JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) mencatatkan pertumbuhan kinerja seiring dengan upaya memperluas dampak sosial melalui berbagai inisiatif kemanusiaan.

Hingga Desember 2025, perseroan membukukan total aset sebesar Rp 14,4 triliun. Nilai ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, jumlah nasabah aktif juga tumbuh 35,5 persen secara tahunan (year-on-year).

Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah digital yang inklusif dan berbasis nilai.

Bank Aladin Syariah menyatakan, pendekatan bisnis yang dijalankan tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga pada kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Hal ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun layanan yang relevan sekaligus berdampak bagi masyarakat.

Perseroan menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap model bisnis tersebut turut berperan dalam mendorong kinerja perusahaan.

Sejalan dengan itu, Bank Aladin Syariah terus memperkuat inisiatif sosial sebagai bagian dari komitmen jangka panjang.

Dalam keterangan resminya, Corporate Secretary Head Bank Aladin Syariah Ratna Wahyuni menyampaikan bahwa kebermanfaatan menjadi salah satu nilai utama yang dipegang perusahaan.

“Kami percaya bahwa kebermanfaatan tidak hanya diwujudkan melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Ratna dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Ia menambahkan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.

“Melalui kegiatan donor darah ini, kami ingin mengajak lebih banyak pihak untuk turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan yang sederhana namun memiliki arti besar dalam menyelamatkan nyawa,” lanjut dia.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak dinilai penting untuk memperluas jangkauan program sosial yang dijalankan perusahaan.

“Kolaborasi dengan Masjid Jenderal Sudirman juga menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan kegiatan sosial, sekaligus mendorong peran masjid sebagai pusat aktivitas yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat,” kata Ratna.

Sebagai bank digital syariah, Bank Aladin Syariah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan yang mudah, aman, dan inklusif.

Di sisi lain, perusahaan juga aktif menjalankan berbagai inisiatif sosial sebagai bagian dari upaya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut, menurut perseroan, menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan layanan keuangan syariah digital berjalan seiring dengan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Adapun dalam implementasinya, Bank Aladin Syariah juga menggandeng berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan sosial. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta dan Masjid Jenderal Sudirman dalam kegiatan donor darah.

Kegiatan yang digelar di kawasan Sudirman, Jakarta, pada 15 April 2026 tersebut melibatkan karyawan Bank Aladin Syariah serta membuka partisipasi bagi jamaah dan masyarakat sekitar.

Melalui kolaborasi ini, jangkauan partisipan diperluas sehingga lebih banyak pihak dapat terlibat dalam aksi kemanusiaan. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam membantu sesama.

Dalam pelaksanaannya, PMI DKI Jakarta menyediakan kuota maksimal 100 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di berbagai rumah sakit.

Bank Aladin Syariah menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus mendorong semangat gotong royong serta memperkuat partisipasi aktif karyawan dan masyarakat dalam kegiatan sosial.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) menyetujui seluruh mata acara rapat, termasuk perubahan susunan dewan komisaris perseroan. Dalam keputusan tersebut, pemegang saham menetapkan Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama/Independen menggantikan Kemal Azis Stamboel yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Selain itu, RUPST juga menetapkan Sendiaty Sondy sebagai komisaris baru perseroan. Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris BTPN Syariah mengalami perubahan, sementara susunan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tetap.

Direktur Kepatuhan merangkap Corporate Secretary BTPN Syariah Arief Ismail menyatakan penunjukan komisaris baru diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan.

“Dengan bergabungnya Ibu Sendiaty Sondy sebagai Komisaris, BTPN Syariah semakin memperkuat komitmen perseroan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik [Good Corporate Governance],” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Seperti diketahui Sendiaty Sondy memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan nasional dan bank asing, khususnya dalam bidang manajemen risiko dan tata kelola konglomerasi keuangan.

Dalam perjalanan kariernya, Sendiaty berperan dalam merancang dan mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) sejak 2012. Pengembangan tersebut mencakup penyusunan risk appetite, penetapan batas risiko, pelaksanaan stress testing, serta kebijakan risiko yang diterapkan secara menyeluruh di organisasi.

Dia juga terlibat dalam pembentukan sejumlah unit strategis, antara lain divisi manajemen risiko keamanan siber, unit manajemen risiko perubahan iklim, serta divisi manajemen risiko terintegrasi yang mendukung penguatan ketahanan operasional dan tata kelola risiko dalam konglomerasi keuangan.

