IDXChannel– Kementerian Keuangan melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun hingga 31 Maret 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan angka defisit tersebut setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Hingga Maret 2026 APBN tumbuh ekspansif kalau dilihat, 2026 pendapatan negara tumbuh 10 persen angka April kepabeanan sudah positif. Surplus mencapai 240,1 defisit 0,93 persen dari PDB," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5/2026).

Purbaya merinci bahwa pendapatan negara per Maret 2026 terkumpul sebesar Rp574,9 triliun, atau baru mencapai 18,2 persen dari target tahunan yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Di sisi lain, penyerapan belanja negara bergerak lebih cepat dengan realisasi mencapai Rp815 triliun, setara dengan 21,2 persen dari total pagu belanja tahun ini. Selisih antara belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan inilah yang memicu defisit fiskal tersebut.

"Yang jelas, belanja selalu bisa kita kendalikan, income (pendapatan) juga akan kami tingkatkan. Sekarang 20,7 persen pertumbuhannya, pajak. Ke depan akan kita jaga dan mungkin akan tinggi lagi laju pertumbuhannya," kata Purbaya.

Dalam laporannya, Purbaya juga menyoroti defisit keseimbangan primer yang telah menyentuh Rp95,8 triliun, melampaui target defisit yang didesain sebesar Rp89,7 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, terjadi lonjakan defisit yang signifikan.

Sebagai perbandingan pada Maret 2025 defisit tercatat Rp104,2 triliun (0,43 persen dari PDB) dan Maret 2026 defisit mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen dari PDB).

Dengan demikian, secara tahunan, defisit pada Maret 2026 meningkat sebesar 130,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah sendiri juga telah mendesain total defisit APBN untuk sepanjang tahun 2026 sebesar Rp689,1 triliun, atau dipatok pada level 2,68 persen terhadap PDB.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Manuver fiskal pemerintah kembali diuji di tengah dinamika global yang kian sulit diprediksi. Setelah berupaya menjaga disiplin anggaran melalui efisiensi belanja, kini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menghadapi tekanan baru dari lonjakan harga energi, khususnya minyak mentah.

Kenaikan harga minyak dunia menjadi faktor utama yang memperberat beban fiskal. Pemerintah mencatat Indonesian Crude Price (ICP) telah menembus US$102,26 per barel, jauh melampaui asumsi dasar APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Deviasi yang lebar ini menandakan tekanan serius terhadap postur anggaran, terutama karena struktur belanja energi yang masih sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Kenaikan tajam harga minyak jelas akan menggelembungkan beban belanja. Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel memang berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp3,5 triliun, tetapi di saat yang sama mendorong belanja subsidi dan kompensasi hingga Rp10,3 triliun. Alhasil, defisit justru melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan tersebut.

Tekanan fiskal tidak berhenti di situ. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) turut mempersempit ruang gerak pemerintah. Kombinasi faktor ini membuat pembiayaan utang menjadi lebih mahal, sekaligus meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal jika tidak diantisipasi secara tepat.

Dalam kondisi tersebut, opsi kebijakan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menyesuaikan subsidi energi, memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL), melakukan realokasi belanja, atau bahkan menyusun APBN Perubahan (APBN-P). Di sisi lain, langkah efisiensi juga terus didorong melalui pengendalian belanja kementerian/lembaga dan penyesuaian kebijakan operasional.

Upaya penajaman belanja pun mulai diarahkan pada program-program prioritas dan efisiensi struktural, seperti pengendalian belanja rutin, fleksibilitas kerja aparatur sipil negara, hingga pemangkasan anggaran tambahan. Strategi ini diharapkan mampu menjaga kualitas belanja tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi yang masih dibutuhkan.

Baca berita selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan berjalan lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari efisiensi. Tujuannya agar program tetap bermanfaat bagi masyarakat, tapi anggarannya tidak boros.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, arah kebijakan MBG saat ini masih dalam koridor yang tepat. Pemerintah memilih menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi terbaru, termasuk opsi pengurangan hari operasional.

“Anggarannya sepertinya bagus. Langkah-langkah yang diambil juga cukup baik,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3/2026).

