Bisnis.com, JAKARTA — Rencana masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke industri ojek online (ojol) dinilai tidak serta merta membuat tarif aplikasi menjadi 8%. Biaya aplikasi di Gojek dan Grab lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kehadiran Danantara sebagai investor di sektor ride hailing tidak otomatis memberi dampak positif terhadap pengendalian tarif ojol.

Menurutnya, skema tarif pengemudi saat ini tetap tunduk pada regulasi pemerintah sehingga perubahan kepemilikan tidak akan banyak mengubah struktur dasar industri.

"Tarif perjalanan untuk driver selama ini diatur oleh peraturan. Selama aturannya sama, mau yang masuk Danantara atau siapa pun ya tetap akan sama," ucap Nailul Huda kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Sejatinya, aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dalam Diktum kedelapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Lebih lanjut, Huda menuturkan persoalan utama industri ojol justru terletak pada struktur biaya dan besaran potongan aplikasi terhadap mitra pengemudi.

Huda menegaskan, bahwa hal tersebut lebih mendesak dibenahi ketimbang mendorong keterlibatan langsung pemerintah melalui investasi.

"Aturannya berupa fixed cost bagi driver, potongannya berupa persentase. Itu dulu diselesaikan sebelum ngomongin intervensi," ujarnya.

Huda juga menilai pemerintah semestinya tetap berada pada posisi regulator, bukan pelaku usaha ataupun investor di industri digital.

Jika pemerintah masuk terlalu jauh ke dalam bisnis ojol melalui Danantara, kondisi itu dinilai berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Keterlibatan pemerintah sebagai investor berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan kebijakan terhadap pemain tertentu. Risiko itu dinilai makin besar apabila Danantara digunakan untuk menopang tarif murah melalui subsidi.

Dia mencontohkan skenario apabila pemerintah melalui Danantara mengintervensi tarif menjadi hanya 8% melalui subsidi. Kondisi itu dapat menekan kompetitor swasta yang tidak memperoleh dukungan serupa.

"Buat regulasi yang menguntungkan semua pihak, itu yang diperlukan oleh industri. Yang lain tidak diberikan subsidi, ya pesaing bisa habis 'bensin'. Investor mana mau masuk ke Indonesia di mana pasarnya sudah fail karena Danantara," katanya.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi iklim investasi sektor digital nasional. Investor swasta berpotensi menahan ekspansi apabila melihat adanya dominasi pemerintah di industri yang seharusnya berbasis kompetisi pasar.

Bagi pelaku usaha di sektor ride hailing, intervensi pemerintah yang terlalu dalam juga berpotensi mempersempit ruang inovasi dan memperbesar ketidakpastian bisnis.

Industri dikhawatirkan bergerak bukan berdasarkan efisiensi dan kompetisi layanan, melainkan bergantung pada arah kebijakan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemain pasar.

Janji Prabowo

Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10% yakni hanya 8% saat Hari Buruh atau May Day 2026.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa telah meneken Peraturan Presiden No 27 tahun 2026 tentang perlindungan Transportasi Online, sehingga pengemudi online harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga mendapatkan BPJS Kesehatan.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia," tegasnya di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dari setiap pendapatan, ojol online hanya mendapatkan 80% saja, tetapi sekarang harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojol demi menurunkan potongan menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menyebut secara rinci tujuannya untuk menurunkan biaya aplikator dari semula 20% atau 10% menjadi 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.

JAKARTA - Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyoroti sejumlah risiko dari intervensi Danantara dalam industri ojek online (ojol) . Terutama terkait potensi konsolidasi besar yang dapat mengarah pada monopoli pasar.

Dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026) ISEAI menyebut masuknya Danantara ke struktur pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), serta potensi keterlibatan dalam Grab, memicu spekulasi merger antara dua perusahaan raksasa tersebut.

"Jika Danantara bertindak sebagai jembatan untuk merger Grab-Gojek, maka akan tercipta entitas gabungan yang menguasai 91% pasar Indonesia," tulis ISEAI.

Ungkap Risiko, MODANTARA Minta Batas Potongan Platform 8% Ditinjau Kembali



Menurut ISEAI, kondisi tersebut menimbulkan kontradiksi kebijakan. Di satu sisi, pemerintah mendorong penurunan komisi aplikator menjadi 8 persen untuk melindungi pengemudi. Namun di sisi lain, potensi dominasi pasar oleh satu entitas justru berisiko merugikan konsumen akibat minimnya persaingan harga.

