Industri manufaktur selama ini konsisten menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional...,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan berfokus memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri sebagai fondasi utama dalam memperkuat sektor manufaktur nasional terutama dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Dalam keterangan di Jakarta, Jumat, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pembangunan SDM industri yang adaptif, produktif, dan berdaya saing tinggi menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan sektor manufaktur di tengah dinamika global.

Pihaknya, kata dia, terus menegaskan komitmen dalam menghasilkan dan mengembangkan SDM industri yang kompeten guna menopang kinerja industri pengolahan, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri manufaktur selama ini konsisten menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, penguatan SDM industri harus terus kita akselerasi melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta penguasaan teknologi digital,” ujar Menperin.

Menperin menegaskan, Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) telah menjalankan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi hingga penguatan kompetensi industri 4.0.

Program pendidikan vokasi tersebut dilaksanakan di 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan sekolah menengah kejuruan (SMK) di berbagai wilayah Indonesia.

Sepanjang 2025, unit pendidikan vokasi Kemenperin menghasilkan 5.472 lulusan dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri manufaktur. Selain itu, pendaftaran Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) kini tengah dibuka untuk menjaring bibit SDM unggul secara berkelanjutan.

Pada sisi pelatihan, BPSDMI menggelar program di tujuh Balai Diklat Industri (BDI) yang mencakup skilling, reskilling, dan upskilling. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 1.362 orang telah dilatih, disertifikasi, dan ditempatkan kerja melalui program tersebut.

Kemenperin juga aktif mendukung Program Magang Nasional dengan memfasilitasi 3.969 calon tenaga kerja di berbagai perusahaan industri dan instansi.

Selain itu, program inkubator bisnis di BDI berhasil membina 37 tenant yang menyerap 212 tenaga kerja baru dengan total omzet mencapai Rp11,5 miliar.

Sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0, BPSDMI melalui Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0 turut menyelenggarakan pelatihan berbasis industri 4.0 serta pendampingan transformasi digital bagi pelaku industri.

“Bahkan, dalam rangka mendukung pengembangan karier tenaga kerja industri, BPSDMI telah bekerja sama dengan 48 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memfasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri,” ungkap Menperin.

Kemenperin juga terus memperbarui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar selaras dengan kebutuhan industri.

“Dalam menghadapi era transformasi digital, Kemenperin turut aktif melaksanakan program reskilling dan upskilling bagi pekerja industri. Upaya ini dilakukan guna memastikan tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk otomatisasi, digitalisasi proses produksi, serta penerapan industri 4.0,” papar Agus.

Menurutnya, transformasi digital tidak hanya membutuhkan investasi teknologi, tetapi juga kesiapan SDM.

“Oleh sebab itu, program reskilling dan upskilling menjadi prioritas agar tenaga kerja kita tetap relevan dan kompetitif,” tegasnya.

Berdasarkan data terbaru, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terus meningkat, dari 15,49 juta orang pada 2015 menjadi 20,26 juta orang pada Agustus 2025, yang merupakan level tertinggi selama periode pengamatan.

Capaian tersebut menegaskan peran strategis sektor industri sebagai penyedia lapangan kerja sekaligus penopang stabilitas ekonomi nasional, serta mencerminkan ketahanan dan daya saing manufaktur Indonesia.

Dalam peringatan May Day, Menperin turut menyampaikan apresiasi kepada para pekerja industri.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja industri di Indonesia. Kalian adalah tulang punggung industri nasional. Teruslah meningkatkan kompetensi, menjaga semangat kerja, dan beradaptasi dengan perubahan agar industri kita semakin kuat dan berdaya saing global,” paparnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami memandang pekerja sebagai mitra strategis. Kemajuan perusahaan tidak mungkin tercapai tanpa kontribusi SDM yang unggul, produktif, dan adaptif terhadap perubahan,

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meyakini peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), yang diperingati setiap 1 Mei menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan produktif antara pekerja dan pengusaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam keterangan di Jakarta, Jumat menyampaikan, pihaknya memandang peringatan May Day sebagai kesempatan untuk mempererat sinergi antara pekerja dan pemberi kerja.

Dalam konteks tersebut, Kadin secara konsisten menggunakan istilah pekerja dibandingkan buruh, karena dinilai lebih mencerminkan posisi strategis dalam ekosistem ekonomi modern.

