JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik yang diserahkan ke pemerintah daerah dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF GTI) bersama World Resource Institute (WRI) Indonesia menilai aturan tersebut membuka ruang perbedaan kebijakan antar daerah.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ dinilai berisiko memicu fragmentasi insentif.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI Andry Satrio Nugroho menilai kebijakan insentif seharusnya tetap seragam.

“Kementerian Dalam Negeri justru memindahkan tanggung jawab pemberian insentif kendaraan listrik dari pusat ke daerah. Padahal jika memang Pemerintah merasa insentif diperlukan untuk mendorong elektrifikasi kendaraan lebih cepat lagi, maka Kemendagri hanya perlu mencabut saja peraturan tersebut,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Kajian kedua lembaga menunjukkan potensi munculnya hingga 38 rezim pajak berbeda di tingkat provinsi.

Kondisi ini berisiko membingungkan konsumen. Kepastian usaha bagi investor juga dinilai terganggu.

Kekhawatiran ini muncul di tengah masuknya investasi asing. Nilainya disebut mencapai 2,73 miliar dollar AS dalam tiga tahun terakhir.

Insentif dinilai masih penting karena pasar kendaraan listrik sedang tumbuh.

Data INDEF menunjukkan pangsa penjualan mobil listrik naik dari 2,2 persen pada 2023 menjadi 16,9 persen pada 2025.

Pertumbuhan ini dinilai berpotensi tertahan jika kebijakan tidak seragam.

Senior Manager for Resilient Cities and Transport WRI Indonesia I Made Vikannanda menilai insentif tetap relevan.

“Di tengah gejolak harga energi global, pemerintah seharusnya mempertahankan insentif kendaraan listrik agar momentum pertumbuhan permintaan tidak terhenti. Langkah ini sejalan dengan target swasembada energi dalam RPJMN 2025–2029, pencapaian NDC, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui industri masa depan yang lebih kompetitif,” ujarnya.

Dampak lain juga menyasar agenda transisi energi. Perlambatan adopsi kendaraan listrik berpotensi menghambat target Net Zero Emission 2060.

Ketergantungan pada impor bahan bakar minyak berpotensi bertahan lebih lama.

Tekanan subsidi energi juga berisiko tetap tinggi. Nilainya disebut telah melampaui Rp 100 triliun.

Isu ini muncul setelah terbit aturan turunan dari Permendagri Nomor 11 Tahun 2026.

Aturan tersebut meminta gubernur memberi insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan listrik berbasis baterai.

Namun implementasi di daerah dinilai membuka tafsir berbeda.

INDEF dan WRI mendorong evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Tujuannya menjaga kebijakan tetap efektif, mudah diterapkan, dan selaras dengan pengembangan industri hijau nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menanggapi instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kebijakan pajak kendaraan listrik.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan penghapusan pajak secara permanen, melainkan penundaan sementara. Dia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Tito mengenai hal itu.

Menurutnya, hingga saat ini pajak kendaraan listrik belum diberlakukan karena kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.

"Saya sudah berdialog dengan Pak Menteri [Tito]. Ada surat edaran yang menyatakan pajak mobil listrik ditunda dulu sampai ekonomi normal, sampai krisis global berakhir," ucap Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (27/4/2026).

Dedi menjelaskan, penundaan ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Nanti kalau ekonominya sudah normal dan krisis global berakhir, tentu pajak akan diberlakukan," kata Dedi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa menarik pajak bagi kendaraan berbasis listrik dilakukan karena pajak masih menjadi penyumbang kontribusi untuk daerah.

"Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan," ucap KDM, sapaan Dedi Mulyadi, Senin (20/4/2026).

Dia menilai jika pajak kendaraan bermotor dihilangkan dan dana bagi hasil pajak juga mengalami penundaan, pihaknya akan kesulitan untuk membangun Jawa Barat.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada kendaraan listrik. Saat ini kebijakan terkait pajak kendaraan listrik tersebut masih disusun.

Kenaikan pajak kendaraan listrik ini mengemuka setelah sejumlah gubernur mempertimbangkan untuk memungut pajak berupa PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan (BBNKB) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Anggota DPRD DKI Jakarta Syafi Djohan mengatakan, pemberlakuan pajak harus diterapkan secara proporsional. Sebelumnya, kendaraan listrik di Jakarta dibebaskan dari pajak dan aturan ganjil genap.

"Tentunya apa yang akan diatur oleh Pemprov DKI ini bentuk kebijakan yang berkaitan dengan azas proporsionalitas. Dengan adanya regulasi baru, pemerintah daerah wajib menyesuaikan skema pemungutan secara lebih adil," ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Syafi juga memberikan pentingya pelayanan bagi pelaku industri mobil listrik khusus bagi pemenuhan energi terbarukan. "Meskipun insentif pajak dikurangi, pemerintah mesti mendorong pengembangan infrastruktur pengisian daya untuk energi terbarukan, sebagi bagian dari transisi energi bersih," ucapnya.

