Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meluncurkan program insentif pajak kendaraan bermotor guna mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menertibkan administrasi kendaraan di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel Andi Winarno mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memacu ketaatan pembayaran pajak ke depan.

Insentif yang berlaku hingga 30 Juni 2026 ini mencakup beberapa poin bagi pemilik kendaraan, antara lain bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100%, berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, dengan pengecualian bagi kendaraan baru.

Kemudian penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun sebelumnya dan stimulus spesial berupa pengurangan pokok PKB sebesar 50% khusus untuk kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

"Masyarakat dapat memanfaatkan program berupa pengurangan pokok PKB sebesar 50% hingga pembebasan denda PKB sebesar 100%," ujar Andi Winarno di Makassar, Kamis (4/6/2026).

Selain memberikan keringanan biaya pembayaran pajak kendaraan, Pemprov Sulsel juga menyediakan stimulus tambahan berupa program apresiasi.

Bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran selama periode Januari hingga Juni 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan pengundian berbagai hadiah menarik. Antara lain sepeda motor, mesin cuci, kulkas, sepeda, TV, hingga hadiah utama paket Umroh.

Untuk memanfaatkan momentum ini, masyarakat cukup mendatangi Kantor Samsat terdekat atau mengoptimalkan berbagai kanal pembayaran pajak kendaraan digital yang telah tersedia.

"Seluruh proses pembayaran dengan skema keringanan ini bisa dilakukan selama periode program berlangsung sepanjang Juni ini," tutur Andi Winarno.

Belakangan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) tengah ramai diperbincangkan publik karena beredar informasi di sosial media soal gerai yang kompak tutup saat libur nasional, tepatnya pada 31 Mei dan 1 Juni 2026.

Penutupan gerai disebut terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret setelah demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara untuk menagih pembayaran upah lembur pada Selasa (26/5) lalu.

Adapun Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Andreas Djajaputra menyebutkan terdapat sebanyak 2.728 gerai yang tutup di seluruh Indonesia saat libur nasional kemarin. Hal ini karena karyawan tidak bersedia masuk.

Berikut berbagai fakta terkait tutupnya gerai Indomaret:

Karyawan Indomaret yang tergabung PUK SPAI Indomaret menggelar demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara pada Selasa (26/5) lalu.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, massa mulai berkumpul pukul 09.40 WIB dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing untuk menagih pembayaran upah lembur.

Peserta demo menyuarakan beberapa tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Adapun 6 tuntutan para karyawan Indomaret dalam demo tersebut antara lain, pertama, menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja.

Kedua, menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur. Ketiga, menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan.

Keempat, menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan. Kelima, menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi. Keenam, jangan rusak hubungan industrial.

Manajemen Indomaret yang diwakili Direktur Operasional Indomaret Andreas Djajaputra berdialog bersama Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan.

Dialog ini difasilitasi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Dialog tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan terkait perselisihan pekerja terkait upah kerja pada hari libur nasional. Kesepakatan tersebut diklaim krusial bagi masa depan 250 ribu karyawan Indomaret di seluruh Indonesia.

Selain itu, dialog juga menyoroti adanya laporan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala toko hingga manajer area.

Terdapat data yang menyebutkan 98 persen karyawan setuju dengan sistem ganti hari, tetapi serikat pekerja menduga adanya paksaan di balik angka tersebut.

Merespons hal tersebut, pendataan disepakati akan diulang kembali melalui kuesioner pada 28-30 Mei 2026 untuk memastikan pilihan karyawan bersifat netral dan sukarela.

Afriansyah menjelaskan bila merujuk regulasi dan undang-undang yang berlaku karyawan yang bekerja pada hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur.

Ia mengatakan tidak diperbolehkan sistem penggantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja di hari libur nasional.

"Prinsipnya adalah mandatori undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali," kata Afriansyah dalam siaran pers.

Adapun lima poin komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut:

1. Manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.

2. Manajemen akan memberikan tindakan dan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan intimidasi kepada pekerja.

3. Manajemen akan segera menindaklanjuti permintaan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diawali dengan proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di PT Indomarco Prismatama.

4. Untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 26 Mei 2026 Manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.

5. Manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bagi pekerja yang bekerja pada tanggal 27 Mei 2026.

"Dengan adanya kesepakatan ini, Kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif," ujar Afriansyah.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Selain itu, Afriansyah menyampaikan terkait tuntutan upah lembur, terdapat dua keputusan yang disepakati. Pertama, saat libur nasional, bagi pekerja yang tidak mau bekerja, maka perusahaan harus memberikan libur. Kedua, bagi karyawan yang ingin bekerja, maka akan diganti libur, bukan upah uang.

