Bank Indonesia (BI) kembali memperketat pembelian dolar Amerika Serikat (AS) di pasar domestik tanpa dokumen underlying.

Setelah sebelumnya memangkas batas transaksi dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per orang per bulan, bank sentral kini menyiapkan penurunan lanjutan menjadi hanya US$25 ribu per orang per bulan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan langkah itu menjadi salah satu kebijakan tambahan yang disiapkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global.

"Yang tadi pembatasan pembelian dolar yang sudah kami turunkan dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu, kami persiapkan kami akan turunkan lagi menjadi US$25 ribu sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas US$25 ribu itu harus pakai underlying," ujar Perry dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Artinya, masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin membeli dolar AS dalam jumlah US$25 ribu atau lebih per bulan nantinya wajib menyertakan dokumen yang menunjukkan tujuan transaksi, seperti kebutuhan impor, pembayaran utang, pendidikan, kesehatan, atau aktivitas bisnis lain yang sah.

Kebijakan ini memperketat aturan yang baru saja diterapkan BI pada April 2026. Sebelumnya, bank sentral telah menurunkan ambang batas pembelian dolar tanpa underlying dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per orang per bulan sebagai bagian dari upaya menahan gejolak rupiah.

Perry menegaskan kebijakan tersebut sudah dikoordinasikan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memperkuat pasokan valas domestik dan menekan pembelian dolar yang bersifat spekulatif.

"Kami sudah keluarkan adalah pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying. Yang dulunya US$100 ribu dolar per orang per bulan, kita turunkan US$50 ribu dolar per orang per bulan. Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan-penguatan," ujarnya.

Selain memperketat pembelian dolar, BI juga menyiapkan strategi diversifikasi transaksi valas melalui penguatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional.

Perry menyebut salah satu yang mulai berkembang adalah pasar transaksi yuan China terhadap rupiah di dalam negeri. Menurut dia, penggunaan local currency settlement antara Indonesia dan China yang makin besar akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

"Termasuk di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri karena local currency kita dengan China sama yuan China sama rupiah itu sangat tinggi," tutur Perry.

Ia mengatakan pembentukan pasar domestik yuan-rupiah menjadi salah satu instrumen untuk memperluas pilihan mata uang transaksi sekaligus meredam tekanan permintaan dolar.

"Sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat," lanjutnya.

Rencana BI menurunkan lagi batas pembelian dolar muncul di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang pada perdagangan Selasa sore ditutup di level Rp17.424 per dolar AS.

Posisi tersebut menjadi salah satu titik terlemah rupiah sepanjang sejarah perdagangan modern.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) , serta Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Soeharto Fuad Bawazier ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026) sore.Dari pantauan langsung, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Farid Azhar Nasution tiba lebih dulu.

Kemudian disusul, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution, Ketua LPS Anggito Abimannyu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Rupiah Ambruk ke Rp17.424 per Dolar AS, Sentimen Pertumbuhan Ekonomi Belum Terasa



"Diskusi masalah ekonomi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dalam kesempatan itu juga nampak hadir Komisaris Utama MIND ID juga Mantan Menkeu era Presiden Soeharto Fuad Bawazier juga hadir dalam kesempatan ini. Hanya saja para menteri dan kepala lembaga yang hadir masih belum mau memberikan komentar.

"Nanti saja habis rapat," kata Suahasil.

RI Lepas dari Kutukan Ekonomi 5%, Purbaya Ngak Stress Lagi



Kemudian ada juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diminta keterangan, juga belum mau membahas perihal rapat yang dilakukan. "Nanti ada beberapa yang dibahas tadi sudah kita bahas. Nanti aja," kata Airlangga saat ditanya apakah akan membahas pelemahan rupiah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, kondisi perbankan nasional dinilai masih stabil. Hal ini menjadi penopang penting bagi masyarakat yang menyimpan dana di sektor keuangan.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) mencatat, seluruh perusahaan jasa keuangan yang diperingkat pada kuartal I 2026 memiliki outlook stabil. Sepanjang periode tersebut, terdapat 73 publikasi pemeringkatan dari 40 perusahaan.

Head of Financial Institutions Ratings Division PEFINDO, Danan Dito menyatakan, meski tekanan global meningkat, ketahanan sektor perbankan masih terjaga, terutama dari sisi kondisi keuangan.

