#30 tag 24jam
Sekjen Kemendagri minta pemda kendalikan harga komoditas
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengendalikan harga dengan memastikan ketersediaan komoditas cabai merah, ... [309] url asal
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengendalikan harga dengan memastikan ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah di daerah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Tomsi lantaran saat ini sejumlah komoditas tersebut mengalami kenaikan harga di beberapa daerah akibat kurangnya pasokan.
"Kalau masyarakat kita, masyarakat bapak ibu (pemda) sekalian yang di daerah yang tahu bahwa gemar memakan cabai, cobalah usaha, coba pikirkan, ada rasa bertanggung jawab sedikit," kata Tomsi di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin.
Secara khusus, Tomsi meminta pemda untuk menggencarkan gerakan menanam. Apalagi, komoditas yang mengalami kenaikan tersebut merupakan komoditas yang relatif mudah ditanam di daerah.
Di sisi lain, ia menyoroti bahwa ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah kerap menjadi persoalan klasik yang dialami daerah.
Oleh karena itu, penting bagi pemda untuk melakukan langkah mitigasi agar masalah serupa tidak muncul kembali di masa mendatang.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per April 2026, komoditas cabai rawit dan cabai merah mengalami defisit produksi di beberapa daerah.
Defisit terparah dialami daerah di Tanah Papua, Pulau Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatera.
Untuk itu, jajaran pemda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu mengoptimalkan langkah pengendalian agar masalah tersebut dapat teratasi.
"(Kita sudah melakukan) 163 kali rapatnya (pengendalian inflasi), nah kami sangat berharap kesadaran teman-teman kepala daerah dan jajarannya (untuk melakukan langkah pengendalian)," kata Tomsi.
Tomsi juga meminta daerah dengan defisit produksi komoditas tersebut untuk berkoordinasi dengan daerah surplus. Selain itu, daerah juga perlu berkoordinasi langsung dengan Kementan untuk mencarikan solusi atas persoalan tersebut.
"Teman-teman kepala dinas, pimpinan kepala daerah atau yang mewakili, tolong ini dicatat, silakan peluang ini dimanfaatkan dengan baik. Kalau sudah ada peluang tidak dimanfaatkan juga, nah ini berarti keterlaluan ya," tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Kemendagri minta pemerintah daerah percepat realisasi APBD 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun ... [518] url asal
#kemendagri #apbd #realisasi-apbd-2025 #sekjen-kemendagri #tomsi-tohir
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 menjelang akhir tahun anggaran.
"Kurang lebih tinggal sebulan lagi, satu bulan lagi sudah tutup pembukuannya," kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.
Dalam rapat tersebut, ia menyoroti perkembangan realisasi APBD berdasarkan data per 16 November 2025.
Tomsi mengungkapkan bahwa capaian pendapatan terbilang cukup baik, namun masih tertinggal sekitar 20 persen dari realisasi tahun 2024.
"Bila ditotal seluruhnya, ini baru 78,45 persen. Kemudian provinsi 79,58 persen, kabupaten ini yang masih rendah 77,80 persen, kota 78,98 persen," ujarnya.
Tomsi juga memberi atensi terhadap realisasi belanja yang masih jauh dari target dan perlu mendapat perhatian serius.
"Realisasi belanja ini yang memprihatinkan. Provinsi baru 64,43 persen, kabupaten rata-rata baru 63,65 persen, kota 64,03 persen," tambahnya.
Melihat kondisi tersebut, Tomsi meminta seluruh pemda segera melakukan evaluasi menyeluruh agar percepatan realisasi APBD dapat dilakukan secara efektif.
"Saya minta untuk masing-masing daerah segera melihat mana hal-hal yang diperlukan untuk percepatannya, mana hal-hal yang memang harus dikoordinasikan lagi," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Tomsi memaparkan daftar provinsi dan kabupaten/kota yang realisasi pendapatan maupun belanjanya masih rendah.
Ia juga menyoroti adanya daerah yang pendapatannya tinggi, tetapi belanjanya rendah, seperti Provinsi Papua Tengah dan Kalimantan Barat.
"Ini yang kita lihat, seperti Papua Tengah itu tinggi realisasinya, realisasi uang pemasukannya sudah 89 persen, belanjanya baru 52 persen," katanya.
Ia berharap pemda dapat lebih memahami penyebab rendahnya realisasi APBD sehingga pada tahun mendatang tidak terulang kembali.
Menurutnya, perencanaan anggaran harus disusun dengan baik agar realisasinya berlangsung optimal.
Pihaknya juga akan membantu pemda dalam upaya percepatan realisasi APBD.
"Saya berharap juga untuk monitoring dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) secara terus-menerus sehingga dapat terlaksana pada tahun 2026 yang lebih baik," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni memaparkan berbagai strategi yang dapat dilakukan pemda dalam mempercepat realisasi APBD.
Salah satunya melakukan pengadaan dini yang dimulai pada akhir Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Selain itu, pemda juga perlu melakukan beberapa langkah, di antaranya memanfaatkan e-Katalog, e-Katalog Lokal, toko daring, serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
Kemudian penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tanpa terikat tahun anggaran, percepatan penerapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga, serta pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan.
Tak hanya itu, kata Fatoni, pemda juga dapat meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa, menggelar rapat monitoring dan evaluasi rutin, serta memberikan reward and punishment bagi OPD berdasarkan kinerja realisasi APBD.
"Kita perlu mendorong realisasi APBD itu sejak awal tahun. Ini yang harus kita lakukan nanti pada tahun depan dan kita lakukan saat ini percepatan realisasi APBD yang sudah di pengujung tahun ini, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanjanya," jelasnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)