Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Mei 2026 untuk karyawan yang terkena PHK.

Tahukah Anda bahwa karyawan yang terkena PHK bisa mengklaim BPJS Ketenagakerjaan mereka.

Berikut adalah Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan lewat JMO

• Download aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) di PlayStore
• Jika belum memiliki akun silahkan daftar terlebih dahulu sesuai ketentuan yang disediakan aplikasi. Jika sudah memiliki akun silahkan lanjut ke tahap berikutnya.
• Setelah sudah terdaftar, anda bisa melakukan cek saldo BPJS ketenagakerjaan terlebih dahulu. Pengajuan klaim
• JHT hanya bisa dilakukan apabila saldo investasi telah mencapai Rp 10 juta.
• Masuk ke menu “Pengkinian Data” dan periksa data anda apakah sudah sesuai jika sudah klik “Sudah”.
• Aplikasi akan mengarahkan anda ke menu verifikasi peserta.
• Siapkan pencahayaan yang cukup lalu klik “Ambil Foto” setelah selesai klik menu selanjutnya dan tunggu verifikasi biometrik hingga muncul tulisan “Selesai”.
• Silahkan isi data diri seperti nomor telepon, data NPWP, data rekening, data kependudukan sesuai KTP, data tambahan lalu klik selanjutnya kemudian klik “Konfirmasi”.
• Anda akan kembali ke menu awal lalu pilih menu “Jaminan Hari Tua”
• Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu “Klaim JHT” lalu klik menu “Selanjutnya”.
• Anda akan diarahkan menu “Sebab Klaim”, pilih salah satu menu “Sebab Klaim” lalu klik selanjutnya.
• Anda akan diarahkan ke halaman “Pengecekan Data”. Cek kesesuaian data anda lalu klik “Sudah”.
• Halaman selanjutnya adalah “Ambil Foto”. Lakukan pengambilan foto sesuai permintaan aplikasi.
• Halaman selanjutnya lengkapi data berupa NPWP dan rekening Bank aktif untuk pencairan lalu klik “Selanjutnya”.
• Periksa kembali seluruh data anda lalu klik “Konfirmasi”.
• Pengajuan klaim JHT berhasil. Silakan tunggu pembayaran masuk ke rekening anda.

Cara lain yang bisa dilakukan...

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Melalui Lapak Asik

• Kunjungi portal layanan lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
• Isi data diri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
• Mengunggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF dengan maksimal ukuran file adalah 6MB
• Tunggu hingga mendapatkan konfirmasi data pengajuan, klik simpan.
• Selanjutnya, Anda akan mendapatkan jadwal wawancara online yang dikirim melalui email Anda.
• Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.
• Setelah proses selesai, saldo JHT yang dikirimkan ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulir.

Itulah cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan untuk korban PHK

Warta Ekonomi, Jakarta -

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dalam tiga bulan ke depan.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut informasi ini berasal dari serikat pekerja di sejumlah perusahaan yang mulai diajak berdiskusi terkait pengurangan karyawan akibat dampak konflik di Timur Tengah.

Sektor yang paling rentan adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester.

"Tapi realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan, terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester dan sebagainya," katanya dalam konferensi pers virtual, dikutip Selasa (5/5).

Industri plastik juga menghadapi tekanan besar akibat lonjakan harga bahan baku impor. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat biaya produksi melonjak, sementara daya beli masyarakat menurun.

“Harga plastik naik sampai 50 persen, sehingga konsumsi turun. Ini ancaman PHK di industri plastik,” jelasnya.

Dampak lanjutan bisa merembet ke industri elektronik dan otomotif yang banyak menggunakan komponen berbahan plastik.

"Begitu pula industri elektronik bisa kena. Mudah-mudahan perang bisa kembali damai, selesai sehingga bisa turun harga plastik. Tapi nggak semudah itu kata perusahaan-perusahaan, dalam 3 bulan kepada serikat pekerja, di elektronik kan pakai plastik frame nya. Di otomotif spakbor, beberapa komponen lain juga pake plastik," bebernya.

Selain itu, sektor semen ikut tertekan akibat kelebihan pasokan (oversupply) di tengah permintaan yang melemah. Masuknya pabrik baru memperketat persaingan dan mendorong efisiensi tenaga kerja.

"Apalagi sekarang dalam suasana perang. Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun. Ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja ya PHK," sebut dia.

