REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di sebuah kawasan industri di Cikarang, suara mesin berdenyut seperti detak yang tak pernah berhenti. Logam dipanaskan, dibentuk, lalu didinginkan dengan presisi. Di antara proses yang tampak teknis itu, tersimpan sesuatu yang lebih dari sekadar produksi, ada harapan yang perlahan dirakit.

Akhir April 2026, sebuah momen sederhana berlangsung. Dua puluh ton pipa stainless steel dilepas menuju Jerman. Sepintas, ia tampak seperti seremoni bisnis yang biasa, foto, sambutan, lalu selesai. Namun, di balik itu, ada cerita panjang tentang industri yang berusaha menemukan keberanian untuk berdiri di panggung global.

Langkah ini menjadi menarik bukan karena volumenya, tetapi karena pesan yang dibawanya. Selama bertahun-tahun, industri manufaktur Indonesia kerap berada di posisi sebagai pemasok bahan mentah atau produk setengah jadi. Nilai tambah sering kali berhenti di negara lain. Kini, perlahan, arah itu mulai berubah.

Pipa yang dikirim bukan sekadar komoditas. Ia adalah hasil dari proses teknologi, standardisasi, dan disiplin kualitas yang ketat. Untuk menembus pasar seperti Jerman, yang dikenal memiliki standar industri tinggi, yang diuji bukan hanya produknya, tetapi seluruh sistem yang melahirkannya, dari manajemen mutu hingga kepercayaan terhadap asal produksinya.

Di sinilah standar internasional menemukan maknanya. Ia bukan sekadar label teknis, tetapi bahasa yang dipahami lintas negara. Melalui standar, sebuah produk dapat berbicara, menjelaskan kualitasnya tanpa perlu banyak kata. Ia menjadi jembatan antara produsen dan pasar global.

Dengan kapasitas produksi yang mencapai 1.100 ton per tahun, arah ekspor sebenarnya bukan langkah tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk tidak hanya bergantung pada pasar domestik. Namun, keberhasilan ini tidak berdiri sendiri.

Negara, dalam hal ini, memainkan peran yang semakin aktif. Melalui fasilitasi promosi, pameran dagang, hingga business matching, pemerintah hadir sebagai penghubung antara produsen dalam negeri dan pasar global yang sering kali sulit ditembus tanpa jejaring yang kuat. Pendekatan ini menandai perubahan peran negara, dari sekadar regulator menjadi enabler yang membuka jalan.

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Ekspor

Ekspor, dalam konteks ini, bukanlah tujuan akhir. Ia adalah bagian dari proses yang lebih besar, membangun ekosistem industri yang tangguh dan berkelanjutan.

Produk yang dihasilkan pun menunjukkan arah yang semakin jelas. Pipa stainless steel tidak lagi hanya ditujukan untuk satu sektor. Ia dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman, farmasi, hingga energi. Setiap sektor membawa tuntutan yang berbeda, dari standar higienitas hingga ketahanan material.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) mengatur strategi guna menjaga keberlangsungan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap industri baja.

Corporate Secretary Krakatau Steel Fedaus memastikan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi opsi terakhir yang akan diambil perseroan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Perusahaan lebih mengedepankan langkah efisiensi berbasis redistribusi tenaga kerja antarunit bisnis.

Menurutnya, pekerja dari unit yang tidak lagi optimal bisa dialihkan ke lini usaha lain yang masih membutuhkan tenaga kerja. Strategi ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan pengurangan karyawan secara langsung.

“[PHK] itu adalah opsi yang sangat terakhir yang kita lakukan. Kalau kita bisa efisiensikan, bisa kita transport ke departemen lain,” katanya, belum lama ini.

Fedaus menambahkan, apabila langkah efisiensi tetap harus dilakukan, perusahaan akan menjalankannya secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Adapun saat ini, KRAS berupaya memperbaiki kinerja dan stabilisasi dengan sokongan dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahkan, perseroan baru saja ikut melakukan simbolisasi peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk proyek hilirisasi baja terintegrasi pada 29 April 2026 di Cilacap, Jawa Tengah.

Adapun KRAS mengharmonisasi dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon untuk carbon steel dan Morowali untuk stainless steel bersama mitra strategis. Proyek pertama adalah pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi sebesar US$200 juta.

Proyek kedua, di bawah koordinasi Danantara, adalah fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi US$320 juta.

Fedaus menjelaskan, setiap pembangunan pabrik baru pasti membuka lapangan kerja baru. Umumnya, membutuhkan sekitar 900 hingga 1.100 tenaga kerja, baik dari tenaga kerja internal maupun eksternal. Semua bergantung pada kebutuhan dan mempertimbangkan peralatan yang ada.

Selain menjaga serapan tenaga kerja, Krakatau Steel juga fokus pada peningkatan kompetensi karyawan. Perusahaan menyiapkan program pelatihan untuk mendukung modernisasi peralatan dan kesiapan menghadapi potensi masuknya investor baru. “Kita akan upgrade skill,” imbuhnya.

