Bisnis.com, SURABAYA – Dalam rangka memenuhi pasokan susu segar (fresh milk) di tingkat nasional maupun lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana untuk menambah kuantitas sapi perah di peternakan-peternakan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota wilayah setempat.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani mengungkapkan bahwa sekitar 60% dari total populasi sapi perah nasional disumbang oleh Jatim, di mana rinciannya kurang lebih ada 300.000 sapi perah yang dikelola di penjuru wilayah pimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut.

"Populasi sapi perah kita itu kurang lebih 300.000 ekor di Jawa Timur. Di Indonesia populasi total sapi perah kurang lebih 500.000 ekor. Sehingga hampir 60% [sapi perah] sendiri ada di Jawa Timur. Dengan demikian, berarti produksi susunya [Jawa Timur] otomatis menjadi produsen susu terbesar di Indonesia," ungkap Indyah, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan meski Jawa Timur mendominasi hasil produksi susu segar domestik, kebutuhan akan komoditas tersebut masih harus digenjot demi memenuhi lonjakan kebutuhan pasar serta mendukung program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Indyah membeberkan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, produksi susu segarJawa Timur tercatat sebesar 1.300-1.400 ton per harinya. Namun, capaian tersebut, ungkap dia, masih belum dapat memenuhi kebutuhan harian industri pengolahan susu (IPS) yang mencapai 2.000 ton.

"Saat ini, produksi fresh milk kita itu kurang lebih antara 1.300 sampai dengan 1.400 ton per hari. Nah, kebutuhan kita kurang lebih satu hari itu 2.000 ton per hari untuk industri pengolahan susu, sehingga kita juga memang masih kurang dari populasi dan produksi kita," ungkapnya.

Dia menyebut tantangan atas produksi susu segar akan semakin terjal, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta bergesernya pola konsumsi masyarakat yang kian sadar akan sentralnya protein hewani.

Indyah membeberkan bila dahulu susu dan telur menjadi barang yang susah untuk didapatkan karena harganya yang kurang terjangkau dan hanya dapat dikonsumsi pada momen-momen tertentu saja, tetapi kini kedua komoditas tersebut telah menjadi bagian penting dari konsumsi harian warga.

"Untuk kebutuhan protein ini sudah mulai meningkat terus dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, sehingga konsumsi susu ini juga salah satunya ikut meningkat dengan pola konsumsi yang berubah. Kalau kita dulu, saat masa kecil saya makan telur itu 'kan kalau tidak kondangan, kendurian kan enggak makan telur. Nah, kalau sekarang tiap hari sudah makan telur. Dulu, minum susu juga saat kendurian saja," paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan tantangan terhadap pemenuhan kebutuhan susu sapi segar bagi masyarakat maupun industri juga dipastikan melonjak tajam dengan adanya pelaksanaan program MBG dari pemerintah pusat.

"Nah, tantangan kita penduduk kita cukup besar, belum lagi program MBG, sehingga menuntut kebutuhan protein susu dari hari ke hari juga semakin tinggi. Nah, salah satunya juga satu ada program MBG," ucapnya.

Untuk menutupi defisit itu, Indyah menyebut bahwa Pemprov Jatim menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan sektor swasta (private sector) untuk mendatangkan ribuan sapi perah impor. Langkah tersebut ditempuh karena pemenuhan kebutuhan akan susu sapi segar tidak dapat tercapai bila hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

"Bagaimana kita meningkatkan populasi sapi perah kita. Nah, untuk peningkatan populasi sapi perah kita, kita juga menggandeng dengan teman-teman yang di private sector, teman-teman swasta. Ini yang akan melakukan impor salah satunya dari PT Greenfields yang tahun lalu sudah impor 1.200 [sapi perah], kemudian PT Rojokoyo di Banyuwangi juga sekitar 700 [sapi perah]. Nah, ini tahun ini direncanakan akan impor lagi direncanakan, nanti dari Australia kurang lebih 1.500 ekor," jelasnya.

Indyah menerangkan bahwa ribuan sapi perah impor tersebut nantinya tidak hanya dikelola oleh korporasi semata. Namun, juga diintegrasikan dengan para peternak lokal di berbagai wilayah Jatim melalui skema kemitraan.

"Nanti konsepnya itu dipelihara oleh peternak kita dengan konsep kemitraan, sehingga ada gandengan tangan dan transfer pengetahuan antara perusahaan besar, dan juga peternak rakyat lewat sistem inti plasma yang saat ini kita kembangkan di Jawa Timur," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Indonesia membuka akses pasar bagi produk susu dan daging sapi asal Prancis memunculkan pertanyaan mengenai nasib peternak lokal di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun, kesepakatan tersebut terungkap dari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat menerima kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Élysée, Paris belum lama ini.

Terkait hal tersebut, Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menilai pembukaan pasar bagi produk susu Prancis tidak sepenuhnya negatif. Menurut Agus, masuknya produk susu dari Prancis akan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen Indonesia.

Namun, dia mengakui industri susu nasional saat ini masih sangat bergantung pada bahan baku impor. “Saat ini sudah lebih dari 80% ketergantungan dengan bahan baku impor,” kata Agus kepadaBisnis, Minggu (31/5/2026).

APSPI juga tak menampik bahwa masuknya produk susu dari Prancis akan memengaruhi penyerapan susu segar produksi peternak lokal, meski dampaknya diperkirakan tidak terlalu besar.

Di sisi lain, menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi industri sapi perah nasional saat ini bukan semata persoalan impor, melainkan lambatnya peningkatan populasi indukan sapi perah.