Dalam lingkup pengawasan konglomerasi keuangan, Sendiaty tercatat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengawasi pengelolaan risiko pada sejumlah entitas anggota grup keuangan, termasuk BTPN Syariah, PT BTPN Syariah Ventura, PT OTO Multiarta, dan PT Summit Oto Finance. Peran tersebut mencakup koordinasi antara entitas utama dan entitas anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator serta konsistensi penerapan manajemen risiko di tingkat grup.

Sedangkan Mulya Effendi Siregar memiliki rekam jejak panjang sebagai regulator dan industri perbankan syariah nasional. Dalam kariernya, Mulya pernah menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2014 hingga 2017.

Sebelumnya, ia berkarier di Bank Indonesia (BI), dengan posisi terakhir Asisten Gubernur. Dalam perjalanannya di BI, Mulya juga pernah menjabat Direktur Eksekutif di bidang riset dan regulasi perbankan dan perbankan syariah. Namanya juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di sejumlah anak usaha bank syariah BUMN.

Susunan Manajemen BTPB Syariah:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama/Independen: Mulya Effendi Siregar
• Komisaris Independen: Dewie Pelitawati
• Komisaris: Ongki Wanadjati Dana
• Komisaris: Sendiaty Sondy
  

Dewan Direksi (tidak mengalami perubahan)

• Direktur Utama: Hadi Wibowo
• Direktur Kepatuhan: Arief Ismail
• Direktur: Fachmy Achmad
• Direktur: Dwiyono Bayu Winantio
• Direktur: Dewi Nuzulianti
  

Dewan Pengawas Syariah

• Ketua Dewan Pengawas Syariah: H. Ikhwan Abidin
• Anggota: H. Muhamad Faiz
• Anggota: H. Cecep Maskanul Hakim

Tantangan terbesar kita dalam pengembangan perbankan syariah bukan hanya sekadar pada sisi regulasi atau produk, tetapi juga pada persepsi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Heru Kristiyana menyatakan literasi publik masih menjadi tantangan keuangan syariah di tengah pertumbuhan perbankan syariah.

“Tantangan terbesar kita dalam pengembangan perbankan syariah bukan hanya sekadar pada sisi regulasi atau produk, tetapi juga pada persepsi masyarakat,” kata Heru dalam kegiatan bertajuk “LPPI Virsem#107 : Perbankan Syariah sebagai Solusi Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan” secara virtual di Jakarta, Jumat.

Heru menjelaskan total aset perbankan syariah telah mencapai sekitar Rp870 triliun hingga akhir 2025, dengan pangsa pasar sekitar 7,5 persen dari total industri perbankan nasional.

Laju pertumbuhan sektor ini juga berada di kisaran 9 hingga 12 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan secara umum.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah terus meningkat, sekaligus mengindikasikan bahwa perbankan syariah makin memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, sebagian masyarakat masih memandang perbankan syariah hanya sebagai sistem yang bersifat religius atau sekadar perubahan istilah dari sistem konvensional.

“Padahal, di baliknya, kita tahu bahwa terdapat prinsip-prinsip ekonomi universal yang sangat relevan bagi siapapun, baik dari sisi stabilitas, keadilan, maupun keberlanjutan,” ujar Heru.

Di samping itu, juga terjadi pergeseran penilaian masyarakat terhadap sistem keuangan yang kini tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga makin mengedepankan nilai etika, transparansi, keberlanjutan, serta dampak sosial dari aktivitas ekonomi yang dijalankan.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti bagi hasil, keterkaitan dengan sektor riil, serta larangan spekulasi berlebihan, menjadi makin relevan dengan kebutuhan sistem ekonomi modern yang lebih stabil dan berkelanjutan.

“Oleh karena itu, upaya mendorong perkembangan keuangan syariah tidak cukup hanya melalui regulasi dan produk semata. Kita juga perlu membangun pemahaman yang lebih luas di masyarakat bahwa keuangan syariah merupakan solusi ekonomi yang rasional, inklusif, dan berkelanjutan,” tutur dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solahuddin Al Ayubi mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui integrasi lintas sektor.

Menurut Solahuddin, ekosistem syariah tak bisa didekati dengan satu sektor, misalnya sektor perbankan harus terhubung dengan sektor riil.

"Isu ekosistem karena ekonomi syariah ini tidak bisa didekati hanya satu faktor, satu sektor saja, sektor perbankan ini harus disambungkan antara sektor riil. Tadi Pak Dadang (Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia) menyampaikan itu dengan sektor komersial kita gabungkan, bahkan sektor keuangan sosial juga bisa memungkinkan untuk kita masukkan," ujar Solahuddin saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Ia mencontohkan percobaan dalam menggabungkan beberapa sektor tersebut, seperti rumah sakit syariah yang menggabungkan pengelolaan keuangan syariah. Kemudian, dapur penyedia makanan untuk pasien pun harus sudah tersertifikasi halal.