Ke depan, perseroan menilai tenaga kerja industri baja harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk digitalisasi, kecerdasan buatan, serta sistem otomasi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Hilirisasi Nasional Fase 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan industri dalam negeri.

Peresmian ini menjadi bagian dari peluncuran sembilan proyek strategis nasional yang dilakukan secara serentak.

Proyek hilirisasi tersebut dipusatkan di kawasan Kilang Pertamina RU IV Cilacap dan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri sekaligus memperkuat struktur industri nasional.

Dalam agenda tersebut, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) berperan sebagai salah satu pilar utama melalui dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon dan Morowali.

Proyek pertama berupa pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan nilai investasi sebesar 200 juta dollar AS.

Sementara proyek kedua merupakan fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi 320 juta dollar AS yang berada di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Respons terhadap ketidakpastian global

Inisiatif hilirisasi ini disebut sebagai langkah taktis pemerintah dalam merespons dinamika geopolitik global, termasuk potensi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berisiko mengganggu jalur logistik strategis seperti Selat Hormuz.

Gangguan pada jalur tersebut dinilai dapat menekan pasokan bahan baku industri, termasuk bijih besi (iron ore), serta memicu kenaikan biaya produksi secara global.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional.

“Hilirisasi adalah jalan utama menuju kemakmuran rakyat. Juga inovasi teknologi, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” ujar Prabowo.

Adopsi teknologi dan pemanfaatan bahan baku lokal

Kedua proyek yang dijalankan Krakatau Steel mengintegrasikan teknologi manufaktur terbaru yang lebih efisien dan hemat energi.

Kolaborasi dengan mitra strategis juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Selain itu, proyek ini menitikberatkan pada pemanfaatan bijih besi lokal sebagai campuran bahan baku utama guna meningkatkan efisiensi biaya dan memperkuat rantai pasok domestik.

Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan, menyampaikan sinergi dengan mitra strategis menjadi kunci penguatan industri baja nasional.

“Kolaborasi bersama mitra strategis ini melalui penguatan teknologi mutakhir dan optimalisasi sumber daya lokal akan memperkuat ketahanan industri baja nasional. Pemanfaatan bahan baku domestik adalah kunci utama membangun industri yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Akbar dalam siaran pers, Jumat (1/5/2026).

Sejalan dengan itu, Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriany Eddy, menyatakan sinergi tersebut akan memberikan nilai tambah bagi ekosistem industri.

Menurut dia, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sektor hulu hingga hilir, tetapi juga menciptakan multiplier effect terhadap penyerapan tenaga kerja.

Integrasi kawasan dan efisiensi logistik

Optimalisasi proyek dilakukan di Kawasan Industri Krakatau Steel di Cilegon yang telah terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti pelabuhan internasional, pembangkit listrik, pengolahan air, hingga konektivitas jalur kereta api.

Integrasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi logistik dan mendukung kelancaran operasional industri baja secara menyeluruh.

Secara strategis, proyek ini diarahkan untuk mengurangi impor secara bertahap, mengantisipasi risiko keterbatasan pasokan global, serta mengoptimalkan aset perusahaan, termasuk pemanfaatan kembali fasilitas yang sebelumnya tidak beroperasi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi Krakatau Steel dalam membangun ekosistem industri baja terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

CILEGON - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS) ambil bagian dalamProyek Hilirisasi Nasional Fase 2 yang baru saja diresmikan olehPresiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.KRAS) hadir sebagai pilar utama dalam agenda ini melalui dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon untuk carbon steel dan Morowali untuk stainless steel bersama mitra strategis.

Proyek pertama adalah pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi sebesar USD 200 juta. Proyek kedua, di bawah koordinasi Danantara, adalah fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi USD 320 juta.

Sebelumnya PresidenPrabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Hilirisasi Nasional Fase 2 yang dipusatkan di kawasan Kilang Pertamina RU IV Cilacap. Proyek ini merupakan satu dari sembilan proyek strategis nasional yang diluncurkan serentak untuk memperkuat ketahanan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional, Danantara Bersama DPR Kawal Kinerja KRAS

Benteng Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Inisiatif hilirisasi ini merupakan langkah taktis Pemerintah dalam merespons dinamika geopolitik global, termasuk potensi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berisiko mengganggu jalur logistik strategis seperti Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut berpotensi menekan pasokan bahan baku industri seperti bijih besi (iron ore) dan memicu lonjakan biaya produksi global.

Dalam pidatonya, Presiden RI menekankan, bahwa bangsa Indonesia perlu keberanian dan kemampuan untuk mengelola kekayaan alam untuk dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. “Hilirisasi adalah jalan utama menuju kemakmuran rakyat. Juga inovasi teknologi, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” tegas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Adopsi Teknologi Terkini dan Optimalisasi Sumber Daya Lokal

Kedua proyek ini mengintegrasikan teknologi manufaktur terbaru yang lebih efisien dan hemat energi. Kolaborasi dengan mitra strategis memungkinkan Krakatau Steel mengadopsi proses produksi yang sangat efisien untuk meningkatkan kapasitas nasional.