“Walaupun risiko secara makro meningkat, dari sisi finansial ketahanan perbankan masih sangat kuat,” ujarnya dalam taklimat media yang digelar daring, Rabu (15/4/2026).

Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan juga masih menjadi faktor penting yang menjaga stabilitas sektor ini.

Namun demikian, PEFINDO mengingatkan adanya risiko yang perlu diwaspadai, salah satunya pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat memengaruhi kepercayaan pasar.

“Pelemahan rupiah bisa berdampak pada kepercayaan, baik dari investor maupun pelaku usaha,” katanya.

Di sisi lain, ketidakpastian global membuat lembaga pemeringkat mulai lebih berhati-hati dalam melihat prospek ke depan. Sejumlah proyeksi pertumbuhan dinilai berpotensi terkoreksi.

“Belum sampai menurunkan peringkat, tetapi kami menjadi lebih konservatif dalam memproyeksikan ke depan,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, sektor perbankan dinilai masih mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan global, meski tetap perlu mewaspadai dinamika eksternal yang dapat memengaruhi kinerja ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang Peraturan OJK atau POJK baru mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB). Rancangan aturan anyar tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Untuk diketahui, aturan mengenai RBB telah diatur dalam POJK No.5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Dalam beleid itu, OJK mewajibkan bank menyusun rencana bisnis secara realistis setiap tahun, dengan memerhatikan sejumlah faktor di antaranya faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan asas perbankan yang sehat.

Selain itu, rencana bisnis tersebut minimal harus memuat ringkasan eksekutif; evaluasi pelaksanaan RBB tahun sebelumnya; visi, misi, dan strategi bisnis; kebijakan dan rencana pengembangan (produk, jasa, jaringan kantor, SDM, dan TI); proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; rencana ekspansi kredit/pembiayaan; serta rencana pendanaan dan permodalan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir sebanyak 33.252 rekening yang terindikasi aktivitas judi online (judol) hingga Maret 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai 32.556 rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) atau pemblokiran sebagai bentuk pemberantasan judi online yang berdampak keluarga pada perekonomian dan sektor keuangan.

"OJK juga telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence atau EDD atau pemblokiran atas 33.222 rekening yang sebelumnya ada sejumlah 32.556 rekening yang terindikasi judi online," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4).

Dalam kesempatan sama, Dian mengungkapkan telah mencabut izin usaha enam bank perekonomian rakyat (BPR) sepanjang Januari hingga Maret 2026.

Pada Maret 2026, OJK telah mencabut izin PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor pusat di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor pusat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

"OJK telah mencabut 6 izin usaha BPR, termasuk BPR yang izinnya dicabut di Maret 2026, yaitu PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor pusat di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor pusat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat," ungkapnya.

Ia menegaskan OJK senantiasa berkoordinasi dengan LPS dalam penanganan permasalahan BPR dan BPRS sesuai mandat yang diatur dalam Undang-Undang P2SK sebagai langkah penguatan industri BPR dan BPRS.

Selain itu, Dian menambahkan dalam menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Untuk menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK tentu saja memerlukan dukungan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, dari pemerintah, dari DPR, dan seluruh penegak hukum, serta pihak berkait lainnya," pungkasnya.

Kinerja keuangan bank bjb sepanjang 2025 menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh tantangan.

Stabilitas sistem keuangan domestik pada akhir 2025 relatif terjaga dan tetap kondusif bagi sektor perbankan, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, termasuk penurunan BI Rate yang mulai membuka ruang bagi pemulihan intermediasi perbankan.

Secara konsolidasi, total aset bank bjb pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp221,4 triliun. Penyaluran kredit termasuk pembiayaan mencapai Rp140,7 triliun, dengan kontribusi perusahaan anak sebesar Rp28,8 triliun dan bank only sebesar Rp111,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan dalam paparan kinerja Earning Call Full Year (FY) 2025 bank bjb, Senin, 16 Maret 2026 yang turut dihadiri oleh Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan, Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini serta Deputy Corporate Secretary bank bjb Sani Ikhsan Maulana.

Pada bank only, segmen kredit konsumer tetap menjadi kontributor utama dengan outstanding mencapai Rp74,8 triliun. Kualitas aset pada segmen ini terjaga sangat baik dengan tingkat NPL rendah dan margin yang sehat.

