Group mencatat pendapatan Rp2,2 triliun yang berasal dari jasa konstruksi baja, engineering, procurement, and construction (EPC) , dan produksi pipa baja dengan komposisi penjualan 35 persen dari sektor migas dan 65 persen dari sektor nonmigas.

Sementara, unit usaha komponen otomotif PT Bakrie Autoparts mencatat pendapatan sebesar Rp852,77 miliar pada 2025 yang berasal dari kegiatan pemasokan original equipment manufacturer (OEM) komponen otomotif dengan komposisi penjualan 87 persen komponen otomotif dan 13 persen general casting.

Dalam RUPST, pemegang saham menyetujui laporan tahunan perseroan tahun buku 2025, penggunaan laba bersih perseroan, penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026, serta perubahan dan penetapan kembali susunan pengurus perseroan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meraih dua penghargaan dalam ajang GARUDA AI Impact Summit 2026 atas inovasi penggunaan AI dalam mendukung sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ajang GARUDA AI Impact Summit 2026 digelar di The Ritz-Carlton Jakarta. Acara ini menjadi puncak rangkaian program AI skilling nasional yang selama satu tahun terakhir telah menjangkau 145.000 lebih peserta dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum di berbagai wilayah Indonesia.

Acara yang digelar oleh BINAR dan Microsoft ini juga memberikan apresiasi melalui AI Awarding Night kepada individu ASN dan instansi pemerintah yang telah menunjukkan kontribusi dalam mendorong adopsi teknologi dan pengembangan ekosistem AI di Indonesia.

Pemprov Jatim meraih dua penghargaan. Pertama, kategori The Innov(AI)tor di mana Pemprov Jatim menjadi Best Policymaker di Instansi Award. Penghargaan selanjutnya di kategori The Catal(AI)st. Di mana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim meraih Ecosystem Builders Instansi Award.

Gubernur Jatim Khofifah menyatakan komitmen Pemprov untuk menerapkan sistem pemerintahan yang transparan berbasis digital dengan dukungan Artificial Intelligence (AI).

"Bagaimana seluruh proses pemerintahan di Jatim harus sudah menggunakan teknologi digital . Di era disrupsi ini, kita semua harus jeli dalam memanfaatkan teknologi AI," kata Khofifah, Jumat (12/6/2026).

Khofifah mengatakan Pemprov Jatim berkomitmen untuk menggunakan AI untuk membantu memberikan informasi yang akurat ke masyarakat.

​"Transformasi AI bukan sekadar soal tools, tapi kesiapan manusia dan organisasi dalam menyelesaikan masalah nyata. Pemprov Jatim berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan berbasis kolaborasi AI," jelasnya.

Khofifah membeberkan sejumlah langkah yang dilakukan Pemprov Jatim dengan mengkolaborasikan sistem AI. Salah satunya melalui program CERDAS DIGITAL. Pemprov Jatim menyelenggarakan program ini bekerja sama dengan BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, AI Center Universitas Brawijaya, Binar-Microsoft, Google, dan AWS.

Program ini, kata Khofifah, sebagai upaya meningkatkan literasi digital masyarakat, diselenggarakan bimtek digital yang meliputi digital skill, keamanan siber, pemanfaatan AI, pengelolaan media digital, literasi keuangan digital, dan pemanfaatan data.

"Kegiatan ini bersifat inklusif, menyentuh semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Kami menggelar 52 Kegiatan Jatim AI Agent di mana realisasi peserta mencapai 3.007 orang," kata Khofifah.

Selain itu, Pemprov Jatim turut menggelar Pelatihan Teknik Prompt Engineering Efektif dalam Pemanfaatan Generative AI untuk Analisis Data. Di mana program ini menyasar 2.574 orang Non-IT (masyarakat/aparatur yang tidak menangani TI). Materinya meliputi teknik prompt engineering, metode analisis data, keamanan dan etika penggunaan AI.

Pemprov Jatim juga menerapkan Agentic AI untuk Sistem Otomasi Berbasis LLM (Large Language Model) dengan menyasar 433 orang di bidang Staf IT, Analis Sistem, Tenaga Fungsional Administratif Tingkat Lanjut. Meterinya meliputi pengenalan konsep Agentic AI, penyusunan alur kerja otomatis, dan agen AI berbasis LLM.

