Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai tantangan industri gula nasional untuk mencapai swasembada jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar konsolidasi kelembagaan.

Menurut dia, saat ini lembaga di Indonesia sudah terlalu banyak. Sementara, Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar antara produksi dan kebutuhan konsumsi.

Berdasarkan data United States Department of Agriculture (USDA), produksi gula Indonesia berkisar 2,1 juta hingga 2,2 juta ton per tahun, sedangkan konsumsi nasional telah melampaui 6 juta ton.

Kondisi tersebut membuat impor masih menjadi instrumen utama untuk menutup kekurangan pasokan domestik.

Esther menilai persoalan industri gula juga berkaitan dengan struktur pasar yang belum kompetitif. Di tingkat pabrik gula, pasar cenderung berbentuk oligopsoni karena hanya terdapat sedikit pembeli tebu.

Sementara itu, pada rantai perdagangan gula, struktur oligopoli menyebabkan distribusi dan pembentukan harga banyak ditentukan oleh segelintir pelaku besar.

“Pemerintah sebaiknya mengupayakan iklim persaingan usaha yang kompetitif di industri gula Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kebijakan industri gula selama ini lebih banyak berfokus pada pengaturan harga dan impor, sementara peningkatan produktivitas berjalan relatif lambat.

Selain itu, sektor gula juga masih menghadapi persoalan keterbatasan pasokan tebu, minimnya perluasan areal tanam, serta kondisi pabrik gula yang sebagian besar masih menggunakan mesin berusia tua.

Kapasitas giling nasional saat ini hanya sekitar 205.000 ton tebu per hari, jauh tertinggal dibandingkan Thailand yang telah mencapai sekitar 940.000 ton tebu per hari.

Karena itu, menurut Esther, revitalisasi industri gula perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penguatan kelembagaan BUMN, tetapi juga melalui peningkatan produktivitas, modernisasi pabrik, dan pemberian insentif yang menarik bagi petani.

Dia menilai kemitraan yang lebih kuat antara pabrik gula dan petani dapat menjadi salah satu solusi. Bentuk kemitraan tersebut dapat mencakup dukungan pembiayaan, pelatihan budidaya, jaminan pembelian hasil panen, hingga mekanisme bagi hasil yang lebih adil.

Selain itu, pengembangan produk turunan tebu juga dinilai dapat meningkatkan nilai tambah industri nasional. Tebu tidak hanya menghasilkan gula, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk produksi bioetanol, biomassa, pupuk, pakan ternak, hingga energi listrik berbasis bagas.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai penguatan peran BUMN di sektor gula menunjukkan bahwa keberhasilan swasembada tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan industri, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menciptakan pasar yang sehat dan memberikan insentif yang memadai bagi petani.

Konsolidasi BUMN memang berpotensi memperkuat fungsi penyerapan gula rakyat yang selama ini menjadi salah satu titik lemah industri.

Namun, tanpa pembenahan harga acuan, peningkatan produktivitas, revitalisasi pabrik, serta penguatan posisi petani dalam rantai pasok, kekhawatiran mengenai lesunya pasar gula diperkirakan masih akan membayangi musim giling tahun ini.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia diketahui telah merampungkan konsolidasi pabrik gula milik negara ke dalam PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co. Proses tersebut ditandai dengan selesainya akuisisi PT Pabrik Gula Rajawali I, PT Pabrik Gula Rajawali II, dan PT Pabrik Gula Candi Baru yang sebelumnya berada di bawah holding pangan ID Food.

Pengamat pertanian Khudori menilai langkah tersebut pada dasarnya telah menuntaskan restrukturisasi industri gula BUMN.

Setelah konsolidasi selesai, Sugar Co akan berfokus sebagai perusahaan manufaktur gula berbasis pertanian, sementara ID Food menjalankan fungsi perdagangan pangan sekaligus menjadi off taker bagi seluruh gula yang diproduksi Sugar Co.

Dalam skema tersebut, ID Food akan membeli gula menggunakan Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen sebesar Rp14.500 per kilogram sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional.

Khudori menilai keberadaan off taker menjadi elemen penting untuk mencegah terulangnya persoalan gula petani yang tidak terserap pasar sebagaimana terjadi pada musim giling tahun lalu.

“Tahun lalu puluhan ribu ton gula petani di Jawa Timur menumpuk tak laku. Berulang kali lelang digelar dan berulang kali pula gagal dicapai harga kesepakatan karena penawar mengajukan harga di bawah Rp14.500 per kilogram,” ungkap Khudori, dikutip Jumat (12/6/2026).

