Rencana pembukaan ratusan lowongan bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan dilakukan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo mengatakan lulusan SMA ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai jenjang.

"Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, khususnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Saat ini, proses rekrutmen tersebut masih menunggu persetujuan secara formal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai dasar pelaksanaan tahapan teknis rekrutmen selanjutnya.

Setelah persetujuan dikantongi, rekrutmen akan dilakukan melalui seleksi CPNS pada umumnya sesuai ketentuan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Apabila telah memperoleh persetujuan, pelaksanaan rekrutmen nantinya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana mekanisme seleksi CPNS pada umumnya," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi rekrutmen CPNS melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari potensi penipuan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan lowongan ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Menurut Purbaya, posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

"Kalau di Keuangan (Kemenkeu) sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/4) lalu.

Purbaya mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi.

Sang Bendahara Negara menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya.

Pada Februari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Rini mengungkapkan menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Sebelum membuka tes CPNS 2026, Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

[Gambas:Youtube]

Penerapan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS setelah Lebaran 2026 sampai kapan? Pemerintah menetapkan ASN WFA selama lima hari pada periode mudik tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan WFA bukanlah hari libur tambahan, melainkan pengaturan fleksibilitas kerja guna membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

Ia menjelaskan skema WFA tersebut berlaku selama lima hari, yang terbagi menjadi dua hari sebelum Lebaran dan tiga hari setelah hari raya.

Setelah libur Hari Suci Nyepi dan Lebaran, ASN masih diizinkan WFA selama tiga hari pada tanggal 25 Maret, 26 Maret, dan 27 Maret 2026. Hal itu ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026.

Skema kerja fleksibel ini diterapkan pemerintah untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri," Menteri PANRB Rini Widyantini dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Februari lalu (10/2).

Dalam pelaksanaannya, Rini menegaskan pengaturan WFA diserahkan kepada pimpinan instansi pusat dan daerah dengan pendekatan selektif. Setiap instansi diminta menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat esensial.

"Kami mengimbau para pimpinan instansi agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif, serta tetap memastikan layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat berjalan optimal," ujarnya.

Rini menyebut layanan strategis seperti kesehatan, transportasi, keamanan, dan sektor vital lainnya tetap harus berjalan normal selama periode WFA.

Pimpinan instansi juga diminta melakukan pengawasan berkelanjutan dan membagi proporsi ASN yang bekerja di kantor maupun secara fleksibel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Ia menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Dan kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," kata Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Kementerian PANRB juga tengah mempersiapkan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, hal tersebut diajukan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan mengenai kesiapan anggarannya. Nggak bisa ujug-ujug kita umumkan, nggak bisa. Harus tahu kompetensinya," ujarnya.

"Mudah-mudahan, mudah-mudahan (2026 dibuka tes CPNS)," imbuhnya.

Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi sebelum membuka tes CPNS 2026. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

"Nah, dari situ kita akan lihat lagi kompetensinya apa yang dibutuhkan. Dan nanti ini saya nggak bisa ngarang kan, saya nggak bisa ngarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah daerah. Dan kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung, begitu ya," pungkasnya.

Jadwal work from anywhere (WFA) selama lima hari bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS terbagi menjadi sebelum dan sesudah Lebaran 2026.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFA PNS untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan WFA bukanlah hari libur tambahan, melainkan pengaturan fleksibilitas kerja guna membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

"Diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja, khusus untuk ASN dan juga pekerja swasta. Pemerintah menerapkan skema kerja work from anywhere, bukan libur ya, ini clear work from anywhere atau flexible working arrangement," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan skema WFA tersebut berlaku selama lima hari, yang terbagi menjadi dua hari sebelum Lebaran dan tiga hari setelah Lebaran. Tahun ini, Idulfitri diprediksi jatuh pada 19 Maret atau 20 Maret.

Jadwal WFA dua hari sebelum Lebaran ditetapkan pada 16 Maret dan 17 Maret. Sementara jadwal WFA tiga hari setelah Lebaran adalah tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026.

Kebijakan WFA tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui penerbitan aturan teknis.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan WFA bagi ASN.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri," kata Rini dalam kesempatan sama.

Dalam pelaksanaannya, Rini menegaskan pengaturan WFA diserahkan kepada pimpinan instansi pusat dan daerah dengan pendekatan selektif. Setiap instansi diminta menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat esensial.

"Kami mengimbau para pimpinan instansi agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif, serta tetap memastikan layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat berjalan optimal," ujarnya.