Selain peningkatan kapasitas, fokus utama proyek ini adalah pemanfaatan bijih besi lokal sebagai campuran bahan baku utama. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga mengoptimalkan utilisasi produksi baja domestik dan memperkuat rantai pasok nasional agar lebih mandiri dan resilien.

KRAS Reborn: Jurus Baru Krakatau Steel Tinggalkan Masa Sulit, Incar Pendapatan Rp26,8 T



Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menyatakan, “Kolaborasi bersama mitra strategis ini melalui penguatan teknologi mutakhir dan optimalisasi sumber daya lokal akan memperkuat ketahanan industri baja nasional. Pemanfaatan bahan baku domestik adalah kunci utama membangun industri yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA).

Sejalan dengan itu, Managing Director Non-Financial Holding Operasional di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Febriany Eddy, menambahkan bahwa sinergi ini akan memberikan nilai tambah tinggi bagi ekosistem industri hulu hingga hilir, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penciptaan Nilai Tambah Strategis

Optimalisasi proyek dilakukan di lahan Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon, yang telah terintegrasi dengan ekosistem industri lengkap, termasuk pelabuhan internasional, pembangkit listrik, industri pengolahan air, dan konektivitas jalur kereta api. Integrasi ini memastikan efisiensi logistik yang terpadu.

Secara strategis, proyek ini diarahkan untuk mengurangi importasi secara bertahap, mengantisipasi risiko keterbatasan pasokan global, serta mengoptimalkan aset Krakatau Steel, termasuk pemanfaatan kembali fasilitas idle agar lebih produktif.

Melalui langkah ini, Krakatau Steel terus bertransformasi membangun ekosistem industri baja yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global untuk masa depan hijau yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk optimistis industri baja nasional semakin mendekati kemandirian di tengah ketidakpastian global. Keyakinan itu ditopang percepatan hilirisasi, penguatan teknologi, dan pemanfaatan bahan baku domestik.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan, momentum tersebut diperkuat dengan dimulainya Proyek Hilirisasi Nasional Fase 2 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan industri nasional. Proyek itu menjadi bagian dari sembilan proyek strategis nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Akbar, Krakatau Steel Group mengambil peran utama melalui pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas besar di Cilegon. Perseroan juga mengembangkan fasilitas slab stainless steel di Morowali melalui sinergi dengan mitra strategis di bawah koordinasi Danantara.

“Kolaborasi bersama mitra strategis ini melalui penguatan teknologi mutakhir dan optimalisasi sumber daya lokal akan memperkuat ketahanan industri baja nasional,” kata Akbar dalam siaran pers, Jumat (1/5/2026).

Akbar menegaskan, pemanfaatan bahan baku domestik menjadi fondasi penting dalam membangun industri baja yang lebih kompetitif. Menurut dia, ketergantungan terhadap pasokan luar negeri harus terus ditekan.

“Pemanfaatan bahan baku domestik adalah kunci utama membangun industri yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Akbar.

Ia menilai hilirisasi juga akan memperkuat rantai pasok nasional agar lebih tangguh menghadapi tekanan global, termasuk potensi gangguan logistik internasional seperti eskalasi konflik di kawasan Selat Hormuz.

Optimalisasi proyek dilakukan di kawasan industri terintegrasi Krakatau Steel di Cilegon dengan dukungan infrastruktur logistik dan energi. Integrasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi sekaligus mendongkrak daya saing baja nasional.

Lewat proyek ini, Krakatau Steel juga menargetkan penurunan impor baja secara bertahap melalui optimalisasi aset perusahaan. Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri baja terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Krakatau Steel menargetkan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus mendukung pembangunan industri berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, kemandirian industri baja nasional diyakini semakin kokoh serta mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Akbar.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama Proyek Hilirisasi Nasional Fase 2 di kawasan Kilang Pertamina RU IV Cilacap pada 29 April. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi 200 juta dolar AS serta fasilitas slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun di Morowali.

“Hilirisasi adalah jalan utama menuju kemakmuran rakyat. Juga inovasi teknologi, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Personel gabungan TNI-Polri menjaga ketat Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, jelang demo buruh, Jumat (1/5/2026).

Dari pantauan Bisnis di lokasi pukul 08.58 WIB, penjagaan berlapis dilakukan di dua titik, yaitu Gerbang Pancasila dan Gerbang Utama. Tampak kendaraan lapis baja hingga water canon siaga di masing-masing gerbang untuk memecah massa bila situasi tidak kondusif.

Para personel juga telah menyiapkan alat pelindung diri (APD) yang digunakan saat massa demo mulai berkumpul.

