Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebelum meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sabtu (16/5).

Prabowo tiba di lokasi dan memasuki gedung koperasi bersama Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Saat meninjau area koperasi, Prabowo terlihat mengecek sejumlah fasilitas dan stok kebutuhan pokok yang tersedia di dalam gedung koperasi.

Ruang koperasi tampak dipenuhi berbagai komoditas sembako, mulai dari beras, minyak goreng, mie instan, hingga tabung gas LPG 3 kilogram.

Prabowo juga sempat memperhatikan harga LPG 3 kilogram yang dijual di outlet koperasi tersebut sebesar Rp16 ribu per tabung.

Selain area sembako, Prabowo turut meninjau unit simpan pinjam yang disiapkan untuk mendukung layanan keuangan masyarakat desa.

Ia kemudian mengecek langsung harga sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak goreng, mie instan, dan beras yang dijual di koperasi tersebut.

Tak hanya itu, Prabowo juga melihat kesiapan fasilitas penunjang operasional koperasi, termasuk kendaraan transportasi berupa pikap dan truk yang akan digunakan untuk mendukung distribusi barang dan jalannya program Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam prosesi seremonial, Prabowo dijadwalkan melakukan penekanan tombol sirine sebagai simbol resmi pembukaan seluruh Kopdes Merah Putih bersama sejumlah pejabat tinggi negara.

Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan berdialog dengan perwakilan pengurus koperasi dari sejumlah daerah seperti Banyumas, Magelang, hingga Blitar.

Program Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus merevitalisasi ekonomi pedesaan.

Pelaksanaan pembangunan Kopdes Merah Putih tahap pertama melibatkan kerja sama lintas kementerian bersama BUMN dan pihak swasta, termasuk PT Agrinas Pangan Nusantara, guna memperkuat akses modal, teknologi, hingga pasar bagi petani.

Pemilihan Kabupaten Nganjuk sebagai lokasi peresmian dinilai strategis karena Jawa Timur menjadi salah satu lumbung pangan nasional terbesar di Indonesia.

Pemerintah memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) usai belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen. 

Hal itu ditekankan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini saat Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah, Kamis (7/5) dilansir dari Detik.com.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen melalui pelaksanaan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan diatur melalui Undang-Undang APBN.

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kepala daerah dan PPPK di Indonesia.

"Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30 persen belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik.

[Gambas:Youtube]

Hal tersebut disampaikan Rini saat rapat bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, kemarin (7/5).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI yang dihasilkan pada Rapat Kerja 31 Maret lalu, terkait pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD.

Aturan ini mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, dengan masa transisi lima tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2022.

Tito menyampaikan bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar Pasal 146 UU HKPD, dan beberapa daerah bahkan merencanakan menghentikan PPPK.

"Dengan rapat ini, kami menemukan solusinya. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN," ujar Tito.

Ia menjelaskan pengaturan melalui UU APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU HKPD. "Kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya kepala daerah tidak usah khawatir lagi," ungkapnya.

Kepala daerah diminta tak khawatir jika  pegawainya lebih dari 30 persen dari APBD. Nantinya, itu akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.

Di samping itu, pemerintah pusat akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menteri Keuangan akan merancang program untuk kepentingan masyarakat daerah terkait.

"Artinya, meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya mendukung penuh kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. "Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu, akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, dan Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana.

Pemerintah umumkan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen melalui pelaksanaan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan diatur melalui Undang-Undang APBN.

Selain itu, pemerintah juga memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kepala daerah dan PPPK di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik, dilansir dari Detik.com.

"Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30 persen belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Hal tersebut disampaikan saat Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah. Rapat ini dipimpin Menteri PAN-RB Rini Widyantini bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, kemarin (7/5).

[Gambas:Youtube]

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI yang dihasilkan pada Rapat Kerja 31 Maret lalu, terkait pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD.

Aturan ini mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, dengan masa transisi lima tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2022.

Tito menyampaikan bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar Pasal 146 UU HKPD, dan beberapa daerah bahkan merencanakan menghentikan PPPK.

"Dengan rapat ini, kami menemukan solusinya. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN," ujar Tito.

