Bisnis.com, JAKARTA — Rencana masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke industri ojek online (ojol) dinilai tidak serta merta membuat tarif aplikasi menjadi 8%. Biaya aplikasi di Gojek dan Grab lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kehadiran Danantara sebagai investor di sektor ride hailing tidak otomatis memberi dampak positif terhadap pengendalian tarif ojol.

Menurutnya, skema tarif pengemudi saat ini tetap tunduk pada regulasi pemerintah sehingga perubahan kepemilikan tidak akan banyak mengubah struktur dasar industri.

"Tarif perjalanan untuk driver selama ini diatur oleh peraturan. Selama aturannya sama, mau yang masuk Danantara atau siapa pun ya tetap akan sama," ucap Nailul Huda kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Sejatinya, aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dalam Diktum kedelapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Lebih lanjut, Huda menuturkan persoalan utama industri ojol justru terletak pada struktur biaya dan besaran potongan aplikasi terhadap mitra pengemudi.

Huda menegaskan, bahwa hal tersebut lebih mendesak dibenahi ketimbang mendorong keterlibatan langsung pemerintah melalui investasi.

"Aturannya berupa fixed cost bagi driver, potongannya berupa persentase. Itu dulu diselesaikan sebelum ngomongin intervensi," ujarnya.

Huda juga menilai pemerintah semestinya tetap berada pada posisi regulator, bukan pelaku usaha ataupun investor di industri digital.

Jika pemerintah masuk terlalu jauh ke dalam bisnis ojol melalui Danantara, kondisi itu dinilai berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Keterlibatan pemerintah sebagai investor berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan kebijakan terhadap pemain tertentu. Risiko itu dinilai makin besar apabila Danantara digunakan untuk menopang tarif murah melalui subsidi.

Dia mencontohkan skenario apabila pemerintah melalui Danantara mengintervensi tarif menjadi hanya 8% melalui subsidi. Kondisi itu dapat menekan kompetitor swasta yang tidak memperoleh dukungan serupa.

"Buat regulasi yang menguntungkan semua pihak, itu yang diperlukan oleh industri. Yang lain tidak diberikan subsidi, ya pesaing bisa habis 'bensin'. Investor mana mau masuk ke Indonesia di mana pasarnya sudah fail karena Danantara," katanya.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi iklim investasi sektor digital nasional. Investor swasta berpotensi menahan ekspansi apabila melihat adanya dominasi pemerintah di industri yang seharusnya berbasis kompetisi pasar.

Bagi pelaku usaha di sektor ride hailing, intervensi pemerintah yang terlalu dalam juga berpotensi mempersempit ruang inovasi dan memperbesar ketidakpastian bisnis.

Industri dikhawatirkan bergerak bukan berdasarkan efisiensi dan kompetisi layanan, melainkan bergantung pada arah kebijakan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemain pasar.

Janji Prabowo

Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10% yakni hanya 8% saat Hari Buruh atau May Day 2026.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa telah meneken Peraturan Presiden No 27 tahun 2026 tentang perlindungan Transportasi Online, sehingga pengemudi online harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga mendapatkan BPJS Kesehatan.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia," tegasnya di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dari setiap pendapatan, ojol online hanya mendapatkan 80% saja, tetapi sekarang harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojol demi menurunkan potongan menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menyebut secara rinci tujuannya untuk menurunkan biaya aplikator dari semula 20% atau 10% menjadi 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke industri ojek online (ojol) dinilai berisiko menimbulkan distorsi pasar dan konflik kepentingan, alih-alih menyelesaikan polemik tarif dan kesejahteraan pengemudi.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kehadiran Danantara sebagai investor di sektor ride hailing tidak otomatis memberi dampak positif terhadap pengendalian tarif ojol.

Menurutnya, skema tarif pengemudi saat ini tetap tunduk pada regulasi pemerintah sehingga perubahan kepemilikan tidak akan banyak mengubah struktur dasar industri.