Menurut dia, perubahan skema menjadi lima hari bukan berarti mengurangi tujuan program, melainkan mengatur ritme agar lebih efisien dan berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak ke masyarakat.

“Artinya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” katanya.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak memangkas anggaran MBG. Ia menyebut, penyesuaian yang dilakukan berasal dari pengelola program itu sendiri yakni Badan Gizi Nasional (BGN) selama tetap menjaga kualitas manfaat yang diterima masyarakat.

“MBG tidak saya potong. Mereka (BGN) melakukan efisiensi sendiri. Selama ada efisiensinya dan tidak mengurangi kualitas makanannya, saya setuju saja,” ujarnya.

Selain MBG, pemerintah juga menyiapkan efisiensi di pos belanja lain di seluruh kementerian dan lembaga. Langkah ini menjadi bagian dari paket penataan anggaran tahap berikutnya.

“Di tempat lain, di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tahap ketiga yang kita desain untuk menutup kekurangan anggaran yang ada,” kata Purbaya.

Namun, ia belum merinci besaran total efisiensi yang akan dilakukan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan dan ruang penghematan yang tersedia.

“Nanti kita hitung-hitung saja,” ujarnya.

Tercatat pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp335 triliun untuk kelanjutan program MBG.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), tepatnya Badan Gizi Nasional (BGN), hanya sebesar Rp268 triliun. Sementara Rp67 triliun sisanya dicadangkan, setara dengan 20 persen dari total anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah akan melakukan penghematan anggaran belanja guna memastikan defisit APBN tidak semakin melebar akibat gejolak perang.

Hal ini dibahas oleh Purbaya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Sebagai respons terhadap risiko kenaikan tinggi harga minyak dan depresiasi rupiah, Purbaya menyebut akan mencari langkah-langkah untuk menaikkan pendapatan negara serta penghematan anggaran.

"Tadi semacam diskusi awal kalau kami perlu melakukan penghematan anggaran, caranya seperti apa. Kami diskusi dengan beberapa kementerian/lembaga juga dengan Pak Menko," terangnya usai rapat tersebut, Senin (16/3/2026) sore.

Purbaya menyebut saat ini kebutuhan untuk memperlebar defisit APBN di atas batas 3% terhadap PDB belum terlihat. Sebab, harga minyak yang naik turut diikuti dengan kenaikan berbagai harga komoditas.

Dengan demikian, ada potensi kenaikan penerimaan negara dari sejumlah komoditas seperti batu bara hingga nikel.

Di sisi lain, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu belum mengungkap berapa nominal anggaran yang diperkirakan bisa dihemat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini telah meminta kementerian/lembaga untuk menyisir anggaran.

Menurut Purbaya, penyisiran anggaran ini tidak terkecuali program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Enggak MBG saja, yang lain-lain. Kan ada beberapa program tambahan, ABT [Anggaran Belanja Tambahan] yang membuatnya gelembung sekali. Dengan keadaan sekarang, yang pertama kami fokus ke yang ada saja. Yang program tambahan kami tunda dulu," tuturnya.

Purbaya lalu menargetkan dalam waktu satu minggu ke depan, kementerian/lembaga akan melaporkan berapa dari pagu anggaran mereka yang bisa dihemat.

"Dalam seminggu depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal mereka, siap-siap hitung, belum eksekusi ya. Kalau mau dipotong yang mana yang mau dipotong," ujarnya.

Adapun beberapa pimpinan kementerian/lembaga yang ikut pada rapat di Kemenko Perekonomian itu di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Sekjen Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) merespons positif rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun di Himbara.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, perseroan mengharapkan mendapat porsi dari tambahan dana tersebut. Bahkan, BTN telah mengusulkan agar mendapat alokasi sekitar setengah dari penempatan dana sebelumnya Rp25 triliun, meski keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.

“Kita ada ngusulin ya, setengah dari kemarin lah. Tapi itu usulan kan keputusannya di [pemerintah],” kata Nixon di Kantor BTN, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Terkait skema penempatan dana yang disebut memiliki tenor lebih pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu, Nixon menilai hal itu tidak menjadi persoalan bagi perseroan.