Ia menjelaskan pengaturan melalui UU APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU HKPD. "Kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya, kepala daerah tidak usah khawatir lagi," ungkapnya.

Itu berarti, kepala daerah tidak perlu khawatir jika ada daerah yang belanja pegawainya lebih dari 30 persen dari APBD. Nantinya, itu akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.

Di samping itu, pemerintah pusat akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menteri Keuangan akan merancang program untuk kepentingan masyarakat daerah terkait.

"Artinya, meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya mendukung penuh kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. "Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu, akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, dan Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana.

BALIKPAPAN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat inovasi dan kinerja dalam menangani isu-isu strategis nasional. Khususnya pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran.

Hal tersebut disampaikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantam Timur, pada Selasa 5 Mei 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. “Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang alhamdulillah sekarang diangka 2,42 persen, itu one of the best," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya penanganan pengangguran dan kemiskinan sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Ada survei menyatakan bahwa yang menjadi persoalan masyarakat nomor satu adalah cost of living, kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah job opportunity, lebih dari 40% masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” ucapnya.

Tito menegaskan, pemerintah pusat melalui Kemendagri tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang mendorong daerah untuk lebih inovatif melalui pemberian insentif dan penguatan sistem evaluasi kinerja.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



Dalam hal ini, Kemendagri melalui BSKDN memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis data, melakukan evaluasi kinerja daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. Melalui kegiatan apresiasi ini, Kemendagri berupaya terus memperkuat ekosistem kompetisi yang sehat antar daerah berbasis indikator kinerja yang terukur.

Sejalan dengan itu, Tito juga menekankan pentingnya objektivitas dalam proses penilaian agar program berjalan kredibel dan mendapat kepercayaan publik.

“Saya meyakini bahwa yang tampil tadi sama sekali saya tidak intervensi, saya instruksi sampaikan (insentif fiskal) berikan secara objektif karena sekali ini dimain-mainkan akan kehilangan trust kepada program seperti ini,” tegasnya.

Tito berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mampu mendorong daerah untuk terus berbenah, memperkuat perencanaan, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Apresiasi ini harus menjadi atensi untuk memacu Bapak/Ibu untuk berprestasi menciptakan iklim kompetitif (dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penurunan tingkat pengangguran hingga peningkatan creative financing)," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera telah merampungkan pembangunan Jembatan Gantung Lubuk Sidup yang menghubungkan Kecamatan Bandar Pusaka dengan Kecamatan Sekerak di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Infrastruktur sementara itu mampu menghidupkan kembali nadi ekonomi dan mobilitas warga Aceh Tamiang, yang sebelumnya sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera bagian utara pada akhir November 2025.

Dikutip dari keterangan Satgas PRR pada Senin, setiap harinya, jembatan tersebut dilalui ratusan kendaraan milik warga. Para pekerja pun memanfaatkannya untuk menuju tempat kerja. Sementara, pelajar menggunakannya sebagai akses utama menuju sekolah.

Kehadiran jembatan gantung tersebut tidak hanya melancarkan mobilitas, tetapi juga mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat di dua kecamatan yang terhubung.

Hendra, salah seorang warga Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak mengatakan keberadaan jembatan darurat tersebut membantu kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia menilai akses yang kembali terbuka membuat warga bisa beraktivitas dengan lebih lancar.

"Sangat terbantu lah dengan adanya jembatan ini," kata Hendra saat ditemui Rabu (29/4).

Seperti diketahui, sebelumnya warga mengandalkan jembatan beton sebagai akses utama antar kecamatan. Namun, jembatan tersebut hancur setelah diterjang banjir pada akhir November 2025 sehingga sempat menghambat mobilitas masyarakat setempat.

Merespons kondisi tersebut, Satgas PRR dengan cepat membangun jembatan darurat sebagai solusi sementara. Langkah itu dinilai tepat karena mampu memulihkan konektivitas antarwilayah dalam waktu relatif singkat sehingga masyarakat tidak terlalu lama mengalami keterisolasian.

Atas upaya tersebut, warga pun mengapresiasi kepada Satgas PRR yang telah sigap menghadirkan kembali akses penghubung bagi mereka.

"Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah," ucap Hendra.

