Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) tercatat telah mengucurkan komitmen pembiayaan infrastruktur gabungan senilai lebih dari Rp319 triliun sejak keduanya beroperasi sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

PT SMI mencatat komitmen pembiayaan sebesar Rp275 triliun dalam 17 tahun beroperasi, dengan total nilai investasi yang dikelola mencapai Rp1.183 triliun. Pembiayaan tersebut diklaim berkontribusi pada penyerapan 10,9 juta tenaga kerja dan menambah 0,5% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, dikutip Minggu (26/4/2026).

Dalam skema yang disiapkan Kemenkeu, PT SMI berperan sebagai development finance institution (DFI) yang berfokus pada proyek pemerintah, sementara IIF mengkatalisis keterlibatan swasta pada proyek yang bersifat bankable dan komersial.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," kata Reynaldi.

Sementara itu, IIF mencatat pembiayaan Rp44 triliun pada 182 proyek infrastruktur selama 15 tahun beroperasi. Rasio daya ungkit modal (leverage) IIF mencapai 17,6 kali dari ekuitas awal Rp2,5 triliun.

"Dari sisi leverage modal sudah sampai 17,6 kali dari modal awal Rp2,5 triliun," ujar Direktur Utama IIF Rizki Pribadi Hasan.

Portofolio pembiayaan IIF didominasi sektor telekomunikasi dan informasi, energi dan kelistrikan, serta kontraktor. IIF juga aktif membiayai proyek utilitas air bersih, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur sosial.

Sepanjang 2025, IIF membukukan laba bersih Rp185 miliar, tumbuh 51,2% dibandingkan Rp122,5 miliar pada 2024. Total aset IIF naik 5% secara tahunan menjadi Rp15,4 triliun, didorong peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Rizki menambahkan IIF hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal. Jadi ini instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi, mudah-mudahan cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai," pungkasnya.

Kedua lembaga ini didorong pemerintah untuk makin aktif menutup celah pembiayaan infrastruktur yang masih lebar. Mengacu pada RPJMN 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur diproyeksikan mencapai US$625 miliar atau Rp10.728 triliun (asumsi kurs Rp17.165 per dolar AS).

Sementara itu, kapasitas APBN dan APBD hanya mampu menutup sekitar 40% dari kebutuhan tersebut, sehingga masih terdapat funding gap sekitar US$377,2 miliar atau Rp6.475 triliun.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI mencatat komitmen pembiayaan yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur selama 17 tahun mencapai Rp275 triliun dengan akumulasi nilai proyek senilai Rp1.183 triliun.

Direktur Utama SMI Renyaldi Hermansjah mengungkap dukungan tersebut memberikan dampak terhadap penyerapan 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 0,5 persen.

"Kami percaya bahwa investasi di infrastruktur yang berkualitas memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yaitu penurunan biaya, peningkatan produktivitas, percepatan arus barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif," ujar Reynaldi ketika memberi sambutan dalam acara Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Hal ini tercermin dari riset SMI Institute yang menunjukkan sektor-sektor yang dibiayai perseroan memiliki multiplier effect di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan paparan Reynaldi, dampak ekonomi dari pembiayaan SMI terbesar berada di Jawa dengan besaran 29 persen terhadap PDRB per kapita. Selanjutnya, Sumatra sebesar 21,9 persen PDRB per kapita dan Kalimantan 20,2 persen PDRB per kapita.

Berikutnya, Maluku dan Papua sebesar 16 persen PDRB per kapita, Sulawesi 7,4 persen PDRB per kapita, serta Bali dan Nusa Tenggara 5,5 persen PDRB per kapita.

Kemudian, merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, kebutuhan investasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diperkirakan mencapai US$625,37 miliar.

Namun, kapasitas pembiayaan dari pemerintah pusat maupun daerah belum mampu memenuhi itu. Alokasi dari APBN hanya US$143,84 miliar, sedangkan dari APBD sebesar US$104,31 miliar. Jadi, masih ada gap pendanaan sebesar US$377,2 miliar.

Reynaldi mengatakan kebutuhan pendanaan ini menunjukkan pembiayaan publik yang bersifat konvensional tidak lagi cukup memadai. Menurut dia, diperlukan inovasi yang lebih progresif melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dengan sektor swasta serta lembaga pembiayaan.

