Bisnis.com, JAKARTA - Bentara Budaya Jakarta bersama Borobudur Writers and Cultural Festival menggelar diskusi dan pertunjukan bertajuk “Lengger: Tradisi, Tubuh dan Tafsir” untuk memperingati Hari Tari Dunia, Selasa (5/5/2026).

Acara ini mengajak publik melihat lengger bukan sekadar tarian, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat yang sarat makna, mulai dari tradisi, identitas, hingga refleksi kehidupan sehari-hari.

Lengger merupakan tarian tradisional dari Banyumas yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Tarian ini biasanya hadir dalam berbagai acara seperti hajatan, selamatan, hingga perayaan panen.

Founder BWCF, Seno Joko Suyono, mengatakan tema lengger dipilih karena adanya perbedaan pandangan dalam dua tulisan di laman mereka. Kedua tulisan tersebut membahas lengger dengan sudut pandang yang berbeda.

Satu tulisan melihat lengger sebagai tradisi dengan akar sejarah yang kuat dan terjaga. Sementara tulisan lain menyoroti adanya kecenderungan penyederhanaan makna lengger menjadi satu bentuk saja.

“Lengger itu sebenarnya masih satu praktik yang cair, bukan hanya lengger lanang, tetapi juga lengger perempuan dan bentuk-bentuk lain yang sangat beragam,” ujar Seno.

Menurutnya, jika satu istilah terlalu dominan, ada risiko mengaburkan variasi yang selama ini hidup di masyarakat. Padahal, keberagaman itulah yang membuat lengger tetap relevan dari masa ke masa.

Seno menegaskan, panggung menjadi cara untuk menghidupkan gagasan yang selama ini hanya dibaca. “Kami ingin membawa refleksi itu ke panggung, agar publik tidak hanya membaca, tetapi juga mengalami,” katanya.

Sementara itu, General Manager Bentara Budaya dan Communication Management Kompas Gramedia, Ilham Khoiri, mengajak publik melihat lengger dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, seni bisa menjadi ruang jeda di tengah rutinitas. Lengger misalnya, tidak hanya berbicara tentang gerakan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita tentang nilai, sejarah, dan cara pandang hidup masyarakat Banyumasan.

Lengger juga tidak berdiri sendiri sebagai tontonan panggung. Kesenian ini hidup dalam berbagai kegiatan sosial seperti selamatan, panen, hingga hajatan, yang memperkuat rasa kebersamaan.

“Kehidupan sekarang membuat kita sibuk dan kehilangan kesempatan untuk berefleksi, sementara dengan melihat lengger kita bisa berhenti sejenak dan memikirkan berbagai hal,” ujarnya.

Dari sisi sejarah, penari dan koreografer Rianto menjelaskan bahwa lengger dalam bentuk penari laki-laki berdandan perempuan diperkirakan berkembang sejak abad ke-19. Perkembangannya beriringan dengan munculnya kesenian kethoprak tobong yang melakukan pertunjukan keliling.

Dalam perjalanannya, lengger berkembang berdampingan dengan kesenian rakyat lain seperti ronggeng, ledhek, atau tayub. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh penari menjadi medium ekspresi budaya yang lentur dan tidak kaku.

Rianto juga menyoroti asal-usul istilah lengger yang disebut sebagai jarwo dhosok. “Lengger dimaknai sebagai diarani leng jebulane jengger, dikira perempuan ternyata laki-laki,” ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disapa hangat dan antusias warga saat berziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo di Kompleks Makam Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (28/4/2026).

Warga yang menunggu kedarangan Prabowo tampak berjejer rapi di sepanjang area makam untuk melihat langsung dan menyampaikan doa.

Dengan senyum hangat, Prabowo menghampiri dan menyempatkan diri menyapa warga. Menyalami satu per satu serta menerima doa dan dukungan dari masyarakat. Suasana penuh keakraban dan haru terasa meski di bawah rintik hujan sore Banyumas.

“Pak Prabowo, salim, Pak. Sehat selalu, Pak!” seru para warga antusias.

Margono Djojohadikusumo dikenal sebagai tokoh penting bangsa. Almarhum adalah salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) serta sosok yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kehadiran Prabowo untuk berziarah menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga sekaligus penghargaan terhadap jasa para pendahulu bangsa.

