Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan enam tuntutan utama menjelang aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh (May Day) yang akan digelar pada 1 Mei 2026. Aksi ini disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi buruh yang dijamin konstitusi, sekaligus penegasan bahwa sejumlah persoalan ketenagakerjaan belum terselesaikan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa isu-isu yang diangkat dalam May Day tahun ini sebagian besar merupakan pengulangan dari tahun sebelumnya. Hal itu, menurutnya, menunjukkan belum adanya prioritas serius dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan buruh.

“Isu pertama dan paling utama adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Said dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

6 Poin Tuntutan Hari Buruh 2026

Berikut enam tuntutan utama KSPI dalam May Day 2026:

1. Mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
2. Menolak sistem outsourcing (alih daya) dan kebijakan upah murah
3. Menuntut perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
4. Mendorong reformasi pajak yang berpihak pada buruh, termasuk kenaikan PTKP
5. Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
6. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi

Said menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, bukan sekadar revisi. Namun hingga saat ini, ia menilai belum ada kejelasan terkait draf resmi aturan tersebut.

Selain itu, KSPI juga menyoroti belum terealisasinya komitmen pemerintah terkait penghapusan outsourcing. Menurut Said, praktik alih daya justru masih marak dan disertai kebijakan upah murah yang semakin menguat.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dipicu oleh situasi ekonomi global maupun kebijakan domestik, termasuk kebijakan impor kendaraan. Kondisi ini dinilai memperburuk ketidakpastian bagi pekerja di berbagai sektor.

Di sisi fiskal, KSPI mendorong reformasi pajak yang lebih berpihak pada buruh. Salah satu usulan konkret adalah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan guna menjaga daya beli masyarakat. Aksi May Day 2026 diperkirakan akan melibatkan ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia.

“Aksi May Day 2026 akan diikuti oleh anggota KSPI bersama organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh, dengan jumlah peserta mencapai ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia, tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota,” ujarnya.

Untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB dengan estimasi peserta mencapai 50.000 orang. Sementara di daerah lain, aksi akan digelar di kantor gubernur maupun DPRD setempat.

Di luar enam tuntutan utama tersebut, KSPI juga menyoroti isu kenaikan upah minimum 2026 sebagai agenda mendesak. Organisasi buruh ini menilai selama bertahun-tahun pekerja terjebak dalam rezim upah murah yang berdampak pada penurunan daya beli.

KSPI menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5%. Angka tersebut dinilai realistis karena didasarkan pada perhitungan inflasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta indikator lain yang relevan, termasuk merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut KSPI, kebijakan penetapan upah tahun sebelumnya yang menggunakan nilai indeks tertentu mendekati 0,9 seharusnya menjadi acuan. Penurunan nilai alpha ke kisaran 0,2–0,7 dinilai tidak memiliki dasar objektif dan berpotensi merugikan buruh. Organisasi ini juga menepis anggapan bahwa kenaikan upah akan memicu penutupan perusahaan. KSPI menegaskan bahwa penyebab PHK jauh lebih kompleks dan tidak semata-mata dipengaruhi oleh kenaikan upah.

Melalui rangkaian tuntutan dan aksi ini, KSPI berharap kebijakan ketenagakerjaan ke depan dapat lebih mencerminkan kebutuhan hidup layak serta mendorong peningkatan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh , Said Iqbal menegaskan bahwa proses legislasi ke depan, terutama untuk RUU Ketenagakerjaan, harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Pemerintahdan DPR RI diingatkan agar tidak mengulang pola pembahasan legislasi seperti pada Undang-undang Cipta Kerja dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

"Jangan sampai terulang kembali seperti Omnibus Law Cipta Kerja, yang dibahas terburu-buru tanpa partisipasi luas dan tanpa kajian akademik yang mendalam," kata Said Iqbal dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Ia menyoroti rencana pembahasan RUU Ketenagakerjaan melalui Badan Legislasi DPR RI yang dinilai berpotensi dilakukan secara tertutup. KSPI dan Partai Buruh menilai mekanisme tersebut rawan mengabaikan partisipasi publik dan kepentingan pekerja.

Said Iqbal mengungkapkan, ada kekhawatiran bahwa pembahasan di Baleg akan membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk kembali mendorong pendekatan omnibus law yang sebelumnya menuai polemik luas.