Lebih lanjut, di tengah perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, Kadin menegaskan bahwa pekerja merupakan bagian penting dari sumber daya manusia (SDM) yang menjadi penentu kemajuan perusahaan.

Oleh karena itu, pekerja dipandang bukan sekadar faktor produksi, melainkan mitra utama pengusaha.

“Kami memandang pekerja sebagai mitra strategis. Kemajuan perusahaan tidak mungkin tercapai tanpa kontribusi SDM yang unggul, produktif, dan adaptif terhadap perubahan,” ujar Anindya

Ia juga menyampaikan apresiasi atas peringatan May Day yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kawasan Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri sekitar 200.000 pekerja serta Presiden Prabowo Subianto.

Kadin juga menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden dalam pidato May Day 2026, termasuk peningkatan upah minimum, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan pelatihan vokasi.

Sejumlah program seperti bantuan subsidi upah, insentif pajak, pembangunan rumah bagi pekerja, hingga perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

Selain itu, upaya penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan hilirisasi industri disebut menjadi fondasi penting bagi penyerapan tenaga kerja nasional.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin mendorong dunia usaha untuk terus memperluas kesempatan kerja, terutama bagi generasi muda dan pencari kerja.

Kadin juga berkomitmen memperkuat kolaborasi melalui peningkatan produktivitas, pengembangan keterampilan, serta adopsi teknologi.

“Kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. Ketika perusahaan tumbuh, pekerja akan ikut sejahtera. Ketika pekerja produktif, perusahaan akan semakin kuat,” tegas Anin.

Kadin berharap peringatan May Day dapat terus dirayakan secara damai, konstruktif, dan penuh semangat kebersamaan. Di tengah tantangan global, menjaga iklim usaha yang kondusif dinilai menjadi kunci agar investasi terus tumbuh dan lapangan kerja semakin terbuka.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) membukukan laba bersih sebesar US$90,48 juta atau setara Rp1,53 triliun (kurs jisdor Rp16.999 per dolar AS) sepanjang kuartal I/20262026. Nilai tersebut melejit ratusan persen sejalan dengan kinerja pendapatan solid yang dibukukan perseroan.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, BRPT mencatat pendapatan sebesar US$2,57 miliar atau meroket 232,18% secara year on year (YoY). Kinerja ini didorong oleh utamanya oleh pendapatan dari pasar ekspor yang punya eksposur terbesar di pendapatan perseroan.

Perinciannya, pendapatan dari ekspor petrokimia dan kilang tumbuh 926,52% YoY dari US$195,17 juta menjadi US$2 miliar. Di sisi lain, pendapatan dari pasar domestik susut 2,04% YoY menjadi US$566,78 juta.

Pendapatan dari pasar domestik tersebut terdiri dari segmen petrokimia dan kilang yang turun 6,24% YoY menjadi US$165,16 juta, kemudian segmen energi dan sumber daya pihak ketiga naik 9,76% YoY menjadi US$165,16 juta, serta segmen lainnya pihak ketiga meningkat 13,56% YoY menjadi US$1,34 juta.

Di sisi lain, terdapat sejumlah komponen beban yang dibukukan perseroan, antara lain adalah bahan baku, beban produksi dan manufaktur yang nilainya mencapai US$1,88 miliar, melesat 211,57% YoY. Kemudian, perseroan juga membukukan beban penjualan sebesar US$19,76 juta atau naik 94,49% YoY. Di sisi lain, BRPT mencatat keuntungan kurs mata uang asing sebesar US$10,32 juta atau naik 32,82% YoY.

Laba sebelum pajak perseroan dalam triwulan I 2026 tercatat sebesar US$335,25 juta, melonjak 496% YoY. Sementara itu, laba periode berjalan tercatat sebesar US$270,82 juta atau meroket 817,41% YoY.

Dari sisi bottom line, emiten afiliasi Prajogo Pangestu ini membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar US$90,48 juta. Laba bersih ini melejit 459,90% YoY dibanding laba bersih kuartal I/2025 sebesar US$16,16 juta.

Menilik neraca keuangan, aset BRPT per akhir Maret 2026 naik 1,53% year to date (YtD) menjadi sebesar US$17,62 miliar. Jumlah liabilitas perseroan juga meningkat 0,01% YtD menjadi US$11,31 miliar, sementara jumlah ekuitas naik 4,39% YtD menjadi US$6,31 miliar.