Nixon menambahkan, perseroan akan menyalurkan mayoritas dana ke sektor perumahan, sektor pendukung perumahan, hingga berbagai program pemerintah yang sedang berjalan, jika BTN mendapat tambahan likuiditas tersebut.

Sebelumnya, Purbaya berencana menambah penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp100 triliun. Dalam catatan Bisnis, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan bahwa skema penempatan dana tersebut akan berbeda dengan dana pemerintah yang telah ditempatkan di Himbara sejak September 2025.

Guyuran Dana Purbaya

Untuk diketahui, Purbaya sejak September 2025 telah menempatkan dana pemerintah senilai Rp276 triliun di Himbara. Selain itu, pemerintah juga telah memperpanjang penempatan dana sebesar Rp200 triliun yang semula hanya berlaku hingga Maret 2026 menjadi hingga September 2026.

Purbaya menjelaskan tambahan dana Rp100 triliun tersebut akan memiliki jangka waktu yang lebih pendek dan lebih fleksibel, sehingga dapat keluar-masuk sesuai kebutuhan dan tidak ditempatkan dalam bentuk deposito jangka panjang.

“Nanti mungkin [ditambah] Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk-keluar masuk. Artinya tidak diberikan dalam deposit yang jangka panjang, tetapi jangka lebih pendek dan fleksibel,”terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Dia menambahkan, tambahan penempatan dana tersebut rencananya akan berasal dari anggaran belanja pemerintah yang belum digunakan.

Sementara itu, dana Rp200 triliun yang telah diperpanjang hingga September 2026 merupakan simpanan kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang berada di luar pos belanja APBN.

Menurut Purbaya, penempatan dana tersebut bertujuan agar dana pemerintah dapat dimanfaatkan oleh sektor perbankan untuk mendukung likuiditas, dibandingkan hanya disimpan di Bank Indonesia.

“Itu dari uang kita [anggaran belanja] sendiri, yang belum dibelanjain, taruh di situ. Daripada saya taruh di BI, perbankan enggak punya akses,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah penempatan dana pemerintah di perbankan senilai Rp100 triliun. Namun demikian, Purbaya menyebut penempatan dana ini dengan dana yang sudah masuk ke Himbara pada September 2025.

Sekadar informasi, Purbaya telah menempatkan dana pemerintah senilai total Rp276 triliun ke Himbara sejak September 2025. Purbaya juga telah memperpanjang penempatan Rp200 triliun dari awalnya hanya sampai Maret menjadi September 2026.

"Nanti mungkin [ditambah] Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk-keluar masuk. Artinya tidak diberikan dalam deposit yang jangka panjang, tetapi jangka lebih pendek dan fleksibel," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Selain dengan jangka lebih pendek dan fleksibilitas yang lebih tinggi, penempatan tambahan dana pemerintah Rp100 triliun ini rencananya berasal dari anggaran belanja pemerintah yang belum digunakan.

Adapun dana Rp200 triliun yang sudah diperpanjang hingga September mendatang itu merupakan simpanan kas pemerintah di BI, yang berada di luar pos belanja APBN.

"Itu dari uang kita [anggaran belanja] sendiri, yang belum dibelanjain, taruh di situ. Daripada saya taruh di BI, perbankan enggak punya akses," papar Purbaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Purbaya mulai menempatkan dana pemerintah di perbankan senilai Rp200 triliun pada September 2025. Dana penempatan itu meliputi Rp55 triliun di Bank Mandiri, Rp 55 triliun di BNI, Rp55 triliun di BRI, Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

Kemudian, Purbaya sempat menambahkan total Rp76 triliun di Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta sebelum akhir tahun ditarik kembali untuk membiayai belanja pemerintah akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah penempatan dana pemerintah di perbankan senilai Rp100 triliun. Namun demikian, Purbaya menyebut penempatan dana ini dengan dana yang sudah masuk ke Himbara pada September 2025.

Sekadar informasi, Purbaya telah menempatkan dana pemerintah senilai total Rp276 triliun ke Himbara sejak September 2025. Purbaya juga telah memperpanjang penempatan Rp200 triliun dari awalnya hanya sampai Maret menjadi September 2026.