Kondisi Ketenagakerjaan RI Lampu Kuning, 1,5 Juta Calon Pekerja Tak Terserap Setiap Tahun



“Patut diduga ada kelompok pengusaha yang ingin menggunakan ruang Baleg agar RUU Ketenagakerjaan kembali seperti omnibus law,” ujarnya.

Selain itu, Said Iqbal juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pembahasan. Menurutnya, proses legislasi yang minim keterbukaan berisiko menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil undang-undang yang dihasilkan.

Sebagai alternatif, KSPI dan Partai Buruh mendorong agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilakukan melalui mekanisme yang lebih terbuka, seperti Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) di Komisi IX DPR RI yang dinilai lebih relevan dengan substansi isu ketenagakerjaan.

“Lebih tepat jika dibahas melalui Komisi IX DPR RI agar prosesnya transparan, partisipatif, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia akan turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026.

Said menyebut May Day 2026 akan diperingati oleh ratusan ribu buruh di bawah naungan KSPI dan Partai Buruh yang tersebar di seluruh Indonesia meski pusatnya digelar di gedung DPR RI, Jakarta.

“May Day pada 1 Mei 2026 akan diikuti oleh ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia, dengan titik pusat aksi di depan Gedung DPR RI untuk wilayah Jakarta. Aksi ini akan dilanjutkan dengan long march menuju Istora Senayan untuk menggelar May Day Fiesta,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026)

Dia menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, menyampaikan bahwa pilihan aksi di DPR RI merupakan keputusan politik yang sadar dan terukur. Secara tidak langsung ia menegaskan, peringatan May Day tidak boleh direduksi menjadi seremoni, melainkan harus menjadi momentum perjuangan untuk menagih janji-janji negara yang hingga kini belum dijalankan.

“Kami hanya akan melakukan aksi May Day di DPR RI, bukan di Monas. Karena bagi kami, May Day adalah perjuangan, bukan sekadar seremoni,” tegas Said Iqbal.

Adapun, Said Iqbal mengingatkan kembali enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (16/4/2026). Massa aksi membawa sejumlah tuntutan seperti pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan hingga sederet janji pemerintah menjelang hari buruh atau May Day tahun ini.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa aksi ini menjadi langkah awal untuk menekan parlemen agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut hasil uji formil UU Cipta Kerja.

“Mahkamah Konstitusi jelas, agar segera dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda dari DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat perkembangan konkret dari pembahasan rancangan beleid tersebut, seperti belum tersusunnya naskah akademik.

Padahal, putusan MK tersebut memberikan tenggat waktu pembentukan aturan baru hingga Oktober 2026 mendatang.

Selain itu, pihaknya juga menagih komitmen pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2025.

Prabowo sebelumnya menyampaikan sejumlah agenda prioritas terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru.

Namun, menurut Suparno, implementasi dari komitmen tersebut belum terlihat hingga saat ini, termasuk dari DPR RI sebagai pembentuk kebijakan.

“Realitasnya sampai hari ini pembantu-pembantu Pak Prabowo termasuk DPR RI tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu, Suparno menyebut bahwa serikat buruh akan melanjutkan aksi hingga puncak peringatan May Day pada 1 Mei 2026.

Selain itu, tekanan juga akan terus dilakukan pihaknya hingga mendekati batas waktu pengesahan UU Ketenagakerjaan yang ditetapkan MK pada Oktober 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan memasuki babak baru usai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 mengamanatkan perombakan regulasi ketenagakerjaan Tanah Air. Dunia usaha pun mendorong adanya regulasi yang lebih fleksibel guna tercipta keseimbangan antara akselerasi industri dengan perlindungan tenaga kerja.

Dalam rapat panitia kerja RUU Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4/2026), Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi harapan utama dari pembahasan beleid baru ini.

Menurutnya, upaya perlindungan dan kesejahteraan buruh merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan dunia usaha, khususnya sektor padat karya.

“Kesejahteraan buruh ini penting bagi kami, karena buruh selain merupakan pelaku atau produsen, mereka juga adalah konsumen yang akan membeli produk-produk hasil industri,” kata Bob.

Dia menjelaskan, pasar kerja Tanah Air berada dalam posisi lampu kuning lantaran tidak seimbangnya jumlah pencari kerja baru dengan lapangan kerja yang tersedia. Setiap tahun, Bob menyebut terdapat sekitar 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk ke pasar kerja di Indonesia.