Rini menambahkan layanan strategis seperti kesehatan, transportasi, keamanan, dan sektor vital lainnya tetap harus berjalan normal selama periode WFA.

Pimpinan instansi juga diminta melakukan pengawasan berkelanjutan dan membagi proporsi ASN yang bekerja di kantor maupun secara fleksibel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah menetapkan kebijakan work from anywhere (WFA) selama lima hari bagi aparatur sipil negara (ASN) pada periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026.

Skema kerja fleksibel ini diterapkan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan WFA bukanlah hari libur tambahan, melainkan pengaturan fleksibilitas kerja guna membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

"Diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja, khusus untuk ASN dan juga pekerja swasta. Pemerintah menerapkan skema kerja work from anywhere, bukan libur ya, ini clear work from anywhere atau flexible working arrangement," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan skema WFA tersebut berlaku selama lima hari, yakni pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Penetapan ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan mobilitas pada puncak arus mudik dan balik sekaligus tetap menjaga produktivitas kerja.

Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui penerbitan aturan teknis.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan WFA bagi ASN.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri," kata Rini dalam kesempatan sama.

Dalam pelaksanaannya, Rini menegaskan pengaturan WFA diserahkan kepada pimpinan instansi pusat dan daerah dengan pendekatan selektif. Setiap instansi diminta menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat esensial.

"Kami mengimbau para pimpinan instansi agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif, serta tetap memastikan layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat berjalan optimal," ujarnya.

Rini menambahkan layanan strategis seperti kesehatan, transportasi, keamanan, dan sektor vital lainnya tetap harus berjalan normal selama periode WFA.

Pimpinan instansi juga diminta melakukan pengawasan berkelanjutan dan membagi proporsi ASN yang bekerja di kantor maupun secara fleksibel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini menyampaikan pemerintah saat ini masih mengkaji kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk 2026.

Rini mengungkapkan pihaknya telah bersurat dan bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas peluang penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN). 

Hal itu sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

"Saya sudah bersurat ke menteri keuangan dan kita bilang sedang mengkaji ya. Karena kan sudah diperintahkan di Perpres 79 (Perpres 79/2025). Aku sudah bilang tadi, saya sudah bersurat ke menteri keuangan, saya sudah bertemu juga, sekarang kami sudah mengkaji," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Dalam Perpres 79/2025, penyesuaian belanja pegawai, termasuk gaji ASN, menjadi salah satu agenda kebijakan pemerintah.

Namun, keputusan final tetap berada di tangan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran negara. Rini sebelumnya juga sudah menegaskan pembahasan masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan apakah kenaikan gaji PNS akan direalisasikan pada 2026.

"Kita lihat sudah ada Perpres 79, nanti saya harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan. Yang memegang anggaran kan menteri keuangan. Jadi harus dibicarakan dulu," ujar Rini di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10) lalu.

Purbaya sebelumnya menyatakan kenaikan gaji PNS pada 2026 akan sangat bergantung pada kondisi keuangan negara dan arah perekonomian nasional. Pemerintah masih menunggu evaluasi ekonomi sebelum masuk ke pembahasan belanja pegawai.

"Kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa," ujar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu silam.

Menurut Purbaya, pemerintah masih memerlukan waktu setidaknya satu triwulan untuk melihat arah ekonomi nasional secara lebih jelas sebelum membahas kebijakan yang berdampak pada kenaikan belanja negara.

"Habis itu mungkin kuartal kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," ujarnya.

Gaji PNS terakhir kali mengalami kenaikan pada 2024 sebesar 8 persen pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.

Saat ini, besaran gaji pokok PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, dengan kisaran sebagai berikut: Golongan I Rp1,68 juta-Rp2,90 juta, Golongan II Rp2,18 juta-Rp4,12 juta, Golongan III Rp2,78 juta-Rp5,18 juta, dan Golongan IV Rp3,28 juta-Rp6,37 juta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini memastikan gaji pokok dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak bencana banjir tetap dibayarkan penuh.

Kebijakan tersebut diberikan menyusul dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang tidak hanya merusak hunian, tetapi juga menimbulkan korban jiwa di kalangan ASN.

"Kami ingin menjamin gaji pokok dan tunjangan tetap dibayarkan," ujar Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Berdasarkan laporan yang telah disesuaikan dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), tercatat terdapat 1.419 laporan kerusakan hunian dan material yang dialami ASN.

Selain itu, hasil pendataan BKN menunjukkan 10 ASN meninggal dunia dan sembilan ASN menjalani perawatan kesehatan akibat bencana.