"Dalam konteks tersebut, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan infrastruktur sekaligus mendorong hadirnya skema pembiayaan yang lebih inovatif," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mencatat akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi sebagai lembaga keuangan pembangunan (Special Mission Vehicle/SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kucuran dana tersebut menyasar proyek-proyek strategis dengan total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Reynaldi dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa.

Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan fisik menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, dia menyoroti tantangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 yang memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur mencapai US$625 miliar (Rp10.728 triliun/Asumsi kurs: Rp17.165) untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Dari kebutuhan tersebut, kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan.

Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu mengcover sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).

Kesenjangan dana yang lebar ini membuat skema pembiayaan publik konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan inovasi pendanaan melalui kolaborasi sektor swasta.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menerbitkan instrumen obligasi Ritel Infrastruktur SMI (ORIS) dengan tingkat kupon di atas deposito bank pemerintah yakni mencapai 6%.

Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan instrumen ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I PT SMI Tahap II Tahun 2026 dengan target indikasi penerbitan hingga Rp300 miliar.

“ORIS menawarkan tenor 1 dan 3 tahun dengan kupon sebesar 5,60% dan 6,05% per tahun. Nilai minimum pemesanan ORIS adalah sebesar Rp5 juta dan berlaku kelipatan Rp1 juta untuk setiap tambahan nilai pemesanan,” jelasnya melalui keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

ORIS merupakan bagian dari transformasi perseroan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Lewat obligasi ORIS ini, lanjutnya, membuka peluang bagi investor individu ikut berpartisipasi langsung dalam pembiayaan proyek pembangunan nasional.

Selama ini dari sisi investor, penerbitan obligasi SMI sejak 2014 lebih didominasi investor institusi. Dengan demikian kehadiran ORIS diharapkan dapat memperluas basis investor domestik sekaligus memperdalam pasar keuangan nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Seluruh dana yang dihimpun dari ORIS akan dialokasikan untuk membiayai proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan sesuai Sustainable Funding Framework PT SMI. Proyek tersebut mencakup sektor hijau seperti energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, serta sektor sosial seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penyediaan air bersih.

Instrumen investasi ini juga didukung oleh peringkat nasional idAAA dari Pefindo, yang menegaskan kredibilitas serta akuntabilitas ORIS di pasar modal.

Direktur Manajemen Risiko SMI Pradana Murti menegaskan penerbitan ORIS tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

“Dana yang dihimpun melalui ORIS akan dialokasikan pada proyek-proyek yang telah melalui proses penilaian risiko yang ketat, baik dari aspek kelayakan finansial, dampak sosial-lingkungan, maupun keberlanjutan jangka panjangnya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti menyebut ORIS tidak hanya menjadi instrumen investasi finansial, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.

“Ketika masyarakat berpartisipasi melalui ORIS, akan tumbuh rasa memiliki terhadap pembangunan yang diharapkan dapat memperkuat literasi dan kedewasaan investasi nasional,” ujarnya.

Dalam proses penawaran umum, PT SMI menggandeng sejumlah perusahaan sekuritas sebagai Join Lead Underwriter, yakni PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) menyiapkan instrumen investasi baru berbentuk obligasi guna membuka partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur.

Instrumen ini dirancang untuk memperluas basis pendanaan sekaligus memperkuat strategi diversifikasi sumber dana perusahaan, sebagaimana disampaikan dalam media briefing di Jakarta, Selasa (3/3)

Direktur Utama PT SMI Reynaldy Hermansjah mengatakan langkah ini menjadi bagian dari transformasi perseroan sebagai Development Finance Institution (DFI) yang lebih adaptif dan inklusif.

"Sebagai fiscal tool Pemerintah, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rencana peluncuran instrumen investasi ini merupakan langkah untuk memperluas partisipasi publik dan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang," ujarnya.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT SMI memandang kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang terus meningkat memerlukan skema pendanaan yang lebih kuat, kolaboratif, dan beragam.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti menegaskan diversifikasi pendanaan akan menjadi fokus strategis perseroan ke depan.

"Ke depan kami akan lebih memperluas sumber-sumber pendanaan Perseroan selain memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan Pemerintah, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional," katanya.

Menurut PT SMI, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur dinilai mampu memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan multiplier effect atau dampak berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Instrumen obligasi yang tengah disiapkan tersebut juga melengkapi rekam jejak pendanaan PT SMI yang selama ini masih didominasi investor institusi dan korporasi.