Said Iqbal menegaskan hingga saat ini belum ada tanggapan resmi maupun rencana diskusi dari pemerintah terkait ancaman PHK massal tersebut.

Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali membayangi sektor industri dalam negeri di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi badai PHK dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri, yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT), plastik, elektronik, otomotif dan semen. 

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkap ancaman PHK yang baru terjadi tiga bulan ke depan kurang tepat. Pasalnya, gelombang pengurangan tenaga kerja sebenarnya sudah berlangsung meski diam-diam.

"Dari kemarin-kemarin sampai hari ini pun masih terjadi PHK, namun PHK-nya itu untuk perusahaan-perusahaan atau industri yang masih beroperasi, PHK-nya senyap," ujar kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/5).

Menurut Ristadi, PHK kerap dilakukan secara bertahap dalam jumlah kecil sehingga luput dari sorotan publik. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak pekerja sebagai bentuk efisiensi, yang secara hukum tetap masuk kategori PHK. Fenomena ini membuat tekanan di pasar tenaga kerja terlihat tidak mencolok, padahal terjadi secara konsisten di berbagai sektor.

Ia juga mengungkap adanya tekanan lain yang membuat kasus PHK tidak selalu terekspos, mulai dari kekhawatiran turunnya kepercayaan buyer hingga risiko pembatalan pembiayaan dari perbankan.

"Kalau kondisi itu terekspos, kepercayaan bank ataupun buyer akan turun. Sehingga bisa berakibat order berkurang atau dihentikan," katanya.

Lebih jauh, Ristadi menilai ancaman PHK tidak terbatas pada lima sektor. Seluruh industri yang berorientasi pasar domestik dinilai rentan terdampak.

"Seluruh industri dalam negeri kita yang lokal oriented, yang memproduksi barang-barang untuk kebutuhan rakyat Indonesia sendiri akan terus mengalami ancaman, akan terus mengalami potensi PHK," tegasnya.

Faktor utama pemicu bisnis lesu adalah banjirnya produk impor murah. Akibatnya, produk lokal sulit bersaing, yang berujung pada penurunan produksi dan PHK. Ristadi mencontohkan masuknya produk garmen impor sangat murah, bahkan di bawah biaya produksi lokal.

Selain itu, tekanan jangka pendek seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi juga memperburuk situasi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik.

Sejumlah indikator yang mengarah pada potensi PHK sebenarnya sudah terlihat di lapangan. Mulai dari penurunan order produksi, efisiensi bertahap tenaga kerja, hingga tidak diperpanjangnya kontrak pekerja.

Di sektor tekstil, misalnya, penurunan permintaan ekspor dan serbuan produk impor menjadi tekanan utama. Sementara di industri plastik, kenaikan harga bahan baku impor akibat pelemahan rupiah membuat biaya produksi melonjak.

Efek domino juga mulai terasa di sektor elektronik dan otomotif yang bergantung pada komponen plastik. Di sisi lain, industri semen menghadapi persoalan kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai ancaman PHK bukan sekadar spekulasi, melainkan sudah menghantam sektor padat karya.

"Kami melihat potensi gelombang PHK dalam beberapa bulan ke depan memang bukan isu spekulatif, tetapi sudah mulai terlihat dari laporan di lapangan," ujarnya.

Ia menekankan PHK seharusnya menjadi opsi terakhir bagi pelaku industri. Ada opsi efisiensi non PHK bisa ditempuh dulu seperti penerapan skema pengurangan jam kerja hingga peningkatan keterampilan pekerja agar dapat dialihkan ke lini produksi lain.

Dari sisi pemerintah, Mirah menilai diperlukan intervensi yang lebih kuat, mulai dari pemberian insentif bagi industri padat karya, pengendalian impor, hingga stabilisasi nilai tukar dan harga bahan baku.

"Pemerintah harus hadir lebih kuat, bukan hanya reaktif," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk restrukturisasi di sektor BUMN yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.

"Perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam setiap kebijakan restrukturisasi BUMN," pungkas Mirah.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BANDUNG - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terasa di Jawa Barat pada awal 2026. Sebanyak 1.721 pekerja tercatat kehilangan pekerjaan sepanjang kuartal I/2026, di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka mengatakan, pihaknya akan memastikan seluruh hak pekerja tetap terpenuhi pasca-PHK.

