Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan kebijakan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mengombinasikan empat hari bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan satu hari bekerja dari rumah (work from home/WFH) merupakan bagian dari agenda besar transformasi birokrasi nasional, bukan sekadar pengaturan tempat bekerja.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan kebijakan tersebut lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efisien, efektif, responsif, dan berbasis teknologi digital.

"Kebijakan transformasi budaya kerja ASN berangkat dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, responsif, dan berbasis teknologi digital," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan implementasi kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026. Melalui aturan tersebut, ASN diberikan fleksibilitas bekerja dengan pola empat hari dari kantor dan satu hari dari rumah.

Meski demikian, Qodari menekankan esensi kebijakan bukan terletak pada pembagian hari kerja antara WFO dan WFH. Pemerintah justru ingin mendorong perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih produktif, adaptif, dan berorientasi pada hasil kerja.

"Namun perlu ditegaskan bahwa substansi kebijakan ini bukan sekadar pengaturan lokasi bekerja, melainkan perubahan cara kerja birokrasi secara menyeluruh, serta mendorong ASN bekerja lebih produktif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil," katanya.

Menurut dia, pelaksanaan sistem kerja fleksibel tetap disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing instansi. Selain itu, kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama sehingga masyarakat tidak mengalami penurunan layanan akibat perubahan pola kerja.

"Pemerintah tetap mewajibkan seluruh instansi menjaga kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi, penyediaan layanan esensial, dan pengawasan kinerja secara berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga memaparkan hasil sementara evaluasi penerapan kebijakan transformasi budaya kerja ASN. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 26 Mei 2026, baru 143 dari total 726 instansi pemerintah yang telah menyampaikan laporan evaluasi hingga 25 Mei 2026.

"Sebanyak 143 dari 726 instansi pemerintah telah menyampaikan laporan evaluasi. Tentunya kita mengimbau agar yang belum melaporkan meningkatkan laporannya supaya bisa diukur dengan maksimal," kata Qodari.

Dari jumlah tersebut, laporan berasal dari 15 kementerian, 20 lembaga pemerintah pusat, serta 108 pemerintah daerah. Adapun pemerintah daerah yang telah melapor terdiri atas delapan pemerintah provinsi, 23 pemerintah kota, dan 77 pemerintah kabupaten.

Qodari menilai tingkat partisipasi pelaporan masih perlu ditingkatkan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas penerapan kebijakan di seluruh instansi.

"Tingkat partisipasi pelaporan perlu ditingkatkan agar evaluasi ke depan dapat memberikan gambaran yang semakin komprehensif dari seluruh ekosistem pemerintahan," tandas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan kebijakan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mengombinasikan pola kerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH) mulai menunjukkan hasil positif.

Selain menghasilkan efisiensi anggaran, kebijakan tersebut dinilai mampu mempertahankan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan evaluasi sementara menunjukkan penghematan terbesar berasal dari berkurangnya biaya perjalanan dinas di berbagai instansi pemerintah.

"Penghematan paling signifikan berdasarkan data Kementerian PANRB terjadi pada anggaran perjalanan dinas secara nasional, yakni Rp1,94 triliun. Jika yang melaporkan baru sekitar 20%, maka secara sederhana potensi penghematannya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Selain perjalanan dinas, pemerintah juga mencatat penghematan biaya operasional dan utilitas sebesar Rp65 miliar. Rinciannya terdiri atas penghematan listrik Rp34 miliar, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Rp20 miliar, dan penggunaan air sebesar Rp11 miliar.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, langkah efisiensi yang paling banyak diterapkan instansi pemerintah adalah pembatasan penggunaan fasilitas kantor yang dilakukan oleh 113 instansi.

Selanjutnya, sebanyak 109 instansi melakukan pembatasan kendaraan dinas, 106 instansi mengurangi perjalanan dinas, serta masing-masing 73 instansi meningkatkan penggunaan transportasi umum dan membatasi kegiatan di luar jam kerja.

Di sisi kinerja organisasi, pemerintah menilai penerapan fleksibilitas kerja tidak mengganggu pencapaian target instansi. Dari 143 instansi yang telah melaporkan hasil evaluasi, sebanyak 94% atau 135 instansi mencatat realisasi kinerja sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk instansi pemerintah pusat, tingkat pencapaian target kinerja dan anggaran mencapai 95%. Sementara itu, pemerintah daerah mencatat realisasi kinerja dan anggaran di atas 80%.

