JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia berhasil menyentuh angka USD25,30 miliar (setara Rp449.6 triliun dengan kurs Rp17.772 per USD) pada periode April 2026. Capaian ini mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 21,98% secara tahunan (year on year/yoy) jika dibandingkan dengan realisasi pada bulan yang sama di tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini menguraikan, bahwa performa ekspor ini diwarnai oleh dinamika yang kontradiktif antara sektor minyak dan gas bumi (migas) serta nonmigas. "Pada April nilai ekspor naik 21,98 persen menjadi USD25,3 miIiar," kata Pudji dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Nilai pengiriman komoditas migas ke luar negeri tercatat berada di angka USD1,15 miliar atau mengalami penurunan tipis sebesar 1,20%. Sebaliknya performa impresif justru ditunjukkan oleh ekspornonmigas yang melesat hingga 23,36% dengan nilai kontribusi mendominasi sebesar USD24,15 miliar.

BPS: Neraca Dagang RI Januari-April 2026 Surplus USD5,64 Miliar



Jika ditarik secara akumulatif sepanjang kuartal pertama tahun ini, total nilai ekspor Indonesia untuk periode Januari hingga April 2026 sukses menembus level USD92,15 miliar. Nilai kumulatif tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 5,48% jika dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Di dalam struktur kumulatif tersebut, ekspor minyak dan gas bumi tercatat membukukan nilai USD4,41 miliar, yang berarti mengalami koreksi sebesar 8,30%. Di sisi lain, ekspor nonmigas tetap tampil perkasa sebagai motor penggerak utama dengan membukukan kenaikan sebesar 6,28% serta menyumbang nilai sebesar USD87,74 miliar.

Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI

BPS juga mencatat bahwa pilar utama yang memberikan andil paling besar terhadap penguatan kinerja ekspor nasional disokong oleh sektor industri pengolahan. Sektor ini berhasil mencatatkan ekspansi pertumbuhan sebesar 7,71%, dengan nilai total sumbangan yang sangat masif mencapai USD75,57 miliar.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meluncurkan program penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pelaksanaan program ini melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis malam (23/4/2026).

Tito menegaskan bahwa Program BSPS ini menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan. Dia menyebut, selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Tito.

Dia mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

Lihat video: SUMATRA BANGKIT! Mendagri Tito Targetkan Pemulihan Tuntas 3 Tahun



“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” paparnya.

Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Dia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai kolaborasi ini sebagai terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, kebijakan berbasis data menjadi kunci agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan," jelas Amalia.

Selain itu, BPS juga menyediakan klasifikasi desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025, yang menjadi rujukan penting dalam perencanaan program perumahan.

Program bedah rumah 15.000 RTLH ini diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program-program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. BNPP optimistis pembangunan perbatasan akan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang akan akan mulai diimplementasikan per 18 Juni 2026. Beberapa sektor usaha yang sebelumnya belum diatur, seperti konten kreator hingga monetisasi sosial media saat ini tergolong sebagai jenis usaha baru lewat penyesuaian tersebut.

KBLI sendiri merupakan kode resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha di Indonesia. Jika sektor usaha sudah termasuk dalam KBLI, maka perorangan atau perusahaan sudah dapat mendaftarkan bidang usahanya di akta ataupun NIB (Nomor Induk Berusaha) .

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perubahan KBLI dilakukan menyesuaikan dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di tanah air. Seperti sektor digital, aktivitas lingkungan, dan model-model bisnis baru.

"Penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Kementerian Hukum yang paling lambat tanggal 18 Juni 2026," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Kamis (23/4/2026).

Ia mengatakan saat ini ada 22 kategori dalam KBLI terbaru tahun 2025. Terdapat penambahan aktivitas ekonomi baru diatur, seperti pembangkit listrik energi baru terbarukan, hingga aktivitas ekonomi di bidang carbon capture storage.

"Jadi yang terkait dengan aktivitas ekonomi energi baru terbarukan, ini sudah ada kode klasifikasinya sendiri. Bahkan untuk pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, itu sudah kami pisahkan dengan kode pembangkit listrik berbasis fosil," kata Kepala BPS.

"Jadi untuk tenaga listrik yang berbasis energi baru terbarukan seperti bio energi, panas bumi, angin, air laut dan sebagainya, ini sudah dipisahkan," sambungnya.