Namun, apabila menilik pertumbuhan ekonomi dalam negeri, setiap 1% pertumbuhan setara dengan serapan tenaga kerja sebanyak 200.000 hingga 400.000 orang. Dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%, dia menyebut tenaga kerja baru yang terserap hanya berkisar pada angka 2 juta orang, sedangkan 1,5 juta lainnya tidak terserap dan berpotensi masuk sektor informal.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa dunia usaha juga menghadapi masalah keterbatasan ruang ekspansi, lantaran investasi yang belum optimal dan cenderung menjauh dari sektor padat karya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja, terlebih pekerjaan berkualitas.

Oleh karena itu, Bob menjelaskan bahwa Apindo mendorong adanya regulasi yang lebih fleksibel untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan lebih mengakomodasi kepentingan pencari kerja. Menurutnya, negara-negara dengan karakter regulasi ketenagakerjaan yang lebih fleksibel cenderung mampu menarik investasi yang lebih besar.

Pokok pikiran yang disampaikan Apindo terkait fleksibilitas dalam RUU Ketenagakerjaan antara lain mencakup perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), pengupahan yang mempertimbangkan kemampuan bayar dunia usaha, hingga penyesuaian sistem tenaga kerja alih daya yang meminimalisir eksploitasi pekerja. Terdapat pula masukan terkait optimalisasi waktu kerja, pemagangan, tenaga kerja asing, hingga pengawasan ketenagakerjaan.

“Kita berharap bahwa undang-undang bisa memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, tetapi sisi lain bipartitnya kita perkuat supaya perusahaan-perusahaan yang memang sudah mampu bisa memberikan yang terbaik buat pekerjanya,” tegas Bob.

Kepastian Dunia Usaha

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot mengamini bahwa serapan tenaga kerja di Tanah Air belum seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Menurut Subchan, terjadinya fenomenajobless growthini diiringi kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum kuat untuk mendorong sektor padat karya.

Dia memandang bahwa produktivitas, terutama di sektor padat karya, perlu dipercepat seiring perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Biaya yang dipikul oleh dunia usaha dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan industri dan tenaga kerja dalam negeri.

Oleh karenanya, Subchan menyampaikan bahwa Kadin Indonesia turut berharap agar RUU Ketenagakerjaan ini dapat mendorong fleksibilitas operasional dunia usaha dengan perlindungan tenaga kerja yang memadai. Sistem ketenagakerjaan yang berbasis produktivitas juga diharapkan dapat menjadi salah satu substansi rancangan beleid itu.

Selain itu, dia menggarisbawahi perlunya regulasi baru yang jelas dan konsisten, sehingga bisa mengurangi ketidakpastian bagi dunia usaha. Hal ini juga mencakup kejelasan aturan turunan yang bisa diimplementasikan untuk mewujudkan keselarasan antara kepentingan industri dengan ketenagakerjaan.

“Keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan juga daya saing industri, ini harus menjadi prioritas utama dan tentunya kolaborasi antar pihak yang harus dikedepankan,” ujar Subchan.

Kesenjangan Upah

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti tajam persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah yang masih terjadi di Indonesia. Dia menilai, pembahasan RUU Ketenagakerjaan saat ini merupakan momentum krusial untuk membuat formulasi regulasi yang mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait upah.

“Ini kesempatan kita untuk memformulasi, memberikan sebuah jaminan atau kepastian dari setiap aspek ketenagakerjaan, salah satunya terkait upah minimum ya Pak,” ujar Netty dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Sebagai contoh, paparnya, kondisi di Jawa Barat di mana jarak besaran upah minimum antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya sangat ekstrem meski berada dalam satu provinsi yang sama. Dia pun membandingkan upah di daerah industri seperti Bekasi dan Karawang dengan wilayah lainnya seperti Garut dan Majalengka.

“Sekarang kalau kita lihat dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang itu [upah minimum] sudah Rp5,8 juta, Rp5,9 juta begitu. Bayangkan Garut Rp2,4 juta, Majalengka Rp2,3 juta, Banjar juga seperti itu. Padahal masih satu provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Netty mempertanyakan usulan dan strategi dari pihak pengusaha untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dia khawatir jika disparitas upah ini tidak segera dicarikan solusinya, akan terjadi ketimpangan sosial dan kompetisi tenaga kerja yang tidak sehat, serta memicu relokasi usaha secara besar-besaran.

“Nah bagaimana caranya nanti kalau memang ada usulan dari APINDO dan KADIN untuk meminimalisasi gap antarwilayah terkait dengan upah minimum ini. Nah bagaimana kita menstrategikan yang padat karya ini?,” tanya Netty.