Bisnis.com, BANYUMAS – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, dia menyampaikan kekagumannya terhadap sistem pengolahan sampah yang dinilai efektif, serta membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat untuk pengembangan lebih lanjut.

Dalam peninjauan itu, Prabowo didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Faisol Nurofiq.

Dia menjelaskan bahwa meskipun fasilitas di TPST tersebut tidak mengandalkan teknologi canggih, hasil yang dicapai tetap optimal. Karena itu, dia mendorong agar model pengelolaan ini dapat direplikasi di daerah lain. Saat ini, disebutkan sudah ada sejumlah wilayah yang mulai mengikuti program serupa.

"Saya dapat laporan dari Gubernur di Jawa Tengah sudah ikut kurang lebih 13 [kabupaten] ya," kata Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan kesiapan pemerintah pusat untuk berkontribusi dalam penguatan teknologi pengolahan sampah di berbagai daerah.

"Jadi ini dari pemerintah pusat akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan perbaiki kembangkan agar lebih efektif," kata Prabowo.

Selain fokus pada pengelolaan sampah, ia juga menyoroti potensi pemanfaatan hasil olahan, khususnya plastik, untuk kebutuhan program pemerintah. Salah satu yang dipertimbangkan adalah penggunaan genteng berbahan daur ulang untuk renovasi rumah.

"Gentengnya lumayan efektif, katanya cukup murah dan ini bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang 1 rumah Rp 20 juta jadi ini satu rumah kita perhitungkan Rp 4 - 5 juta," tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dengan mengurangi penggunaan atap seng berkarat, yang dinilai kurang layak dan berdampak pada kenyamanan hidup.

Sementara itu, kunjungan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular. TPST BLE Banyumas sendiri menjadi contoh penerapan konsep tersebut, dengan mengolah sampah dari hulu ke hilir menjadi berbagai produk bernilai guna.

“Jadi ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” tandas Prabowo.

Dia juga menekankan bahwa sistem yang diterapkan memanfaatkan komponen lokal dalam satu rangkaian pengolahan yang terintegrasi.

“Sebagian besar produk lokal dan dalam satu rangkaian sistem, dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif, ya,” tandas Prabowo.

Fasilitas di TPST BLE mencakup berbagai mesin seperti pre shredder, tromol screen, pencacah organik, alat pembersih sampah, serta konveyor untuk menunjang proses pemilahan. Keberadaan fasilitas ini juga turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Dari hasil pengolahan tersebut, TPST BLE mampu menghasilkan beragam produk seperti genteng plastik, paving block, maggot, pupuk organik (kasgot), hingga bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau serta mendorong kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dengan mengubah sampah menjadi potensi ekonomi.

BANYUMAS - Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4/2026). TPST ini menghasilkan berbagai produk turunan seperti genteng.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara melihat langsung proses pengolahan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi dalam mengurangi volume sampah serta menghasilkan produk turunan yang bernilai guna. TPST BLE Banyumas menjadi salah satu contoh transformasi pengelolaan sampah modern yang mengedepankan prinsip ekonomi sirkular.

“Jadi ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa TPST BLE merupakan suatu terobosan dan inisiatif yang baik dalam pengelolaan sampah. Kepala Negara menyebut bahwa pengolahan sampah di TPST BLE menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih namun efektif.

“Sebagian besar produk lokal dan dalam satu rangkaian sistem, dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif, ya,” ujar Presiden Prabowo.

Adapun fasilitas utama yang tersedia di TPST BLE meliputi pre shredder, tromol screen, pencacah organik, mesin pembersih sampah, dan konveyor yang mendukung proses pemilahan dan pengolahan secara efisien. Selain itu, dengan adanya TPST BLE ini membuka peluang kerja bagi warga di sekitar lokasi.

Selain itu, tujuan pembangunan TPST ini adalah untuk mengolah sampah dan menghasilkan berbagai produk turunan dari pengolahan sampah, seperti genteng plastik, paving plastik manual dan injection, maggot segar, kasgot (pupuk organik), serta bahan bakar alternatif berupa refuse-derived fuel (RDF).