Pajak kendaraan listrik kini menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kebijakan baru menyusul terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi dasar penyesuaian pungutan kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai yang selama ini menikmati berbagai keringanan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen menata ulang regulasi tersebut secara proporsional. Pramono menyampaikan hal itu dalam acara Jakarta Budget Talks di Balai Kota Jakarta.

"Sebelumnya, kendaraan listrik di Jakarta dibebaskan dari pajak dan aturan ganjil genap. Namun dengan adanya regulasi baru, pemerintah daerah wajib menyesuaikan skema pemungutan secara lebih adil," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- CEO Honda, Toshihiro Mibe, mengatakan perusahaannya tidak memiliki banyak peluang untuk melawan produsen mobil China, terutama setelah melihat langsung kemajuan manufaktur kendaraan listrik di negara tersebut.

Dikutip dari Yahoo Finance, kunjungan Mibe ke pabrik kendaraan listrik yang ramai di China pada Februari membuatnya sangat khawatir, seperti dilaporkan SlashGear. Seperti produsen mobil besar lainnya, Honda terpaksa melakukan perubahan haluan dengan cepat pada pertengahan 2025 setelah perubahan kebijakan mendadak di Amerika Serikat menghapus kredit pajak kendaraan listrik yang telah lama berlaku.

Produsen Amerika, Ford dan General Motors, sama-sama mengalami kerugian miliaran dolar AS, sementara kerugian Honda mencapai lebih dari 15,7 miliar dolar AS. Honda mengungkapkan kerugian tahunan pertamanya pada awal Maret, tidak lama setelah kunjungan Mibe ke pabrik manufaktur kendaraan listrik China. Menurut SlashGear, kecepatan dan efisiensi pabrik tersebut membuatnya khawatir.

“Kami tidak punya peluang melawan ini,” kata Mibe, menurut artikel Nikkei Asia tertanggal 31 Maret. “Mulai dari pengadaan suku cadang hingga manajemen logistik, semuanya di fasilitas tersebut diotomatisasi, dan tidak ada manusia di lantai produksi.”

KOMPAS.com - Pelaksanan Tugas (Plt) Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Muhamad Masrofi mengatakan pembebasan pajak kendaraan listrik di wilayah Jateng masih di kaji.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nonor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan pajak alat berat Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada dua opsi bagi Prov Jateng untuk pajak kendaraan listrik yakni diskon atau pembebasan pajak.

"Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ini masih dikaji, apakah akan pembebasan atau pengurangan pajaknya," jelasnya dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Adapun opsi pembebasan pajak maka pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) akan nol alias gratis.

Bila pengurangan atau diskon, maka ada ketatapan angka persennya.

"Kalau pengurangan, contohnya, pajak yang dikenakan itu tidak 100 persen, tapi cuma 25 atau 20 persen, atau bahkan 10 persen dari nilai pajak yang ditentukan," kata Masrofi.

Dua opsi ini pun masih dikaji lagi apakah kebijakannya hanya untuk kendaraan listrik roda empat atau sampai ke roda dua.

"Karena kami belum menentukan persentase dan sebagainya. Ini masih dalam kajian. Kami juga masih mengkaji apakah ini mau diberlakukan untuk kendaraan roda empat saja atau dibebaskan semua atau kendaraan roda duanya tidak dikenakan atau kendaraan roda empatnya dikurangi (pajaknya), itu semua masih dalam bentuk kajian," ucapnya.

Untuk saat ini, PKB dan BBNKB kendaraan listik di Provinsi Jateng masih nol persen merunut ketentuan tahun sebelumnya.

"Sampai dengan sekarang masih nol persen. Jadi yang katanya berhenti sampai April, itu tidak. Tetap dilaksanakan nol persen itu," tegas Masrofi.

Perpanjangan STNK tetap diurus sendiri

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menjelaskan kendaraan listrik memang dibebaskan dari pajak.

Namun, pemilik harus mengurus perpanjangan STNK ke Samsat. Nominal pajak tertera tapi tak ditagihkan.

"Setiap pemilik kendaraan listrik tetap mengurus perpanjangan. Pajak tetap diurus, tetapi tidak ditagihkan," jelas Benni.

Pemerintah sengaja memberi insentif agar program konversi dari bahan bakar fosil ke listrik.