KBLI 2025 Tak Hambat Dunia Usaha, Justru Menangkap Ekonomi Baru Indonesia



Winny, sapaan akrabnya, menambahkan, aktivitas ekonomi di sektor digital juga sudah digolongkan sebagai baku lapangan usaha. Misalnya aset crypto, content creator, hingga monetisasi sosial media yang kerap dilakukan oleh influencer di tanah air.

"Ini adalah bagian dari ekosistem ekonomi baru dan harus memiliki klasifikasi ekonomi yang jelas," lanjutnya.

Tidak hanya itu, aktivitas perdagangan baru juga terdeteksi pemerintah dan diklasifikasikan sebagai baku lapangan usaha seperti produsen tanpa pabrik atau perorangan yang hanya mendesain dan menjual produk tanpa memiliki fasilitas produksi sendiri.

"Selain itu, juga ada seperti produk vape liquid, rumput sintetis, energy storage system, dan jenis kegiatan seperti peralatan pernafasan atau ventilator, ini juga sudah ada penambahan klasifikasi pada kegiatan industri manufaktur," pungkas Winny.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Maret 2026 terjadi inflasi sebesar 0,41% secara bulanan (month-to-month). Angka ini menunjukkan adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,50 pada Februari menjadi 110,95 pada Maret 2026.

Secara tahunan (year-on-year), inflasi tercatat sebesar 3,48% dan secara tahun kalender inflasi tercatat 0,94%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan, bahwa meskipun terdapat kenaikan, angka inflasi bulanan ini tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 1,65 %.

“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 1,07% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,32 persen. Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok ini adalah ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng serta daging sapi,” jelas Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Bahaya Perang AS-Iran ke Kantong Warga RI: Harga BBM hingga Bahan Pokok Naik di Depan Mata



BPS memberikan catatan khusus pada kelompok transportasi di tengah momentum Ramadan dan Lebaran. Berdasarkan data historis lima tahun terakhir, tren inflasi selalu terjadi pada periode ini, kecuali pada tahun 2025.

Pada Maret 2026, kenaikan harga bensin dan tarif angkutan antarkota menjadi pendorong utama pada kelompok transportasi. Namun, tekanan tersebut berhasil diredam oleh penurunan tarif angkutan udara.

Perang Iran Picu Stagflasi, Ekonomi Global Mulai Terguncang



“Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah bensin dan tarif angkutan antarkota dengan andil inflasi terhadap umum masing-masing 0,04 persen dan 0,03 persen. Tarif angkutan udara menjadi peredam inflasi pada kelompok ini dengan andil deflasi terhadap umum sebesar 0,03 persen,” jelas Ateng.

Kenaikan inflasi tahunan menjadi 3,48% salah satunya dipengaruhi oleh faktor teknis berupa low-base effect dari kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi tahunan sebesar 7,24%.

Meskipun angka tahunan terlihat lebih tinggi, BPS menegaskan bahwa dinamika harga secara umum tetap berjalan sesuai dengan tren fundamental ekonomi nasional.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2026 sebesar USD1,27 miliar, sedangkan secara kumulatif periode Januari hingga Februari 2026 mencapai USD2,23 miliar.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 70 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa surplus tersebut ditopang oleh kinerja positif perdagangan komoditas nonmigas, sementara perdagangan migas masih mengalami defisit.

“Hingga bulan Februari 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD2,23 miliar. Surplus sepanjang periode Januari-Februari 2026 ditopang oleh surplus komoditas nonmigas USD5,42 miliar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit USD3,19 miliar,” ungkap Ateng pada konferensi pers rilis BPS, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, nilai ekspor kumulatif periode Januari-Februari 2026 naik 2,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh sektor industri pengolahan yang mencatat nilai ekspor sebesar USD37,06 miliar atau naik 6,69%.

Tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia adalah China, Amerika Serikat, dan India. Kontribusi ketiga negara ini sekitar 43,85% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Januari-Februari 2026.

China masih menjadi pasar ekspor utama komoditas nonmigas Indonesia dengan nilai mencapai USD10,46 miliar (24,69%), disusul Amerika Serikat sebesar USD5,00 miliar (11,81%), dan India sebesar USD3,11 miliar (7,35%).

Ekspor nonmigas ke China pada periode Januari-Februari 2026 didominasi oleh komoditas besi dan baja, nikel dan barang daripadanya, serta bahan bakar mineral.