Korban jiwa ASN tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh sebanyak empat orang meninggal dunia, Sumatra Utara empat orang meninggal dunia dan sembilan orang dirawat, serta Sumatra Barat dua orang meninggal dunia.

Kerusakan paling banyak dilaporkan berupa rumah kebanjiran, kendaraan terendam, kerusakan perabotan, serta kerusakan peralatan elektronik.

Rini menyampaikan pihaknya telah meminta BKN melakukan langkah-langkah dukungan terhadap ASN terdampak, terutama pada aspek administrasi kepegawaian.

"Untuk ASN terdampak tentunya, kami sudah meminta BKN untuk melakukan langkah-langkah dukungan terhadap ASN yang terdampak terutama untuk administrasi kepegawaian," kata Rini.

Selain menjamin pembayaran gaji pokok dan tunjangan, pemerintah juga memberikan sejumlah kebijakan penyesuaian kinerja dan jam kerja.

"Kemudian pengolahan kinerja ASN, termasuk juga fleksibilitas dalam dispensasi untuk penyesuaian jam kerja dan pelaksanaan jam kerja," ujarnya.

Dalam paparan kebijakan, pemerintah memastikan penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok tetap dibayarkan secara penuh. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) diupayakan tetap dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dari sisi administrasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan jenjang jabatan tetap diproses, serta penggunaan dokumen digital dioptimalkan.

Pemerintah juga menyiapkan perlindungan bagi ASN korban bencana. Untuk ASN yang meninggal dunia atau dinyatakan hilang, keluarga berhak menerima pensiun janda atau duda serta santunan kematian. Sementara ASN yang mengalami cacat diberikan tunjangan cacat seumur hidup.

"Terkait manfaat dan perlindungan ASN yang meninggal dunia, yang mengalami cacat dan lain sebagainya," ujar Rini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, di kantor Kementerian Keuangan, Senin (29/12).

Rini hadir sekitar pukul 13.30 WIB beserta rombongan Kementerian PAN-RB. Ia mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas dengan Purbaya, termasuk usulan usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) alias PNS pada 2026.

"Macam-macam lah (pembahasan), banyak PR-nya saya sama Pak Menteri. Iya salah satunya (usulan kenaikan gaji ASN 2026)," ujar Rini ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Purbaya sebelumnya telah menerima surat dari Rini terkait usulan kenaikan gaji PNS tahun depan. Ia mengatakan akan mengkaji usulan itu.

"Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," ucap Purbaya pada Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Rencana pemerintah menaikkan gaji ASN pada 2026 mencuat sejak 30 Juni 2025. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.

Dokumen RKP 2025 terbaru, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyambangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (29/12).

Ia hadir sekitar pukul 13.30 WIB beserta rombongan Kementerian PAN-RB. Rini mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas dengan Purbaya, termasuk usulan usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) alias PNS pada 2026.

"Macam-macam lah (pembahasan), banyak PR-nya saya sama pak menteri," ujar Rini ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Iya salah satunya (usulan kenaikan gaji ASN 2026)," sambungnya.

Purbaya sebelumnya telah menerima surat dari Rini terkait usulan kenaikan gaji PNS tahun depan. Ia mengatakan akan mengkaji usulan itu.

"Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," ucap Purbaya pada Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Rencana pemerintah menaikkan gaji ASN pada 2026 mencuat sejak 30 Juni 2025. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.

Dokumen RKP 2025 terbaru, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Pemerintah resmi mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk TNI dan Polri, untuk bekerja dari luar kantor (working from anywhere/WFA) pada 29-31 Desember 2025. Imbauan serupa juga disampaikan untuk pekerja swasta.

Hal tu dilakukan untuk menekan kemacetan pada arus berangkat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Lantas apakah ada syaratnya PNS hingga pekerja swasta bisa menerapkan WFA?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini menegaskan penerapan WFA atau pola kerja fleksibel (flexible working arrangement/ FWA) di instansi pemerintah harus tetap memperhatikan kelangsungan pelayanan publik esensial.

Ia mengatakan pelayanan publik harus tetap berjalan dengan optimal, khususnya yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan pengaturan kerja fleksibel tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan publik," tegas Rini saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Senada dengan Rini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menegaskan kebijakan WFA tetap dapat dikecualikan pada sektor-sektor penting, termasuk pelayanan masyarakat yang meliputi kesehatan, manufaktur, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, dan sektor esensial lainnya.