"Bagi teman-teman yang mau bekerja pada saat libur nasional, mereka diberikan ganti hari libur pada hari yang lain. Kalau tiga hari (masuk saat libur nasional), tiga hari libur dan ini disepakati dalam kesepakatan tertulis. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak dan alhamdulillah tadi sudah selesai dan ada naskah perjanjiannya," ujar Wamen ditemui di kantornya, Selasa (26/5).

Menurutnya, dalam aturan yang ada, saat libur nasional memang seharusnya dihitung sebagai lembur, serta dibayar dengan upah uang. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa dipertimbangkan, asal ada kesepakatan.

Dengan dua kesepakatan tersebut, artinya tuntutan pekerja Indomaret yang meminta upah dibayar dengan uang tidak terfasilitasi.

Afriansyah menyebutkan para pekerja yang sebelumnya tetap masuk saat libur nasional pada 14 Mei 2026 kemarin akan didata dan ditawarkan hasil kesepakatan tersebut, dengan syarat tanpa ada intimidasi oleh atasan seperti dugaan sebelumnya.

"Mereka minta pendataan ulang karena ada yang dianggap teman-teman serikat ini ada anak buah Pak Andreas (Manajemen Indomaret) yang mengintervensi dan mengintimidasi. Nah, kami buat sepakat juga itu oknum harus ditindak tegas, dipecat," jelasnya.

"Artinya kami kesepakatan hari ini, teman-teman serikat pekerja yang diwakili oleh SPN dan SPMI ya, ini juga dengan teman-teman manajemen sudah sepakat untuk tanggal 14 (Mei), 27 (Mei), 31 Mei dan 1 Juni itu kesepakatannya adalah mereka libur kalau yang tidak mau diganti rugi dengan libur yang lain," ujarnya.

Kabar operasional Indomaret tutup pada 31 Mei dan 1 Juni 2025 pun sempat ramai di sosial media X.

"Pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei & 1 Juni 2026," tulis pengumuman yang beredar.

Menanggapi kabar tersebut, Iwan mengatakan penutupan gerai terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret sebelumnya.

Menurut Iwan, kedua pihak sepakat untuk melakukan perundingan ulang. Dalam kesepakatan itu juga ditegaskan status karyawan ketika bertepatan dengan libur nasional.

Karyawan yang menolak bekerja pada libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk. Adapun karyawan yang bekerja pada hari libur nasional harus diperhitungkan sebagai lembur sesuai peraturan.

[Gambas:Photo CNN]

"Jadi sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kedua pihak sepakat akan melakukan perundingan ulang dan sudah disepakati juga bahwa bagi karyawan yang menolak untuk masuk di tanggal libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk karena lembur dan mereka libur seperti biasa, tapi apabila ada karyawan yang pada libur nasional masuk maka harus diperhitungkan lemburnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku tanpa kecuali," tutur Iwan pada Minggu (31/5), dilansir Detikfinance.

Iwan menambahkan gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja saat libur nasional. Ia menyebut pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai jumlah gerai yang tutup.

"Gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja di saat libur nasional. Kalau jumlahnya saya belum mendapat laporan resmi tapi data yang disampaikan pihak manajemen Indomarco itulah datanya," kata Iwan.

Kabar mengenai gerai Indomaret kompak tutup pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026 beredar meluas di media sosial. Menanggapi kabar ini, Serikat Pekerja Nasional (SPN) angkat bicara.

Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Iwan Kusnawan mengatakan, penutupan gerai terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret sebelumnya.

Menurut Iwan, kedua pihak sepakat untuk melakukan perundingan ulang. Dalam kesepakatan itu juga ditegaskan status karyawan ketika bertepatan dengan libur nasional.

Karyawan yang menolak bekerja pada libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk. Adapun karyawan yang bekerja pada hari libur nasional harus diperhitungkan sebagai lembur sesuai peraturan.

"Jadi sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kedua pihak sepakat akan melakukan perundingan ulang dan sudah disepakati juga bahwa bagi karyawan yang menolak untuk masuk di tanggal libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk karena lembur dan mereka libur seperti biasa, tapi apabila ada karyawan yang pada libur nasional masuk maka harus diperhitungkan lemburnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku tanpa kecuali," tutur Iwan pada Minggu (31/5), dilansir Detikfinance.