Sementara ekspor ke Amerika Serikat didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, alas kaki, pakaian dan aksesorisnya (rajutan). Neraca Dagang Jaga Tren Surplus 68 Bulan Beruntun, Desember 2025 Capai USD2,51 Miliar



Selain itu nilai impor Indonesia secara kumulatif hingga Februari 2026 mencapai USD42,09 miliar, atau naik 14,44% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penyumbang utama masih berasal dari sektor nonmigas, dengan nilai impor USD36,93 miliar, naik 17,49%. Sedangkan impor migas mengalami penurunan 3,50% menjadi USD5,16 miliar.

Dari sisi penggunaan, peningkatan impor periode Januari-Februari 2026 secara kumulatif terjadi baik pada barang modal, bahan baku/penolong, maupun barang konsumsi. Nilai impor barang modal mencapai USD9,10 miliar atau naik 34,44%. Sedangkan nilai impor bahan baku/penolong mencapai USD29,40 miliar atau naik 9,27%.

Sepanjang periode Januari-Februari 2026, China menjadi negara utama asal impor nonmigas Indonesia dengan nilai USD15,68 miliar (42,46%), diikuti Australia dengan nilai USD2,07 miliar (5,60%), dan Singapura sebesar USD2,00 miliar (5,41%).

Selanjutnya, surplus perdagangan nonmigas hingga Februari 2026 sebagian besar ditopang oleh lima komoditas utama, yaitu lemak dan minyak hewan/nabati (USD6,49 miliar), bahan bakar mineral (USD4,01 miliar), besi dan baja (USD2,70 miliar), nikel dan barang daripadanya (USD1,97 miliar), serta alas kaki (USD0,99 miliar).

TANGSEL - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indikator kesejahteraan rakyat Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Hasilnya menunjukkan sejumlah indikator mengalami peningkatan cukup baik, terutama pada angka kesehatan hingga pendidikan.

Dilihat dari angka kesakitan (morbidity rate), yang menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, BPS mencatat mengalami penurunan. Berdasarkan hasil Susenas 2025, angka kesakitan penduduk Kota Tangerang Selatan mencapai 6,73%, atau menurun dibandingkan 2024 yang berada pada angka 6,80%.

“Penurunan sebagai penanda status kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” seperti dikutip di laman BPS Kota Tangerang Selatan, Rabu (4/3/2026).

Sementara itu, pada Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai penanda bagi meningkatnya derajat kesehatan, sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat, juga mengalami peningkatan. UHH penduduk Kota Tangsel pada 2024 telah mencapai 75,80 tahun. Meningkat jika dibandingkan 2023 yang berada pada angka 75,64 tahun.

Pada angka persalinan, juga sudah 100% ditangan tenaga kesehatan. Tahun 2025, sebesar 75% ditangani dokter kandungan, dan 25% ditangani oleh bidan.

Kemudian pada bidang pendidikan, angka melek huruf Kota Tangsel pada 2025 mencapai 99,47%. Meningkat dari 2024 dengan angka sebesar 98,89. Lalu angka partisipasi sekolah usia 7-12 mencapai 98,74%, usia 13-15 mencapai 99,98%, dan usia 16-18 sebesar 82,21%.

Lihat video: Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perdana, Warga Tangsel Harap Masyarakat Lebih Sehat |



Pada bidang ketenagakerjaan angka pengangguran terbuka pada 2025 mencapai 4,13%, menurun dari 2024 sebesar 5,09%. Pada tahun 2025 lapangan usaha sektor jasa sangat dominan dalam penyerapan tenaga kerja pada angka 85,65%.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan Kota Tangsel sebesar 2,39%, terendah di Provinsi Banten dan terendah kelima secara nasional setelah Kota Bandung, Kota Balikpapan, Kota Denpasar, dan Kota Depok yaitu masing-masing sebesar 1,90%, 1,97 persen, 2,16%, dan 2,31%.

Pada momen Safari Ramadan Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Masjid Jami Al-Ikhlas, Kecamatan Serpong Utara, pekan lalu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan arah pembangunan Kota Tangsel berpedoman pada visi RPJMD 2025–2029. Yakni Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pembangunan manusia serta kelestarian lingkungan. Apalagi berdasarkan data Rancangan Awal RKPD 2027 dari Bappelitbangda, jumlah penduduk Kota Tangsel pada semester I 2025 tercatat sebanyak 1.474.311 jiwa, dengan 72,20% di antaranya merupakan usia produktif.