"Jika Danantara hanya fokus pada penurunan komisi tanpa memperbaiki struktur biaya industri, maka investasi negara di GOTO atau Grab akan mengalami capital loss yang masif," kata ISEAI.

Dalam skenario terburuk, lanjutnya, pemerintah bahkan bisa dipaksa melakukan bailout apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban finansial, demi mencegah dampak sosial dari hilangnya mata pencaharian jutaan pengemudi.

Prabowo Teken Aturan Potongan Aplikator 8%, Driver Ojol: Semoga Aplikator Patuh



Di sisi lain, ISEAI juga memaparkan skenario positif jika intervensi Danantara diiringi dengan konsolidasi industri. Melalui merger, perusahaan dapat menghilangkan perang subsidi, meningkatkan efisiensi skala besar, serta mengamankan data mobilitas dan finansial masyarakat sebagai aset strategis nasional.

"Dalam skenario merger, meskipun potongan komisi hanya 8 persen, efisiensi dari hilangnya persaingan bisa membuat perusahaan tetap profit. Namun, hal ini menuntut pengawasan super ketat agar efisiensi tersebut tidak justru dibebankan kembali kepada konsumen dalam bentuk tarif perjalanan yang mahal," lanjut ISEAI dalam laporannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke industri ojek online (ojol) dinilai berisiko menimbulkan distorsi pasar dan konflik kepentingan, alih-alih menyelesaikan polemik tarif dan kesejahteraan pengemudi.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kehadiran Danantara sebagai investor di sektor ride hailing tidak otomatis memberi dampak positif terhadap pengendalian tarif ojol.

Menurutnya, skema tarif pengemudi saat ini tetap tunduk pada regulasi pemerintah sehingga perubahan kepemilikan tidak akan banyak mengubah struktur dasar industri.

"Tarif perjalanan untuk driver selama ini diatur oleh peraturan. Selama aturannya sama, mau yang masuk Danantara atau siapa pun ya tetap akan sama," ucap Nailul Huda kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Sejatinya, aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Diktum kedelapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Lebih lanjut, Huda menuturkan persoalan utama industri ojol justru terletak pada struktur biaya dan besaran potongan aplikasi terhadap mitra pengemudi.

Huda menegaskan, bahwa hal tersebut lebih mendesak dibenahi ketimbang mendorong keterlibatan langsung pemerintah melalui investasi.

"Aturannya berupa fixed cost bagi driver, potongannya berupa persentase. Itu dulu diselesaikan sebelum ngomongin intervensi," ujarnya.

Huda juga menilai pemerintah semestinya tetap berada pada posisi regulator, bukan pelaku usaha ataupun investor di industri digital.

Jika pemerintah masuk terlalu jauh ke dalam bisnis ojol melalui Danantara, kondisi itu dinilai berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Keterlibatan pemerintah sebagai investor berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan kebijakan terhadap pemain tertentu. Risiko itu dinilai makin besar apabila Danantara digunakan untuk menopang tarif murah melalui subsidi.

Dia mencontohkan skenario apabila pemerintah melalui Danantara mengintervensi tarif menjadi hanya 8% melalui subsidi. Kondisi itu dapat menekan kompetitor swasta yang tidak memperoleh dukungan serupa.

"Buat regulasi yang menguntungkan semua pihak, itu yang diperlukan oleh industri. Yang lain tidak diberikan subsidi, ya pesaing bisa habis 'bensin'. Investor mana mau masuk ke Indonesia di mana pasarnya sudah fail karena Danantara," katanya.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi iklim investasi sektor digital nasional. Investor swasta berpotensi menahan ekspansi apabila melihat adanya dominasi pemerintah di industri yang seharusnya berbasis kompetisi pasar.

Bagi pelaku usaha di sektor ride hailing, intervensi pemerintah yang terlalu dalam juga berpotensi mempersempit ruang inovasi dan memperbesar ketidakpastian bisnis.

Industri dikhawatirkan bergerak bukan berdasarkan efisiensi dan kompetisi layanan, melainkan bergantung pada arah kebijakan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemain pasar.

