Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah di tiga provinsi terdampak banjir Sumatra untuk mempercepat pendataan korban penerima hunian tetap (huntap).

Pria yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra itu menjelaskan sementara ini sudah ada 39.021 pengajuan huntap.

Masing-masing sekitar 28.000 huntap di Aceh, sekitar 7.000 huntap di Sumatra Utara, dan sekitar 2.800 huntap di Sumatra Barat.

"Kami sudah mulai memikirkan, mereka jangan terlalu lama di huntara [hunian sementara], karena bagaimana pun tidak begitu aman, walaupun ada juga yang bagus. Oleh karena itu, kalau bisa menyelesaikan huntap mereka di tahun ini," ungkapnya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/4/2026).

Tito menerangkan ada tiga jenis bantuan yang bisa dipilih. Pertama, masyarakat yang memilih membangun secara mandiri di lahannya akan mendapat bantuan senilai Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam dua tahap pencairan.

"Kenapa diberikan dua tahapan? Karena pengalaman BNPB, kalau diberikan sekaligus, takut nanti dipakai yang lain, bangunan rumahnya tidak jadi, setelah itu buat tenda lagi, minta bantuan pemerintah lagi. Maka harus diyakinkan dua tahap," jelasnya.

Kedua, masyarakat terdampak banjir juga bisa yang memilih dibangunkan rumahnya oleh BNPB, asalkan daerahnya dipastikan berada dalam zona aman.

Terakhir, bagi yang perlu relokasi karena berada dalam zona rawan bencana, akan mendapatkan kompleks perumahan yang dibangun secara komunal lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Misalnya kampungnya longsor habis, daerahnya rawan, ada di tepi jurang, atau di pinggir sungai yang berpotensi banjir lagi, itu direlokasi secara komunal. Itulah Kementerian PKP yang kami harapkan jadi ujung tombak," tambah Tito.

Oleh karena itu, Tito memberikan tenggat waktu seminggu, alias sampai Rabu depan, buat para kepala daerah untuk melakukan pendataan apa saja pilihan masyarakat korban banjir di daerah masing-masing.

"Jadi saya minta dukungan dari gubernur-gubernur, juga mendorong para Bupati dan Wali Kota melakukan pendataan. Kalau sampai hari Rabu nanti belum siap, ya, apa boleh buat, [huntap] yang kita bangun duluan adalah daerah-daerah yang sudah siap datanya," tegasnya.

Adapun, Tito mengapresiasi pihak-pihak yang telah bersedia melakukan pembangunan huntap lewat mekanisme gotong-royong. Seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan lain-lain.

Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di lapangan untuk membangun, sesuai pendataan yang telah dikumpulkan.

"Kami sangat bergantung kecepatan data. Begitu sudah ditentukan tempatnya, jumlahnya berapa, kami sudah siap. Kami berharap bisa cepat membantu," ungkapnya.

Masyarakat terdampak banjir Sumatra yang mengajukan huntap utamanya yang rumahnya rusak berat, bahkan hilang diterjang air bah.

Sampai berita ini ditulis, Badan Pusat Statistik (BPS) secara paralel telah melakukan validasi pada 12 kabupaten/kota yang mengajukan huntap.

Sehingga tersisa sekitar 33 kabupaten/kota yang memiliki masyarakat terdampak banjir dengan rumah hilang atau rusak berat yang pendataannya terus dikebut selama seminggu ke depan.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu strategi yang kini didorong adalah optimalisasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai lokasi relokasi hunian yang aman dan berkelanjutan.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemanfaatan lahan HGU menjadi opsi alternatif, terutama bagi pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan lahan untuk pembangunan huntap, serta tidak memiliki lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perintah Presiden, semua tanah pemerintah diprioritaskan untuk korban bencana. Kalau tidak ada, kita lihat opsi lain, termasuk HGU. Prinsipnya tanah itu milik negara, hanya hak guna usaha saja, sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak," ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4).

Berdasarkan data pemetaan areal relokasi hunian dari Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, potensi lahan HGU yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan huntap sangat signifikan.

Di Provinsi Aceh terdapat 52 lokasi HGU dengan luas mencapai 81.551 hektare, di Sumatera Utara sebanyak 18 HGU seluas 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat 33 HGU dengan luas 88.405 hektare.

Satgas PRR juga telah mengidentifikasi kebutuhan lahan relokasi hunian seluas 4.778 hektare yang tersebar di tiga provinsi, terdiri dari 1.039 hektare di Aceh, 3.577 hektare di Sumatera Utara, dan 162 hektare di Sumatera Barat.