Denpasar, Bali (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkomitmen untuk menyinergikan dukungan untuk pengembangan berbagai potensi ekonomi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, mulai dari perkebunan, pertanian, hingga perikanan.

Wakil Bupati (Wabup) Katingan Firdaus menemui Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Jumat pagi, untuk memaparkan berbagai potensi ekonomi serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah tersebut.

Kabupaten Katingan memiliki potensi perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, serta pertanian padi sekaligus fasilitas pabrik penggilingan padi berkapasitas hingga 1,5 ton per jam serta fasilitas cold storage dan pabrik es untuk industri perikanan.

Namun, wilayah tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Jalan kampung, jalan poros, dan jembatan seringkali berlumpur saat hujan sehingga sulit dilalui masyarakat, sementara kondisi pelabuhan feri juga kurang layak.

Viva menyatakan, pihaknya menjalin berbagai kerja sama dengan kementerian, BUMN, dan perusahaan swasta nasional maupun dari luar negeri untuk membangun kawasan transmigrasi.

Terkait pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan, ia mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Pertanian (Kementan), maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Bahkan bisa bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan dari China,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Denpasar, Bali, Jumat malam.

Sementara untuk perbaikan fasilitas jalan, jembatan, dan pelabuhan di Katingan, Viva menuturkan hal tersebut akan disinergikan dengan kementerian terkait.

“Meski di Katingan belum ada kawasan transmigrasi, maka aspirasi yang ada kami koordinasikan dengan kementerian terkait. Kami dukung berbagai pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ia menyampaikan, saat ini di Katingan baru ada Satuan Pemukiman (SP) transmigrasi di Pulau Malan, Pulau Tewang Beringin, dan Hyang Bana SP-1.

“Penempatan transmigran ada yang di tahun 2007, ada pula di tahun 2011/2012. Di dua satuan pemukiman itu ada 950 kepala keluarga,” imbuhnya.

Sejumlah daerah yang telah berkembang menjadi kawasan transmigrasi di Kalimantan Tengah antara lain Belantikan Raya (Kabupaten Lamandau), Jelai (Kabupaten Sukamara), Lamunti dan Dadahup (Kabupaten Kapuas), Tumbang Jutuh (Kabupaten Gunung Mas), serta Arut Selatan dan Kotawaringin Lama (Kabupaten Kotawaringin Barat).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pembicaraan strategis melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Belanda Rob Jetten guna membahas percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

Keduanya juga membahas mengenai angkah pengamanan jalur logistik di Selat Hormuz, serta komitmen penguatan stabilitas kawasan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dilansir dari Antara, Jumat (12/6/2026) Hubungan erat ini diharapkan mampu mengeliminasi hambatan dagang non-tarif dan mengamankan rantai pasok komoditas penting di pasar Eropa.

Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya interaksi diplomatik level tinggi tersebut melalui saluran media sosialnya. Pertemuan jarak jauh ini menandai kelanjutan komitmen kedua kepala pemerintahan dalam merespons ketegangan ekonomi makro dunia.

“Perdana Menteri Belanda Rob Jetten @minpres, dan Presiden Indonesia @prabowo melakukan percakapan telepon yang baik hari ini,” tulis unggahan pada akun Instagram resmi Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen (@dubes_belanda).

Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas pentingnya kerja sama internasional untuk menjaga keamanan dan kemakmuran di kawasan dan sekitarnya. Fokus dialog mengarah pada bagaimana kedua negara dapat saling menopang arus investasi langsung dan memperlancar penetrasi produk lokal ke wilayah masing-masing tanpa hambatan regulasi yang berbelit.

Selain itu, keduanya juga membahas perkembangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Uni Eropa dan Indonesia serta situasi di Selat Hormuz. Isu Selat Hormuz menjadi perhatian serius karena merupakan jalur perdagangan laut vital global yang berdampak langsung pada biaya logistik, kargo energi, dan tarif asuransi pengapalan internasional.

Langkah penguatan kerja sama bilateral ini dipandang sebagai instrumen perlindungan ekonomi nasional. Arus perdagangan konvensional yang kerap terganggu oleh eskalasi politik di berbagai belahan dunia menuntut adanya aliansi bilateral yang lebih kuat dan prediktif.

“Tepat di dunia yang penuh gejolak ini, Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk memperkuat hubungan,” tulis unggahan diplomatik dari perwakilan Negeri Kincir Angin tersebut.