Dia juga memperingatkan dampak sosiologis dari tingginya gap upah tersebut, mulai dari perpindahan penduduk hingga potensi perpindahan pabrik ke daerah dengan upah yang lebih rendah.

Tenggat Pengesahan RUU Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya turut menjaring aspirasi terkait substansi aturan yang dibentuk atas amanat Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 itu, sering pembahasan yang juga dilakukan di DPR.

Menurutnya, Kemnaker telah melakukan serap aspirasi di 13 wilayah dan 38 provinsi secara hybrid, serta melibatkan 2.000 pemangku kepentingan dari unsur pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pemerintah daerah. Yassierli menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan penajaman dengan unsur-unsur terkait agar substansi yang dibahas dapat sesuai dengan amanat putusan MK.

“Hasil serap aspirasi terkait dengan kebijakan pengupahan PKWT, alih daya, PHK, serap aspirasi terkait dengan tata kelola hubungan industrial yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan, terkait klasifikasi pekerjaan, sistem pengawasan, dan seterusnya,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Dari perspektif buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa berdasarkan putusan MK, tenggat pengesahan rancangan beleid baru itu jatuh pada Oktober 2026. Pihaknya telah mengusulkan sejumlah konsep agar RUU Ketenagakerjaan dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan buruh.

Pihaknya menuntut agar rancangan beleid tersebut dapat menjamin kepastian status kerja, kelayakan upah, hingga penghentian eksploitasi tenaga kerja. Substansi ini mencakup pengaturan pekerja dengan waktu tertentu (PKWT) hingga penghapusan sistem alih daya aliasoutsourcing.

Selain itu, KSPI juga menuntut jaminan sosial buruh dapat diperluas dalam aturan yang baru. Said mendesak agar pekerja dapat mendapatkan jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran aliasunemployment insurance.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia mengusulkan sejumlah perubahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, mulai dari pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sistem pengupahan, hingga alih daya.

Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Apindo Myra M Hanartani mengatakan dunia usaha memandang revisi aturan ketenagakerjaan perlu menjawab tantangan yang tidak seluruhnya tercakup dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dunia usaha memandang bahwa itu hal yang perlu dilakukan. Jadi kami ada sembilan isu pokok yang kira-kira kita harapkan bisa dipertimbangkan,” ujar Myra dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/4/2026).

Salah satu sorotan utama adalah pengaturan PKWT yang dinilai harus menjaga keseimbangan antara fleksibilitas usaha dan perlindungan pekerja.

Menurut Myra, kepastian masa kerja dan perlindungan tetap penting, namun tidak boleh menghambat dinamika dunia usaha.

Ia juga menyoroti skema uang kompensasi PKWT yang saat ini diatur secara kaku.

Dengan struktur dunia usaha yang didominasi UMKM, Apindo menilai besaran kompensasi perlu lebih fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha. “Ketentuannya perlu dipertimbangkan kembali sehingga kami menganggap uang kompensasi itu diambil yang affordable,” katanya.

Di sisi lain, Apindo juga mengkritisi sistem pengupahan yang dinilai belum optimal dalam mencapai tujuan kesejahteraan pekerja.

Myra menegaskan, upah minimum pada dasarnya hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, bukan instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan. “Upah minimum itu memang hanya sebagai jaring pengaman atau safety net, bukan menjadi instrumen kesejahteraan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penetapan upah minimum seharusnya mempertimbangkan kemampuan mayoritas pelaku usaha di suatu wilayah agar tetap inklusif dan tidak menimbulkan beban berlebih.

Selain itu, Apindo mengusulkan agar penetapan upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja di sektor terkait, sebelum kemudian ditetapkan oleh gubernur.

Menurut Myra, pendekatan ini penting agar kebijakan yang diambil lebih berbasis data dan mencerminkan kondisi riil masing-masing sektor usaha.

Dalam isu alih daya, Apindo menekankan perlunya regulasi yang tidak hanya menjaga keberlanjutan bisnis, tetapi juga mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan sertifikasi bagi perusahaan alih daya serta penguatan pengawasan. “Yang kita harapkan adalah bagaimana industri alih daya tetap berjalan tetapi pekerjanya tidak dieksploitasi,” kata Myra.

Apindo juga menyoroti aspek produktivitas tenaga kerja yang dinilai belum optimal.

