JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mendalami modus Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang diduga melakukan pemerasan dengan alat surat pernyataan mengundurkan diri. Hal itu didalami saat tim penyidik KPK memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jumat (24/4/2026).

"Para saksi didalami soal modus Bupati yang menggunakan surat pernyataan sebagai 'alat pemerasan' kepada para OPD (organisasi perangkat daerah)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Para saksi yang diperiksa terdiri dari ajudan bupati, Sugeng Riadi, serta dua kepala dinas, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Erwin Novianto dan Kepala Dinas Kesehatan Desi Lusiana Wardhani.

Kemudian, Achmat Rifai selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Eko Basuki selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR, Erna Suryani selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR, Moch. Nur Alamsyah selaku Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR, Johanes Bagus Kuncoro selaku Kepala Bappenda, dan Zahrotul Aini selaku Direktur RSUD ISKAK Tulungagung.

"Pemeriksaan dilakukan di BPKP Perwakilan Jawa Timur," ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026) malam.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Partai Demokrat tidak setuju dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik dibatasi hanya sampai dua periode. Partai berlambang mercy ini menyebut aturan kepemimpinan ketua umum menjadi bagian dari internal partai.

"Masa jabatan ketua umum partai diatur oleh aturan internal partai, oleh karenanya pemerintah tidak perlu memberi pembatasan masa jabatan ketua umum ataupun nama lain," kata Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Termasuk, kata dia, menyangkut mekanisme dan tata laksana organisasi partai itu juga merupakan urusan internal partai. Sehingga, biarkan para kader partailah yang menentukanya.

Herman tak sependapat dengan argumentasi dari rekomendasi pembatasan masa jabatan ketua umum selama dua periode sebagai bagian dari bagian demokrasi di partai politik semakin baik dalam melakukan regenerasi.

"Demokrasi di internal partai bukan ditentukan oleh pembatasan, tapi oleh mekanisme kongres ataupun nama lain mekanisme penetapan ketum di masing-masing partai. Selama para kader pemilik suara memberi dukungan dan kepercayaanya kepada ketua umumnya, itulah proses demokrasi," ujarnya.

JAKARTA - Ustaz Khalid Basalamah selaku pemilik Uhud Tour buka suara terkait pengembalian aliran uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khalid menyebut uang yang dikembalikan mencapai Rp8,4 miliar dan seluruhnya berasal dari PT Muhibbah Mulia Wisata.

Khalid menjelaskan, aliran uang tersebut bermula saat Uhud Tour hendak memberangkatkan jemaah haji menggunakan visa furoda. Saat itu, hotel dan visa untuk para jemaah yang terdaftar disebut telah terbit.

Namun, di tengah proses tersebut, PT Muhibbah Mulia Wisata datang menawarkan pemberangkatan haji menggunakan visa yang diklaim resmi.

"Mereka tawarkan kepada kami, tadinya PT Zahra ini murni furoda. Kemudian datanglah, sudah kami bayar hotelnya di sana, sudah kami bayar visanya, nah tiba-tiba datang PT Muhibah ini nawarkan dengan alasan visa resmi," ujar Khalid, Kamis (23/4/2026).

Singkatnya, Khalid mempercayai PT Muhibbah untuk memberangkatkan jemaah yang terdaftar di Uhud Tour. Namun, setelah penyelenggaraan haji selesai, PT Muhibbah justru mengembalikan uang sebesar Rp8,4 miliar persis setelah penyidikan kasus korupsi kuota haji berkembang.

Khalid mengaku tidak mengetahui asal-usul maupun alasan pengembalian dana tersebut. Ia menyebut uang yang diterimanya dari PT Muhibbah diberikan dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

"Jadi, PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami, kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar Rp8,4 miliar kan gitu," ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu penyidikan kasus kuota haji itu, KPK kemudian meminta uang yang sempat diterima oleh Khalid Basalamah dari PT Muhibbah. Khalid pun memenuhi permintaan KPK dan mengembalikan seluruh uang yang sempat diterimanya.

"Jadi, uang itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh PT Muhibbah, terus kami gak tahu uang apa, KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta," ungkap Khalid.

Dalam kasus ini, Khalid menegaskan bahwa dirinya hanya sebagai korban.

"Sebatas itu. Jadi, sekali lagi ini adalah kasusnya kami korban," tegas Khalid.

JAKARTA - Ustaz Khalid Basalamah (KB) selaku pemilik Uhud Tour yang merupakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (23/4/2026). Usai diperiksa, Khalid menegaskan dirinya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi.