Selain itu, untuk kondisi lalu lintas di Jl. Gatot Subroto atau tepatnya di depan gerbang utama, masih tampak ramai lancar dan belum ada pengalihan arus lalu lintas. Massa buruh juga belum tampak memadati kawasan DPR/MPR.

Di sisi lain, demo buruh di Jakarta dilakukan di kawasan DPR dan Monas. Untuk unjuk rasa di Monas, Presiden Prabowo akan berorasi terkait Hari Buruh.

Pada demo buruh hari ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan membawa 11 tuntutan. Pertama, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kedua, penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said, dalam Konferensi Pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Tuntutan keempat adalah reformasi Pajak. Said mengatakan, pihaknya meminta penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta. Kemudian, para buruh juga menuntut penghapusan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Isu kelima adalah pengesahaan UU perampasan aset. Said mengatakan, pengesahan regulasi ini diperlukan demi tegaknya upaya antikorupsi di Indonesia.

Tekanan terhadap sektor riil menjadi tuntutan keenam dan ketujuh dari para buruh.

Said menjelaskan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap PHK. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

KSPI meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik baru atau memberlakukan moratorium untuk menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, KSPI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk mratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja.

"Tuntutan kesembilan adalah penyesuaian tarif potongan bagi pengemudi ojek online sebesar 10%, bukan sebesar 20%," katanya.

Kemudian, revisi UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga masuk dalam daftar tuntutan. KSPI menilai regulasi tersebut perlu diperbaiki agar lebih berkeadilan bagi pekerja.

Terakhir, KSPI juga menuntut pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Jadi tidak ada lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Semuanya harus penuh waktu," jelas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek hilirisasi yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas jalannya program tersebut. Nilai tambah yang dihasilkan ke masyarakat hingga transisi energi menjadi tantangan yang harus dijawab.

Diketahui, Prabowo baru saja meresmikan groundbreaking tahap kedua proyek hilirisasi yang mencakup 13 proyek lintas sektor dengan total investasi Rp116 triliun. Agenda yang berada di bawah koordinasi Danantara itu disebut sebagai bagian dari strategi besar mendorong nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap, Jawa Tengah, diikuti sejumlah proyek lain mulai dari pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), penguatan rantai industri baja dan nikel, hingga pengembangan produk turunan sawit dan komoditas rempah.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4/2026).

Namun, di balik optimisme pemerintah, kalangan pengamat justru memberikan sejumlah catatan kritis. Mereka menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya proyek atau besarnya investasi, melainkan sejauh mana nilai tambah benar-benar dinikmati di dalam negeri.

Dampak

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menekankan bahwa indikator utama keberhasilan hilirisasi setidaknya ada dua hal. Kedua indikator itu yakni peningkatan nilai tambah yang dinikmati masyarakat serta terbentuknya ekosistem industrialisasi yang terintegrasi.

Menurutnya, hilirisasi yang berjalan saat ini masih cenderung parsial dan belum membentuk rantai industri dari hulu ke hilir. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas.

Dia mencontohkan praktik hilirisasi nikel di Morowali yang lebih tepat disebut sebagai smelterisasi. Produk yang dihasilkan masih berada pada tahap awal, kemudian diekspor kembali ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut.

"Nah itu nilai tambahnya rendah dan pernah dihitung Faisal Basri, smelterisasi di Morowali itu pengusaha dari China. Indonesia sangat kecil sekali," ucap Fahmy kepada Bisnis.

Dia juga menyoroti paradoks di daerah penghasil industri hilirisasi. Meski produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat, hal itu tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan atau pengangguran.

Fahmy menilai, indikator keberhasilan hilirisasi cukup sederhana. Apakah membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan? Kalau tidak, berarti manfaatnya belum dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, dia menilai tantangan terbesar hilirisasi justru terletak pada belum adanya konsep yang komprehensif. Fahmy melihat kebijakan yang diambil kerap terfragmentasi, bahkan saling bertentangan.

Sebagai contoh, dalam pengembangan kendaraan listrik, pemerintah sempat mewajibkan investasi pabrik dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi. Namun di sisi lain, kebijakan impor kendaraan listrik utuh (completely built up/CBU) justru dilonggarkan.

Menurutnya, kebijakan semacam ini memang dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar tanpa memperoleh nilai tambah industri.

Dia menilai bahwa kunci keberhasilan hilirisasi terletak pada perencanaan yang matang. Pemerintah dinilai perlu menyusun roadmap yang jelas dari hulu hingga hilir, disertai regulasi yang konsisten.

Tanpa itu, proyek-proyek hilirisasi berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan, sehingga gagal menciptakan ekosistem industri yang kuat.

"Tanpa hal itu [hilirisasi] realisasinya tak akan memberikan nilai tambah bagi rakyat Indonesia," ucap Fahmy.

Terjebak di Fosil, Minim Arah ke Transisi Energi

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, komposisi proyek hilirisasi tahap kedua masih didominasi sektor berbasis bahan bakar fosil, seperti kilang minyak dan infrastruktur BBM.