Sejak pertama kali menerbitkan obligasi pada 2014, perseroan aktif di pasar domestik melalui berbagai instrumen, termasuk green bond, sustainability bond, sukuk mudharabah, hingga zero-coupon bond. Hingga 2025, total dana yang dihimpun melalui penerbitan dalam negeri telah melampaui Rp50 triliun.

Dengan dukungan peringkat nasional AAA dari Pefindo, PT SMI menyatakan berada dalam posisi yang solid untuk terus memperluas ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyatakan kesiapannya untuk mendukung pendanaan serta penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) baru pada tahun ini. Fokusnya mencakup berbagai sektor infrastruktur strategis, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan tol nasional.

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menjelaskan bahwa SMI bakal menjembatani keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Nantinya, SMI bakal menyediakan fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) guna memastikan setiap proyek KPBU siap dilelang dan dijalankan secara profesional.

"Salah satu pilar bisnis kita adalah membantu pemerintah dalam proyek-proyek KPBU di mana akan menggandeng sektor swasta, kita menyiapkan project development facility-nya dan itu terbuka untuk proyek apa saja [termasuk jalan tol],” kata Reynaldi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai peluang SMI masuk ke proyek jalan tol besar yang sedang dalam rencana pelelangan, seperti Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) serta Tol Gilimanuk–Mengwi, Hermansjah mengaku take menutup kemungkinan.

Sejauh, PT SMI memang benar-benar mendapat penugasan resmi dari pemerintah untuk mulai menggarap sisi persiapan teknis dan finansialnya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat struktur investasi agar proyek-proyek tersebut menarik bagi investor swasta dan dapat segera direalisasikan.

“Kalau memang pemerintah merencanakan melakukan pelelangan proyek-proyek itu dan kami ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu, kita pasti akan support di sisi itu,” tegas Reynaldi.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2026 direncanakan terdapat 19 proyek jalan tol yang akan dikerjakan melalui skema KPBU.

Ke-19 proyek itu saat ini tengah masuk tahap penyiapan lelang mencakup penyusunan studi, evaluasi skema pendanaan, serta pemenuhan berbagai perizinan termasuk persetujuan lingkungan sebelum pelelangan dapat dimulai.

Adapun, beberapa daftar proyek yang masuk tahap penyiapan lelang pada tahun ini di antaranya, KPBU Solicited mencakup Jalan Tol Bandung Intra Urban, Tol Pejagan–Cilacap, Tol Tuban–Babat–Lamongan–Gresik, Tol Malang–Kepanjen, Tol Gedebage–Tasikmalaya, Tol Gilimanuk–Mengwi, serta Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing.

Proyek Unsolicited terdiri dari Tol Jalan Tol Pluit–Bandara, Tol Cikunir–Karawaci Elevated, Tol Semanan–Balaraja, Tol Harbour Toll Road Semarang, Tol Bitung–Serpong, Tol Caringin–Cisarua, serta Tol Akses Patimban Extend.

Kemudian, pemerintah juga tengah menyiapkan lelang 5 jalan tol penugasan yakni Jalan Tol Rantau Prapat–Kisaran, Dumai–Simpang Sigambal–Rantau Prapat, Pelabuhan Panjang–Lematang, Rengat–JC Pekanbaru, serta Jambi–Rengat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengonfirmasi bahwa proyek Jalan Tol Gedebage — Tasikmalaya — Cilacap atau Tol Getaci kini memasuki tahap penyiapan baru melalui fasilitas pengembangan proyek Project Development Facilities (PDF).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan proses krusial tersebut dijadwalkan mulai dieksekusi pada kuartal II/2026.

Adapun, skema PDF dijalankan dalam rangka memastikan dokumen teknis dan finansial proyek lebih matang sebelum kembali ditawarkan kepada investor. Mengingat, proyek Tol Getaci sempat beberapa kali gagal mendapat investor.

"Untuk rencana proyek jalan tol Gedebage — Tasikmalaya, saat ini sedang dalam tahap penyiapan, di mana penyiapannya dilaksanakan melalui Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF) dari Kementerian Keuangan yang ditargetkan dapat dimulai pada triwulan II tahun 2026,” kata Rachman Arief kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, Rachman menambahkan, Kementerian Keuangan telah memberikan penugasan khusus kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI sebagai pelaksana teknis PDF.