Khalid terlihat sudah turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.32 WIB. Ia terlihat berdiskusi bersama tim kuasa hukumnya sebelum akhirnya menemui awak media.

"Jangan sampai dibolak-balikkan faktanya. Saya sebagai saksi, bukan tersangka! Hati-hati, karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat nanti. Saya dipanggil sebagai saksi, dan saksi itu kalau dipanggil pasti terpercaya, nggak mungkin dipanggil kalau pendusta kan? Nah seperti itu. Jadi penting digarisbawahi," ujar Khalid kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).

Berbeda dari pemeriksaan awal, kali ini penyidik menurutnya meminta keterangan dirinya berkaitan dengan asosiasi haji. Khalid menjelaskan dirinya merupakan Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji.

Khalid menyebut ada beberapa asosiasi lain yang turut diperiksa sebagai saksi pada panggilan kali ini. Ia juga menyebut undangan panggilan ini juga dipenuhi asosiasi lainnya.

"Kalau ini kan berhubungan dengan masalah asosiasi. Saya kan bilang tadi saya Ketum. Jadi hari ini bukan cuma saya yang diundang, sayangnya di media seakan-akan cuma saya ya. Semua ketua asosiasi itu diundang," imbuh dia.

Sebagai informasi, Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan Khalid dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Adapun penyidik akan mendalami berkaitan dengan mekanisme pengisian kuota haji khusus dari kuota haji tambahan oleh para PIHK.

"Ini menjadi rangkaian pemeriksaan kepada para biro travel atau PIHK yang memang dibutuhkan oleh penyidik untuk mendalami lebih lanjut bagaimana soal jual beli atau pengisian kuota ibadah haji yang dilakukan oleh para PIHK tersebut," jelas dia.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Para tersangka di antaranya mantan Menag, Yaqut Cholil Quomas (YCQ) dan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (AA).

Kasus perkara ini berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

Sesuai amanat Undang-Undang, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun, temuan KPK menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antikorupsi ini juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan ketua umum (ketum) partai politik hanya dua periode. KPK menyebut usulan ini berbasis akademik.

"Tentu juga ada basis akademiknya jadi memang itu juga berdasarkan temuan yang KPK lakukan dalam kajian tersebut," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (22/4/2026).

Kajian ini juga turut melibatkan partai politik. KPK menegaskan pandangan dan rekomendasi yang disampaikan merupakan fakta objektif dari temuan di lapangan.

"Jadi dalam proses kajian ini KPK juga sudah melibatkan partai politik untuk mendapatkan pandangan-pandangan, fakta-fakta secara objektif dari POV kawan-kawan di partai politik," katanya.

Bahkan, tiga aspek penting dalam Pemilu yang berkaitan dengan partai politik juga turut dilibatkan. Mereka di antaranya penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat sebagai pemilih.

"Tiga aspek itu yang kita dekati, partai dan kadernya sebagai peserta pemilu kemudian KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu kemudian masyarakat sebagai pihak pemilih," ungkap Budi.

Sebagai informasi, KPK memberikan usulan pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik hanya dua periode. Usulan pembatasan itu muncul dalam 16 rekomendasi KPK soal tata kelola partai politik.

JAKARTA - Pemilik Uhud Tour selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Ustaz Khalid Basalamah (KB) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khalid akan diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Khalid Basalamah terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 15.46 WIB. Khalid terlihat datang dengan didampingi tim kuasa hukumnya. "Saya dipanggil menjadi saksi. Orang-orangnya saya tidak tahu, saya tidak terlalu kenal" ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Setelah tiba, Khalid dan tim kuasa hukumnya langsung melakukan registrasi di area lobby. Tak lama setelahnya, Khalid juga terlihat langsung menuju ruangan pemeriksaan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan Khalid dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Adapun penyidik akan mendalami berkaitan dengan mekanisme pengisian kuota haji khusus dari kuota haji tambahan oleh para PIHK.

"Ini menjadi rangkaian pemeriksaan kepada para biro travel atau PIHK yang memang dibutuhkan oleh penyidik untuk mendalami lebih lanjut bagaimana soal jual beli atau pengisian kuota ibadah haji yang dilakukan oleh para PIHK tersebut," jelas dia.

Lihat video: Khalid Basalamah Jelaskan Pengembalian Uang ke KPK Terkait Korupsi Kuota Haji

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Para tersangka di antaranya mantan Menag, Yaqut Cholil Quomas (YCQ) dan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (AA).