"Tarif perjalanan untuk driver selama ini diatur oleh peraturan. Selama aturannya sama, mau yang masuk Danantara atau siapa pun ya tetap akan sama," ucap Nailul Huda kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Sejatinya, aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Diktum kedelapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Lebih lanjut, Huda menuturkan persoalan utama industri ojol justru terletak pada struktur biaya dan besaran potongan aplikasi terhadap mitra pengemudi.

Huda menegaskan, bahwa hal tersebut lebih mendesak dibenahi ketimbang mendorong keterlibatan langsung pemerintah melalui investasi.

"Aturannya berupa fixed cost bagi driver, potongannya berupa persentase. Itu dulu diselesaikan sebelum ngomongin intervensi," ujarnya.

Huda juga menilai pemerintah semestinya tetap berada pada posisi regulator, bukan pelaku usaha ataupun investor di industri digital.

Jika pemerintah masuk terlalu jauh ke dalam bisnis ojol melalui Danantara, kondisi itu dinilai berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Keterlibatan pemerintah sebagai investor berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan kebijakan terhadap pemain tertentu. Risiko itu dinilai makin besar apabila Danantara digunakan untuk menopang tarif murah melalui subsidi.

Dia mencontohkan skenario apabila pemerintah melalui Danantara mengintervensi tarif menjadi hanya 8% melalui subsidi. Kondisi itu dapat menekan kompetitor swasta yang tidak memperoleh dukungan serupa.

"Buat regulasi yang menguntungkan semua pihak, itu yang diperlukan oleh industri. Yang lain tidak diberikan subsidi, ya pesaing bisa habis 'bensin'. Investor mana mau masuk ke Indonesia di mana pasarnya sudah fail karena Danantara," katanya.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi iklim investasi sektor digital nasional. Investor swasta berpotensi menahan ekspansi apabila melihat adanya dominasi pemerintah di industri yang seharusnya berbasis kompetisi pasar.

Bagi pelaku usaha di sektor ride hailing, intervensi pemerintah yang terlalu dalam juga berpotensi mempersempit ruang inovasi dan memperbesar ketidakpastian bisnis.

Industri dikhawatirkan bergerak bukan berdasarkan efisiensi dan kompetisi layanan, melainkan bergantung pada arah kebijakan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemain pasar.

Janji Prabowo

Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10% yakni hanya 8% saat Hari Buruh atau May Day 2026.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa telah meneken Peraturan Presiden No 27 tahun 2026 tentang perlindungan Transportasi Online, sehingga pengemudi online harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga mendapatkan BPJS Kesehatan.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia," tegasnya di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dari setiap pendapatan, ojol online hanya mendapatkan 80% saja, tetapi sekarang harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojol demi menurunkan potongan menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menyebut secara rinci tujuannya untuk menurunkan biaya aplikator dari semula 20% atau 10% menjadi 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Komisi V Sofwan Dedy Ardyanto menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto mengenai potongan tarif aplikator ojek online (ojol) di bawah 10 persen dalam May Day 2026 di Monas, Jumat (1/5/2026).

"Perjuangan kami di Komisi V bersama teman-teman ojol akhirnya didengar Presiden Prabowo. Kementerian Perhubungan harus segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan merevisi Peraturan Menteri," ujar politikus PDIP itu, Minggu (3/5/2026).

Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026 menjadi klimaks perjuangan para pengemudi ojol yang telah sekian lama memperjuangkan penyesuaian potongan tarif oleh aplikator.

"Saya akan proaktif memonitor apakah arahan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Kemenhub dan aplikator ojek online atau tidak? Indikatornya sederhana, dimulai dari revisi Peraturan Menteri," kata Sofwan.

Perjuangan pengemudi ojek online di Gedung Parlemen mengemuka beberapa waktu lalu ketika para anggota DPR dari Fraksi PDIP getol mengadvokasi agar pemerintah menertibkan aplikator ojek online dalam melakukan potongan-potongan dan meminta agar potongan tarif maksimal 10 persen.

Beberapa nama anggota Komisi V PDIP yang vokal membela driver ojol di antaranya Adian Napitupulu, Edy Purwanto, dan Sofwan Dedy.