Janji Prabowo

Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10% yakni hanya 8% saat Hari Buruh atau May Day 2026.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa telah meneken Peraturan Presiden No 27 tahun 2026 tentang perlindungan Transportasi Online, sehingga pengemudi online harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga mendapatkan BPJS Kesehatan.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia," tegasnya di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dari setiap pendapatan, ojol online hanya mendapatkan 80% saja, tetapi sekarang harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojol demi menurunkan potongan menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menyebut secara rinci tujuannya untuk menurunkan biaya aplikator dari semula 20% atau 10% menjadi 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Komisi V Sofwan Dedy Ardyanto menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto mengenai potongan tarif aplikator ojek online (ojol) di bawah 10 persen dalam May Day 2026 di Monas, Jumat (1/5/2026).

"Perjuangan kami di Komisi V bersama teman-teman ojol akhirnya didengar Presiden Prabowo. Kementerian Perhubungan harus segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan merevisi Peraturan Menteri," ujar politikus PDIP itu, Minggu (3/5/2026).

Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026 menjadi klimaks perjuangan para pengemudi ojol yang telah sekian lama memperjuangkan penyesuaian potongan tarif oleh aplikator.

"Saya akan proaktif memonitor apakah arahan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Kemenhub dan aplikator ojek online atau tidak? Indikatornya sederhana, dimulai dari revisi Peraturan Menteri," kata Sofwan.

Perjuangan pengemudi ojek online di Gedung Parlemen mengemuka beberapa waktu lalu ketika para anggota DPR dari Fraksi PDIP getol mengadvokasi agar pemerintah menertibkan aplikator ojek online dalam melakukan potongan-potongan dan meminta agar potongan tarif maksimal 10 persen.

Beberapa nama anggota Komisi V PDIP yang vokal membela driver ojol di antaranya Adian Napitupulu, Edy Purwanto, dan Sofwan Dedy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memberikan komentar terkait isu pembelian saham ojek online (ojol). Danantara memastikan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap beragam peluang sebagai upaya melaksanakan mandat untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia.

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami dalam memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," ujar Tim Komunikasi Danantara.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Danantara Indonesia telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol). Salah satu tujuannya adalah menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10–20 persen menjadi delapan persen.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurutnya, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan.

Namun demikian, yang paling utama, ia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi tersebut.

"Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen, sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, ia mengatakan hal tersebut masih disimulasikan.

Di sisi lain, ia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan tersebut.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak berbicara, akan diajak berembuk," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

KOMPAS.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online menghadapi tantangan, salah satunya implementasi di lapangan menyoal potongan komisi 8 persen oleh aplikator.

Salah satu driver ojek online (ojol), Sule (46) ragu jika Perpres ini diikuti sepenuhnya oleh aplikator.

"Menurut saya sih itu enggak mungkin. Enggak sampai gitu. Dari Presiden bisa menyampaikan aturan, tapi dari kantor aplikator suka tidak terealisasi," ujar Sule saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026) dikutip dari Kompas.com.

Sebab, pada realisasi bantuan hari raya (BHR) banyak pengemudi tak mendapatkannya.

"Kayak kemarin itu BHR, dia bilang mau 3 tahun, 4 tahun, tetap dapatnya Rp 2.500.000. Tapi realisasinya ini saya jadi driver dari 2019 sampai sekarang tapi dapetnya (BHR) cuma Rp 50.000," katanya.

Hal senada diungkapkan driver ojol bernama Diah (49).

Dirinya mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Presiden Prabowo dan berharap segera terealisasi.

"Itu sangat bagus sekali. Itu dambaan semua driver. Harapannya benar-benar terealisasi," ujar Diah.

Baginya, potongan aplikator saat ini yang mencapai 20 persen cukup memberatkan, meski ada layanan tarif hemat tetap saja hasilnya tak maksimal.

"Pokoknya yang hemat itu harusnya tidak berbayar lagi karena sudah hemat. Seperti kalau kita naik argo Rp 20.000 itu sudah hemat sebenarnya. Kalau tidak hemat itu Rp 27.000," jelas Diah.

"Tapi kenapa kita masih dipotong lagi Rp 3.000 gitu. Maksud kita kalau sudah hemat itu kan sudah murah. Tapi kita masih kena potongan. Harusnya potongan itu dibebankan ke aplikator," tambahnya.