Lalu, dilihat juga dari sisi pakaian yang memperhatikan najis atau tidaknya serta menggunakan sistem laundry yang sesuai syariah.

"Meskipun belum ada aturan yang mewajibkan itu, tapi ini sudah ada sekian puluh rumah sakit syariah yang comply bahwa menggabungkan antara sektor keuangan dan sektor riil, sektor makanan minuman dan yang lain dilakukan," tambahnya.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4). Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solahuddin Al Ayubi mengungkapkan industri ekonomi dan keuangan syariah harus tunduk terhadap dua hal, yakni prinsip syariah dan prinsip bisnis.

Awalnya Solahuddin menyampaikan DSN terus mendorong ekonomi syariah akan terciptanya kesejahteraan bersama.

"Aset ini tidak hanya berputar di kelompok-kelompok tertentu, tapi bisa terdistribusikan seluas mungkin ke masyarakat. Supaya aset kekayaan itu bukan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja," ujar Solahuddin saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Ia menerangkan industri keuangan syariah harus menerapkan prinsip syariah yang kemudian diturunkan menjadi fatwa. Selain itu, prinsip bisnis juga perlu diterapkan.  Kedua hal tersebut dibutuhkan sebagai acuan otoritas dalam membuat aturan untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan bersama tersebut.

"Semua terkait dengan masalah prinsip-prinsip syariah yang kemudian diturunkan dalam bentuk fatwa. Kemudian akan menjadi acuan di dalam industri dan acuan bagi otoritas untuk membuat aturan-aturannya, itu semuanya diarahkan menuju itu," terang Solahuddin.

"Ekonomi syariah itu seperti yang terkait dengan makanan minuman itu seperti apa. Kemudian nanti obat-obatan itu seperti apa. Kemudian nanti kosmetika itu seperti apa. Yang terkait dengan masalah keuangan, baik perbankan, asuransi, pasar modal, dan yang lain itu seperti apa," ungkapnya.

Solahuddin mengungkapkan konsep ekonomi syariah mulai dikenalkan sejak 25 tahun lalu. Menurutnya, tahap pengenalan relatif telah berhasil, padahal awal tahun 90-an beberapa pihak cukup pesimis apakah ekonomi syariah dapat berjalan di Indonesia.

"Ketika di awal tahun 90-an kita tidak mempunyai bayangan, bahwa nanti negara kita mempunyai aturan yang mengatur terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Karena saat itu, jangankan untuk itu kita membicarakan itu di muka umum, di publik saja itu masih merupakan sesuatu yang tidak lazim begitu ya," cerita Solahuddin.

Dengan demikian, Solahuddin menegaskan industri keuangan dituntut untuk bisa melangkah lebih jauh agar bisa meningkatkan market share ekonomi dan keuangan syariah.

"Sekarang kita dituntut untuk melangkah lebih kuat, melompat lebih kuat. Ke depan bagaimana supaya kita bisa meningkatkan market share ekonomi dan keuangan syariah," kata Solahuddin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan industri asuransi syariah alias takaful guna mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan & Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani mengungkap saat ini perbankan syariah yang menjadi komponen utama dalam ekonomi syariah, masih memiliki porsi kecil dalam sistem keuangan nasional.

"Kita masih lihat porsi dari perbankan syariah yang merupakan komponen utama dari ekonomi syariah ini masih belum terlalu besar, masih sekitar 10-15 persen," ujar Ayahandayani saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut dia, meskipun Indonesia telah memiliki bank syariah berukuran besar, dukungan dari sektor keuangan syariah lainnya masih diperlukan agar ekosistem berjalan optimal.

"Saat ini memang perbankan syariah kita sekarang sudah punya bank cukup besar, tapi tentu tidak cukup," ujar Ayahandayani.

Ia menilai industri asuransi syariah perlu diperkuat karena berperan dalam mendukung infrastruktur dari keuangan syariah lainnya.

"Kita harus memiliki juga industri asuransi syariah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan proses dari perbankan syariah, penjamin syariah," ucap Ayahandayani.

OJK juga mendorong integrasi antara perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah, dan pasar modal syariah agar kebijakan tidak berjalan terpisah.

Wasit industri jasa keuangan itu kini memiliki departemen yang secara khusus menangani integrasi kebijakan pengembangan keuangan syariah serta berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"Di situ kami bisa membahas bagaimana kebijakan dan produk-produk syariah di keuangan syariah yang sebelum dikeluarkan itu juga kita bisa tetapkan, dan apa yang masih memerlukan fatwa dari Dewan Syariah Nasional pun kita juga bisa di sana," ujar Ayahandayani.