Kasus perkara ini berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

Sesuai amanat Undang-Undang, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun, temuan KPK menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antikorupsi ini juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus.

(Jonathan Simanjuntak).

SURABAYA - Masuknya dana asing ke Indonesia bukan tindakan yang terlarang. Namun demikian, negara tidak boleh pasif dan perlu mengawasi kemana aliran dana tersebut.

Dalam sistem hukum nasional, aliran dana dari luar negeri tetap diakui sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang sah. Namun, di titik inilah negara tidak boleh bersikap pasif. Legalitas dana asing tidak pernah berarti kebebasan tanpa pengawasan. Ketika terdapat indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk bertindak.

Pandangan itu ditegaskan Dosen Tetap Hukum Pidana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Imron Rosyadi, dalam Seminar Diskusi Publik bertajuk “Dana Asing Masuk, Wewenang Aparat Seberapa Kuat Sih?” yang digelar Himaprodi Hukum Pidana Islam (HPI), Rabu, (22/4/2026).

“Hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan kerangka yang cukup lengkap untuk mengawasi, menelusuri, dan menindak aliran dana asing yang berpotensi disalahgunakan”, kata Imron.

Menurut Imron, persoalan utama bukanlah apakah aparat memiliki kewenangan atau tidak. Kewenangan itu ada dan cukup kuat.

Lihat video: Bantah Terima Dana, Roy Suryo Dukung Jusuf Kalla Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli



“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara cermat, bertahap, dan berbasis indikasi hukum yang jelas. Negara, dalam hal ini aparat penegakan hukum tidak bekerja dengan asumsi, melainkan melalui sistem deteksi, analisis, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Menurut Imron, lembaga jasa keuangan menjadi pintu awal pengawasan. Mereka diwajibkan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap nasabah serta pola transaksinya.

“Bila ditemukan penyimpangan dari profil transaksi yang wajar, transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan dan wajib dilaporkan kepada PPATK. Dari sinilah negara mulai bekerja dengan instrumen yang lebih tajam,” tuturnya.

Setelah itu, PPATK menjalankan fungsi analisis dan evaluasi. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi pijakan bagi aparat penegak hukum untuk bergerak ke tahap penyidikan. Dalam hal ini, Kepolisian berwenang menelusuri aliran dana dan mengumpulkan alat bukti, sementara Kejaksaan berperan membawa perkara ke pengadilan.

Dalam situasi tertentu, KPK juga dapat masuk apabila ditemukan irisan dengan tindak pidana korupsi. “Artinya, sistem hukum Indonesia tidak membiarkan aliran dana asing bergerak di ruang gelap tanpa pengawasan negara,” tegasnya.

Imron menegaskan, kekuatan aparat tidak hanya bersifat represif setelah tindak pidana terjadi. Dalam perkara tertentu, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pendanaan terorisme, negara bahkan dapat bertindak lebih dini.

Pemblokiran dana, penyitaan, hingga penelusuran lintas transaksi dimungkinkan oleh hukum apabila ada dugaan kuat bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan melawan hukum. “Di sinilah tampak bahwa negara tidak sekadar menunggu, tetapi juga diberi kewenangan untuk mencegah”, ungkapnya.

Karena itu, Menurut dia, penyelidikan terhadap aliran dana asing menjadi sangat penting. Kejahatan keuangan modern tidak lagi sederhana. Ia bergerak melintasi batas negara, memanfaatkan celah teknologi, dan sering kali bersembunyi di balik transaksi yang tampak legal.

“Bila negara terlambat membaca indikasi, kerugian yang timbul tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat menyentuh aspek keamanan nasional dan stabilitas sistem keuangan”, katanya.

Meski demikian, Imron juga mengingatkan penegakan hukum di bidang ini tidak bebas tantangan. Perbedaan yurisdiksi antarnegara, berkembangnya platform digital, hingga tarik-menarik antara kebutuhan pengawasan dan perlindungan privasi menjadi persoalan nyata.

“Namun, tantangan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk ragu bertindak. Justru di tengah kompleksitas itulah profesionalisme aparat, kepatuhan lembaga keuangan, dan koordinasi antarlembaga menjadi penentu utama,” ucapnya.

JAKARTA - Staf PBNU Syaiful Bahri mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK pada Selasa (21/4/2026). Ia dipanggil sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Saksi tidak hadir," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Akan hal itu, Budi menyatakan pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan. Namun, belum diungkap kapan waktunya.