Bisnis.com, SEMARANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah siap menggelar kembali Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan UMKM Grande tahun 2026 sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan investasi, perdagangan, hingga pemberdayaan UMKM. Dua agenda tahunan ini menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat daya saing Jawa Tengah di tengah tantangan ekonomi global yang semakin berat.
Kepala KPw BI Provinsi Jawa Tengah Mohammad Noor Nugroho menuturkan bahwa CJIBF tahun 2026 akan berfokus pada sektor investasi dengan mengundang investor asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Nugroho pun menyebut bahwa investasi menjadi salah satu motor utama dari pertumbuhan ekonomi yang perlu terus diperkuat.
“CJIBF tahun 2026 ini akan heavy tentang investasi. Kita berupaya mengundang investor asing dan domestik untuk melakukan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Investasi ini menjadi penting untuk penggerak pertumbuhan ekonomi, apalagi untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2026 dan 2027,” tutur Nugroho dalam press conference CJIBF dan UMKM Grande 2026, Rabu (29/04/2026).
Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,37%, dengan investasi menjadi kontributor terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Adapun nilai investasi pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp88 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 6,76%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Kalau kita ingin mendukung target pertumbuhan nasional hingga 8%, maka investasi harus terus didorong. Tahun lalu investasi menjadi sumber pertumbuhan yang sangat penting dan tahun ini diharapkan bisa tumbuh lebih tinggi lagi bahkan di atas 7%,” tambahnya.
Terkait CJIBF, Nugroho menerangkan bahwa pada tahun 2026 forum ini mengusung tema “Central Java Thriving: Strengthening Investment and Empowering SMEs for Green and Sustainable Growth”. Forum ini dijadwalkan akan berlangsung pada 11-12 Mei 2026 dengan rangkaian kegiatan mulai dari business forum, one on one meeting, investor networking, serta investment visit ke sejumlah proyek unggulan di Jawa Tengah.
Menurutnya, CJIBF ini tidak hanya menjadi ajang untuk melakukan promosi investasi, melainkan juga menjadi tempat bertemunya kepala daerah dari 35 kabupaten/kota dengan calon investor potensial melalui pertemuan khusus agar peluang investasi dapat dibahas lebih detail.

“Kami ingin mempertemukan kepala daerah dan project owner dengan calon investor melalui one on one meeting. Harapannya, dari situ bisa digali lebih detail minat investasi asing maupun domestik terhadap proyek-proyek unggulan yang ada di Jawa Tengah,” katanya
Tak hanya CJIBF, Bank Indonesia Jawa Tengah juga akan menggelar acara UMKM Grande tahun 2026 yang akan berlangsung pada 7-11 Mei 2026 di Atrium Mall Paragon Semarang. Nugroho menjelaskan bahwa UMKM Grande mengusung tema “Tumbuh, Tangguh, dan Mendunia” untuk mempromosikan dan mendorong peningkatan daya saing produk UMKM unggulan Jawa Tengah.
“Makna Grande itu adalah GReen, kerakyatAN, Digital, dan Export. Jadi kita mendorong UMKM yang berwawasan lingkungan, berpihak pada ekonomi rakyat, memanfaatkan teknologi digital, dan memiliki kualitas ekspor agar mampu membuka pasar yang lebih luas,” tuturnya.
Mengenai detail acara, Nugroho menjelaskan bahwa akan ada sekitar 75 UMKM yang ikut serta dalam pameran ini. Adapun bidang usaha UMKM yang akan bergabung dalam acara UMKM Grande ini adalah UMKM dari bidang usaha minuman dan makanan, furniture, home deco, wastra dan fashion, kriya dan aksesoris, hingga kopi.
"Untuk UMKM Grande ini kita akan mengikutsertakan sekitar 75 UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, furnitur, home decor, wastra dan fashion, kriya dan aksesoris, serta kopi,” jelas Nugroho.
Di sisi lain, Nugroho juga menegaskan bahwa UMKM Grande pada tahun 2026 ini akan menghadirkan sejumlah inovasi baru seperti Sustainability Hub, layanan Aku Bisa Sejahtera, hingga live selling yang akan bekerja sama dengan affiliator guna memperluas jangkauan pasar secara digital.
“Yang baru tahun ini ada Sustainability Hub untuk edukasi pertanian berkelanjutan dan perhitungan emisi karbon, lalu Aku Bisa Sejahtera bersama OJK dan perbankan, serta live selling yang sangat relevan dengan tren saat ini. Harapannya, acara ini tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga memberi value added bagi UMKM agar semakin siap bersaing,” tutupnya. (Fadya Jasmin Malihah)