“Hak-hak pekerja seperti pesangon atau kompensasi, klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan [JKP], serta Jaminan Hari Tua harus dipastikan terpenuhi,” ujar Kim Agung, dikutip Senin (4/5/2026).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, angka PHK tersebut menjadi sinyal tekanan serius bagi sektor industri di Jawa Barat, provinsi yang selama ini menjadi tulang punggung manufaktur nasional.

Tak hanya fokus pada pemenuhan hak, Disnakertrans juga menyiapkan langkah mitigasi untuk menahan laju PHK agar tidak meluas. Salah satunya melalui dorongan program stimulus bagi dunia usaha.

“Kami memastikan ada program-program stimulus dari pemerintah untuk meringankan beban industri sehingga bisa menekan potensi PHK lanjutan,” katanya.

Kim Agung mengakui gelombang PHK saat ini tidak lepas dari kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi eksternal, konflik geopolitik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat turut memicu ketidakstabilan ekonomi dunia.

Dampaknya merambat ke berbagai sektor, mulai dari lonjakan harga bahan bakar minyak, plastik, hingga terganggunya rantai pasok dan kinerja ekspor. Industri di Jawa Barat, yang banyak bergantung pada pasar global, ikut terdampak signifikan.

Di sisi lain, dinamika domestik seperti efisiensi perusahaan dan penyesuaian produksi juga mempercepat terjadinya PHK di sejumlah sektor.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

"Terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester dan sebagainya," ujarnya.

Selain tekstil, ancaman PHK juga mulai membayangi industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak.

"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan," katanya.

Ia menilai perusahaan plastik kini berada dalam posisi sulit karena membeli bahan baku dengan dolar AS, tetapi menjual produk di pasar domestik dalam rupiah yang sedang melemah. Kondisi itu membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

"Nah kalau harga plastik naik sampai 50 persen, daya beli masyarakatnya jadi menurun. Ada ibu-ibu cerita yang jualan di pasar biasa bungkus pakai plastik, sekarang pakai daun. Nau, itu kan plastik turun, itu kan ancaman PHK di industri plastik," lanjutnya.

Tekanan di industri plastik itu, menurut Said, juga berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

"Begitu pula industri elektronik bisa kena. Mudah-mudahan perang bisa kembali damai, selesai sehingga bisa turun harga plastik. Tapi enggak semudah itu kata perusahaan-perusahaan, dalam tiga bulan kepada serikat pekerja, di elektronik pakai plastik frame-nya," ujar Said.

Sektor berikutnya yang ikut disebut terancam adalah otomotif. Ia mengatakan industri kendaraan juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

"Di otomotif spakbor, beberapa komponen lain juga pakai plastik," katanya.

Selain empat sektor tersebut, Said menyebut industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut dia, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja ya PJK," kata dia.

Said mengatakan hingga saat ini buruh belum menerima respons resmi dari pemerintah terkait peringatan potensi PHK massal tersebut.

Menurut dia, belum ada pula forum pembahasan khusus antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mengantisipasi ancaman gelombang pengurangan tenaga kerja dalam waktu dekat.

Peringatan KSPI ini muncul di tengah tekanan global yang kembali meningkat akibat konflik Timur Tengah, lonjakan harga energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Buruh menilai kondisi tersebut membuat banyak industri padat karya dan manufaktur kembali masuk fase bertahan, sehingga opsi efisiensi tenaga kerja mulai dibicarakan di internal perusahaan.

[Gambas:Youtube]

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah pesatnya adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pengadilan di China menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat menjadikan AI sebagai alasan otomatis untuk memutus hubungan kerja.

Mengutip The Register pada Senin (4/5/2026), putusan ini muncul dari kasus yang ditangani Hangzhou Intermediate People’s Court terhadap seorang pekerja bermarga Zhou.

Zhou sebelumnya bertugas mencocokkan permintaan pengguna dengan model bahasa besar (large language model/LLM) serta menyaring konten ilegal atau yang melanggar privasi guna memastikan hasil AI tetap akurat.

Seiring waktu, perusahaan mulai menggantikan sebagian pekerjaannya dengan AI, lalu menawarkan penurunan jabatan dan pemotongan gaji. Zhou menolak dan akhirnya diberhentikan.

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan State Council China, putusan ini menetapkan prinsip hukum penting bahwa penggunaan AI untuk mengambil alih pekerjaan manusia tidak serta-merta membenarkan pemutusan kontrak kerja.

