Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai skema tarif ojek online (ojol) saat ini belum adil bagi pengemudi. Pasalnya, perhitungan tarif hanya didasarkan pada algoritma jarak pengantaran, tanpa memasukkan jarak penjemputan maupun waktu tunggu.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan kondisi tersebut membuat pengemudi menanggung beban operasional lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima.

Dia mencontohkan, ketika konsumen memesan layanan ride hailing dengan jarak antar lima kilometer, pengemudi yang menerima pesanan bisa saja harus menempuh jarak tiga kilometer untuk menjemput. Dengan demikian, total perjalanan mencapai delapan kilometer.

“Namun yang ditentukan sebagai tarif hanya berdasarkan jarak antar saja yaitu lima kilometer, sedangkan jarak jemput tidak dihitung dalam tarif apalagi apabila ternyata driver harus menunggu setelah sampai pada titik jemput,” kata Igun kepada Bisnis pada Kamis (26/3/2026).

Menurut Igun, kondisi tersebut merugikan pengemudi karena harus mengeluarkan biaya operasional (operational expenditure/OPEX) lebih besar, sementara pendapatan masih dipotong biaya aplikasi yang dapat mencapai hampir 50%.

Oleh karena itu, Garda Indonesia mengusulkan penerapan skema bagi hasil 90:10 serta mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus ojol.

Igun menilai skema bagi hasil tersebut dapat menjadi jaminan pendapatan utama bagi sekitar 7 juta pengemudi ojol di Indonesia, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dia menjelaskan, melalui skema tersebut pengemudi akan menerima 90% dari setiap pembayaran pelanggan. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan kepastian hukum di tengah tekanan krisis ekonomi global.

“Dari bagi hasil 90:10 yang berkekuatan hukum tetap, pengemudi akan mendapatkan jaminan pendapatan 90% dari setiap order, akan ada 30–50 juta keluarga ojol dan sekitar 75 juta ekosistem UMKM akan terdampak naik ekonominya apabila Perpres Ojol menetapkan bagi hasil 90:10,” kata Igun dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Igun menambahkan, tanpa skema tersebut, potensi penurunan ekonomi dinilai dapat terjadi apabila kebijakan lebih berpihak kepada investor atau perusahaan aplikator dibandingkan penguatan ekonomi kerakyatan.

Selain skema bagi hasil, Igun menekankan Perpres juga perlu mengatur perlindungan sosial bagi pengemudi, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, dengan melibatkan pemerintah dan perusahaan aplikator.

Regulasi tersebut juga diharapkan mencakup komponen tarif secara menyeluruh, mulai dari tarif penjemputan, tarif menunggu, hingga tarif pengantaran, guna menjamin keadilan atas biaya operasional pengemudi.

Di tengah potensi krisis ekonomi global akibat konflik geopolitik, asosiasi juga meminta pemerintah menahan kenaikan tarif sementara waktu agar tidak membebani masyarakat.

Namun demikian, Igun menegaskan pentingnya penerapan skema tarif yang transparan dan adil, termasuk tarif jemput yang proporsional, kompensasi waktu tunggu, serta perhitungan tarif berbasis jarak yang akurat.

“Kami sangat berharap Presiden Prabowo pro rakyat, pro kepentingan 7 juta pengemudi ojol, 30–50 juta keluarga ojol dan 75 juta UMKM yang menggantungkan fundamental ekonominya dari porsi bagi hasil 90:10,” kata Igun.

Dia memastikan Garda Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah, investor, dan perusahaan aplikator untuk mengkaji serta mempercepat implementasi Perpres tersebut. Pihaknya juga menegaskan akan terus memperjuangkan hak pengemudi dalam ekosistem gig economy agar sektor ini dapat berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Warganet ramai mengeluhkan sulitnya mendapatkan pengemudi ojek online (ojol) di media sosial. Salah satunya mengaku tidak mendapatkan driver setelah menunggu hingga dua jam saat memesan makanan melalui layanan GrabFood.

Keluhan terkait dengan kesulitan mendapatkan driver ojol tersebut disampaikan oleh akun @txtfrombrand di platform X.

“Dua setengah jam dibatalin gitu aja karena gak ada driver yang mau ambil real krisis ojol ini,” tulis akun tersebut.