Potensi pertumbuhan juga tetap terbuka seiring peningkatan jumlah pegawai P3K di Jawa Barat dan Banten yang mencapai sekitar 504 ribu orang pada Juni 2025, sehingga memperluas basis pasar payroll bank bjb

Transformasi digital juga terus dipercepat melalui pengembangan platform KGB Pisan. Sejak memperoleh izin pengembangan layanan dari Otoritas Jasa Keuangan pada November 2025, platform ini mendukung pengajuan kredit baru secara end-to-end digital bagi nasabah payroll bank bjb. Proses kredit yang sepenuhnya digital turut meningkatkan produktivitas dan skalabilitas bisnis konsumer.

Selain itu, bank bjb juga tetap melakukan ekspansi secara terukur pada segmen korporasi dan komersial yang difokuskan pada proyek berbasis ekosistem daerah sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun laba bersih yang dapat diatribusikan kepada induk mencapai Rp1,15 triliun. Momentum perbaikan kinerja Triwulan IV juga berlanjut pada awal 2026 dan menjadi indikasi positif bagi pemulihan pertumbuhan laba ke depan.

Selain itu bank bjb juga terus memperkuat sinergi bisnis dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), kinerja anak perusahaan memberikan kontribusi aset sebesar Rp42,8 triliun atau sekitar 18 persen dari total aset konsolidasi Grup bjb. Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat sinergi bisnis dan efisiensi operasional melalui skema sharing fee serta kolaborasi produk guna meningkatkan profitabilitas dan daya saing grup secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Friderica Widyasari Dewi menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk mengisi posisi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) pada Rabu (11/3/2026). Frederica yang kerap disapa Kiki menyampaikan delapan poin kebijakan prioritas yang bakal dijalankan jika resmi menjadi pucuk pimpinan OJK.

Di antaranya upaya memulihkan kepercayaan publik usai prahara yang terjadi di tubuh OJK akibat gonjang-ganjing di pasar modal Indonesia belakangan ini. Kiki mengusung tema “Menjaga Stabilitas, Memulihkan Kepercayaan Publik, dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Ia menyampaikan, di tengah dinamika ekonomi global, perekonomian Indonesia di sektor jasa keuangan diklaim memiliki ketahanan yang cukup kuat.

Meski memiliki ketahanan yang baik, Kiki menyebut ada berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi ke depan, baik secara eksternal maupun internal. Tantangan global yakni fragmentasi geopolitik, termasuk disrupsi dan digitalisasi di sektor keuangan, meningkatnya risiko perubahan iklim, serta meningkatnya kejahatan keuangan digital.

Sedangkan tantangan domestik yakni menurunnya kepercayaan publik usai gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia baru-baru ini yang menyebabkan beberapa pimpinan OJK mengundurkan diri. Selain itu, terdapat pula tantangan kompleksitas produk, konglomerasi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengusung delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam penguatan sektor jasa keuangan ke depan. Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga tepercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujar Kiki saat menjalani fit and proper test di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia memerinci, kebijakan prioritas pertama yakni menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi jangkar utama kebijakan OJK. Upaya menjaga stabilitas dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terus diperkuat melalui kebijakan pertukaran data, koordinasi kebijakan, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi krisis, serta early warning system. OJK dipastikan akan terus memperkuat struktur pemodalan lembaga jasa keuangan, penyempurnaan manajemen risiko, serta penguatan teknologi informasi dan keamanan siber.

Kedua, melakukan pemulihan kepercayaan publik terutama di sektor pasar modal melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. “Salah satu langkah strategis adalah kami memastikan bahwa reformasi di pasar modal, reformasi integritas pasar modal, akan berjalan sesuai dengan timeline yang sudah kita kemukakan. Penguatan tata kelola dan integritas industri keuangan, serta penegakan hukum menjadi langkah penting yang harus terus kita perkuat,” ujarnya.

Ketiga, seiring dengan upaya memulihkan kepercayaan publik tersebut, Kiki memastikan bahwa sektor jasa keuangan harus hadir memberi manfaat terhadap pembangunan perekonomian. Menurutnya, sektor jasa keuangan harus memberikan dukungan nyata terhadap berbagai program strategis pemerintah dan juga mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Frederica Widyasari Dewi menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk mengisi posisi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) pada Rabu (11/3/2026). Frederica yang kerap disapa Kiki menyampaikan delapan poin kebijakan prioritas yang bakal dijalankan jika resmi menjadi pucuk pimpinan OJK.

