REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan investigasi terkait kecelakaan mobil listrik asal Vietnam, Green SM Indonesia, dengan rangkaian kereta di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4/2026) malam.

"Saat ini investigasi masih berlangsung, sehingga kami belum dapat menyampaikan detail teknisnya," kata Kariyanto Hardjosoemarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, perusahaan senantiasa mengedepankan aspek keselamatan yang menjadi fondasi utama bagi mitra mereka. Oleh karena itu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada pengguna kendaraan VinFast di Tanah Air.

Sebagai tambahan informasi, perusahaan layanan transportasi daring Green SM menggunakan varian kendaraan listrik yang diproduksi oleh VinFast.

"Keselamatan selalu menjadi prioritas utama kami. Kami terus mengedukasi pengguna untuk mengutamakan keselamatan dan kewaspadaan, terutama di area berisiko seperti perlintasan kereta," ujar dia.

Sebelumnya, perusahaan layanan transportasi berbasis listrik asal Vietnam tersebut sudah angkat bicara terkait kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan mereka dengan kereta yang sedang melintas di area perlintasan kereta dekat Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.

Dalam keterangan tertulis yang dibagikan di akun Instagram resmi perusahaan @id.greensm pada Selasa, Green SM Indonesia menyatakan perusahaan telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang berkenaan dengan insiden kecelakaan tersebut.

"Kami telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang serta mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung," kata perusahaan taksi listrik asal Vietnam tersebut.

Perusahaan menegaskan komitmen untuk menerapkan standar keselamatan guna memastikan keamanan pengguna layanan maupun masyarakat luas.

"Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi melalui sistem operasional, pengawasan, serta peningkatan layanan secara berkelanjutan," kata perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia mengevaluasi dan menyesuaikan kuota pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 95. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan kuota konsumsi BBM jenis tersebut akan dikurangi dari 300 liter menjadi 200 liter per orang per bulan.

"Pemerintah akan menyesuaikan batas kelayakan (kuota) RON 95 dari 300 liter per bulan menjadi 200 liter per bulan, mulai 1 April 2026," kata Anwar dalam pernyataan yang dipantau di Kuala Lumpur, Kamis (26/3/2026) malam.

Keputusan ini dilakukan setelah pemerintah Malaysia meneliti bahwa rata-rata penggunaan BBM jenis RON 95 per bulan adalah 100 liter per orang. Hampir 90 persen rakyat Malaysia menggunakan BBM RON 95 kurang dari 200 liter per bulan.

Atas dasar itu kuota pembelian BBM tersebut dikurangi dari maksimal 300 liter per orang per bulan, menjadi 200 liter per orang per bulan.

Keputusan ini juga diambil untuk mengukuhkan kemampuan Malaysia dalam menghadapi potensi krisis. Keputusan juga diambil di tengah beberapa insiden viral di media sosial yang menunjukkan adanya penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi.

Berdasarkan ketentuan, BBM RON 95 bersubsidi seharga 1,99 ringgit (Rp8.437) per liter, hanya diperuntukkan bagi masyarakat Malaysia pemegang kartu tanda kependudukan yang sah.

Sedangkan bagi warga asing dikenakan harga RON 95 normal yakni sekitar 3,87 ringgit (Rp16.389) per liter, dan bagi kendaraan bernomor polisi non-Malaysia, misalnya Singapura, wajib membeli BBM jenis RON 97 seharga sekitar 5,15 ringgit (Rp21.812) per liter.

Insiden viral di media sosial di antaranya kendaraan bernomor polisi non-Malaysia membeli RON 95, serta seseorang warga Malaysia membeli RON 95 subsidi dan mengisinya ke dalam tong atau jeriken.

Sementara itu khusus untuk pengemudi transportasi daring, pemerintah Malaysia tetap memberikan kuota pembelian BBM RON 95 subsidi maksimum hingga 800 liter per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara menyampaikan bahwa Bonus Hari Raya (BHR) harus dipastikan diterima oleh pekerja transportasi online yang meliputi pengemudi ojek dan kurir online.