JAKARTA - Kebiasaan Presiden Prabowo Subianto untuk mencatat masukan kembali terlihat saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, pada 1 Mei 2026. Dalam berbagai kesempatan, Presiden memang dikenal kerap menyimak langsung aspirasi masyarakat dan mencatat poin-poin penting sebagai bahan tindak lanjut kebijakan.

Di tengah acara, Presiden tampak serius mendengarkan masukan dari perwakilan serikat buruh yang menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah. Salah satunya disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, yang menyampaikan langsung sejumlah aspirasi buruh di hadapan Presiden.

"Bapak Presiden yang kami hormati, kami membawa 11 isu yang mungkin bisa menjadi aspirasi. Yang pertama adalah sahkan RUU Ketenagaan Kerjaan. Dua tahun waktu yang tinggal sedikit lagi, lima bulan lagi, mudah-mudahan waktu yang cukup," kata Said Iqbal.

Selain isu pengesahan RUU Ketenagakerjaan, Said Iqbal juga menyinggung sejumlah tuntutan lain, antara lain penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja, termasuk di sektor informal.

Ia juga menyoroti pentingnya reformasi pajak yang lebih adil bagi buruh, peningkatan jaminan sosial, serta penyesuaian tarif ojek online agar lebih berpihak kepada pengemudi. Selama penyampaian aspirasi tersebut, Presiden terlihat mencatat langsung poin-poin yang disampaikan.

Ia beberapa kali menunduk untuk menulis, menunjukkan perhatian terhadap setiap masukan yang diberikan. Sikap ini mempertegas pendekatan Presiden yang membuka ruang dialog dan menempatkan aspirasi buruh sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Dalam pidatonya, Presiden juga menanggapi sejumlah masukan dari serikat buruh, termasuk dengan mendorong percepatan pembahasan regulasi ketenagakerjaan.

“Kita juga mengatur, saya telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Pembagian pendapatan yang sebelumnya 80 persen untuk pengemudi, kini menjadi minimal 92 persen,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa para pengemudi ojek online juga akan mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk jaminan kecelakaan kerja serta akses terhadap BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengumumkan pengesahan kebijakan lain yang menyasar sektor perikanan. Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 sebagai bentuk perlindungan terhadap awak kapal perikanan.

“Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” kata Presiden Prabowo.

Langkah ini menandai upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan sekaligus menegaskan keberpihakan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir.

Dengan skema fixed cost, maka perubahan potongan hanya mengurangi pendapatan aplikator tanpa adanya peningkatan pendapatan pengemudi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai skema pembayaran biaya tetap atau fixed cost dapat dipertimbangkan oleh aplikator, mitra pengemudi ojek daring dan pemerintah sebagai regulator.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Monumen Nasional Jakarta, Jumat.

“Dengan skema fixed cost, maka perubahan potongan hanya mengurangi pendapatan aplikator tanpa adanya peningkatan pendapatan pengemudi,” kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Adapun dalam Perpres No. 27 Tahun 2026, terdapat pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Huda menilai, dengan skema fixed cost ini, kenaikan pendapatan pengemudi terkunci. Ketika ingin menaikkan pendapatan, maka yang harus dilakukan adalah kenaikan tarif biaya perjalanan, sehingga penurunan potongan ke platform tidak menambah pendapatan pengemudi, selama sistem biaya perjalanan adalah fixed cost.

“Dengan skema fixed cost untuk pengemudi, sebenarnya semakin menguntungkan pengemudi karena dipotongnya tetap. Jadi ini membuat pengemudi juga sebagai konsumennya platform. Harga ke konsumen juga sudah ‘pasti’ tanpa kadang naik, kadang turun. Menguntungkan bagi konsumen dan pengemudi. Sedangkan platform bisa memprediksi pendapatan dengan pasti,” kata Huda.

Di sisi lain, ia pun mendukung adanya ketegasan pemerintah terkait perlindungan pekerja berbasis platform atau mitra pengemudi, termasuk kecelakaan kerja dan BPJS Kesehatan.

Aturan ini, lanjutnya, dinilai memberikan kepastian bagi pengemudi transportasi online akan jaminan sosial sejalan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Aturan perlindungan sosial ini pun, kata Huda, menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Namun, ia menyoroti juga pentingnya kejelasan skema yang harus diatur oleh regulator, mengingat tidak sedikit mitra pengemudi yang tergabung dan menjalankan pekerjaannya di sejumlah platform atau aplikasi yang berbeda.