Di antaranya upaya memulihkan kepercayaan publik usai prahara yang terjadi di tubuh OJK akibat gonjang-ganjing di pasar modal Indonesia belakangan ini. Kiki mengusung tema “Menjaga Stabilitas, Memulihkan Kepercayaan Publik, dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Ia menyampaikan, di tengah dinamika ekonomi global, perekonomian Indonesia di sektor jasa keuangan diklaim memiliki ketahanan yang cukup kuat.

Meski memiliki ketahanan yang baik, Kiki menyebut ada berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi ke depan, baik secara eksternal maupun internal. Tantangan global yakni fragmentasi geopolitik, termasuk disrupsi dan digitalisasi di sektor keuangan, meningkatnya risiko perubahan iklim, serta meningkatnya kejahatan keuangan digital.

Sedangkan tantangan domestik yakni menurunnya kepercayaan publik usai gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia baru-baru ini yang menyebabkan beberapa pimpinan OJK mengundurkan diri. Selain itu, terdapat pula tantangan kompleksitas produk, konglomerasi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengusung delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam penguatan sektor jasa keuangan ke depan. Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga tepercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujar Kiki saat menjalani fit and proper test di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia memerinci, kebijakan prioritas pertama yakni menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi jangkar utama kebijakan OJK. Upaya menjaga stabilitas dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terus diperkuat melalui kebijakan pertukaran data, koordinasi kebijakan, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi krisis, serta early warning system. OJK dipastikan akan terus memperkuat struktur pemodalan lembaga jasa keuangan, penyempurnaan manajemen risiko, serta penguatan teknologi informasi dan keamanan siber.

Kedua, melakukan pemulihan kepercayaan publik terutama di sektor pasar modal melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. “Salah satu langkah strategis adalah kami memastikan bahwa reformasi di pasar modal, reformasi integritas pasar modal, akan berjalan sesuai dengan timeline yang sudah kita kemukakan. Penguatan tata kelola dan integritas industri keuangan, serta penegakan hukum menjadi langkah penting yang harus terus kita perkuat,” ujarnya.

Ketiga, seiring dengan upaya memulihkan kepercayaan publik tersebut, Kiki memastikan bahwa sektor jasa keuangan harus hadir memberi manfaat terhadap pembangunan perekonomian. Menurutnya, sektor jasa keuangan harus memberikan dukungan nyata terhadap berbagai program strategis pemerintah dan juga mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bergerak single digit sekitar 7–9 persen pada 2026. OJK memastikan terus mendorong akses pembiayaan yang lebih luas dan mudah bagi UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, proyeksi penyaluran kredit UMKM tersebut seiring dengan meningkatnya keyakinan konsumen, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, serta penguatan kebijakan pembiayaan UMKM.

Ia memastikan komitmen untuk terus mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dian menjelaskan, meski penyaluran kredit UMKM per Januari 2026 tercatat sebesar Rp 1.482,9 triliun atau sekitar 17,33 persen dari total penyaluran kredit/pembiayaan, serta mengalami moderasi sebesar 0,53 persen secara tahunan (yoy), fundamental sektor UMKM tetap terjaga.

Penurunan pertumbuhan kredit UMKM tersebut, kata dia, antara lain dipengaruhi dinamika perekonomian global dan nasional, serta proses pemulihan sektor UMKM pascapandemi yang relatif lebih lambat dibandingkan sektor korporasi.

“Di tengah tantangan jangka pendek, industri perbankan tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM pada 2026 yang diproyeksikan mencapai 7–9 persen secara tahunan (yoy), didukung oleh tingginya keyakinan konsumen,” kata Dian dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada awal tahun 2026 tercatat berada di level positif 127 persen, sementara Consumer Price Index (CPI) tercatat 109,75 persen. Kedua indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan dalam setahun terakhir, yang dinilai mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan.

Dian melanjutkan, momentum efek perayaan Lebaran (seasonal effect) juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026, khususnya bagi sektor UMKM melalui lonjakan konsumsi rumah tangga yang berdampak pada peningkatan permintaan kredit modal kerja.

Ia menyebut, sebagai wujud dukungan nyata terhadap akses pembiayaan UMKM, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM atau POJK UMKM. Regulasi tersebut mewajibkan bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, serta menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMKM.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono optimistis Indonesia bisa menjaga stabilitas pembangunan nasional. Dave menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan

antarlembaga.