"Nanti mungkin [ditambah] Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk-keluar masuk. Artinya tidak diberikan dalam deposit yang jangka panjang, tetapi jangka lebih pendek dan fleksibel," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Selain dengan jangka lebih pendek dan fleksibilitas yang lebih tinggi, penempatan tambahan dana pemerintah Rp100 triliun ini rencananya berasal dari anggaran belanja pemerintah yang belum digunakan.

Adapun dana Rp200 triliun yang sudah diperpanjang hingga September mendatang itu merupakan simpanan kas pemerintah di BI, yang berada di luar pos belanja APBN.

"Itu dari uang kita [anggaran belanja] sendiri, yang belum dibelanjain, taruh di situ. Daripada saya taruh di BI, perbankan enggak punya akses," papar Purbaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Purbaya mulai menempatkan dana pemerintah di perbankan senilai Rp200 triliun pada September 2025. Dana penempatan itu meliputi Rp55 triliun di Bank Mandiri, Rp 55 triliun di BNI, Rp55 triliun di BRI, Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

Kemudian, Purbaya sempat menambahkan total Rp76 triliun di Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta sebelum akhir tahun ditarik kembali untuk membiayai belanja pemerintah akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merealisasikan anggaran belanja negara senilai Rp227,3 triliun sampai dengan 31 Januari 2026. Realisasi belanja tersebut tumbuh hingga 25,7% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp180,8 triliun.

"Keseluruhan belanja negara ini pasti akan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi triwulan I/2026," terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Suhasil kemudian merinci, realisasi anggaran yang telah dibelanjakan itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun atau tumbuh 53,3% (YoY) baik itu belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp55,8 triliun dan belanja non-K/L Rp76,1 triliun serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp95,3 triliun.

Adapun Suahasil menuturkan bahwa belanja K/L senilai Rp55,8 triliun itu tumbuh tertinggi hingga 128,9% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp24,4 triliun.

Beberapa faktor pendorong belanja K/L itu adalah bantuan sosial hingga program MBG. Dari sisi belanja bansos, Suahasil menjelaskan bahwa anggaran yang sudah dibelanjakan sampai akhir Januari lalu yakni Rp9,5 triliun atau lebih dari dua kali lipat Januari 2025 yaitu Rp4,1 triliun.

"Itu yang kami yakini memberikan dampak kepada kontribusi ke growth melalui konsumsi rumah tangga," kata Wamenkeu sejak 2020 itu.

Selain belanja sosial yang tumbuh dua kali lipat, faktor pendorong belanja K/L yakni belanja barang yakni Rp25,9 triliun sampai dengan akhir Januari. Anggaran yang dibelanjakan tumbuh hingga 702,5% (YoY), didorong utamanya dari penyerapan anggaran MBG.

Sebab, anggaran MBG yang sudah terealisasi dalam waktu satu bulan lalu sudah mencapai Rp19,5 triliun atau melonjak dari Januari 2025 Rp45,2 miliar.

"Kalaupun kami keluarkan realisasi MBG, belanja barang tetap meningkat. Rp25,9 triliun dikurangi Rp19,5 triliun masih [sisa] Rp6 triliun, lebih tinggi dibandingkan belanja barang [Januari] 2025 hanya sekitar Rp3,2 triliun," terang mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu.

Adapun belanja negara yang keseluruhan tumbuh 25,7% (YoY) itu dibarengi dengan penerimaan negara yang tumbuh hanya 9,5% (YoY), senilai Rp172,7 triliun. Penerimaan negara ditopang oleh pajak Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,7% (YoY) dari Januari 2025 yakni Rp88,9 triliun.

"Pertumbuhan pajak 30,7%, ada perbaikan ekonomi sedikit dari efisiensi pengumpulan pajak [oleh] Dirjen Pajak. Saya harap ke depan akan berlanjut terus," ujar Purbaya pada konferensi pers yang sama.

Kondisi tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp54,6 triliun di awal tahun, atau setara 0,21% terhadap PDB. Realisasi pembiayaan juga sampai akhir bulan lalu mencapai Rp105,1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyerapan anggaran belanja mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026. Belanja itu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini.

Pada acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan belanja pemerintah Rp809 triliun bisa membantu ekonomi tumbuh pada kisaran 5,5% sampai dengan 6,6% pada kuartal I/2026.