Optimalisasi lahan HGU akan digunakan untuk pembangunan huntap dengan skema komunal, yakni memindahkan penyintas bencana ke kawasan baru yang dinilai lebih aman dari risiko bencana. Pembangunan kawasan hunian komunal tersebut rencananya dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tito menambahkan komunikasi dengan pemegang izin HGU, termasuk perusahaan perkebunan, terus dilakukan melalui pemerintah daerah guna membuka peluang pemanfaatan lahan yang dinilai layak untuk relokasi meski di daerah tersebut tidak memiliki lahan BUMN.

"Karena prinsip dasarnya itu adalah tanah punya negara, mereka hanya miliki HGU, tolonglah terketuk hatinya untuk masyarakat," tutur Tito.

Selain dengan skema komunal, Satgas PRR juga menyiapkan huntap dengan skema in situ atau pembangunan kembali di area lahan milik masyarakat, yang pekerjaannya dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, dalam skema itu, Satgas PRR juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp60 juta yang diberikan dalam dua tahap, bagi penyintas yang ingin membangun kembali rumahnya secara mandiri.

Data Satgas PRR per 9 April 2026 menunjukkan sebanyak 39.007 unit huntap akan dibangun di tiga provinsi terdampak. Saat ini, sebanyak 230 huntap sudah selesai dibangun dan 1.240 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan.

Sekarang KKP untuk sektor perikanan ini juga terus melakukan kontrak untuk perbaikan tambak masyarakat yang berdampak

Banda Aceh (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) melaporkan bahwa proses pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi tambak terdampak bencana masih dalam proses identifikasi kerusakan, termasuk identifikasi para pemiliknya.

Berdasarkan data Satgas PRR yang diterima ANTARA di Banda Aceh, Rabu, proses identifikasi kerusakan dan pemilik tambak dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha (by nama by address) beserta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) masing-masing daerah.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Safrizal ZA mengatakan sektor perikanan atau tambak saat ini datanya sudah cukup lengkap dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan upaya perbaikan.

"Sekarang KKP untuk sektor perikanan ini juga terus melakukan kontrak untuk perbaikan tambak masyarakat yang berdampak," katanya.

Berdasarkan data yang diterima Satgas PRR hingga 6 April 2026, luas tambak yang terdampak bencana pada 18 kabupaten/kota di Aceh mencapai 30.417 hektare. Kemudian keramba 1.953 hektare dengan total pembudidaya sebanyak 18.593 orang.

Dari data Satgas tersebut, sejauh ini juga telah dilakukan usulan tambahan anggaran untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp1,7 triliun.

Kemudian KKP juga telah menyelesaikan rencana induk dan rencana aksi. Artinya, kata dia, semua langkah pemulihan sedang berproses, termasuk persiapan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang kelautan dan perikanan.

Di Aceh, KKP melalui Balai Benih Ikan (BBI) Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah telah menyalurkan bantuan 4.800 ekor atau 12 paket calon induk nila kepada petambak yang terdampak bencana.

Safrizal menegaskan data pemulihan sektor kelautan dan perikanan ini masih terus bergerak, karena tim di lapangan tidak berhenti bekerja untuk memastikan semua yang terdampak dapat terakomodir.

"Data ini bisa terus bergerak, karena tim di lapangan terus bekerja, sehingga tidak ada satu pun tertinggal atau keluar dari catatan yang sudah kita miliki," ucap Safrizal ZA.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (Satgas PRR) kembali menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (4/4/2026).

Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas PRR Pusat, Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Ia tiba menggunakan helikopter dan mendarat di Lapangan Bima Patra Paya Bedi sekitar pukul 10.40 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, Mendagri memimpin apel Praja IPDN Gelombang 3 yang melibatkan 768 personel untuk menjalankan misi kemanusiaan di lokasi terdampak.

Selanjutnya, bersama Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Safrizal ZA, rombongan meninjau sejumlah titik operasi sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga di Desa Lubuk Sidup yang mencakup 185 kepala keluarga (KK) dan Desa Sekumur sebanyak 276 KK.

Dok. Satgas PRR Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas PRR Pusat, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (4/4/2026). Satgas PRR salurkan bantuan kepada warga Aceh Tamiang berupa 1.000 paket peralatan dapur, 100 unit torent air, 400 paket sembako, serta 200 paket perlengkapan ibadah.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan.

“Kehadiran kami di Aceh Tamiang hari ini untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Sebagai Kepala Satgas PRR Pusat, saya ingin memastikan bantuan darurat dan perlengkapan ibadah tersalurkan, sembari kita membangun infrastruktur jangka panjang seperti sumur bor ini," ujar Tito dalam keterangan resmi, Sabtu (4/4/2026).

Selain penyaluran bantuan, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang, salah satunya melalui pembangunan sumur bor untuk mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi.