Prabowo menyampaikan rasa syukurnya bahwa pekerja di sektor transportasi online mendapatkan BHR mulai dari Rp400.000 hingga Rp1,6 juta baru terjadi pada era pemerintahannya.

Dalam rapat tersebut, Prabowo awalnya meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Investasi memastikan tunjangan hari raya bagi semua aparatur sipil negara (ASN) agar tepat waktu serta tidak ada kendala. Presiden kemudian menyinggung BHR untuk mitra transportasi online.

"Yakinkan yang kita tentukan harus sampai ke mereka. Antara Rp400.000 sampai Rp1,6 juta per orang. Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita, pengemudi online dapat tunjangan hari raya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). SKP tersebut membahas terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi Lebaran.

Sebelumnya, pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait dengan pemberian BHR Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi ojek online dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian BHR ojek online senilai total Rp220 miliar pada tahun ini. Pemerintah juga mendorong agar aplikator transportasi daring untuk mencairkan BHR mulai H-14 lebaran Idulfitri 2026.

“Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar, dan ini [nilainya] dua kali dari tahun lalu,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan aplikator terkait pemberian BHR kepada mitra pengemudi, kendati hanya berupa imbauan.

Dia lantas memerinci bahwa aplikator seperti Gojek dan Grab masing-masing akan memberikan BHR senilai total Rp100 miliar hingga Rp200 miliar kepada sekitar 400.000 mitra pengemudi.

Sisanya akan diberikan oleh aplikator lainnya seperti Maxim, yang mencanangkan pemberian BHR kepada 51.000 mitra pengemudi, serta InDrive kepada sekitar 500 mitra pengemudi. “Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian terkait untuk meninjau kembali penyaluran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah/2026. Tujuannya agar seluruh kewajiban tersebut dapat dipenuhi dan diterima tepat waktu oleh para penerima.

Dalam sambutannya pada Rapat Kabinet Paripurna terkait kesiapan Idul Fitri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo juga memerintahkan agar seluruh hak pekerja tersebut dapat diterima sesuai ketentuan.

"Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan dan Menteri Investasi, pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu," kata Presiden Prabowo.

Berdasarkan ketentuan pemerintah, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan (H-7)

Selain THR untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden juga mengumumkan bahwa nominal bonus hari raya yang akan diterima para pengemudi transportasi daring pada Lebaran 2026 ditetapkan berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp1,6 juta per orang.

Presiden Prabowo juga mengucap syukur karena pada masa pemerintahannya para pengemudi transportasi daring untuk pertama kalinya mendapatkan bonus hari raya.

"Bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online, yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara Rp400 ribu sampai dengan Rp1,6 juta per orang," katanya.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para pekerja di sektor ekonomi digital yang selama ini turut mendukung mobilitas masyarakat.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) buka suara perihal kesulitan pelanggan mendapatkan pengemudi ojek online (ojol) maupun pengantaran makanan/barang, khususnya di area DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Kabar “krisis” ojol ini berembus di media sosial, salah satunya X/Twitter mengenai keluhan pelanggan dalam mengakses layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab, terutama pada jam sibuk selama Ramadan.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyiratkan bahwa terdapat penurunan jumlah driver ojol yang aktif dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini berkenaan dengan berkurangnya pendapatan akhir yang diterima driver ojol, baik karena ongkos kirim (ongkir) yang rendah maupun karena potongan komisi untuk aplikator per pesanan yang rampung.

“Kadang [jarak] pengambilan orderan jauh dan tidak sesuai dengan ongkirnya,” kata Lily saat dihubungi Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Sebagai gambaran, dia memberikan contoh layanan pesan antar makanan yang tak hanya melibatkan pengemudi, tetapi juga restoran. Menurutnya, pengemudi kerap menanggung komplain dari pelanggan bilamana pesanan terlambat diproses restoran.