"Penyidik akan koordinasikan untuk penjadwalan berikutnya," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK total menetapkan empat orang sebagai tersangka. Awalnya, KPK menetapkan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang merupakan eks stafsusnya.

Kemudian terdapat dua tersangka baru, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Dua tersangka baru itu belum dilakukan penahanan.

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyatakan banyak dana korupsi berupa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengalir ke perempuan 'bening-bening'. Hal itu dilakukan oleh koruptor laki-laki.

Itu disampaikan Ibnu dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Antikorupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto. Awalnya, Ibnu menyatakan praktik korupsi seringkali menyebabkan tindak pidana lain, salah satunya terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kalau ada korupsi muncul, maka akan muncul TPPU, biasanya begitu," kata Ibnu, dikutip Minggu (19/4/2026).

Dalam praktik TPPU, koruptor akan mengalihkan uang ke pihak lain. Jika terhadap orang terdekat yang bersangkutan sudah dilakukan dan dianggap kurang, maka akan mencari pihak lain.

"Begitu korupsi, semua sudah apa namanya si koruptor ini, semuanya sudah diberikan. Uang untuk istri sudah, keluarga sudah, anaknya sudah, untuk amal ibadah sudah. Wah, untuk sumbangan sana-sini sudah, untuk piknik sudah, untuk tabungan sudah. Bingung. Ke manakah uang satu miliar ini? Kalau ditaruh kolong takut dimakan kecoa, kalau ditaruh tabungan-tabungan lagi, takut sama PPATK," paparnya.

"Kemudian, ke mana dia? Biasanya pelakunya banyak laki-laki Pak, 81 persen laki-laki, Ke mana? ngeliat ini yang cantik-cantik di sana tuh. Mulai cari yang bening-bening ini. Nah, didekati, 'adinda kuliah di mana kamu Adinda?' 'haai Mas', si ceweknya gitu, padahal udah tua dibilang mas, 'kok kamu bilang Mas' 'Bapak masih muda kan', Itu cerita di sana ya, tapi betul itu adanya. Ratusan juta dikucurkan kepada si cewek itu," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu menegaskan si perempuan itu pun bisa turut terjerat dalam tindak pidana sebagai pelaku pasif.

"Itu TPPU pertama, salah satu TPPU pertama saudara lakukan, sebagai pelaku pasif. Menerima, menabung, menyimpan, terhadap suatu tindak pidana korupsi atau suatu tindak pidana," ujarnya.

Ia melanjutkan, setelah adanya aliran uang tersebut maka akan muncul kasus baru, yakni perselingkuhan.

"Nah itu sudah muncul yang bening-bening tadi, itu namanya apa, Pak? Selingkuh," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW) pada Kamis (16/4/2026). Lokasi yang disasar yaitu rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu.

Selain itu, turut digeledah juga rumah Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam penggeledahan tersebut diantaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu untuk melakukan pemerasan terhadap bawahannya.

"Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu malam (11/4/2026).

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak pernah menyiapkan hingga menyerahkan dana untuk Pansus Haji DPR agar memengaruhi kebijakan kuota haji tambahan 2024. Selain itu, pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu juga tidak pernah menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Advokat Pembela Yaqut Cholil Qoumas, Dodi S Abdul Kadir yang menyebut bahwa informasi yang beredar tentang Gus Yaqut tersebut tidak benar dan membentuk opini publik menyudutkan kliennya tanpa dasar bukti yang jelas.

"Kami merasa ada hal-hal yang justru keluar dari proses penegak hukum. Apa yang mendasari dugaan kami itu adalah adanya framing, adanya pembentukan opini seakan-akan Gus Yaqut ini telah melakukan suatu kejahatan," Dodi dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Menurut Dodi, tuduhan bahwa Gus Yaqut menerima aliran dana hanya bertumpu pada asumsi dan informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

"Kenyataannya, dasar informasi bahwa Gus Yaqut itu dikatakan menerima uang, dikatakan memberikan uang untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan di DPR, itu hanya didasarkan kepada rekaan, kepada asumsi, kepada keterangan-keterangan yang hingga saat ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya," katanya.

Doni menilai opini sudah diakselerasi untuk membentuk framing publik. Padahal, dalam prinsip hukum pidana, setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta material yang dapat diuji.

"Ini seakan-akan Gus Yaqut ini adalah orang yang tidak memiliki nilai-nilai kebenaran, seakan-akan Gus Yaqut ini adalah seseorang yang memiliki karakter jahat. Pembentukan opini ini dilakukan melalui berita-berita," tegasnya.