Padahal menurutnya, arah hilirisasi seharusnya mulai bergeser untuk mendukung transisi energi, termasuk pengembangan rantai pasok energi terbarukan dan industri baterai.

"Seharusnya hilirisasi yang didorong adalah bagaimana memenuhi komponen energi terbarukan di dalam negeri," kata Bhima.

Dia menekankan bahwa jika hal itu terjadi, maka ketika transisi energi menggunakan panel surya, hidro, ataupun angin, komponen hingga teknologinya tidak lagi bergantung pada impor dalam jangka panjang.

Bhima juga menyoroti belum tuntasnya hilirisasi nikel di sektor midstream, yakni tahap pengolahan menjadi bahan baku baterai seperti prekursor. Padahal, tahap ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Menurutnya, apabila fokus hilirisasi masih oada kilang minyak, investor bisa melihat Indonesia belum serius beralih ke ekonomi hijau. Ini bisa menimbulkan kebingungan arah investasi.

Selain soal arah kebijakan, Bhima mengingatkan potensi tekanan terhadap fiskal negara. Ia menilai tidak semua proyek hilirisasi layak mendapatkan insentif, apalagi di tengah besarnya belanja subsidi dan kompensasi energi.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

"Nah ini harusnya bisa lebih selektif lagi memilih mana yang urgent dan kapasitas fiskalnya mampu mendorong itu gitu. Dan membuat sinyal kepada investor jangan bingung untuk lebih fokus pada hilirisasi tadi," jelas Bhima.

Iran resmi melarang ekspor produk baja setelah sektor industrinya terdampak serangan udara dalam konflik dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini diumumkan otoritas bea cukai dan mulai berlaku sejak 26 April.

Mengutip AFP, Rabu (29/4), media lokal melaporkan larangan tersebut mencakup berbagai produk seperti slab, lembaran, dan strip baja.

Baja merupakan komoditas strategis bagi Iran karena digunakan dalam berbagai sektor industri hingga militer. Material ini juga berperan penting dalam produksi rudal, drone, dan kapal.

Israel sebelumnya mengklaim serangan udaranya telah menghancurkan sebagian besar kapasitas produksi baja Iran. Serangan itu dilakukan beberapa hari sebelum gencatan senjata yang berlaku pada 8 April.

Menurut klaim Israel, sekitar 70 persen kapasitas produksi baja Iran hancur akibat serangan tersebut. Selain industri baja, fasilitas petrokimia dan infrastruktur transportasi juga menjadi sasaran.

Kerusakan ini diperkirakan berdampak jangka panjang terhadap perekonomian Iran. Kondisi ekonomi negara itu sebelumnya sudah tertekan akibat sanksi internasional dengan tingkat inflasi mendekati 50 persen.

Tekanan ekonomi tersebut turut memicu gejolak sosial di dalam negeri. Pelemahan nilai tukar rial dan lonjakan harga menjadi salah satu pemicu protes besar di awal tahun.

Sejak perang pecah pada 28 Februari, tekanan ekonomi disebut semakin meningkat. Sejumlah warga Iran yang berbicara kepada jurnalis AFP menyebut lapangan kerja semakin sulit dan harga kebutuhan pokok terus naik.

Dampak konflik juga meluas ke tingkat global melalui gangguan pasokan energi. Iran menutup jalur pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi rute utama distribusi minyak, gas, dan pupuk dunia.

Penutupan jalur tersebut memicu lonjakan harga komoditas di pasar internasional. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dapat dengan cepat mengguncang ekonomi global.

[Gambas:Youtube]

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mengungkap sejumlah faktor yang membuat industri baja Indonesia tertinggal jauh dari China, mulai dari kesenjangan kapasitas produksi, harga energi yang lebih mahal, teknologi pabrik yang tertinggal, hingga banjir produk impor berharga murah.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan perbandingan industri baja Indonesia dengan China saat ini sudah tidak seimbang. Kapasitas produksi baja nasional disebut hanya sekitar 18 juta ton per tahun, sementara China mencapai lebih dari 1,3 miliar ton hingga 1,6 miliar ton per tahun.

“Sudah tidak apple to apple. Kapasitas produksi China 1,6 miliar ton per tahun. Indonesia hanya 18 juta ton per tahun,” ujar Akbar dalam acara Coffee Morning with CEO di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut dia, skala produksi yang jauh lebih besar membuat China memiliki efisiensi tinggi dan mampu membanjiri pasar global dengan harga agresif. China saat ini disebut menyuplai lebih dari 50% kebutuhan baja dunia.

Selain kapasitas, Akbar menyoroti biaya energi yang timpang. Harga gas industri di China berada pada kisaran US$2-US$3 per mmbtu, sedangkan di Indonesia gas industri bisa mencapai US$6 melalui skema HGBT, bahkan US$16-US$17 untuk harga non-HGBT.