Menurut Dave, dalam periode terkini, ketidakpastian global cenderung meningkat dan memengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam momentum penguatan dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Triwulan III pada 2025 tetap terjaga.

"Namun demikian, berbagai risiko global perlu terus diwaspadai, termasuk dampak tarif impor Amerika Serikat (AS), konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendhoring, dan eskalasi ketegangan geopolitik," katanya di Jakarta, Kamis (25/2/2026).

Hal itu disampaikan Dave dalam Seminar Nasional 2026 bertema "Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidak pastian Global" yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Nasional (FDN) dan Pimpinan Pusat Kooektif (PPK) Kosgoro 1957 di Kampus IBI-Kosgoro 1957, Jakarra Selatan.

Acara tersebut menghadirkan beberapa panelis top seperti Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data(IKAD) di BSKLN, Gita Loka Murti, Duta Besar Nana Yuliana, Kepala Perwakilan RI untuk Kuba (2020-2025) dan Kader PPK Kosgoro 1957 dan dimoderatori Direktur Riset dan Pengembangan Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian Geopolitik, Dewan Pertahanan Nasional, Ian Montratama.

Sejalan dengan kondisi tersebut, kata Dave KSSK menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga guna memastikan SSK terjaga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dari perspektif hubungan internasional, eskalasi ketegangan geopolitik dan friksi geoekonomi (perang tarif, perang teknologi, fragmentasi rantai pasok) serta persaingan atas sumber daya strategis (mineral kritis, energi terbarukan, dan teknologi kecerdasan buatan) membentuk ulang pola kompetisi global," ujarnya.

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini melihat kondisi saat enempatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tekanan ganda: menjaga ketahanan domestik sekaligus mempertahankan posisi tawar di arena internasional. Dalam konteks ini, konsep “geopolitik Bung Karno” relevan sebagai kerangka strategis karena menempatkan Pancasila sebagai basis internasionalisme.

"Oleh karena itu Presiden bersama para menteri sedang menaikkan kepercayaan publik dan kapasitas, agar Indonesia terus dilirik sebagai destinasi investasi dalam pembangunan. Pemerintah juga melakukan transformasi dibeberapa sektor dan perundang-undangan untuk membuat iklim invewtaai yang nyaman tentu ujungnya terciptanya lapangan pekerjaan,"ungkapnya.

Dave beroendapat stabilitas nasional saat ini bergantung pada kemampuan Indonesia membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan independensi arah kebijakan luar negeri. Maka risiko global juga semakin bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial dan teknologi.

"Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum (WEF) mencatat bahwa banyak responden memandang outlook global menuju kondisi turbulen di mana misinformasi/disinformasi, polarisasi, dan migrasi menjadi risiko utama jangka pendek untuk 2027. Kombinasi ketegangan geopolitik, konfrontasi geoekonomi, hingga degradasi kualitas informasi publik dapat mempercepat transmisi krisis dan memperburuk polarisasi, sehingga meningkatkan kebutuhan akan literasi kebijakan dan komunikasi publik yang lebih kuat," paparnya.

Dalam perspektif geopolitik, lanjutnya situasi ini menuntut koeksistensi damai, yaitu hidup berdampingan secara damai, membangun kerja sama dan aliansi strategis dengan tetap menghormati kemerdekaan serta kedaulatan bangsa lain, sekaligus berpegang pada prinsip anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan non-invasif.

"Ketidakpastian juga memiliki dampak ekonomi yang terukur. Penelitian terkait World Uncertainty Index (WUI) menunjukkan bahwa kenaikan ketidakpastian berhubungan dengan penurunan output yang signifikan dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun," katanya.

Di Indonesia, kata Dave tekanan eksternal berinteraksi langsung dengan tantangan domestik, khususnya ekspektasi masyarakat dan dunia usaha terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan. Laporan Indonesia Economic Prospects (June 2025) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi menguat bila reformasi berjalan cepat, namun risiko global dan domestik sama-sama tinggi sehingga membutuhkan manajemen makro yang prudent dan komunikasi kebijakan yang efektif.

"Dalam konteks investasi, pelaku usaha menilai keberhasilan bukan hanya pada desain regulasi, tetapi terutama pada eksekusi dan kepastian implementasi. US–Indonesia Investment Report 2025 menegaskan bahwa policy execution dan predictability masih menjadi variabel penentu; meskipun niat regulasi kuat, implementasi dinilai belum merata, dan pelaku usaha menekankan pentingnya clarity, coherence, dan consistency (AmCham & U.S. Chamber of Commerce, 2025)," jelasnya.