Tanggapan GoTo dan Grab

Menyikapi potongan komisi 8 persen ini, pihak GoTo dan Grab angkat suara.

Chief Executive Officer GoTo PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Hans Patuwo menegaskan pihaknya akan mengikuti regulasi dari pemerintah.

"GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026," ujar Hans, Jumat (1/5/2026).

Manajemen GoTo mendalami dan memahami lebih dulu detail aturan ini serta melihat dampaknya bagi perusahaan.

Masalah penyesuaian, tinggal menunggu instruksi pemerintah.

"Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait," lanjut Hans.

Sementara itu, Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi menghormati keputusan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Manajemen Grab Indonesia akan memahami detail peraturan ini terlebih dahulu.

"Saat ini, kami masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden agar kami dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut," kata Neneng.

Menurutnya, perubahan struktur komisi mengakibatkan model bisnis perusahaan harus ikut berubah. Tapi, Neneng yakin bisa berkolaborasi dengan pemerintah.

"Usulan perubahan struktur komisi merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace. Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan ini," kata Neneng.

Baik Grab dan GoTo saat ini menunggu arahan dari pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Potongan Ojol Dibatasi 8 Persen, Driver Senang tapi Ragu Terlaksana" dan "Prabowo Resmikan Potongan Ojol Jadi 8 Persen, Ini Respon Gojek & Grab"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara memastikan terus mengevaluasi dan disiplin menilai berbagai peluang investasi. Pernyataan ini disampaikan di tengah mencuatnya kabar pembelian saham aplikator ojek online oleh sovereign wealth fund tersebut.

Kabar Danantara membeli saham aplikator ojol sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan, pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojol demi menurunkan potongan komisi pengemudi ojol menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi oleh Antara, Sabtu (2/5/2026).

Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," ujar Tim Komunikasi Danantara.

Sebelumnya, menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah lewat Danantara, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan dan pasti.

Namun demikian, yang paling utama, dia mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi driver ojol.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20% atau 10% ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengemudi ojol dengan aplikator, menurutnya, hal tersebut masih disimulasikan.

Di sisi lain, dia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek online menjadi 8%.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%, harus di bawah 10%," ujar Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) merespons janji Presiden Prabowo Subianto yang akan menurunkan potongan aplikator transportasi online dari 20% menjadi 8% dalam peringatan Hari Buruh 2026.

Menyikapi hal tersebut, Modantara meminta pemerintah meninjau kembali secara menyeluruh rencana perubahan angka bagi hasil platform menjadi 8% dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha menilai rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dan platform aplikator menjadi maksimum 8% merupakan kebijakan yang terlalu drastis, dipaksakan, dan berisiko menimbulkan dampak sistemik apabila diterapkan tanpa kajian serta diskusi mendalam dengan pelaku industri.

“Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru,” kata Agung dalam keterangan dikutip pada Sabtu (2/5/2026).

Agung mengatakan, pihaknya memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Namun, menurutnya, kebijakan harus berpijak pada data, realitas ekonomi, serta keberlanjutan ekosistem.

“Batas potongan 8% mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra,” ujarnya.

Dia menegaskan, isu kesejahteraan mitra tidak dapat disederhanakan hanya pada angka potongan platform. Ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mencakup teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan.

Menurut Agung, sektor mobilitas dan pengantaran digital merupakan bagian vital dalam kehidupan masyarakat modern. Saat ini, sektor tersebut melibatkan 2–4 juta mitra pengemudi aktif, menjadi sumber penghasilan utama maupun tambahan, serta berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perekonomian nasional. Selain itu, sektor ini juga mendukung jutaan UMKM dan pekerja lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Lebih lanjut, dia menekankan, keberlanjutan tidak hanya menyangkut platform sebagai entitas bisnis, tetapi juga seluruh ekosistem yang terhubung, mulai dari mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang mengandalkan layanan transportasi online dalam aktivitas sehari-hari.

“Batasan 8% ini akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60% dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak,” kata Agung.

Dia menambahkan, dampak kebijakan tersebut dinilai kompleks dan berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi serta iklim investasi. Setiap platform, kata dia, memiliki model bisnis berbeda dengan struktur komisi yang disesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, serta kebutuhan mitra.