Agus mengatakan, kebutuhan terhadap kebijakan khusus untuk mempercepat pengembangan peternakan sapi perah rakyat semakin mendesak.

“Penambahan populasi indukan sapi perah, sudah sangat mendesak. Keppres Peternakan Sapi Perah Rakyat sudah sangat ditunggu-tunggu oleh stakeholder peternakan sapi perah rakyat,” ujarnya.

Untuk itu, dia menegaskan peternak domestik harus siap menghadapi persaingan dengan produk impor dari Eropa. Adapun, untuk menjaga daya saing peternak lokal, Agus meminta pemerintah mempercepat program peningkatan populasi sapi perah melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan rakyat.

Penguatan Ketahanan Pangan

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pembukaan akses pasar bagi produk susu dan daging sapi asal Prancis dapat menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, kerja sama tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada peningkatan impor semata.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, Indonesia membutuhkan tambahan pasokan protein untuk mendukung konsumsi masyarakat serta program MBG. Meski demikian, menurutnya, kebijakan pembukaan pasar tersebut harus ditempatkan dalam kerangka besar penguatan kapasitas produksi pangan nasional.

Dia memandang, manfaat kerja sama akan jauh lebih besar apabila diikuti investasi langsung dari pelaku usaha Prancis di sektor peternakan dan industri pangan nasional.

Menurut Kadin, akses pasar bagi produk susu dan daging sapi Prancis sebaiknya dibarengi dengan investasi pada dairy farm, penggemukan sapi, pembibitan, cold chain, logistik berpendingin, hingga industri pengolahan pangan di dalam negeri.

Selain investasi, Kadin juga mendorong adanya kemitraan yang lebih erat antara perusahaan Prancis dengan peternak lokal, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), serta pelaku usaha nasional.

“Skemanya bisa melalui kemitraan off-taker, transfer teknologi, peningkatan kualitas bibit, pakan, standar kesehatan hewan, hingga pelatihan manajemen peternakan modern. Ini penting agar peternak lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah meningkatnya kebutuhan susu dan daging nasional,” kata Erwin kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan pemerintah untuk tetap harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasokan dan keberlangsungan usaha peternak rakyat. Menurutnya, pembukaan pasar tidak boleh menyebabkan harga produk peternak domestik tertekan akibat masuknya produk impor dalam jumlah besar.

“Produk impor harus memenuhi standar keamanan pangan, halal, dan kesehatan hewan, tetapi di sisi lain jangan sampai menekan harga di tingkat peternak rakyat. Karena itu, pembukaan pasar perlu diatur dengan kuota, timing, dan mekanisme yang tidak merusak ekosistem peternakan domestik,” imbuhnya.

Di samping itu, Erwin menilai Indonesia juga perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas akses ekspor produk unggulan nasional ke pasar Prancis dan Uni Eropa. Dia menyebut, sejumlah komoditas yang berpotensi didorong antara lain sawit berkelanjutan dan turunannya, kopi, kakao, rempah-rempah, produk perikanan, kelapa, rumput laut, hingga produk pangan olahan.

Bagi Kadin, pembukaan akses pasar produk peternakan Prancis pada dasarnya merupakan langkah positif selama diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menarik investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional.

“Jadi bagi Kadin, pembukaan akses pasar ini positif sepanjang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, memperluas investasi, membuka lapangan kerja, dan membangun rantai pasok pangan nasional yang lebih kuat,” tuturnya.

Risiko Bagi Peternak Lokal

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pembukaan pasar bagi produk peternakan Prancis dapat dipahami sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan nasional.

Menurutnya, Indonesia hingga kini masih menghadapi defisit produksi, terutama untuk komoditas susu. Ketergantungan terhadap impor juga masih sangat tinggi. Rizal menjelaskan sekitar 80% kebutuhan bahan baku susu nasional saat ini masih dipenuhi dari impor. Sementara itu, kebutuhan industri mencapai sekitar 5 juta ton setara susu segar per tahun.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kebijakan pembukaan pasar tersebut menyimpan risiko bagi sektor peternakan domestik apabila tidak diikuti langkah penguatan daya saing peternak lokal.

“Produk peternakan Eropa memiliki keunggulan produktivitas, efisiensi, dan dukungan subsidi yang jauh lebih besar dibanding peternak rakyat di Indonesia,” ucap Rizal kepadaBisnis.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap harga jual produk peternak domestik sekaligus mengurangi minat investasi di sektor peternakan nasional.

Dia menilai manfaat impor memang dapat dirasakan dalam jangka pendek, terutama untuk menjaga ketersediaan bahan baku industri pangan dan meredam tekanan inflasi pangan. Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap impor justru dapat memperlemah ketahanan pangan nasional.

Rizal menuturkan, tingginya ketergantungan impor membuat Indonesia semakin rentan terhadap fluktuasi harga global, gangguan rantai pasok internasional, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat langsung meningkatkan biaya impor pangan.

Menurutnya, risiko tersebut berpotensi semakin besar pada masa mendatang seiring meningkatnya kebutuhan protein nasional akibat ekspansi program MBG dan pertumbuhan konsumsi masyarakat.

“Jika kapasitas produksi domestik tidak tumbuh lebih cepat dibanding permintaan, maka impor akan terus menjadi solusi utama. Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit sektor peternakan dan meningkatkan kerentanan terhadap gejolak eksternal,” tuturnya.