Ke depan, kita perlu mendorong integrasi antara perajin, seniman, dan desainer agar kriya Indonesia dapat berkembang tidak hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai ekspresi budaya yang diakui secara global,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menekankan bahwa produk kriya Indonesia memiliki kekuatan pada aspek fungsi sekaligus nilai filosofis yang mampu mendorong daya saing industri di tingkat global.

Sobur dalam keterangan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Kamis menyatakan bahwa penguatan aspek seni dan desain dalam kriya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri mebel dan kerajinan nasional.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), subsektor fesyen dan kriya menjadi penyumbang utama ekonomi kreatif dengan total nilai ekspor mencapai 28,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp476 triliun pada Januari hingga November 2025.

Oleh karena itu, untuk memacu kinerja ini, menurut dia, ke depan perlu didorong integrasi antara perajin, seniman, dan desainer agar kriya Indonesia dapat berkembang tidak hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai ekspresi budaya yang diakui secara global.

“Ke depan, kita perlu mendorong integrasi antara perajin, seniman, dan desainer agar kriya Indonesia dapat berkembang tidak hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai ekspresi budaya yang diakui secara global,” katanya.

Selain itu, disampaikan dia, salah satu wadah yang memperlihatkan kuatnya fungsional dan filosofis industri kriya dalam negeri yakni pameran Tatah ukir Jepara, yang digelar pada 29 April hingga awal Juli 2026 di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

Kata dia, ajang tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan posisi kriya Indonesia sebagai bagian dari warisan budaya bernilai tinggi.

Menurutnya, pameran ini menunjukkan bahwa ukiran Jepara tidak hanya memiliki nilai fungsional, tetapi juga nilai artistik dan filosofis yang kuat.

“Melalui pameran ini, kita melihat bahwa kriya Indonesia mampu hadir sebagai karya seni yang memiliki kedalaman makna dan identitas budaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sobur berharap pameran seperti Tatah dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pelestarian sekaligus inovasi dalam industri kriya nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tujuan utamanya adalah memperluas pangsa pasar bagi produk dalam negeri, sekaligus menciptakan dampak berlipat (multiplier effect) yang signifikan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan kemudahan bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) untuk memperoleh sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memperluas akses pasar, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Kamis menyampaikan, upaya ini dilakukan melalui pemberian fasilitas pengajuan sertifikasi TKDN dengan mekanisme self declare yang dapat diakses tanpa dipungut biaya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar domestik sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional.

Menurutnya kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan langkah strategis untuk memperkuat penguasaan pasar domestik oleh produsen lokal.

‎“Tujuan utamanya adalah memperluas pangsa pasar bagi produk dalam negeri, sekaligus menciptakan dampak berlipat (multiplier effect) yang signifikan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Menperin.

‎Menperin menambahkan, keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, khususnya hasil produksi IKM tercermin melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamanatkan perencanaan, alokasi, dan realisasi 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah untuk menggunakan produk UMKM atau IKM lokal.

‎“Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM, termasuk IKM dan koperasi, pada e-katalog nasional, sektoral, dan lokal. Dengan demikian, partisipasi IKM dan UMKM dalam pasokan barang dan jasa pemerintah diharapkan semakin meningkat,” jelasnya.

‎Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, mengemukakan bahwa Kemenperin terus memberikan pendampingan kepada pelaku industri kecil dalam proses pengajuan sertifikasi TKDN self declare.

‎“Dalam regulasi tersebut, industri kecil diberikan kemudahan untuk memenuhi sertifikasi nilai TKDN barang melalui skema TKDN self declare,” ungkap Reni.

Kemudahan tersebut diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 11 Desember 2025.

