JAKARTA - Pengacara mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ), Melissa Anggraini, mengatakan tidak ada pertanyaan terkait aliran dana yang didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) lewat pemeriksaan pada hari ini. Kata Melissa, tidak ada materi pertanyaan baru dari pemeriksaan sebelumnya yang ditujukan kepada Yaqut.

Ia menyebut pemeriksaan masih berkutat pada kebijakan pembagian kuota haji. "Hampir tidak ada pertanyaan yang baru dan sampai pemeriksaan tadi, tidak ada sama sekali konfirmasi aliran (dana) terhadap beliau," ujarnya kepada wartawan seusai pemeriksaan, Selasa (2/6/2026).

Dia menuturkan, tidak ada bukti komunikasi atau perintah yang disampaikan kliennya untuk memperoleh aliran dana seperti yang dituduhkan KPK. Dalam pemeriksaan itu, Melissa menyebut, Yaqut juga menyampaikan kepada penyidik bahwa kebijakan penambahan kuota haji merupakan hasil kajian dari Dirjen PHU.

"Sebagai bagian yang memiliki tupoksi untuk membuat rumusan dan kajian terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji," katanya.

Dia mengatakan Yaqut justru baru mengetahui adanya aksi permintaan dana yang diduga dilakukan oleh Pansus setelah kembali dari Eropa. Melissa menjelaskan ketika itu Yaqut sempat marah dan mengultimatum agar pihak-pihak yang menerima uang untuk segera mengembalikan dalam rapat bersama Ditjen PHU dan Pansus Haji.

"Beliau sampaikan 'Siapa pun yang menerima aliran uang untuk segera disampaikan pada saat pertemuan itu. Silakan letakkan di meja, silakan disampaikan gitu. Kalau kalian malu, sampaikan langsung kepada saya'," tiru Melissa.

Oleh karenanya, ia justru mempertanyakan kenapa sampai saat ini KPK belum menjerat pihak-pihak yang justru sudah terbukti menerima aliran dana kuota haji di Dirjen PHU itu sendiri.

"Itu menjadi tanda tanya kita juga, karena dari KPK sudah menyampaikan ada pihak-pihak yang menerima. Kemudian pihak-pihak itu juga sudah mengaku menerima, tetapi sampai hari ini tidak dilakukan proses hukum. Tentu kita juga mempertanyakan jangan sampai ada disparitas penegakan hukum," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) pada Selasa (2/6/2026). Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Penjadwalan ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaran ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menyatakan, setiap saksi yang dipanggil Lembaga Antirasuah diyakini memiliki informasi penting terkait pengungkapan perkara.

Selain saksi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tersangka dalam perkara tersebut, yakni eks Menteri Agama, Yaqut Cholis Qoumas alias Gus Yaqut.

"Hari ini, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara YCQ sebagai tersangka dalam perkara ini," ujarnya.

Dalam perkara ini, Fuad juga sempat dipanggil pada Kamis (28/8/2025). Pada panggilan tersebut, ia hadir untuk diperiksa.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan dua tersangka baru dalam kasus kuota haji tambahan 2023-2024. Rencananya penahanan dilakukan pekan ini atau pekan depan.

Kedua tersangka berasal dari pihak swasta, yakni Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

"Kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan insya Allah dilakukan penahanan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada awak jurnalis, Senin (1/6/2026).

Asep menjelaskan, alasan kedua tersangka belum ditahan karena pihaknya masih memastikan kecukupan alat bukti. Nantinya setelah alat bukti yang dihimpun cukup, kedua tersangka segera di sidang.

"Sehingga kalau dilakukan penahanan itu sudah terbatasi oleh waktu penahanan itu sendiri. Jadi kita kumpulkan dulu alat-alat buktinya. Setelah nanti lengkap baru kita lakukan upaya paksa penahanan," ucap Asep.

Kedua tersangka diduga bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)

KPK menyebut Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada Ishfah Abidal Aziz sebesar US$30.000 serta kepada Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar US$5.000 dan 16.000 Saudi Arab Riyal.

Atas hal tersebut, PT Maktour memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.

"Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada Saudara IAA sebesar USD 406.000. Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ujar Asep dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan eks Menag Yaqut dan mantan asistennya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

JAKARTA - Pelimpahan kasus dugaan korupsi kuota haji dengan tersangka mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ) menunggu rangkaian ibadah haji 2026 selesai. Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu .

Asep menyampaikan hal tersebut merespons kapan pelimpahan berkas penyidikan alias Gus Yaqut. "Kami dengan teman-teman sudah mendiskusikan nanti setelah selesai semuanya ibadah haji ini. Kemudian juga masyarakat atau jemaah haji sudah kembali. Nah, insyaallah secepat kita akan melakukan pelimpahan dan juga nanti segera digelar persidangannya," kata Asep kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Asep menjelaskan, langkah ini diambil lantaran banyak saksi dalam perkara tersebut tengah bertugas dalam kesuksesan ibadah haji. Dengan begitu, proses penyidikan-persidangan diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

"Jadi kemarin kami juga berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak Kementerian Haji terkait pelaksanaan haji, karena memang ada cukup banyak saksi yang juga menjadi petugas haji yang akan memberikan kesaksian di persidangan," ujarnya.

Menurutnya, jangan sampai pada saat persidangan itu juga yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya dalam kegiatan haji ini, sehingga nanti akan berdampak terhadap pelaksanaan hajinya.

Diketahui, KPK menetapkan Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada 9 Januari 2026. Gus Yaqut ditahan pada 12 Maret 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) akan segera melakukan penahanan terhadap dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji . Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat disinggung kapan penahanan dua tersangka tersebut.

"Kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan insyaallah dilakukan penahanan," kata Asep kepada wartawan, Senin (1/6/2025).

Dua tersangka yang dimaksud ialah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Asep mengungkapkan, keduanya belum ditahan lantaran pihaknya tengah mengumpulkan alat bukti. Sebab, terdapat batas maksimal waktu penahanan tersangka.

"Jadi kita kumpulkan dulu alat-alat buktinya. Setelah nanti lengkap baru kita lakukan upaya paksa penahanan," ujarnya.

Meski belum ditahan, keduanya telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini tidak lepas terkait penyidikan perkara yang menjerat mereka.

Diketahui, KPK mengumumkan keduanya sebagai tersangka kasus kuota haji pada 30 Maret 2026. Hingga kini KPK belum menahan keduanya.

Dengan penetapan tersebut, terdapat empat tersangka kasus kuota haji. Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terlebih dulu diumumkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.

Bisnis.com, MAKKAH — Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyatakan bahwa sudah terdapat pembahasan awal terkait kuota haji 2027 M/1448 H bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Irfan saat wawancara dengan tim Media Center Haji (MCH) sebelum dia bertolak ke Jeddah untuk mengikuti pelepasan kepulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air.

Irfan menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi secara resmi belum mengumumkan pembagian kuota haji 1448 H/2027 M ke masing-masing negara. Namun, dia sudah menerima bocoran mengenai jumlah kuota haji yang akan diterima Indonesia.

"Kuota haji belum disampaikan secara jelasnya. Tetapi, di dalam dokumen itu disebutkan bahwa persiapkan nama-nama jemaah haji sesuai dengan data, angka yang tahun berjalan sekarang," ujar Gus Irfan di Makkah, Minggu (31/5/2026).

Kemenhaj pun menggunakan pedoman kuota haji yang diterima Indonesia tahun ini, yaitu 221.000 orang. Irfan menyebut bahwa jumlah itu, yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus, akan menjadi tolok ukur bagi kuota haji 2027.

"Pedoman [pakai yang] sekarang, dan insyaAllah enggak akan berkurang, bahkan ada kemungkinan yang tiba-tiba muncul tambahan kuota," ujar Gus Irfan.

Secara teknis, Indonesia siap jika mendapatkan kuota tambahan dari Arab Saudi. Namun, pemerintah akan tetap melakukan pertimbangan sebelum memutuskan untuk menambah kuota haji.

"Secara teknis, walaupun ada tambahan, insyaAllah kami siap. Namun, yang jadi pertimbangan kami adalah finance juga. Apakah teman-teman BPKH siap atau enggak [untuk mendanai penambahan jemaah haji], itu juga jadi pertimbangan utama kami," ujar Irfan.