Dodi juga menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh langkah klarifikasi resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam proses tersebut, BPK juga tidak dapat menunjukkan bukti konkret terkait tuduhan penerimaan maupun pemberian dana ke DPR oleh Gus Yaqut.

"Badan Pemeriksa Keuangan hanya menyatakan bahwa mereka sebagai auditor menyimpulkan hal tersebut atau menyampaikan hal tersebut didasarkan kepada informasi-informasi yang tadinya diperoleh dengan menyebut nama seseorang, waktu kita minta klarifikasi, akhirnya tidak pernah ada ketegasan, dan tidak pernah bisa dilakukan klarifikasi," jelasnya.

Dodi mengaku tim kuasa hukum awalnya berupaya menahan diri terkait opini yang terus menyudutkan kliennya. Namun, belakangan pemberitaan yang dinilai tendensius malah semakin deras, sehingga membuat mereka akhirnya memberikan klarifikasi demi transparansi kepada publik.

"Tadinya kami menahan diri untuk tidak membuka ini. Namun, karena berita-berita semua menuju kepada pembentukan opini, seakan-akan Gus Yaqut ini adalah kriminal, orang jahat yang memang dari awal punya karakter dan niat-niat yang jahat, maka dengan berat hati kami harus melakukan klarifikasi demi transparansi publik, agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam masalah haji ini," ucapnya.

Tim kuasa hukum Gus Yaqut lainnya, Mellisa Anggraeni menambahkan, sejak awal proses hukum berjalan, pihaknya terus mengikuti perkembangan dan berupaya memberikan penjelasan di berbagai kesempatan. Namun, derasnya informasi yang dinilai tidak akurat membuat mereka perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.

"Kami melihat penting bagi kami untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk meluruskan berbagai pemberitaan yang kami anggap tidak benar dan patut untuk kami luruskan," tegasnya.

KPK Sita Uang USD1 Juta

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyita uang senilai USD1 juta. Uang itu diduga akan digunakan untuk 'mengondisikan' Pansus Haji DPR. Untuk memuluskan hal itu, uang tersebut kemudian dititipkan ke orang berinisial ZA yang belum diketahui

"Terkait dengan ada uang (USD) 1 juta yang dikembalikan, fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Taufik menyatakan telah memeriksa ZA. Dari pemeriksaan diketahui uang yang dimaksud belum diserahkan ke pihak pansus.

"Artinya masih ada wacana-wacana, karena ini masih pembicaraan terus, dan tadi betul bahwa si tersangka yaitu Yaqut tidak hadir di pansus. Sehingga ini memang fakta yang kita temukan masih dipegang oleh saudara ZA," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK total menetapkan empat orang sebagai tersangka. Awalnya, KPK menetapkan Gus Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.

Kemudian terdapat dua tersangka baru, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Dari empat tersangka tersebut, Gus Yaqut dan Gus Alex sudah ditahan. Sedangkan dua tersangka lainnya belum ditahan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi kasus kuota haji dari biro travel. Hari ini, terdapat tujuh orang saksi yang dipanggil.

"Hari ini Kamis (16/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, dari tujuh saksi itu dijadwalkan pemeriksaan di dua daerah yang berbeda, yakni Jakarta dan Yogyakarta.

Saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta terdiri dari Silvia Indriani selaku Direktur Utama PT Indonesia International Business; Nunik P. Wulandari selaku Pengurus PT Intan Salsabila; A. Alfiah Putri Iriyanto selaku Direktur Utama PT Jazirah Iman; Syatiri Rahman selaku Direktur PT Kafilah Suci Wisata; dan Fauzan selaku Direktur PT Kartika Utama.

Di Yogyakarta, pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP setempat. Mereka yang diperiksa adalah R. Tanto Sri Hartono selaku Direktur Utama PT Zhafirah Mitra Madina dan Habibi Iqbal Hidayat selaku Direktur Operasional PT Amanu.

Diberitakan sebelumnya, KPK maraton melakukan pemeriksaaan saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro travel terkait kasus kuota haji. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, dari keterangan mereka didalami teknis jual beli kuota.

"Karena memang praktik di lapangan jual beli, mekanisme dan nilai penjualan kuota itu beragam, sehingga kami butuh untuk melakukan pendalaman kepada setiap PIHK yang melakukan penjualan atau pengelolaan kuota haji khusus yang berasal dari kuota haji tambahan tersebut," kata Budi kepada wartawan.