REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 rumah ditargetkan rampung paling lambat September 2026.

Program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, target penyelesaian dipercepat agar manfaat segera dirasakan masyarakat.

“September tahun ini kita harus selesaikan. Kalau boleh jangan sampai akhir tahun,” kata Maruarar dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, pembangunan hunian di perbatasan menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kehadiran negara.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, negara harus hadir di perbatasan. Kita ingin warga di sana merasa percaya diri, bermartabat, dan tidak sendirian,” kata Maruarar.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk program bedah rumah. Dana tersebut berasal dari sekitar 80 persen anggaran Kementerian Perumahan yang mencapai lebih dari Rp10 triliun.

Program ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 400.000 unit rumah pada 2026. Sebanyak 15.000 unit di antaranya difokuskan untuk kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik. Pembangunan hunian dinilai juga memperkuat nasionalisme dan mendorong ekonomi lokal.

“Saya mengingatkan ada efek ekonomi yang juga akan berputar di sana ya, dengan lapangan kerja tadi,” kata Tito.

Program ini difokuskan pada wilayah perbatasan strategis, termasuk kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina. Pemerintah menargetkan pelaksanaan dimulai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan data dari m Badan Pusat Statistik. Program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan masih tinggi. “Data menunjukkan backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan sangat tinggi. Bahkan di salah satu kabupaten mencapai sekitar 85 persen,” kata Amalia.

JAKARTA - Wilayah seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara yang sebelumnya masuk Malaysia kini menjadi milik Indonesia. Perubahan tersebut merupakan hasil konkret dari diplomasi damai yang telah diselesaikan secara tuntas.

“Percepatan penanganan dampak penyelesaian penegasan batas darat wilayah negara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Kantor Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia mengungkapkan, perubahan garis batas tersebut menjadi bukti nyata penguatan kedaulatan teritorial Indonesia di kawasan perbatasan.

“Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia dengan disepakatinya garis batas baru, wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia, kini sah menjadi wilayah Indonesia,” ujar dia.

Meski demikian, penyesuaian batas juga berdampak pada sebagian kecil wilayah Indonesia yang kini masuk ke dalam teritori Malaysia. Namun luasnya jauh lebih kecil, hanya 4,9 hektare.

“Hanya 4,9 hektare dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia,” ungkapnya.

Dia menegaskan, Pemerintah memastikan dampak terhadap masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim khusus untuk menghitung kompensasi bagi warga yang terdampak perubahan batas wilayah tersebut.

“Menghitung ganti rugi tanah dan lahan masyarakat terdampak dari penegasan batas wilayah di Pulau Sebatik,” jelas Qodari.

SAMBAS - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan pentingnya sinergi para da’i dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Internasional dan Upgrading Da’i bertema “Sinergitas Da’i dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.

Kegiatan yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, dihadiri Bupati Sambas Satono selaku Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Kalimantan Barat. Seminar internasional tersebut diikuti peserta dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, sebagai upaya memperkuat peran strategis da’i dalam pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan peran da’i tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Menurutnya, da’i memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas.

“Para da’i harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tegasnya, Jumat (10/4/2026).

Akhmad Wiyagus juga menekankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis. Akhmad Wiyagus menjelaskan sejumlah program nasional telah dan terus digulirkan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Lihat video: Breaking News Presiden Prabowo Hadiri Panen Jagung Raya di Kalimantan Barat



“Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan,” ucapnya.

Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis yang mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menekankan pengelolaan perbatasan Indonesia tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Ia menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan.

“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujarnya.

Menurut Nur Kholis, inilah esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Nur Kholis juga memaparkan BNPP RI berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

“Paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal,” katanya.

Bupati Sambas Satono menegaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menyongsong kemajuan wilayah perbatasan. Menurutnya, kualitas SDM menjadi kunci agar berbagai potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.