“Tugas pemerintah membuat skema yang pas untuk pengemudi transportasi online ini agar semua tercakup program jaminan sosial namun tidak menimbulkan pembayaran yang berganda,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Grab Indonesia merespons arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan potongan tarif driver ojek online (ojol) kepada aplikator menjadi 8 persen dari sebelumnya 20 persen.

Ketentuan baru itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi menyatakan, perusahaan menghormati arahan yang disampaikan Presiden dan berkomitmen mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, Grab masih menunggu penerbitan resmi Perpres untuk mempelajari lebih lanjut detail kebijakan.

"Saat ini, kami masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden agar kami dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Neneng menilai, usulan perubahan struktur komisi merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace.

Karena itu, Grab menyebut akan berkolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar tetap dapat melindungi mitra pengemudi, menjaga keterjangkauan tarif bagi konsumen, dan memastikan keberlanjutan industri.

“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan ini," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2026 yang berlangsung di Monas, menyatakan bahwa potongan tarif driver ojol diturunkan menjadi 8 persen.

Terbitnya Perpres 27/2026 yang mengatur ketentuan itu pun disebut sebagai salah satu kado untuk pekerja pada peringatan Hari Buruh Sedunia 2026.

"Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” kata Prabowo di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Pada kesempatan itu, dia juga memerintahkan driver ojol harus mendapatkan sejumlah jaring pengaman seperti jaminan kecelakaan kerja. "Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan," tutur Prabowo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia menilai wacana skema pembagian komisi ojek online (Ojol) 90:10 tidak sejalan dengan kebutuhan ekosistem transportasi daring yang sehat.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah mengatakan usulan tersebut berpotensi merusak keseimbangan ekosistem, mulai dari ketidakseimbangan tarif layanan, penurunan jumlah order, hingga hambatan operasional dan berbagai dampak negatif lainnya.

“Oleh karena itu, Maxim mendukung penerapan komisi yang fleksibel dengan batas maksimum di kisaran 15% hingga 20%,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Selasa (14/4/2025).

Menurutnya, komisi tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, baik bagi pengguna maupun mitra pengemudi. Selain itu, komisi juga berperan dalam memastikan operasional layanan berjalan stabil selama 24 jam, mencakup pemrosesan perjalanan, dukungan teknis, perlindungan data, serta dukungan bagi mitra pengemudi dan pengguna.

Dengan demikian, Dirhamsyah menekankan komisi bukan sekadar biaya akses, melainkan bagian dari sistem yang menjaga layanan tetap aman, andal, dan berkelanjutan.

“Sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh mitra pengemudi, pengguna, maupun perusahaan,” katanya.

Di sisi lain, asosiasi pengemudi ojek online (ojol) terus mendesak penguatan regulasi, khususnya terkait skema pembagian hasil 90:10, di tengah perdebatan mengenai kesejahteraan pengemudi dan arah inovasi platform digital.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menegaskan keberlanjutan ekosistem transportasi online harus bertumpu pada keadilan bisnis dan kepatuhan regulasi. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator perlu diterapkan secara transparan dalam setiap transaksi.

“Skema bagi hasil 90:10 yaitu 90% untuk pengemudi ojol dan untuk platform aplikator 10%, skema bagi hasil ini juga harus transparan dicantumkan dalam aplikasi pada setiap order,” kata Igun kepada Bisnis pada Rabu (8/4/2026).

Selain itu, Garda menyoroti pentingnya fitur yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pengemudi, seperti pengaturan jam operasional, pilihan jarak layanan, hingga fleksibilitas pembatalan order tanpa sanksi.

Selama ini, menurut Igun, mekanisme yang ada justru kerap merugikan pengemudi karena berujung pada pembatasan order. Dia juga menekankan perlunya peran pemerintah sebagai pengatur pasar yang adil sekaligus integrator ekosistem, termasuk dalam menghadirkan dukungan investasi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan platform dan pengemudi.