Nantinya, PT SMI bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap seluruh aspek proyek, mencakup reviu studi kelayakan (feasibility study) serta penyusunan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses lelang.

Selain itu, fokus utama PT SMI pada proyek KPBU Tol Getaci ini adalah memastikan proyek tol terpanjang di Indonesia ini memiliki struktur yang bankable.

Rachman menuturkan, pendampingan oleh PT SMI akan terus berlanjut hingga proyek mencapai tahap penyelesaian pembiayaan final.

"PT SMI nantinya yang akan melakukan reviu studi kelayakan dan dokumen pendukung serta pendampingan pada tahap transaksi sampai proyek ini terpenuhi pembiayaannya (financial close),” pungkasnya.

Senada, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI menyatakan kesiapannya untuk mendukung pendanaan serta penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) baru pada tahun ini. Fokus perusahaan mencakup berbagai sektor infrastruktur strategis, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan tol nasional.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menjelaskan SMI bakal menjembatani keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur lewat penyediaan fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) guna memastikan setiap proyek siap dilelang dan dijalankan secara profesional.

“Salah satu pilar bisnis kita adalah membantu pemerintah dalam proyek-proyek KPBU di mana akan menggandeng sektor swasta, kita menyiapkan project development facility-nya dan itu terbuka untuk proyek apa saja [termasuk jalan tol],” ujar Reynaldi.

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mengumumkan kinerja untuk tahun buku 2025. Direktur Operasional dan Keuangan SMI, Aradita Priyanti memaparkan kinerja keuangan perseroan per 31 Desember 2025 (unaudited) menunjukkan pertumbuhan positif.

“Aset PT SMI per 31 Desember adalah Rp121,3 triliun ini dengan pertumbuhan tahunan 3,8% di tahun 2020-2025,” kata Priyanto dalam acara media gathering, Selasa (3/3).

Untuk komitmen pembiayaan, perseroan membukukan pertumbuhan tahunan sebesar 9,7% sejak 2020, dengan total komitmen mencapai Rp168,7 triliun per akhir 2025. Sementara itu, outstanding pembiayaan tercatat sebesar Rp94,5 triliun atau tumbuh 96,1% secara tahunan sejak 2020.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih pada akhir 2025 tercapai Rp2,88 triliun, tumbuh rata-rata 8,6% per tahun sejak 2020. Adapun net business income berhasil mencapai target Rp4 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6,8% dalam periode yang sama.

Sejumlah rasio keuangan utama juga menunjukkan kondisi yang sehat. Gearing ratio perseroan berada di level relatif rendah, yakni di atas 1,7x. Rasio non-performing loan (MPL net) terjaga di angka 0,45%, dengan tingkat loss coverage mencapai 399%. Margin tercatat sebesar 3,45%, sementara return on equity (ROE) berada di level 6,62%.

Portofolio Perusahaan

Dari sisi portofolio, hingga 31 Desember 2025 PT SMI memiliki dua segmen utama pembiayaan, yakni pembiayaan publik dan pembiayaan korporasi. Untuk komposisi kebiayaan publik adalah sebesar 16%.

"Sementara untuk korporasi ada 84% dari total portfolio PT SMI,” ujar Aradita lagi.

Pada segmen pembiayaan publik, outstanding tumbuh 6,1% secara tahunan sejak 2020. Saat ini, sekitar 98% portofolio pembiayaan publik berasal dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (KEN), sementara pembiayaan reguler menyumbang 2%.

Untuk pembiayaan reguler, sektor terbesar adalah jalan dan jembatan sebesar 79%, serta sektor rumah sakit sebesar 21%. Adapun pada pembiayaan korporasi, yang mencakup 84% dari total portofolio, produk terbesar adalah kredit investasi dengan porsi 67%, diikuti pembiayaan syariah sebesar 17,7%, serta pinjaman subordinasi, pembiayaan saham, dan pembiayaan modal kerja serta belanja modal.

Dari sisi sektoral, pembiayaan korporasi didominasi sektor jalan tol sebesar 35%, diikuti sektor ketenagalistrikan dan transportasi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mengungkap alasan melepas kepemilikan seluruh sahamnya pada ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang dilakukan pada November 2025 lalu.

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menjelaskan bahwa aksi divestasi ini merupakan bagian dari strategi perseroan dalam mengelola portofolio investasi di sektor infrastruktur jalan tol.