Sebagai implementasi kebijakan, Kemenperin telah menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi TKDN bagi pelaku industri kecil secara hybrid di Politeknik AKA Bogor pada 20 April 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh 65 peserta secara luring yang terdiri dari pelaku industri kecil serta aparat pembina industri dari Kota dan Kabupaten Bogor.

Selain itu, lebih dari 250 peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

‎“Nantinya diharapkan kebijakan ini dapat terus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Reni.

Untuk memperoleh sertifikasi TKDN self declare, pelaku usaha diwajibkan terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan telah divalidasi sebagai industri kecil sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen IKMA Nomor 261 Tahun 2025.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pelaku usaha tentu saja menginginkan harganya disesuaikan, karena harga CPO juga sudah naik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng, Minyakita, seiring kajian keekonomian yang dilakukan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan ditemui usai Rakornas Kadin Bidang Perdagangan di Jakarta, Kamis, menyampaikan pemerintah menilai perlunya evaluasi terhadap HET, yang dalam hal ini pihaknya melakukan kajian mendalam terkait aspek keekonomian harga.

“Jadi seharusnya akan ada penyesuaian gitu, target kita tuh dalam waktu dekat kita akan menyesuaikan HET,” katanya.

Menurut dia, penyesuaian ini mempertimbangkan tekanan pelaku usaha di tengah dinamika global saat ini.

“Pelaku usaha tentu saja menginginkan harganya disesuaikan, karena harga CPO juga sudah naik. Kemudian banyak lagi harga-harga penunjang lainnya yang memang harus disesuaikan dengan harga saat ini,” katanya.

Dirinya menekankan Kemendag telah menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan dan berencana menggelar rapat lanjutan bersama pihak terkait

Lebih lanjut, dalam konteks distribusi, ia mengungkapkan bahwa realisasi Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita dari produsen ke BUMN pangan dan/atau Bulog telah mencapai 49 persen hingga 20 April 2026.

"Jadi di atas ketentuan minimum sebenarnya,” katanya.

Selain itu, distribusi melalui BUMN pangan dinilai mampu meningkatkan efisiensi yang tercermin dari penurunan harga rata-rata nasional Minyakita menjadi sekitar Rp15.800-an per liter, dibandingkan sebelum revisi aturan yang berada di kisaran hingga Rp17.000 per liter.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Kota Dumai semakin menegaskan posisinya sebagai motor penggerak ekonomi di Provinsi Riau. Pada Triwulan I/2026, Dumai mencatatkan realisasi investasi tertinggi di tingkat kabupaten/kota dengan nilai mencapai Rp3,04 triliun.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, capaian tersebut setara dengan sekitar 23% dari total realisasi investasi di seluruh wilayah provinsi.

Dominasi Dumai juga terlihat pada sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kota ini mencatatkan investasi domestik sebesar Rp2,74 triliun atau berkontribusi 28% terhadap total PMDN di Riau.

Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Raja Dona Fitri Illahi, menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari kemudahan perizinan serta komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Data DPMPTSP Provinsi Riau mengonfirmasi bahwa Dumai menjadi magnet investasi, baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Realisasi Rp3,04 triliun ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi dan stabilitas daerah,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan dan kepemimpinan Wali Kota Dumai, Paisal, bersama Wakil Wali Kota Sugiyarto yang konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi.

Menurutnya, kondusivitas daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah.

“Investasi yang tumbuh akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, peran semua pihak sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Pencapaian ini semakin memperkuat posisi strategis Dumai sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi utama di Provinsi Riau pada awal 2026.

Pemerintah Kota Dumai pun berkomitmen menjaga tren positif tersebut melalui peningkatan transparansi, percepatan layanan perizinan, serta penguatan infrastruktur penunjang industri.

Sebelum Timur Tengah terjadi perang, kami di Kadin tentu fokusnya adalah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program-program yang tentunya sudah dicanangkan,

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan kesiapan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan dinamika global.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam Rakornas Kadin Bidang Perdagangan di Jakarta, Kamis menyampaikan, pihaknya berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kata dia, dalam program tersebut, Kadin telah berkontribusi dalam penyediaan sekitar seribu unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target nasional sebanyak 30 ribu unit.

Selain itu, Kadin juga siap mendukung program kesehatan gratis dengan mendorong penguatan industri kesehatan nasional, serta berperan dalam pengembangan sektor perumahan, khususnya pembangunan rumah rakyat.