Agung menilai bagi hasil atau potongan platform tidak dapat diseragamkan seperti tarif parkir, serta mempertanyakan apakah batas 8% benar-benar akan memperkuat penghasilan mitra dalam jangka panjang atau justru mengurangi permintaan, layanan, dan kesempatan kerja fleksibel yang selama ini menopang mereka.

Modantara juga menilai penetapan potongan platform tunggal berpotensi mengurangi kompetisi yang selama ini mendorong inovasi layanan dan program pemberdayaan mitra. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong penyesuaian harga kepada konsumen, mengancam keberlangsungan layanan di area dengan margin rendah, serta memaksa efisiensi berlebihan yang berdampak pada kualitas layanan.

Sebagai perbandingan, Agung menyinggung pengalaman di India, di mana platform berkomisi rendah seperti Ola harus memangkas jumlah pekerja dan mengurangi insentif pengemudi agar tetap beroperasi.

Dia juga menyebut, batas komisi 8% berpotensi menjadi yang terendah di dunia. Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15–30% untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar.

“Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia,” kata Agung.

Hingga saat ini, Modantara mengaku belum menerima salinan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online sehingga belum dapat melakukan kajian lebih lanjut secara terperinci.

Meski demikian, Modantara menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, Agung menegaskan pihaknya menghormati perhatian presiden terhadap kesejahteraan mitra pengemudi. Dia menilai mitra pengemudi merupakan bagian utama dari ekosistem mobilitas dan pengantaran digital, termasuk dalam aspek perlindungan pekerja dan perluasan jaminan sosial.

Namun, Modantara menilai kebijakan yang baik harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, kepentingan konsumen, daya saing investasi, dan pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan mitra perlu didukung. Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya,” kata Agung.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara mengenai kabar bahwa pihaknya akan membeli saham perusahaan aplikator ojek online atau ojol. Di mana, pembelian saham dilakukan sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah merealisasikan potongan 8 persen untuk pengemudi ojol.

Terkait kabar tersebut Danantara memastikan untuk melakukan evaluasi terhadap beragam peluang secara berkelanjutan. 

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu (2/5).

Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," ujar Tim Komunikasi Danantara.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojol.

[Gambas:Youtube]

Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di kompleks parlemen, Jumat (1/5), atau bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Pada momen itu, Dasco mengatakan salah satu tujuan pemerintah membeli sebagian saham aplikator ojol adalah demi memberikan jaminan potongan tarif yang masuk akal bagi para pengemudi ojek daring tersebut.

"Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 persen atau 10 persen ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurut dia, sistem hingga kebijakan aplikator itu akan disesuaikan secara perlahan dan pasti. Namun yang paling utama, dia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi itu.

Namun, dia tak menjelaskan saham aplikator ojol mana yang sudah dibeli pemerintah, dan berapa banyak. Sebagai informasi saat ini terdapat beberapa aplikator ojol di Indonesia, yang terbesar adalah GoTo dan Grab.

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, Ia mengatakan hal tersebut masih disimulasikan.

Di sisi lain, Ia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Presiden Prabowo.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol).

Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di kompleks parlemen, Jumat (1/5), atau bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Pada momen itu, Dasco mengatakan salah satu tujuan pemerintah membeli sebagian saham aplikator ojol adalah demi memberikan jaminan potongan tarif yang masuk akal bagi para pengemudi ojek daring tersebut.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurut dia, sistem hingga kebijakan aplikator itu akan disesuaikan secara perlahan dan pasti. Namun yang paling utama, dia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi itu.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," kata Dasco.

Namun, dia tak menjelaskan saham aplikator ojol mana yang sudah dibeli pemerintah, dan berapa banyak. Diketahui saat ini ada beberapa aplikator ojol di Indonesia, di mana yang paling besar adalah GoTo dan Grab.

Hingga berita ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi baik dari Danantara, maupun sejumlah aplikator ojol--terutama GoTo dan Grab--terkait pernyataan Dasco pada Jumat kemarin.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi pihak terkait dari masing-masing, namun belum ada pernyataan resmi yang disampaikan hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, pihak Grab Indonesia lewat pernyataan resmi yang disampaikan pada Sabtu (2/5) siang menyatakan, "Kami tidak berkomentar tentang hal ini."

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Nafas. Namun hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi darinya.