Iwan menambahkan, gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja saat libur nasional. Ia menyebut, pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai jumlah gerai yang tutup.

"Jadi gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja di saat libur nasional. Kalau jumlahnya saya belum mendapat laporan resmi tapi data yang disampaikan pihak manajemen Indomarco itulah datanya," katanya.

Kabar operasional Indomaret tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 sempat viral di media sosial X.

"Pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei & 1 Juni 2026," tulis pengumuman yang beredar.

Diberitakan sebelumnya, manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) bersama serikat pekerja SPN dan SPMI menyepakati lima poin kesepakatan terkait upah kerja hari libur nasional pada Selasa (26/5) lalu.

Dialog tersebut difasilitasi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Direktur Operasional Indomaret Andreas Djajaputra dan Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan.

Berikut lima poin komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut:

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban pajak kendaraan bermotor yang belum terselesaikan. Melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif, wajib pajak dapat melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa dikenakan bunga keterlambatan.

Kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni-31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Adapun sanksi administratif yang dibebaskan berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Warga yang terlambat membayar PKB maupun BBNKB sebelumnya dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk kembali tertib administrasi tanpa tambahan beban denda.

Salah satu kemudahan utama dari kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan yang dilakukan secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus, membuat surat pengajuan, atau menjalani proses administrasi tambahan untuk memperoleh pembebasan sanksi.

Pembebasan sanksi itu akan terproses secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah ketika wajib pajak melakukan pembayaran sesuai periode program. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat.

Kebijakan pembebasan sanksi administratif turut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. Selain memberikan keringanan bagi wajib pajak, program ini juga mendorong masyarakat untuk kembali menertibkan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Pada saat bersamaan, dengan membayar pajak kendaraan bermotor, masyarakat berkontribusi dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak daerah yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penerimaan yang kemudian digunakan membiayai berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan melunasi pokok pajak kendaraan selama periode ditentuka, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan lebih ringan, serta ikut ambil peran bagi kemajuan Jakarta.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat semakin terdorong untuk membayar pajak tepat waktu dan menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor. Kemudahan yang diberikan turut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah agar pelayanan pajak semakin sederhana, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah mengusulkan agar penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bidang kesehatan ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) setelah menyelesaikan studi.

Usulan itu disampaikan Anna untuk mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia antara wilayah Jawa dan luar Jawa, terutama di sektor kesehatan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan saat ini masih terjadi ketimpangan SDM yang cukup besar antardaerah, termasuk tenaga dokter di rumah sakit.

"Kita punya ketimpangan SDM antara Jawa dan luar Jawa, termasuk juga soal kesehatan. Rumah sakit mudah dibangun, tetapi tenaga dokternya itu sangat-sangat sulit," kata Anna dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan berbagai Badan Layanan Usaha (BLU) Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

Ia menilai pembangunan infrastruktur kesehatan belum cukup jika tidak diiringi pemerataan tenaga medis di daerah. Banyak tenaga kesehatan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya ditempatkan di daerah akhirnya mengajukan pindah dengan berbagai alasan.

"Mereka mengajukan untuk pindah dengan berbagai alasan. Biasanya keluarga tugas ikut suami atau tugas ikut istri dan seterusnya," ujarnya.

Padahal, kata Anna, saat diangkat menjadi ASN mereka telah berkomitmen untuk bertugas minimal 10 tahun sebelum mengajukan perpindahan. Oleh karena itu, ia berharap skema LPDP ke depan juga bisa diarahkan untuk mendukung pemerataan SDM nasional.

"Bisakah ke depan misal ada semacam komitmen mereka siap ditempatkan berapa tahun di wilayah 3T? Harus itu pak," ujar Anna.

Anna juga meminta penerima LPDP yang ditugaskan ke daerah 3T dipantau secara berkala agar benar-benar menjalankan kewajiban penempatan.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama LPDP Yon Arsal mengatakan skema serupa sebenarnya sudah diterapkan untuk penerima beasiswa dokter spesialis.

Menurut Yon, LPDP telah bekerja sama dengan rumah sakit daerah, khususnya di wilayah afirmasi yang masih kekurangan dokter spesialis.

"Terhadap dokter spesialis memang saat ini ada perjanjian kita dengan rumah sakit daerah karena ini dari daerah afirmasi dan daerah yang rumah sakitnya dokter spesialisnya kurang," kata Yon.