Ia menekankan kolaborasi antar otoritas menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah ke depan.

"Kolaborasi itu memang satu hal yang utama dan kita berharap itu dapat mendukung pengembangan ke depannya," ujar Ayahandayani.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank BCA Syariah memperkuat layanan mobile banking dengan menghadirkan fitur penerimaan zakat infak dan sedekah. Fitur ini bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum menyatakan pihaknya terus memperkuat layanan digital seiring memasuki usia ke-16 tahun pada 2026. Salah satu langkah strategis yang ditempuh perseroan adalah pengembangan fitur mobile banking dengan layanan yang lebih lengkap, termasuk fasilitas pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Yuli mengatakan, sejak awal BCA Syariah telah menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas untuk memperluas akses masyarakat dalam menunaikan kewajiban secara digital.

“Tahun ini BCA Syariah masuk usia 16 tahun. Langkah besar yang kami lakukan salah satunya melalui mobile banking dengan fitur yang lebih lengkap, termasuk fitur ZIS, zakat, infak, dan sedekah,” ujar Yuli dalam peluncuran di Kantor Baznas, Senin (6/4/2026).

Selain layanan zakat digital, BCA Syariah juga tengah menyiapkan pengembangan fitur pembayaran dam atau denda ibadah haji sebagai inisiatif baru dalam ekosistem layanan keuangan syariah. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas fungsi layanan perbankan syariah dalam mendukung kebutuhan ibadah masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Baznas Sodik Mudjahid menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pengelola zakat dan industri perbankan dalam memperkuat dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

Menurut dia, Baznas memiliki misi untuk menjadi lembaga yang mudah diingat masyarakat, dipercaya melalui program-program yang dijalankan, serta mampu menjangkau lebih luas melalui digitalisasi layanan.

“Kami ingin menjadi top of mind, dipercaya dengan programnya, dijangkau dengan digitalisasi, dan Baznas ingin jadi [lembaga yang dibanggakan,” kata Sodik.

Dia menambahkan bahwa kolaborasi dengan perbankan syariah diharapkan dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik hingga mampu bertransformasi menjadi muzakki, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank BCA Syariah memperkuat layanan mobile banking dengan menghadirkan fitur penerimaan zakat infak dan sedekah. Fitur ini bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum menyatakan pihaknya terus memperkuat layanan digital seiring memasuki usia ke-16 tahun pada 2026. Salah satu langkah strategis yang ditempuh perseroan adalah pengembangan fitur mobile banking dengan layanan yang lebih lengkap, termasuk fasilitas pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Yuli mengatakan, sejak awal BCA Syariah telah menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas untuk memperluas akses masyarakat dalam menunaikan kewajiban secara digital.

“Tahun ini BCA Syariah masuk usia 16 tahun. Langkah besar yang kami lakukan salah satunya melalui mobile banking dengan fitur yang lebih lengkap, termasuk fitur ZIS, zakat, infak, dan sedekah,” ujar Yuli dalam peluncuran di Kantor Baznas, Senin (6/4/2026).

Selain layanan zakat digital, BCA Syariah juga tengah menyiapkan pengembangan fitur pembayaran dam atau denda ibadah haji sebagai inisiatif baru dalam ekosistem layanan keuangan syariah. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas fungsi layanan perbankan syariah dalam mendukung kebutuhan ibadah masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Baznas Sodik Mudjahid menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pengelola zakat dan industri perbankan dalam memperkuat dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

Menurut dia, Baznas memiliki misi untuk menjadi lembaga yang mudah diingat masyarakat, dipercaya melalui program-program yang dijalankan, serta mampu menjangkau lebih luas melalui digitalisasi layanan.

“Kami ingin menjadi top of mind, dipercaya dengan programnya, dijangkau dengan digitalisasi, dan Baznas ingin jadi [lembaga yang dibanggakan,” kata Sodik.

Dia menambahkan bahwa kolaborasi dengan perbankan syariah diharapkan dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik hingga mampu bertransformasi menjadi muzakki, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat pertumbuhan laba sebelum pajak (profit before tax) sebesar 47,5% secara year on year (yoy). Dalam laporan keuangan bank diaudit tahun 2025, laba sebelum pajak pionir bank syariah di Indonesia ini tercatat sebesar Rp30,1 miliar per 31 Desember 2025.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan, total pembiayaan Bank Muamalat mencapai Rp18,5 triliun per Desember 2025, meningkat 10,1% yoy. Pembiayaan bagi hasil mudharabah tumbuh 42,9% yoy dari Rp379,9 miliar per Desember 2024 menjadi Rp543,1 miliar pada akhir Desember 2025.