Meskipun jembatan gantung saat ini telah memberikan manfaat besar, masyarakat tetap berharap adanya pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut. Mereka menginginkan infrastruktur yang lebih kokoh dan nyaman agar dapat menunjang mobilitas jangka panjang secara lebih optimal.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memastikan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana akan terus dilanjutkan dari sekedar beroperasi secara fungsional, menjadi infrastruktur permanen yang menunjang aktivitas masyarakat.

"Pekerjaan (memperbaiki infrastruktur) jalan terus. Saya menghargai betul upaya dari TNI/Polri yang tidak berhenti, kemudian juga BNPB semua bergerak, dan Menteri PU (Dody Hanggodo) juga luar biasa," kata Tito dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak bagi pemilik kendaraan listrik. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, sekaligus tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026," ujar Tito dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Tito mengatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih dan menjaga kualitas udara yang ramah lingkungan. Dia menyebut instruksi ini juga dikeluarkan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang menyebabkan instabilitas ketersediaan dan harga energi (minyak dan gas), sehingga berdampak pada kondisi perekonomian dalam negeri.

"Pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)," ucap Tito.

Tito menyampaikan pemberian insentif untuk kendaraan tahun pembuatan 2026 dan sebelum tahun 2026 telah diatur dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, ucap Tito, gubernur juga diminta melaporkan pemberian insentif fiskal dengan melampirkan Keputusan Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) paling lambat pada 31 Mei 2026

“Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa PKВ dan BBNKB KBL Berbasis Baterai termasuk pada kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi KBL Berbasis Baterai,” tulis Mendagri dalam SE yang ditandatangani pada Rabu (22/4/2026) tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak bagi pemilik kendaraan listrik. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, sekaligus tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026," ujar Tito dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Tito mengatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih dan menjaga kualitas udara yang ramah lingkungan. Dia menyebut instruksi ini juga dikeluarkan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang menyebabkan instabilitas ketersediaan dan harga energi (minyak dan gas), sehingga berdampak pada kondisi perekonomian dalam negeri.

"Pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)," ucap Tito.

Tito menyampaikan pemberian insentif untuk kendaraan tahun pembuatan 2026 dan sebelum tahun 2026 telah diatur dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, ucap Tito, gubernur juga diminta melaporkan pemberian insentif fiskal dengan melampirkan Keputusan Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) paling lambat pada 31 Mei 2026

“Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa PKВ dan BBNKB KBL Berbasis Baterai termasuk pada kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi KBL Berbasis Baterai,” tulis Mendagri dalam SE yang ditandatangani pada Rabu (22/4/2026) tersebut.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meluncurkan program penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pelaksanaan program ini melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis malam (23/4/2026).

Tito menegaskan bahwa Program BSPS ini menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan. Dia menyebut, selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Tito.

Dia mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

Lihat video: SUMATRA BANGKIT! Mendagri Tito Targetkan Pemulihan Tuntas 3 Tahun



“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” paparnya.

Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Dia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai kolaborasi ini sebagai terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, kebijakan berbasis data menjadi kunci agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan," jelas Amalia.

Selain itu, BPS juga menyediakan klasifikasi desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025, yang menjadi rujukan penting dalam perencanaan program perumahan.

Program bedah rumah 15.000 RTLH ini diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program-program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. BNPP optimistis pembangunan perbatasan akan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 rumah ditargetkan rampung paling lambat September 2026.

Program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, target penyelesaian dipercepat agar manfaat segera dirasakan masyarakat.

“September tahun ini kita harus selesaikan. Kalau boleh jangan sampai akhir tahun,” kata Maruarar dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, pembangunan hunian di perbatasan menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kehadiran negara.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, negara harus hadir di perbatasan. Kita ingin warga di sana merasa percaya diri, bermartabat, dan tidak sendirian,” kata Maruarar.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk program bedah rumah. Dana tersebut berasal dari sekitar 80 persen anggaran Kementerian Perumahan yang mencapai lebih dari Rp10 triliun.

Program ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 400.000 unit rumah pada 2026. Sebanyak 15.000 unit di antaranya difokuskan untuk kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik. Pembangunan hunian dinilai juga memperkuat nasionalisme dan mendorong ekonomi lokal.