"Pelaksanaan flexible working arrangement atau work from anywhere tentu dapat dikecualikan pada sektor-sektor tertentu, yang terkait dengan pelayanan masyarakat," jelas Yassierli dalam kesempatan yang sama.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan pergerakan masyarakat pada periode libur Nataru tahun ini bakal mencapai 119,5 juta orang.

Beberapa wilayah yang diwaspadai menjadi titik kepadatan masyarakat, antara lain Jawa Tengah dan wilayah Timur seperti di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur, serta Sumatra Utara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, termasuk TNI dan Polri, dapat bekerja secara fleksibel pada 29-31 Desember 2025.

Menpan RB Rini Widyantini mengatakan pola kerja fleksibel ini untuk memastikan layanan terhadap publik tetap maksimal selama liburan natal dan tahun baru (Nataru).

"Untuk para ASN kita sudah ada kesepakatan keputusan untuk bisa dilakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel, jadi bukan work from anywhere (WFA), jadi flexible working arrangement (FWA)," ujar Rini saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Menurut Rini, dengan kebijakan FWA, para pengabdi negara bisa tetap menjalankan tugasnya baik dari kantor maupun lokasi lain sesuai pengaturan instansi masing-masing.

Kebijakan ini berlaku bagi PNS hingga TNI yang ada di instansi atau lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Namun, ia menegaskan instansi pemerintahan untuk tetap menjalankan pelayanan publik esensial dengan optimal, khususnya layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan pengaturan kerja fleksibel tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan publik," tegasnya.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan menerapkan Work From Anywhere (WFA) bagi buruh pada 29-31 Desember 2025.

Imbauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidang kabinet yang membahas upaya mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

"Kami juga menghimbau perusahaan agar memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan kebijakan, kalau tadi namanya Flexible Working Arrangement (FWA) atau yang mungkin yang lebih umum Work From Anywhere (WFA)," ujar Yassierli saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Ia menjelaskan surat edaran terkait imbauan WFA sedang disiapkan. Kendati, ia menegaskan kebijakan tersebut tetap dapat dikecualikan pada sektor-sektor penting, termasuk pelayanan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini buka suara soal rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026.

Ia menegaskan pemerintah saat ini masih mengumpulkan kebutuhan formasi dari seluruh kementerian dan lembaga.

Rini meminta publik menunggu kepastian resmi mengenai rekrutmen CPNS 2026. Namun, ia memastikan seluruh kementerian/lembaga (K/L) telah diminta menyerahkan formasi yang benar-benar dibutuhkan untuk tahun depan.

"Tentunya saya sangat concern terhadap bagaimana regenerasi untuk para ASN dan tentunya para fresh graduate," ujar Rini selepas Konferensi Pers Perkembangan Proses Aksesi OECD di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

"Kemarin kan kita memang banyak fokus untuk menyelesaikan tenaga honorer (diangkat menjadi aparatur sipil negara/ASN). Ke depan saya sih berharap saya bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian daripada birokrasi," sambungnya.

Saat ini, Rini mengatakan pihaknya tengah berkonsentrasi menyelesaikan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ASN 2025. Ia mengungkapkan masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum menyelesaikan target yang mestinya rampung pada Oktober 2025.

Meski begitu, Kemenpan RB tidak menyatakan bahwa tahun depan tidak akan ada rekrutmen ASN baru. Rini hanya menegaskan seluruh kementerian dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, yang berjumlah 48, telah diminta menyampaikan analisis kebutuhan ASN.

"Nah, saya sudah meminta mereka untuk melakukan analisis kebutuhan, sesuai dengan strategi 5 tahun ke depan. Jadi, kan kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positive growth terhadap jabatan-jabatan tertentu, apakah ada harus minus growth, atau memang harus tetap seperti itu," tuturnya.

Menurut Rini, kebutuhan ASN nantinya juga akan diselaraskan dengan program Asta Cita yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Rini turut menjelaskan perkembangan kajian skema single salary bagi PNS.

Ia menekankan fokus UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bukan sekadar menyatukan komponen gaji, melainkan merumuskan konsep penghargaan yang lebih komprehensif bagi ASN.

"Jadi, bukan hanya kita menyatukan salary, bukan itu konsepnya. Sebenarnya kita memberikan penghargaan kepada ASN itu bukan hanya dari materi saja, tetapi dari sistem kerja. Kemudian, dari apresiasi terhadap kinerja, suasana kantor, sistem karier, gitu. Jadi, kita menggunakannya sebenarnya total reward kepada ASN," terangnya.