Pada saat yang sama, konsistensi kebijakan domestik tidak dapat dipisahkan dari sikap Indonesia di level global, termasuk terhadap merosotnya penghormatan pada norma tatanan internasional berbasis aturan. Dinamika isu Venezuela dan Greenland dapat menjadi ilustrasi bagaimana kompetisi geopolitik juga membawa implikasi hukum internasional, terutama terkait prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan penghormatan terhadap norma multilateral.

Maka politik luar negeri bebas dan aktif menjadi prinsip strategis untuk menolak kolonialisme dan imperialisme, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta membangun persahabatan internasional berdasarkan nilai Pancasila. Orientasi akhirnya bukan sekadar kerja sama pragmatis, melainkan kontribusi pada tata dunia baru yang lebih adil dan bebas dari eksploitasi antarbangsa.

"Dalam ranah multilateralisme, gagasan ini juga tampak melalui dorongan reformasi tata kelola global agar lebih setara, termasuk kritik pada dominasi negara besar dan usulan agar PBB memperkuat prinsip persamaan kedudukan antarnegara.Dalam konteks ini, tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada besarnya ketidakpastian dinamika global, melainkan pada kemampuan kebijakan Indonesia dalam meresponsnya secara koheren dan konsisten," tegasnya.

Ia mengatakan di tengah absennya kapasitas PBB untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) memberikan harapan baru terhadap upaya nyata Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Kebijakan ekonomi dan komunikasi publik yang kuat dapat menjadi peredam yang meminimalisir dampak dari ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi internasional di dalam negeri.

"Berangkat dari kondisi tersebut, PPK Kosgoro 1957 menyelenggarakan seminar ini sebagai ikhtiar kolektif untuk menyatukan pemahaman, menguatkan daya tahan sosial-ekonomi, serta merumuskan agenda kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan semangat gotong royong dengan kerja bersama untuk solusi bersama, forum ini diharapkan menjadi ruang dialog produktif untuk mendorong stabilitas, kepastian, dan keberlanjutan pembangunan nasional dan di diharapkan IBIK bisa membuat konsep serta menyiapkan SDM agar bisa menjadi penyumbang penundaan target-target pemerintah," harapnya.

Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HR. Agung Laksono menilai sulit adanya kepastian global apa lagi dalam situasi saat ini.

"Tapi setidaknya stabilitas bisa terus terjadi, yang penting apapun yang terjadi dalam kepentingan global tentu kepentingan nasional harus dikedepankan yakni mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia, " katanya singkat.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data(IKAD) di BSKLN, Gita Loka Murti,a menyoroti pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi ketidakpastian.

Sedangkan Duta Besar Dr. Nana Yuliana, Kepala Perwakilan RI untuk Kuba (2020-2025) dan Kader PPK Kosgoro 1957 menyebutkan dari sisi ekonomi Indonesia harus menyiapkan strategi tepat jikalau nanti barang-barang dari luar negeri khususnya Amerika Serikat membanjiri pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan tidak terdapat perubahan arah kebijakan prudensial maupun relaksasi standar pengawasan menyusul masuknya Danantara sebagai pemegang saham baru bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae memastikan seluruh kebijakan strategis dan ekspansi usaha bank tetap tunduk pada ketentuan permodalan, kualitas aset, manajemen risiko, serta batasan eksposur yang berlaku.

Dian menyatakan telah melakukan koordinasi dengan perwakilan Danantara untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), kapasitas dan profesionalisme pengurus, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama.

“Tidak terdapat perubahan arah kebijakan prudensial maupun relaksasi atas standar pengawasan. Setiap keputusan strategis, bisnis, operasional, dan ekspansi usaha bank tetap harus tunduk pada berbagai regulasi yang berlaku,” kata Dian kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Dian menekankan perubahan struktur kepemilikan tidak mengubah mekanisme pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) yang selama ini diterapkan. Direksi dan komisaris bank tetap menjalankan fungsi fiduciary duty secara profesional, sementara koordinasi dengan pemegang saham pengendali dilakukan dalam kerangka menjaga stabilitas sistem keuangan, bukan dalam bentuk intervensi terhadap operasional bank.