Saat ditemui usai acara tersebut, Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut realisasi tersebut akan sangat tergantung dengan realisasinya. Dia enggan memperkirakan berapa dampaknya ke perekonomian.

"Namanya perkiraan, itu tergantung eksekusinya," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara yang diselenggarakan di Wisma Danantara itu, dikutip Senin (17/2/2026).

Adapun target pemerintah belanja Rp809 triliun, atau 21% dari total belanja negara 2026 yakni Rp3.842,7 triliun itu salah satunya meliputi stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Berdasarkan stimulus yang telah diumumkan, paket insentif yang akan disalurkan pemerintah dalam rangka Idulfitri adalah insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat sebesar 11%, diskon tiket transportasi, bantuan pangan dan kebijakan WFA bagi ASN maupun swasta.

Adapun untuk ASN dan TNI-Polri, pemerintah juga menyiapkan THR dengan total anggaran Rp55 triliun. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan THR bisa dicairkan dalam waktu dekat.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan pada acara yang sama.

Pada sisi program prioritas, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun.

Sementara itu, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dianggarkan Rp6 triliun.

Tidak hanya APBN, berkolaborasi dengan Danantara, pemerintah juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit senilai Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru akan menyisir anggaran belanja guna mencegah pelebaran defisit APBN 2026 pada akhir semester 1/2026.

Purbaya masih menunggu realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir kuartal II/2026. Kendati demikian, dia memastikan pemerintah akan terus mengendalikan defisit APBN agar tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB.

"Nanti habis triwulan kedua saya hitung berapa sih prediksi pajak saya sampai akhir tahun dengan data yang ada ya. Harusnya makin clear. Kalau itu kan saya bisa hitung berapa anggaran yang bisa saya kurangin. Jadi masalah defisit tuh bukan sesuatu yang tidak bisa kami kontrol," terangnya, Kamis (12/2/2026).

Purbaya kembali mengemukakan bahwa realisasi penerimaan pajak Januari 2026 yang mencapai Rp116,2 triliun atau 30,8% (YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Apabila pertumbuhan ini konsisten sepanjang tahun, sejalan dengan geliat ekonomi, maka dia meyakini penerimaan pajak bisa melebihi target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.

"Jadi, ekonomi yang lebih cepat adalah modal saya untuk mengendalikan pendapatan, tax ratio maupun defisit anggaran," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Oleh sebab itu, terangnya, pemerintah akan menghidupkan mesin ekonomi baik dari pemerintah maupun swasta. Pada sisi swasta, dia menyebut pemerintah berupaya melakukan debottlenecking hambatan berusaha melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

Dari sisi pemerintah, Purbaya mengatakan bakal mengandalkan stimulus ekonomi untuk masyarakat khususnya pada kuartal I/2026. Beberapa contohnya yang telah diumumkan pemerintah yakni diskon transportasi, bantuan sosial (bansos) maupun pembebasan pajak atau PPN DTP 100% tiket pesawat.

"Kami akan inject semua stimulus yang ada di pemerintah maupun bank pemerintah maupun yang lain-lain untuk belanja habis-habisan dan memperbaiki ekuilibrium besar supaya dunia usaha juga bisa ekspansi," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki pekerjaan rumah besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan belanja pemerintah, di tengah APBN yang sempit.

Di tengah penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan tahun lalu, kebutuhan belanja pun tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belum lagi, pemerintah harus melunasi beban utang yang semakin tinggi.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan belanja negara secara keseluruhan pada APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, penerimaan dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun. Pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan yakni sebesar Rp2.357,7 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, tahun ini pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp599,44 triliun. Hal ini tercantum pada Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026.

Bunga utang yang tinggi ini bahkan naik Rp46,59 triliun dari beban pada APBN 2025 yakni Rp552,85 triliun.

Kemenkeu pun tak menampik kemungkinan untuk melihat kembali alokasi anggaran belanja pemerintah. Hal ini guna memastikan risiko fiskal yang dikhawatirkan sejumlah lembaga internasional tidak benar-benar terjadi.

