Jakarta (ANTARA) - Platform layanan transportasi daring berbasis aplikasi (aplikator) Grab Indonesia menegaskan bahwa rumor yang mengatakan perusahaan akan hengkang dari Indonesia adalah tidak benar.

“Grab menegaskan bahwa rumor mengenai rencana keluar dari Indonesia adalah tidak benar,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Neneng mengatakan Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab selama lebih dari 10 tahun.

“Selama lebih dari satu dekade, Grab telah menjadi bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia,” ujar Neneng.

Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia.

“Komitmen ini tercermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50 persen industri ride-hailing dan pengantaran online, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta program Grab untuk Indonesia senilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi,” katanya.

Adapun sebelumnya, beredar rumor di internet bahwa Grab sedang mengevaluasi dampak finansial dari pembatasan komisi 8 persen pada layanan transportasi daring, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojek online atau ojol yang diumumkan pada awal Mei lalu.

Rumor tersebut mengatakan Grab tengah membahas pengenaan biaya yang lebih besar kepada konsumen dan mitra, meskipun ada perkiraan di mana kebijakan tersebut dapat memicu penurunan permintaan.

Selain itu, salah satu opsi terakhir yang dilaporkan sedang dibahas adalah penarikan sebagian dan keluarnya Grab dari pasar transportasi daring Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Neneng memastikan Grab senantiasa menghormati arahan dan kebijakan pemerintah Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Grab akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan, karena bagi Grab, Indonesia bukan sekadar ekosistem, melainkan rumah tempat kami tumbuh bersama masyarakat,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia membantah rumor yang beredar mengenai rencana Perusahaan keluar dari Indonesia.

"Grab menegaskan bahwa rumor mengenai rencana keluar dari Indonesia adalah tidak benar," ujar CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi melalui siaran pers, dikutip Kamis (4/6/2026).

Neneng menekankan bahwa Grab senantiasa menghormati arahan dan kebijakan pemerintah Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab. Kami telah hadir untuk Indonesia selama lebih dari 10 tahun dan kami berkomitmen untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia," kata Neneng.

Selama lebih dari 1 dekade, lanjut Neneng, Grab telah menjadi bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia. Komitmen ini tecermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50% industri ride-hailing dan pengantaran online, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta program Grab untuk Indonesia senilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi.

Neneng menegaskan Grab akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Karena bagi Grab, Indonesia bukan sekadar ekosistem, melainkan rumah tempat kami tumbuh bersama masyarakat," tandasnya.

JAKARTA - Grab menepis kabar yang menyebut mereka akan meninggalkan Indonesia. Perusahaan layanan transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi tersebut menegaskan tetap berkomitmen tumbuh bersama masyarakat Indonesia serta mendukung penguatan ekonomi digital nasional.

Penegasan tersebut disampaikan CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu (3/6/2026). Neneng menekankan, Indonesia memiliki peran strategis bagi perjalanan dan perkembangan Grab selama lebih dari satu dekade terakhir. Grab Indonesia Tutup Program Langganan Akses Hemat untuk Driver GrabBike

Menurut Neneng, Grab akan terus menjalankan operasionalnya di Indonesia dengan tetap menghormati kebijakan pemerintah. Juga mendukung berbagai program yang mendorong ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

“Indonesia merupakan ekosistem yang sangat penting bagi Grab. Kami telah hadir lebih dari 10 tahun dan berkomitmen untuk terus berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Selama beroperasi di Indonesia, Grab mengklaim telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari jutaan masyarakat. Perusahaan juga menyebut berkontribusi terhadap sekitar setengah dari industri ride-hailing dan layanan pengantaran online di Indonesia.

Selain itu, Grab menyatakan telah membantu menciptakan sekitar 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ). Dukungan kepada mitra pengemudi juga terus dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Grab menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, mitra pengemudi, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Perusahaan menilai Indonesia bukan hanya pasar yang penting.

Indonesia juga menjadi bagian dari perjalanan panjang Grab dalam membangun layanan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan klarifikasi resmi ini, Grab berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait keberlangsungan operasional perusahaan di Indonesia.

Grab Indonesia mengumumkan akan menutup Program Langganan Akses Hemat bagi mitra ojek online (ojol) atau pengemudi GrabBike. Tujuannya, agar ojol menerima penghasilan lebih baik.

"Penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi. Penutupan program langganan ini juga dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak," tulis Grab dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5).