Untuk itu, Indef menilai pemerintah perlu memastikan impor hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pasokan dalam jangka pendek, bukan menggantikan peran produksi dalam negeri.

Menurutnya, fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada peningkatan populasi ternak, perbaikan sistem breeding, penguatan industri pakan, perluasan akses pembiayaan bagi peternak, serta penerapan kewajiban kemitraan dan penyerapan produk lokal oleh industri pengolahan.

“Tanparoadmappengurangan impor yang jelas dengan dukungan fiskal, maka pembukaan pasar justru berisiko memperdalam ketergantungan pangan Indonesia dalam jangka panjang,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka konteks dan tujuan di balik kebijakan pembukaan pasar bagi produk peternakan Prancis tersebut.

Menurutnya, kebijakan itu menimbulkan tanda tanya karena pada saat yang sama pemerintah tengah mendorong penguatan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM pangan melalui berbagai program prioritas, termasuk MBG.

Faisal menilai pembukaan akses pasar untuk susu dan daging sapi perlu dijelaskan keterkaitannya dengan agenda penguatan ekonomi domestik.

Dia menuturkan, pemerintah perlu menjelaskan apakah pembukaan pasar tersebut merupakan bagian dari strategi dagang yang lebih luas, di mana Indonesia memperoleh keuntungan atau akses pasar baru untuk komoditas tertentu sebagai timbal balik atas masuknya produk peternakan Prancis.

Menurut Faisal, dalam banyak kesepakatan perdagangan internasional terdapat mekanisme saling memberi akses pasar antarkedua negara. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan sektor atau produk apa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam kerja sama tersebut.

“Apakah ini pemerintah memutuskan daging sapi dan juga susu ini merupakan barang-barang yang kita memang serahkan untuk kita impor saja, tidak diproduksi dalam negeri sehingga dibuka kerannya, tetapi kita kemudian harus mengambil pasar Prancis untuk sektor yang mana atau produk yang mana,” kata Faisal kepadaBisnis.

Dia menilai tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi dipersepsikan bertentangan dengan agenda pemerintah yang selama ini berupaya mendorong pengembangan sektor pertanian dan peternakan nasional.

Menurut Faisal, logika kebijakan tersebut masih dapat dipahami apabila Indonesia memperoleh manfaat yang lebih besar melalui peningkatan akses ekspor ke pasar Prancis untuk komoditas tertentu. Namun, apabila tidak terdapat manfaat ekonomi yang jelas bagi Indonesia, Core mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi memunculkan tekanan terhadap peternak domestik.

"Kalau tidak, tentu saja ini akan menjadi tanda tanya besar dan akan tentu saja akan berpotensi memberikan tekanan harga. Tekanan harga bagi peternak lokal, baik itu peternak daging sapi ataupun juga susu," kata Faisal.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pembukaan akses pasar tidak mengorbankan upaya pengembangan sektor peternakan nasional yang selama ini menjadi bagian dari agenda ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM pangan.

Bisnis.com, SURABAYA - Koperasi Tani Ternak (KTT) Literasi Sumbersari, Sambeng, Lamongan, Jawa Timur berhasil mengembangkan model peternakan sapi potong berkelanjutan lewat konsep kandang komunal yang terintegrasi.

Selain daging, kotoran dari hewan ternak milik para anggota koperasi juga diolah menjadi pupuk organik "Literasi" yang saat ini telah merambah pasar di tujuh kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Ketua KTT Literasi Sumbersari Tomi Distianto menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya tidak hanya melakukan budidaya dan penggemukan sapi potong jenis Limousin, Simental, dan lokal. Namun, saat ini telah bertransformasi menjadi pusat pengelolaan limbah "Bank Literasi" yang melibatkan 250 warga desa.

"Bank Literasi itu adalah Bank Limbah Ternak Sumbersari. Masyarakat di sini bergabung menjadi nasabah, sehingga mereka bisa menyetorkan kotoran ternaknya, yang banyak terbuang, tidak termanfaatkan, yang menjadi sumber masalah pencemaran lingkungan," ungkapnya.

Tomi menjelaskan bisnis koperasi ini mengedepankan pemberdayaan bagi segenap anggotanya dengan sistem bagi hasil 60:40, yang membantu para peternak dengan keterbatasan modal.

"Ketika sapinya dijual laku Rp10 juta misalnya, maka Rp6 juta untuk anggota, yang Rp4 juta untuk koperasi. Koperasi menanggung semua biaya operasional, baik listrik, air, biaya perobatan. Semua biaya yang keluar untuk perawatan selain pakan itu ditanggung koperasi," ucapnya.

Saat ini, KTT Literasi memiliki total sebanyak 235 ekor hewan ternak, yang terdiri atas 70 ekor sapi potong di kandang koloni dan sisanya tersebar di rumah anggota, serta 70 ekor kambing dan domba.

"Dari hasil budidaya kambing tersebut, alhamdulillah bisa menyuplai kebutuhan warung sate yang sedang kami kembangkan. Untuk koperasi kami selain usaha breeding, kami juga bersiap untuk Iduladha yaitu penggemukan sapi maupun domba. Momen Iduladha ini menjadi momen yang baik sehingga permintaannya semakin banyak biasanya untuk kurban," ungkapnya.

Selain pupuk organik, diversifikasi usaha koperasi merambah ke sektor hilir melalui unit usaha katering hingga warung sate, yang bisa menyerap hingga 100 ekor domba per bulan. Tomi menyebut domba itu berasal dari budidaya anggota dan kelompok binaan di satu kecamatan serta untuk memutus mata rantai tengkulak.