"Ini diberi insentif, dibebaskan menjadi nol," kata Benni.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "PKB Mobil Listrik di Jateng Masih Nol, Apakah Akan Berubah?" dan "Polemik Pajak Kendaraan Listrik, Pemerintah Pastikan Tetap Nol Persen"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta akan tetap memungut pajak kendaraan listrik meski telah diimbau untuk pembebasan. Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan pungutan pajak dilakukan secara wajar, dengan tetap memberikan insentif.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan formulasi tarif setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. “Pada waktu itu, kami sudah mencoba memformulasikan tarif yang akan diberlakukan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/4/2026).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sempat mengusulkan empat lapisan insentif. Rinciannya, kendaraan listrik dengan nilai sampai Rp300 juta mendapat insentif 75 persen, kendaraan senilai Rp300-500 juta mendapat insentif 65 persen.

Kemudian, kendaraan listrik senilai Rp500-700 juta mendapat insentif 50 persen. Sementara bagi kendaraan listrik dengan nilai di atas Rp700 juta mendapat insentif 25 persen.

“Jadi, pajak yang dibayar tetap mempertimbangkan kemampuan membayar dan prinsip keadilan,” kata Lusiana.

Namun, kebijakan tersebut harus sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang meminta pemerintah daerah memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik. “Kalau pembebasan, berarti nilainya nol. Itu yang harus kami lakukan karena sudah ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri,” jelas Lusiana.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah sedang mempersiapkan insentif fiskal baru untuk pembelian motor listrik pada 2026. Pemberian insentif yang sedang digodok bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin), rencananya bakal cair secara bertahap.

Purbaya mengatakan, insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap yang dimulai pada 2026. Sejauh ini pemerintah menargetkan awal insentif untuk 6 juta kendaraan listrik.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahaplah. Subsidi mungkin 5 juta rupiah per motor, atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekenomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ditekankan juga oleh Menkeu bahwa terkait rencana insentif ini telah meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk pembelian motor listrik. Katanya, Prabowo merestui rencana tersebut. "Saya juga minta tanggapan Pak Presiden, beliau sudah memberi petunjuk, jalankan kalau anggarannya ada," tuturnya.

Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Purbaya Sebut Tak Ada Anggaran Motor Listrik MBG di Tahun 2026



Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96% menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7%. Adapun penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20%.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sedang menggodok wacana kebijakan insentif kendaraan listrik bersama Kementerian Perindustrian.

Purbaya mengatakan, insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada 2026. Seturut itu, jumlah unit kendaraan yang diganjar insentif masih dalam perumusan. Sejauh ini, pemerintah menargetkan insentif untuk 6 juta kendaraan listrik di permulaannya.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin Rp5 juta per motor, 5 juta rupiah, atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekenomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Sebelum adanya aturan Permendagri itu, pemilik kendaraan listrik tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, dengan adanya Permendagri ini, biaya kepemilikan pasti akan naik.

Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96 persen menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7 persen.

Adapun penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20 persen.

(Nur Ichsan Yuniarto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Indomobil National Distributor melanjutkan penyerahan unit kendaraan listrik Citroen E-C3 All Electric tahap kedua kepada PT Express Transindo Utama Tbk. Penyerahan ini merupakan bagian dari kerja sama yang telah dimulai sejak Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

Tambahan unit tersebut digunakan untuk mendukung operasional transportasi PT Express Transindo Utama Tbk, seiring upaya perusahaan dalam melakukan pembaruan armada berbasis kendaraan listrik.

Citroen E-C3 All Electric dirancang untuk penggunaan di kawasan perkotaan. Kendaraan ini memiliki jarak tempuh hingga 320 kilometer dalam satu kali pengisian daya. Model ini juga dilengkapi fitur suspensi khas Citroen, Flying Carpet Ride, yang ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan berkendara.

Sales & Marketing Division Head Citroen Indonesia Ferdinan Hendra mengatakan, penyerahan tahap kedua merupakan bagian dari pemanfaatan kendaraan listrik dalam operasional bisnis.

“Penyerahan tahap kedua ini menjadi bagian dari dukungan terhadap kebutuhan mobilitas berbasis listrik di Indonesia, khususnya untuk operasional bisnis,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Presiden Direktur PT Express Transindo Utama Tbk Johannes B.E. Triatmojo menyatakan, penambahan unit tersebut sejalan dengan upaya perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan.

“Penambahan unit ini memperkuat langkah perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas layanan kepada pelanggan,” kata Johannes.

Selain penyediaan kendaraan, dukungan juga mencakup layanan purna jual seperti jaringan bengkel resmi, ketersediaan suku cadang, serta layanan darurat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada para gubernur untuk memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) memiliki tantangan serius di tingkat daerah. Faisal menyebut kebijakan tersebut bertujuan melanjutkan dorongan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik melalui insentif.

"Ini kan sebetulnya ingin mendorong kebijakan yang selama ini dijalankan untuk memberikan insentif pengembangan kendaraan listrik. Tapi karena keterbatasan budget, ini akhirnya jadinya insentif itu ingin supaya pemerintah daerah yang memberikan insentif juga," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Faisal, kebijakan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran beban insentif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Faisal menduga pemerintah ingin mengurangi beban pusat dalam menyokong industri kendaraan listrik.