Benyamin menyebut, pertumbuhan ekonomi Tangsel mencapai 5,81%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Angka kemiskinan berada di 2,39% atau termasuk lima terendah di Indonesia. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 84,81 atau kategori sangat tinggi.

“Ini capaian yang patut kita syukuri. Namun di balik capaian tersebut, kita masih menghadapi tantangan, salah satunya persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Kemajuan yang kita capai adalah upaya bersama, maka pelestarian lingkungan harus kita lakukan dengan penuh kebersamaan,” ujarnya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terjadi inflasi pada Februari 2026 secara bulanan sebesar 0,68% terhadap Januari 2026. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,75 pada Januari 2026 menjadi 110,50 pada Februari 2026.

"Pada bulan Februari 2026 terjadi inflasi sebesar 0,68 persen secara bulanan atau month to month," kata Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Perang Iran vs AS-Israel, Ini Imbasnya ke Kantong Warga RI



Secara tahun kalender atau year of date, lanjut Ateng, terjadi inflasi sebesar 0,53%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,54% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,45%.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras yang memberikan andil sebesar 0,09%, cabai rawit dengan andil 0,08%, ikan segar dengan andil 0,05%, dan cabai merah dengan andil 0,05%, serta tomat, beras dan telur ayam ras dengan andil 0,02%.

Sementara itu, terdapat komoditas lain yang memberikan andil inflasi cukup besar antara lain, emas perhiasan 0,19% dan tarif angkatan udara 0,02%. Selain itu, masih ada komoditas yang masih memberikan andil deflasi di Februari 2026 yaitu bensin dengan andil 0,05%.

Pemerintah Tegaskan Inflasi Januari 2026 Terkendali di Angka 3,55%



Pada Februari 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,76% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,50. Inflasi y-on-y tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 6,94 persen dengan IHK sebesar 113,96 dan terendah terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,63% dengan IHK sebesar 115,90.

Sementara itu inflasi y-on-y tertinggi di tingkat kabupaten/kota terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,44% dengan IHK sebesar 117,24 dan terendah terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 0,63% dengan IHK sebesar 115,90.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada periode Januari 2026 mencapai USD22,16 miliar. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, nilai ekspor awal tahun 2026 ini naik 3,39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Pada bulan Januari 2026 nilai ekspor mencapai USD22,16 miliar atau naik 3,39 persen jika dibandingkan bulan Januari 2025," kata Ateng dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (2/3/2026).

Untuk nilai ekspor migas (minyak dan gas bumi) tercatat USD0,89 miliar atau turun sebesar 15,62%. Sementara itu nilai ekspor non migas tercatat naik 4,38% senilai USD21,26 miliar.

"Peningkatan nilai ekspor Januari tahun 2026 secara tahunan untuk yang didorong ekspor non migas terkait terjadi pada komoditi non migas yang pertama lemak dan minyak hewan nabati naik 46,05 persen," jelas Ateng.

Adapun lemak dan minyak hewan nabati juga memberikan andil terhadap peningkatan total ekspor sebesar 4,61%. Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas meningkatnya kinerja ekspor non migas periode Januari 2026 yang naik 8,19% (yoy).

Industri Tekstil Kurang Happy dengan Tarif Ekspor 0% ke AS, Ini Alasannya



Ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar yaitu minyak kelapa sawit, nikel, besi dan baja, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya, ekspor kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Sementara itu pertanian turun 20,36% dan pertambangan turun 14,59%.

Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan utama ekspor, nilai ekspor non migas ke China tercatat USD5,27 miliar pada Januari 2026, disusul Amerika Serikat USD52,51 miliar dan India sebesar USD1,52 miliar.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan barang Indonesia sebesar USD0,95 miliar pada Januari 2026. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, nilai surplus ini terjadi selama 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Surplus pada bulan Januari tahun 2026 ini ditopang oleh komoditi non migas sebesar USD3,22 miliar dengan komoditi penyumbang surplus non migas yaitu lemak dan minyak hewan nabati, kemudian bahan bakar mineral serta besi dan baja," kata Ateng dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (2/3/2026).

Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit sebesar USD2,27 miliar dengan komoditas penyumbangnya adalah minyak mentah, hasil minyak dan gas. Berdasarkan data BPS, tiga negara penyumbang surplus neraca dagang Indonesia adalah Amerika Serikat (AS) sebesar USD1,55 miliar, India sebesar USD1,07 miliar dan Filipina sebesar USD0,69 miliar.

Sedangkan negara penyumbang defisit adalah China USD2,47 miliar, Australia USD0,96 miliar dan Prancis USD0,47 miliar. Neraca Dagang Jaga Tren Surplus 68 Bulan Beruntun, Desember 2025 Capai USD2,51 Miliar

Untuk neraca perdagangan non migas adalah Amerika Serikat sebesar USD1,81 miluiar, India surplus USD1,10 miliar dan Filipina USD0,69 miliar. Sedangkan penyumbang defisit pada kelompok non migas adalah China, Australia dan Prancis.

Pada Januari 2026, nilai ekspor mencapai USD22,16 miliar, naik 3,39% dibanding Januari 2025. Demikian juga dengan ekspor nonmigas Januari 2026 naik 4,38% menjadi USD21,26 miliar.

67 Bulan Berturut-turut, Neraca Dagang RI Surplus USD2,66 Miliar per November 2025



Sementara nilai impor di Januari 2026 sentuh USD21,20 miliar, atau meningkat 18,21% dibandingkan Januari 2025. Demikian juga dengan impor nonmigas Januari 2026 naik 16,71% menjadi USD18,04 miliar.

Neraca perdagangan Indonesia Januari 2026 mengalami surplus USD0,95 miliar yang berasal dari surplus sektor nonmigas USD3,22 miliar, sementara sektor migas defisit senilai USD2,27 miliar.

JABAR - Memasuki bulan puasa hingga Hari Raya Idulfitri, petani sayuran di sejumlah sentra produksi bersiap menjaga pasokan pangan segar. Namun, ditengah upaya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, petani dihadapkan curah hujan tinggi yang memicu beragam penyakit tanaman dan dinamika harga di pasar.

Tantangan yang dihadapi petani ini mencerminkan kompleksitas sistem pangan Indonesia yang saling terhubung dari hulu hingga hilir.

Petani sayur asal Cianjur, Jawa Barat Didin Silahudin menuturkan, persiapan panen jelang Ramadan bukanlah hal baru. Pola konsumsi masyarakat relatif bisa diprediksi, terutama untuk komoditas tertentu seperti cabai, terong dan timun.

“Kami dari jauh-jauh hari sudah membuat pola tanam di mana panen direncakan untuk di bulan puasa. Umumnya untuk hari-hari besar seperti Lebaran biasanya permintaan lebih tinggi,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Senada, petani dari Pati, Jawa Tengah Yustam mengatakan, petani di daerahnya telah memahami pola permintaan selama puasa dan menjelang Lebaran. Yustam menegaskan curah hujan yang sangat tinggi selain memicu pertumbuhan penyakit tanaman juga membatasi jam kerja petani di lahan.

“Kami berharap pemerintah bisa menjaga agar harga jual hasil panen dapat stabil. Demikian juga dengan ketersediaan sarana produksi, seperti pupuk dan benih serta teknologi pertanian seperti alat mesin pertanian supaya kami lebih efektif dan efisien dalam produksi,” ujarnya.

Lihat video: Prabowo Gratiskan Ongkos Barang untuk Petani dan Pedagang di Kereta Khusus



Sejak awal Januari 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) telah memberikan peringatan agar sejumlah komoditas pangan termasuk cabai rawit untuk diantisipasi karena berpotensi memicu inflasi.

“Komoditas ini mungkin dapat kita segera antisipasi, karena kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pertengahan Januari 2026.

Pakar pertanian IPB University Prof. Bayu Krisnamurti mengatakan, petani memegang peranan sentral dalam sistem pangan, khususnya untuk pangan segar seperti sayur dan buah. “Tanpa produksi dari petani, tidak akan ada pangan,” ujarnya.

Menurut Bayu, sistem pangan Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural yang semakin berat, mulai dari krisis iklim, degradasi dan keterbatasan lahan, hingga minimnya infrastruktur pendukung seperti cold chain, alat angkut, dan gudang penyimpanan.

Tantangan-tantangan ini tidak bisa diatasi hanya di tingkat petani, melainkan memerlukan pendekatan sistemik berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. “Inovasi berbasis riset menjadi sangat penting, bahkan kritikal, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut,” kata Bayu.