"Kinerja organisasi juga tetap terjaga selama fleksibilitas kerja. Mayoritas instansi berhasil mempertahankan bahkan melampaui target kinerja dan anggaran selama pelaksanaan fleksibilitas kerja," kata Qodari.

Pemerintah juga mengklaim kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama implementasi pola kerja fleksibel. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 96% pegawai instansi pusat dan 82% pegawai pemerintah daerah mampu merespons komunikasi masyarakat dalam waktu kurang dari lima menit.

Data Kementerian PANRB juga menunjukkan sekitar 95% layanan publik nasional tetap berjalan stabil selama pelaksanaan kebijakan WFH. Pengguna layanan tercatat tetap atau meningkat sebesar 81%, sementara tingkat kepuasan masyarakat juga tetap atau meningkat pada angka yang sama.

"Pelayanan publik tetap terjaga. Berdasarkan data Kementerian PANRB, 95% layanan publik secara nasional tetap stabil selama pelaksanaan WFH," ujarnya.

Dari sisi digitalisasi, kebijakan tersebut disebut mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem kerja berbasis teknologi.

Sebanyak 33 dari 35 instansi pemerintah pusat telah mengadopsi sistem e-Office terintegrasi, sementara 32 instansi telah menerbitkan kebijakan internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026.

Kepatuhan presensi pegawai selama bekerja dari rumah tercatat mencapai 92% di instansi pusat dan 80% di pemerintah daerah.

Salah satu indikator yang dinilai paling mencerminkan percepatan digitalisasi adalah meningkatnya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Secara nasional, jumlah dokumen yang menggunakan TTE bertambah lebih dari 100.000 dokumen, terdiri atas hampir 27.000 dokumen di instansi pusat dan lebih dari 73.000 dokumen di pemerintah daerah.

Selain itu, rasio pelaksanaan pekerjaan secara daring meningkat 13,8% di instansi pusat dan 6% di pemerintah daerah.

Menurut Qodari, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran budaya birokrasi dari orientasi kehadiran fisik menuju orientasi hasil kerja dan kinerja.

"Transformasi ini menandai pergeseran nyata dari birokrasi berbasis kehadiran menuju birokrasi berbasis hasil kerja dan kinerja. Dari proses manual menuju digital yang terdokumentasi, serta dari silo instansi menuju kolaborasi lintas sistem dan data," tandas Qodari.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, terdapat lima temuan utama dari pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN. Pertama, langkah efisiensi telah diterapkan secara luas di berbagai instansi.

Kedua, penghematan perjalanan dinas dan operasional mencapai sedikitnya Rp1,95 triliun. Ketiga, mayoritas instansi berhasil mempertahankan target kinerja dan anggaran.

Keempat, pelayanan publik tetap berjalan stabil. Kelima, digitalisasi birokrasi meningkat signifikan melalui adopsi e-Office dan lonjakan penggunaan TTE.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan lima dari 488 kabupaten/kota dengan belanja pegawai tertinggi sejak awal 2026.

Pertama adalah Kabupaten Bogor dengan besaran Rp3,8 triliun.

Menurut Tito, belanja pegawai ini digunakan untuk membayar gaji para ASN, PPPK hingga honorer yang ada di instansi pemerintah. Di mana, per akhir Maret 2026 jumlahnya mencapai 6,54 juta orang.

"Jumlah (pegawai negara saat ini) 6,54 juta orang, PNS 54 persen, PPPK 31 persen, PPPK paruh waktu 15 persen," ujar Tito dalam Rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Untuk daerah belanja pegawai tertinggi kedua adalah Kabupaten Bekasi dengan besaran Rp3,5 triliun. Kemudian, Kota Surabaya menyusul di posisi ketiga sebesar Rp3,3 triliun.

Selanjutnya, keempat, Kota Bekasi dengan besaran Rp3 triliun dan, kelima, Kabupaten Badung sebesar Rp2,9 triliun.