Belanda dan Indonesia dinilai memiliki modalitas hubungan budaya dan sejarah yang erat, serta telah menjalin kerja sama konkret di berbagai bidang produktif, antara lain perdagangan, manajemen air, dan pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Penguatan sektor ekosistem hijau ini sejalan dengan agenda transisi energi kedua negara.

Pemerintah Belanda menaruh harapan besar terhadap peran kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara sebagai jangkar stabilitas ekonomi. Kesamaan pandangan di antara kedua negara diharapkan menjadi katalisator bagi kelancaran negosiasi ekonomi di tingkat regional yang lebih luas.

“Dan negara-negara kami adalah mitra sevisi di dunia yang berubah dengan cepat,” sebagaimana tertera dalam poin penutup unggahan tersebut.

Sebelum pembicaraan via telepon ini dilakukan, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan lawatan resmi ke Belanda pada September tahun lalu. Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo diterima langsung secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo bersama Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima berdiskusi mengenai berbagai isu penting, termasuk penguatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis. Latar belakang militer yang sama-sama dimiliki oleh Presiden Prabowo dan Raja Willem-Alexander turut menghadirkan keakraban tersendiri yang memperlancar komunikasi diplomatik. Pertemuan historis ini mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan Belanda untuk terus mempererat hubungan, serta memperluas peluang kerja sama investasi di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia memproyeksikan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah bakal menekan laju pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun ini ke level terendah sejak awal pandemi Covid-19, dipicu oleh lonjakan harga energi, penguatan inflasi, serta peningkatan biaya pinjaman di pasar internasional.

Dalam laporan Global Economic Prospects terbaru, dikutip Jumat (12/6/2026) lembaga keuangan multilateral tersebut memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 menjadi 2,5 %, turun dari capaian 2,9% pada 2025.

Koreksi penurunan proyeksi ini terjadi pada dua pertiga negara di dunia jika dibandingkan dengan basis data pada Januari tahun ini. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik ke level 2,8% pada 2027, angka tersebut masih berada 0,4 poin persentase di bawah rata-rata pertumbuhan sepanjang dekade 2010-an.

Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga menjelaskan negara-negara berkembang telah menghadapi serangkaian tantangan berat selama dekade terakhir. Dampak ekonomi yang dirasakan bervariasi di setiap yurisdiksi, tetapi ujian mendasar yang dihadapi tetap sama, yaitu melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas hari ini tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja di masa depan.

“Merespons guncangan saat ini, kami menyediakan likuiditas di tempat yang membutuhkan sekarang—dan kami siap dengan pembiayaan tambahan, jaminan, serta solusi sektor swasta jika tekanan semakin mendalam. Tugas kami adalah membantu negara-negara menstabilkan kondisi, menjaga reformasi tetap berjalan, dan bangkit lebih kuat di sisi lain,” ujar Ajay Banga.

Laporan Bank Dunia menyoroti penutupan Selat Hormuz telah mengganggu pasar energi secara parah. Harga minyak mentah jenis Brent diproyeksikan rata-rata mencapai US$94 per barel pada 2026, melonjak 36% di atas level 2025, dengan asumsi gangguan terburuk mulai mereda pada Juli.

Kenaikan harga komoditas ini merembet pada lonjakan harga pupuk global yang berisiko mengerek inflasi pangan. Akumulasi tekanan tersebut diperkirakan mendorong inflasi global meroket ke level 4% tahun ini, naik signifikan dari posisi 3.3% pada 2025.

Risiko penurunan ekonomi ke depan masih sangat signifikan. Jika gangguan pasokan energi terbukti lebih parah dari asumsi saat ini dan disertai dengan tekanan finansial yang substansial, pertumbuhan ekonomi global bisa merosot hingga menyentuh 1,3% pada 2026, sementara inflasi melonjak ke angka 4,4%.

Guna menopang stabilitas fiskal, Grup Bank Dunia berkomitmen mengalokasikan dana bantuan likuiditas darurat hingga mencapai US$80 miliar sampai US$100 miliar dalam kurun waktu 15 bulan jika dampak ekonomi konflik terus menetap. Pada tahap awal, Bank Dunia segera menyediakan US$50 miliar hingga US$60 billion melalui instrumen yang ada, termasuk US$25 miliar pembiayaan yang telah diatur sebelumnya untuk jaringan pengaman sosial, peningkatan kapasitas fiskal, serta modal kerja sektor korporasi maupun pertanian.

Di tingkat regional, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan turun ke level 4,2 persen pada 2026 sebelum menguat ke posisi 4,4 persen pada 2027. Sementara itu, wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan menanggung dampak paling berat dengan pertumbuhan yang anjlok ke level 1,6 persen tahun ini.