Sejalan dengan itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mendorong perubahan yang lebih fundamental, yakni penghapusan skema kemitraan dan pengakuan pengemudi sebagai pekerja formal.

“Perusahaan platform wajib patuh pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Lily saat dihubungi Bisnis pada Rabu (8/4/2026).

Menurut Lily, dengan status sebagai pekerja, pengemudi berhak atas upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan kerja lainnya. Dia menilai skema kemitraan saat ini tidak memberikan kepastian pendapatan dan justru membuka ruang praktik yang merugikan pengemudi.

“Pendapatan para pengemudi terjamin dengan diberikannya hak upah minimum dengan pembayaran upah minimum dari platform maka otomatis potongan platform dihapus atau tidak ada lagi (0%),” ujarnya.

SPAI juga menyoroti berbagai program insentif yang diterapkan platform selama ini belum mampu menggantikan kebutuhan dasar pengemudi akan kepastian penghasilan dan jam kerja yang jelas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengemudi ojek online menilai jumlah mitra yang makin banyak saat ini berdampak pada pendapatan yang kian sedikit, yang mereka kantongi. Pengemudi berharap pihak aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim, dapat memberikan solusi terbaik.

Berdasarkan hasil wawancara, para driver mengaku kondisi saat ini, di mana lapangan kerja belum tumbuh optimal dan badai PHK tahun lalu, memengaruhi jumlah pelanggan dan berdampak langsung pada penurunan pendapatan mereka.

Salah satu pengemudi ojek online, Syaiful, mengatakan awal mula dirinya bergabung menjadi driver ojol disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tempatnya bekerja.

Saat pertama kali bergabung, Syaiful merasakan jumlah pelanggan ojek online masih tergolong cukup banyak. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi penurunan jumlah pelanggan.

“Kalau sekarang makin ke sini, penumpang malah jadi driver ojol juga. Banyak yang gabung karena kena PHK, akhirnya mau tidak mau jadi ojol,” kata Syaiful kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2026).

Pengemudi yang telah bergabung selama 10 tahun tersebut menjelaskan kondisi ini membuat jumlah driver kini lebih banyak daripada pelanggan ojek online. Tidak hanya itu, masalah tarif juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan driver.

Dari sisi pengemudi, tarif yang diberikan oleh perusahaan dinilai cukup rendah. Apalagi, terdapat beberapa layanan yang membuat tarif semakin kecil, seperti layanan hemat hingga argo goceng. Belum lagi adanya potongan dari perusahaan yang dinilai cukup memberatkan.

“Yang ada di aplikasi pelanggan sama yang kita dapat itu beda. Misalkan pakai Aceng [argo goceng], di aplikasi pelanggan Rp10.500, kita hanya dapat sekitar Rp5.000,” jelasnya.

Selain itu, Syaiful juga mengungkapkan pendapatan yang diperoleh dari ojol sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. Biaya operasional seperti bensin dan perawatan motor menjadi beban utama. Pendapatan yang kecil seringkali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan tersebut.

“Makan mungkin bisa ditahan, tapi kalau bensin? Kalau makan pasti ketemu, namanya juga di jalan,” ujarnya

Biaya Makin Mahal dan Dampaknya ke Pelanggan

Dia juga menilai jika biaya layanan ojek online meningkat, hal tersebut tidak akan terlalu memengaruhi jumlah pelanggan. Menurutnya, urusan harga sepenuhnya berada di antara pelanggan dan pihak aplikasi, sementara driver hanya menerima order tanpa mengetahui detail transaksi.

Hal serupa juga dialami oleh pengemudi ojol lainnya, Irfan. Dia mulai bergabung sebagai driver pada tahun 2021 karena sulitnya mencari pekerjaan tetap. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Irfan menjalani beberapa pekerjaan sekaligus termasuk menjadi ojol.

Menurut Irfan, jumlah pelanggan ojol terasa semakin berkurang sejak awal dirinya bergabung. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk semakin banyaknya orang yang menjadi driver ojol.