Bank Muamalat juga mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang solid. Hingga akhir 2025, total DPK mencapai Rp45,5 triliun, meningkat 9,0% yoy. Adapun total aset ikut naik sebesar 3,8% yoy menjadi Rp62,3 triliun per akhir 2025.

"Alhamdulillah, konsolidasi bisnis yang kami lakukan telah menunjukkan hasil positif. Sejumlah indikator utama sepanjang 2025 berhasil kami jaga untuk tumbuh positif, di antaranya aset, pembiayaan, dan DPK," ujar Imam.

Bank Muamalat juga memastikan solidnya permodalan yang tecermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 26,37% pada Desember 2025. Angka tersebut jauh di atas ketentuan batas minimum yang ditetapkan regulator.

Menurut Imam, bank pertama murni syariah di Tanah Air ini semakin fokus menggarap segmen ritel konsumer. Produk unggulan seperti pembiayaan Solusi Emas Hijrah dan UMKM mencatat kenaikan yang signifikan.

Produk pembiayaan emas melonjak 33 kali lipat yoy dengan pertumbuhan mencapai Rp1,1 triliun. Jumlah rekening nasabah (number of account) juga meningkat tajam lebih dari 1.200 persen.

“Kenaikan yang signifikan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap produk Solusi Emas Hijrah. Dengan tren yang positif ini, kami optimistis pencapaiannya akan terus berlanjut di 2026 seiring masih besarnya minat dan literasi masyarakat terhadap investasi emas," ucap Imam.

Dari aspek customer experience, Bank Muamalat terus melakukan optimalisasi jaringan kantor yang dimiliki. Per 31 Desember 2025, Bank Muamalat memiliki 80 Kantor Cabang Utama termasuk 1 Kantor Cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan 144 Kantor Cabang Pembantu.

Selain layanan tatap muka di kantor cabang, Bank Muamalat juga terus mengandalkan kanal digital sebagai bagian dari strategi peningkatan kenyamanan dan relevansi nasabah.
Berbagai layanan dan informasi perbankan syariah dapat diakses melalui mobile banking Muamalat DIN, internet banking, cash management system Madina, serta jaringan ATM yang tersebar di berbagai daerah.

Jumlah pengguna Muamalat DIN mencapai lebih dari 600 ribu per Desember 2025 atau tumbuh lebih dari 6% yoy dengan jumlah transaksi meningkat lebih dari 11% yoy.

Bank Muamalat berharap dengan kombinasi layanan fisik dan digital ini dapat mendukung kebutuhan transaksi nasabah yang semakin beragam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah.

Imam menambahkan, secara bertahap Bank Muamalat mulai mengarahkan kinerja yang tidak hanya bertumpu pada indikator finansial, tetapi juga pada key performance indicator (KPI) berbasis maqasid syariah. Implementasinya antara lain melalui integrasi layanan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dalam aplikasi Muamalat DIN.

“Ke depan, Bank Muamalat memposisikan diri sebagai bank syariah yang fokus pada ekosistem haji, umrah, dan ZISWAF, dengan harapan dapat memberikan kontribusi ekonomi nyata bagi penguatan ekonomi umat,” ucapnya.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - “Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani hidup dalam tantangan. Vivere pericoloso - to live dangerously.”

Ungkapan Bung Karno terasa sangat kontekstual hari ini. Industri perbankan—termasuk perbankan syariah sedang berada dalam fase year dangerously. Bukan karena fondasinya rapuh, melainkan karena lanskap risiko global menjadi makin kompleks, saling bertautan, dan nonlinear.

Saat ini, perang Iran-Israel-AS memperbesar kompleksitas risiko. Timur Tengah adalah jantung pasokan energi dunia. Gangguan distribusi minyak dan gas bukan hanya menaikkan harga energi, kemungkinan besar akan mendorong inflasi global, memicu penguatan dolar AS, menyebabkan arus modal keluar dari emerging markets, memperketat likuiditas global, meningkatkan probabilitas stagflasi.

Di sinilah kompleksitas meningkat. Bagi bank, perang Iran-Israel-AS bukan hanya sekadar isu geopolitik tetapi menjelma menjadi pengganda risiko (risk multiplier). Isu kritikalnya bukan semata perang itu sendiri, tetapi kompleksitas dan besaran risiko yang ditimbulkannya terhadap sistem keuangan. Dalam dunia yang saling terhubung, konflik di satu kawasan dapat mentransmisikan tekanan melalui kanal pasokan energi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, hingga kualitas aset perbankan.