“Gasnya di China itu hanya 2 sampai 3 dolar per mmbtu. Gas kita ada HGBT 6 dolar, bahkan non-HGBT sekitar 16-17 dolar,” katanya.

Ia menambahkan, daya saing industri baja nasional juga tertekan karena sebagian besar pabrik domestik sudah berusia tua. Krakatau Steel sendiri memiliki fasilitas produksi berumur sekitar 40 tahun, sementara produsen China telah menggunakan robotik dan kecerdasan buatan.

“Mereka sudah pakai robot, sudah pakai AI. Produktivitas dan efisiensinya sudah beda dengan kita,” ujar Akbar.

Dari sisi pasar, Akbar mengatakan produk baja China banyak dijual di bawah biaya produksi industri domestik. Kondisi itu membuat produsen dalam negeri sulit bersaing.

“Harga yang dikirim dari China itu sudah di bawah harga produksi di dalam negeri. How to compete? Tidak bisa,” tegasnya.

Ia juga mengungkap utilisasi pabrik baja nasional masih rendah. Dari kapasitas terpasang sekitar 18 juta ton, tingkat utilisasi disebut masih di bawah 60%. Sementara kebutuhan baja nasional mencapai 23 juta hingga 25 juta ton per tahun, sehingga selisih kebutuhan banyak dipenuhi impor.

Menurut Akbar, Indonesia perlu memperkuat perlindungan industri strategis sebagaimana dilakukan negara lain. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang menerapkan tarif tinggi, safeguard, dan bea anti-dumping untuk melindungi industri baja domestik.

“Amerika melakukan proteksi luar biasa. Artinya negara tidak perlu malu melindungi industri baja dalam negeri,” ujarnya.

Krakatau Steel kini menyiapkan langkah efisiensi internal dan proyek hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku. Perusahaan juga menargetkan penguatan industri baja nasional agar lebih mandiri dan kompetitif.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten baja pelat merah, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) tercatat membalikkan posisi rugi menjadi laba bersih pada kuartal I/2026 di tengah program efisiensi ketat yang dijalankan manajemen.

Berdasarkan laporan keuangan akhir Maret 2026, KRAS membukukan laba bersih sebesar US$2,58 juta (sekitar Rp43,60 miliar, dengan kurs Rp16.900 per dolar AS) pada kuartal I/2026. Capaian ini berbanding terbalik dari kuartal I/2025 yang mencatat rugi bersih US$46,90 juta (sekitar Rp793,61 miliar).

Pemulihan laba bersih ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 11,76% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$262,36 juta (sekitar Rp4,43 triliun).

Pendapatan tersebut ditopang oleh segmen produk baja yang membukukan US$256,64 juta (sekitar Rp4,34 triliun), segmen sarana infrastruktur menyumbang US$77,47 juta (sekitar Rp1,31 triliun), dan segmen rekayasa dan konstruksi berkontribusi senilai US$3,3 juta (sekitar Rp55,77 miliar).

Di sisi lain, perseroan mampu menekan kenaikan beban pokok pendapatan yang hanya tumbuh tipis 1,07% YoY menjadi US$224,18 juta (sekitar Rp3,79 triliun). Alhasil, laba kotor KRAS melonjak drastis 194,74% secara tahunan menjadi US$38,18 juta (sekitar Rp645,24 miliar).

Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan, menyatakan hasil tersebut merupakan indikator bahwa program transformasi dan efisiensi perusahaan mulai memberikan dampak terhadap stabilitas keuangan dan operasional.

“Kinerja kami mulai meningkat secara bertahap di awal tahun ini. Namun, kami tetap memandang bahwa program efisiensi masih menjadi kunci penting dalam menjaga momentum ini agar selalu konsisten dan berkelanjutan,” ujar Akbar dalam diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Hingga Maret 2026, total produksi Krakatau Steel mencapai 360.000 ton. Kontribusi utama berasal dari pabrik Hot Strip Mill (HSM) sebesar 230.000 ton dan pabrik Cold Rolling Mill (CRM) sebesar 130.000 ton.

Optimalisasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menjalankan program penguatan permodalan bersama Danantara. Dengan fondasi yang lebih sehat, emiten baja ini menargetkan laba bersih sebesar US$129 juta (sekitar Rp2,18 triliun) pada 2026.

Per Maret 2026, total aset perseroan kini tercatat sebesar US$2,91 miliar (sekitar Rp49,18 triliun) atau naik 5,23% (year to date/YtD). Rinciannya, liabilitas tumbuh 6,10% menjadi US$2,16 miliar (sekitar Rp36,50 triliun), sedangkan ekuitas mencapai US$745,67 juta (sekitar Rp12,60 triliun) atau naik 2,78%.

Sepanjang 2026, KRAS membidik pemulihan kinerja dengan target pendapatan Rp20 triliun dan torehan laba bersih minimum 10% dari total pendapatan.