“Agak berkurang sekarang, karena transportasi umum semakin banyak. Tapi yang paling terasa, driver ojol juga makin banyak,” ujar Irfan.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi para driver karena persaingan semakin ketat dalam mencari penumpang. Menurut Irfan, saat ini jumlah driver dan pelanggan tidak seimbang sehingga terjadi ketimpangan.

Dari sisi tarif yang ditetapkan perusahaan, menurutnya terdapat perbedaan dampak antara pengemudi dan pelanggan. Beberapa program seperti slot hemat dinilai merugikan driver karena pendapatan yang diterima jauh lebih kecil, sehingga turut menekan pendapatan driver reguler.

Namun di sisi lain, program hemat justru menjadi daya tarik bagi pelanggan karena perbedaan tarif yang cukup signifikan.

“Pelanggan masih ada, bisa dibilang lumayan,” tutupnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pengenaan tarif penjemputan dan waktu tunggu pada layanan ojek online (ojol) mencuat ke permukaan. Skema ini dipicu oleh keluhan para pengemudi yang merasa skema tarif saat ini belum mengakomodasi biaya operasional menuju titik jemput.

Saat ini, perhitungan argo tarif layanan ride hailing hanya berdasarkan pada algoritma jarak pengantaran, tanpa adanya jarak penjemputan dan waktu tunggu driver ojol.

Menanggapi isu tersebut, seorang driver ojol di Tangerang, Heri, menyatakan dukungannya terkait wacana itu. Dia mengaku seringkali harus menempuh jarak jauh demi menjemput penumpang.

"Setuju saya. Soalnya kalau misal saya narik di jam macet, jemput 1-2 km bisa makan waktu 15 menit,” kata Heri kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Dia menambahkan, jika jarak jemput dan waktu tunggu turut dihitung dalam harga pemesanan, pasti akan sangat membantu keuangannya.

Di sisi lain, pengguna jasa ojol memberikan respons bertentangan. Fauzan, salah satu pengguna, mengaku kurang setuju jika tarif jemput diberlakukan secara kaku tanpa melihat efisiensi distribusi pengemudi oleh aplikator.

Fauzan mempertanyakan sistem aplikasi yang seringkali memberikan pesanan kepada pengemudi yang posisinya jauh. Sekaligus dia juga mengutarakan keberatan jika nantinya harga tarif ojek online menjadi naik.

Namun, dia menilai skema tersebut bisa dimaklumi dalam kondisi darurat atau ketika pengemudi sulit ditemukan.

"Kalau memang darurat dan tidak ada pengemudi yang dekat, mungkin bisa argonya ditarik dari titik penjemputan. Jadi kita sama-sama enak," ujar Fauzan.

Pengguna ojol lainnya bernama Poetra mengkritik efektivitas algoritma perusahaan aplikasi. Menurutnya, jarak jemput yang terlalu jauh menandakan adanya kendala pada sistem distribusi pesanan dari pihak aplikator.

Keluhan dari dua pihak yang terlibat langsung di lapangan ini selaras dengan langkah formal yang diambil oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (Garda Indonesia). Organisasi ini menilai perhitungan tarif saat ini tidak berkeadilan bagi pengemudi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menjelaskan bahwa algoritma saat ini hanya didasarkan pada jarak pengantaran. Padahal, pengemudi sering menanggung beban jarak jemput yang cukup signifikan.

“Kondisi tersebut merugikan pengemudi karena harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar, sementara pendapatan masih dipotong biaya aplikasi yang mencapai hampir 50%,” kata Igun dilansir dari Bisnis.

Sebagai solusi, Garda Indonesia mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus ojol. Regulasi ini diharapkan mengatur komponen tarif secara menyeluruh, termasuk biaya jemput dan waktu tunggu.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai skema tarif ojek online (ojol) saat ini belum adil bagi pengemudi. Pasalnya, perhitungan tarif hanya didasarkan pada algoritma jarak pengantaran, tanpa memasukkan jarak penjemputan maupun waktu tunggu.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan kondisi tersebut membuat pengemudi menanggung beban operasional lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima.

Dia mencontohkan, ketika konsumen memesan layanan ride hailing dengan jarak antar lima kilometer, pengemudi yang menerima pesanan bisa saja harus menempuh jarak tiga kilometer untuk menjemput. Dengan demikian, total perjalanan mencapai delapan kilometer.