Bayu menegaskan, peran inovasi khususnya di sektor perbenihan dan penanganan pascapanen sebagai salah satu kunci keberlanjutan. Benih yang tahan kekeringan, tahan genangan, atau mampu meningkatkan produktivitas akan sangat menentukan masa depan usaha tani, terutama dalam menghadapi ketidakpastian iklim.

Corporate Secretary PT East West Seed Indonesia (Ewindo), Faisal Reza, menyampaikan peran industri perbenihan tidak hanya pada penyediaan benih, tetapi juga pada penguatan kapasitas petani melalui pendampingan.

“Kami memastikan petani memiliki akses terhadap benih sayuran yang adaptif dan produktif, sekaligus memberikan edukasi yang sesuai dan aplikatif untuk mendapatkan hasil yang optimal dari benih berkualitas yang mereka tanam,” ujarnya.

Faisal menambahkan, benih yang tepat membantu petani menyusun perencanaan tanam dan panen secara lebih terukur, termasuk untuk menghadapi periode permintaan tinggi seperti bulan puasa dan Idulfitri. Namun, penguatan sistem pangan tidak bisa berjalan secara parsial.

Menjaga pasokan pangan bukan semata soal produksi, melainkan tentang bagaimana para aktor di dalamnya bekerja bersama untuk memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. “Ketahanan pangan nasional hanya bisa terwujud jika seluruh mata rantai mulai dari riset, industri, hingga petani saling terhubung dan saling menguatkan,” ucapnya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru tiga indikator strategis, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) , ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Ketiga indikator ini memberikan gambaran penting mengenai arah perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia.

Ditengah dinamika perdagangan dan geopolitik global, ekonomi Indonesia tetap tangguh dan mencatat pertumbuhan yang solid. Pada triwulan-IV 2025, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,39% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,02%.

Dengan demikian, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh 5,11% (c-to-c), meningkat dari pertumbuhan tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,03 persen (c-to-c). Data BPS, Ekonomi Indonesia Sepanjang 2025 Tumbuh 5,11%



Sebagai pembanding, ekonomi sejumlah negara tetangga juga mencatat pertumbuhan positif pada triwulan-IV 2025 (y-on-y), di antaranya: Vietnam 8,5%, Singapura 5,7%, Malaysia 5,7%, dan Filipina 3,0%. Secara tahunan (c-to-c), pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 8,0%, diikuti Tiongkok 5,0%, Malaysia 4,9%, dan Singapura 4,8%.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa konsumsi masyarakat tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan-IV 2025.

”Ekonomi Indonesia pada triwulan-IV 2025 tumbuh sebesar 5,39 persen (y-on-y), salah satunya didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” jelas Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menurut BPS, kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan-IV 2025 utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur Nataru (Natal dan Tahun Baru, red), berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi, serta berbagai paket stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli, mendorong aktivitas ekonomi, dan pemberdayaan generasi muda.

Sejumlah indikator turut menunjukkan perkembangan yang positif, antara lain transaksi online dari e-retail dan marketplace, serta nilai transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kredit. Ekonomi Kuartal IV-2025 Tumbuh 5,45%, Purbaya: di Bawah Janji Saya!



”Jumlah perjalanan wisatawan nusantara meningkat, tumbuh sebesar 13,42 persen (y-on-y) pada triwulan-IV 2025, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan rel dan angkutan laut,” jelas Amalia.

Selain konsumsi rumah tangga, komponen lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan-IV 2025 dari sisi pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh solid sebesar 6,12%. Angka ini didorong oleh pertumbuhan barang modal bangunan serta mesin dan peralatan. Sementara itu, konsumsi pemerintah meningkat sebesar 4,55%.

Selanjutnya, ekspor barang dan jasa pada triwulan-IV 2025 tumbuh sebesar 3,25% (y-on-y) didorong peningkatan ekspor komoditas nonmigas seperti lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja, mesin serta peralatan listrik, serta kendaraan dan bagiannya. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor jasa.

Dari sisi lapangan usaha, BPS mencatat bahwa lima sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB triwulan-IV 2025, yaitu industri pengolahan (19,20%), perdagangan (13,24%), pertanian (11,56%), konstruksi (10,16%), dan pertambangan (8,93%).