Akbar menjelaskan target ditetapkan seiring rencana pengoperasian normal kembali fasilitas pabrik perseroan yang sempat terkendala. Menurutnya, jika operasional berjalan sesuai rencana, KRAS optimistis mampu mencatatkan standar minimum laba bersih sekitar Rp2 triliun.

“Dari pendapatan Rp20 triliun itu dikalikan 10% seharusnya menjadi standar minimum laba bersih daripada Krakatau Steel di tahun 2026,” pungkasnya.

Dari sisi volume, emiten baja pelat merah tersebut menargetkan penjualan domestik sebesar 1,2 juta ton per tahun. Meski secara kapasitas terpasang perseroan mampu mencapai 3 juta ton, Akbar menyebut manajemen tetap bersikap rasional dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan berlapis yang datang bersamaan yakni harga bahan baku melonjak, pasokan global terganggu, dan serbuan baja murah China yang semakin deras.

Di tengah situasi ini, Indonesia dinilai menjadi negara yang paling tidak siap menghadapi guncangan bukan karena lemah secara industri, melainkan karena minim perlindungan kebijakan.

Pengamat Industri Baja dan Pertambangan Steel & Mining Insights Widodo Setiadharmaji mengatakan China menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sebagai produsen baja terbesar di dunia dengan pangsa lebih dari 50 persen, pergerakan China menentukan arah harga global. Dia mengatakan banyak pabrik baja di China kini beroperasi pada margin tipis bahkan merugi. Mereka tetap bisa bertahan karena ditopang subsidi dan suntikan modal dari pemerintah.

“Tidak ada industri manapun di dunia yang mampu bersaing dengan kondisi seperti itu tanpa campur tangan negara,” tegas dia.

Tekanan harga tidak hanya datang dari China. Sejumlah faktor global mendorong harga baja ke atas secara bersamaan kenaikan harga energi dan batu bara, lonjakan biaya logistik dan premi asuransi maritim, hingga gangguan pasokan bahan baku akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Potensi rekonstruksi pasca-konflik juga diprediksi mendorong permintaan baja naik signifikan.

Perusahaan-perusahaan baja besar dunia sudah mulai bergerak. Posco, Nucor, dan SST semuanya telah mengumumkan kenaikan harga. Konsensus pasar memperkirakan kenaikan berkisar 5 hingga 15 persen. Posco secara spesifik menyatakan akan menaikkan harga USD 15 per ton mulai Mei, dengan alasan tidak mampu lagi menyerap kenaikan bahan baku. Tren kenaikan ini diperkirakan berlanjut setidaknya hingga 2026.

Dia memaparkan negara-negara dengan industri baja jauh lebih kuat dan kompetitif pun tidak segan mengucurkan dana besar untuk menyelamatkan sektor ini.

Pemerintah Inggris, misalnya, baru-baru ini merilis paket dukungan senilai USD70 hingg USD75 miliar bagi industri baja nasionalnya. Tata Steel UK, yang dulunya bernama British Steel menerima hibah langsung sebesar 500 juta poundsterling agar bisa tetap beroperasi.

Korea Selatan melangkah lebih jauh lagi dengan menggelontorkan paket pendanaan senilai Rp 850 triliun. Ini bukan angka kecil dan ini bukan untuk industri yang lemah. Industri baja Korea adalah salah satu yang paling kompetitif di dunia, namun tetap butuh bantuan negara untuk bertahan.

Amerika Serikat memilih jalur proteksi tarif. Sejak 2018, semua baja impor dikenakan tarif 25%. Kini kebijakan itu diperluas ke sektor hilir dengan aksi pemerintah AS memberikan tarif kepada otomotif berbahan baja 25%, kendaraan listrik dan peralatan produksi kena 15%. Jika dikalkulasi secara keseluruhan, total tarif masuk baja ke Amerika bisa mencapai 200%.

Indonesia Sasaran Paling Empuk

Di sinilah letak kerentanan Indonesia. Sementara negara lain membangun tembok tarif yang tinggi, Indonesia hanya memiliki sekitar lima instrumen trade remedies untuk melindungi industri bajanya. Bandingkan dengan Malaysia yang punya 20 instrumen, Thailand 40, apalagi Amerika Serikat yang memiliki sekitar 250.

“Logikanya tidak rumit jika baja murah China tidak bisa masuk ke Amerika karena ada tarif 200%, tidak bisa masuk ke Eropa karena ada hambatan serupa, ke mana lagi produk itu akan mengalir?,” tegas dia.

Akibatnya sudah mulai terasa. Pabrik baja Ispat Indo di Surabaya tutup. Pabrik baja Krakatau Osaka Steel di Cilegon tutup. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia karena di Korea Selatan dan Uni Eropa pun ada yang gulung tikar.

Semua bermuara pada satu sebab yang sama yakni tidak sanggup bersaing melawan harga baja China yang memang tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya.