“Namun yang ditentukan sebagai tarif hanya berdasarkan jarak antar saja yaitu lima kilometer, sedangkan jarak jemput tidak dihitung dalam tarif apalagi apabila ternyata driver harus menunggu setelah sampai pada titik jemput,” kata Igun kepada Bisnis pada Kamis (26/3/2026).

Menurut Igun, kondisi tersebut merugikan pengemudi karena harus mengeluarkan biaya operasional (operational expenditure/OPEX) lebih besar, sementara pendapatan masih dipotong biaya aplikasi yang dapat mencapai hampir 50%.

Oleh karena itu, Garda Indonesia mengusulkan penerapan skema bagi hasil 90:10 serta mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus ojol.

Igun menilai skema bagi hasil tersebut dapat menjadi jaminan pendapatan utama bagi sekitar 7 juta pengemudi ojol di Indonesia, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dia menjelaskan, melalui skema tersebut pengemudi akan menerima 90% dari setiap pembayaran pelanggan. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan kepastian hukum di tengah tekanan krisis ekonomi global.

“Dari bagi hasil 90:10 yang berkekuatan hukum tetap, pengemudi akan mendapatkan jaminan pendapatan 90% dari setiap order, akan ada 30–50 juta keluarga ojol dan sekitar 75 juta ekosistem UMKM akan terdampak naik ekonominya apabila Perpres Ojol menetapkan bagi hasil 90:10,” kata Igun dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Igun menambahkan, tanpa skema tersebut, potensi penurunan ekonomi dinilai dapat terjadi apabila kebijakan lebih berpihak kepada investor atau perusahaan aplikator dibandingkan penguatan ekonomi kerakyatan.

Selain skema bagi hasil, Igun menekankan Perpres juga perlu mengatur perlindungan sosial bagi pengemudi, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, dengan melibatkan pemerintah dan perusahaan aplikator.

Regulasi tersebut juga diharapkan mencakup komponen tarif secara menyeluruh, mulai dari tarif penjemputan, tarif menunggu, hingga tarif pengantaran, guna menjamin keadilan atas biaya operasional pengemudi.

Di tengah potensi krisis ekonomi global akibat konflik geopolitik, asosiasi juga meminta pemerintah menahan kenaikan tarif sementara waktu agar tidak membebani masyarakat.

Namun demikian, Igun menegaskan pentingnya penerapan skema tarif yang transparan dan adil, termasuk tarif jemput yang proporsional, kompensasi waktu tunggu, serta perhitungan tarif berbasis jarak yang akurat.

“Kami sangat berharap Presiden Prabowo pro rakyat, pro kepentingan 7 juta pengemudi ojol, 30–50 juta keluarga ojol dan 75 juta UMKM yang menggantungkan fundamental ekonominya dari porsi bagi hasil 90:10,” kata Igun.

Dia memastikan Garda Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah, investor, dan perusahaan aplikator untuk mengkaji serta mempercepat implementasi Perpres tersebut. Pihaknya juga menegaskan akan terus memperjuangkan hak pengemudi dalam ekosistem gig economy agar sektor ini dapat berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Penumpukan permintaan ojek online (ojol) saat Ramadan dan Lebaran disebut sebagai masalah tahunan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Salah satu pemicunya layanan paket hemat yang ditawarkan aplikator.

Pengemudi ojek online, Mustar, mengatakan terjadi peningkatan pesanan ojek online di bulan Ramadan, khususnya jelang waktu berbuka puasa. Namun, dia juga menjelaskan jika peningkatan pesanan ojek online tidak sebanding dengan jumlah driver ojol.

Menurutnya, di saat bulan Ramadan banyak driver yang tidak aktif sementara waktu, apalagi di waktu menjelang buka puasa. Padahal di waktu tersebut banyak pelanggan yang memesan ojol untuk pulang kerja maupun memesan makanan. Hal tersebut yang membuat pelanggan kesulitan mencari driver ojol.