Khofifah juga mengungkap Pemprov Jatim melakukan kerja sama dengan Kementerian Komdigi RI dengan Nota Kesepakatan Nomor 05/Bpsdm/Hk/04.02/01/2026 Nomor : 100.3.7.1/0005/Nk/011.3/2026. Kerja sama ini membuahkan pelatihan melalui program Pengembangan Talenta Digital Program Digital Expertise (DEX) yang diikuti ribuan ASN Pemprov Jatim.

Lalu ada program Government Transformation Academy yang juga diikuti oleh ribuan ASN Pemprov Jatim. Selanjutnya, program AI Talent Factory bekerja sama dengan Komdigi dan Universitas Brawijaya (Unibraw) untuk pengembangan solusi AI dengan use case pemanfaatan DTSEN.

Government Transformation Academy juga bekerja sama dengan Komdigi dan ITS untuk pengembangan solusi AI dengan use case deteksi dan klasifikasi disinformasi, Fitnah/Pencemaran nama baik, dan kebencian serta pelindungan anak digital. Government Transformation Academy juga bekerja sama dengan Komdigi dan Unibraw untuk pengembangan solusi AI dengan use case pemanfaatan data Sekolah Rakyat.

"Pemprov Jatim juga menggunakan teknologi AI dalam pelatihan untuk sekolah rakyat yang meliputi Pelatihan AI Untuk Guru IT Sekolah Rakyat, Pelatihan AI Untuk Guru Non-IT Sekolah Rakyat, dan Pelatihan Coding For Kids," jelasnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, yang menjadi keynote speaker bertajuk 'AI for Everyone' dalam acara GARUDA AI Impact Summit 2026 menegaskan AI harus menjadi teknologi yang dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Ia menegaskan bahwa AI harus bisa diakses oleh semua kalangan, mulai dari pelajar hingga pelaku UMKM. Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini adalah pemerataan literasi dan kesiapan talenta digital.

​"Keberhasilan transformasi AI Indonesia tidak diukur dari kecepatan adopsi, melainkan dari seberapa luas manfaatnya bagi masyarakat," tambahnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan skema bantuan pangan berisi 1 kilogram (kg) daging ayam dan 10 butir telur ayam selama tiga bulan sebagai salah satu langkah menyerap hasil peternak yang saat ini menghadapi tekanan harga.

Rencana itu muncul di tengah anjloknya harga ayam ras pedaging hidup (live bird) di tingkat peternak yang masih berada di bawah harga acuan pembelian (HAP) pemerintah.

Berdasarkan pemantauan Bapanas per Senin (8/6), harga rata-rata ayam ras pedaging hidup di tingkat peternak tercatat Rp22.382 per kg. Angka tersebut sekitar 10,47 persen lebih rendah dibandingkan HAP yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp25 ribu per kilogram.

Bapanas menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan peternak masih menghadapi tekanan karena harga jual ayam belum kembali ke level yang dinilai wajar.

Jika berlangsung lama, kondisi itu berisiko menekan pendapatan peternak, mengurangi populasi ternak, hingga mengganggu keberlanjutan usaha dan rantai pasok perunggasan nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah akan melakukan intervensi untuk membantu menstabilkan harga ayam di tingkat produsen.

[Gambas:Youtube]

"Kami akan melakukan kolaborasi dengan menstabilkan kembali harga ayam. Kebetulan daging ayam ras di tingkat produsen juga mengalami penurunan. Tentu juga kita akan lakukan intervensi bersama-sama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian," ujar Ketut dalam keterangan resmi, Kamis (11/6).

Salah satu intervensi yang tengah dikaji adalah penyerapan produk peternakan melalui program bantuan pangan. Skema tersebut sebelumnya telah dijalankan pada 2023 dan 2024 oleh ID Food.

Dalam rancangan yang dipaparkan Bapanas, bantuan pangan akan berisi 1 kg daging ayam dan 10 butir telur ayam yang disalurkan kepada sekitar 1,4 juta keluarga selama tiga bulan.