“Gentengnya lumayan efektif, katanya cukup murah ya dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah, anggaran perbaikan rumah sekarang 1 rumah 20 juta. Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4-5 juta untung gentengnya,” kata Presiden Prabowo.

Langkah ini merupakan visi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi hijau dan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, mengubah sampah dari masalah menjadi peluang.

“Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat, berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni ya dan pandangannya juga nggak bagus. Ya, kita akan kembalikan Indonesia menjadi indonesia yang bener-bener indah, jadi pariwisata tuh bagus dan kita nyaman tinggalnya ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengolahan sampah kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat dalam beberapa tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan usai meninjau sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2026).

Menanggapi pertanyaan apakah model pengelolaan sampah di Banyumas akan diterapkan di lokasi lain seperti TPST Bantar Gebang, Presiden memastikan bahwa pendekatan serupa akan dikembangkan secara luas di berbagai daerah.

“Ya, semua akan kita kembangkan,” ujar Prabowo.

Dia menekankan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu mendesak yang harus segera ditangani secara sistematis dan terintegrasi di seluruh Indonesia.

“Pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua sampai tiga tahun ke depan, kita harus mampu mengendalikan sampah di seluruh Indonesia,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengaku belum ingin terburu-buru saat mengambil keputusan terkait pengelolaan sampah dan emisi gas metana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

Terkait produksi gas metana yang disebut mencapai 6,3 ton per jam di Bantargebang, Jumhur menyatakan telah melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait yaitu Gubernur DKI Jakarta, tetapi belum mendalami secara teknis.

“Saya udah sepintas ngobrol sama Pak Pramono lah. Tapi detailnya seperti apa, mungkin nanti. Karena ini kan banyak versi ya,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menilai potensi pengelolaan gas metana tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan, meski memerlukan kajian lebih lanjut.

“Tapi intinya itu sebenarnya harusnya bisa gitu. Detailnya lagi nanti lah, saya baru banget. Satu langkah juga belum,” katanya.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menilai produk hasil pengolahan sampah seperti genteng dan paving block memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam program perbaikan rumah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan usai meninjau fasilitas pengelolaan sampah modern TPST BLE di Desa Wlahar Wetan, Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2028).

Menurutnya, genteng hasil daur ulang terbukti cukup efektif dan memiliki harga yang relatif terjangkau, sehingga berpeluang masuk dalam skema bantuan pemerintah untuk renovasi rumah.

“Gentengnya lumayan efektif, harganya cukup murah. Mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah mengalokasikan sekitar Rp20 juta untuk perbaikan satu unit rumah.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4 hingga Rp5 juta dapat dialokasikan khusus untuk kebutuhan genteng berbahan daur ulang.

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan rencana pemerintah untuk secara bertahap mengurangi penggunaan atap berbahan seng yang mudah berkarat. Selain dinilai kurang sehat bagi penghuni, material tersebut juga dianggap kurang estetis.

“Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat itu. Ujungnya tidak sehat untuk yang huni, dan pandangan juga tidak bagus,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala negara menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata nasional.

“Kita akan kembalikan Indonesia jadi benar-benar indah. Pariwisata bagus dan kita juga nyaman tinggalnya,” pungkasnya.

Pemanfaatan produk daur ulang dari fasilitas seperti TPST BLE di Banyumas diharapkan tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap inovasi pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas saat meninjau langsung fasilitas tersebut pada Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, sistem yang diterapkan menjadi contoh nyata solusi yang efektif dan terjangkau dalam menangani persoalan sampah.

“Saya sangat terkesan dan berterima kasih kepada Pak Bupati dan jajaran dinas. Ini suatu terobosan dan inisiatif yang sangat baik,” ujar Prabowo di lokasi.

Presiden Ke-8 RI itu menilai pendekatan yang digunakan di Banyumas mengedepankan teknologi sederhana namun efektif, dengan sebagian besar komponen berasal dari produk lokal. Sistem pengelolaannya juga terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten.

Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah terpadu di Banyumas yang dinilai efektif dan terjangkau. Ia menyebut model tersebut berpotensi diterapkan di banyak daerah, dengan dukungan pemerintah pusat untuk membantu target zero sampah 2028.

“Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh bagi banyak provinsi dan kabupaten, bahkan negara lain. Saya mendapat laporan dari Gubernur di Jawa Tengah bahwa sudah ada 13 kabupaten yang mulai mengikuti model ini,” tambahnya.

Pemerintah pusat, lanjut Prabowo, akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan program tersebut. Bantuan langsung akan disalurkan guna meningkatkan efektivitas sistem, sejalan dengan target ambisius pemerintah daerah.

“Bupati menargetkan pada akhir 2028 bisa mencapai zero sampah. Dari pemerintah pusat, kita akan dorong dan bantu agar ini bisa tercapai,” tegas Prabowo.

Sebagai informasi, TPST BLE di Kabupaten Banyumas mampu mengolah ratusan ton sampah per hari. Sampah organik diolah menjadi kompos dan maggot, sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi produk seperti paving block dan genteng plastik.

Residu kemudian diproses menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif industri.

Berlokasi di lahan 3,5 hektar, fasilitas ini berkapasitas sekitar 160 ton sampah organik dan 60 ton RDF per hari. Kehadirannya juga membantu menekan biaya pengelolaan sampah daerah dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp5 miliar per tahun.

Keberhasilan ini turut didukung partisipasi masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa. Fasilitas yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Banyumas ini juga kerap menjadi lokasi studi tiru berbagai daerah karena dinilai sebagai contoh pengelolaan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di Kabupaten Banyumas untuk meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah modern, TPST BLE (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi) yang berlokasi di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor.

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung keberhasilan Banyumas dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste dan ekonomi sirkular, yang kini menjadi salah satu percontohan nasional.

TPST BLE Banyumas dikenal sebagai fasilitas pengolahan sampah modern yang mampu menangani ratusan ton sampah setiap hari. Sampah organik diolah menjadi kompos serta maggot untuk pakan ternak, sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi produk bernilai guna seperti paving block dan genteng plastik.

Adapun residu diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif industri.

Berlokasi di lahan seluas 3,5 hektar, fasilitas ini memiliki kapasitas menerima hingga sekitar 160 ton sampah organik per hari serta sekitar 60 ton bahan RDF. Kehadiran TPST BLE tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada efisiensi anggaran daerah.

Pasalnya, pemerintah Kabupaten Banyumas berhasil memangkas biaya pengelolaan sampah tahunan secara signifikan, dari sekitar Rp30 miliar menjadi hanya Rp5 miliar per tahun.

Di sisi lain, TPST BLE yang saat ini beroperasi mampu mengolah sekitar 574,52 ton sampah per hari atau 77,76 % total timbulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kabupaten Banyumas sebanyak 738,84 ton per hari. Dengan begitu, sampah yang belum terkelola tersisa 164,32 ton per hari atau 22,24%.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keterlibatan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa. Model pengelolaan berbasis komunitas ini menjadi salah satu kunci keberlanjutan program sekaligus memperkuat fungsi edukasi TPST BLE sebagai pusat pembelajaran pengelolaan sampah yang bersih dan sehat.

Fasilitas yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas ini juga kerap menjadi tujuan studi tiru berbagai daerah di Indonesia. Dengan inovasi dan sistem yang terintegrasi, TPST BLE Banyumas dinilai mampu menjadi contoh nyata transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomi.

Bisnis.com, PURWOKERTO — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (28/4/2026)

Pesawat yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas tiba di Bandar Udara Tunggul Wulung, Kabupaten Cilacap, pukul 12.07 WIB.

Tampak menyambut Kepala Negara di Bandar Udara Tunggul Wulung yakni Plt. Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, Dandim 0703/ Cilacap Letkol Inf. Andi Azis, dan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Budi Adhy Buono. Setelah itu, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Banyumas.

Ada momen menarik saat Presiden Ke-8 RI membagilan kaos kepada warga ketika mendarat di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Lantaran mobil Kepala negara mengalami macet usai diserbu masyarakat sekitar.

"Pak, pak mau pak. Pak saya pak," ujar masyarakat yang ingin berinteraksi dengan Prabowo.