Kinerja impresif KTT Literasi Sumbersari menarik perhatian Bank Indonesia (BI) melalui program Saka Jatim (Sarana Akselerasi Agribisnis Klaster). Sejak intensif dibina pada 2025, koperasi ini meraih prestasi sebagai Klaster Sapi Potong Terbaik tingkat Jawa Timur dan Juara 1 Championship Klaster Pangan tingkat Nasional.

Dukungan BI mencakup manajemen kelompok, administrasi keuangan, hingga bantuan fisik berupa satu unit kendaraan operasional dan gazebo untuk menunjang unit usaha warung sate.

"Alhamdulillah, BI sudah memberikan pembinaan, pendampingan, juga bantuan. Kami diajari bagaimana mengelola manajemen dalam kelompok tani ternak yang kami kembangkan," katanya.

Berkat diversifikasi usaha dari penjualan sapi, domba, pupuk organik, EduFarm, koperasi berhasil mencatatkan omzet bulanan di atas Rp50 juta. Kendati demikian, Tomi mengakui tantangan terbesar saat ini adalah menjaga kontinuitas kelompok dan minat generasi muda untuk menjalankan usaha agribisnis.

"Tantangan regenerasi ya karena mengingat anak-anak muda sekarang minatnya terhadap dunia peternakan dan pertanian ini sangat rendah sekali ya karena memang mungkin dianggap peternakan pertanian itu kurang menjanjikan," ujarnya.

Walau begitu, Tomi mengaku tetap optimistis bahwa keberhasilan KTT Literasi Sumbersari dapat menjadi bukti nyata bagi kaum muda bahwa sektor peternakan bisa menjadi sumber penghasilan utama yang menjanjikan di masa depan.

“Namun, lewat koperasi dengan usaha yang sudah kita jalankan ini menjadi satu bukti nyata, solusi, jawaban bagi anak-anak muda yang mungkin masih ragu. Apakah pertanian dan peternakan itu menghasilkan? Ternyata di sini kami bisa mewujudkan itu semuanya dan tidak hanya tambahan penghasilan, tetapi menjadi sumber penghasilan utama,” pungkasnya.

Harga telur anjlok. Hari ini di kandang Rp20.600 per kilogram

Kediri (ANTARA) - Ratusan peternak yang tergabung dalam Peternak Rakyat Blitar Raya melakukan aksi di Blitar, Jawa Timur, mendesak pemerintah untuk melindungi para peternak mikro.

Koordinator Peternak Rakyat Blitar Raya Suyanto mengatakan saat ini harga telur sangat anjlok yang sudah berlangsung tiga bulan dan membuat para peternak sangat kesulitan.

"Harga telur anjlok. Hari ini di kandang Rp20.600 per kilogram, sementara HPP (harga pokok produksi) di kami itu Rp23 ribu per kilogram. Padahal HAP (Harga acuan pembelian) sebesar Rp24.500 sampai Rp26.500 per kilogram," katanya saat dikonfirmasi di Blitar, Senin.

Ia mengatakan penurunan ini juga ditambah dengan makin mahalnya harga pakan. Kenaikan harga pakan terjadi bahkan hingga Rp30 ribu per karung.

"Harga pakan ayam isi 50 kilogram, misalnya yang dahulu Rp370 ribu kini menjadi Rp400 ribu per karung, ada yang juga dahulu Rp400 ribu per karung kini menjadi Rp430 ribu," katanya.

Menurut dia, kondisi itu juga diperparah dengan harga jagung yang juga relatif mahal.

Saat ini, harga jagung antara Rp6.400 per kilogram hingga Rp6.500 per kilogram, jauh di bawah harga SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) jagung yakni Rp5.500 per kilogram.

Ia menyebut, para peternak saat ini hanya bisa bertahan dengan terpaksa menjual barang berharga di rumah untuk membeli pakan. Namun, mereka pun juga tidak tahu kapan hal itu akan kembali normal.

Ia dengan para peternak mikro lainnya baik dari Blitar, Kediri, Tulungagung hingga Malang, sengaja melakukan aksi dengan harapan aspirasi mereka bisa tersampaikan.

Selain soal harga telur ayam yang anjlok dan harga pakan yang mahal, isu masuknya investor asing untuk budi daya peternakan ayam di Indonesia juga membuat peternak merasa khawatir.

Pihaknya berharap pemerintah melindungi para peternak mikro dengan aturan yang tegas, sehingga para peternak bisa tetap bertahan.

Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto yang menemui para peternak mengaku ikut merasakan keresahan para peternak ayam petelur yang terancam gulung tikar.

"Informasi terakhir di kandang harga Rp21 ribu. Tentunya kalau semacam ini mereka akan terancam gulung tikar, apalagi harga bahan dasar pokok pakannya terus naik. Geopolitik ini luar biasa dampaknya, Dollar Amerika terus naik," kata dia.

Ia pun akan menyampaikan keluhan para peternak tersebut ke pemerintah pusat. Apalagi produksi telur di Kabupaten Blitar cukup besar yaitu mencapai 450 ton per hari .

Dalam aksi tersebut, peternak juga membawa berbagai macam poster yang isinya tuntutan. Mereka juga membagikan telur ayam kepada masyarakat sebagai aksi sosial.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Magetan (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya yang ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur untuk membeli telur ayam ras langsung ke peternak guna mendongkrak harga jual telur yang anjlok.