Menurutnya, hal ini berimplikasi terhadap tingkat penyelesaian pesanan yang dibukukan pengemudi. Lily juga menyinggung faktor yang lebih besar seperti tekanan ekonomi hingga cuaca.

“Ekonomi juga tidak stabil, sehingga konsumen mengurangi belanjanya. Hujan juga jadi penyebab [kesulitan mencari pengemudi],” ujarnya.

Terkhusus potongan per transaksi, Lily menyoroti besaran yang diterima aplikasi mencapai 20%, sedangkan pengemudi ojol hanya menerima sisanya.

Menurutnya, hal ini disebabkan kekosongan regulasi dari pemerintah yang belum mengatur batas besaran tersebut, sehingga berpengaruh terhadap pengemudi ojol pada waktu tertentu.

Oleh karena itu, Lily menyebut bahwa SPAI terus mendorong penerbitan aturan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) maupun Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perlindungan ojol.

“SPAI selalu konsisten dengan tuntutannya terkait Perpres ataupun Keppres tentang perlindungan pekerja transportasi online. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan nilai Bantuan Hari Raya atau BHR 2026 yang diberikan untuk pengemudi ojek online (ojol). Ini besaran BHR yang akan diterima pengemudi Grab dan Gojek.

Airlangga menjelaskan bahwa jumlah driver ojol di Grab dan Gojek masing-masing sekitar 400.000 orang. Mereka akan mendapatkan BHR sesuai dana yang disiapkan perusahaan

Sementara itu, jumlah driver ojol Maxim adalah sekitar 51.000 orang, lalu jumlah driver InDrive adalah 500 orang.

"Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Secara total, mantan menteri perindustrian itu mengatakan pemberian BHR Ojol senilai total Rp220 miliar pada tahun ini. Pemerintah juga mendorong agar aplikator transportasi daring untuk mencairkan BHR mulai H-14 lebaran Idulfitri 2026.

Menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan aplikator terkait pemberian BHR kepada mitra pengemudi, kendati hanya berupa imbauan.

“Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujar Airlangga.

Airlangga menjabarkan bahwa Grab dan Gojek menyiapkan dana agregat senilai Rp100 miliar—110 miliar untuk BHR 2026. Jumlah itu naik dua kali lipat dibandingkan dana BHR 2025 masing-masing platform sekitar Rp50 miliar.

Apabila dihitung berdasarkan dana agregat dan jumlah pengemudi aktif, maka rata-rata BHR 2026 yang akan diterima setiap driverGojek dan Grab adalah sekitar Rp250.000—275.000.

Sementara itu, nilai BHR 2026 dari Maxim dan InDrive belum bisa dihitung karena Airlangga tidak mengumumkan nilai dana agregat dari kedua perusahaan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa aturan pemberian BHR ojol dan kurir online tertuang dalam SE terbaru yang diterbitkan Kemnaker.

Dalam SE tersebut, Menaker mengimbau perusahaan aplikasi memberikan BHR kepada pengemudi atau kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan dalam waktu 12 bulan terakhir.

"BHR diberikan dalam bentuk uang tunai, paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir," ujarnya.

Selain itu, perusahaan aplikasi diminta transparan dalam perhitungan besaran BHR ojol dan kurir online. Kemudian, pencairan diminta dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan aturan terkait dengan pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi ojek online dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian bonus hari raya ojek online (BHR ojol) senilai total Rp220 miliar pada tahun ini. Pemerintah juga mendorong agar aplikator transportasi daring untuk mencairkan BHR mulai H-14 lebaran Idulfitri 2026.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers terkait kebijakan THR, bonus hari raya (BHR) ojek daring, serta stimulus ekonomi pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

“Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar, dan ini [nilainya] dua kali dari tahun lalu,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan aplikator terkait pemberian BHR kepada mitra pengemudi, kendati hanya berupa imbauan.

Dia lantas memerinci bahwa aplikator seperti Gojek dan Grab masing-masing akan memberikan BHR senilai total Rp100 miliar hingga Rp200 miliar kepada sekitar 400.000 mitra pengemudi.

