#30 tag 24jam
Bangun Transportasi Publik, Daerah Bisa Dapat Efek Ekonomi Berlipat
Kawasan sekitar stasiun dan halte kerap berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi. [508] url asal
#transportasi-publik #biaya-hidup #piter-abdullah #prasasti-center #ekonomi-daerah #umkm #krl #mrt #lrt #jaklingko #komuter-jabodetabek #bps #biaya-transportasi #investasi-infrastruktur #public-private
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan transportasi publik dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan biaya perjalanan dan munculnya aktivitas ekonomi baru di sekitar titik layanan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan di kota besar, tetapi juga berpotensi meluas ke daerah.
Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah mengatakan, transportasi publik yang terjangkau dan andal dapat membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran harian.
"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Ia mencontohkan di Jakarta, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sekitar Rp5,7 juta, masyarakat dapat mengalokasikan 25 persen hingga 30 persen pendapatan untuk kebutuhan transportasi. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya beban biaya perjalanan bagi pekerja.
Data Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat variasi pengeluaran transportasi harian. Sebanyak 8,2 persen komuter mengeluarkan biaya kurang dari Rp5.000, 14,7 persen berada pada kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000, sementara 28,6 persen mengeluarkan minimal Rp25.000 per hari atau sekitar Rp750 ribu per bulan.
Menurut Piter, keberadaan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau dapat menekan pengeluaran tersebut.
"Mengurangi biayaperjalanannya itu sudah bagian dari mensejahterakan masyarakat kita," ucap dia.
Selain menekan biaya hidup, transportasi publik juga dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan sekitar stasiun dan halte kerap berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," katanya.
Piter menilai dampak tersebut juga dapat terjadi di daerah jika pembangunan transportasi publik menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurut dia, komitmen kepala daerah menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi proyek infrastruktur tersebut.
"Itu harus [berawal dari] sebuah tekad dari pimpinan, kepala daerah kita," katanya.
Ia mengakui pembangunan transportasi publik membutuhkan investasi besar pada tahap awal. Namun, manfaat jangka panjang dinilai dapat menutup biaya tersebut melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan negara.
"Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik, walaupun investasinya pasti besar," ucap dia.
Untuk mendukung pembiayaan, Piter menyarankan kolaborasi pemerintah dan swasta melalui skema Public Private Partnership serta pemanfaatan instrumen pembiayaan seperti obligasi. Menurut dia, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menarik minat investor.
"Karena investor pasti akan berpikirnya kan lebih kepada risiko," ujarnya.
Ia menambahkan perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan dapat menjadi hambatan investasi. Karena itu, diperlukan jaminan keberlanjutan kebijakan agar proyek infrastruktur dapat berjalan optimal.
"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya, ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kan kacau jadinya," cetus dia.
Piter meyakini jika pembangunan transportasi publik seperti KRL, MRT, LRT, dan JakLingko dapat diperluas ke berbagai daerah, dampak ekonominya akan meluas dan turut mendorong perubahan struktur ekonomi kota.
"Melihat dari efek berantainya, chain effect-nya, saya meyakini dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri. Tapi dia akan mengubah kotanya," tutup dia.
Ekspor Melonjak Hampir 22 Persen, Prasasti Ingatkan Risiko Inflasi dan Rupiah
Kinerja perdagangan membaik, namun stabilitas harga dan nilai tukar tetap menjadi PR. [319] url asal
#ekspor-indonesia #hilirisasi #inflasi-mei-2026 #rupiah #prasasti-center-for-policy-studies #halim-alamsyah #piter-abdullah #danantara-sumberdaya-indonesia #ekonomi-indonesia #bps
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kinerja ekspor Indonesia menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, kenaikan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan yang perlu diantisipasi agar momentum perbaikan ekonomi tetap terjaga.
Lembaga kajian ekonomi Prasasti Center for Policy Studies menilai capaian ekspor dan hilirisasi yang tercermin dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, tekanan inflasi yang mulai meningkat serta menyusutnya surplus perdagangan memerlukan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.