“Penggunaan AI untuk menjalankan pekerjaan seorang pekerja tidak secara otomatis membenarkan penghentian kontrak kerja,” demikian prinsip yang ditegaskan dalam laporan tersebut.

Putusan ini diumumkan pada 30 April, sehari sebelum peringatan Hari Buruh Internasional, yang memperkuat pesan perlindungan terhadap tenaga kerja di era digital.

Dalam laporan resmi pengadilan yang dikutip dari State Council China, disebutkan bahwa perusahaan sempat menawarkan posisi baru dengan gaji lebih rendah, dari 25.000 yuan menjadi 15.000 yuan per bulan.

Namun, pengadilan menilai langkah tersebut tidak wajar dan tidak dapat dijadikan dasar sah untuk pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengadilan juga menolak argumen perusahaan yang menyebut penggantian oleh AI sebagai “perubahan besar dalam keadaan objektif” yang dapat membenarkan PHK. Kategori tersebut, menurut pengadilan, umumnya hanya berlaku untuk kondisi seperti relokasi atau merger perusahaan.

Pengadilan di Cina memutuskan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan hanya untuk menggantinya dengan sistem kecerdasan buatan (AI).

Pengadilan memutuskan bahwa perusahaan teknologi di Tiongkok timur telah secara ilegal memecat salah satu pekerjanya setelah ia menolak penurunan jabatan ketika pekerjaannya diotomatisasi oleh AI, menurut pernyataan yang diterbitkan oleh Pengadilan Rakyat Menengah Hangzhou.

“Alasan PHK yang dikemukakan oleh perusahaan tidak termasuk dalam keadaan negatif seperti pengurangan jumlah karyawan atau kesulitan operasional, dan juga tidak memenuhi syarat hukum yang membuat 'tidak mungkin untuk melanjutkan kontrak kerja'," kata pengadilan dalam artikel tertanggal 28 April, dikutip dari Bloomberg, akhir pekan lalu.

Pengadilan menyatakan dalam pernyataan terpisah, dengan mengutip kasus yang sama, bahwa perusahaan tidak dapat secara sepihak memberhentikan karyawan atau memotong gaji karena kemajuan teknologi.

Putusan itu muncul ketika perusahaan-perusahaan di Cina berlomba-lomba menerapkan sistem AI sebagai bagian dari dorongan yang diarahkan negara untuk mendominasi teknologi baru tersebut. Pada saat yang sama, para perencana di Partai Komunis Tiongkok telah mengindikasikan kesediaan untuk memprioritaskan stabilitas di pasar tenaga kerja karena negara ini menghadapi perlambatan ekonomi dan tingginya angka pengangguran kaum muda.

Cerita Karyawan Di-PHK karena Digantikan oleh AI

Seorang profesional penjaminan mutu di perusahaan teknologi yang hanya diidentifikasi bernama Zhou, di-PHK, karena perannya digantikan oleh AI, menurut dokumen di pengadilan.

Ia selama ini bertanggung jawab memeriksa keakuratan keluaran dari model bahasa besar alias Large Language Model (LLM). Ketika sistem AI mengambil alih pekerjaannya, ia diturunkan jabatannya dan dipaksa untuk menerima pemotongan gaji 40%.

Ketika Zhou menolak penugasan ulang tersebut, perusahaan memecatnya, dengan alasan pengurangan jumlah staf akibat AI. Kasus ini kemudian dibawa ke arbitrase dan selanjutnya ke sistem pengadilan Cina, yang mendukung pemberian paket kompensasi.

Putusan ini didasarkan pada preseden yang ditetapkan oleh pengadilan di Cina lainnya pada Desember 2025, yang menemukan bahwa implementasi AI tidak memenuhi standar hukum yang diperlukan bagi perusahaan pemetaan untuk mengakhiri kontrak salah satu karyawan.

JAKARTA - Krisis secara perlahan melanda pusat-pusat manufaktur utama China pada musim semi 2026, yang ditandai penutupan pabrik, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta meningkatnya aksi protes buruh akibat upah yang tidak dibayar.

Kepala Trinco Centre for Strategic Studies (TCSS), A. Jathindra, menilai situasi ini bukan sekadar perlambatan ekonomi biasa.