Wakil Kepala Ekonom Grup Bank Dunia Ayhan Kose menilai situasi krisis ini harus diantisipasi dengan penguatan fundamental fiskal di tiap negara. Menurutnya, konflik telah berdampak buruk pada aktivitas global, tetapi setiap krisis juga membawa peluang.

“Momen ini harus digunakan untuk memperkuat kerangka kebijakan, berinvestasi dalam infrastruktur, mempercepat reformasi yang mendukung bisnis, dan memobilisasi modal swasta untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dalam skala besar,” pungkas Ayhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minat masyarakat terhadap investasi emas masih menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar keuangan. Kondisi tersebut mendorong pelaku industri logam mulia dan perhiasan memanfaatkan berbagai ajang pameran untuk menjangkau calon investor maupun konsumen ritel.

Salah satunya dilakukan Galeri24 yang kembali berpartisipasi dalam Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 yang berlangsung pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di Arena JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Perusahaan menyediakan sejumlah program promosi untuk pembelian emas batangan, perhiasan, hingga berlian.

Kepala Divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis Galeri24, Ihdina Intri Rahma, mengatakan partisipasi perusahaan dalam Jakarta Fair menjadi salah satu upaya mendekatkan produk investasi emas kepada masyarakat.

"Pada penyelenggaraan tahun ini, Galeri24 kembali hadir sebagai salah satu sponsor resmi Jakarta Fair Kemayoran 2026 dan siap menyambut seluruh pengunjung di Booth Galeri24, Selasar Hall D Nomor 17," ujar Ihdina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Jakarta Fair menjadi salah satu ajang yang dimanfaatkan berbagai pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada jutaan pengunjung. Selain sektor otomotif, elektronik, dan kuliner, produk investasi berbasis emas juga menjadi salah satu kategori yang banyak diminati masyarakat.

Selama pameran berlangsung, Galeri24 menawarkan diskon hingga 2,5 persen untuk koleksi perhiasan emas dan diskon 3,5 persen untuk pembelian berlian. Perusahaan juga menyediakan hadiah bagi pelanggan yang membeli emas batangan merek Galeri24 dalam jumlah tertentu.

Ihdina mengatakan berbagai program tersebut ditujukan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi emas maupun menambah koleksi logam mulia dan perhiasan.

Selain promo pembelian, pengunjung booth juga berkesempatan memperoleh berbagai hadiah langsung selama Jakarta Fair berlangsung.

Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap instrumen investasi yang dinilai relatif aman, pelaku industri emas terus memperluas kanal pemasaran dan promosi guna menjangkau lebih banyak konsumen, termasuk melalui pameran berskala besar seperti Jakarta Fair Kemayoran.

Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka

Tangerang (ANTARA) - Pakar transportasi Piter Abdullah menilai pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi memiliki efek berantai yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Banten, Jumat.

Piter yang juga menjabat Direktur Kebijakan dan Program Pusat Studi Kebijakan Prasasti (Prasasti Center for Policy Studies) menyatakan penyediaan sarana angkutan massal yang memadai dapat menjadi langkah awal yang strategis bagi pemerintah daerah (pemda) untuk meringankan beban hidup warganya.

Untuk kondisi di Jakarta misalnya, kata dia, warga harus mengalokasikan 25 hingga 30 persen dari pendapatan minimum provinsi sebesar Rp5,7 juta hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pekerja komuter di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengeluarkan ongkos perjalanan yang cukup signifikan.

Sebanyak 28,6 persen komuter menghabiskan biaya minimal Rp25 ribu per hari atau berkisar Rp750 ribu per bulan. Sementara itu 14,7 persen komuter mengeluarkan Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari dan hanya 8,2 persen yang mengeluarkan biaya di bawah Rp5.000 per hari.

Menurut Piter, kehadiran transportasi massal yang nyaman dan murah secara otomatis akan memangkas pengeluaran rutin tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain menghemat biaya perjalanan, lanjutnya, kehadiran titik-titik perlintasan seperti stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Raya Terpadu (LRT) juga terbukti menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.

Lebih lanjut Piter menekankan dampak positif ini tidak boleh berpusat di Jakarta saja, melainkan harus direplikasi oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia melalui komitmen politik yang kuat.

Kendati membutuhkan investasi yang besar, menurutnya, pembangunan modal transportasi jangka panjang tidak akan merugikan karena pengembaliannya berupa pertumbuhan pajak dan geliat ekonomi warga.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran di daerah, Piter menyarankan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih luas hingga penerbitan obligasi daerah.