Berdasarkan data fiskal masing-masing daerah, dari 488 kabupaten/kota, masih banyak yang tidak mampu membayar gaji PPPK nya sehingga sangat mengandalkan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Mereka adalah yang belanja pegawainya sangat kecil.

Adapun lima daerah dengan belanja pegawai terendah adalah Kabupaten Konawe Kepuluan Rp189 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan Rp224 miliar, Kabupaten Nduga Rp234 miliar, Kota Sabang Rp235 miliar dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Rp240 miliar.

"Inilah beberapa daerah yang di atas dan di bawah, intinya sudah dominan di atas 30 persen (belanja pegawainya)," kata Tito.

Pemerintah memang memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat, sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Dari paparan Kementerian PANRB dalam rapat ini, implementasi belanja pegawai daerah wajib maksimal 30 persen paling lambat 5 Januari 2027.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mencatat penghematan perjalanan dinas dari seluruh instansi pemerintah mencapai Rp1,95 triliun setelah kerja dari rumah (work from home/WFH) PNS diterapkan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja bukan semata-mata terkait pengaturan lokasi kerja ASN, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintahan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," ujar Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5).

Hasil evaluasi pemerintah mencatat capaian efisiensi yang signifikan, misalnya perjalanan dinas berhasil dihemat sebesar Rp1,95 triliun, utilitas pemerintah senilai Rp65,6 miliar, dan tercatat kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti percepatan digitalisasi proses birokrasi.

Pada saat yang sama, ia menekankan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Sebanyak 95 persen layanan publik tetap stabil atau bahkan meningkat selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, kepuasan masyarakat terjaga, dan seluruh pengaduan publik tetap tertangani melalui kanal resmi.

Rini menegaskan transformasi budaya kerja perlu ditopang oleh fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital pemerintah. Fondasi ini menjadi prasyarat birokrasi yang terintegrasi, tidak silo, dan teepercaya.

"Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja," imbuhnya.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga mencatat sejumlah catatan penting, antara lain masih perlunya penguatan budaya kerja digital, serta penyesuaian pola koordinasi kerja antarunit dan antarinstansi. Setiap instansi didorong memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun menerapkan pola kerja fleksibel.

"Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi," pungkasnya.

Pemerintah memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) usai belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen. 

Hal itu ditekankan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini saat Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah, Kamis (7/5) dilansir dari Detik.com.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen melalui pelaksanaan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan diatur melalui Undang-Undang APBN.

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kepala daerah dan PPPK di Indonesia.

"Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30 persen belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik.

[Gambas:Youtube]

Hal tersebut disampaikan Rini saat rapat bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, kemarin (7/5).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI yang dihasilkan pada Rapat Kerja 31 Maret lalu, terkait pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD.

Aturan ini mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, dengan masa transisi lima tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2022.

Tito menyampaikan bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar Pasal 146 UU HKPD, dan beberapa daerah bahkan merencanakan menghentikan PPPK.

"Dengan rapat ini, kami menemukan solusinya. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN," ujar Tito.

Ia menjelaskan pengaturan melalui UU APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU HKPD. "Kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya kepala daerah tidak usah khawatir lagi," ungkapnya.

Kepala daerah diminta tak khawatir jika  pegawainya lebih dari 30 persen dari APBD. Nantinya, itu akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.

Di samping itu, pemerintah pusat akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menteri Keuangan akan merancang program untuk kepentingan masyarakat daerah terkait.

"Artinya, meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya mendukung penuh kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. "Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu, akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, dan Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 menjadi pertanyaan banyak orang akhir-akhir ini.

Pengadaan CPNS dari tahun ke tahun menjadi salah satu hal yang ramai diminati oleh fresh graduate hingga para pekerja.

Pada 2026 ini, pemerintah disinyalir akan membuka kembali pendaftaran CPNS untuk sekitar 160 ribu formasi.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada Februari 2026 lalu.

Ia pun mengatakan bahwa Kementerian PANRB sudah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunjang pelaksanaan tes CPNS 2026.

“Kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung begitu ya,” ujarnya.

Walaupun demikian, dia mengaku belum bisa mengumumkan kapan tepatnya seleksi CPNS 2026 dimulai.