Bapanas menilai langkah tersebut dapat membantu menyerap kelebihan pasokan ayam dan telur sekaligus menopang harga di tingkat peternak.

Data Bapanas menunjukkan pelaksanaan bantuan pangan pada 2024 melibatkan 8.778 peternak, terdiri dari 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga mendorong peningkatan serapan hasil peternak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar konsumsi ayam dan telur dalam menu MBG ditingkatkan.

"Kita sudah sepakati agar MBG konsumsi ayam dan telur ditingkatkan dalam satu minggu. Bila perlu, itu bisa tiga atau lima kali per minggu. Kami sudah bicara langsung ke Ibu Kepala BGN (Nanik S Deyang) dan beliau langsung menindaklanjuti," kata Amran.

Menurut Menteri Pertanian itu, peningkatan penggunaan ayam dan telur dalam program MBG mulai membantu menopang harga di tingkat peternak yang sebelumnya tertekan akibat meningkatnya pasokan dan adanya jeda permintaan menjelang libur sekolah.

Di saat yang sama, pemerintah juga mendukung kesepakatan yang dibuat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) untuk memperbaiki harga ayam hidup di tingkat peternak.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi pasar saat ini dipengaruhi kelebihan pasokan atau over supply sehingga harga ayam hidup mengalami tekanan.

"Sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas (Amran), komitmen bersama ini sebagai upaya bersama untuk mewajarkan harga peternak ayam kita secara bertahap. Pemerintah akan mengawal komitmen Pinsar Indonesia. Kondisi ini memang kita lihat ada over supply tapi semoga harga pembelian peternak bisa membaik mendekati HAP," ujarnya.

Dalam kesepakatan yang dicapai di Semarang pada 9 Juni lalu, pelaku usaha perunggasan menargetkan harga ayam hidup secara bertahap naik hingga mencapai Rp19.500 per kg berat hidup di seluruh wilayah Jawa pada 15 Juni mendatang.

Bapanas juga meminta dukungan BGN untuk memperbesar penyerapan ayam dan telur hasil peternak lokal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.

Namun demikian, pemerintah mengakui tantangan baru akan muncul saat masa libur panjang sekolah pada akhir Juni hingga pertengahan Juli. Pada periode tersebut, serapan ayam dan telur oleh dapur MBG berpotensi menurun.

Untuk mengantisipasi kondisi itu, Bapanas menyiapkan langkah lain berupa mobilisasi stok berlebih ke daerah-daerah yang masih mengalami fluktuasi harga melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) bersama pemerintah daerah.

Bank Jatim terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan platform JConnect yang mencatat pertumbuhan pengguna dan transaksi sepanjang 2025. Upaya tersebut turut mendukung perluasan layanan perbankan digital bagi nasabah ritel, pelaku usaha, hingga korporasi.

Pengembangan ekosistem digital tersebut menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Bank Jatim meraih penghargaan kategori Digital Innovation in Business Transformation dalam ajang Digital Innovation Award 2026 yang digelar iNews Media di Jakarta.

Penghargaan diterima Direktur Teknologi Informasi, Digital & Operasi Bank Jatim, Wiweko Probojakti (Dodit). Dodit mengatakan pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah.

"Penghargaan ini tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi digital yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Transformasi bisnis yang dilakukan Bank Jatim tidak hanya berfokus pada penguatan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman nasabah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Sebagai informasi, angka pertumbuhan JConnect mencerminkan akselerasi digital yang konsisten. Sepanjang 2025, pengguna JConnect Mobile mencapai 993.972 user, tumbuh 22,40 persen secara tahunan, dengan total nilai transaksi Rp65,77 triliun atau naik 29,55 persen year-on-year.

Pertumbuhan serupa terjadi di segmen korporasi. JConnect IB Corporate mencatat 11.199 pengguna, naik 14,79 persen YoY, dengan volume transaksi Rp23,36 triliun. QRIS Bank Jatim juga tumbuh signifikan dengan 203.725 pengguna dan nilai transaksi Rp3,94 triliun, naik 47,25 persen YoY.