Sisanya akan diberikan oleh aplikator lainnya seperti Maxim, yang mencanangkan pemberian BHR kepada 51.000 mitra pengemudi, serta InDrive kepada sekitar 500 mitra pengemudi.

“Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujar Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa aturan pemberian BHR ojol dan kurir online tertuang dalam SE terbaru yang diterbitkan Kemnaker.

Dalam SE tersebut, Menaker mengimbau perusahaan aplikasi memberikan BHR kepada pengemudi atau kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan dalam waktu 12 bulan terakhir.

"BHR diberikan dalam bentuk uang tunai, paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir," ujarnya.

Selain itu, perusahaan aplikasi diminta transparan dalam perhitungan besaran BHR ojol dan kurir online. Kemudian, pencairan diminta dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran.

"Namun, kami imbau pembayaran BHR bisa lebih cepat dari batas waktu tersebut," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan transportasi daring Maxim memaparkan mekanisme penetapan tarif layanan serta potongan komisi aplikasi bagi mitra pengemudi di Indonesia.

Kebijakan tersebut disebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan mitra, keterjangkauan harga bagi pengguna, serta keberlangsungan operasional perusahaan.

Public Relations Manager Maxim Indonesia, Yuan Ifdal Khoir, menjelaskan penetapan tarif ojek online tersebut dilakukan melalui perhitungan yang matang dan komprehensif.

KOMPAS.com/ JANLIKA PUTRI Ilustrasi ojek online

“Maxim menetapkan tarif melalui perhitungan yang matang dan komprehensif dengan tujuan menjaga keseimbangan antara penghasilan yang layak bagi mitra pengemudi, keterjangkauan harga bagi pengguna, serta keberlangsungan operasional perusahaan,” ujar Yuan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (6/2/2026).

Dalam menentukan tarif, Maxim mengacu pada regulasi tarif layanan transportasi daring yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sejumlah indikator turut menjadi pertimbangan, antara lain tarif batas atas dan batas bawah, ability to pay, willingness to pay, serta biaya operasional kendaraan.

Terkait potongan komisi aplikasi, Maxim menerapkan skema komisi yang disebut proporsional dan berkeadilan. Besarannya dimulai dari nol persen hingga batas maksimal 15 persen.

“Sejalan dengan ketentuan pemerintah dan prinsip keberlanjutan ekosistem transportasi daring, ketentuan komisi yang diberlakukan Maxim baik roda dua maupun roda empat berkisar di antara 9,8 persen hingga 15 persen ini tentunya masih relevan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, pengguna, dan perusahaan,” kata Yuan.

Selain itu, Maxim juga menyediakan sejumlah program bantuan dan insentif. Salah satunya adalah potongan komisi mulai dari nol persen bagi mitra pengemudi disabilitas.

Yuan mengungkapkan, perusahaan juga menerapkan komisi sebesar 8 hingga 12 persen bagi mitra pengemudi prioritas yang menggunakan stiker kendaraan khusus.

Menurut Yuan, besaran komisi tersebut ditentukan berdasarkan harga layanan dan wilayah operasional.

Skema ini dimaksudkan agar pendapatan bersih mitra pengemudi tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan kementerian.

Lebih lanjut, Yuan menyampaikan kebijakan penetapan tarif dan komisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan layanan ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan transportasi berbasis aplikasi yang mudah, modern dan terjangkau, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi mitra pengemudi untuk memperoleh penghasilan secara berkelanjutan,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan transportasi daring seperti Gojek, Grab, dan Maxim memastikan keberlanjutan program Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) pada Lebaran 2026.

Meski begitu, hingga kini skema, kriteria, dan nominal BHR yang akan diberikan masih dalam pembahasan pihak aplikator dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyebut perhitungan BHR untuk ojol berbeda dengan pekerja tetap. Menurutnya, BHR biasanya mengikuti aturan pekerja tetap, di mana mereka yang telah bekerja minimal 12 bulan memperoleh satu bulan upah.