Kaposwil Safrizal ZA menjelaskan, 1.000 paket peralatan dapur yang dibagikan merupakan bagian dari Paket Hidup Dasar. Program ini ditujukan agar masyarakat dapat kembali mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

"Kita sudah melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat. Bapak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa kita (pemerintah) akan selalu hadir mengawal percepatan rehab rekon untuk masyarakat, khususnya untuk penyediaan air bersih kita akan langsung bangun sumur bor di lokasi (Lubuk Sidup dan Sekumur)", ungkap Safrizal.

Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan untuk memulihkan konektivitas masyarakat yang sempat terputus akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dikutip dari keterangan tertulis Satgas PRR, Rabu, pemulihan konektivitas melalui infrastruktur jembatan dilakukan secara paralel dengan membangun tiga model jembatan yang meliputi jembatan bailey, armco dan perintis di sejumlah titik terisolasi.

Pembangunan jembatan dikerjakan secara gotong royong oleh personel TNI AD dan Polri yang tergabung dalam Satgas PRR.

Jembatan bailey adalah jenis jembatan rangka baja ringan yang bersifat portabel dan prefabrikasi. Jembatan ini dirancang untuk dirakit tanpa alat berat khusus dalam waktu singkat.

Jembatan armco terbuat dari lembaran baja yang telah digalvanis dan dibentuk bergelombang untuk meningkatkan kekuatan struktur. Sedangkan jembatan perintis dibangun secara sederhana dengan material bervariasi dan kadang berbentuk jembatan gantung.

Berdasarkan data Satgas PRR per 31 Maret 2026, sebagian besar jembatan di titik terisolasi di tiga daerah terdampak telah rampung dibangun.

Adapun rinciannya di Aceh dari 41 unit jembatan bailey yang akan dibangun, sebanyak 39 di antaranya telah rampung dibangun dan dua lainnya masih dalam proses pemasangan.

Kemudian dari 82 unit jembatan armco yang akan dibangun, sebanyak 44 jembatan di antaranya telah rampung dibangun.

Selanjutnya dari 15 unit jembatan perintis yang dibangun, sebanyak 14 jembatan diantaranya telah rampung dibangun.

Sementara di Sumut dari 24 unit jembatan bailey yang akan dibangun, sebanyak 12 jembatan telah rampung dibangun dan sisanya masih dalam proses pemasangan.

Kemudian dari 33 unit jembatan armco yang akan dibangun, sebanyak 18 jembatan di antaranya telah rampung dibangun dan dari 13 unit jembatan perintis yang akan dibangun, sebanyak 12 di antaranya telah rampung dibangun.

Di Sumbar dari 11 unit jembatan bailey yang direncanakan, sudah seluruhnya rampung dibangun. Sementara dari 30 unit jembatan armco yang akan dibangun, sebanyak 13 di antaranya sudah rampung dibangun.

Kemudian dari sembilan unit jembatan perintis yang akan dibangun sebanyak lima jembatan telah selesai dibangun.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan upaya pemulihan konektivitas di tiga daerah bencana tidak akan berhenti pada pembangunan jembatan dan jalan secara fungsional di level daerah.

Sebagai langkah lanjutan, Satgas PRR akan segera mempercepat pembangunan jembatan dan jalan secara permanen agar jaringan transportasi, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pergerakan ekonomi kembali normal sepenuhnya.

"Jembatan daerah, ini terutama di tingkat kabupaten/kota, ada yang sudah bisa 100 persen tapi temporer dan harus dipermanenkan, ada yang belum fungsional, harus difungsionalkan, tapi tidak menghambat sistem logistik, itu yang paling penting sekali," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat rehabilitasi tambak dan keramba terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dalam rangka pemulihan sektor ekonomi masyarakat.

Dikutip dari keterangan Satgas PRR di Jakarta, Senin, data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat total lahan tambak terdampak mencapai 31.248,94 hektare di tiga provinsi.

Rinciannya, Provinsi Aceh menjadi wilayah terdampak terbesar dengan luas 30.417,17 hektare, disusul Sumatera Utara seluas 575,27 hektare, dan Sumatera Barat seluas 255,90 hektare.

Selain itu, sebanyak 2.053 unit keramba turut terdampak, dengan sebaran terbesar juga berada di Aceh sebanyak 1.953 unit, kemudian Sumatera Barat 60 unit, dan Sumatera Utara 40 unit.

Besarnya dampak tersebut menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai salah satu fokus utama dalam pemulihan pascabencana, mengingat sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pesisir.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah memasukkan revitalisasi tambak dalam agenda prioritas pemulihan.

"Tambak ada yang terdampak, seperti udang dan bandeng, terutama di wilayah pesisir Aceh. Saat ini sedang didata oleh Menteri KKP dan setelah Lebaran akan ditinjau langsung untuk percepatan penanganannya," ujar Tito.