"Pada awal Mei lalu, Bank Jatim juga telah sukses melaunching JConnect versi terbaru. Sehingga dengan begitu kami targetkan hingga akhir tahun 2026, pengguna JConnect bisa tembus di angka 2 juta," tutur Dodit.

JConnect versi terbaru hadir dengan 36 fitur yang disusun berdasarkan masukan langsung nasabah. Sejumlah pembaruan mencakup penggantian password tanpa kunjungan ke cabang, login berbasis biometrik, hingga top up kartu uang elektronik yang sudah terintegrasi dalam aplikasi.

Perubahan ini mendorong pergeseran fungsi JConnect yang kini melampaui aplikasi transfer dan pembayaran biasa. Platform ini dirancang untuk melayani kebutuhan keuangan harian nasabah dalam satu kanal digital.

"Sehingga kini JConnect bukan lagi sekadar aplikasi mobile banking untuk transfer dan pembayaran. Tetapi telah berkembang menjadi platform finansial yang dapat digunakan nasabah untuk kebutuhan harian, mulai dari transaksi, pembayaran tagihan, hingga pengelolaan keuangan secara lebih praktis dalam satu aplikasi," imbuh Dodit.

Bank Jatim juga memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jangkauan ke segmen usaha mikro, menengah, dan korporasi. Fitur-fitur JConnect dirancang untuk mempermudah akses modal dan pengelolaan keuangan bisnis, sekaligus memperkuat posisi Bank Jatim sebagai mitra digital bagi ekosistem bisnis di Jawa Timur.

"Digitalisasi tetap menjadi fokus utama perseroan dalam memperluas akses layanan perbankan. Sebab kami percaya digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau. Ke depan, Bank Jatim akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem ekonomi digital di Jawa Timur maupun nasional," pungkas Dodit.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA merombak jajaran direksi dan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Kamis (11/6).

Selain perubahan susunan petinggi, pemegang saham PTBA juga menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 yang tercatat sebesar Rp2,93 triliun.

Laba bersih tersebut digunakan untuk pembagian dividen tunai sebesar Rp1,32 triliun atau 45 persen. Sementara itu, sisa nya sebesar Rp1,61 triliun atau 55 persen ditetapkan sebagai saldo laba ditahan guna mendukung pengembangan usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis Perseroan.

Corporate Secretary PTBA Eko Prayitno mengatakan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan dalam RUPST mencerminkan komitmen Perseroan untuk menjaga keseimbangan antara pemberian nilai tambah kepada pemegang saham, penguatan struktur permodalan, dan keberlanjutan pengembangan usaha.

"Di tengah dinamika industri pertambangan dan energi, PTBA terus berupaya menjaga kinerja operasional yang optimal, meningkatkan efisiensi, memperkuat hilirisasi batu bara, serta mengembangkan berbagai inisiatif bisnis yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Eko dalam keterangan resmi yang dikutip dari keterbukaan informasi, Jumat (12/6).

Sepanjang 2025, PTBA membukukan pendapatan sebesar Rp42,65 triliun. Kinerja tersebut didukung oleh penjualan ekspor yang berkontribusi sebesar 46 persen dan domestik sebesar 54 persen.

[Gambas:Youtube]

Lima negara tujuan ekspor terbesar PTBA adalah Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina.

Dari sisi posisi keuangan, total aset Perseroan pada 31 Desember 2025 mencapai Rp43,92 triliun, meningkat 5 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2024 sebesar Rp41,79 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan aset tidak lancar sebesar 12 persen atau sekitar Rp3,12 triliun.

RUPST juga menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen: Ida Bagus Putu DuniaKomisaris Independen: Dewi HanggraeniKomisaris Independen: Suko HartonoKomisaris: Dalu Agung DarmawanKomisaris: ZaelaniKomisaris: Ferial MartifauziKomisaris: Lana Saria

Dewan Direksi

Direktur Utama: Bambang IsmawanDirektur Operasi dan Produksi: Ilham YacobDirektur Keuangan dan Manajemen Risiko: Una LindasariDirektur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi: Hennita SitepuDirektur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk: Turino YuliantoDirektur Komersial dan Supply Chain: Mochammad Rifqi Hari Muji

Arsitektur diplomatik memiliki kriteria berbeda. Ia harus memenuhi kebutuhan dua pemerintah secara bersamaan, menavigasi kerangka peraturan yang tidak menggunakan bahasa yang sama, dan menghasilkan bangunan yang berfungsi sebagai lembaga berdaulat, pernyataan budaya, dan keamanan dalam satu dinding.