“Kabupaten Sambas memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas. Potensi ini harus didukung oleh SDM yang unggul agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Satono menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta seminar, khususnya para da’i dari dalam dan luar negeri. Melalui seminar internasional dan upgrading da’i ini, BNPP RI berharap terbangun kesamaan perspektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh keagamaan dalam memandang kawasan perbatasan sebagai ruang strategis pembangunan nasional.

“Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan peran aktif para da’i sebagai agen pembangunan yang turut menjaga persatuan, memperkuat kesejahteraan, dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyangkal laporan yang beredar bahwa pemerintahannya menyerahkan lebih dari 5.000 hektare lahan Malaysia kepada Indonesia sebagai kompensasi untuk tiga desa di daerah Nunukan dekat perbatasan Sabah-Kalimantan.

Menyebut laporan itu salah dan menyesatkan, Anwar mengatakan bahwa lahan seluas 5.207 hektare yang terlibat bukanlah bersifat kompensasi atau timbal balik, melainkan sepenuhnya dipandu oleh konvensi dan perjanjian lama yang mengatur perbatasan internasional antara kedua negara.

“Klaim bahwa Malaysia menyerahkan 5.207 hektare sebagai kompensasi untuk tiga desa di Nunukan adalah tidak benar dan merupakan informasi yang salah, bahkan jika tidak dibuat dengan niat jahat,” katanya selama pengarahan khusus Parlemen tentang masalah penataan perbatasan Malaysia-Indonesia di Dewan Rakyat kemarin, seperti dikutip The Star, Kamis (5/2/2026).

Dia mengatakan Malaysia dan Indonesia terikat oleh perjanjian perbatasan yang telah ada sejak lebih dari seabad yang lalu, dengan dasar hukum yang bertumpu pada dua konvensi dan sebuah perjanjian yang diwarisi dari pemerintahan Inggris dan Belanda.

Menurutnya, perjanjian tersebut terdiri dari Konvensi Perbatasan 1891 yang mencakup Sabah dan Sarawak, Perjanjian Perbatasan 1915 untuk Sabah, dan Konvensi Perbatasan 1928 yang ditandatangani di Den Haag yang mencakup sebagian kecil wilayah Sarawak.

Dia mengatakan bahwa wilayah sengketa di dekat Nunukan termasuk dalam apa yang dikenal sebagai “Masalah Batas yang Belum Terselesaikan (Outstanding Boundary Problems/OBPs)", yang sebelumnya belum diselesaikan oleh kedua negara dan tidak dianggap sebagai wilayah kedaulatan Malaysia atau Indonesia sampai verifikasi bersama oleh kedua belah pihak selesai.

Masalah ini, jelasnya, berasal dari survei bersama yang dilakukan sejak tahun 1977 yang mendeteksi perbedaan antara peta historis dan geografi fisik, khususnya dalam lokasi muara sungai yang digunakan sebagai titik referensi dalam perjanjian sebelumnya.

Hal ini, kata Anwar, membutuhkan pengukuran yang diperbarui di bawah kerangka hukum yang disepakati.

Berdasarkan pengukuran yang telah diselesaikan, Anwar mengatakan Malaysia memperoleh tambahan 780 hektare lahan di sektor Sungai Sinapat-Sungai Sesai, sementara 5.987 hektare tetap berada di bawah administrasi Indonesia.

Dia menunjukkan bahwa wilayah seluas 5.987 hektare tersebut telah dikelola oleh Indonesia sejak tahun 1915, dan Malaysia tidak pernah secara resmi mengeklaimnya.

“Sebagai hasil dari penetapan batas wilayah, sebagian kecil dari tiga desa, yaitu Kampung Kabungalor, Kampung Lepaga, dan Kampung Tetagas, kini berada di Sabah,” katanya, menambahkan bahwa hal ini disebabkan oleh hasil dari penyesuaian batas wilayah, bukan karena pengalihan lahan atau kompensasi.

Anwar juga menginformasikan kepada Parlemen bahwa meskipun negosiasi mengenai sektor lahan Sabah-Kalimantan Utara telah selesai, beberapa OBP (Oregon Benefit Plan) yang belum diselesaikan masih dalam tahap negosiasi.