“Ini mah udah masalah tahunan, jadinya kacau. Saya juga jemputnya jauh-jauh,” kata Mustar kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Selain itu, ada penurunan tarif melalui sistem layanan hemat yang mempengaruhi pendapatan driver sehingga banyak driver yang malas untuk bekerja. Pada skema layanan hemat, ongkos perjalanan yang diterima driver menjadi lebih kecil. Misalnya tarif yang biasanya Rp10.000 bisa turun menjadi Rp7.000.

“Banyak yang gak aktifin layanan hemat, pada milih reguler soalnya gak kepotong,” ujarnya.

Selain itu, layanan hemat membuat para driver mendapat jemputan yang cukup jauh, bahkan jarak tempuhnya kadang hampir sama dengan jarak antar. Tentunya para ojol juga merasa terbebani dengan biaya operasional yang tinggi, namun pendapatan yang didapat tidak seberapa.

Berbeda dengan layanan hemat, layanan biasa atau reguler memiliki tarif yang lebih besar dan driver tidak mendapat potongan.

Mustar juga membagikan tips agar pelanggan lebih cepat mendapat driver ojol. Pelanggan disarankan untuk menggunakan layanan ojol tipe reguler dengan harga normal. Selain lebih banyak driver di layanan reguler, jarak penjemputan juga akan lebih dekat dan penumpang tidak menunggu lama karena lebih banyak driver yang tersebar.

Sebagian ojol juga mudik di Lebaran tahun ini. Ini juga menjadi tantangan bagi para pelanggan yang ingin mendapatkan ojol di hari raya. Namun tetap ada beberapa yang bekerja, tetapi pelanggan akan lebih sulit dan membutuhkan waktu tunggu lebih lama untuk mendapat driver.

Ke depannya Mustar berharap sistem tarif bisa kembali normal tanpa skema layanan hemat yang menurunkan pendapatan driver. Menurutnya, jika tarif kembali normal, para driver akan lebih semangat bekerja dan pelanggan juga akan lebih mudah mendapatkan driver.

“Jangan ada hemat-hemat, balik ke normal aja biar semangat kerjanya,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) buka suara perihal kesulitan pelanggan mendapatkan pengemudi ojek online (ojol) maupun pengantaran makanan/barang, khususnya di area DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Kabar “krisis” ojol ini berembus di media sosial, salah satunya X/Twitter mengenai keluhan pelanggan dalam mengakses layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab, terutama pada jam sibuk selama Ramadan.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyiratkan bahwa terdapat penurunan jumlah driver ojol yang aktif dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini berkenaan dengan berkurangnya pendapatan akhir yang diterima driver ojol, baik karena ongkos kirim (ongkir) yang rendah maupun karena potongan komisi untuk aplikator per pesanan yang rampung.

“Kadang [jarak] pengambilan orderan jauh dan tidak sesuai dengan ongkirnya,” kata Lily saat dihubungi Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Sebagai gambaran, dia memberikan contoh layanan pesan antar makanan yang tak hanya melibatkan pengemudi, tetapi juga restoran. Menurutnya, pengemudi kerap menanggung komplain dari pelanggan bilamana pesanan terlambat diproses restoran.

Menurutnya, hal ini berimplikasi terhadap tingkat penyelesaian pesanan yang dibukukan pengemudi. Lily juga menyinggung faktor yang lebih besar seperti tekanan ekonomi hingga cuaca.

“Ekonomi juga tidak stabil, sehingga konsumen mengurangi belanjanya. Hujan juga jadi penyebab [kesulitan mencari pengemudi],” ujarnya.

Terkhusus potongan per transaksi, Lily menyoroti besaran yang diterima aplikasi mencapai 20%, sedangkan pengemudi ojol hanya menerima sisanya.

Menurutnya, hal ini disebabkan kekosongan regulasi dari pemerintah yang belum mengatur batas besaran tersebut, sehingga berpengaruh terhadap pengemudi ojol pada waktu tertentu.

Oleh karena itu, Lily menyebut bahwa SPAI terus mendorong penerbitan aturan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) maupun Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perlindungan ojol.

“SPAI selalu konsisten dengan tuntutannya terkait Perpres ataupun Keppres tentang perlindungan pekerja transportasi online. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.