Adapun, kaos yang dibagikan Prabowo merupakan kaos putih dengan logo garuda serta tulisan Rakyat Sejahtera, Indonesia Raya.

Sekadar informasi, di Kabupaten Banyumas, Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan sampah terpadu yang diharapkan dapat menjadi model dalam penanganan lingkungan yang berkelanjutan di berbagai wilayah.

Sebelumnya, pesawat yang membawa Presiden Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 10.50 WIB.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja kali ini yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq.

sampai dengan 31 Maret 2026 telah terserap sebanyak 17.878 ton setara beras atau 105 persen dari target bulan Januari sampai Maret

Purwokerto (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas, Jawa Tengah, mencatat realisasi pengadaan gabah dan beras hingga akhir Maret telah melampaui target yang ditetapkan untuk periode Januari-Maret 2026.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, mengatakan serapan gabah dan beras hingga 31 Maret 2026 mencapai 17.878 ton setara beras atau 105 persen dari target Januari-Maret sebesar 16.901 ton.

"Alhamdulillah sampai dengan 31 Maret 2026 telah terserap sebanyak 17.878 ton setara beras atau 105 persen dari target bulan Januari sampai Maret," katanya menegaskan.

Ia mengatakan capaian tersebut terdiri atas gabah sebanyak 33.526.290 kilogram dan beras 847.000 kilogram yang diserap dari petani di wilayah kerja Bulog Banyumas.

Menurut dia, capaian itu tidak lepas dari upaya percepatan pengadaan melalui program Serap Gabah Petani (Sergap) dengan turun langsung ke lapangan untuk menyerap hasil panen petani.

Dalam hal ini, kata dia, program tersebut turut melibatkan TNI, khususnya Babinsa, serta penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang mendampingi petani guna memastikan kualitas gabah yang diserap sesuai standar.

"Pendampingan ini penting untuk memastikan gabah yang diserap memiliki umur panen yang cukup sehingga menghasilkan beras berkualitas dengan rendemen yang baik sebagai cadangan pangan pemerintah," katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, Bulog menyerap gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram dan beras medium Rp12.000 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengatakan rata-rata penyerapan harian saat ini berkisar antara 1.000 hingga 1.500 ton, bahkan pada 1 April 2026 tercatat rekor penyerapan harian tertinggi mencapai lebih dari 2.000 ton GKP.

Kendati demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, di antaranya faktor cuaca yang mempengaruhi waktu panen serta hasil produksi petani.

"Selain itu, masih ada petani yang menunda penjualan karena menunggu kondisi gabah tidak basah, serta dinamika harga di awal panen yang sempat berada di atas harga pembelian pemerintah," katanya.

Meskipun demikian, dia mengatakan Bulog tetap berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan pemerintah tetap aman.

Ke depan, kata dia, Bulog Kantor Cabang Banyumas bersama TNI, PPL Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah terus mengoptimalkan penyerapan guna mencapai target tahun 2026 sebesar 78.372 ton setara beras.

Ia mengatakan wilayah kerja Bulog Banyumas meliputi empat kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Purbalingga, yang menjadi fokus penguatan serapan gabah dan beras.

"Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis target penyerapan tahun ini dapat tercapai sekaligus mendukung upaya pemerintah mempertahankan swasembada pangan," kata Prawoko.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini kami menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat di Kantor Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat

Purwokerto (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas kembali menyalurkan bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat.

"Hari ini kami menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat di Kantor Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat," kata Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, kata dia, penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan beras dan minyak goreng sebagai bahan pangan utama.

Dalam hal ini, lanjut dia, bantuan pangan tersebut menyasar warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jumlah penerima bantuan pangan (PBP) di Kecamatan Purwokerto Barat sebanyak 4.428 PBP dengan kuantum penyaluran beras mencapai 88.560 kilogram dan minyak goreng sebanyak 17.712 liter," katanya.

Sebelumnya, kata dia, Bulog Banyumas juga telah menyalurkan bantuan pangan alokasi Februai-Maret di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, pada 13 Maret 2026, kepada 7.059 PBP dengan kuantum 141.180 kilogram beras dan 28.236 liter minyak goreng.