“Saya mengingatkan ada efek ekonomi yang juga akan berputar di sana ya, dengan lapangan kerja tadi,” kata Tito.

Program ini difokuskan pada wilayah perbatasan strategis, termasuk kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina. Pemerintah menargetkan pelaksanaan dimulai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan data dari m Badan Pusat Statistik. Program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan masih tinggi. “Data menunjukkan backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan sangat tinggi. Bahkan di salah satu kabupaten mencapai sekitar 85 persen,” kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah di tiga provinsi terdampak banjir Sumatra untuk mempercepat pendataan korban penerima hunian tetap (huntap).

Pria yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra itu menjelaskan sementara ini sudah ada 39.021 pengajuan huntap.

Masing-masing sekitar 28.000 huntap di Aceh, sekitar 7.000 huntap di Sumatra Utara, dan sekitar 2.800 huntap di Sumatra Barat.

"Kami sudah mulai memikirkan, mereka jangan terlalu lama di huntara [hunian sementara], karena bagaimana pun tidak begitu aman, walaupun ada juga yang bagus. Oleh karena itu, kalau bisa menyelesaikan huntap mereka di tahun ini," ungkapnya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/4/2026).

Tito menerangkan ada tiga jenis bantuan yang bisa dipilih. Pertama, masyarakat yang memilih membangun secara mandiri di lahannya akan mendapat bantuan senilai Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam dua tahap pencairan.

"Kenapa diberikan dua tahapan? Karena pengalaman BNPB, kalau diberikan sekaligus, takut nanti dipakai yang lain, bangunan rumahnya tidak jadi, setelah itu buat tenda lagi, minta bantuan pemerintah lagi. Maka harus diyakinkan dua tahap," jelasnya.

Kedua, masyarakat terdampak banjir juga bisa yang memilih dibangunkan rumahnya oleh BNPB, asalkan daerahnya dipastikan berada dalam zona aman.

Terakhir, bagi yang perlu relokasi karena berada dalam zona rawan bencana, akan mendapatkan kompleks perumahan yang dibangun secara komunal lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Misalnya kampungnya longsor habis, daerahnya rawan, ada di tepi jurang, atau di pinggir sungai yang berpotensi banjir lagi, itu direlokasi secara komunal. Itulah Kementerian PKP yang kami harapkan jadi ujung tombak," tambah Tito.

Oleh karena itu, Tito memberikan tenggat waktu seminggu, alias sampai Rabu depan, buat para kepala daerah untuk melakukan pendataan apa saja pilihan masyarakat korban banjir di daerah masing-masing.

"Jadi saya minta dukungan dari gubernur-gubernur, juga mendorong para Bupati dan Wali Kota melakukan pendataan. Kalau sampai hari Rabu nanti belum siap, ya, apa boleh buat, [huntap] yang kita bangun duluan adalah daerah-daerah yang sudah siap datanya," tegasnya.

Adapun, Tito mengapresiasi pihak-pihak yang telah bersedia melakukan pembangunan huntap lewat mekanisme gotong-royong. Seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan lain-lain.

Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di lapangan untuk membangun, sesuai pendataan yang telah dikumpulkan.

"Kami sangat bergantung kecepatan data. Begitu sudah ditentukan tempatnya, jumlahnya berapa, kami sudah siap. Kami berharap bisa cepat membantu," ungkapnya.

Masyarakat terdampak banjir Sumatra yang mengajukan huntap utamanya yang rumahnya rusak berat, bahkan hilang diterjang air bah.

Sampai berita ini ditulis, Badan Pusat Statistik (BPS) secara paralel telah melakukan validasi pada 12 kabupaten/kota yang mengajukan huntap.

Sehingga tersisa sekitar 33 kabupaten/kota yang memiliki masyarakat terdampak banjir dengan rumah hilang atau rusak berat yang pendataannya terus dikebut selama seminggu ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sinyal Pilkada tidak langsung kembali mencuat melalui pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian imbas dari sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW).

Tito memang tidak mengungkapkan secara gamblang apakah Pilkada tidak langsung segera diterapkan. Hanya saja ketika dimintai keterangan oleh awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/4/2026), Tito menyinggung Pilkada langsung tidak bisa menjamin pemberantasan korupsi.

"Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Nah, rakyat, ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung? Ya ternyata nggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus," kata Tito.

Menurutnya, melalui Pilkada langsung dapat mencetak pemimpin daerah yang kompeten dan ada juga yang tidak. Tito menganggap bahwa hal ini tidak lepas kaitannya dengan kesejahteraan, moral hazard, serta integeritas.

Perlu diketahui bahwa selama triwulan I/2026, KPK telah menangkap dan menetapkan enam kepala daerah sebagai tersangka korupsi.

Tito menilai rentetan kasus tersebut menandakan adanya masalah yang sistematis. Salah satunya, kata Tito, adalah proses rekrutmen yang selama ini digunakan.

"Artinya kan ada problema yang sistematis, begitu. Ada problem yang mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, ya toh, Pilkada," ujar Tito.

Tito menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, mekanisme ini menghadirkan sejumlah aspek positif dalam demokrasi.

Namun di sisi lain, terdapat konsekuensi yang tak bisa diabaikan, terutama terkait tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para kandidat.

Selain itu, proses pemilihan langsung juga dianggap belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa sosok yang terpilih merupakan figur yang benar-benar berkualitas dan berintegritas.

Dari hasil survei Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026 menunjukkan 60,7% masyarakat Indonesia tidak setuju dengan Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD.

"Ini saya kira masukan dan catatan penting dari publik untuk diperhatikan bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa kecenderungan publik, kecenderungan pemilih di Indonesia tidak setuju kepala daerah, bupati, wali kota itu dipilih secara langsung oleh DPRD," kata Peneliti Utama di lembaga survei Poltracking Indonesia Masduri Amrawi melalui siaran daring, Senin (13/4/2026).

Dari data yang dipaparkan, 26,9% masyarakat sangat tidak setuju dan 33,8% tidak setuju. Di sisi lain, 15,7% cukup setuju dan 1,3% sangat setuju dengan total 17,0%.

Dia menjelaskan masyarakat cenderung mendukung Pilkada secara langsung atau dipilih oleh rakyat.

"Jadi mandatnya diberikan secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum yang berlangsung melibatkan seluruh pemilih yang ada di Indonesia," ucapnya.

Menanggapi adanya desas-desus Pilkada tidak langsung, Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai ketika hal ini terjadi akan memberikan rasa kekecewaan terhadap rakyat setelah berjuang melawan Pilkada tidak langsung sebelum reformasi.

"Prosesnya kan di zaman reformasi yang menghendaki adanya pemilihan langsung dengan dalil bahwa pemilihan tidak langsung itu cenderung untuk upaya membangun kekuasaan yang absolut dari para kaum elit, tidak ada ruang bagi masyarakat terlibat banyak. Itu kan sejarah yang enggak bisa dilupakan," katanya kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Riko menyatakan alasan biaya politik yang mahal dinilai tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi. Sebab, seluruh pengeluaran saat pesta politik dapat dihitung secara rinci.

Sebaliknya, pemantik biaya politik yang mahal diakibatkan praktik politik uang yang berujung pada tindakan korupsi.

"Yang nggak bisa diukur adalah praktik politik uang yang kemudian berimplikasi pada praktik korupsi setelah kepala daerah itu terpilih. Ini yang kedua yang Pak Tito nggak menyadari seolah-olah bahwa biaya mahal itu adalah biaya operasional, tapi biaya yang paling mahal adalah biaya praktik politik uang," tuturnya.

Aspek lainnya adalah kualitas dari kepala daerah yang tidak mumpuni dan tidak berintegritas. Termasuk para Partai Politik telah gagal memilih kader-kader terbaiknya untuk memimpin sebuah daerah.

Riko menguraikan selain adanya persoalan personal pada diri kepala daerah, proses rekrutmen dan pencalonan oleh partai politik yang cenderung transaksional turut memperparah situasi.

Kondisi ini dinilai berdampak pada pilihan yang dihadapi publik, di mana figur dengan kualitas yang kurang memadai tetap dapat tampil menarik karena dikemas secara baik dalam proses politik.