Kendati demikian ia mengingatkan pentingnya kepastian hukum guna menarik minat investor, mengingat adanya risiko perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

"Melihat dari efek berantainya, saya optimis dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri, tapi dia akan mengubah daerah yang dilewati," kata Piter.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

SOLO - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menemui jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Banyuanyar Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026). Gugun menegaskan komitmen pemerintah menyelesaikan persoalan rumah ibadah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Saya bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mendukung upaya penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Gugun dalam pertemuan dengan jemaat dan tokoh setempat. Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan Jadi Kepala KUA

Dalam dialog tersebut, Gugun mengapresiasi Pemkot Surakarta beserta seluruh pihak yang menunjukkan komitmen menjaga kondusivitas, kerukunan, dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga mendorong agar proses administrasi dan perizinan yang diperlukan dapat diselesaikan sesuai aturan dan secepatnya.

“Saya mewakili pemerintah menjamin kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hari ini saya hadir ingin mempercepat proses supaya aman, lancar dan tidak berbelit,” tegasnya.

Gugun akan terus membangun dialog, komunikasi, dan musyawarah dengan Pemkot Surakarta, GKJ, FKUB, tokoh masyarakat, dan Kemenag Surakarta. Kemenag siap melakukan pendampingan sampai seluruh proses selesai. “Saya siap melakukan pendampingan sampai selesai. Penyelesaian harus berkeadilan dan memperkuat kerukunan umat beragama di Kota Surakarta,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan di Kota Solo. “Semoga ikhtiar bersama ini dapat menghasilkan penyelesaian yang baik dan berkeadilan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsolidasi industri gula nasional melalui penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat target swasembada gula.

Namun, di tengah agenda besar tersebut, petani tebu masih menghadapi persoalan mendasar yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari sulitnya penyerapan gula hasil produksi hingga harga acuan yang dianggap tidak lagi mencerminkan kenaikan biaya usaha tani.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia diketahui telah merampungkan konsolidasi pabrik gula milik negara ke dalam PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co. Proses tersebut ditandai dengan selesainya akuisisi PT Pabrik Gula Rajawali I, PT Pabrik Gula Rajawali II, dan PT Pabrik Gula Candi Baru yang sebelumnya berada di bawah holding pangan ID Food.

Pengamat pertanian Khudori menilai langkah tersebut pada dasarnya telah menuntaskan restrukturisasi industri gula BUMN.

Setelah konsolidasi selesai, Sugar Co akan berfokus sebagai perusahaan manufaktur gula berbasis pertanian, sementara ID Food menjalankan fungsi perdagangan pangan sekaligus menjadi off taker bagi seluruh gula yang diproduksi Sugar Co.

Dalam skema tersebut, ID Food akan membeli gula menggunakan Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen sebesar Rp14.500 per kilogram sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional.

Khudori menilai keberadaan off taker menjadi elemen penting untuk mencegah terulangnya persoalan gula petani yang tidak terserap pasar sebagaimana terjadi pada musim giling tahun lalu.

“Tahun lalu puluhan ribu ton gula petani di Jawa Timur menumpuk tak laku. Berulang kali lelang digelar dan berulang kali pula gagal dicapai harga kesepakatan karena penawar mengajukan harga di bawah Rp14.500 per kilogram,” ungkap Khudori, dikutip Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya pasar gula domestik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi keuangan petani. Berbeda dengan petani tanaman pangan yang memiliki siklus panen lebih singkat, petani tebu harus menunggu sekitar 10 hingga 12 bulan untuk memperoleh hasil panen.

Ketika gula hasil produksi tidak segera terserap pasar, tekanan likuiditas tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga pabrik gula yang mengolah tebu rakyat melalui skema bagi hasil. Akumulasi stok gula di gudang berpotensi mengganggu arus kas perusahaan dan keberlanjutan operasional pabrik.

Dalam konteks tersebut, Khudori menilai penugasan kepada ID Food untuk menyerap gula petani dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tani sekaligus mendukung target swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030.

“Kalau kejadian seperti ini terus berulang, petani kecewa. Mereka tidak sudi menanam tebu. Target swasembada gula berbasis tebu untuk gula konsumsi tahun 2028 bakal melayang,” ujarnya.

Meski demikian, konsolidasi BUMN belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran di tingkat petani. Salah satu isu yang masih menjadi sorotan adalah harga acuan gula di tingkat produsen yang dinilai belum mengikuti kenaikan biaya produksi dalam beberapa tahun terakhir.