“Apa yang terjadi pada musim semi 2026 bukanlah koreksi siklus ekonomi biasa. Ini adalah pertemuan berbagai kegagalan struktural yang datang secara bersamaan,” sebut Jathindra dalam keterangan kepada Eurasia Review, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, salah satu pemicu langsung krisis ini adalah perang Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran sejak 28 Februari 2026, yang berujung pada penutupan Selat Hormuz oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.

Sebelum konflik, China menerima sekitar 5,35 juta barel minyak per hari melalui jalur tersebut. Kini pasokan turun drastis menjadi sekitar 1,22 juta barel per hari.

Penurunan itu memicu lonjakan tajam biaya bahan baku industri. Harga bromin naik dari 22.000 yuan menjadi 53.000 yuan per ton, sementara biaya plastik dan tekstil ikut melonjak.

“Bagi pabrik ekspor yang sudah beroperasi dengan margin keuntungan sangat tipis, ini bukan sekadar hambatan. Ini adalah tembok,” ujarnya.

Sistem Ekonomi yang Tidak Seimbang

Namun Jathindra menegaskan bahwa perang Iran bukan satu-satunya penyebab.

Dia menilai Partai Komunis China (PKC) telah membangun sistem ekonomi selama puluhan tahun yang terlalu bergantung pada investasi tetap, tenaga kerja murah, dan ekspor.

“PKC menghabiskan tiga dekade membangun sistem ekonomi yang sangat tidak seimbang, sehingga kehancurannya hanya soal waktu,” tulisnya.

Goldman Sachs sebelumnya memperkirakan sedikitnya 16 juta pekerjaan di berbagai sektor industri China sudah berada dalam risiko akibat tarif AS. Ketika tekanan tersebut bertemu dengan krisis minyak global, pasar properti yang terus melemah, dan rendahnya konsumsi domestik, dampaknya menjadi jauh lebih besar.

Korban utama adalah para pekerja manufaktur.

Di berbagai wilayah seperti Hunan, Sichuan, dan Inner Mongolia, ratusan buruh turun ke jalan memprotes penutupan pabrik dan tunggakan gaji.

Sebuah pabrik garmen di Guangzhou yang mempekerjakan 700 pekerja tutup setelah dua pekan aksi mogok. Pabrik onderdil otomotif Chungshu Huxin dituduh mengganti pekerja tetap dengan buruh sementara demi menghindari pembayaran pesangon.

Sementara Liao Toy Factory di Dongguan, yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun, tutup mendadak dan meninggalkan pekerja senior tanpa kompensasi memadai.

“Para pekerja yang menghabiskan masa muda mereka di jalur produksi kini kehilangan upah, pesangon, dan perlindungan,” kata Jathindra.

Dia juga menyoroti respons pemerintah China yang lebih menekankan penindasan ketimbang reformasi.

Penutupan Ratusan Pabrik

Menurut Freedom House China Dissent Monitor, sekitar tiga perempat protes di China berkaitan dengan masalah ekonomi, termasuk upah tidak dibayar, proyek perumahan mangkrak, dan sengketa lahan.

Namun ketika buruh di Shenzhen mencoba menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah, polisi disebut mencegat mereka dan memaksa kembali ke pabrik.

“Ini bukan tata kelola pemerintahan. Ini adalah manajemen krisis melalui intimidasi,” tulisnya.

Jathindra menilai pernyataan resmi PKC semakin jauh dari realitas lapangan. Saat ratusan pabrik tutup pada Maret 2026, pejabat tinggi China di Forum Boao justru masih memuji stabilitas ekonomi nasional.

Dia menyoroti kegagalan lama pemerintah dalam memperbaiki ketimpangan fundamental, yakni dominasi investasi dan ekspor, sementara konsumsi domestik tetap ditekan.

“PKC telah mengetahui ketidakseimbangan ini selama lebih dari satu dekade, tetapi terus memilih jalur aman secara politik,” ujarnya.

Kegagalan Sistem Perlindungan Pekerja

Data China Labor Bulletin menunjukkan bahwa sejak 2023 telah terjadi lonjakan sepuluh kali lipat aksi mogok dan protes pekerja manufaktur, dengan 438 insiden tercatat. Mayoritas berkaitan dengan tunggakan gaji dan penutupan pabrik.

Bagi Jathindra, angka-angka tersebut menunjukkan keretakan kontrak sosial antara negara dan masyarakat yang telah berlangsung lama.

“Janji implisit PKC—pertumbuhan ekonomi sebagai imbalan atas kepatuhan politik—mulai kehilangan daya ikatnya,” tulisnya.