Ia menjelaskan penerima beasiswa tersebut nantinya wajib kembali ke daerah asal untuk bertugas setelah menuntaskan pendidikan.

"Jadi nanti mereka harus kembali ke daerah masing-masing," ujarnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN ekspor khusus bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Rivqy berpendapat bahwa pembentukan DSI dapat menjadi instrumen strategis negara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sumber daya alam di pasar global.

Kendati demikian, Rivqy mengingatkan pemerintah agar memastikan stabilitas harga di tingkat masyarakat tetap terjaga. Ia menilai, gejolak harga seperti yang terjadi pada buah tandan segar (BTS) sawit dan berbagai komoditas lainnya harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Jangan sampai negara memperkuat ekspor, tetapi petani dan pelaku usaha di daerah justru tidak menikmati dampaknya. Pemerintah harus hadir mengintervensi ketika harga komoditas anjlok. Bahkan ketika DSI berjalan, nilai komoditas seharusnya bisa lebih tinggi dan lebih menguntungkan masyarakat,” ujar Rivqy di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR itu juga menekankan bahwa pola satu atap dalam tata kelola ekspor komoditas SDA merupakan langkah yang sangat baik apabila dijalankan secara konsisten, profesional, dan transparan.

“Konsep satu atap ekspor SDA ini konstruktif untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, tata kelola yang transparan, serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan monopoli maupun praktik rente baru,” tegasnya.

Rivqy berharap kehadiran DSI tidak hanya menjadi instrumen bisnis negara, tetapi juga mampu menciptakan stabilitas harga, memperluas nilai tambah komoditas nasional, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha dalam negeri.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN baru khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan praktik under-invoicing alias manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir.

Prabowo mengambil langkah tersebut usai menerima laporan adanya eksportir yang menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik itu ditemukan pada sejumlah komoditas strategis seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).

"Langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under-invoicing. Artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5/2026).

PROBOLINGGO - Mobil Toyota Innova yang ditumpangi anggota DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/5/2026) sore. Polisi menduga sopir mobil tersebut kurang konsentrasi sehingga menabrak dump truck yang ada di depannya.

Menurut Aipda Taufik R, Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, kecelakaan terjadi di KM 834 Jalur B, yaitu dari timur ke barat. "Kronologi kejadiannya, kendaraan Innova diduga (sopirnya) kurang konsentrasi atau mengantuk, menabrak ban belakang dari dump truck yang ada di depannya, sehingga ada empat korban, satu pengemudi dan tiga penumpang," ujar Taufik, dikutip Minggu (24/5/2026).

Korban meninggal dunia dalam kecelakaan itu adalah Alex Anwaruh (25) dan Adinda Najwa (26). Kedua korban duduk di sisi kiri mobil, yakni samping sopir dan bagian tengah, tepat di bagian benturana paling fatal.

Sementara, sopir Innova, Mahrus Ali (36), mengalami patah kaki. Gus Hilman dilaporkan selamat dalam peristiwa tersebut. Sebelumnya, Gus Hilman dan rombongan menyelesaikan agenda seminar dan roadshow di wilayah Pasuruan dan Probolinggo.

Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Sejumlah saksi telah diperiksa. Polisi juga melakukan olah TKP di lokasi kejadian.

Terkini, Gus Hilman disebut telah melewati masa kritisnya. Hal itu disampaikan rekan sefraksinya, Lalu Hadrian Irfani.

"Alhamdulillah (Gus Hilman) sudah melewati masa kritis. Kita doakan bersama, ya," ujar Lalu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu memastikan bahwa Gus Hilman dalam kondisi baik. Ia meminta doa untuk kesembuhan dari putra Ketua Fraksi PKB di DPR Jazilul Fawaid tersebut.

"Mohon doanya ya, supaya Mas Hilman segera pulih dan sehat sehingga bisa segera aktif kembali bertugas melaksanakan amanah rakyat," ujarnya.

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hilman Mufidi (Gus Hilman) telah melewati masa kritisnya seusai mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/5/2026). Hal itu disampaikan rekan sefraksinya, Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Minggu (24/6/2025).

Diketahui, kecelakaan itu melibatkan Toyota Innova dengan kendaraan dump truck. Mobil Innova itu berisi empat orang, termasuk Gus Hilman dan dua stafnya bernama Alex Anwaruh dan Adinda Najwa. Mobil itu dikemudikan sopir bernama Mahrus Ali.