JAKARTA - Pemerintah bakal melaksanakan pemerataan masa tunggu keberangkatan haji melalui reformasi sistem kuota jemaah haji nasional. Hal ini sebagai jawaban atas keluhan lamanya masa tunggu keberangkatan calon jemaah haji di Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, saat ini jumlah calon jemaah haji Indonesia yang masuk daftar tunggu mencapai sekitar 5,7 juta orang. Adapun, masa tunggu keberangkatan bervariasi, mulai dari 13 hingga 49 tahun tergantung daerah masing-masing.

Ia menegaskan, pemerintah berupaya menata ulang distribusi kuota agar lebih berkeadilan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbesar kuota haji reguler serta mengurangi porsi kuota tertentu seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan Petugas Haji Daerah.

“Pemerintah menargetkan masa tunggu antarprovinsi bisa lebih merata sehingga akses masyarakat untuk berangkat haji menjadi lebih adil,” ujar Dahnil kepada SindoNews, Selasa (19/5/2026).

Selain penataan kuota, pihaknya juga menambah fasilitas pendukung pelayanan haji. Salah satunya, penambahan embarkasi baru di Yogyakarta dan Banten, serta perluasan layanan fast track yang kini juga tersedia di Embarkasi Makassar.

Pemerintah saat ini juga telah memulai mengembangkan konsep embarkasi berbasis hotel di Yogyakarta. Hal ini dilakukan meningkatkan kenyamanan jemaah sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.

Di sisi lain, pihaknya juga turut memperketat pengawasan terhadap praktik keberangkatan haji nonprosedural dengan membentuk Satgas Haji Ilegal, yang melibatkan aparat kepolisian dan instansi terkait.

Ia menegaskan bahwa penggunaan visa kerja maupun visa ziarah untuk haji tidak diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sebab hanya visa haji resmi yang diperbolehkan untuk menjalankan ibadah tersebut.

“Langkah penataan kuota dan pengawasan ini dilakukan agar pelayanan haji semakin tertib dan masyarakat tidak dirugikan oleh praktik keberangkatan ilegal,” ucap Dahnil.

Melalui reformasi tersebut, pemerintah berharap kualitas pelayanan haji Indonesia dapat meningkat sekaligus menghadirkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengatakan proses penyidikan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji masih berjalan. Namun, ia menegaskan perkara ini bakal segera dilimpahkan ke persidangan.

"Tunggu saja pasti akan segera kita limpahkan ke pengadilan kalau sudah waktunya," ujar Fitroh kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).

Fitroh mengatakan KPK tengah memaksimalkan proses penyidikan dan pengumpulan barang bukti. Hal ini dilakukan agar segala hal yang dituduhkan terhadap para tersangka bisa dipertanggungjawabkan.

"Yang pasti kita maksimalkan saja. Supaya semuanya itu ada bukti-bukti hukum untuk mampu ya supaya agar kita mampu pertanggungjawabkan dan kita sajikan di persidangan," imbuh Fitroh.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Namun, KPK belum menahan keduanya. Dengan penetapan tersebut, kini terdapat empat tersangka dalam kasus ini.

KPK lebih dulu mengumumkan tersangka atas nama eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya pun sudah ditahan.

KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy (MHJ), untuk mendalami terkait kuota haji tambahan pada 2022.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik turut mendalami peran Muhadjir saat menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun tersebut. Muhadjir diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Saksi Sdr. MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasan sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022, serta mengenai kuota tambahan tahun 2022," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis, Senin (18/5/2026).

Pada hari pemeriksaan, Muhadjir sempat menyampaikan permohonan kepada KPK agar jadwal pemeriksaannya diundur. Namun menjelang waktu Maghrib, Muhadjir secara mendadak datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Usai diperiksa tim penyidik lembaga antirasuah, Muhadjir menjelaskan alasannya tetap datang meski sebelumnya mengajukan penundaan. Dia mengaku khawatir dianggap menghindari pemeriksaan.

"Saya kan sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita dari Anda semua, kok tidak enak kalau saya menunda nanti ada kesan saya menghindari atau apa. Ya sudah, saya minta waktu ketemu sekarang," katanya.

Dia mengaku tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan tim KPK karena dirinya hanya menjabat sebagai Menteri Agama ad interim selama 20 hari pada 2022. Setelah diperiksa sekitar satu jam, Muhadjir tidak banyak menjawab pertanyaan wartawan dan menyerahkannya kepada penyidik.