Dia menjelaskan, dana hasil asset recycling itu nantinya akan dialokasikan kembali untuk membiayai proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia.

“Itu [aksi divestasi] adalah bentuk daripada kami melakukan recycling asset dan tiket pengembalian itu nanti akan kita pakai untuk melakukan penyertaan-penyertaan lainnya,” kata Reynaldi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Terkait detail nilai transaksi serta pengaruhnya terhadap performa margin perseroan, manajemen SMI belum memberikan perincian angka secara spesifik. Informasi mengenai dampak finansial dari aksi korporasi ini baru akan dipaparkan dalam rilis kinerja tahunan.

Dia hanya memastikan setiap penyertaan modal baru yang dilakukan SMI akan tetap selaras dengan mandat utama perusahaan sebagai pendorong (enabler) dan katalisator percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

“Di mana penyertaan itu sesuai dengan mandat kami yaitu sebagai enablerdan katalis proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Dampaknya seperti apa, tunggu laporan keuangan auditedkami nanti,” tegasnya.

Sebelumnya, PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) melalui anak usahanya PT Bakrie Toll Indonesia telah merampungkan akuisisi 90% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Waskita Toll Road senilai total Rp3,56 triliun.

Penandatanganan sales and purchase agreement (SPA) saham PT Cimanggis Cibitung Tollways itu dilaksanakan di Jakarta pada Jumat (28/11/2025). PT Cimanggis Cibitung Tollways merupakan Badan Usaha Jalan Tol yang mengelola Ruas Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,184 km dengan masa konsesi selama 45 tahun yang akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2061.

Secara terperinci, PT Bakrie Toll indonesia mengakuisisi 55% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways dari SMI dan 35% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways dari Waskita Toll Road.

Sebelum transaksi tersebut, BNBR telah memiliki 10% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways. Dengan demikian, emiten Grup Bakrie itu kini menjadi pemilik 100% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways.

IDXChannel – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Perseroan menyampaikan rencana peluncuran sebuah instrumen investasi inovatif yang dirancang untuk memperluas kesempatan partisipasi masyarakat dalam ekosistem pembiayaan pembangunan nasional kepada media dalam acara Media Briefing, Selasa, 3 Maret 2026 di Kantor PT SMI.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT SMI memiliki mandat untuk menjadi agen pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa. Dalam menjalankan mandat tersebut, PT SMI memastikan setiap pembiayaan yang disalurkan tidak hanya memenuhi kebutuhan proyek, tetapi juga memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terukur.

Pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, merupakan fondasi penting bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Namun seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan nasional, diperlukan skema pendanaan yang lebih kuat, kolaboratif, dan beragam.

PT SMI memandang bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting untuk memperluas kapasitas pendanaan pembangunan. Dengan memperbesar ruang partisipasi masyarakat, pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan tanpa bergantung pada satu atau dua sumber pembiayaan saja.

Sebagai penguatan pendanaan berkelanjutan untuk korporasi, PT SMI tengah menyiapkan instrumen investasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut terlibat dalam pembangunan berkelanjutan nasional. Instrumen yang berbentuk obligasi ini sekaligus menjadi bagian dari strategi Perseroan dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan, melengkapi rekam jejak pendanaan yang selama ini masih didominasi investor institusi dan korporasi.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari transformasi Perseroan menjadi Development Finance Institution (DFI) yang semakin adaptif dan inklusif.

“Sebagai fiscal tool Pemerintah, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rencana peluncuran instrumen investasi ini merupakan langkah untuk memperluas partisipasi publik dan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan agenda pembangunan nasional yang berorientasi jangka panjang,” ujarnya.

Sejak pertama kali menerbitkan obligasi pada 2014, PT SMI secara konsisten menjadi salah satu penerbit surat utang yang aktif di pasar domestik melalui berbagai instrumen, termasuk Green Bond, Sustainability Bond, Sukuk Mudharabah, serta penerbitan zero-coupon bond pertama Perseroan pada 2025. Total dana yang dihimpun melalui penerbitan dalam negeri telah mencapai lebih dari Rp50 triliun hingga 2025, mencerminkan posisi PT SMI sebagai salah satu emiten yang kredibel dan dipercaya oleh investor.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti, juga menyampaikan bahwa diversifikasi pendanaan akan menjadi fokus strategis Perseroan ke depan. “Ke depan kami akan lebih memperluas sumber-sumber pendanaan Perseroan selain memperluas kerjasama dengan berbagai Lembaga keuangan dan Pemerintah, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dengan portofolio pembiayaan yang menghasilkan multiplier effect besar terhadap perekonomian, kami berkomitmen memastikan setiap upaya pendanaan tetap relevan dan selaras dengan kebutuhan pembangunan,” jelasnya.