"Jadi diberikan, dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembebasan misalnya balik nama atau pajak kendaraan bermotor," sambung Faisal.

Faisal menilai penerapan kebijakan ini kurang tepat karena bersamaan dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dia mengatakan pemotongan TKD membuat ruang fiskal daerah kian menipis.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA melaporkan pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan sepanjang kuartal I/2026.

Dalam laporan kinerja per Maret 2026, bank milik Grup Djarum itu menorehkan pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) sebesar 10,0% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp258 triliun, dibandingkan dengan Rp235 triliun pada periode tiga bulan tahun sebelumnya.

Dari nilai tersebut, total outstanding untuk pembiayaan hijau (green financing) menembus Rp113 triliun. Capaian ini merefleksikan pertumbuhan tahunan sebesar 7,7% dibandingkan dengan Rp105 triliun pada kurun Januari–Maret 2025.

Adapun pembiayaan untuk usaha skala kecil dan menengah yang masuk dalam sektor berkelanjutan tumbuh 12% YoY menjadi Rp146 triliun, dibandingkan dengan Rp130 triliun pada tahun sebelumnya.

BCA tidak memperinci secara detail sektor-sektor yang menerima pendanaan hijau tiga bulan pertama 2026. Meski demikian, pembiayaan sistem operasional kendaraan listrik tercatat memiliki outstanding sebesar Rp3,65 triliun, sementara pembiayaan untuk energi terbarukan mencapai Rp7,1 triliun dengan kapasitas 323 mega watt (MW).

Secara keseluruhan, BBCA membukukan penyaluran kredit sebesar Rp994 triliun hingga Maret 2026, meningkat 5,6% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp941,4 triliun.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri sangat memengaruhi kinerja kredit perseroan pada kuartal I/2026.

“Kami optimistis menjaga kinerja BCA tetap solid di tengah kondisi global yang dinamis melalui pengembangan berbagai lini bisnis secara pruden,” kata Hendra dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, kredit BCA utamanya ditopang oleh kredit produktif sebesar Rp760,2 triliun, meningkat 7,8% YoY dibandingkan posisi kuartal I/2025.

Hendra memastikan, perseroan senantiasa menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin. Rasio loan at risk (LAR) dan non performing loan (NPL) terjaga, masing-masing 5,1% dan 1,8%. Rasio pencadangan LAR dan NPL ada pada level solid, masing-masing 69,7% dan 174,6%.

Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) BCA hingga Maret 2026 mencapai Rp1.292,4 triliun, tumbuh 8,3% YoY. Porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK perseroan. Dengan demikian, total laba BCA dan entitas anak mencapai Rp14,7 triliun hingga Maret 2026.

Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal,

Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai aturan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pajak Kendaraan Bermotor berpotensi menghambat percepatan penerapan kendaraan listrik atau "electric vehicle" (EV) nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi kebijakan yang bergantung pada masing-masing daerah berisiko mengganggu perkembangan pasar kendaraan listrik nasional.

Menurut dia, perubahan kebijakan tersebut berpotensi menghambat percepatan kendaraan listrik nasional, padahal target pemerintah Indonesia mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030 yang berpotensi menghemat devisa impor hingga Rp49 triliun serta memangkas subsidi BBM Rp18,3 triliun per tahun.

"Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal,” ujar Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik, lanjutnya sangat bergantung pada stabilitas regulasi, inkonsistensi kebijakan berisiko menurunkan minat konsumen serta iklim investasi pada manufaktur kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya, di tengah fase pertumbuhan pasar yang masih awal.

Selain itu, menurut dia Permendagri 11/2026 perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Regulasi tersebut, tambahnya, sebelumnya memberikan arah kebijakan dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.

Fabby menyebutkan, pasal 7 UU HKPD telah memberikan arah kebijakan yang sangat maju dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.

"Kami memandang perlunya sinkronisasi agar Permendagri 11/2026 tetap mengacu pada mandat undang-undang tersebut, sehingga status ‘Bukan Objek Pajak’ bagi kendaraan listrik tetap terjaga," katanya.

Terkait hal itu, IESR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menunda implementasi ketentuan terkait kendaraan listrik, melakukan harmonisasi regulasi, serta memberikan jaminan fiskal permanen bagi sektor kendaraan listrik menuju target 2030.

“Kita tidak bisa mencapai dekarbonisasi industri dan penghentian impor BBM jika aturan main berubah setiap dua tahun," katanya.

Menurut dia, jika regulasi tersebut tidak segera direvisi, maka akan sangat rentan terhadap uji materiil di Mahkamah Agung, yang hanya akan memperburuk kepercayaan konsumen dan investor.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026