Berdasarkan kajian yang dirujuk dari International Labour Organization, waktu kerja di Indonesia relatif lebih pendek dibanding negara lain di kawasan, sementara jumlah hari libur tergolong tinggi.

Kondisi ini dinilai perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas nasional.

Selain itu, Apindo mengusulkan sinkronisasi aturan pemagangan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta perubahan skema tenaga kerja asing dari sistem daftar positif menjadi daftar negatif agar lebih fleksibel.

Di tengah berbagai usulan tersebut, Myra menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha dalam merumuskan regulasi baru.

“Undang-undang harus bisa memberikan perlindungan, tetapi juga tidak menghambat fleksibilitas usaha,” ujarnya.

Dengan rangkaian usulan ini, Apindo berharap RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas tidak hanya menjadi respons terhadap putusan MK, tetapi juga mampu menjawab tantangan struktural pasar tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa hanya sekitar 36% pekerja di Tanah Air yang dibayar sesuai ketentuan upah minimum.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyampaikan bahwa hal ini mencerminkan kondisi bahwa upah minimum di Indonesia yang terlihat tinggi, tetapi justru rendah dari sisi pemenuhannya.

“Jadi upah minimum kita kelihatan tinggi tetapi compliance-nya atau pemenuhannya itu jauh daripada yang diharapkan. Utamanya di sektor yang berbasis SDA [sumber daya alam] dan padat modal justru," kata Bob dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab kepatuhan pengusaha yang rendah adalah tingginya batas upah minimum, sehingga perusahaan kesulitan masuk ke sektor formal.

Alhasil, dia menyebut banyak perusahaan seperti di Jakarta yang menawarkan upah lebih rendah dari batas minimum melalui kesepakatan dengan pekerja.

"Upah yang terlalu tinggi membuat perusahaan-perusahaan kesulitan untuk masuk ke sektor formal karena threshold-nya terlalu tinggi," ujar Bob.

Bob lantas menjelaskan bahwa yang patut menjadi perhatian adalah menyeimbangkan dua hal ini, yakni kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri.

Pihaknya memandang bahwa upah minimum semestinya berperan sebatas sebagai jaring pengaman. Menurutnya, ketentuan untuk pengupahan di atas upah minimum seharusnya diatur dengan mekanisme struktur dan skala upah.

Apindo juga mendorong pembahasan pengupahan lebih didorong di tingkat bipartit alias antara perusahaan dan pekerja. Harapannya, hal ini dapat diatur lebih terperinci di RUU Ketenagakerjaan baru yang tengah digodok DPR.

“Tidak hanya masalah upah minimum, tetapi juga struktur dan skala upah. Kemudian juga upah kompetensi, upah produktivitas, upah yang sifatnya insentif. Jadi sebenarnya ekosistem pengupahannya itu sangat luas dan sangat terbuka, tetapi yang menghabiskan waktu kita banyak itu cuma upah minimum,” ujar Bob.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa kondisi pasar kerja Tanah Air berada dalam posisi lampu kuning lantaran tidak seimbangnya jumlah pencari kerja baru dengan lapangan kerja yang tersedia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa setiap tahunnya, terdapat sekitar 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk ke pasar kerja di Indonesia.

Sementara itu, apabila menilik pertumbuhan ekonomi dalam negeri, setiap 1% pertumbuhan setara dengan serapan tenaga kerja sebanyak 200.000 hingga 400.000 orang. Menurut Bob, angka 400.000 tersebut baru bisa dicapai apabila investor menanamkan modal sepenuhnya di sektor padat karya.

“Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi kita 5% dan semuanya padat karya, itu [tenaga kerja baru] yang terserap hanya 2 juta, tetapi 1,5 juta lainnya tidak terserap,” katanya dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Namun demikian, Bob menjelaskan bahwa perkiraan jumlah serapan tenaga kerja itu akan lebih rendah apabila investasi lebih banyak mengalir ke sektor padat modal, dengan perhitungan yang hanya sebanyak 100.000 orang untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi.

Dia lantas menyebut bahwa kondisi ini mencerminkan beban berat dari tenaga kerja baru yang hendak masuk ke pasar kerja. Jika tidak terserap oleh industri, dia menyebut para pencari kerja akan bergeser ke sektor informal.

Bob lantas memaparkan bahwa porsi pekerja informal di Tanah Air saat ini telah mencapai sekitar 60%, sementara sisanya merupakan pekerja formal.