Area yang masih dalam negosiasi, katanya, termasuk zona pasang surut di Sabah dan empat OBP di sektor Sarawak-Kalimantan Barat.

Dia mencatat bahwa setiap kesepakatan akhir masih harus melalui proses hukum domestik, termasuk konsultasi dengan pemerintah negara bagian, persetujuan oleh majelis legislatif negara bagian, pertimbangan oleh Konferensi Raja-Raja, dan formalisasi selanjutnya di tingkat federal.

Anwar mendesak para anggota Parlemen untuk tidak mempolitisasi masalah ini dengan membuat tuduhan bahwa pemerintah telah mengkhianati kepentingan nasional, terutama ketika hal itu melibatkan negosiasi sensitif dengan negara tetangga.

“Verifikasi dulu klaim-klaim tersebut sebelum membuat tuduhan dan penghinaan yang liar,” katanya, merujuk pada isu-isu yang diangkat oleh pihak oposisi.

Mengenai masalah yang menyangkut kepentingan nasional, termasuk perbatasan, Anwar mengatakan diskusi harus dilakukan secara bertanggung jawab, menambahkan bahwa hubungan Malaysia dengan Indonesia tetap ramah dan kuat, dengan negosiasi masih berlangsung di semua tingkatan.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan membantah laporan media Indonesia baru-baru ini yang menuduh Malaysia telah menyerahkan tanah kepada Indonesia, dengan mengatakan bahwa klaim tersebut tidak akurat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mencari jalan keluar terkait isu tiga desa yang terdampak pergeseran perbatasan Indonesia–Malaysia dan kini dikabarkan masuk wilayah Malaysia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai langkah pemerintah menyikapi persoalan batas wilayah tersebut.

“Nanti kita cari jalan keluar,” ujar Prasetyo singkat.

Sekadar informasi, isu pergeseran batas wilayah ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kedaulatan negara serta kepastian administrasi dan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyoroti progres penegasan batas negara, khususnya di perbatasan Indonesia–Malaysia, yang berdampak langsung terhadap hak atas tanah warga, dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, perubahan garis batas pasca penegasan batas mengakibatkan puluhan bidang lahan warga Indonesia berada di wilayah Malaysia.

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman menyebut pengelolaan batas wilayah negara menjadi kegiatan strategis.

“Pengelolaan batas wilayah negara meliputi penetapan dan penegasan batas wilayah negara serta peningkatan sistem pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan,” ujar Makhruzi.

Untuk Outstanding Boundary Problem (OBP) RI–Malaysia, Makhruzi menjelaskan masih ada segmen yang belum tuntas, terutama di sektor barat Kalimantan Barat yang masih tahap survei dan pembahasan teknis. Namun, fokus utama rapat mengarah ke dampak konkret penegasan batas di Sebatik.

“Berdasarkan hasil survei, total bidang lahan yang terdampak perubahan garis batas RI–Malaysia di Pulau Sebatik tercatat 64 bidang,” kata Makhruzi.

BNPP mencatat luas total lahan terdampak mencapai 61.667,5 meter persegi atau sekitar 6,16 hektare. Luas tersebut terdiri dari area terdampak negatif sekitar 36.369,11 meter persegi (± 3,65 hektare) serta buffer zone sekitar 24.756,47 meter persegi (± 2,47 hektare).

“Ditambah hasil kesepakatan buffer zone sepanjang 10 meter, sehingga total luas tanah terdampak menjadi sekitar 6,1 hektare,” jelas Makhruzi.

Selain lahan, perubahan batas wilayah juga berdampak pada aset warga. BNPP mencatat terdapat 1.007 tanaman tumbuh dan 55 unit bangunan di area terdampak.

Skema Ganti Rugi Disiapkan

BNPP menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk penyelesaian dampak perubahan batas wilayah, termasuk perhitungan kompensasi bagi warga terdampak.

“Mudah-mudahan dalam tahun depan kita sudah menghitungkan berapa jumlah dana yang harus kita ganti untuk masyarakat yang tanahnya masuk ke pihak Malaysia,” kata Makhruzi.