Data BPS menunjukkan nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-April 2026 mencapai 92,15 miliar dolar AS atau tumbuh 5,48 persen secara tahunan. Pada April 2026, ekspor bahkan melonjak 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh ekspor industri pengolahan yang meningkat 29,07 persen, termasuk produk hilirisasi seperti nikel olahan ke China yang tumbuh 73,6 persen dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang naik 20,4 persen.
Board of Experts Prasasti, Halim Alamsyah, menilai capaian tersebut menunjukkan program hilirisasi mulai memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Akselerasi ekspor pada April yang melonjak hampir 22 persen dan kenaikan ekspor nikel olahan ke China hingga 73 persen adalah kabar yang layak disyukuri. Ini menunjukkan hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat pasokan devisa,” kata Halim dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu menambahkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekspor dan memperbesar cadangan devisa negara. Namun, menurut dia, kebijakan tersebut perlu diikuti langkah lanjutan yang terukur agar momentum perbaikan ekonomi tidak terhambat.
Meski demikian, Halim mengingatkan adanya sejumlah indikator yang perlu dicermati. Inflasi pada Mei 2026 tercatat mencapai 3,08 persen secara tahunan, naik dari 2,42 persen pada April dan kembali menembus level 3 persen.
Menurut dia, kenaikan inflasi dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat konflik global, komponen pangan bergejolak (volatile food), serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Pengamat Beber Dampak Kenaikan Harga Minyak ke RI Imbas Perang Timteng
Ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan juga fluktuasi nilai tukar dolar AS. [364] url asal
#harga-minyak #bbm #inflasi #timur-tengah #konflik-internasional #piter-abdullah #impor-minyak #harga-energi #indonesia #perang-iran #perang-timteng #wti #brent #pemerintah #selat-hormuz #reuter
(CNN Indonesia - Ekonomi) 04/03/26 04:45
v/154088/
Kenaikan harga minyak dunia di tengah eskalasi Timur Tengah berpotensi meningkatkan tekanan terhadap harga domestik, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah menyampaikan dalam kondisi harga minyak global yang meningkat, tekanan terhadap penyesuaian harga BBM domestik hampir tidak terhindarkan.
Menurut Piter, pertanyaan terkait isu Timur Tengah bukan semata apakah harga BBM akan naik atau tidak, melainkan sejauh mana pemerintah mampu menahan kenaikan tersebut melalui kebijakan fiskal yang tersedia.
"Dalam situasi harga minyak naik, tekanan terhadap harga BBM domestik tentu meningkat. Jika pemerintah menahan kenaikan melalui subsidi, maka konsekuensinya ada pada peningkatan beban fiskal. Sebaliknya, jika dilepas maka tekanan terhadap inflasi bisa menjadi lebih kuat," ujar Piter dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (3/3).
Ia menjelaskan kontribusi harga BBM terhadap inflasi relatif besar, baik melalui dampak langsung (first round effect) maupun dampak lanjutan terhadap biaya produksi, distribusi, dan harga barang konsumsi (second dan third round effect).
Dengan struktur tersebut, kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan tekanan inflasi secara bertahap, tergantung pada respons kebijakan yang diambil.
"Konsumsi minyak nasional mencapai hampir 1,5 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri tidak sampai setengahnya. Ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan juga fluktuasi nilai tukar dolar AS," terangnya.
Harga minyak mentah dunia kembali melonjak pada perdagangan Selasa (3/3), menandai tren kenaikan untuk hari ketiga berturut-turut di tengah meluasnya perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Konflik yang dipicu serangan provokasi AS dan Israel ke Iran ini memicu kekhawatiran gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah.
Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent tercatat berada di level US$78,83 per barel, naik US$1,10 atau 1,4 persen. Sehari sebelumnya, Brent sempat menyentuh US$82,37 per barel, level tertinggi sejak Januari 2025, sebelum akhirnya ditutup menguat 6,7 persen.
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 74 sen atau 1 persen menjadi US$71,97 per barel. Pada sesi sebelumnya, WTI sempat mencapai level tertinggi sejak Juni 2025 sebelum ditutup naik 6,3 persen.
Lonjakan harga terjadi seiring meningkatnya kekhawatiran pasar setelah jalur vital distribusi energi global dari Timur Tengah, yakni Selat Hormuz, ditutup.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)