Menurutnya, pendapatan negara tidak akan bertambah dari pekerja informal karena bukan merupakan pembayar pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh).

“Sehingga walaupun employment kita dikatakan menurun, selama mereka bekerja di sektor informal tidak akan memengaruhi pendapatan negara. Karena PPh-nya mereka tidak bayar, mereka ada di sektor informal. Ini juga salah satu isu yang kita hadapi di ketenagakerjaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas oleh DPR dapat turut mengakomodasi dunia usaha dalam menyesuaikan potensi tenaga kerja baru.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang baru, perlu dibahas bersama terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja sebelum diajukan ke pemerintah.

"Oleh karena itu, seluruh substansi akan terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan konstruktif di antara kedua pihak, sebelum disampaikan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menilai penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru harus berangkat dari kesepahaman yang dibangun bersama antara pengusaha dan pekerja.

"Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya implementatif dan berdaya saing, tetapi juga mencerminkan keseimbangan kepentingan serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dan perlindungan yang adil bagi pekerja," ujar Shinta.

Di tengah tekanan global yang dihadapi dunia usaha, seperti kenaikan biaya bahan baku, logistik, serta dinamika geopolitik, ia juga menegaskan pentingnya membangun kepercayaan dan memperkuat kolaborasi antara pengusaha dan pekerja.

"Pengusaha dan pekerja bukanlah pihak yang saling berhadapan. Tantangan kita adalah kompetisi global, sehingga kita perlu berjalan bersama, menyusun strategi, dan menghadirkan solusi secara kolektif," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang komprehensif dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dialog sosial yang intensif dan konstruktif antara perwakilan pengusaha dan konfederasi serikat pekerja.

"Melalui proses dialog sosial yang kuat, dunia usaha dan pekerja dapat bersama-sama membangun kerangka UU emi kepentingan nasional yang memberikan kepastian hukum, mendorong produktivitas, serta menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif dan setara antara pengusaha dan serikat pekerja.

Pihaknya mendorong agar berbagai isu strategis ketenagakerjaan dapat didiskusikan terlebih dahulu secara bersama sebelum dibawa ke ranah pemerintah maupun DPR.

Lebih lanjut, Jumhur menyoroti urgensi reformasi kebijakan pengupahan agar lebih mencerminkan rasa keadilan, serta pentingnya penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Ia juga menekankan perlunya kesiapan menghadapi disrupsi teknologi dan otomatisasi melalui program pengembangan keterampilan yang terencana dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bersama, antara pengusaha dan serikat pekerja sebelum diajukan kepada pemerintah.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu menegaskan bahwa penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru harus berangkat dari kesepahaman bersama.

“Oleh karena itu, seluruh substansi akan terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan konstruktif di antara kedua pihak, sebelum disampaikan kepada pemerintah,” tegas Shinta.

Menurut dia, pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya implementatif dan berdaya saing, tetapi juga mencerminkan keseimbangan kepentingan serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dan perlindungan yang adil bagi pekerja.

Kesepahaman tersebut mengemuka dalam forum Halal Bihalal yang diselenggarakan Apindo dengan melibatkan perwakilan pemerintah serta pimpinan serikat pekerja/buruh di kantor Apindo, Jakarta, Kamis (9/4).

Shinta menambahkan bahwa Apindo merupakan wadah bersama bagi pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja untuk berdialog secara terbuka dan kolaboratif.

“Hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak semata-mata bersifat formal, melainkan merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling terhubung layaknya sebuah keluarga besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, di tengah tekanan global seperti kenaikan biaya bahan baku, logistik, serta dinamika geopolitik, Shinta menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan memperkuat kolaborasi.

“Pengusaha dan pekerja bukanlah pihak yang saling berhadapan. Tantangan kita adalah kompetisi global, sehingga kita perlu berjalan bersama, menyusun strategi, dan menghadirkan solusi secara kolektif,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menekankan pentingnya komunikasi yang konstruktif dan setara antara pengusaha dan serikat pekerja.

Ia mendorong agar berbagai isu strategis ketenagakerjaan didiskusikan terlebih dahulu secara bersama sebelum dibawa ke pemerintah maupun DPR.

Jumhur juga menyoroti pentingnya reformasi kebijakan pengupahan yang lebih berkeadilan serta penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Selain itu, ia mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi disrupsi teknologi dan otomatisasi melalui program pengembangan keterampilan yang terencana dan berkelanjutan.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menegaskan bahwa penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang komprehensif hanya dapat dicapai melalui dialog sosial yang intensif dan konstruktif antara pengusaha dan serikat pekerja.