Kemungkinan untuk melihat kembali anggaran belanja itu beberapa kali disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia mengakui bahwa lembaga pemeringkat, seperti Moody's Ratings yang sampai menurunkan outlook rating kredit Indonesia, turut menyoroti besarnya alokasi anggaran program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan proses yang berjalan di kementeriannya mengenai hal tersebut.

"Itu masih dalam proses pembahasan," terangnya kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Bisnis juga sudah meminta konfirmasi ke Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman. Namun belum ada respons yang diberikan sampai berita ini ditayangkan.

Belanja Tepat Sasaran

Pada Jumat (6/2/2026), Purbaya telah merespons ihwal kekhawatiran yang disampaikan Moody's Ratings terkait dengan risiko fiskal di Indonesia. Dia menyebut yang harus dilakukan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat.

Di sisi lain, program-program pemerintah yang menjadi sorotan Moody's harus tepat sasaran. Salah satunya yakni MBG. Purbaya mengatakan pihaknya akan memastikan anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tepat sasaran, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien.

"Jangan sampai ada pemborosan yang tidak terkontrol di sana. Itu mungkin Moody’s juga khawatir di situ. Saya sekarang boleh melihat anggaran kementerian/lembaga yang lain, kata DPR. Saya akan lihat satu-satu. Nanti saya lihat yang MBG seperti apa, kami koreksinya," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program MBG senilai Rp335 triliun. Anggaran yang dialokasikan tahun ini untuk MBG melonjak tajam dari yang ditetapkan tahun lalu yakni Rp71 triliun.

Pada 2025, anggaran MBG terealisasi sebesar Rp51,5 triliun atau hanya 72,5% dari pagu. Jumlah penerimanya sampai dengan 7 Januari 2026 lalu yakni 56,13 juta dari target 82,9 juta penerima.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Teuku Riefky pun mendorong pemerintah agar mengatur ulang pos-pos belanja yang menyedot sumber daya fiskal. Dia mencontohkan salah satunya yakni MBG.

"Sekarang banyak sekali belanja masif yang untargeted, seperti MBG, yang menyedot sumber daya fiskal. Ini perlu diatur ulang agar tidak mengganggu pos belanja lain yang produktif," tutur kepada Bisnis.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga memandang pemerintah perlu lebih selektif dan berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran tidak terkecuali untuk program flagship pemerintah.

Menurut Yusuf, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan penyelesaian tanpa harus menghentikan program-program dimaksud.

"Langkah yang relatif cepat dan mudah dilakukan adalah menyesuaikan target penerima program. Dengan adanya penyesuaian target, kebutuhan anggaran otomatis dapat disesuaikan sehingga beban fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan arah kebijakan utama pemerintah," terangnya kepada Bisnis.

Kekhawatiran Moody's hingga S&P

Laporan yang diterbitkan Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026), mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia diturunkan dari kategori 'stable' ke 'negative'. Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2.

Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.

Adapun perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.

Adapun S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Namun demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir dari Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara. Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.

Menanggapi kekhawatiran itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh penilaian dari sejumlah lembaga pemeringkat kredit seperti Moody's maupun S&P. Salah satunya mengenai sorotan terhadap risiko fiskal.

Juda mengatakan bahwa pemerintah akan menjadikan catatan Moody's maupun S&P sebagai pelajaran. Perbaikan akan dilakukan termasuk untuk lembaga pemeringkat lain yang rencananya juga akan bertemu dengan pemerintah pada 23 Februari mendatang.

"Nanti [lembaga] rating yang lain akan datang di tanggal 23 Februari, ya. Kami siapkan semua, itulah yang saya katakan lesson learned dari Moody's kemarin. Nah, ini harus kami perbaiki semua. Baik itu terkait dengan tata kelola, tata kelola kebijakan, dan juga risiko-risiko yang lain," ujarnya saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Khusus mengenai fiskal, Juda kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga defisit APBN di bahwa batas 3% terhadap PDB.

Sebagai informasi, defisit APBN pada akhir 2025 lalu melebar dari target 2,53% menjadi 2,92% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Pada tahun ini, UU APBN menargetkan defisit fiskal berada di level 2,68% terhadap PDB.

"Oh iya ya, kami jaga 3% itu harga mati lah. Enggak [akan melebar dari itu]," terang Wamenkeu yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur BI itu.