Sementara itu, pada hari yang sama, saat berpidato di kegiatan May Day yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak Jumat pagi di Monas. Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan.

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. (Potongan bagi aplikator) harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu [driver ojol] yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit. Sori aje. Kalo enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Merespons perpres tersebut, GoTo dan Grab sudah buka suara.

GoTo melalui Direktur Utama Hans Patuwo mengatakan akan mematuhi peraturan pemerintah termasuk Perpres tersebut. Pihaknya mengaku akan melakukan pengkajian untuk memahami rincian, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan peraturan itu.

"GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026," kata Hans dalam rilis resmi, Jumat (1/5).

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek," sambungnya.

Sementara itu, Grab Indonesia menyatakan mereka menghormati langkah yang diambil pemerintah. Walaupun demikian, Grab Indonesia saat ini masih menunggu penerbitan resmi Perpres 27/2026 agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut.

"Grab Indonesia menghormati arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh hari ini," kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis, Jumat.

Dia lalu berujar, "Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

JAKARTA - Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 8% melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan kebijakan itu merupakan kemenangan perjuangan para pengemudi ojol yang selama ini menuntut keadilan dalam pembagian pendapatan antara aplikator dan mitra pengemudi.

"Kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi, tetapi juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem transportasi digital modern," ujar Igun dalam keterangannya Sabtu (2/5/2026).

Menurut dia, penyesuaian komisi hingga 8% bahkan melampaui tuntutan awal para pengemudi yang sebelumnya memperjuangkan batas maksimal potongan sebesar 10%. Dengan skema baru tersebut, pengemudi berpotensi memperoleh hingga 92 persen dari pendapatan perjalanan.

Igun menilai keputusan pemerintah mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial dalam merespons aspirasi masyarakat akar rumput, khususnya para pekerja sektor informal digital.

"Potongan aplikasi sebesar 8%, yang berarti pengemudi memperoleh porsi pendapatan hingga 92%, diharapkan menjadi salah satu faktor eksponensial peningkatan kesejahteraan pengemudi ojol," ujar dia.

Asosiasi ojol ini meminta implementasi Perpres tersebut dikawal secara ketat guna memastikan seluruh platform digital mematuhi aturan baru tanpa mengalihkan beban biaya kepada pengemudi melalui kebijakan lain.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5), menegaskan ketidaksetujuannya terhadap potongan komisi sebesar 20 persen yang selama ini diterapkan aplikator karena dinilai memberatkan pengemudi.

"Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen. Enak aje, elu yang keringat dia yang dapat duit. Kalau tidak mau ikut kita, tidak usah berusaha di Indonesia," ujar Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas potongan pendapatan pengemudi ojek daring melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Dalam aturan tersebut, potongan maksimal yang boleh diambil perusahaan aplikator ditetapkan sebesar delapan persen.

Kebijakan ini disampaikan Presiden saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Ia menilai skema pembagian hasil sebelumnya belum mencerminkan keadilan bagi pengemudi.

“Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

Selama ini, potongan yang diambil aplikator disebut bisa mencapai sekitar 20 persen. Dengan aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan pengemudi minimal menerima 92 persen dari pendapatan, sementara perusahaan aplikasi maksimal mengambil delapan persen.

Prabowo menegaskan kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi yang setiap hari bekerja di lapangan dengan risiko tinggi. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan aplikator memberikan perlindungan jaminan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan akses layanan kesehatan.

“Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan,” kata Prabowo.

Menanggapi kebijakan tersebut, Grab Indonesia menyatakan menghormati arahan pemerintah dan siap mempelajari lebih lanjut implementasi aturan tersebut.

Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan pihaknya masih menunggu rincian teknis dari Peraturan Presiden sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Kami menghormati arahan yang disampaikan Presiden. Saat ini kami menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden untuk meninjau lebih lanjut detail kebijakan tersebut,” ujar Neneng dalam keterangan tertulis.

Ia menilai perubahan struktur komisi tersebut merupakan langkah mendasar terhadap model bisnis platform digital yang selama ini berfungsi sebagai marketplace.

Karena itu, Grab akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan harga bagi konsumen, serta keberlanjutan industri.

“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuannya,” katanya.

Grab menambahkan, sejak beroperasi di Indonesia, perusahaan telah melibatkan jutaan mitra pengemudi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem ekonomi digital.