Dari sisi legalitas, data identifikasi menunjukkan terdapat 19 pemegang sertifikat, 26 bidang dengan dokumen desa, serta 5 bidang dengan akta di bawah tangan. Seluruhnya tengah menjalani proses identifikasi dan verifikasi lanjutan bersama instansi terkait untuk menentukan mekanisme penyelesaian.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa penegasan batas di Sebatik membawa konsekuensi teritorial bagi kedua negara.

“Konsekuensi atas kesepakatan tersebut, Indonesia mendapatkan hak seluas 127 hektare, sementara Malaysia mendapatkan hak seluas 4,9 hektare,” ujar Ossy.

Ossy menegaskan pula bahwa fokus pemerintah saat ini adalah dampak terhadap lahan warga Indonesia yang berkurang.

“Konsentrasi kami adalah kaitannya dengan yang Indonesia kehilangan tanahnya seluas 4,9 hektare,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa persoalan perbatasan tidak hanya menyangkut garis batas negara, tetapi juga status dan hak atas tanah, serta kesesuaian rencana tata ruang dengan kondisi lapangan.

“Isu utama kawasan perbatasan adalah kedaulatan negara dan status hak atas tanah, termasuk tanah yang masuk ke wilayah negara lain karena perubahan batas negara, contohnya di Pulau Sebatik,” kata Ossy.

Menurutnya, pengelolaan perbatasan negara memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari UU 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU 23 Tahun 2014, hingga UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

“Secara legalitas, dasar hukum pengelolaan perbatasan negara sudah sangat kuat,” ujar Ossy.

Dia menekankan pentingnya pengendalian tata ruang agar menjadi acuan utama dalam pembangunan di kawasan perbatasan.

NTT - Menteri Pertahanan (Menhan)Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Batalyon Infanteri (Yonif) TP 877/Biinmaffo, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, pada Jumat, 23 Januari 2026. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kesiapan satuan, pembangunan pangkalan, serta kesejahteraan prajurit di wilayah strategis perbatasan.

Setibanya di satuan, Sjafrie menerima paparan langsung dari Komandan Yonif TP 877/Biinmaffo mengenai kondisi satuan, kekuatan personel dan materiil, progres pembangunan pangkalan, serta pelaksanaan pembinaan satuan termasuk program ketahanan pangan dan kegiatan teritorial.

Usai menerima paparan, Sjafrie melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas pangkalan, antara lain area perumahan prajurit, barak, sarana pendukung latihan, dapur lapangan, serta lahan pertanian dan peternakan yang dikelola satuan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi riil di lapangan sekaligus memastikan pembangunan dan upaya perbaikan mandiri berjalan sesuai rencana dan kebutuhan operasional satuan.

Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie juga memberikan pengarahan dan motivasi kepada para prajurit Yonif TP 877/Biinmaffo. Sjafrie menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan semangat pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya di wilayah perbatasan.

Lihat video: INDONESIA SIAGA PERANG! Menhan Sjafrie Bongkar Strategi Hadapi Ancaman Global!



Selain itu, Menhan juga mendorong agar seluruh prajurit terus menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan, serta memanfaatkan potensi pangkalan secara optimal, termasuk melalui program ketahanan pangan yang memberi manfaat bagi satuan dan masyarakat sekitar.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Panglima Kodam IX/Udayana, serta Bupati Timur Tengah Utara. Kehadiran para pimpinan pusat dan daerah tersebut mencerminkan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pertahanan negara sekaligus pembangunan wilayah perbatasan.

KALBAR - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Rabu, 14 Januari 2026. BNPP memastikan akses menuju perbatasan tetap lancar.

Penyaluran bantuan dilakukan Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Bantuan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Landak, Erani, di Posko Siaga Bencana, GOR Bujakng Nyangko, Landak.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran akses strategis menuju kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 10 ton beras, 250 dus mi instan, dan 50 dus biskuit yang selanjutnya akan didistribusikan kepada warga terdampak di sejumlah kecamatan.