“Sebelum Timur Tengah terjadi perang, kami di Kadin tentu fokusnya adalah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program-program yang tentunya sudah dicanangkan," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya penguatan sektor tenaga kerja migran sebagai salah satu sumber devisa negara yang dapat mendukung perekonomian.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Kadin juga menekankan beberapa fokus utama, yakni penguatan perdagangan domestik, peningkatan ekspor, dan dorongan investasi.

Pada sektor perdagangan domestik, Kadin mendorong sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga pergerakan ekonomi.

Sementara itu, di sektor ekspor, Kadin bersama pemerintah terus berupaya membuka akses pasar baru ke berbagai kawasan seperti Uni Eropa, Kanada, hingga Eurasia.

Di sisi investasi, Anindya menilai investasi besar maupun kecil memiliki peran penting dalam menciptakan dampak ekonomi yang luas.

Selain itu, di tengah kondisi ekonomi yang menantang, Kadin juga menyoroti perlunya langkah-langkah strategis untuk mendukung dunia usaha, termasuk pelaku UMKM yang dinilai paling terdampak.

Oleh karena itu, Kadin mengusulkan sejumlah relaksasi kebijakan seperti kemudahan kredit, serta dukungan terhadap kegiatan ekspor guna menjaga keberlangsungan usaha.

Anindya menegaskan, di tengah tekanan geopolitik dunia, Kadin memilih strategi efisiensi yang tetap berorientasi pada pertumbuhan, dengan mengedepankan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha.

“Karena faktanya dari krisis ke krisis kita Alhamdulillah survive dan lebih baik,” ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah bakal menggelar dua agenda ekonomi strategis, yaitu Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan UMKM Grande 2026 pada bulan Mei mendatang. Perhelatan tersebut menjadi strategi Jawa Tengah untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang dinamis.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa momentum penyelenggaraan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi lintas sektor. Terlebih, pelaksanaan tahun ini bertepatan dengan agenda Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama (MPU) yang dihadiri oleh 10 kepala daerah dari berbagai provinsi.

"Sudah bagus. Itu kan bareng dengan acara Gubernur MPU, coba diatur sekalian agar bisa diajak ke acara CJIBF. Nah, kalau ada gala dinner juga ya bisa digabungkan,” ujar Ahmad Luthfi saat memberikan arahan koordinasi di Semarang pada Kamis (30/4/2026).

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan promosi investasi Jawa Tengah kepada para pengambil kebijakan dari daerah lain. Dengan kehadiran para gubernur MPU, peluang kerja sama antardaerah dan pertukaran potensi investasi menjadi lebih terbuka lebar. Agenda ini sekaligus menjadi panggung untuk memperkenalkan produk-produk unggulan lokal kepada skala nasional yang lebih luas.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kurasi ketat terhadap profil investasi yang akan ditawarkan. Fokus utama adalah menarik minat puluhan investor yang telah menunjukkan ketertarikan awal.

“Untuk investornya sudah terdata sekitar 30, dan ini akan kami tindak lanjuti melalui one-on-one meeting. Kami sudah melakukan verifikasi dan sebagian sudah menunjukkan kepeminatan,” kata Sakina. Ia menambahkan bahwa target utama dari pertemuan ini adalah terciptanya komitmen investasi awal yang dituangkan secara formal dalam Letter of Interest (LoI).

Kepala KPwBI Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Noor Nugroho, menekankan bahwa melalui tema “Central Java Thriving: Strengthening Investment and Empowering SMEs for Green and Sustainable Growth”, Jawa Tengah berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang diusung adalah konsep GRANDE (Green, Kerakyatan, Digital, Export) yang diterapkan pada 75 UMKM unggulan hasil kurasi. Pelaku usaha ini mencakup sektor fesyen, wastra, kerajinan, furnitur, hingga kopi yang siap menembus pasar internasional.

“CJIBF tahun 2026 ini akan heavy tentang investasi. Kita berupaya mengundang investor asing dan domestik untuk melakukan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Investasi ini menjadi penting untuk penggerak pertumbuhan ekonomi, apalagi untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2026 dan 2027,” pungkas Nugroho. Dengan target pertumbuhan investasi di atas 7% pada tahun 2026, sinergi ini diharapkan menjadi katalisator bagi perekonomian Jawa Tengah.

