REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek menyatakan siap untuk mengkaji pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen. Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

“GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Perpres No. 27 Tahun 2026,” kata Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam keterangan.

“Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait aturan tersebut.

“Sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata dia.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Prabowo menyebut bahwa sebelumnya pihak aplikator meminta setoran atau potongan sebesar 20 persen dari pendapatan pengemudi.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) buka suara perihal kesulitan pelanggan mendapatkan pengemudi ojek online (ojol) maupun pengantaran makanan/barang, khususnya di area DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Kabar “krisis” ojol ini berembus di media sosial, salah satunya X/Twitter mengenai keluhan pelanggan dalam mengakses layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab, terutama pada jam sibuk selama Ramadan.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyiratkan bahwa terdapat penurunan jumlah driver ojol yang aktif dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini berkenaan dengan berkurangnya pendapatan akhir yang diterima driver ojol, baik karena ongkos kirim (ongkir) yang rendah maupun karena potongan komisi untuk aplikator per pesanan yang rampung.

“Kadang [jarak] pengambilan orderan jauh dan tidak sesuai dengan ongkirnya,” kata Lily saat dihubungi Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Sebagai gambaran, dia memberikan contoh layanan pesan antar makanan yang tak hanya melibatkan pengemudi, tetapi juga restoran. Menurutnya, pengemudi kerap menanggung komplain dari pelanggan bilamana pesanan terlambat diproses restoran.

Menurutnya, hal ini berimplikasi terhadap tingkat penyelesaian pesanan yang dibukukan pengemudi. Lily juga menyinggung faktor yang lebih besar seperti tekanan ekonomi hingga cuaca.

“Ekonomi juga tidak stabil, sehingga konsumen mengurangi belanjanya. Hujan juga jadi penyebab [kesulitan mencari pengemudi],” ujarnya.

Terkhusus potongan per transaksi, Lily menyoroti besaran yang diterima aplikasi mencapai 20%, sedangkan pengemudi ojol hanya menerima sisanya.

Menurutnya, hal ini disebabkan kekosongan regulasi dari pemerintah yang belum mengatur batas besaran tersebut, sehingga berpengaruh terhadap pengemudi ojol pada waktu tertentu.

Oleh karena itu, Lily menyebut bahwa SPAI terus mendorong penerbitan aturan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) maupun Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perlindungan ojol.

“SPAI selalu konsisten dengan tuntutannya terkait Perpres ataupun Keppres tentang perlindungan pekerja transportasi online. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu, angkat suara mengenai ojek online (ojol). Dia mendorong sistem berlangganan sebagai alternatif skema komisi dalam hubungan antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikator.

“Begini, maksimal per hari ini, per saat ini kita meminta komisi aplikator tidak lebih dari 10%. All in. Tapi, perkembangan teknologi, perkembangan pola ekonomi usaha di beberapa negara lain, sistemnya justru sudah lebih maju,” ujar Adian, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, model berlangganan yang diusungnya akan memberi kepastian akses order bagi pengemudi sekaligus kewajiban yang jelas bagi aplikator.

“Tidak lagi menggunakan komisi, tetapi biaya tetap, biaya berlangganan. Jadi driver membayar pada aplikasi Rp200.000 tiap bulan, dan aplikator wajib untuk mendistribusikan order pada mereka. Di India dan beberapa negara lain sudah seperti itu.”

Adian pun menegaskan usulan berlangganan dapat berjalan sebagai tahap lanjutan setelah pengetatan komisi.

Usulan tersebut disampaikan Adian usai berdiskusi dengan berbagai asosiasi ojol, komunitas pengemudi, dan perusahaan aplikator di Ruang Rapat Fraksi PDI Perjuangan, Jakarta, sebagai bagian dari penjaringan masukan untuk penyusunan regulasi transportasi daring.