Dua staf Gus Hilman meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Gus Hilman dan sopirnya selamat, tetapi masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Alhamdulillah (Gus Hilman) sudah melewati masa kritis. Kita doakan bersama ya," ujar Lalu Hadrian Irfani, Minggu (24/6/2025).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu memastikan bahwa Gus Hilman dalam kondisi baik. Ia meminta doa untuk kesembuhan dari putra Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid tersebut.

"Mohon doanya ya, supaya Mas Hilman segera pulih dan sehat sehingga bisa segera aktif kembali bertugas melaksanakan amanah rakyat," ujarnya.

KOMPAS.com - Tiga provinsi di Indonesia menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat membayar pajak kendaraan yang telat tanpa dikenakan denda.

Proses perpanjangan Surat Tanda Nonor Kendaraan (STNK) juga dipermudah dalam kebijakan ini.

Berikut tiga provinsi yang memberikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan hingga diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) Mei 2026 dikutip dari Kompas.com.

1. Provinsi Bali

Bali masih menjalankan program keringanan pajak kendaraan bermotor terhitung sejak 5 Januari 2026.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 menjelaskan mengenai pemberian keringanan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Adapun rincian diskonnya sebagai berikut:

• Potongan PKB 8 persen untuk kendaraan hingga 200 cc
• Diskon 9 persen untuk kendaraan di atas 200 cc
• Tambahan potongan bagi wajib pajak tanpa tunggakan sebesar 10 persen untuk kendaraan ≤200 cc dan 5 persen untuk kendaraan >200 cc

Harapannya, kebijakan ini meringankan dan mendorong kepatuhan warganya membayar pajak kendaraan.

2. Provinsi Jawa Tengah

Pemprov Jawa Tengah melancarkan program 'Gas Jateng 5 Persen' yang berlaku sampai 21 Desember 2026.

Setiap pemilik kendaraan mendapat potongan pokok PKB sebesar 5 persen yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengan Nomor 100.3.3.1/43 tahun 2026.

Beberapa keringanan yang diberikan antara lain:

• Diskon pokok PKB sebesar 5 persen
• Pengurangan sanksi administrasi
• Potongan tunggakan pajak kendaraan untuk periode tertentu
• Keringanan berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada 20 Februari–21 Desember 2026.

3. Provinsi Bengkulu

Pemprov Bengkulu menjalankan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dari 1 Mei sampai 31 Agustus 2026.

Bagi yang hendak mutasi kendaraan, mendapat diskon biaya 50 persen terhitung sejak 1 April hingga 31 Agustus 2026.

Pemerintah setempat ingin warganya menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dengan biaya lebih terjangkau untuk mendorong pendapatan daerah.

Perpanjang STNK tanpa KTP pemilik lama

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol. Wibowo menjelaskan sejumlah daerah memberi kemudahan mengurus pajak STNK tanpa disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik lama kendaraan.

"Polri memahami keresahan yang berkembang. Kami memastikan akan segera merumuskan langkah konkret agar pelayanan tetap berjalan tanpa memberatkan masyarakat," ucapnya, dikutip Minggu (3/5/2026).

Aturan ini nantinya berlaku nasional, tapi dilakukan bertahap kepada 6 provinsi di Indonesia, yakni; DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat.

Namun, pemilik kendaraan harus bersedia meneken surat pernyataan bahwasanya dalam jangka waktu 12 bulan ke depan harus balik nama kendaraan bermotor dengan identitasnya sendiri.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Mei 2026" dan "Daftar 6 Provinsi yang Bisa Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Pulau Jawa. Kegiatan tersebut adalah bagian dari proses konsolidasi dan penguatan struktur partai dalam menyiapkan kepemimpinan yang solid, visioner, dan profesional di semua tingkatan.

Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Eksekutif, dan Legislatif Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim menjelaskan bahwa UKK tahap kedua merupakan tindak lanjut dari dari UKK tahap satu berupa assesment dan kompetensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“UKK tahap dua ini adalah tindak lanjut dari UKK tahap satu berupa assesment dan menguji kompetensi. Pelaksanaannya dibagi menjadi lima tahap mulai tanggal 11 sampai 15 Mei 2026,” ujar Gus Halim di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Gus Halim menjelaskan, pada hari pertama pelaksanaan terdapat 120 calon Ketua DPC PKB se-Pulau Jawa yang mengikuti proses UKK dari total sekitar 800 calon Ketua DPC PKB yang akan mengikuti tahapan serupa.