Beberapa sektor mencatat pertumbuhan yang tinggi, seperti transportasi dan pergudangan yang tumbuh hingga 8,98%, informasi dan komunikasi yang tumbuh hingga 8,09%, serta jasa keuangan yang tumbuh hingga 7,92%.

BPS mencatat industri pengolahan tumbuh sebesar 5,40 persen pada triwulan-IV 2025 (y-on-y). Kinerja sektor ini terutama didorong oleh industri makanan dan minuman, industri logam dasar, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional.

"Pertumbuhan sektor industri pengolahan utamanya ditopang oleh meningkatnya permintaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri," ujar Amalia.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 6,07% pada triwulan-IV 2025 (y-on-y) seiring meningkatnya produksi domestik. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan barang-barang domestik khususnya produk pertanian dan industri pengolahan.

Sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan yang tinggi sebesar 8,09 persen pada triwulan-IV (y-on-y), didorong oleh meningkatnya lalu lintas data dan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Sementara itu sektor pertanian tumbuh 5,14% didorong oleh meningkatnya permintaan domestik.

Sepanjang tahun 2025, BPS mencatat bahwa seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada tahun 2025 (c-to-c), kecuali sektor pertambangan.

Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi secara umum melanjutkan tren pertumbuhan positif.

Permintaan domestik dan luar negeri mampu mendorong sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,30% pada tahun 2025 (c-to-c). Kinerja sektor ini terutama ditopang oleh industri makanan dan minuman, industri logam dasar, serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional.

Selanjutnya, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor motor tumbuh sebesar 5,49% tahun 2025 (c-to-c) didorong oleh peningkatan produksi domestik dan impor.

Sektor pertanian tumbuh impresif sebesar 5,33% pada tahun 2025 (c-to-c), didorong peningkatan produksi domestik seperti tanaman pangan dan peternakan. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan sebesar 8,35 persen, tertinggi dalam 5 tahun terakhir, seiring tingginya penetrasi internet dan meningkatnya traffic data untuk memenuhi keperluan masyarakat dan bisnis.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada tahun 2025 (c-to-c). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor sebesar 7,03%, seiring meningkatnya ekspor barang nonmigas dan ekspor jasa. Konsumsi rumah tangga terus tumbuh hingga 4,98% seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Sementara itu, PMTB tumbuh hingga 5,09%, tertinggi sejak tahun 2019 atau pasca pandemi, didorong oleh meningkatnya impor barang modal.

Secara spasial, ekonomi tumbuh positif di seluruh wilayah pada tahun 2025. Pulau Jawa mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 persen dan Sulawesi 6,23 persen, keduanya di atas rata-rata nasional. Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua tetap tumbuh positif sebesar 1,44 persen, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurun

Untuk pertama kalinya, BPS merilis kondisi ketenagakerjaan secara triwulanan. Penduduk dengan status bekerja pada November 2025 atau triwulan-III 2025 tercatat sebsar 147,91 juta orang.

“Tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 adalah 4,74 persen. Dari total angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang, terdapat 7,35 juta diantaranya yang masih menganggur. Jumlah pengangguran secara absolut turun 0,109 juta orang pada periode Agustus-November 2025” jelas Amalia.

Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut menyerap 60,52 persen tenaga kerja nasional.

Pada periode Agustus-November 2025, jumlah penduduk bekerja meningkat 1,371 juta orang. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum sebanyak 0,381 juta orang, diikuti industri pengolahan sebanyak 0,196 juta orang, dan sektor perdagangan 0,168 juta orang.

Seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu termasuk dalam kategori penduduk bekerja, sesuai standar International Labour Organization (ILO). BPS membagi penduduk bekerja ke dalam 3 kategori, yaitu: pekerja penuh waktu (jam kerja minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan, dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain), dan setengah pengangguran (jam kerja antara 1-34 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain).

BPS mencatat, November 2025, proporsi pekerja penuh adalah sebesar 67,94%, pekerja paruh waktu 24,24 persen, dan setengah pengangguran 7,81%. Proporsi pekerja penuh pada November 2025 lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 67,32%.

Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun

Tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar 8,25%, menurun dibandingkan kondisi Maret 2025 yang sebesar 8,47%. Secara absolut, jumlah penduduk miskin tercatat 23,36 juta orang, turun dari 23,85 juta orang pada Maret 2025. Secara nasional, jumlah rumah tangga miskin mencapai 4,91 juta rumah tangga pada September 2025.