Dia menambahkan legitimasi rezim otoriter pada akhirnya bergantung pada kemampuannya memberikan kemakmuran dan keamanan.

“Era ketika PKC dapat menutupi kekurangan politiknya melalui performa ekonomi kini telah berakhir,” katanya.

Menurut Jathindra, para pekerja yang kini memadati gerbang pabrik bukanlah pembangkang, melainkan warga yang telah mengikuti aturan dan berkontribusi pada kebangkitan ekonomi China, namun kini mendapati sistem gagal melindungi mereka.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah retakan itu semakin melebar, tetapi seberapa besar tekanan yang dapat ditahan sistem sebelum sesuatu yang mendasar runtuh,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pekerja yang kehilangan pekerjaan berhak menerima manfaat berupa uang tunai setiap bulan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Besarannya mencapai 60% dari upah terakhir dan diberikan paling lama selama enam bulan.

Meski demikian, terdapat batas atas dalam perhitungannya, yakni maksimal upah yang digunakan sebagai dasar sebesar Rp5 juta. Artinya, walaupun gaji pekerja melebihi angka tersebut, nilai manfaat tetap mengacu pada batas yang telah ditetapkan.

Sebagai gambaran, pekerja dengan upah Rp4 juta akan menerima sekitar Rp2,4 juta per bulan. Sementara itu, bagi pekerja dengan upah Rp6 juta, manfaat yang diterima tetap dihitung dari batas Rp5 juta, yaitu sebesar Rp3 juta per bulan.

Program JKP sendiri ditujukan bagi pekerja yang memenuhi persyaratan administratif, baik yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengandalkan sekaligus memperkuat JKP sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut program ini tidak hanya memberikan dukungan saat pekerja kehilangan pekerjaan, tetapi juga membantu mereka melewati masa transisi untuk kembali ke pasar kerja.

“Negara harus hadir saat pekerja menghadapi masa sulit. Program JKP menjadi bukti bahwa pelindungan pekerja tidak berhenti ketika hubungan kerja berakhir, tetapi berlanjut melalui dukungan nyata agar mereka bisa segera kembali bekerja,” kata Yassierli dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip pada Kamis (30/4/2026).

Dia menilai penguatan JKP semakin relevan di tengah dinamika dunia kerja yang berubah cepat, mulai dari transformasi teknologi hingga penyesuaian struktur industri. Dalam kondisi tersebut, sistem perlindungan dinilai perlu mampu memberikan kepastian sekaligus mendorong pekerja untuk bangkit kembali.

Lebih lanjut, JKP dirancang sebagai bantalan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga selama masa pencarian kerja. Selain bantuan tunai, peserta juga mendapatkan akses ke berbagai layanan ketenagakerjaan, seperti informasi lowongan kerja, bimbingan karier, asesmen kompetensi, hingga konseling agar lebih cepat terserap kembali di pasar kerja.

Untuk meningkatkan daya saing, peserta JKP juga memperoleh fasilitas pelatihan kerja dengan biaya satuan sebesar Rp2,4 juta. Program ini ditujukan untuk memperbarui keterampilan (reskilling) maupun meningkatkan kemampuan (upskilling) agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Sejalan dengan itu, Kemnaker turut mengoptimalkan platform SIAPKerja sebagai layanan ketenagakerjaan digital yang terintegrasi. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses pelatihan vokasi, layanan karier, serta informasi lowongan kerja secara lebih mudah dan transparan.

Yassierli menekankan bahwa pelindungan sosial perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, tenaga kerja Indonesia harus tetap adaptif dan tangguh di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.

“Kita ingin pekerja kita tidak hanya memiliki jaring pengaman, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan sehingga selalu siap menghadapi dinamika industri,” ujarnya.

Penguatan JKP, lanjut Yassierli, juga didukung oleh penyempurnaan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang agar program semakin responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan sekaligus memberikan kepastian manfaat bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menata ulang sejumlah aspek penting, mulai dari pendanaan program, mekanisme kepesertaan, hingga efisiensi penyaluran manfaat. Perusahaan pun diwajibkan untuk memperbarui data kepesertaan secara berkala guna memastikan akurasi penerima manfaat.(Putri Astrian Surahman)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Meta Platforms menyebut bahwa akal imitasi (AI) menjadi alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Meta, Platforms, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg mengungkapkan bahwa rencana pemutusan hubungan kerja di perusahaannya dipicu oleh meningkatnya investasi dalam teknologi kecerdasan buatan, seiring dengan permintaan yang tumbuh pesat secara global.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya memiliki dua pusat biaya utama yakni infrastruktur komputasi dan biaya terkait tenaga kerja. Menurutnya, peningkatan investasi di sektor akal imitasi membuat perusahaan harus menyesuaikan alokasi anggaran.