Di sisi lain, status ojol yang bukan pekerja tetap membuat besaran BHR sulit disamakan dengan upah bulanan, sehingga besarannya harus dihitung secara berbeda.

“Kalau untuk ojol itu kan belum ada aturan yang jelas karena dia bukan bekerja tetap yang upahnya dari bulan ke bulan itu sama,” kata Faisal kepadaBisnis, Jumat (30/1/2026).

Faisal menilai, besaran BHR harus dihitung secara khusus oleh masing-masing perusahaan, sekaligus mendapat pertimbangan pemerintah untuk memastikan nilai yang diberikan layak dan adil.

“Oleh karena itu memang mesti ada perhitungan sendiri dari yang bergantung juga pada perusahaan, dan juga tentu saja harus pemerintah melihat dari sisi kelayakannya,” terangnya.

Masa Kerja

Menurut Faisal, salah satu faktor yang bisa menjadi pertimbangan adalah lama kerja mitra. Pengemudi dengan masa kerja 12 bulan ke atas kemungkinan menerima BHR yang lebih besar, sementara yang lebih pendek akan disesuaikan.

Jika menengok catatan Bisnis pada 2025, Kemnaker mengimbau perusahaan layanan transportasi berbasis daring untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melalui Surat Edaran No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

“Bonus hari raya keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi,” tulis Yassierli dalam surat edaran, dikutip Rabu (12/3/2025).

Selain itu, pemerintah juga meminta agar perusahaan aplikasi memberikan bonus hari raya paling lambat 7 hari sebelum Idulfitri 2025.

Dalam surat edaran tersebut, pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik akan memperoleh bonus secara proposional sesuai kinerja, berupa uang tunai dengan perhitungan 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Sementara itu, pengemudi dan kurir yang tidak termasuk kategori tersebut akan menerima bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.

Adapun, jika rata-rata pendapatan bersih yang diterima pengemudi ojol per bulan sekitar Rp3 juta, maka bonus hari raya yang diterima ojol dan kurir dengan kinerja baik adalah sebesar Rp600.000.

Kabar mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait layanan transportasi daring (ride-hailing) membawa angin segar sekaligus beban ekspektasi yang berat. Selama lebih dari satu dekade, jutaan pengemudi ojek dan taksi daring di Indonesia hidup dalam ketidakpastian hukum, terjebak dalam zona abu-abu ekonomi gig.

Langkah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan kebutuhan langkah konkrit kebijakan pemerintahan baru dalam menerjemahkan keadilan sosial bagi “wong cilik” di era digital. Jika Perpres ini hanya melegalkan status quo, kita kehilangan momentum sejarah. Regulasi ini harus menjadi instrumen korektif atas ketimpangan struktural yang selama ini berlindung di balik jargon “teknologi” dan “fleksibilitas”.

Terdapat setidaknya hal substansial yang harus dikawal agar Perpres ini tidak menjadi macan kertas, melainkan payung perlindungan yang bermartabat.

Redefinisi Kemitraan yang Berkeadilan

Akar masalah dalam ekosistem ride-hailing adalah bias definisi “mitra”. Selama ini, hubungan yang terjadi adalah partnership in name only (kemitraan semu). Secara fakta materiil, aplikator memegang kendali penuh (control) layaknya pemberi kerja: menentukan tarif, menetapkan standar pelayanan, hingga memberikan sanksi. Namun, di sisi lain, risiko bisnis ditanggung penuh oleh pengemudi.

Dalam perspektif Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principle forBusiness and Human Rights/BHR), negara memiliki kewajiban untuk melindungi (duty to protect) warganya dari praktik bisnis yang eksploitatif. Perpres ini harus mengembalikan bandul keseimbangan tersebut. Hubungan kemitraan tidak boleh lagi didasarkan pada kepatuhan sepihak di mana pengemudi hanya bisa menekan tombol “setuju” pada syarat dan ketentuan (T&C) yang berubah-ubah tanpa negosiasi.