Bagi perbankan syariah, kompleksitas risiko tecermin pada beberapa dimensi. Pertama, risiko pembiayaan (credit risk). Lonjakan biaya energi dan bahan baku menekan margin usaha. Debitur sektor manufaktur, transportasi, dan UMKM berbasis impor menjadi rentan. Kenaikan NPF berpotensi terjadi jika tekanan berkepanjangan. Kedua, risiko likuiditas. Kenaikan suku bunga global meningkatkan kompetisi dana.

Ketiga, risiko imbal hasil (rate of return risk). Dalam akad murabahah yang bersifat tetap, margin pembiayaan tidak dapat serta-merta disesuaikan ketika biaya dana (cost of fund) meningkat, sehingga berpotensi penurunan margin pendapatan bank yang berdampak terhadap besaran bagi hasil DPK bank syariah porsi nasabah. Keempat, risiko investasi (equity investment risk).

Kelima, risiko strategis. Dalam situasi volatil, ekspansi agresif tanpa disiplin risiko dapat meningkatkan risiko tidak tercapainya target bisnis bank karena peningkatan cost of credit yang menggerus pencapaian laba.

Inilah paradoks vivere pericoloso. Terlalu berani berisiko, terlalu takut kehilangan peluang. Masalahnya, dalam krisis 1998 maupun gejolak 2022, bank syariah relatif berada pada posisi sebagai pemain kecil dengan basis nasabah yang mayoritas devoted muslim dan syariah minded.

Mitigasi risiko ada atau tidak ada perang adalah keniscayaan. Hal yang harus diyakini menghadapi situasi krisis pesimisme yang berlebihan justru bisa menjerumuskan.

Sebagai lembaga intermediasi, bank termasuk bank syariah dituntut memainkan peran kontrasiklus. Bagaimanapun selaku jantung perekonomian, Bank harus berdetak mengalirkan jamang yang menjadi darah dalam perekonomian. Artinya menghadapi turbulensi ekonomi, bank harus tetap berhati-hati tetapi tidak membekukan fungsi pembiayaan.

Mitigasi risiko yang diperlukan bukan sekadar defensif, tetapi strategis. Secara umum pengalaman menghadapi krisis sebelumnya, bank syariah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, stress testing geopolitik. Bank harus menyimulasikan skenario harga minyak tinggi, depresiasi rupiah, dan kenaikan inflasi terhadap neraca dan kinerja bank. Bukan untuk menakutnakuti, tetapi untuk mengukur ketahanan modal, likuiditas, dan kualitas aset.

Kedua, selective growth. Pertumbuhan tetap perlu tetapi berbasis sektor yang resilien: pangan domestik, pendidikan, kesehatan, ekosistem halal, digital, dan industri substitusi impor. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga tanpa mematikan pembiayaan produktif.

Ketiga, penguatan dana murah. Dalam kondisi apa pun terutama saat krisis CASA menjadi bantalan utama dalam menghadapi kenaikan biaya dana. Strategi payroll, ekosistem haji-umrah, serta institusi syariah harus diperkuat untuk menjaga stabilitas likuiditas.

Keempat, early warning system berbasis data. Monitoring sektoral dan perilaku pembayaran harus real-time. Risiko tidak boleh direspons setelah terlambat; ia harus diantisipasi sejak tanda awal muncul.

Kelima, optimalisasi prinsip risk sharing. Keunggulan perbankan syariah terletak pada mekanisme berbagi risiko. Dalam kondisi volatil, skema bagi hasil lebih adaptif dibandingkan struktur fixed return jangka panjang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan struktur industri perbankan syariah nasional melalui berbagai langkah konsolidasi.

Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang menempatkan konsolidasi sebagai salah satu strategi utama untuk memperbesar skala usaha bank syariah dan meningkatkan daya saing industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan, otoritas senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi di industri perbankan, termasuk pada segmen perbankan syariah.

Konsolidasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemisahan unit usaha syariah (spin-off UUS), yang dalam prosesnya dimungkinkan diikuti dengan penggabungan usaha dengan bank syariah lain.

Menurut Dian, langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan bank umum syariah (BUS) yang sehat dengan skala usaha yang lebih besar.

Dengan demikian, struktur industri perbankan syariah nasional dapat semakin kuat dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika pasar perbankan nasional.

“Sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027, OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, yang dilakukan antara lain melalui spin-off UUS dan dimungkinkan pula dapat diikuti oleh penggabungan usaha dengan bank syariah lain agar menghasilkan BUS yang sehat dengan skala usaha lebih besar,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner OJK, dikutip pada Kamis (19/3/2026).