"Mulai hari ini, saya instruksikan seluruh SPPG, khususnya di Magetan, untuk membeli telur ayam langsung ke peternak. Kalau tidak, dapurnya daya suspend," ujar Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang di Magetan, Senin.

Menurutnya, upaya tersebut diambil untuk meningkatkan harga jual telur ayam ras di tingkat peternak ayam petelur di Magetan yang anjlok.

"Hal ini karena di tingkat pasar harganya naik, tapi di tingkat peternakan tidak naik, sehingga peternak rugi," katanya saat kegiatan "Sinergi Ekonomi Kerakyatan, Strategi Pemberdayaan Peternak dan UMKM dalam Mendukung Makan Bergizi Gratis" di Magetan.

Sesuai data, saat ini harga jual telur ayam di tingkat peternak Magetan mencapai Rp22.000 per kilogram. Sedangkan harga normal peternak untuk balik modal adalah Rp24.000 per kilogram, sementara harga telur di pasaran telah mencapai kisaran Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogram.

Untuk itu, pihaknya meminta SPPG tidak lagi membeli telur untuk bahan makan bergizi gratis (MBG) dari pemasok (supplier), melainkan membeli langsung ke peternak guna memberikan dukungan dan keuntungan, karena sudah selama sebulan terakhir merugi akibat harganya turun.

Pihaknya memberi tenggat waktu sekitar dua pekan ke kepala SPPG untuk meningkatkan harga telur ke harga ekonomis dengan cara membeli langsung ke peternak.

Dalam kunjungannya di Magetan, selain memberikan instruksi ke SPPG, Nanik S Deyang juga menyaksikan penandatanganan kepala SPPG dengan sejumlah supplier usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), meninjau harga sayur di Pasar Plaosan, serta mengunjungi peternakan ayam petelur yang ada di wilayah Plaosan, Magetan.

Dalam kegiatan tersebut, Nanik S Deyang didampingi oleh Bupati Magetan Nanik Endang, Forkopimda Magetan, bersama kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dewan Persusuan Nasional (DPN) mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan.

Ketua DPN Teguh Boediyana menyatakan sudah 18 tahun Hari Susu Nusantara (HSN) diperingati sejak ditetapkan pada 2008, yang mana salah satu tujuan penetapan HSN tanggal 1 Juni antara lain mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar.

"Namun sampai saat ini ketika Hari Susu Nusantara ke-18 diperingati, apa yang menjadi tujuan belum nampak secara signifikan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Produksi susu segar dalam negeri, lanjut Teguh, masih sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional, sementara populasi sapi perah juga masih pada kisaran 600 ribu ekor dan rata-rata kepemilikan sapi perah rakyat masih sekitar 2 - 4 ekor.

"Oleh karena itu DPN mengusulkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan," katanya.

Pemerintah, tambahnya, segera menerbitkan peraturan perundangan sekurang-kurangnya dalam bentuk Instruksi Presiden sebagai payung hukum untuk mempercepat perkembangan peternakan sapi perah rakyat yang diyakini dapat berperan besar untuk menciptakan lapangan kerja terutama untuk generasi muda serta swasembada susu.

Selain itu, memberi kesempatan kepada peternak sapi perah rakyat dapat ikut menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka produksi.

Menurut Teguh, sejauh ini susu segar yang dihasilkan peternak sapi perah rakyat hanya sebagai bahan baku Industri Pengolahan Susu (IPS) dan nilai tambah serta keuntungan dari susu segar menjadi berbagai produk susu tidak ikut dinikmati para peternak.

"Perlu ada keberanian politik dari pemerintah agar peternak sapi perah dapat lebih sejahtera," ujarnya.

Dengan berkembangnya investasi peternakan sapi perah skala besar, menurut dia hendaknya diatur agar terjadi kemitraan yang ideal dengan peternak sapi perah rakyat. Sekurang kurangnya 20 persen sapi perah skala besar diplasmakan kepada peternak sapi perah rakyat.

Hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat perlu dipacu sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis ( MBG).

Sementara itu dengan pertimbangan harga sapi perah impor sangat tinggi, DPN menilai perlu ada subsidi atas harga sapi perah impor untuk peternak sapi perah dalam upaya meningkatkan skala pemilikan sapi dari para peternak.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pengawasan dan stabilisasi harga ayam hidup terus diperkuat untuk melindungi peternak rakyat dari tekanan harga sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi sektor perunggasan nasional.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan I Ketut Wirata mengatakan pihaknya memperkuat langkah stabilisasi harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak menyusul masih ditemukannya harga jual yang berada di bawah harga acuan pemerintah di sejumlah daerah.

"Upaya ini dilakukan untuk melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus menjaga keseimbangan industri perunggasan nasional," kata Ketut dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan melalui Ditjen PKH, Kementan menggelar rapat koordinasi bersama Asosiasi Rumah Potong Unggas Indonesia (ARPHUIN) dan pelaku rumah potong hewan unggas (RPHU) guna memperkuat komitmen seluruh rantai usaha perunggasan dalam menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

Ketut mengatakan pemerintah menerima laporan harga ayam hidup di beberapa wilayah masih berada di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp19.500 per kilogram.

“Informasi yang kami dapat, khususnya di Jawa Tengah, ada live bird dijual di harga Rp15.000. Kondisi ini sangat berat bagi peternak mandiri atau peternak skala kecil,” ujar Ketut.

Menurut Ketut, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena peternak rakyat merupakan pihak yang paling terdampak ketika harga turun di bawah biaya produksi.