Kasus Korupsi Kuota Haji

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, dalam kasus kuota haji 2023–2024.

Keduanya diduga mengubah ketentuan kuota haji dari komposisi 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Selain itu, KPK menduga adanya pengumpulan uang sebesar Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah dapat langsung berangkat haji tanpa harus mengantre.

Dua tersangka lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya diduga bersama pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour. Dengan skema tersebut, perusahaan terkait memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) ad interim 2022 Muhadjir Effendy tiba-tiba memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Padahal Muhadjir sebelumnya sempat mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan.

Tiba sekitar pukul 17.55 WIB, Muhadjir terlihat mengenakan batik berlengan panjang lengkap dengan kopiah. Saat datang ke KPK, Muhadjir sempat menyapa awak media sebelum menjalani pemeriksaan.

"Enggak, enggak. Kan sudah diumumin (jadwal pemeriksaan)," kata Muhadjir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengatakan Muhadjir telah memohon untuk menunda pemeriksaan. KPK pun sempat menyatakan akan melakukan penjadwalan ulang terhadap Muhadjir.

Budi menerangkan pemeriksaan terhadap Muhadjir dilakukan untuk mendalami pengetahuan saksi terkait tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Lihat video: Mantan Menag Yaqut Resmi Ditahan KPK terkait Kasus Korupsi Kuota Haji



"Kalau kita bicara terkait dengan perkara ini, ini tempus-nya kan 2023-2024. Tentunya bagaimana pengetahuan saksi terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama," ujarnya.

Menurut Budi, penyidik hendak mengetahui bagaimana proses dan mekanisme penyelenggaraan haji semestinya dilakukan, khususnya terkait pembagian kuota haji tambahan.

"Karena tentu itu dibutuhkan juga untuk melihat bagaimana proses-proses ataupun mekanisme yang semestinya dilakukan, khususnya terkait dengan pembagian ketika mendapatkan kuota haji tambahan tersebut," tambah Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Namun, KPK belum menahan keduanya. Dengan penetapan tersebut, kini terdapat empat tersangka.

KPK lebih dulu mengumumkan tersangka atas nama eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya pun sudah ditahan. KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agama (Menag) ad interim 2022, Muhadjir Effendy terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK menyebut pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengetahuan saksi terkait tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

"Kalau kita bicara terkait dengan perkara ini, ini tempus-nya kan 2023-2024. Tentunya bagaimana pengetahuan saksi terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (18/5/2026).

Menurut Budi, penyidik hendak mengetahui bagaimana proses dan mekanisme penyelenggaraan haji semestinya dilakukan, khususnya terkait pembagian kuota haji tambahan.

"Karena tentu itu dibutuhkan juga untuk melihat bagaimana proses-proses ataupun mekanisme yang semestinya dilakukan, khususnya terkait dengan pembagian ketika mendapatkan kuota haji tambahan tersebut," tambah Budi.

Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu sedianya dilakukan pada hari ini Senin (18/5/2026). Namun, Muhadjir meminta penjadwalan ulang karena memiliki agenda lain.

Lihat video: Mantan Menag Yaqut Resmi Ditahan KPK terkait Kasus Korupsi Kuota Haji



"Saksi saudara MHJ sudah memberikan konfirmasi untuk melakukan penundaan pemeriksaan, sehingga penyidik nanti akan berkoordinasi melakukan penjadwalan ulang kepada yang bersangkutan," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (MHJ) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Muhadjir dipanggil selaku Mantan Menteri Agama ad interim pada 2022.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Muhadjir akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan rasuah itu. Muhadjir sedianya dipanggil pada hari ini. "Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait kuota haji, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara MHJ selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022," ujar Budi dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Meski demikian, kata Budi, Muhadjir meminta agar KPK menunda untuk melakukan pemeriksaan. Budi menyebut bahwa KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Muhadjir.

"Yang bersangkutan sudah konfirmasi dan mengajukan penundaan pemeriksaan. Penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaannya," imbuh Budi.

"Mengingat pada prinsipnya setiap keterangan dari para saksi tentunya dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini," sambung Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Namun, KPK belum menahan keduanya. Dengan penetapan tersebut, kini terdapat empat tersangka.

KPK lebih dulu mengumumkan tersangka atas nama eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya pun sudah ditahan. KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.