Spin-off UUS dan lahirnya Bank Syariah Nasional

Dorongan konsolidasi tersebut mulai menunjukkan hasil konkret. Pada akhir tahun 2025, industri perbankan syariah mencatat hadirnya PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Bank ini merupakan hasil spin-off Unit Usaha Syariah milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

Kehadiran BSN dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem industri keuangan syariah di Indonesia.

Proses spin-off tersebut sekaligus menandai keseriusan regulator dan pelaku industri dalam mempercepat transformasi struktur perbankan syariah, yang selama ini masih didominasi oleh unit usaha syariah yang berada di bawah bank konvensional.

Dian menyampaikan, pembentukan bank syariah baru hasil spin-off tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah pemain di industri, tetapi juga diharapkan mampu memperbesar kapasitas bisnis perbankan syariah secara keseluruhan.

“Pada akhir tahun 2025, telah hadir PT Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai hasil nyata dari proses spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem industri keuangan syariah di Indonesia,” kata Dian.

Mendorong lahirnya BUS berkapasitas besar

Lebih lanjut, Dian menjelaskan proses spin-off yang saat ini masih berjalan di sejumlah bank diharapkan dapat menghasilkan bank umum syariah dengan kapasitas bisnis yang cukup besar.

Kapasitas tersebut menjadi faktor krusial dalam membangun industri yang lebih kokoh dan berdaya saing tinggi.

Menurut dia, pembentukan BUS dengan skala usaha yang lebih luas akan turut memperkuat struktur industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Hal ini sekaligus menegaskan komitmen OJK dalam mendorong penguatan sektor keuangan syariah melalui kebijakan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

“Diharapkan proses spin-off yang saat ini sedang berjalan nantinya juga akan menghasilkan BUS dengan kapasitas yang cukup besar sehingga turut menguatkan struktur industri perbankan syariah. Hal ini menegaskan komitmen OJK untuk terus mendorong penguatan struktur industri perbankan syariah,” ujar Dian.

Penguatan struktur industri tersebut menjadi salah satu agenda strategis dalam pengembangan perbankan syariah nasional.

Dengan struktur yang lebih solid, industri diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap sistem keuangan nasional serta memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah bagi masyarakat.

Target bank syariah setara Bank Syariah Indonesia

Dalam kerangka penguatan industri, OJK juga menargetkan terciptanya bank-bank syariah dengan skala bisnis yang sebanding dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI. Target ini diposisikan sebagai sasaran jangka menengah yang diharapkan dapat mendorong akselerasi pertumbuhan industri.

Dian menyebutkan, keberadaan bank syariah dengan skala usaha besar menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing di tengah dominasi bank-bank konvensional yang telah lebih dahulu berkembang dan memiliki basis bisnis yang matang.

“Target jangka menengahnya adalah terciptanya bank-bank syariah dengan skala bisnis yang sebanding dengan Bank Syariah Indonesia (BSI),” kata Dian.

Dengan adanya bank-bank syariah berskala besar, industri diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang lebih sehat di sektor perbankan nasional.

Selain itu, skala usaha yang lebih luas juga membuka peluang bagi bank syariah untuk melakukan ekspansi produk dan layanan, termasuk pembiayaan pada sektor-sektor produktif.

Penguatan permodalan untuk capai skala ekonomi

OJK menilai penguatan permodalan menjadi elemen penting dalam mendukung konsolidasi industri.

Permodalan yang kuat dinilai dapat membantu bank syariah mencapai skala ekonomi (economic of scale) yang lebih memadai, sehingga operasional bisnis menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Dian menegaskan, penguatan permodalan secara berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan daya tahan (resilience) bank syariah dalam menghadapi persaingan pasar perbankan nasional.

Kondisi tersebut penting mengingat industri perbankan masih didominasi oleh bank-bank berskala besar yang telah lebih dulu mapan.

“Penguatan permodalan perbankan syariah secara berkesinambungan juga diharapkan dapat mencapai economic of scale yang lebih memadai. Hal ini tentunya bertujuan agar bank syariah dapat lebih kompetitif dan resilient dalam persaingan pasar perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank yang sudah mature dan berskala besar,” ujar Dian.

Upaya peningkatan skala ekonomi juga berkaitan erat dengan kemampuan bank syariah dalam menekan biaya operasional, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan kualitas produk dan inovasi.

Dengan demikian, bank syariah dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi nasabah maupun perekonomian nasional.

Peran pemegang saham dan bank induk

Selain kebijakan regulator, keberhasilan konsolidasi juga bergantung pada komitmen pemegang saham, khususnya bank induk yang telah memiliki skala usaha besar.