Negara harus hadir memastikan adanya ruang konsensus yang bermakna (meaningful consent). Pengemudi, melalui serikat atau perwakilannya, harus memiliki posisi tawar dalam penetapan tarif dasar dan aturan main. Tanpa ini, kemitraan hanyalah eufemisme dari buruh murah tanpa hak.

Skema Jaminan Sosial Hibrida

Isu paling krusial adalah hilangnya hak-hak normatif pekerja. Dalih “mitra” membuat aplikator lepas tangan dari kewajiban iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, membebankannya pada pengemudi yang pendapatannya kian tergerus. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan dari sekitar 2,5 juta pekerja ojol di Indonesia, baru 351.097 pekerja ojol yang terdaftar sebagai peserta per Oktober 2025. Artinya masih banyak pekerja ojol yang tidak terlindungi sebagai pekerja.

Kita tidak bisa lagi menggunakan kacamata konvensional “pekerja vs pengusaha” yang kaku. Perpres ini perlu mendorong skema perlindungan sosial adaptif atau hibrida. Kita bisa belajar dari Riders Law di Spanyol atau putusan Mahkamah Agung Inggris yang mewajibkan platform berkontribusi pada hak-hak dasar pekerja gig.

Model yang paling rasional adalah skema tanggung renteng. Aplikator wajib membayar persentase tertentu iuran jaminan sosial sebagai kompensasi atas biaya tenaga kerja (labour cost) yang selama ini mereka hemat. Kontribusi ini kemudian disandingkan dengan subsidi negara (PBI) atau iuran pengemudi yang terjangkau. Skema ini memastikan jaring pengaman sosial (JKK, JKM, JHT) tetap ada tanpa mematikan fleksibilitas yang menjadi ciri khas ekonomi gig.

Redistribusi Risiko Operasional

Ekosistem saat ini diwarnai oleh eksternalisasi risiko yang ekstrem. Penyusutan aset kendaraan, biaya bensin, hingga risiko kecelakaan sepenuhnya menjadi beban pengemudi. Sementara itu, algoritma aplikasi terus memacu produktivitas dengan target dan bonus yang sering kali memaksa pengemudi mengabaikan batas kelelahan.

Riset IDEAS (2023) mencatat 68,9% pengemudi terpaksa bekerja 9-16 jam per hari hanya untuk pendapatan yang sering kali di bawah standar layak. Lebih ironis lagi, ketika 31,6% dari mereka mengalami kecelakaan kerja, mayoritas harus menanggung biaya sendiri karena hanya 12,9% yang mendapat fasilitas jaminan kesehatan dari aplikator. Ini adalah bukti nyata eksternalisasi risiko yang harus diakhiri oleh Perpres.

Perpres harus mengatur redistribusi risiko ini. Jika aplikator memiliki kuasa menentukan target performa, maka mereka turut bertanggung jawab atas risiko di jalan raya. Perlindungan asuransi kecelakaan kerja harus bersifat wajib dan otomatis ditanggung platform selama pengemudi dalam status on-bid (aktif bekerja), bukan sekadar asuransi tambahan yang memotong saldo mitra. Transparansi potongan aplikasi juga mutlak diperlukan agar pendapatan bersih pengemudi tidak tergerus oleh biaya layanan yang tidak wajar.

Akses Pemulihan dan Keamanan Mengadu

Salah satu sisi tergelap dari ekonomi gig adalah ketimpangan dalam penyelesaian masalah. Kanal pengaduan konsumen begitu powerful dan bisa seketika mematikan mata pencaharian pengemudi melalui suspend atau putus mitra. Sebaliknya, pengemudi tidak memiliki kanal aman untuk mengeluh tanpa rasa takut akan intimidasi algoritma atau pemblokiran akun.

Laporan Fairwork Indonesia 2025 menyebutkan bahwa platform besar seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive mendapat skor sangat rendah di kategori Manajemen Adil (Fair Management), bahkan sebagian besar 0-2 dari 10 poin, karena mereka gagal menyediakan proses banding yang terjamin bagi pekerja yang terkena sanksi atau pemutusan akun, menunjukkan kurangnya transparansi dan keadilan dalam pengambilan Keputusan.