Menurut dia, sebelum mengumumkan pelaksanaan seleksi CPNS, Kementerian PANRB terlebih dahulu perlu meminta jumlah formasi beserta kompetensi CPNS yang dibutuhkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

“Saya enggak bisa mengarang kan. Saya enggak bisa mengarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi,” katanya.

Cara Cek Formasi CPNS 2026

Untuk mengetahui formasi yang dibuka pada rekrutmen CPNS, kamu bisa mengeceknya melalui fitur simulasi di SSCASN:

• Kunjungi situs SSCASN
• Klik menu “Info Lowongan” lalu pilih “Simulasi Pemilihan”
• Isi kolom seperti:

- Jenis pengadaan: CPNS
- Instansi: sesuai pilihan
- Tingkat pendidikan: SMA/SMK (sesuaikan dengan pilihan anda)
- Jurusan: sesuai latar belakang
- Klik “Cari” untuk melihat hasil.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS setiap Jumat tidak akan mengganggu produktivitas sektor pertanian.

Ia menilai aktivitas petani tetap berjalan normal karena tidak bergantung pada sistem kerja ASN.

"Petani kan di desa, jalan-jalan ke kebun. Jangan bayangkan petani itu naik mobil, naik Mercy. Petani kan ke kebun, dia jalan kaki, naik kuda. Jadi enggak berpengaruh, aman lah," kata Amran di Hotel Pantai Gapura, Makassar, Senin (6/4).

Ia menjelaskan kebijakan WFH justru dapat membantu menekan dampak gejolak global, khususnya dari sisi efisiensi energi. Namun, untuk sektor pangan, Amran menegaskan tidak ada gangguan karena sistem produksi tetap berjalan di lapangan.

"Tetapi kalau ASN dikurangi, itu minimal menekan dampak daripada geopolitik yang memanas," ujarnya.

Terkait kinerja sektor pertanian, Amran menyebut pengawasan tetap berjalan meski ASN bekerja dari rumah. Ia menilai sistem koordinasi yang ada saat ini memungkinkan pengendalian tetap dilakukan secara jarak jauh.

"Kami kan kontrol seluruh Indonesia melalui WA, melalui telepon. Jadi enggak masalah. Hubungannya WFH ASN dengan produktivitas enggak masalah, enggak berpengaruh," katanya.

Ia juga menambahkan stok pangan nasional saat ini dalam kondisi aman sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap pasokan.

"Apalagi stok kita banyak," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah tekanan geopolitik global.

Kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut langkah tersebut juga diikuti dengan pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen serta pengurangan perjalanan dinas untuk menekan konsumsi bahan bakar.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap wajib siaga. ASN diminta memastikan perangkat komunikasi aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat guna menjaga kelancaran pekerjaan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan sebanyak 32 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menerima gaji. Adapun rencana rekrutmen lanjutan masih menunggu keputusan pemerintah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan seluruh PPPK tersebut telah menyelesaikan proses administrasi dan resmi bekerja.

"Kita sudah ada 32 ribu. Ya, 32 ribu PPPK yang sudah selesai dan bahkan sudah menerima SK (surat keputusan) dan sudah mendapatkan gaji," kata Dadan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).

Namun, untuk penambahan pegawai ke depan, Dadan belum memastikan kelanjutannya. Ia menegaskan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya menyangkut anggaran.

"Untuk sementara kita sudah mengangkat (pegawai ke PPPK) yang sudah ada. Dan untuk yang lebih lanjut, kita akan koordinasi dulu dengan Kementerian PANRB termasuk Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran yang apakah masih bisa digunakan atau tidak," ujarnya.

PPPK yang diangkat ini bertugas di SPPG, yakni unit pelaksana yang mengelola dapur dan distribusi makanan dalam program MBG. Peran mereka mencakup pengelolaan operasional dapur, distribusi makanan, hingga pengawasan kualitas gizi bagi penerima manfaat.

Sebelumnya, proses pengangkatan dilakukan melalui tahapan seleksi, mulai dari administrasi hingga ujian berbasis komputer. Setelah dinyatakan lolos, para pegawai memperoleh Nomor Induk PPPK dan mulai bertugas sejak awal 2026.

BGN sebelumnya juga merencanakan pembukaan rekrutmen lanjutan dalam beberapa gelombang untuk memperluas cakupan layanan. Namun, realisasi tahap berikutnya kini bergantung pada kesiapan anggaran serta hasil koordinasi lintas kementerian.