“Peternak besar mungkin masih bisa bertahan karena ditopang modal yang kuat. Tapi bagi peternak mandiri, kondisi ini bisa mempercepat proses gulung tikar,” tuturnya.

Karena itu, pemerintah mengajak seluruh pelaku industri memperkuat kolaborasi menjaga keseimbangan pasar, termasuk melalui pola pembelian yang tidak memperburuk tekanan harga di tingkat peternak.

“Kami mengimbau dan mengharapkan komitmen bersama agar RPHU jangan sampai membeli ayam di bawah harga acuan yang telah disepakati,” kata dia.

Ketut menegaskan rumah potong hewan unggas memiliki peran strategis dalam rantai pasok perunggasan nasional karena menjadi salah satu instrumen penting dalam penyerapan produksi peternak dan pengendalian pasokan di pasar.

Sebagai bagian dari upaya stabilisasi, Ditjen PKH juga mengambil langkah pengendalian dengan menunda sementara rekomendasi usaha tertentu di sektor perunggasan hingga harga kembali sesuai dengan acuan pemerintah.

“Selama harga belum sesuai acuan pemerintah, seluruh rekomendasi terkait pelaku usaha terkait perunggasan di Ditjen PKH diminta untuk ditunda sementara,” kata Ketut.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH Kementan Hary Suhada menambahkan langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga harga ayam hidup tetap berada pada level yang menguntungkan peternak.

“Kami tadi sudah sepakat semua rekomendasi terkait perunggasan sementara kita tunda dulu sampai tercapai harga yang telah ditentukan pemerintah. Saya mohon sekali kolaborasinya untuk tidak berkontribusi dalam penurunan harga,” kata Hary.

Di sisi lain, pelaku industri menyampaikan bahwa mereka juga menghadapi tekanan pasar akibat melemahnya permintaan dan tingginya pasokan ayam hidup di lapangan.

Kementan menegaskan stabilitas harga ayam hidup menjadi kunci menjaga keberlanjutan usaha jutaan peternak rakyat sekaligus memastikan industri perunggasan nasional tumbuh sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, peternak, rumah potong hewan unggas, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan ketahanan pangan nasional.

Ketua Asosiasi Rumah Potong Unggas Indonesia (ARPHUIN), Sigit Pambudi mengatakan rumah potong hewan unggas tetap berupaya menyerap produksi peternak untuk membantu menjaga keseimbangan pasar.

“Situasi yang kami hadapi memang sama-sama sulit. Jadi bukan sesuatu yang kemudian euforia kami mengambil untung atau mengambil kesempatan,” kata Sigit.

Menurut dia, rumah potong hewan unggas tetap menjalankan kegiatan pemotongan secara maksimal, termasuk selama masa libur panjang, untuk membantu penyerapan ayam hidup dari peternak.

“Meskipun tanggal merah kami tetap gaspol melakukan pemotongan untuk menyerap ayam. Jadi kalau kami menekan harga itu tidak ada,” ucap Sigit.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Ini adalah proyek strategis nasional yang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama BUMN pangan menegaskan, pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai langkah memperkuat peternakan rakyat dan membangun sentra pangan baru di luar Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah pusat karena menyangkut pembangunan industri peternakan rakyat jangka panjang.

"Ini adalah proyek strategis nasional yang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat,” kata Agung dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Program tersebut dirancang melalui integrasi usaha dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit, pakan, budidaya, hingga penyerapan hasil produksi peternak rakyat.

Menurutnya Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu dari lima provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan jagung sebagai bahan baku pakan.

Kabupaten Bone ditetapkan sebagai lokasi utama karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem dan dukungan pemerintah daerah yang kuat.

“Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil,” ujar Agung.

Ia menjelaskan, model yang dibangun pemerintah menempatkan peternak rakyat sebagai pusat ekosistem. Negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu melalui penyediaan bibit dan pakan, sementara hasil produksi peternak diserap melalui sistem kemitraan terintegrasi.

“Negara melalui BUMN akan menyiapkan bibit dan pakannya, kemudian akan menyerap hasilnya. Semangat inilah yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian,” tutur Agung.

Kementan menilai pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Bone dapat menjadi model nasional pengembangan peternakan modern berbasis kemitraan yang tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaimanmenyatakan, pemerintah daerah siap mendukung penuh percepatan program tersebut karena diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di daerah.

“Kami punya luasan pertanian jagung di Bone sekitar 60 ribu hektare. Pada musim tertentu bahkan bisa mencapai 120 ribu hektare," kata Asman.

Sehingga dia menilai dengan adanya hilirisasi ayam terintegrasi, maka kebutuhan bahan baku pakan nantinya bisa disuplai dari daerah sendiri.

Ia juga memastikan pemerintah daerah siap membantu percepatan kebutuhan di lapangan, mulai dari perizinan, tenaga kerja, hingga dukungan material agar proyek dapat berjalan lebih cepat.

“Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja, maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat,” katanya.

Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika menegaskan, keterlibatan BUMN dalam program tersebut bukan sekadar membangun proyek peternakan, tetapi membangun ekosistem usaha yang memberi kepastian bagi peternak rakyat dari hulu hingga hilir.

“Program ini bukan proyek kecil. Ini merupakan bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama,” katanya.

Ia menegaskan pula keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi seluruh pihak agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dan peternak rakyat di daerah.