Enam Langkah Konkret

Sinyal dari pemerintah untuk melindungi industri baja memang sudah terdengar. Namun sinyal tanpa kebijakan konkret tidak akan mengubah apa pun. Setidaknya ada enam langkah yang mendesak untuk segera diwujudkan.

Pertama, kendalikan izin impor. Pemerintah yang menerbitkan izin, maka pemerintah pula yang punya kewenangan untuk membatasinya. Ini langkah paling cepat dan paling mudah dilakukan.

Kedua, perkuat instrumen trade remedies. Minimal setara Malaysia atau Thailand dengan kebijakan anti-dumping dan instrumen sejenis harus diperbanyak dan benar-benar digunakan, bukan sekadar ada.

Ketiga, awasi kualitas dan kuantitas impor secara ketat. Beberapa waktu lalu, produk baja impor yang beredar di pasar terbukti tidak sesuai spesifikasi SNI. Ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

Keempat, bangun sistem peringatan dini. Jika ada lonjakan impor yang tidak wajar atau indikasi praktik dagang tidak adil, harus ada mekanisme respons yang cepat dan terstruktur.

Kelima, berikan dukungan finansial nyata. Tidak harus sebesar Korea atau Inggris, tetapi harus ada entah dalam bentuk modal kerja, insentif fiskal, atau skema lainnya yang meningkatkan daya saing industri.

Keenam, jalankan diplomasi perdagangan yang aktif. Regulasi seperti (Carbon Border Adjustment Mechanism) CBAM di Eropa yang mengancam ekspor baja Indonesia. Pemerintah perlu duduk di meja perundingan dan memperjuangkan pengecualian agar akses pasar ekspor tidak tertutup.

CBAM adalah kebijakan Uni Eropa yang mewajibkan produk impor dari luar Eropa untuk membayar biaya karbon sesuai dengan emisi yang dihasilkan selama proses produksinya. Hal ini bisa memperberat masuknya produk indonesia ke Eropa karena dianggap sangat kotor dalam emisi karbon.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang investasi di sektor hilir baja pada 2026 dinilai masih terbuka lebar, seiring kebutuhan domestik yang terus tumbuh. Namun, pemerintah disarankan lebih selektif untuk berinvestasi di sektor ini.

Tingginya minat investasi hilirisasi di industri baja tergambar dalam laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada pekan lalu. Disebutkan, realisasi investasi hilirisasi Triwulan I/2026 mencapai Rp147,5 triliun atau tumbuh 8,2% secara tahunan. Salah satu yang mendukung pertumbuhan tersebut yaitu industri besi dan baja dengan torehan investasi senilai Rp17 triliun.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, prospek investasi hilirisasi baja ke depan tetap positif, terutama apabila diarahkan pada pendalaman struktur industri nasional.

Kebutuhan dari sektor strategis seperti otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi masih memberikan ruang pertumbuhan yang signifikan bagi produk baja bernilai tambah. “Namun demikian, arah investasi perlu lebih selektif dan berbasis kebutuhan domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Dia berpendapat, investasi baru sebaiknya tidak hanya menambah kapasitas pada segmen yang sudah jenuh, tetapi difokuskan pada produk yang masih memiliki gap pasokan domestik, seperti produk baja antara, baja khusus, baja otomotif, baja untuk energi, serta produk baja rendah emisi.

“Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperkuat kemandirian industri nasional, meningkatkan utilisasi kapasitas yang ada, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, tingkat utilisasi baja nasional terbilang masih rendah yakni berada di kisaran 52%. Itupun kata Harry, masih terdapat kesenjangan pasokan domestik pada sejumlah produk antara dan hilir.

Di sisi lain, industri juga menghadapi tekanan global berupa kelebihan kapasitas serta potensi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade), termasuk dumping. Karena itu, fokus ke depan, katanya tidak hanya pada nilai investasi, tetapi juga pada kualitasnya, yakni sejauh mana investasi mampu memperkuat struktur industri, meningkatkan utilisasi domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Investasi juga diharapkan mendorong pengembangan produk bernilai tambah seperti special steel, otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi strategis,” jelasnya.

Penyederhanaan regulasi yang masih tumpang tindih juga perlu dilakukan, mulai dari perizinan, impor, SNI wajib, TKDN, hingga sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW), tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.

IISIA juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, mengingat industri baja memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi, bahan baku, logistik, hingga perdagangan dan lingkungan.

Dari sisi insentif, Harry menilai skema yang ada perlu lebih terarah untuk mendorong investasi produktif, termasuk ekspansi kapasitas, modernisasi fasilitas, hilirisasi bernilai tambah, serta pengembangan baja ramah lingkungan (green steel).

Diperlukan dukungan terhadap biaya energi yang kompetitif bagi industri intensif energi seperti baja, serta insentif untuk mendorong dekarbonisasi, efisiensi energi, riset dan pengembangan, dan peningkatan TKDN berbasis inovasi. “Skema pembiayaan yang mendukung upgrading teknologi dan substitusi impor juga menjadi penting,” tambahnya.