Adapun, pada sisi rasio utang, Juda juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga rasio utang di level 40% terhadap PDB. Hal ini kendati sampai dengan 2025 lalu, rasio utang pemerintah sudah mencapai 40,08% terhadap PDB yakni Rp9.549,46 triliun.

"Di undang-undang kan 60%, tetapi kami akan jaga sekitar 40%," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki akhir tahun, berbagai produk kebutuhan biasanya menawarkan diskon besar-besaran yang menggoda perhatian.

Situasi ini sering membuat banyak orang tergoda untuk membeli hampir semua barang yang memajang label potongan harga.

Tanpa disadari, godaan tersebut dapat membuat pengeluaran menjadi tidak terkontrol dan berujung pada pemborosan.

Agar tetap bijak dan tidak boros saat berbelanja, Anda perlu memperhatikan beberapa tips penting sebelum memutuskan untuk membeli.

Tips Mengehemat Belanja Akhir Tahun

1. Buat Daftar Belanja

Daftar belanja yang disusun sejak awal akan membantu Anda tahu barang yang benar-benar penting. Urutkan kebutuhan Anda agar belanjaan tetap terarah.

Pengelompokan barang menjadi “wajib punya”, “sebaiknya punya”, dan “boleh punya” membuat Anda lebih mudah mengatur anggaran. Cara ini untuk mencegah membeli hal-hal yang tidak diperlukan.

2. Tetapkan Anggaran

Anda perlu menetapkan batas anggaran agar tidak terbawa suasana diskon. Godaan seperti ponsel baru atau mesin kopi keren memang besar, tapi kadang lebih bijak membeli barang yang benar-benar Anda butuhkan, seperti microwave yang masih berfungsi dengan baik.

Intinya, fokuskan anggaran pada pembelian yang benar-benar memberi manfaat jangka panjang. Dengan begitu, uang Anda tidak habis hanya untuk barang-barang “sekadar ingin punya”.

3. Bandingkan Harga Antar Toko

Sebelum membeli, penting untuk membandingkan harga antara toko fisik dan toko online karena promo keduanya bisa berbeda. Terkadang ada diskon khusus di toko langsung, sementara platform online menawarkan potongan yang hanya berlaku di aplikasi atau website.

Dengan sedikit riset, Anda bisa menemukan harga terbaik untuk barang yang sama. Cara ini memastikan kamu tidak membayar lebih, baik saat berbelanja langsung maupun secara online.

4. Periksa Kebijakan Pengembalian Barang Diskon

Sebelum membeli barang saat promo akhir tahun, pastikan Anda memahami kebijakan pengembalian karena beberapa toko membatasi waktu retur atau tidak menerima pengembalian untuk barang diskon. Ini penting terutama jika Anda membeli hadiah atau barang yang tidak bisa dicoba terlebih dahulu.

Mengetahui aturan pengembalian sejak awal, Anda bisa terhindar dari kekecewaan jika barang tidak sesuai atau tidak berfungsi. Beberapa produk diskon hanya bisa ditukar, jadi memahami detailnya membuat proses belanja jadi lebih aman dan nyaman.

5. Hindari Belanja Impulsif

Menghindari belanja impulsif bisa dilakukan dengan memberi diri waktu jeda sebelum membeli. Jika berbelanja online, masukkan barang ke keranjang dan diamkan selama 24 jam agar antusiasme menurun.

Setelah jeda, Anda bisa lebih jernih menilai apakah barang itu benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Jika masih menginginkannya setelah satu atau dua hari barulah beli, cara sederhana ini membantu menghindari penyesalan dan menjaga fokus pada hal yang penting.

6. Bijak Menggunakan Kartu Kredit

Sebelum mengambil keputusan untuk memakai kartu kredit, pastikan Anda mampu membayar tanpa menambah utang. Gunakan kartu kredit hanya ketika Anda yakin bisa melunasi tagihan penuh saat jatuh tempo.

Jika belum memungkinkan, menabung terlebih dahulu adalah pilihan yang lebih aman agar terhindar dari bunga tinggi. Menjaga diri tetap bebas utang akan membantu kondisi keuangan Anda tetap stabil dalam jangka panjang. (Angel Rinella)