“Jika kami berinvestasi lebih banyak di satu area, maka kami harus mengurangi alokasi di area lain,” ujar Zuckerberg.

Ia menambahkan bahwa hal tersebut membuat perusahaan perlu mengurangi ukuran tenaga kerja. Meta sendiri berencana memangkas sekitar 10% karyawan pada 20 Mei. Ia juga membuka kemungkinan tambahan pemangkasan pada paruh kedua tahun ini.

Meta saat ini tengah mengembangkan agen akal imitasi yang mampu menjalankan tugas kerja secara mandiri. Selain itu, perusahaan tengah berinisiatif melacak aktivitas karyawan, seperti pergerakan mouse dan ketikan, yang dicurigai akan digunakan untuk melatih sistem akal imitasi.

Namun Zuckerberg menyatakan bahwa penggunaan alat akal imitasi internal untuk meningkatkan efisiensi bukan menjadi penyebab langsung dari PHK.

Zuckerberg juga menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak berkaitan langsung dengan restrukturisasi organisasi menuju model "native-AI”.

Ia juga mengakui tidak dapat memprediksi secara pasti arah perkembangan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Kebijakan ini memicu kritik internal dari karyawan, terutama karena perusahaan dinilai kurang transparan terkait PHK.

Langkah ini mencerminkan strategi perusahaan tersebut yang semakin agresif dalam membangun infrastruktur terkait AI. Keputusan Meta mencerminkan tren global di industri teknologi yang semakin mengutamakan investasi akal imitasi dibandingkan ekspansi tenaga kerja.

Sebelumnya, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai ada beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi hingga analisis memang sangat rentan digantikan dengan akal imitasi.

Di sisi lain, menurutnya ada peluang puluhan juta lapangan kerja baru yang tercipta yang berkaitan dengan teknologi. Permintaan lapangan kerja sebagai data programming akan melonjak.

"Evolusi ini tidak bisa kita hindari karena kemajuan teknologi ini semakin membuat disrupsi, termasuk di Indonesia. Maka yang harus diperhatikan adalah sumber daya manusianya," kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA— CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengungkap alasan di balik rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di perusahaan.

Dalam pertemuan internal dengan karyawan, dia menyebut, meningkatnya investasi pada kecerdasan buatan (AI) serta dampak ekonomi dari perang menjadi faktor utama keputusan tersebut. Meta berencana memangkas sekitar 10% dari total tenaga kerjanya atau sekitar 8.000 karyawan dari total 78.000 pegawai dalam beberapa minggu ke depan.

Zuckerberg menjelaskan, tekanan biaya perusahaan kini terfokus pada dua sektor utama, yakni infrastruktur komputasi dan sumber daya manusia. Menurutnya, perusahaan pada dasarnya memiliki dua pusat biaya, yakni komputasi dan infrastruktur, serta kebutuhan yang berorientasi pada manusia.

“Jika kami berinvestasi lebih banyak di satu area untuk melayani komunitas, maka itu berarti kami memiliki lebih sedikit modal untuk dialokasikan ke area lainnya. Jadi, kami memang perlu mengurangi ukuran perusahaan sampai batas tertentu,” kata Zuckerberg dikutip dari Fast Company pada Sabtu (2/5/2026).

Dia juga menyoroti perubahan kebutuhan tenaga kerja akibat efisiensi teknologi. Menurutnya, tim yang sebelumnya membutuhkan puluhan hingga ratusan orang kini bisa dijalankan oleh tim yang jauh lebih kecil.

Dia mengatakan, apabila sebelumnya satu tim membutuhkan 50 atau 100 orang dan sekarang hanya perlu 10 orang, maka mempertahankan jumlah besar tersebut justru bisa menjadi kontraproduktif ke depan.

“Jadi, kami perlu memperbaiki itu,” imbuhnya.