Sebagai informasi, berdasarkan data makroekonomi, perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat mampu tumbuh sebesar 5,37%. Investasi menjadi kontributor terbesar kedua bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setelah konsumsi rumah tangga, dengan realisasi mencapai Rp88 triliun atau tumbuh 6,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan volume transaksi aset kripto domestik pada kuartal I/2026 sebesar 31% turut berdampak terhadap kinerja PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN).

Sepanjang kuartal I/2026, industri kripto menghadapi tekanan akibat koreksi harga, penyusutan kapitalisasi pasar, serta berkurangnya aktivitas perdagangan.

Secara global, kapitalisasi pasar kripto tercatat merosot 45% dari US$4,4 triliun menjadi US$2,4 triliun per 31 Maret 2026. Kondisi ini turut menyeret volume transaksi turun 39,1% menjadi US$2,7 triliun.

Tren pelemahan juga terjadi di dalam negeri. Volume transaksi aset kripto domestik turun 31% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp75,8 triliun pada periode Januari—Maret 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pendapatan COIN mengalami kontraksi 18% dari Rp50,63 miliar pada kuartal I/2025 menjadi Rp41,49 miliar pada kuartal I/2026.

Direktur Utama COIN Ade Wahyu mengatakan tekanan kinerja perseroan tidak terlepas dari dinamika pasar kripto yang dipengaruhi kondisi makroekonomi global.

“Salah satu pemicunya adalah perilaku risk-off konsumen akibat ketidakstabilan makroekonomi global, dipicu ketegangan geopolitik dan pengetatan likuiditas. Penurunan nilai transaksi kripto akhirnya berdampak langsung pada fundamental perseroan,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Ade Wahyu mengatakan, tekanan tersebut turut membuat EBITDA dan laba bersih perseroan berada di zona negatif pada periode tersebut.

Meski demikian, perseroan menilai kondisi ini bersifat siklikal dan membuka peluang pemulihan ke depan. Di tengah pelemahan pasar spot, segmen perdagangan derivatif justru mencatatkan pertumbuhan signifikan.

Pendapatan dari segmen derivatif melonjak 125% YoY menjadi Rp11,4 miliar, dibandingkan Rp5,1 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi segmen ini mencapai 27,6% terhadap total pendapatan perseroan.

Ade menjelaskan, karakteristik derivatif yang memungkinkan peluang dua arah (two-way opportunities) membuat produk ini diminati sebagai instrumen lindung nilai saat pasar bergejolak.

Dari sisi potensi, rasio pasar derivatif kripto di Indonesia masih sekitar 0,13 kali dari pasar spot, jauh tertinggal dibandingkan rasio global yang mencapai sekitar lima kali lipat. Hal ini menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih terbuka lebar.

“Melesatnya segmen derivatif menjadi bukti penerimaan pasar terhadap inovasi bursa kripto. Dengan potensi yang besar, derivatif akan menjadi pilar utama untuk menjaga stabilitas dan mendorong kinerja ke depan,” katanya.

Sebagai informasi, COIN merupakan perusahaan holding yang menaungi PT Central Finansial X sebagai bursa aset kripto serta PT Kustodian Koin Indonesia sebagai lembaga penyimpanan aset kripto. Keduanya telah mengantongi izin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026. Aturan itu mengatur pengetatan impor sejumlah komoditas pangan guna mendukung swasembada serta menjaga keseimbangan pasar domestik.

Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan. Aturan tersebut diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

“Permendag Nomor 11 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025, menambah beberapa ruang lingkup barang yang diatur impornya. Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia merinci, pengaturan baru ini memasukkan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan dalam kelompok beras, serta buah pir dalam kelompok hortikultura.

Penguatan tata kelola impor juga ditunjukkan melalui kewajiban bagi importir untuk memperoleh Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan berdasarkan rekomendasi teknis Kementerian Pertanian sebelum melakukan pemasukan barang.

“Importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window sebelum melakukan impor,” ujar Budi.

Proses perumusan kebijakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas kementerian. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

“Setiap usulan penyesuaian kebijakan, termasuk pembatasan impor, berasal dari kementerian dan lembaga teknis serta para pemangku kepentingan. Usulan tersebut kemudian dibahas melalui koordinasi lintas kementerian,” jelasnya.