BPS menegaskan pentingnya pemahaman publik terhadap makna dan proses dibalik angka-angka kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran penduduk yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pengeluaran penduduk, baik individu maupun keluarga, biasanya dikeluarkan pada level rumah tangga, seperti pengeluaran untuk listrik, sewa rumah, bahan makanan, dll.

Garis kemiskinan nasional pada September 2025 tercatat sebesar Rp641.443 per kapita, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp609.160. Selanjutnya, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional pada September 2025 tercatat sebesar Rp3.053.269.

Lebih lanjut, BPS menjelaskan bahwa angka garis kemiskinan rumah tangga bervariasi antar wilayah, dipengaruhi oleh tingkat harga dan pola konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar Rp4.578.617, Lampung sebesar Rp2.891.323, dan Papua Pegunungan Rp5.299.557.

Tingkat kemiskinan di perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 10,72 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,60%. Baik tingkat kemiskinan di perkotaan maupun perdesaaan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025.

Selanjutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025, baik di tingkat perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan relatif tetap, sedangkan di wilayah perdesaan menurun, yang menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran antar penduduk miskin cenderung stagnan di perkotaan, sedangkan di perdesaan semakin merata.

Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Maluku dan Papua, yang turun 0,68% poin. Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,32 juta orang atau 52,75% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit di pulau Kalimantan (0,88 juta orang) atau sebesar 3,76% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.

Tingkat Ketimpangan Indonesia Turun

BPS mencatat tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini ratio menurun 0,012 poin, dari 0,375 pada Maret 2025 menjadi 0,363 pada September 2025. Nilai gini ratio berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin rendah nilainya menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil.

Ketimpangan di wilayah perkotaan pada September 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan. BPS melaporkan gini ratio perkotaan sebesar 0,383, sedangkan perdesaan sebesar 0,295. Baik di perkotaan maupun perdesaan, tingkat ketimpangan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan profil kemiskinan Indonesia periode September 2025 menunjukkan tren positif. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, bahwa tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga ke level 8,25%, turun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Penurunan ini setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 490 ribu orang, sehingga total penduduk miskin per September 2025 tercatat sebesar 23,36 juta orang. Selly DPR: Siswa Bunuh Diri Tak Mampu Beli Buku Potret Nyata Kemiskinan Struktural



Amalia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) pada September 2025 mengalami kenaikan 5,30% dari posisi Maret 2025. Namun ia menekankan pentingnya menerjemahkan angka per kapita tersebut ke dalam konteks pengeluaran riil sebuah keluarga.

Mengingat rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,76 anggota keluarga, BPS menetapkan ambang batas pengeluaran bulanan yang lebih konkret.

"Garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga dan oleh sebab itu pada September 2025 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia terdapat 4,76 anggota keluarga sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar 3.053.269 per bulan," papar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Kamis (5/2/2026).

Amalia juga mengingatkan bahwa angka ini merupakan rata-rata nasional yang bersifat dinamis. Prabowo Yakin Hilangkan Kemiskinan di Indonesia, Syaratnya Hentikan Penyelewengan dan Korupsi

"Setiap provinsi juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda bergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi di daerah tersebut... akan lebih tepat bila kita lihat dalam konteks bulanan bukan dalam konteks harian," tambahnya.

Meskipun kemiskinan menurun baik di perkotaan sebesar 6,6%, maupun pedesaan sebesar 10,72%, BPS mencatat bahwa konsentrasi penduduk miskin masih mendominasi di Pulau Jawa dengan jumlah 12,32 juta orang atau 52,75% dari total nasional. Sementara itu penurunan terdalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua yang mencapai 0,68 persen poin.

Terkait ketimpangan, Indeks Gini (Gini Ratio) nasional ikut membaik di angka 0,363, turun 0,012 basis poin dari Maret 2025. Ketimpangan di wilayah perkotaan (0,383) terpantau masih jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan (0,295).

Perbaikan potret sosial ini didorong oleh beberapa faktor fundamental sepanjang 2025, di antaranya, realisasi bansos hingga September 2025 meningkat 75% dari target APBN, termasuk penyaluran PKH kepada 9,69 juta keluarga.

Kemudian produksi padi pada September 2025 naik 8,75% secara tahunan (yoy), memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani dan terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang dalam satu tahun terakhir dengan peningkatan pada kegiatan formal.