“OJK menjalankan mandatnya secara independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK. Penguatan kewenangan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semakin mempertegas kepastian arah regulasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan,” tegas Dian.

OJK Soal Outlook Moody’s ke Bank Himbara

Di sisi lain, OJK juga mencermati penyesuaian outlook oleh terhadap sejumlah bank besar nasional, termasuk bank-bank Himbara, seiring dengan perubahan outlook sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Dian menilai penyesuaian tersebut lebih dipengaruhi faktor eksternal, terutama keterkaitan dengan profil sovereign Indonesia dan dinamika makroekonomi global. Sementara itu, peringkat kredit (rating) masing-masing bank Himbara tetap dipertahankan pada level investment grade.

Dian mengatakan, OJK menegaskan bahwa penyesuaian outlook tidak disebabkan oleh penurunan fundamental kinerja bank. Hingga akhir 2025, tingkat permodalan bank Himbara berada pada kisaran 19%–21%, dengan rasio modal inti alias tier satu sekitar 17%–20%, jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko masing-masing bank.

Selain itu, rasio likuiditas seperti AL/NCD dan AL/DPK tercatat berada di atas ambang batas yang ditetapkan, serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) berada di atas 100%. Kualitas aset juga terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross pada kisaran kurang dari 1% hingga 3%, disertai pembentukan cadangan yang memadai.

OJK memandang penyesuaian outlook tersebut bersifat reversible seiring dengan membaiknya prospek ekonomi domestik dan global. Dengan fundamental yang solid dan pengawasan yang konsisten, regulator optimistis bank-bank Himbara tetap memiliki kapasitas memadai untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pembiayaan perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyita Crystallin, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan, ditugaskan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ke Danantara.

Padahal, Masyita belum genap setahun menjabat sebagai Dirjen di Kemenkeu. Sebagai informasi, Masyita dilantik oleh eks Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 23 Mei 2025. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini digeser ke Danantara Investment Management efektif 11 Februari 2026 sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning.

"Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional," demikian rilis terbaru Kemenkeu, Jumat (13/2/2026).

Kemenkeu berharap Masyita Crystallin dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dan strategi investasi jangka panjang.

Apalagi, selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Alih tugas ini, lanjut Kemenkeu, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.

Profil Masyita

Masyita bukan nama baru dalam jajaran ekonom strategis Indonesia. Perempuan kelahiran 13 Juli 1981 ini memiliki rekam jejak panjang dalam bidang ekonomi, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.

Dia memulai karier akademisnya di Universitas Indonesia, tempat ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2005. Dia melanjutkan pendidikan ke jenjang internasional dengan meraih dua gelar magister dari The Australian National University yaitu Master of Arts, Economics.

Gelar master yang kedua, dia raih dari Claremont Graduate University dengan International Development Economics. Di tempat yang sama, dia turut meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) bidang Ekonomi dari Claremont Graduate University pada 2015.

Masyita pernah menjadi Konsultan di Bank Dunia atau World Bank pada 2008 sampai 2009. Lalu dosen di Universitas Indonesia pada 2007 hingga 2010 dan Teaching Assistant sejak masa kuliah. Masyita juga sempat menjadi PhD Intern di International Monetary Fund (IMF) pada 2013, serta dosen tamu di University of La Verne, Amerika Serikat pada tahun yang sama.

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Masyita aktif di sektor kebijakan publik dan keuangan. Dirinya menjabat sebagai Penasihat Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI pada 2016 sampai dengan 2017.

Selanjutnya, Masyita meniti karier di sektor keuangan sebagai Ekonom di Mandiri Sekuritas pada 2018 dan DBS Indonesia di 2018 sampai 2020. Pada 2020, dia dipercaya oleh Sri Mulyani sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi serta Perubahan Iklim, posisi yang diembannya hingga 2024.

Selama lebih dari empat tahun terakhir, Masyita juga mengemban sejumlah peran strategis. Ia menjabat sebagai Komisaris di Indonesia Financial Group (IFG) sejak 2020. Serta menjabat sebagai Wakil Ketua Coalition of Finance Ministers for Climate Action sejak 2021, sebuah forum global yang menggabungkan isu keuangan publik dengan aksi iklim.

Pada 2023, dia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar (Expert Board) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Board Member di World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Masyita juga merupakan Partner di perusahaan konsultan lingkungan dan transisi energi global, Systemiq Ltd. Serta yang terakhir yaitu Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi serta Perubahan Iklim.