"Jadi ada persoalan personal di kepala daerahnya, kemudian diperkuat dengan tata cara pemilihan partai politik yang cenderung transaksional. Akibatnya masyarakat disuguhi barang-barang yang kurang bagus tapi dikemas bagus," ucapnya.

Riko menjelaskan dalam konteks penjaringan calon kepala daerah, mekanisme konvensi dinilai sebagai salah satu metode yang dapat menghasilkan kandidat berkualitas.

Baginya penentuan calon masih cenderung didominasi oleh partai politik, sehingga ruang partisipasi publik menjadi terbatas.

"Kalau di konvensi seperti yang pernah dilakukan di Partai Demokrat itu kan terbuka dan orang bisa tahu siapa calon-calonnya. Lagi-lagi kan mereka yang terpilih secara konvensi belum tentu pula menjadi calon yang ditetapkan oleh partai," ujarnya.

Pasalnya, kepala daerah yang dipilih harus yang memiliki integritas cukup baik dan mempunyai visi yang kuat untuk masyarakat. Riko turut menanggapi mengenai pernyataan Mendagri terkait Pilkada dipilih langsung oleh rakyat dan seolah berkontribusi terhadap tindak pindana korupsi di level kepala daerah.

Dia menayampaikan mekanisme pemilihan kepala daerah butuh kesadaran politik yang kuat

"Kalau kita bicara bahwa 'oh masyarakatnya pendidikan politiknya lemah', yang bisa melakukan pendidikan politik itu kan ada institusinya; yang pertama itu tentu partai politik; yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan; yang ketiga itu negara, negara punya peran untuk pendidikan politik warga negara," tutur Riko.

Dia memaparkan kelebihan dan kekurangan Pilkada langsung, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Menurutnya, Pilkada langsung adalah perwujudan publik yang lahir dari proses sejarah demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin.

Kemudian mekanisme ini juga membuka peluang yang lebih luas bagi siapa pun warga negara yang memiliki integritas untuk ikut serta dalam kontestasi politik.

Namun Pilkada langsung juga tidak lepas dari tantangan karena proses yang panjang dan kompleks, serta membutuhkan sumber daya dan energi yang besar.

"Saya pikir itu masih bisa ada jalan keluar. Nah ini yang prosesnya ini yang kemudian sering kali dijadikan alasan oleh negara untuk mengembalikan ke pilkada tidak langsung," jelasnya.

Di sisi lain, wacana pilkada tidak langsung dipandang berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi yang mendorong keterlibatan publik secara luas.

Kata dia, Pilkada tidak langsung mengurangi peran masyarakat dalam memilih pemimpin justru dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Bahkan, terdapat kekhawatiran bahwa langkah tersebut justru akan membawa kembali praktik-praktik politik ke pola lama di masa lalu.

"Saya belum melihat apakah pilkada tidak langsung pasca reformasi itu jauh lebih baik. Saya malah khawatir kembali ke era masa lalu," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib diikuti oleh seluruh pemerintah daerah.

Hal ini merespons adanya Pemda yang masih mengkaji atau mempertimbangkan untuk mengikuti kebijakan WFH ASN yang telah diputuskan beberapa waktu lalu.

"Kebijakan itu pada prinsipnya harus diterapkan," kata Tito di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Meski bersifat wajib, kata dia, pemerintah pusat memberikan ruang diskresi bagi daerah untuk mengatur proporsi antara WFH dan Work From Office (WFO) sesuai kebutuhan masing-masing.

"Masalah proporsionalnya, proporsinya yang diserahkan kepada daerah. Diskresinya berapa yang WFH dan berapa yang WFO," ujarnya.

Lihat video: Menaker Tegaskan WFH Swasta Bukan Kewajiban, Ini Alasannya!



Tito menekankan kepatuhan daerah dalam melaksanakan kebijakan ini merupakan salah satu bentuk loyalitas terhadap instruksi pemerintah pusat. Langkah ini bukan sekadar merespons situasi tertentu, melainkan bagian dari upaya besar transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

"Sebagai kebijakan nasional, ya harus diikutin, laksanakan ya untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat. Ini dalam rangka transformasi budaya kerja yang lebih efisien," katanya.