Konsulat Jenderal Indonesia yang baru di Jeddah, dirancang oleh INJ Architects di bawah pimpinan Arsitek Ibrahim Nawaf Joharji, menerapkan konsep tersebut dengan gaya berbeda.

Kompleks seluas 5.832 meter persegi yang selesai dibangun pada awal tahun 2026 itu didesain memenuhi navigasi simultan terhadap peraturan perencanaan Kota Saudi, saluran otorisasi Kementerian Luar Negeri, dan protokol keamanan yang mengatur fasilitas diplomatik yang dilindungi secara internasional.

Co-founder INJ Architect, Dr. Azhar Magrabi mengatakan bahwa kerangka kerja ini beroperasi melalui rantai otoritas yang berbeda dan tidak saling berkaitan secara langsung.

"Dalam konteks ini, arsitek berfungsi kurang lebih sebagai perancang dan sebagai mediator teknis antara lembaga-lembaga yang komunikasinya melalui protokol, bukan obrolan," kata Azhar.

Satu hal yang paling menonjol, adalah fasad utama bangunan. Distrik Al-Balad dikenal memiliki elemen arsitektur tradisional khas wilayah Hijaz yang mencakup Jeddah, Makkah, dan Madinah, yakni Rawshan.

Menjadi definisi karakter perkotaan selama ratusan tahun, Rawshan adalah layar kisi-kisi berornamen menyerupai balkon tertutup yang terbuat dari batu karang. Peraturan setempat mengharuskan bangunan baru di Jeddah untuk selaras dengan tradisi arsitektur ini.

INJ Architect pun mendapatkan cara berbeda mengimplimentasikan peraturan tersebut, yakni dengan memadukan batik sebagai kultur Indonesia.

"Alih-alih memperlakukan persyaratan ini sebagai batasan, desain menerjemahkan geometri tekstil Batik Indonesia ke dalam layar logam berlubang yang membawa logika struktural Rawshan sambil mengekspresikan identitas budaya Indonesia yang paling dikenal," tutur. Azhar

Pola perforasi yang dikembangkan secara parametrik dan dikalibrasi terhadap geometri matahari dari orientasi spesifik bangunan, mempersatukan kinerja lingkungan dan ekspresi budaya dalam sistem fasad yang sama. Garis atap merujuk pada vernakular Rumah Gadang di Sumatra Barat, dengan lengkungan ke atas yang ditafsirkan ulang dalam persyaratan formal Kode Bangunan Saudi.

Pada saat bersamaan, bangunan juga mengusung nilai keberlanjutan. Semua perlengkapan dan sistem konstruksi didatangkan dari sumber lokal, yang bertujuan mengurangi emisi transportasi dan jejak karbon proyek, serta melindungi komisi dari gangguan rantai pasokan global selama periode ketidakpastian geopolitik regional. Proyek ini diselesaikan tepat waktu.

Kompleks ini terdiri dari bangunan operasional administrasi konsuler, tempat tinggal diplomat, dan fasilitas khusus untuk Misi Haji Indonesia, dengan jalur sirkulasi terpisah yang dirancang untuk mengelola volume jamaah haji puncak tanpa mengganggu operasi harian atau membahayakan infrastruktur keamanan kompleks.

Hingga kini, arsitektur diplomatik jarang mendapat perhatian seperti bangunan sipil atau budaya. Penyebabnya mulai masalah pembangunan yang kurang terlihat, proses persetujuan yang kurang dipahami, hingga kewajiban budaya yang kompleks.

INJ Architect menjawab semua tantangan melalui pembangunan gedung konsulat Indonesia di Jeddah, melebur budaya dari dua negara dalam satu karakter arsitektur.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Sebab, KPK menyatakan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan akan dilakukan pada pekan depan.