Khudori mencatat harga acuan gula konsumsi petani sebesar Rp14.500 per kilogram masih dipertahankan dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 330 Tahun 2026. Padahal, dalam pembahasan harga acuan pada Mei 2026 tidak ada satu pun pemangku kepentingan yang mengusulkan angka tersebut.

Dari tujuh institusi yang menyampaikan usulan, rata-rata harga yang diajukan mencapai Rp15.539 per kilogram. Kementerian Pertanian mengusulkan Rp15.500 per kilogram, Bapanas Rp15.000 per kilogram, sedangkan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan Rp16.875 per kilogram.

Kenaikan usulan harga tersebut sejalan dengan meningkatnya biaya budidaya yang harus ditanggung petani.

Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen sebelumnya juga menyampaikan bahwa harga pupuk nonsubsidi melonjak tajam akibat dinamika global. Harga pupuk ZA Plus nonsubsidi yang sebelumnya sekitar Rp4.300 per kilogram kini mencapai Rp8.600 per kilogram.

Akibat kenaikan tersebut, biaya pupuk kini berkontribusi sekitar 15% hingga 20% terhadap total biaya produksi tebu. Selain pupuk, petani juga menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja, transportasi, dan sewa lahan.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran bahwa pembentukan entitas gula BUMN yang lebih besar belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila persoalan harga dasar dan struktur biaya produksi tidak ikut dibenahi.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat tata kelola sektor pertambangan batu bara dengan mewajibkan badan usaha memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan kewajiban administratif sebelum memulai kegiatan operasional.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Tri Winarno menegaskan, kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak serta-merta memberikan hak kepada perusahaan untuk langsung melakukan aktivitas pertambangan.

Setiap pemegang izin wajib menyusun perencanaan yang komprehensif, mulai dari aspek teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga kewajiban penerimaan negara.

"Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan," ujar Tri dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Mengacu pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi syarat utama bagi pemegang IUP maupun IUP Khusus (IUPK). Dokumen tersebut memuat rencana teknis, keuangan, serta pengelolaan lingkungan yang menjadi pedoman operasional perusahaan mulai dari tahap eksplorasi, produksi, hingga pascatambang.

Seluruh proses pengajuan dan evaluasi RKAB kini dilakukan secara digital melalui sistem MinerbaOne. Dalam proses verifikasi, Direktorat Jenderal Minerba menilai berbagai aspek, termasuk legalitas perusahaan, penerapan kaidah Good Mining Practice, ketersediaan jaminan reklamasi, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan," kata Tri.

Upaya modernisasi tata kelola pertambangan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Salah satu terobosan yang diterapkan adalah sistem e-RKAB yang menyederhanakan dokumen menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Meski struktur dokumen dibuat lebih ringkas, pemerintah tetap memperketat pengawasan terhadap aspek keselamatan kerja, penggunaan jasa pertambangan, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta reklamasi dan pascatambang.

"Matriks lain yang tidak digunakan lagi dipindahkan ke dalam matriks pelaporan realisasi yang secara berkala harus disampaikan," ujar Tri.

ESDM juga memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dokumen apabila masih ditemukan kekurangan dalam proses evaluasi. Untuk mendukung hal tersebut, Ditjen Minerba menyediakan layanan coaching clinic guna membantu pelaku usaha memahami aspek teknis dan administratif yang perlu disesuaikan.

"Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan," tutur Tri.

Hingga saat ini, Ditjen Minerba telah melaksanakan ratusan sesi pendampingan. Berdasarkan hasil evaluasi, sejumlah kendala yang masih kerap ditemukan dalam dokumen perusahaan antara lain terkait data sumber daya dan cadangan, skema penimbunan overburden, rincian rencana pemasaran, hingga kelengkapan aspek legalitas administrasi perusahaan.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyarankan pemerintah untuk menyiapkan respons kebijakan yang mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menjelaskan kenaikan biaya transportasi akibat harga BBM yang lebih tinggi dapat mendorong rumah tangga mengurangi pengeluaran pada kebutuhan pokok.

Selain itu, konsumsi non-primer seperti makan di luar rumah, membeli makanan dan minuman siap saji, hiburan, rekreasi, maupun berbagai produk gaya hidup juga berpotensi mengalami penurunan.

"Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” ujar Hasran.

Secara bersamaan, lanjut Hasran, UMKM juga menghadapi tekanan dari sisi biaya produksi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS meningkatkan harga berbagai bahan baku impor yang banyak digunakan pelaku usaha, termasuk kedelai, gandum, dan gula.