Sementara itu, layanan GrabBike Hemat bagi konsumen tetap ada, tetapi dengan tarif yang berbeda. Akan ada kenaikan tapi dipastikan tetap lebih terjangkau bagi pelanggan.

"Penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur, dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat," imbuh Grab.

Kemudian, untuk layanan perjalanan lain seperti GrabBike Standar dipastikan tidak ada perubahan, terutama dari sisi tarif bagi konsumen.

"Untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga," kata Grab melanjutkan.

Dalam keterangan tersebut, Grab Indonesia memastikan kesejahteraan pengemudi ojol merupakan prioritas utama. Salah satunya dengan terus mengupayakan pendapatan pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini.

Selain itu, Grab Indonesia memastikan akan terus mengupayakan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan, di antaranya Bonus Hari Raya (BHR), fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Grab menanggung iuran bagi mitra berprestasi, serta asuransi kecelakaan tambahan.

Kemudian, beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, dan kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat).

"Grab Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike) nantinya akan berjalan dengan lancar," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia mengumumkan penghapusan program langganan Akses Hemat untuk mitra pengemudi transportasi roda dua (GrabBike).

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan penghentian program langganan tersebut dilakukan karena perusahaan menilai skema yang berjalan masih memerlukan penyesuaian yang lebih baik.

“Penutupan program langganan ini juga dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak,” kata Neneng dalam keterangan pada Rabu (20/5/2026).

Neneng memastikan layanan GrabBike Hemat tetap tersedia untuk konsumen. Namun, akan ada penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

Sementara itu, untuk layanan GrabBike Standard, Grab Indonesia memastikan hingga saat ini belum ada kenaikan tarif. Perusahaan juga menegaskan kesejahteraan mitra pengemudi tetap menjadi prioritas utama.

Menurut Neneng, Grab Indonesia terus mengupayakan agar pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini.

Selain itu, perusahaan akan melanjutkan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan, seperti Bonus Hari Raya (BHR), fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung Grab bagi mitra berprestasi, asuransi kecelakaan tambahan, beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, hingga kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat).

Grab Indonesia juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 berjalan lancar bagi mitra pengemudi transportasi roda dua (GrabBike).

Sebelumnya, Grab Indonesia menyatakan menghormati arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh terkait penurunan komisi aplikator menjadi 8% pada 1 Mei lalu.

Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Grab Indonesia masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden untuk meninjau lebih lanjut detail kebijakan tersebut.

“Usulan struktur komisi ini merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace,” kata Neneng pada 1 Mei lalu.

Neneng mengatakan perusahaan akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan perubahan tersebut agar kebijakan dapat mencapai tujuan melindungi mitra pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri.

“Sejak hari pertama hadir di Indonesia, Grab Indonesia telah mendampingi jutaan Mitra Pengemudi dan UMKM dalam mengembangkan ekonomi digital, serta mendukung penghidupan mereka beserta keluarga yang senantiasa menjadi prioritas kami,” katanya.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. juga memastikan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo untuk menurunkan komisi aplikator menjadi 8%. Sebagai bagian dari penyesuaian tersebut, GoTo akan menghentikan program langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi, sementara layanan GoRide Hemat bagi pelanggan tetap tersedia.

Program tersebut mulai diuji coba sejak November 2025 dan diperluas pada Februari 2026. Setelah berjalan selama tiga bulan dan melalui kajian menyeluruh, Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan perusahaan menilai skema langganan itu masih memerlukan keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut, efektif dalam waktu dekat. Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide reguler,” kata Hans dalam konferensi pers di Kantor GoTo, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hans menegaskan penghentian program langganan GoRide Hemat dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak. Menurut dia, akan ada penyesuaian harga konsumen secara moderat pada layanan GoRide Hemat. Meski demikian, Gojek memastikan penyesuaian dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

“Penyesuaian ini akan bermanfaat bagi mitra pengemudi dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi,” kata Hans.

Grab Indonesia mengumumkan akan menutup Program Langganan Akses Hemat bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua

Jakarta (ANTARA) - Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Grab Indonesia akan menutup program langganan layanan GrabBike Hemat bagi mitra pengemudi.

“Grab Indonesia mengumumkan akan menutup Program Langganan Akses Hemat bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike),” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Neneng mengatakan penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi, serta untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Namun, Neneng memastikan layanan GrabBike Hemat tetap tersedia untuk konsumen dengan penyesuaian biaya perjalanan yang harus dibayarkan.