“Untuk hari ini ada 120 calon Ketua DPC se-Pulau Jawa yang kita uji kelayakan dan kepatutannya dari total 800 calon Ketua DPC PKB se-Pulau Jawa. Mereka diuji langsung oleh pengurus inti DPP PKB mulai dari komitmen perjuangan partai, visi-misi kepemimpinan, kapasitas organisasi, hingga sisi profesionalitas,” kata Gus Halim.

Selain untuk DPC di Pulau Jawa, DPP PKB juga memastikan proses UKK dilaksanakan secara menyeluruh bagi DPC di luar wilayah Jawa. Pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan penguji dari DPP PKB agar standar penilaian dan kualitas kepemimpinan tetap seragam secara nasional.

Dia menuturkan, UKK menjadi instrumen penting bagi PKB untuk memastikan seluruh pemimpin partai memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, loyal terhadap ideologi partai, serta mampu menjawab tantangan politik dan kebutuhan masyarakat ke depan.

Gus Halim menegaskan, proses UKK bukan hanya berlaku bagi calon pemimpin tingkat DPC, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun kultur meritokrasi di seluruh struktur partai, mulai tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW/provinsi), Dewan Pengurus Cabang (DPC/kabupaten-kota), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC/kecamatan), hingga Dewan Pengurus Ranting (DPRt/desa).

“UKK penting agar setiap pemimpin PKB di semua tingkatan benar-benar memiliki kapasitas, loyalitas, integritas, dan kemampuan kerja organisasi. Partai membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu bekerja, menggerakkan kader, serta hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.

Melalui proses UKK ini, DPP PKB berharap lahir kepemimpinan partai yang semakin kuat, modern, dan mampu menjadi motor perjuangan politik kerakyatan di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai basis utama PKB.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan setuju dengan usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Sebab, kata dia, praktik politik uang bisa merusak demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

“Wah, setuju banget! Setuju banget! Karena salah satu yang merusak demokrasi adalah politik uang. Politik uang itu menghancurkan, merusak demokrasi, dan sekaligus merusak kesejahteraan rakyat," kata Daniel saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Namun, Daniel menilai, Bawaslu harus tetap menjalankan fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. Ia meminta Bawaslu tak hilang bila ada praktik politik uang.

"Yang paling gampang, nomor satu, Bawaslu tegakkan aturan, jalankan tugas dengan baik. Jangan justru pada saat terjadi politik uang, malah Bawaslu-nya hilang," tegas Daniel.

Kendati demikian, Daniel mendorong usulan pelaku politik uang diblacklist dari peserta pemilu masuk ke RUU Pemilu. Pasalnya, kata dia, praktik politik uang merupakan masalah besar di Tanah Air.

"Kita dorong. Kita dorong. Sebenarnya bukan hanya sekarang, ya, dari kemarin-kemarin kita selalu menyatakan politik uang masalah besar di Indonesia. Itu akar, akar awal untuk selanjutnya, kita suram masa depan, ntar," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, mengusulkan agar revisi UU Pemilu memuat sanksi lebih tegas bagi pelaku politik uang, termasuk larangan mengikuti pemilu pada periode berikutnya.

Menurut Herwyn, pelaku politik uang semestinya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi yang sedang berlangsung, tetapi juga dilarang mengikuti Pemilu maupun Pilkada berikutnya guna memberikan efek jera.

“Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, minimal satu periode Pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk Pilkada,” ujar Herwyn dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) di Istana Negara pada hari ini, Senin (27/4).

Karding dilantik bersama dengan pejabat negara lainnya. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

Karding bukanlah orang baru di pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai politisi Tanah Air, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024-2025.

Kader senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terkena reshuffle oleh Prabowo pada 8 September 2025. Posisi Karding di Kementerian P2MI digantikan oleh politikus Golkar, Mukhtarudin.

Ketika dicopot dari jabatannya, Karding berjanji akan tetap loyal kepada Prabowo. Sebab, ia merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan besar bangsa Indonesia.

"Saya berjanji akan mendukung, loyal, kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo," ucapnya dalam video Instagram @abdulkadirkarding pada Selasa, 9 September 2025.

Sebelum masuk ke pemerintahan, ia juga punya jejak rekam panjang di legislatif. Karding pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Di parlemen, Karding pernah menduduki posisi Ketua Komisi VIII DPR RI.

Pria kelahiran 25 Maret 1973 ini merupakan lulusan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (saat itu Fakultas Perikanan) UNDIP tahun 1997.

Pada 2009, ia lulus dari Program Magister Administrasi Publik UNDIP.

[Gambas:Youtube]