Komjen Pol Makhruzi Rahman menegaskan penyaluran bantuan ini merupakan arahan langsung Mendagri Tito Karnavian sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami hadir mewakili Pak Mendagri selaku Kepala BNPP RI untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Landak. Sekaligus memastikan akses jalan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tetap lancar untuk mendukung konektivitas dan perekonomian,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).

Lihat video: Gunakan Perahu Karet, Wapres Gibran Tinjau Banjir di Kalimantan

Komjen Makhruzi menjelaskan, Kabupaten Landak memiliki peran strategis sebagai jalur utama penghubung menuju perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya melalui ruas nasional Pontianak-Ngabang-Sanggau-Entikong. Jalur tersebut menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan pemerintahan, serta penggerak ekonomi kawasan perbatasan.

Menurutnya, setiap gangguan infrastruktur akibat bencana, termasuk banjir, berpotensi berdampak langsung terhadap kelancaran akses menuju PLBN Entikong. Oleh karena itu, BNPP RI tidak hanya menyalurkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga memastikan konektivitas wilayah perbatasan tetap terjaga.

Berdasarkan data yang dihimpun, hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada rentang 9-13 Januari 2026 sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Mempawah, Menyuke, Behe, dan Sungai Landak. Akibatnya, permukiman warga di sembilan kecamatan yang tersebar di 28 desa terdampak banjir.

Saat penyaluran bantuan berlangsung, kondisi banjir dilaporkan telah surut dan aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Meski demikian, upaya pemulihan dan kewaspadaan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Bantuan ini kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Landak untuk segera didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak langsung. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial,” ucapnya.

Wakil Bupati Landak Erani menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BNPP RI dalam penanganan dampak banjir di wilayahnya. “Pemerintah Kabupaten Landak mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian BNPP RI. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin, baik dalam penanganan bencana maupun pembangunan akses strategis kawasan perbatasan,” ungkap Erani.

Erani juga menjelaskan bahwa meskipun banjir telah surut, Pemerintah Kabupaten Landak tetap menyiagakan Posko Siaga Bencana selama 11-23 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana susulan.

Posko tersebut melaksanakan pemantauan cuaca dan hidrologi, pemetaan wilayah rawan bencana, koordinasi lintas sektor, serta penyampaian informasi kewaspadaan kepada masyarakat.

Melalui langkah kolaboratif ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung ketahanan wilayah perbatasan, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga melalui respons cepat terhadap situasi darurat kemanusiaan.

JAKARTA - Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) berkomitmen menjaga keamanan wilayah perbatasan laut Indonesia-Malaysia. Komitmen ini merupakan bukti hubungan erat antara kedua negara.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal mengatakan, pada 2025, Patkor Kastima memasuki pelaksanaan ke-29 tahun. Bukti nyata atas konsistensi dan kekuatan hubungan bilateral antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) yang telah terjalin sejak pertama kali operasi ini digelar pada tahun 1994.

“Selama tiga dekade, kedua negara terus memperkuat kerja sama untuk memastikan perairan Selat Malaka dan wilayah perbatasan aman dari berbagai tindak pelanggaran kepabeanan dan aktivitas ilegal lintas negara,” ungkap.

Pelaksanaan Patkor Kastima ke-29 berlangsung dalam dua periode, yaitu 19 Oktober hingga 4 November 2025 dan 5 hingga 19 November 2025. Selama 32 hari, operasi difokuskan di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Selat Malaka, yang dikenal sebagai kawasan strategis sekaligus rawan aktivitas penyelundupan dan kejahatan transnasional.

Tahun ini, operasi juga mencatat langkah signifikan melalui perluasan wilayah patroli hingga ke perairan Kalimantan Barat dan Sarawak. Perluasan ini dilakukan untuk menutup celah penyelundupan yang kerap memanfaatkan perbatasan darat dan laut di kawasan tersebut, sehingga pengawasan dapat berlangsung lebih komprehensif dan efektif.