Menurutnya, pendekatan berbasis kemitraan menjadi kunci dalam merumuskan regulasi yang responsif sekaligus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara seimbang.

Lebih lanjut, dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi inisiatif Apindo yang membuka ruang dialog langsung antara pengusaha dan pekerja.

Ia menegaskan bahwa DPR mendorong dialog sosial yang inklusif serta partisipasi publik luas sebagai masukan penting dalam proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, Dasco juga menekankan pentingnya menghadirkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, serta tidak mengulang dinamika masa lalu yang belum sepenuhnya diterima baik oleh pengusaha maupun pekerja.

Ia berharap momentum ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk merumuskan berbagai poin kesepahaman, khususnya pada isu-isu yang masih memerlukan titik temu.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan poin-poin penting yang akan diatur dalam revisi Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan yang memiliki tenggat pengesahan pada Oktober 2026 nanti.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya turut menjaring aspirasi terkait substansi aturan yang dibentuk atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 itu, sering pembahasan yang juga dilakukan di DPR.

“Hasil serap aspirasi terkait dengan kebijakan pengupahan PKWT, alih daya, PHK, serap aspirasi terkait dengan tata kelola hubungan industrial yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan, terkait klasifikasi pekerjaan, sistem pengawasan, dan seterusnya,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, Kemnaker telah melakukan serap aspirasi di 13 wilayah dan 38 provinsi secara hybrid, serta melibatkan 2.000 pemangku kepentingan dari unsur pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pemerintah daerah.

Yassierli menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan penajaman dengan unsur-unsur terkait agar substansi yang dibahas dapat sesuai dengan amanat putusan MK.

Selain revisi UU Ketenagakerjaan, dia juga mendorong agar Dewan menyegerakan pembahasan aturan terkait ketenagakerjaan lainnya, antara lain RUU Pekerja Gig hingga revisi UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja.

Yassierli menjelaskan bahwa RUU Pekerja Gig akan memuat pelindungan pekerja informal seperti ojek online (ojol) dan kurir, sedangkan revisi UU No. 1/1970 bertujuan untuk menyesuaikan ekosistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Tanah Air.

“Tidak hanya Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru, tetapi UU Pelindungan Pekerja Gig dan revisi UU K3 ini semoga bisa kita realisasikan, atau sebagian kita mulai tahun ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru akan rampung dibahas dan disahkan sebelum Oktober 2026 mendatang. Tenggat tersebut merupakan amanat Putusan MK No. 168.

Hal ini disampaikan Dasco ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Rakornas II & Rakernas IV Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

“Kita masih punya waktu sampai dengan Oktober 2026 ini. Karena itu DPR dalam waktu dekat akan membuka diri untuk berdialog secara komprehensif dengan semua pemangku kepentingan, baik dengan serikat pekerja, dengan pengusaha, dan lain-lain,” kata Dasco.

JAKARTA - Ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan pelaksanaan seluruh kewajiban perusahaan kepada para pekerja, termasuk pemenuhan hak-hak normatif secara tepat dan sesuai perundang-undangan wajib dipatuhi. Hal ini merupakan bagian tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) memastikan bahwa seluruh hubungan kerja dibangun atas dasar perjanjian kerja yang jelas, transparan, dan sesuai regulasi berlaku, termasuk melalui mekanisme Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku. Setiap dinamika hubungan industrial yang terjadi selalu kami sikapi dengan mengedepankan dialog, komunikasi terbuka, serta mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Branch Manager PKSS Medan Raja H Panggabean, Rabu (1/4/2026).

Karenanya, bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, PKSS konsisten memastikan bahwa seluruh hak-hak normatif yang timbul dari berakhirnya hubungan kerja telah diberikan kepada pekerja.

Dalam hal terdapat perbedaan pandangan antara para pihak, PKSS meyakini bahwa mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan sarana tepat untuk memperoleh penyelesaian yang objektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“Kami juga terus membuka ruang dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja guna memastikan terciptanya hubungan kerja yang saling menghormati, produktif, dan berkelanjutan,” kata Raja.

Ke depan, pihaknya terus memperkuat praktik ketenagakerjaan yang berlandaskan prinsip kepatuhan, profesionalisme, serta penghormatan terhadap pekerja sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berdaya saing.