Di sisi lain, kondisi internal perusahaan disebut mengalami penurunan moral karyawan dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan data dari platform anonim Blind yang dikutip Fast Company, sentimen negatif terhadap Meta meningkat hingga empat kali lipat sejak 2024.

Menanggapi situasi ini, Chief Financial Officer Meta Susan Li mengatakan, perusahaan tengah fokus memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus mengevaluasi ukuran organisasi yang paling optimal.

“Perusahaan sangat fokus memanfaatkan alat AI untuk meningkatkan produktivitas dan kami masih mencari ukuran organisasi yang paling optimal,” ujarnya.

Dia menambahkan biaya kompensasi karyawan diperkirakan menurun setelah PHK, meskipun akan diimbangi dengan biaya restrukturisasi dalam jangka pendek. Sementara itu, Chief People Officer Meta Janelle Gale tidak menutup kemungkinan adanya PHK lanjutan.

“Apakah akan ada PHK lagi? Pertanyaan itu selalu muncul. Saya ingin mengatakan tidak akan ada lagi PHK, tetapi saya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang tidak dapat kami penuhi,” katanya seperti dikutip dari Business Insider.

Dia menambahkan perusahaan akan terus menyesuaikan tim dan berupaya merelokasi talenta yang ada.

Selain faktor internal, Zuckerberg juga menyinggung dampak kondisi global, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, kenaikan harga energi akibat konflik tersebut memengaruhi belanja konsumen.

“Jika harga minyak naik, konsumen akan menghabiskan lebih banyak uang untuk minyak dan bahan bakar dan lebih sedikit untuk hal-hal yang bersifat diskresioner yang biasanya menjadi target iklan,” jelasnya.

Tekanan tersebut turut berdampak pada kinerja saham Meta yang sempat turun hingga 10%. Penurunan ini dipicu kekhawatiran investor setelah perusahaan meningkatkan proyeksi belanja modal tahun ini.

Meta diketahui berencana mengalokasikan hingga US$145 miliar atau sekitar Rp2.501,25 triliun, yang sebagian besar akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur AI. Di tengah perubahan besar ini, Zuckerberg menegaskan perusahaan juga akan mengalihkan fokus untuk mengembangkan lebih banyak aplikasi baru di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) mengatur strategi guna menjaga keberlangsungan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap industri baja.

Corporate Secretary Krakatau Steel Fedaus memastikan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi opsi terakhir yang akan diambil perseroan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Perusahaan lebih mengedepankan langkah efisiensi berbasis redistribusi tenaga kerja antarunit bisnis.

Menurutnya, pekerja dari unit yang tidak lagi optimal bisa dialihkan ke lini usaha lain yang masih membutuhkan tenaga kerja. Strategi ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan pengurangan karyawan secara langsung.

“[PHK] itu adalah opsi yang sangat terakhir yang kita lakukan. Kalau kita bisa efisiensikan, bisa kita transport ke departemen lain,” katanya, belum lama ini.

Fedaus menambahkan, apabila langkah efisiensi tetap harus dilakukan, perusahaan akan menjalankannya secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Adapun saat ini, KRAS berupaya memperbaiki kinerja dan stabilisasi dengan sokongan dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahkan, perseroan baru saja ikut melakukan simbolisasi peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk proyek hilirisasi baja terintegrasi pada 29 April 2026 di Cilacap, Jawa Tengah.

Adapun KRAS mengharmonisasi dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon untuk carbon steel dan Morowali untuk stainless steel bersama mitra strategis. Proyek pertama adalah pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi sebesar US$200 juta.

Proyek kedua, di bawah koordinasi Danantara, adalah fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi US$320 juta.

Fedaus menjelaskan, setiap pembangunan pabrik baru pasti membuka lapangan kerja baru. Umumnya, membutuhkan sekitar 900 hingga 1.100 tenaga kerja, baik dari tenaga kerja internal maupun eksternal. Semua bergantung pada kebutuhan dan mempertimbangkan peralatan yang ada.

Selain menjaga serapan tenaga kerja, Krakatau Steel juga fokus pada peningkatan kompetensi karyawan. Perusahaan menyiapkan program pelatihan untuk mendukung modernisasi peralatan dan kesiapan menghadapi potensi masuknya investor baru. “Kita akan upgrade skill,” imbuhnya.

Ke depan, perseroan menilai tenaga kerja industri baja harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk digitalisasi, kecerdasan buatan, serta sistem otomasi.