“Grab Indonesia menegaskan bahwa layanan GrabBike Hemat untuk konsumen akan tetap tersedia dengan penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur, dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga.

Neneng mengatakan, kesejahteraan mitra pengemudi merupakan prioritas utama perusahaan. Grab Indonesia, lanjut dia, terus mengupayakan pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini.

Selain itu, ia mengatakan perusahaan juga akan terus mengupayakan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan, di antaranya Bonus Hari Raya (BHR), fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dengan Grab menanggung iuran bagi mitra berprestasi, asuransi kecelakaan tambahan.

Lebih lanjut, ada juga program beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, dan kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat).

“Selain itu, Grab Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike) nantinya akan berjalan dengan lancar,” kata Neneng.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Grab Indonesia resmi menutup Program Langganan Akses Hemat bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike). Penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi.

Penutupan program langganan ini juga dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak. Layanan GrabBike Hemat untuk konsumen akan tetap tersedia dengan penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur, dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat. ”Untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam siaran tertulis, Selasa (19/5/2026).

Neneng melanjutkan, kesejahteraan mitra pengemudi merupakan prioritas utama. Grab Indonesia terus mengupayakan pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini.

Selain itu, Grab Indonesia akan terus mengupayakan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan.

Mulai dari Bonus Hari Raya (BHR), fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Grab menanggung iuran bagi mitra berprestasi, dan asuransi kecelakaan tambahan.

Kemudian, beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, dan kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat). Selain itu, Grab Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Perpres No 27/2026 bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike) nantinya akan berjalan dengan lancar.

Jakarta: Grab Indonesia kembali memperkuat ekosistem pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan melalui gelaran komunitas tahunan Arisan Serabi (Sekumpulan Perempuan Bisa) 2026. Program ini menjadi ruang pembelajaran bisnis sekaligus pertemuan komunitas bagi mitra GrabMerchant perempuan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Mengusung tema “TEMAN PEREMPUAN BISA: Makin Ngerti Bisnis, Cuan Makin Manis”, program tahun ini diikuti lebih dari 1.800 peserta dari 13 kota besar. Fokus utamanya adalah mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya aktif berjualan secara digital, tetapi juga lebih memahami strategi bisnis yang berkelanjutan dan berbasis data.

Program ini dirancang untuk membantu UMKM perempuan naik kelas melalui pendekatan yang lebih praktis. Dalam pelaksanaannya, Arisan Serabi 2026 menekankan transformasi perilaku usaha menuju konsep “usaha digital anti boncos”, yakni bisnis yang mampu membaca data, mengelola biaya, dan menjaga margin keuntungan secara lebih sehat.

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi fondasi kegiatan tahun ini. Pertama, peningkatan pemahaman terhadap tren pasar, di mana peserta diajak membaca pola permintaan konsumen melalui data agar bisa menyesuaikan produk, menu, hingga strategi promosi secara lebih tepat sasaran.

Kedua, pelatihan penentuan harga melalui sesi BisaMatika. Dalam workshop ini, mitra UMKM dibekali pemahaman tentang perhitungan harga jual di platform digital, termasuk bagaimana memastikan margin tetap terjaga setelah memperhitungkan biaya operasional, layanan, hingga promo.

Ketiga, penguatan kapasitas pengembangan usaha melalui pemanfaatan akses pembiayaan seperti GrabModal Mantul, yang diarahkan agar digunakan secara lebih terukur dan strategis untuk ekspansi bisnis.

Melalui pendekatan tersebut, para pelaku UMKM diharapkan dapat bergeser dari sekadar fokus pada volume penjualan menjadi lebih sadar terhadap struktur biaya, profitabilitas produk, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Rangkaian kegiatan Arisan Serabi 2026 berlangsung dari akhir April hingga Mei 2026, dengan kota penyelenggaraan meliputi Jakarta, Medan, Pekanbaru, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Manado, Samarinda, dan Balikpapan.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2023 di Jakarta dengan jumlah peserta yang masih terbatas, program ini berkembang cukup pesat. Kini, komunitas Serabi telah menjangkau lebih dari 3.800 anggota di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi salah satu ruang belajar kolektif bagi mitra perempuan GrabMerchant.