Dengan kondisi tersebut, keberlanjutan rekrutmen PPPK untuk mendukung operasional dapur MBG masih terbuka namun belum diputuskan dalam waktu dekat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diminta bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) bersifat selektif dan sukarela.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menyampaikan keikutsertaan ASN dalam Komcad harus mengikuti seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak semua ASN otomatis menjadi Komponen Cadangan. Keikutsertaan ASN dalam Komcad bersifat selektif, sukarela, dan harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Averrouce kepada Detikcom, Jumat (27/2).

Averrouce menjelaskan terdapat beberapa syarat utama bagi ASN yang bisa bergabung dalam Komcad, yakni berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal.

Kemudian, ASN juga harus mengikuti proses seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sesuai kuota yang ditetapkan. Nantinya, peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 45 hari sebagai bagian dari pembentukan kapasitas bela negara.

"ASN yang dinyatakan lulus selanjutnya wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama kurang lebih 45 hari sebagai bagian dari pembentukan kapasitas bela negara," terangnya.

Ia juga mengatakan ASN yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran tetap menerima gaji dan tunjangan sebagaimana menjalankan tugas kedinasan.

Sementara dari sisi manajemen, Averrouce menyebut partisipasi dalam seleksi Komcad bagian dari pengembangan kompetensi dan profesionalitas ASN.

"Partisipasi dalam Komcad juga dipandang sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur, sekaligus kontribusi nyata ASN dalam memperkuat ketahanan nasional sesuai peran dan kapasitasnya masing-masing," imbuhnya.

Sebanyak 4.000 ASN dari 49 kementerian dan lembaga di Jakarta akan menjalani pelatihan menjadi komponen cadangan alias Komcad pada April 2026.

Komponen cadangan sendiri diatur dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pasal 28 ayat 2 UU tersebut menjelaskan Komcad merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pelatihan dasar militer ini akan diikuti oleh ASN yang berusia 18 hingga 35 tahun. Sjafrie menyebut pelatihan komcad ini bertujuan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta Tanah Air dalam pengabdian kepada negara.

"Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih dan untuk semester pertama ini kita pusatkan di kementerian di Jakarta, kurang lebih 4.000 orang," kata Sjafrie di Bogor, Sabtu (31/1).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Ia menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Dan kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," kata Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Kementerian PANRB juga tengah mempersiapkan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, hal tersebut diajukan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan mengenai kesiapan anggarannya. Nggak bisa ujug-ujug kita umumkan, nggak bisa. Harus tahu kompetensinya," ujarnya.

"Mudah-mudahan, mudah-mudahan (2026 dibuka tes CPNS)," imbuhnya.

Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi sebelum membuka tes CPNS 2026. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

"Nah, dari situ kita akan lihat lagi kompetensinya apa yang dibutuhkan. Dan nanti ini saya nggak bisa ngarang kan, saya nggak bisa ngarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah daerah. Dan kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung, begitu ya," pungkasnya.

Pemerintah menyiapkan paket stimulus senilai Rp12,83 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas selama periode Lebaran 2026.

Paket ini mencakup diskon transportasi hingga bantuan sosial pangan yang akan digulirkan pada kuartal pertama tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stimulus tersebut disiapkan untuk merespons kondisi ekonomi domestik sekaligus mendorong pergerakan ekonomi pada awal tahun.

"Dalam jangka pendek, kami memperkenalkan paket stimulus yang mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia. Kami telah menyiapkan Rp12,83 triliun untuk mendukung daya beli dan mobilitas," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Airlangga menjelaskan stimulus Lebaran 2026 akan difokuskan pada diskon transportasi lintas moda. Untuk sektor penerbangan, pemerintah memberikan potongan hingga sekitar 16 persen, antara lain melalui kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik.

"PPN itu untuk pesawat, hanya kelas ekonomi dan hanya penerbangan domestik. Besarannya sama seperti tahun lalu," kata Airlangga.

Selain insentif pajak, pengelola bandara juga akan memberikan keringanan biaya. Angkasa Pura akan memangkas airport tax hingga 50 persen, sementara harga avtur juga akan mendapatkan diskon.