Prinsip BHR menegaskan hak atas pemulihan (access to remedy). Perpres wajib memandatkan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen. Keputusan suspend tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada otomasi mesin atau laporan sepihak konsumen. Harus ada mekanisme right to appeal (hak sanggah) yang manusiawi dan transparan. Rasa takut untuk melapor adalah indikator lingkungan kerja yang toksik, dan negara tidak boleh membiarkan warganya bekerja dalam ketakutan.

Akuntabilitas Algoritma dan Data

Terakhir, namun tak kalah penting, adalah kedaulatan data. Saat ini, pengemudi bekerja di bawah arahan “kotak hitam” algoritma. Mengapa order mendadak sepi? Mengapa tarif di jam tertentu turun? Mengapa akun terkena sanksi? Semua tertutup rapat.

Perpres ini harus memaksa transparansi dan auditabilitas algoritma. Aplikator tidak bisa lagi bersembunyi di balik dalih “rahasia dagang” ketika algoritma tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Data kinerja adalah milik pengemudi, dan transparansi alokasi order serta sanksi adalah hak yang harus dipenuhi.

Rencana Presiden Prabowo menandatangani Perpres ini adalah pertaruhan politik keberpihakan. Apakah pemerintah akan tunduk pada lobi korporasi teknologi global, atau berani berdiri tegak melindungi jutaan rakyatnya yang menggantungkan hidup di atas aspal?

Transformasi dari eksploitasi menuju pemberdayaan bukanlah hal yang mustahil. Dengan regulasi yang tepat, ride-hailing bisa menjadi pilar ekonomi yang tak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga beradab secara kemanusiaan. Inilah saatnya negara hadir, bukan sebagai penonton, tapi sebagai wasit yang adil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan otomotif asal China, BYD, akan memperkenalkan submerek baru bernama “Linghui” berdasarkan dokumen terbaru yang diajukan ke Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China (Ministry of Industry and Information Technology/MIIT).

Dikutip dari Carnewschina pada Sabtu waktu setempat, pengajuan tersebut mengungkapkan logo baru merek Linghui, sekaligus model-model baru dari jajaran produk yang sudah ada. Adapun empat model, yakni Linghui e5, Linghui e7, Linghui e9, dan Linghui M9, telah diajukan untuk mendapatkan persetujuan.

Merek Linghui yang baru tampaknya memanfaatkan platform BYD yang sudah mapan. Sejumlah model berbasis pada kendaraan BYD yang telah ada, dengan mengadopsi identitas baru. Merek baru tersebut diprediksi akan digunakan sebagai armada layanan transportasi daring.

Linghui e9 dibangun di atas platform BYD Han dan menampilkan bahasa desain keluarga yang mudah dikenali. Mobil ini memiliki panjang 4.995 milimeter, lebar 1.940 milimeter, dan tinggi 1.495 milimeter, dengan jarak sumbu roda 2.920 milimeter.

Linghui e9 ditenagai dua pilihan motor listrik dengan output maksimum masing-masing 135 kW (181 hp) dan 150 kW (201 hp).

Mengadopsi bahasa desain keluarga yang sama, Linghui e7 memiliki dimensi panjang 4.780 milimeter, lebar 1.900 milimeter, dan tinggi 1.515 milimeter, dengan jarak sumbu roda 2.820 milimeter. Model ini tersedia dalam dua konfigurasi motor listrik dengan daya 100 kW (134 hp) dan 130 kW.

Sementara itu, Linghui e5 yang berbasis pada BYD Qin Plus EV memiliki panjang 4.805 milimeter, lebar 1.837 milimeter, dan tinggi 1.530 milimeter, serta jarak sumbu roda 2.718 milimeter. Mobil ini dibekali satu motor listrik dengan daya maksimum 100 kW (134 hp).