“Keterbukaan dan kolaborasi yang kuat adalah kunci keberhasilan program ini. Program ini tidak akan berhasil kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik dan bersinergi bersama,” ujar I Putu.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), Mulyadi Atma mengatakan, peternak rakyat di Sulawesi Selatan siap mendukung pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi karena dinilai memberi kepastian usaha yang selama ini dibutuhkan peternak mandiri.

“Harapan kami, program ini bisa langsung berjalan di sektor budidaya dengan melibatkan peternak-peternak mandiri yang ada di Sulawesi Selatan,” kata Mulyadi.

Menurut dia, pola kemitraan yang dibangun melalui program tersebut menempatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dalam rantai usaha peternakan sehingga memberi kepastian bahan baku dan pasar bagi peternak.

“Negara hadir melalui BUMN dan didukung pemerintah untuk menciptakan kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Ini yang selama ini dibutuhkan peternak rakyat,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Pertanian terus memperkuat kemandirian subsektor peternakan nasional melalui pengembangan industri vaksin dan obat hewan dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong investasi vaksin dan obat hewan guna memperkuat industri peternakan nasional, menjaga kesehatan ternak, meningkatkan produksi, serta mendukung ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan.

"Kementerian Pertanian terus memperkuat kemandirian subsektor peternakan nasional melalui pengembangan industri vaksin dan obat hewan dalam negeri," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan salah satu langkah nyata yang kini didorong adalah kerja sama investasi pembangunan pabrik vaksin dan obat hewan modern di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), bersama sektor swasta nasional dan mitra industri global.

Agung menegaskan kebutuhan vaksin dan obat hewan nasional terus meningkat seiring pertumbuhan populasi ternak dan penguatan program ketahanan pangan nasional, termasuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi protein hewani nasional melalui penguatan subsektor peternakan. Karena itu, kebutuhan vaksin dan obat hewan juga meningkat dan harus dipenuhi secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Agung dalam pembahasan kerja sama investasi vaksin hewan di Makassar, Sulsel.

Agung menjelaskan, saat ini pemerintah melalui Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma tengah membangun fasilitas produksi vaksin yang lebih modern.

Namun, kapasitas produksi vaksin unggas nasional yang dapat dipenuhi pemerintah saat ini masih sekitar 32 persen dari kebutuhan nasional sehingga kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra global menjadi penting.

“Kami sangat terbuka terhadap kerja sama transfer teknologi dan pengembangan produksi vaksin di Indonesia, khususnya untuk jenis vaksin yang saat ini masih diimpor,” ujarnya.

Menurut Agung, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar, tidak hanya untuk vaksin unggas dan sapi, tetapi juga vaksin hewan kesayangan dan hewan olahraga seperti kuda.

“Permintaan vaksin dan obat hewan untuk anjing, kucing, dan kuda juga meningkat sangat pesat, terutama di kota-kota besar. Ini menjadi peluang investasi yang sangat potensial,” katanya.

Kementerian Pertanian menegaskan akan terus mengawal proses investasi tersebut agar tetap memenuhi standar dan regulasi pemerintah Indonesia, sekaligus memastikan adanya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional.

“Kami ingin investasi ini tidak hanya menghadirkan industri baru, tetapi juga membangun kemandirian vaksin nasional, memperkuat biosekuriti, serta meningkatkan daya saing peternakan Indonesia,” kata Agung.

Sementara itu, Chief Accountant China National Agricultural Development Group (CNADC) Zhou Yuegang yang memimpin delegasi China Animal Husbandry Industry Corporation (CAHIC), menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Pemerintah Indonesia dalam membangun kolaborasi bidang kesehatan hewan.

“Kami melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat strategis dengan potensi pertumbuhan industri peternakan yang besar. Karena itu, kami mendukung penguatan kerja sama jangka panjang dalam pengembangan vaksin dan kesehatan hewan,” ujar Zhou.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pembahasan internal untuk memperkuat peluang investasi dan kerja sama teknologi bersama mitra di Indonesia.

“Kami berharap kerja sama ini dapat berkembang menjadi kemitraan strategis yang saling menguntungkan, baik bagi Indonesia maupun China,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PT Kawasan Industri Takalar (KITA) Rahman Arif memaparkan rencana pembangunan kawasan industri modern di Takalar yang akan terintegrasi dengan pelabuhan, logistik, industri peternakan, hingga fasilitas pendukung lainnya.

“Kawasan industri Takalar kami siapkan menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia Timur, termasuk pengembangan industri vaksin dan obat hewan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” jelas Arif.

Menurutnya, kawasan industri tersebut dirancang untuk mendukung investasi jangka panjang di subsektor peternakan dan kesehatan hewan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BOYOLALI - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membeli 35 ekor sapi kurban dari peternak di Boyolali, Jawa Tengah, untuk perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026.

Dilansir dari laporan Antaranews, pembelian sapi dalam jumlah besar itu disebut sebagai upaya mendukung peternak lokal sekaligus membantu menggerakkan perekonomian peternak kecil.

Salah seorang peternak menuturkan bahwa awalnya ia memperoleh informasi mengenai kebutuhan sapi kurban untuk Iduladha dari Seskab Teddy. Ia pun mengaku tidak menyangka sapi miliknya akhirnya dibeli.

Tak hanya menawarkan ternaknya sendiri, peternak tersebut juga membantu memperkenalkan sapi milik peternak lain di sekitar tempat tinggalnya.

Para peternak menilai pembelian sapi kurban tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian desa, terutama bagi peternak lokal.

“Kami selaku peternak lokal sangat terbantu dengan program ini,” ujar salah seorang peternak dalam unggahan tersebut.