"Di satu sisi, permintaan dari konsumen berpotensi melemah akibat penurunan daya beli. Di sisi lain, biaya produksi dan operasional terus meningkat," katanya.

CIPS menyoroti pemerintah perlu menyiapkan kebijakan jangka pendek dan panjang untuk menjaga ketahanan UMKM.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat kepercayaan terhadap rupiah melalui berbagai instrumen yang tersedia guna mengurangi tekanan nilai tukar terhadap biaya produksi pelaku usaha.

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah disarankan untuk menurunkan berbagai biaya ekonomi yang masih membebani UMKM.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan non-tarif (non-tariff measures/NTM), meninjau tarif impor bahan baku yang masih membebani industri, menyederhanakan prosedur ekspor-impor, memperkuat infrastruktur logistik, serta meningkatkan digitalisasi dan transparansi layanan perdagangan.

“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, reformasi struktural untuk menurunkan biaya usaha perlu menjadi bagian dari respons kebijakan yang lebih komprehensif,” tutur Hasran.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggunakan media sosial untuk mengecam Iran setelah media Iran secara luas melaporkan tentang syarat-syarat kesepakatan damai yang sedang dirundingkan. Kecaman itu muncul seiring proses negosiasi antara kedua negara.

“Syarat-syarat yang dibocorkan Iran ke media berita palsu TIDAK ada hubungannya dengan syarat-syarat yang disepakati secara tertulis,” kata Trump di Truth Social.

Dia menegaskan, “Apa yang mereka katakan, termasuk pernyataan mereka yang lemah dan menyedihkan tentang adanya kesepakatan, tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Orang-orang yang sangat tidak terhormat untuk diajak berurusan. Dengan mereka, tidak ada yang namanya berurusan dengan itikad baik.”

Ia menambahkan, “Mereka sebaiknya segera bertindak, dan SECEPATNYA!”

Sementara itu, Teheran belum memberikan jadwal pasti mengenai penandatanganan perjanjian dengan Amerika.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran kemarin mengatakan – untuk pertama kalinya – bahwa bagian utama teks tersebut sebagian besar telah diselesaikan.

Ini adalah pertama kalinya Iran dan Amerika menggambarkan adanya pergerakan nyata, sementara semua aksi militer telah memenuhi suasana selama 72 jam terakhir.

Pada saat yang sama, juru bicara tersebut menolak gagasan tentang waktu dan tempat penandatanganan kesepakatan, dan menyebutnya sebagai spekulasi media.

Ia mengatakan fokus utama saat ini adalah mencapai kesepakatan komprehensif, tetapi perjanjian akhir membutuhkan waktu untuk dikaji bersama para politisi dan otoritas di Iran.

Yang kita ketahui adalah para mediator, terutama Qatar dan Pakistan, sedang melakukan kontak intensif antara kedua belah pihak.

Laporan media Iran menunjukkan isu utama saat ini adalah mengakhiri perang ini dan membuka periode waktu 60 hari setelah itu isu-isu utama akan dibahas: masalah nuklir, sanksi, dan pengaturan ekonomi.

Jadi hingga saat ini, diplomasi masih berjalan dari perspektif Iran, tetapi belum ada kesepakatan akhir dan belum ada tenggat waktu.

JAKARTA - Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) diapresiasi. Kebijakan ini jadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dianggap tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai persoalan dalam implementasinya.

Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof Trubus Rahardiansah P mengatakan, kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN patut diapresiasi. Hal itu karena menunjukkan adanya kemauan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Menurutnya, sebuah program dengan nilai strategis dan anggaran besar tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif, tetapi harus dibangun di atas sistem tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

"Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Karena itu, pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai," ujar Trubus di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai evaluasi yang dilakukan saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya. Salah satu catatan penting adalah lemahnya tata kelola yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Menurut Trubus, semangat besar membangun generasi sehat melalui MBG sempat tercoreng oleh munculnya berbagai persoalan yang justru mengarah pada kepentingan kelompok tertentu. "Program ini seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia. Tetapi kalau tata kelolanya lemah, maka yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu. Hal seperti ini tentu tidak boleh terulang," katanya.

Selain persoalan tata kelola, Trubus menyoroti validitas data penerima manfaat yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurutnya, belum adanya basis data yang benar-benar akurat dapat memunculkan potensi salah sasaran maupun penyimpangan anggaran.