Adapun Linghui M9 merupakan model terbesar dari penawaran awal dan berbasis pada BYD Xia, meskipun sejumlah detail spesifik telah disesuaikan untuk merek baru ini. Mobil tersebut memiliki panjang 5.200 milimeter, lebar 1.970 milimeter, dan tinggi 1.805 milimeter, dengan jarak sumbu roda 3.045 milimeter.

Berbeda dengan model Linghui listrik murni lainnya, M9 menggunakan sistem penggerak plug-in hybrid yang menggabungkan mesin 1,5 liter dengan motor listrik berdaya maksimum 200 kW (268 hp).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operator taksi listrik Vietnam, Green and Smart Mobility JSC (GSM), yang berafiliasi dengan konglomerat Vingroup dan produsen mobil listrik VinFast, tengah mengincar pencatatan saham internasional. Perusahaan tersebut disebut membidik valuasi hingga 20 miliar dolar AS (sekitar Rp335,46 triliun), seiring rencana ekspansi agresif di kawasan Asia.

Vingroup mengonfirmasi para penasihat GSM melihat potensi valuasi di kisaran tersebut, meski menegaskan angka final akan sangat bergantung pada waktu pelaksanaan dan kondisi pasar global saat penawaran saham dilakukan. Langkah ini menandai ambisi GSM untuk naik kelas sebagai pemain regional di sektor mobilitas berbasis kendaraan listrik.

Rencana tersebut mencuat setelah laporan Reuters mengungkap bahwa GSM menargetkan penawaran umum perdana (IPO) di Hong Kong pada 2027. Jika terealisasi, GSM berpotensi menjadi perusahaan Vietnam pertama yang mencatatkan sahamnya di bursa Hong Kong, salah satu pusat pasar modal terbesar di Asia.

GSM didirikan pada 2023 oleh pendiri Vingroup sekaligus VinFast, Pham Nhat Vuong. Dalam waktu singkat, perusahaan ini berhasil membangun armada taksi listrik terbesar di Vietnam melalui merek Xanh SM, dengan seluruh kendaraan dipasok secara eksklusif oleh VinFast yang tercatat di bursa Nasdaq.

Vingroup menyampaikan masih membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak terkait valuasi dan strategi pencatatan saham. Perusahaan menegaskan, keputusan akhir akan mempertimbangkan dinamika pasar dan kesiapan bisnis GSM saat memasuki bursa internasional.

Apabila valuasi 20 miliar dolar AS (Rp335,46 triliun) tercapai, GSM akan sejajar dengan pemain besar transportasi daring Asia Tenggara seperti Grab, yang saat ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar 21 miliar dolar AS (sekitar Rp352,24 triliun). Grab beroperasi lintas sektor, mulai dari mobilitas hingga layanan keuangan digital.

Meski demikian, sumber-sumber yang dekat dengan pembahasan IPO menyebut valuasi GSM juga bisa berada di rentang 2 miliar hingga 3 miliar dolar AS (sekitar Rp33,55 triliun hingga Rp50,32 triliun), dengan target penghimpunan dana setidaknya 200 juta dolar AS (sekitar Rp3,35 triliun). Nilai tersebut disebut akan memperhitungkan struktur utang perusahaan. Vingroup sendiri menegaskan, pencatatan saham GSM tidak akan dilakukan pada 2026.

Bagi Vingroup, IPO GSM akan menjadi pencatatan saham luar negeri kedua setelah VinFast melantai di Nasdaq pada 2023. Sinergi antara GSM dan VinFast selama ini dinilai saling menguntungkan, dengan GSM membantu menopang penjualan domestik VinFast, sementara VinFast menyediakan pasokan kendaraan tanpa ketergantungan pada pihak ketiga.

Data menunjukkan penjualan VinFast ke GSM menyumbang sekitar 26 persen dari total penjualan VinFast pada kuartal ketiga 2025, turun signifikan dibandingkan 72 persen pada 2023. Penurunan ini mencerminkan upaya VinFast memperluas basis konsumennya di luar ekosistem internal.