"Selanjutnya penyidik menjadwalkan ulang untuk pemeriksaannya pada pekan depan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Budi mengungkapkan, kubu Fuad menyatakan akan kooperatif untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan tersebut. "Kami meyakini, saksi akan hadir dalam penjadwalan ulang tersebut," ujarnya.

Kendati demikian, Budi belum mengungkap kapan waktu pastinya terkait penjadwalan ulang pemeriksaan yang dimaksud. "Untuk tanggal pastinya, kami akan update kembali nanti ya," ucapnya.

Pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur (FHM) sedianya dijadwalkan pada 2 Juni 2026. Namun, pada waktu itu ia berhalangan hadir.

"Dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, Saksi saudara FHM mengirimkan konfirmasi belum bisa memenuhi panggilan penyidik," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Budi mengungkapkan, absennya yang bersangkutan dari pemeriksaan lantaran ia masih berada di Arab Saudi. "Saksi masih berada di Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan transportasi publik dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan biaya perjalanan dan munculnya aktivitas ekonomi baru di sekitar titik layanan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan di kota besar, tetapi juga berpotensi meluas ke daerah.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah mengatakan, transportasi publik yang terjangkau dan andal dapat membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran harian.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Ia mencontohkan di Jakarta, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sekitar Rp5,7 juta, masyarakat dapat mengalokasikan 25 persen hingga 30 persen pendapatan untuk kebutuhan transportasi. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya beban biaya perjalanan bagi pekerja.

Data Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat variasi pengeluaran transportasi harian. Sebanyak 8,2 persen komuter mengeluarkan biaya kurang dari Rp5.000, 14,7 persen berada pada kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000, sementara 28,6 persen mengeluarkan minimal Rp25.000 per hari atau sekitar Rp750 ribu per bulan.

Menurut Piter, keberadaan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau dapat menekan pengeluaran tersebut.

"Mengurangi biayaperjalanannya itu sudah bagian dari mensejahterakan masyarakat kita," ucap dia.

Selain menekan biaya hidup, transportasi publik juga dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan sekitar stasiun dan halte kerap berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," katanya.

Piter menilai dampak tersebut juga dapat terjadi di daerah jika pembangunan transportasi publik menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurut dia, komitmen kepala daerah menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi proyek infrastruktur tersebut.

"Itu harus [berawal dari] sebuah tekad dari pimpinan, kepala daerah kita," katanya.

Ia mengakui pembangunan transportasi publik membutuhkan investasi besar pada tahap awal. Namun, manfaat jangka panjang dinilai dapat menutup biaya tersebut melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan negara.

"Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik, walaupun investasinya pasti besar," ucap dia.

Untuk mendukung pembiayaan, Piter menyarankan kolaborasi pemerintah dan swasta melalui skema Public Private Partnership serta pemanfaatan instrumen pembiayaan seperti obligasi. Menurut dia, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menarik minat investor.

"Karena investor pasti akan berpikirnya kan lebih kepada risiko," ujarnya.

Ia menambahkan perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan dapat menjadi hambatan investasi. Karena itu, diperlukan jaminan keberlanjutan kebijakan agar proyek infrastruktur dapat berjalan optimal.

"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya, ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kan kacau jadinya," cetus dia.

Piter meyakini jika pembangunan transportasi publik seperti KRL, MRT, LRT, dan JakLingko dapat diperluas ke berbagai daerah, dampak ekonominya akan meluas dan turut mendorong perubahan struktur ekonomi kota.

"Melihat dari efek berantainya, chain effect-nya, saya meyakini dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri. Tapi dia akan mengubah kotanya," tutup dia.

Bisnis.com, MALANG — Penjualan eceran pada Mei 2026 mengalami kontraksi sebesar -2,53% (month-to-month/mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi April 2026 yang masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,66% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Indra Kuspriyadi mengatakan berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia Malang, 3 kelompok komoditas dengan prakiraan penurunan omzet penjualan terdalam secara bulanan adalah kelompok barang budaya dan rekreasi yang terkontraksi di level -12,95% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi April 2026 yang tumbuh sebesar 21,98% (mtm).