Patkor Kastima ke-29 menunjukkan capaian yang konkret dan berdampak langsung pada upaya perlindungan masyarakat serta perekonomian negara. Kapal patroli Bea Cukai melakukan 67 pemeriksaan sarana pengangkut, 9 penyegelan kapal impor, serta 3 penegahan terhadap komoditas rokok, baby lobster dan barang campuran ilegal.

Dari operasi ini, nilai barang hasil penindakan mencapai Rp29 miliar, dengan potensi kerugian negara yang diselamatkan diperkirakan mencapai Rp30 miliar, serta nilai sarana pengangkut yang melanggar diperkirakan mencapai Rp4 miliar. Hasil ini mencerminkan strategisnya peran patroli terkoordinasi ini dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara.

Di luar hasil tersebut, Patkor Kastima ke-29 juga menyisakan catatan humanis yang memenunjukkan kuatnya solidaritas antarinstansi. Pada salah satu momen, kapal BC 8001 terlibat dalam pemulangan jenazah seorang petugas JKDM yang wafat akibat serangan jantung ketika sedang bertugas.

Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kedekatan kerja sama operasional, tetapi juga kedalaman hubungan emosional dan profesional antara kedua negara dalam menjaga keamanan kawasan perbatasan.

Setelah hampir tiga dekade berjalan, Patkor Kastima terus membuktikan relevansinya sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas kawasan, menekan angka penyelundupan, serta memperkuat hubungan Indonesia dan Malaysia.

Dengan perluasan wilayah pengawasan dan capaian pada 2025, operasi ini kembali menegaskan sinergi antarnegara merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks.

“Patkor Kastima bukan sekadar patroli rutin, melainkan bentuk nyata komitmen dua negara serumpun dalam melindungi masyarakat dan memastikan perbatasan tetap aman bagi generasi mendatang,” tutup Rizal.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, pada Selasa (18/11/2025). Forum strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan nasional dan daerah guna menyelaraskan arah kebijakan pembangunan perbatasan dalam periode RPJMN 2025–2029.

Rakorendal 2025 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Keduanya menegaskan pentingnya pengelolaan perbatasan yang terencana, kolaboratif, dan berdampak langsung pada peningkatan keamanan serta kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dalam arahannya, Djamari Chaniago menyampaikan tiga pesan kunci terkait penguatan tata kelola perbatasan. “Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa,” katanya.



Djamari juga menekankan kewajiban seluruh kementerian/lembaga untuk menyusun program berbasis Rencana Induk (Renduk) BWNKP, serta meminta kepada pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan menjadi perhatian bersama.

Tito Karnavian turut menegaskan tiga mandat utama BNPP RI dalam pengelolaan perbatasan. Pertama, penyelesaian segmen batas negara, baik darat maupun laut, termasuk sejumlah titik krusial seperti di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, dan segmen di Pulau Sebatik.

“Komunikasi dengan otoritas negara tetangga terus kami bangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas,” jelasnya.

Mandat kedua adalah pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Mendagri menyebut kualitas PLBN Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga.

Ia juga mengungkapkan rencana penambahan 11 PLBN baru yang diharapkan dapat segera diselesaikan oleh Kementerian PU. “PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” tambahnya.

Diketahui, hingga saat ini BNPP RI telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019. Tugas ketiga yakni mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Pembangunan kawasan perbatasan diharapkan mampu menciptakan produktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjadi buffer zone yang mendukung sistem pertahanan nasional. “Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” tegas Mendagri.

Sementara itu, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makhruzi turut menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian/lembaga. Ia menyatakan bahwa komitmen bersama merupakan fondasi untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan kompetitif.

“Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” ungkapnya.

Kegiatan Rakorendal 2025 dihadiri 18 gubernur dari provinsi perbatasan, para Bupati/Wali Kota perbatasan, Kepala Bappeda, serta pimpinan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan batas wilayah negara. BNPP menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas selama periode RPJMN 2025–2029.

Dengan kolaborasi antarsektor yang semakin solid, BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia ke depan akan semakin tangguh, berdaulat, serta mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar negara.