Untuk transportasi laut dan kereta api, pemerintah menyiapkan diskon tarif sebesar 30 persen. Adapun pengguna jalan tol akan memperoleh potongan tarif hingga 20 persen selama periode tertentu.

Airlangga menegaskan pada Lebaran 2026 pemerintah tidak memberikan diskon tarif listrik.

"Tahun ini tidak ada diskon listrik," ujarnya.

Di luar diskon transportasi, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan work from anywhere (WFA) guna mengurai kepadatan arus mudik. Regulasi WFA tersebut sedang difinalisasi oleh Kementerian PANRB bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait jadwal pemberlakuan diskon transportasi, Airlangga menyebut pemerintah akan segera mengumumkannya secara resmi.

"Nanti ada jadwalnya yang akan diberikan. Karena transportasi bisa dipesan secara online, nanti akan diumumkan melalui website penerbangan, kereta api, maupun kapal laut," katanya.

Dari sisi anggaran, Airlangga menyebut biaya untuk program diskon transportasi relatif terbatas.

"Kalau anggarannya relatif untuk diskon sekitar Rp200-an miliar," ujarnya.

Porsi terbesar stimulus dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) pangan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kilogram (kg) selama dua bulan, disertai tambahan Minyakita untuk dua bulan kepada masyarakat sasaran.

"Satu lagi kita memberikan bansos berupa beras 10 kg untuk dua bulan ditambah Minyakita untuk dua bulan. Besarannya sekitar Rp12 triliun," kata Airlangga.

Ia menambahkan stimulus ini diharapkan mampu mengakselerasi aktivitas ekonomi pada kuartal pertama 2026. Menurutnya, periode awal tahun menjadi krusial karena kinerja ekonomi pada kuartal pertama tahun sebelumnya tercatat relatif lebih rendah.

"Targetnya kita menggerakkan ekonomi lebih tinggi karena kuartal pertama itu penting," pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Buat Anda yang sedang menunggu pengumuman pendaftaran CPNS 2026, berikut update lengkapnya pada bulan Februari ini.

Info ini penting diketahui agar Anda bisa mempersiapkan persyaratan jauh-jauh hari.

Jadwal Pendaftaran CPNS Februari 2026

Pada akhir tahun 2025 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa dalam rekrutmen pada 2026 nantinya difokuskan kebijakan rekrutmen dari penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

"Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Adapun jadwal pembukaan rekrutmen CPNS 2026 belum mendapatkan tanggal yang pasti.

Namun pemerintah melalui Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

Formasi yang Dibuka

Meskipun jadwal pendaftaran belum resmi diumumkan, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, telah memberikan gambaran terkait peluang pengadaan CPNS 2025.

Dalam keterangannya, ada kebutuhan untuk mengisi sekitar 300.000 hingga 400.000 posisi di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan.

Namun, pembukaan formasi ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Rini menjelaskan bahwa proses pengadaan CPNS akan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

• Pemetaan kebutuhan jabatan di kementerian dan lembaga.
• Posisi yang belum terisi dari seleksi sebelumnya.
• Persetujuan resmi dari Presiden.

Syarat Umum Ada di Halaman 2...

Syarat Pendaftaran CPNS 2025

Kemungkinan syaratnya tidak berbeda jauh dari sebelumnya, yakni:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan instansi, dengan batas usia yang telah ditentukan.

2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun bagi pelamar untuk posisi seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara 2 tahun atau lebih.

5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.

6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

7. Tidak terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.

8. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

9. Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai kebutuhan posisi yang dilamar.

10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

Cek Info secara Berkala
Para calon pelamar diimbau untuk terus memantau informasi terbaru terkait jadwal resmi pendaftaran melalui sumber resmi pemerintah melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Perkembangan informasi lainnya, dapat diakses melalui situs resmi serta media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB.

Berikut adalah alamat resmi dan akun media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB:

• Website resmi Kementerian PAN-RB: https://menpan.go.id/site/

• Instagram Kementerian PAN-RB: @kemenpanrb

• Website resmi BKN: https://www.bkn.go.id/

• Instagram BKN: @bkngoidofficial

Itulah informasi terbaru tentang pendaftaran CPNS 2025 per Februari2026.