"Kelompok makanan, minuman dan tembakau terkontraksi sebesar -3,89% (mtm), dan kelompok kendaraan diprakirakan terkontraksi di level -3,59% (mtm)," ujar Indra Kuspriyadi, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, penurunan kelompok barang budaya dan rekreasi disumbang oleh subsektor subsektor alat tulis yang terkontraksi sebesar -17,44% (mtm).

Hal tersebut dipengaruhi oleh aktivitas pendidikan dan perkantoran yang belum optimal pada periode tersebut, sehingga kebutuhan pembelian alat tulis relatif terbatas.

Selain itu, konsumen cenderung menunda pembelian perlengkapan administrasi hingga memasuki periode tahun ajaran baru atau kebutuhan kerja yang lebih intensif.

Selanjutnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat mengalami kontraksi sebesar -3,89% (mtm), meskipun menunjukkan peningkatan jika dibandingkan realisasi April 2026 yang terkontraksi sebesar -19,90% (mtm).

Penurunan pada Mei dipengaruhi oleh penurunan subsektor minuman yang terkontraksi sebesar -22,78% (mtm). Berdasarkan informasi dari responden SPE, penurunan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi konsumsi, di mana permintaan minuman mulai mereda serta konsumen mengurangi pembelian dalam jumlah besar.

Kelompok kendaraan diprakirakan mengalami kontraksi sebesar -3,59% (mtm), meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan realisasi April 2026 yang terkontraksi sebesar -8,22% (mtm). Kontraksi ini terutama dipengaruhi oleh subsektor mobil yang tercatat turun -3,94% (mtm).

Berdasarkan informasi responden SPE, kata Indra, penurunan pada subsektor mobil antara lain dipengaruhi oleh kecenderungan konsumen yang menunda pembelian seiring belum adanya program promosi yang menarik, serta sikap wait and see terhadap peluncuran model baru sehingga keputusan pembelian masih ditunda.

Beberapa kelompok komoditas masih mencatatkan kinerja positif, antara lain kelompok barang lainnya yang tumbuh sebesar 3,16% (mtm), diikuti kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya sebesar 2,17% (mtm) serta suku cadang dan aksesori sebesar 0,23% (mtm).

"Kinerja positif tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi pada kelompok komoditas tertentu masih tetap terjaga, terutama pada kebutuhan yang lebih prioritas, di tengah kecenderungan konsumen yang lebih selektif dalam berbelanja," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur dengan target dana yang akan dihimpun masing-masing sebesar Rp20,00 triliun dan Rp8,00 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan di Harian Bisnis Indonesia, Jumat (12/6/2026), perseroan mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2026.

“Dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V tersebut, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2 triliun,” demikian isi pengumuman yang dikutip pada Jumat (12/6/2026).

Perseroan menuturkan, Obligasi terdiri dari tiga seri, yakni Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Ketiga seri Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi.

Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap kuartal, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi. Untuk pembayaran pertama akan dilaksanakan pada 7 Oktober 2026.

Kemudian, untuk pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dilaksanakan dengan rincian 17 Juli 2027 untuk Seri A, 7 Juli 2029 untuk Seri B, dan 7 Juli 2031 untuk Seri C yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing seri pokok Obligasi.

“Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo,” ujar perseroan.

Selain Obligasi Berkelanjutan V, perseroan juga berencana menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur. Target dana yang dihimpun yakni sebesar Rp8 triliun.

Perseroan menjelaskan, sukuk tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapat bagi hasil sukuk akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggap pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah.

Secara detail, tanggap pembayaran pertama akan dilakukan pada 7 Oktober 2026. Tanggal pembayaran terakhir akan dilaksanakan pada 17 Juli 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 7 Juli 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana sukuk dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

Adapun SMI menegaskan, perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh pemegang Sukuk Mudharabah.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan/atau tahap selanjutnya jika ada, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap II dan/atau tahap selanjutnya jika ada, akan ditentukan kemudian,” ungkap perseroan.

Berikut Jadwal Lengkapnya:

Masa Penawaran Awal: 12—22 Juni 2026

Tanggal Efektif: 26 Juni 2026

Masa Penawaran Umum: 30 Juni—2 Juli 2026

Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2026

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Juli 2026

Tanggal Distribusi secara Elektronik: 7 Juli 2026

Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 8 Juli 2026