Sapi-sapi kurban yang telah dibeli nantinya akan disalurkan melalui para pegawai untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Langkah tersebut dinilai tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap peternak lokal, tetapi juga memperluas manfaat kurban bagi masyarakat.

Dalam unggahan akun Instagram @kerjaseskabri yang dipantau di Jakarta, Rabu (27/5/2026), para peternak menyebut pembelian sapi berbobot rata-rata hingga satu ton itu sangat membantu.

“Dari pagi, siang, dan sekarang sudah malam, kami siap melakukan pengiriman 35 ekor sapi pesanan Bapak Seskab. Ukurannya rata-rata 1 ton,” demikian kutipan video dari akun Instagram @utikanggra, dilansir dari Antara, Rabu.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional.

Ditemui di sela pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan, Jakarta, Rabu, Sudaryono mengatakan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor.

Dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini.

"Jadi ada surplus sekitar 800 ribuan ekor. Ini artinya alhamdulillah, Allah telah memberikan rahmat-Nya, telah memberikan rezeki-Nya kepada bangsa kita, negara kita hari ini," kata Sudaryono.

Menurutnya, surplus tersebut merupakan rahmat dan rezeki yang patut disyukuri karena menunjukkan kondisi ketersediaan ternak nasional berada dalam keadaan baik.

Ia menilai capaian tersebut menjadi pertanda bahwa kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang baik, termasuk dari sisi pertumbuhan dan ketersediaan pangan.

Sudaryono menegaskan berbagai anggapan yang menggambarkan kondisi negara secara negatif tidak sesuai dengan kenyataan, karena berbagai indikator menunjukkan perkembangan yang positif.

Surplus ternak sekitar 800 ribu ekor tersebut juga menjadi bukti kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban tanpa mengalami kekurangan pasokan.

Di tengah situasi global yang masih diwarnai berbagai konflik dan ketidakpastian, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga kondisi dalam negeri agar tetap stabil dan terkendali.

"Di saat situasi sulit perang di mana-mana, kita dalam keadaan yang baik, itu tentu perlu kita syukuri bersama," ucap Sudaryono.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri dan seluruh perangkat negara yang terus berupaya menjaga keadaan tetap baik.

"Pemerintah, Presiden kita, menteri-menterinya, kabinetnya dan seluruh perangkatnya itu bekerja keras supaya kondisi negara kita dalam keadaan baik, berjalan dalam keadaan baik dan insya Allah sesuai dengan doa kita semuanya, negara kita dalam keadaan baik," tutur Sudaryono.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan ketersediaan hewan kurban secara nasional cukup, aman dan terkendali.

"Total prognosa ketersediaan sebanyak 3,2 juta ekor, terdiri dari sapi 860.000 ekor, kerbau 34.000 ekor, kambing 1,4 juta ekor, dan domba 935.000 ekor," kata Agung.

Sementara itu, kebutuhan nasional untuk penyembelihan hewan kurban pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 2,4 juta ekor sehingga masih terdapat surplus sekitar 800.000 ekor.

Menurut Agung, surplus tersebut menunjukkan kapasitas produksi peternakan nasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Idul Adha tanpa kendala pasokan yang berarti.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BOYOLALI - Petani dan peternak sapi lokal dari Boyolali, Jawa Tengah, tak menyangka seluruh sapi mereka diborong Seskab Teddy Indra Wijaya untuk dikurbankan saat perayaan Idhuladha tahun ini. Momen kebahagiaan mereka dibagikan dalam video yang diunggah di Instagram @catatanseskab, Selasa (26/5/2026).

Sedikitnya 35 ekor sapi dari peternak adal Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dibeli Teddy. “Saya dapat info kalau Pak Seskab lagi cari sapi, kebetulan sapi saya malah diborong semua,” kata salah seorang peternak lokal Boyolali.

Menurutnya, tetangga yang mengetahui seluruh sapinya dibeli Seskab Teddy, mulanya mempertanyakan hal tersebut. Selanjutnya, mereka coba menawarkan sapi-sapi mereka. “Tetangga pada nitip. Saya coba tawarkan. Loh, ternyata juga malah masuk kriteria. Alhamdulillah lancar semua,” ungkapnya.

Petani lainnya, mengaku bersyukur sapi-sapi miliknya ikut diborong Seskab Teddy untuk perayaan Iduladha tahun ini. “Alhamdulillah kami sebagai peternak lokal, petani kecil seperti kami, sangat terbantu dengan program seperti ini,” tuturnya.



Sementara petani lainnya menyatakan, “terima kasih, matur suwun Pak Teddy yang telah membeli sapi kesayangan saya.”

Selain itu, seorang petani lainnya juga mengutarakan kebahagiannya ketika mengetahui sapi-sapi miliknya ikut diborong Seskab Teddy. “Rasanya senang sekali. Berterima kasih kepada Allah” katanya.

“Saya hanya petani dan orang desa yang sering dibilang tidak pantas,” katanya melanjutkan, “ternyata sapi saya masuk kriteria. Jadi ini sangat membantu peternak di desa Senden juga Boyolali.”

Mayoritas sapi yang dibeli Seskab Teddy memiliki berat minimal 1 ton. Seperti sapi berjenis limosin yang memiliki ukuran lebih dari 1 ton. Selain limosin, ada juga jenis si mental yang memiliki berat lebih dari 1 ton. “Gede banget guys, siap dikirim ke beberapa titik,” begitu kata salah satu konten kreator Boyolali, Utik Anggra.