Ia menjelaskan bahwa penerima MBG tidak hanya berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga mencakup sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Seluruh kelompok tersebut membutuhkan sistem pendataan yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

"Kalau datanya belum akurat, maka potensi penyimpangan akan selalu ada. Sampai hari ini publik mendengar angka puluhan juta penerima manfaat, tetapi basis datanya belum pernah dipublikasikan secara jelas. Ini yang harus diperbaiki," ujarnya.

Trubus juga mengkritisi proses penyusunan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, sejumlah pengadaan barang pada masa lalu bahkan dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama program pemenuhan gizi masyarakat.

"Ke depan, setiap kebijakan harus dibuka kepada publik. Jangan sampai muncul pengadaan yang tidak relevan dengan tujuan MBG. Fokus program ini adalah pemenuhan gizi, sehingga seluruh anggaran harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut," katanya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah belum terbukanya kontrak kerja sama antara BGN dan yayasan atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Trubus, dokumen tersebut seharusnya dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Ia menilai kontrak kerja sama idealnya memuat klausul manajemen risiko secara rinci, termasuk tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, maupun insiden keracunan makanan.

"Kalau yayasan menerima anggaran negara, maka tanggung jawabnya juga harus jelas. Risiko-risiko operasional harus dituangkan dalam kontrak sehingga negara tidak selalu menjadi pihak yang menanggung akibat ketika terjadi masalah," ujarnya.

Menurut Trubus, aspek pengawasan juga perlu menjadi perhatian serius pimpinan baru BGN. Selama ini mekanisme pengawasan dinilai belum berjalan optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh BGN, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas internal, hingga masyarakat.

"Pengawasan yang baik harus melibatkan banyak pihak. Kepala daerah seharusnya ikut bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan MBG di wilayahnya karena penerima manfaat adalah masyarakat di daerah tersebut," katanya.

Trubus juga menyinggung persoalan pembangunan SPPG yang pada masa lalu berlangsung sangat cepat sehingga memunculkan berbagai persoalan administratif dan operasional. Menurutnya, banyak pihak yang kemudian memandang keterlibatan dalam MBG sebagai aktivitas bisnis semata.

Ketika dilakukan evaluasi dan penghentian sebagian SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, muncul berbagai klaim kerugian yang belum tentu memiliki dasar hukum yang jelas. "Ini menunjukkan bahwa sejak awal perlu ada perjanjian yang kuat dan kepastian hukum. Jangan sampai orang menganggap program sosial ini hanya sebagai proyek bisnis," ujarnya.

Di sisi lain, Trubus mengapresiasi langkah pimpinan baru BGN yang mulai melakukan refocusing terhadap sasaran penerima manfaat. Ia menilai kebijakan tersebut akan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.

Menurutnya, kelompok miskin, miskin ekstrem, rentan miskin, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas utama penerima MBG.

"Kalau ada masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu, tentu tidak perlu diprioritaskan menerima MBG. Program ini harus benar-benar diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan agar manfaatnya lebih besar," katanya.

Ia juga berharap BGN menghadirkan transparansi anggaran secara menyeluruh. Publik, kata dia, berhak mengetahui penggunaan anggaran per porsi makanan, mulai dari biaya beras, lauk-pauk, sayuran, susu, hingga biaya distribusi dan operasional.

"Karena ini menggunakan APBN yang berasal dari pajak rakyat, maka rincian penggunaannya harus terbuka. Masyarakat berhak mengetahui uang Rp15 ribu per porsi digunakan untuk apa saja," ujarnya.

Menurut Trubus, transparansi tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mempersempit ruang korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ia juga mendorong pemerintah bersama DPR segera menyusun Undang-Undang Makan Bergizi Gratis sebagai dasar hukum pelaksanaan program dalam jangka panjang.

Menurutnya, regulasi khusus diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kewajiban yang jelas untuk mendukung MBG, sekaligus mempertegas mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Trubus juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran MBG. Dengan besarnya nilai anggaran yang disiapkan pemerintah, potensi penyimpangan juga semakin tinggi apabila tata kelola tidak diperkuat. Ia menilai pelaksanaan program sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas dibandingkan sekadar mengejar target jumlah penerima manfaat.

Selain itu, pengelolaan SPPG perlu lebih banyak melibatkan UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Yang terpenting sekarang adalah bagaimana BGN mampu membangun sistem yang efisien, efektif, transparan, dan partisipatif. Masyarakat harus diberi ruang untuk ikut mengawasi kualitas makanan maupun pelaksanaan program di lapangan. Dengan begitu, MBG benar-benar menjadi investasi bagi masa depan bangsa, bukan sekadar proyek pemerintah," tandasnya.