Ia menambahkan pemulihan sektor pertambakan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lahan, tetapi juga memastikan aktivitas produksi dan rantai ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan telah mengidentifikasi tambak budi daya yang terdampak bencana dan akan segera dilakukan langkah rehabilitasi.

Tambak dan keramba itu meliputi komoditas berupa udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, serta patin.

"Revitalisasi tambak menjadi prioritas agar produksi perikanan budidaya bisa segera pulih dan masyarakat kembali berusaha," ujar Trenggono.

Dalam proses percepatan tersebut, pemerintah juga mengandalkan pendataan berbasis by name by address dari pemerintah daerah.

Hingga saat ini, sebagian besar kabupaten/kota telah menyampaikan data, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang perlu mempercepat pelaporan agar proses revitalisasi dapat dilakukan secara optimal.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar), sudah kembali beroperasi.

Berdasarkan keterangan Satgas PRR, per 4 Maret 2026 mencatat hampir seluruh SPBU dan SPBE di daerah bencana sudah hampir seluruhnya beroperasi untuk menopang kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bagi penyintas bencana Sumatera.

Adapun rinciannya, dari 156 SPBU terdampak, sebanyak 151 di antaranya telah beroperasi atau 97 persen. Sementara terdapat 5 SPBU yang belum beroperasi karena terkendala akses jalan.

Kemudian untuk menambah pasokan BBM, terdapat 8 SPBU alternatif yang mayoritas tersebar di Aceh Tengah. Selain itu, dari 11 SPBE yang terdampak telah beroperasi kembali atau sudah 100 persen seluruhnya beroperasi. Sementara 131 agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) telah beroperasi.

Namun, Satgas PRR, masih menghadapi tantangan pasokan BBM karena akses Lhokseumawe ke Aceh Utara, Bireun, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Kuta Belang, Meureudu belum sepenuhnya normal, karena sebagian jalur masih perbaikan.

Sementara itu, di Sumut dari 406 SPBU terdampak seluruhnya sudah berfungsi atau 100 persen beroperasi. Selain itu, dari 46 SPBE yang terdampak telah 100 persen beroperasi, dan 383 agen LPG terdampak juga telah 100 persen beroperasi. Namun, kendalanya belum sepenuhnya pasokan stabil karena masih ada beberapa akses jalan terputus seperti di Humbang Hasandutan.

Kemudian di Sumbar, dari 147 SPBU terdampak telah seluruhnya beroperasi atau 100 persen beroperasi. Sementara, dari 14 SPBE terdampak seluruhnya sudah berfungsi atau 100 beroperasi, dan 172 agen LPG juga telah 100 persen beroperasi. Akan tetapi, pasokan BBM dan LPG yang melalui Lembah Anai dan Malalak belum bisa dilakukan, karena akses yang belum bisa dilalui. Sehingga, dilakukan pengalihan rute melalui rute alternatif Sitinjau Lauik

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan jika pasokan BBM dan LPG serta listrik adalah kebutuhan mendasar yang harus masuk dalam prioritas indikator pemulihan kehidupan penyintas bencana Sumatera.

"Untuk indikator pemulihan di antaranya adalah hal-hal yang sangat mendasar diperlukan, seperti listrik, kemudian bahan bakar, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun liquefied petroleum gas (LPG), serta sarana komunikasi dan internet,” kata Tito dalam keterangannya

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Satuan Tugas Kewilayahan (Satgaswil) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh menyerahkan bantuan peralatan dapur kepada 600 kepala keluarga (KK) terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen, Rabu (4/3/2026).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Satgaswil PRR Aceh, Safrizal ZA, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

Peralatan dapur diberikan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama di bulan Ramadhan.

“Kami ingin memastikan masyarakat terdampak tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, terlebih di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Pemerintah hadir untuk mendukung proses pemulihan secara nyata dan bertahap,” ujar Safrizal dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Diserahkan di empat Gampong

Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis di sejumlah gampong terdampak.

Rinciannya, bantuan diberikan kepada warga di:

• Gampong Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan: 320 KK
• Gampong Meuse, Kecamatan Kuta Blang: 120 KK
• Gampong Blang Panjoe, Kecamatan Kuta Blang: 60 KK
• Gampong Dayah Panjoe, Kecamatan Kuta Blang: 50 KK

Secara keseluruhan, bantuan peralatan dapur tersebut menyasar 600 KK yang terdampak banjir dan longsor.

Dukung pemulihan sosial dan ekonomi

Safrizal mengatakan, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus mendukung pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

“Satgas PRR Wilayah Aceh terus berupaya melakukan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat dapat segera pulih dan bangkit kembali,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Satgas PRR Aceh menyatakan akan terus melakukan pendampingan dan percepatan rehabilitasi agar aktivitas masyarakat di Kabupaten Bireuen dapat kembali berjalan normal secara bertahap.