Secara keseluruhan, lanjut dia, jumlah penerima bantuan pangan tahun 2026 di Kabupaten Banyumas mencapai 286.920 PBP atau meningkat 72.278 PBP dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 214.642 PBP.

"Penyaluran bantuan pangan ini dilakukan bertahap karena menunggu kesiapan minyak goreng dari pihak produsen," katanya.

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna memastikan proses distribusi bantuan pangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Kami berharap bantuan pangan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di masyarakat," kata Prawoko menegaskan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

efisiensi anggaran ini tentu akan ada dampaknya bagi kami, karena selama ini kegiatan pemerintah menjadi salah satu penopang okupansi hotel

Purwokerto (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengharapkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak berdampak pada tingkat hunian (okupansi) hotel di wilayah setempat.

Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kabupaten Banyumas Irianto di Purwokerto, Banyumas, Rabu, mengatakan sektor perhotelan dan restoran saat ini masih dalam proses pemulihan pascapandemi COVID-19 maupun kebijakan efisiensi anggaran yang dilaksanakan sebelumnya, sehingga membutuhkan dukungan aktivitas, termasuk dari kegiatan pemerintah.

"Pada pertengahan tahun 2025, Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran," katanya.

Menurut dia, kebijakan tersebut belum berdampak signifikan terhadap sektor perhotelan dan restoran karena penyelenggaraan kegiatan pemerintah di hotel masih terbatas.

Akan tetapi saat sekarang, kata dia, pemerintah kembali mengambil kebijakan efisiensi anggaran sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap sektor perhotelan dan restoran.

"Dengan adanya efisiensi anggaran ini tentu akan ada dampaknya bagi kami, karena selama ini kegiatan pemerintah menjadi salah satu penopang okupansi hotel," katanya.

Menurut dia, kebijakan efisiensi yang diiringi penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan rencananya diterapkan juga bagi pekerja swasta serta BUMN berpotensi mengurangi kegiatan rapat, pertemuan, maupun agenda lainnya yang biasanya diselenggarakan di hotel dan restoran.

Kendati demikian, dia mengharapkan pemerintah tetap dapat menggelar kegiatan di hotel maupun restoran, meskipun dengan penyesuaian anggaran.

“Kami berharap kegiatan-kegiatan pemerintah tetap berjalan di hotel dan restoran walaupun anggarannya dipangkas, karena operasional hotel harus tetap berjalan dan ada karyawan yang menggantungkan hidupnya di sektor ini," katanya.

Ia mengakui hingga saat ini kondisi okupansi hotel di Banyumas belum menunjukkan pemulihan signifikan, bahkan momentum Lebaran yang biasanya menjadi pendorong tingkat hunian belum memberikan hasil optimal.

“Harapannya saat Lebaran kemarin bisa menjadi panen, tetapi kenyataannya tidak sesuai. Okupansi rata-rata hanya sekitar 60 persen, padahal biasanya bisa mencapai 80 persen,” katanya.

Ia mengatakan peningkatan hunian hanya terjadi pada hari kedua dan ketiga Lebaran 2026, sementara secara keseluruhan masih di bawah ekspektasi pelaku usaha.

Di sisi lain, kata dia, sektor restoran sempat terbantu selama Ramadhan melalui program berbuka puasa bersama, khususnya di hotel berbintang, yang mampu mendongkrak pendapatan dari sisi makanan dan minuman.

"Program buka puasa cukup membantu, terutama untuk restoran, tetapi dari sisi hunian kamar masih relatif sepi," katanya menegaskan.

Ia mengatakan kegiatan berbasis event seperti sport tourism yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun pihak lainnya turut memberikan kontribusi terhadap okupansi hotel, namun sifatnya masih terbatas dan belum mampu mendorong pemulihan secara menyeluruh.

Menurut dia, di Banyumas saat ini terdapat sekitar 16 hotel berbintang total sekitar 3.000 kamar serta sekitar 200 hotel nonbintang yang masih membutuhkan peningkatan tingkat hunian agar operasional tetap terjaga.

"Kami berharap kebijakan efisiensi anggaran dapat diimbangi dengan langkah strategis yang tetap mendukung keberlangsungan sektor perhotelan dan restoran di daerah," kata Irianto.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026