Pihak Grab menegaskan bahwa inisiatif ini bukan hanya bagian dari upaya digitalisasi UMKM, tetapi juga bentuk pendampingan agar pelaku usaha perempuan dapat membangun bisnis yang lebih stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Menurut Iki Sari Dewi, Director of Territory Jabo & ID Central Operations Grab Indonesia, banyak mitra perempuan sebenarnya sudah memiliki produk yang kuat dan diminati pasar. Namun, tantangan utama sering muncul pada aspek penentuan harga dan pengelolaan biaya di ekosistem digital.

Ia menilai bahwa strategi harga di platform online tidak bisa disamakan dengan model penjualan konvensional. Tanpa perhitungan yang tepat, pelaku usaha berisiko kehilangan potensi keuntungan meskipun penjualan terlihat tinggi.

Selain untuk mitra aktif, program ini juga membuka akses bagi calon mitra baru melalui sesi mass onboarding. Peserta cukup membawa KTP dan ponsel untuk langsung melakukan pendaftaran serta mulai bertransaksi pada hari yang sama. Seluruh rangkaian kegiatan ini juga disediakan tanpa biaya alias gratis.

Salah satu peserta, Miranti Pramitha dari usaha Toko Handmadekania di Medan, mengaku pelatihan penetapan harga menjadi salah satu bagian paling berdampak bagi usahanya. Ia menyebut materi tersebut membantu memahami cara menjaga margin keuntungan di tengah kenaikan biaya produksi.

Dengan pendekatan komunitas yang semakin luas, Serabi diharapkan terus menjadi jembatan bagi UMKM perempuan untuk tidak hanya bertahan di ekosistem digital, tetapi juga tumbuh lebih kuat, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan bisnis.

(SAW)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol).

Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di kompleks parlemen, Jumat (1/5), atau bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Pada momen itu, Dasco mengatakan salah satu tujuan pemerintah membeli sebagian saham aplikator ojol adalah demi memberikan jaminan potongan tarif yang masuk akal bagi para pengemudi ojek daring tersebut.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurut dia, sistem hingga kebijakan aplikator itu akan disesuaikan secara perlahan dan pasti. Namun yang paling utama, dia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi itu.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," kata Dasco.

Namun, dia tak menjelaskan saham aplikator ojol mana yang sudah dibeli pemerintah, dan berapa banyak. Diketahui saat ini ada beberapa aplikator ojol di Indonesia, di mana yang paling besar adalah GoTo dan Grab.

Hingga berita ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi baik dari Danantara, maupun sejumlah aplikator ojol--terutama GoTo dan Grab--terkait pernyataan Dasco pada Jumat kemarin.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi pihak terkait dari masing-masing, namun belum ada pernyataan resmi yang disampaikan hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, pihak Grab Indonesia lewat pernyataan resmi yang disampaikan pada Sabtu (2/5) siang menyatakan, "Kami tidak berkomentar tentang hal ini."

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Nafas. Namun hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi darinya.

Sementara itu, pada hari yang sama, saat berpidato di kegiatan May Day yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak Jumat pagi di Monas. Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan.

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. (Potongan bagi aplikator) harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu [driver ojol] yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit. Sori aje. Kalo enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Merespons perpres tersebut, GoTo dan Grab sudah buka suara.

GoTo melalui Direktur Utama Hans Patuwo mengatakan akan mematuhi peraturan pemerintah termasuk Perpres tersebut. Pihaknya mengaku akan melakukan pengkajian untuk memahami rincian, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan peraturan itu.

"GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026," kata Hans dalam rilis resmi, Jumat (1/5).

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek," sambungnya.

Sementara itu, Grab Indonesia menyatakan mereka menghormati langkah yang diambil pemerintah. Walaupun demikian, Grab Indonesia saat ini masih menunggu penerbitan resmi Perpres 27/2026 agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut.

"Grab Indonesia menghormati arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh hari ini," kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis, Jumat.

Dia lalu berujar, "Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas potongan pendapatan pengemudi ojek daring melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Dalam aturan tersebut, potongan maksimal yang boleh diambil perusahaan aplikator ditetapkan sebesar delapan persen.

Kebijakan ini disampaikan Presiden saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Ia menilai skema pembagian hasil sebelumnya belum mencerminkan keadilan bagi pengemudi.

“Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

Selama ini, potongan yang diambil aplikator disebut bisa mencapai sekitar 20 persen. Dengan aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan pengemudi minimal menerima 92 persen dari pendapatan, sementara perusahaan aplikasi maksimal mengambil delapan persen.

Prabowo menegaskan kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi yang setiap hari bekerja di lapangan dengan risiko tinggi. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan aplikator memberikan perlindungan jaminan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan akses layanan kesehatan.

“Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan,” kata Prabowo.

Menanggapi kebijakan tersebut, Grab Indonesia menyatakan menghormati arahan pemerintah dan siap mempelajari lebih lanjut implementasi aturan tersebut.

Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan pihaknya masih menunggu rincian teknis dari Peraturan Presiden sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Kami menghormati arahan yang disampaikan Presiden. Saat ini kami menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden untuk meninjau lebih lanjut detail kebijakan tersebut,” ujar Neneng dalam keterangan tertulis.

Ia menilai perubahan struktur komisi tersebut merupakan langkah mendasar terhadap model bisnis platform digital yang selama ini berfungsi sebagai marketplace.

Karena itu, Grab akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan harga bagi konsumen, serta keberlanjutan industri.

“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuannya,” katanya.

Grab menambahkan, sejak beroperasi di Indonesia, perusahaan telah melibatkan jutaan mitra pengemudi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem ekonomi digital.

Asosiasi Ojek Online (Ojol) menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pengemudi Transportasi Online.

Salah satu poin dalam perpres tersebut adalah penetapan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 8 persen, yang berarti pengemudi memperoleh porsi pendapatan hingga 92 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan angka tersebut melampaui tuntutan awal Garda serta para pengemudi yang selama ini memperjuangkan skema potongan maksimal 10 persen.

"Keputusan tersebut mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial pemerintah dalam merespons aspirasi akar rumput," kata Igun dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

Ia menyampaikan apresiasi tinggi dan penghargaan mendalam atas langkah tersebut. Igun menilai kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi.

Namun, juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem transportasi digital modern.

[Gambas:Youtube]

Ke depannya, Igun mengatakan implementasi perpres ini harus dikawal secara ketat untuk memastikan kepatuhan platform digital serta menjaga keseimbangan ekosistem antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.

"Garda Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol di Indonesia," ujar Igun.

Prabowo memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani ketika berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak pagi tadi. Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. (Potongan bagi aplikator) harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit. Sori aje. Kalo enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Prabowo mengungkap juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Ia mengatakan Perpres 27/2026 di antaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja drive ojol. Driver ojol juga akan diberikan BPJS Kesehatan.

Selain itu, Perpes tersebut juga mengatur pembagian pendapatan di bawah 10 persen yang sebelumnya telah disinggung Prabowo.

"Yang saya tadi bicara harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan asuransi kesehatan juga. Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang jadi minimal 92 persen untuk pengemudi," ujar Prabowo.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merespons Perpres 27/2026 dengan menyatakan akan selalu mematuhi peraturan pemerintah.

Saat ini, Direktur Utama GOTO Hans Patuwo mengatakan pihaknya akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek," ujar Hans dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Grab Indonesia menyatakan pihaknya menghormati arahan Prabowo dalam Perpres 27/2026.

"Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis.

Saat ini, Grab Indonesia masih menunggu penerbitan resmi Perpres 27/2026 agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut.

Neneng mengatakan usulan struktur komisi ini merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace.

"Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan ini, guna memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya dalam melindungi Mitra Pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri," ujar Neneng.

kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Grab Indonesia menyatakan siap untuk mengkaji dan berkolaborasi dengan pemerintah terkait pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Monumen Nasional Jakarta, Jumat.

“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan ini, guna memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya dalam melindungi mitra pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Neneng mengatakan, pihaknya menghormati arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh Internasional 2026.

“Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Ia melanjutkan, Grab Indonesia juga masih menunggu penerbitan resmi Perpres No. 27 Tahun 2026 agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut.

“Sejak hari pertama hadir di Indonesia, Grab Indonesia telah mendampingi jutaan mitra pengemudi dan UMKM dalam mengembangkan ekonomi digital, serta mendukung penghidupan mereka beserta keluarga yang senantiasa menjadi prioritas kami,” kata Neneng.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata dia.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan.

Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Prabowo menyebut bahwa sebelumnya pihak aplikator meminta setoran atau potongan sebesar 20 persen dari pendapatan pengemudi.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi daring.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026