Menanggapi keluhan itu, Grab Indonesia menyatakan memahami adanya laporan dari sebagian pengguna terkait waktu tunggu layanan yang lebih lama dalam beberapa hari terakhir, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Director of Mobility, Food, & Logistics Grab Indonesia Tyas Widyastuti menjelaskan secara umum layanan Grab tetap beroperasi seperti biasa. Namun, pada waktu dan area tertentu sebagian pengguna memang dapat mengalami waktu tunggu yang lebih lama dari biasanya.

“Hal ini terjadi karena dalam beberapa waktu terakhir permintaan layanan mobilitas maupun pengantaran, termasuk GrabExpress, GrabFood, dan layanan lainnya, mengalami peningkatan yang cukup tinggi,” kata Tyas kepada Bisnis pada Rabu (11/3/2026).

Di sisi lain, ketersediaan mitra pengemudi juga dipengaruhi sejumlah faktor. Tyas menyebut kondisi cuaca hujan ekstrem yang sempat menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan serta kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi dari biasanya turut memengaruhi operasional di lapangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, tim operasional Grab saat ini melakukan berbagai langkah guna menstabilkan kembali ketersediaan mitra pengemudi dan menjaga kualitas layanan. Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah penyesuaian operasional agar tercipta keseimbangan antara permintaan layanan dan ketersediaan mitra pengemudi, terutama di wilayah dengan tingkat permintaan tinggi.

Grab juga menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi secara berkala serta melakukan penyesuaian operasional yang diperlukan agar layanan bagi pengguna, merchant, maupun mitra dapat kembali berjalan lebih optimal. Hal ini terutama menjelang periode Ramadan dan Idulfitri, saat permintaan layanan biasanya meningkat.

“Kami terus berkomitmen memastikan semua layanan kami dapat digunakan secara optimal oleh pengguna dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan bagi para Mitra Pengemudi, Mitra Merchant, serta bagi pengguna, terutama di momen jelang Idulfitri,” tandas Tyas.

IDXChannel - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah memproses pengadaan tambahan 30 trainset sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas layanan dan pengurangan waktu tunggu antar kereta (headway) di sejumlah lintas padat.

Direktur PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan, pengadaan tersebut saat ini masih dalam tahap progres, dimulai dari penyusunan desain hingga integrasi dengan pengembangan jaringan secara keseluruhan.

"Ini kan tidak hanya kereta, tapi juga jaringannya. Kita lihat secara keseluruhan. Sesuai janji waktu itu, 30 trainset kita usahakan bisa direalisasikan tahun ini," ujar Bobby saat ditemui di Stasiun Tanah Abang dikutip Rabu (28/1/2026).

Dia menegaskan, pengadaan kereta baru tetap mengedepankan optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan memprioritaskan industri nasional, khususnya PT INKA (Persero).

Saat ini, enam trainset produksi INKA telah beroperasi, sementara enam trainset lainnya dalam proses pengiriman hingga Februari 2026. Dengan demikian, pada Maret–April 2026, KAI menargetkan pengoperasian 12 trainset INKA serta 11 trainset tambahan dari China.

Namun Bobby menekankan, penambahan armada saja tidak cukup untuk menurunkan headway secara signifikan. Peningkatan juga harus dilakukan pada sisi jaringan dan sistem operasi.

"Pengurangan headway itu tidak hanya soal kereta. LAA (listrik aliran atas) harus ditingkatkan, persinyalan juga harus ditingkatkan," kata dia.

Sebagai contoh, di lintas Tanah Abang–Rangkasbitung, headway saat ini masih berada di kisaran 5–10 menit. Dengan peningkatan LAA, penambahan substasiun traksi (SF) dari 8 menjadi 12 unit, serta penambahan blok sinyal, bahkan menuju sistem moving block, headway berpotensi dipangkas secara signifikan.

"Nanti headway-nya bisa seperti LRT, sekitar 3–4 menit, sehingga kapasitas angkut bisa naik hingga dua kali lipat," kata Bobby.

KAI berharap kombinasi antara tambahan trainset dan peningkatan infrastruktur jaringan ini dapat menjawab lonjakan permintaan penumpang, sekaligus meningkatkan keandalan dan kenyamanan layanan kereta perkotaan di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah terus menurunkan biaya haji. Prabowo memerintahkan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf untuk mengkaji pemangkasan biaya haji melalui efisiensi anggaran.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 21/10/2025) berikut ini.