Dengan dukungan peringkat nasional AAA dari Pefindo, PT SMI berada pada posisi yang kokoh untuk terus memperluas ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan. Ke depan, PT SMI akan terus memperkuat perannya sebagai DFI yang berpegang pada prinsip tata kelola, integritas, dan orientasi jangka panjang.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah atau utang sebesar Rp2 triliun demi melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayanya di tengah defisit APBD yang mencapai Rp3 triliun.

Menurut Dedi pembangunan yang sudah berlangsung harus tetap dijalankan agar tak jadi proyek mangkrak. Namun, dengan keterbatasan anggaran, maka utang jadi solusi tercepat.

"Karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," kata Dedi di Bandung yang dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

Kendati, Dedi menegaskan bahwa utang tersebut diambil jangka pendek dan akan dilunasi selama masa pemerintahannya. Ia menyebut tak akan mewariskan utang tersebut ke pemimpin Jabar yang akan datang.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," jelasnya.

Beberapa pembangunan infrastruktur yang dimaksud mendesak harus dilanjutkan adalah Jalur Puncak II, hingga proyek underpas dan jembatan layang di berbagai daerah Jabar.

Adapun pinjaman akan diajukan melalui skema kredit indikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.

Permohonan pengajuan utang baru ini juga sudah disampaikan Dedi ke DPRD Jawa Barat. Tinggal menunggu waktu untuk dibahas dan diambil keputusan.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengumumkan telah mengantongi fasilitas kredit sindikasi perbankan senilai Rp13,64 triliun untuk mendanai pembangunan jalan tol trans sumatra (JTTS) ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan bahwa skema pembiayaan sindikasi ini dirancang agar pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Betung - Tempino - Jambi sepanjang 170,73 Km dapat berjalan berkesinambungan.

"Keberadaan ruas ini diproyeksikan dapat mengefisiensikan perjalanan, dimana menurut kajian Core Indonesia (2024), penghematan waktu tempuh ruas ini sekitar 59,05%,” ujar Mardiansyah, dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Adapun, kredit sindikasi itu dikucurkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), serta PT Bank Mega Tbk. (MEGA).

Mardiansyah menekankan bahwa ruas Tol Betung - Tempino - Jambi diharapkan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aktivitas ekonomi setempat. Dengan struktur pendanaan yang semakin solid, pelaksanaan pembangunan diharapkan berjalan lebih konsisten sehingga manfaat ekonomi dan konektivitas dapat dirasakan secara bertahap.

“Hutama Karya mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam terwujudnya kerja sama sindikasi tersebut. Kami optimistis sinergi yang telah terbangun akan terus berlanjut dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional menuju Indonesia yang maju, tangguh, dan berdaya saing global,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Tol Betung - Tempino - Jambi direncanakan memiliki total panjang mencapai 170,73 km yang terbagi menjadi tiga seksi utama, yakni Seksi 1 Betung–Tungkal Jaya sepanjang 62,38 km, Seksi 2 Tungkal Jaya–Bayung Lencir sepanjang 54,32 km, dan Seksi 3 Bayung Lencir–Sp. Ness sepanjang 52,59 km.

Ketiga seksi tersebut diharapkan menjadi pilihan terbaik bagi pengguna jalan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan barang, untuk mempercepat waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas antarwilayah.

Selain jalan utama, ruas ini juga dilengkapi 5 (lima) interchange (IC), diantaranya yaitu IC Betung sepanjang 2,2 km, IC Tungkal Jaya sepanjang 3,31 km, IC Bayung Lencir sepanjang 2,98 km, IC Tempino sepanjang 1,87 km, dan IC Ness sepanjang 2,07 km, serta 4 (empat) pasang Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang berlokasi di KM 24+600 Seksi 1 Jalur A & B, KM 73+550 Seksi 2 Jalur A & B, KM 125+600 Seksi 3 Jalur A & B, serta KM 158+000 Seksi 3.