OJK mendorong agar pemegang saham secara konsisten memberikan dukungan permodalan serta mempercepat pengembangan bank syariah maupun unit usaha syariah yang dimiliki.

Menurut Dian, dukungan tersebut penting untuk memastikan transformasi industri berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RP3SI.

Komitmen jangka panjang dari pemegang saham dinilai dapat mempercepat terciptanya bank syariah yang kuat, efisien, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun regional.

“Untuk itu, OJK terus mendorong pemegang saham, terutama bank induk yang sudah berskala besar, untuk secara konsisten mendukung permodalan dan berkomitmen untuk mengakselerasi pengembangan bank syariah dan UUS miliknya,” kata Dian.

Dorongan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses konsolidasi sekaligus memastikan keberlanjutan pertumbuhan industri perbankan syariah.

Dengan dukungan yang kuat dari pemegang saham dan regulator, bank syariah diharapkan dapat memainkan peran yang semakin signifikan dalam sistem keuangan nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Syariah Nasional (BSN) menjalin sinergi strategis dengan Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna memperkuat ekosistem perumahan berbasis syariah di Indonesia.

Langkah ini sekaligus mempertegas posisi BSN sebagai salah satu pemain utama industri perbankan syariah nasional setelah resmi beroperasi sebagai bank syariah terbesar kedua di Tanah Air dengan aset mencapai Rp 72,9 triliun pada akhir 2025.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan, kolaborasi tersebut memiliki cakupan luas, mulai dari pengelolaan dana melalui BSN Cash Management System hingga penyediaan fasilitas pembiayaan khusus bagi sektor properti syariah.

“Kerja sama ini menjadi awal silaturahmi yang baik bagi BSN dan APSI. Kami ingin memperkenalkan bagaimana BSN dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem properti melalui layanan perbankan yang kredibel, termasuk penyediaan KPR subsidi dan komersil, cicilan emas, hingga produk pembiayaan multimanfaat bagi anggota APSI,” kata Alex dalam siaran pers, Rabu (18/3/2026).

Menurut Alex, BSN juga menyediakan produk pembiayaan khusus seperti BSN Yasa Griya serta fasilitas pembiayaan pemilikan lahan bagi pengembang.

Dukungan pembiayaan ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan proyek perumahan berbasis prinsip syariah di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam konteks ekspansi pembiayaan perumahan, BSN mematok target agresif pada 2026 dengan merealisasikan pembiayaan untuk 73.700 unit hunian. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan capaian 2025 yang tercatat sebanyak 59.463 unit.

Strategi peningkatan pembiayaan ini, lanjut Alex, sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata BSN terhadap program pemerintah yang mencanangkan pembangunan Tiga Juta Rumah guna mengatasi backlog perumahan nasional.

Hingga saat ini, portofolio pembiayaan konsumen BSN masih didominasi oleh KPR subsidi sebesar 63 persen. Sementara itu, KPR non-subsidi berkontribusi sebesar 31 persen dan pembiayaan non-mortgage sebesar 2 persen.

Untuk memperluas akses layanan pembiayaan properti, BSN juga mengandalkan transformasi digital melalui aplikasi Bale Syariah by BSN.

Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan nasabah dalam mengakses berbagai layanan perbankan syariah secara lebih transparan dan efisien.

“Sejak diluncurkan awal Februari 2026, aplikasi ini telah menarik 138.524 pengguna dengan total nilai transaksi mencapai Rp 1,96 triliun per 16 Maret 2026. Kami ingin memastikan ekosistem properti syariah hadir dalam genggaman nasabah secara transparan dan efisien,” ujar Alex.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP APSI Muhammad Abubakar menyambut positif langkah BSN yang dinilainya berpotensi menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan ekosistem properti syariah nasional.

“Bagi kami APSI, properti adalah pilihan profesi, tapi syariah bukanlah pilihan karena syariah adalah sebuah kewajiban. Bagi kami BSN bukanlah yang pertama, tapi ke depan kami ingin BSN menjadi pilihan utama,” tegas Abubakar.

Ia menambahkan, APSI berharap sinergi ini dapat memperkuat peran BSN sebagai motor penggerak ekosistem properti syariah, khususnya dalam mendukung pengembang yang berkomitmen pada penerapan prinsip syariah.

“MoU ini adalah pembuka jalan bagi kita untuk bahu-membahu mengembangkan ekonomi syariah yang inklusif, tidak hanya untuk anggota APSI, tetapi juga bagi asosiasi lain yang memiliki komitmen pada prinsip syariah,” ujarnya.

Melalui integrasi layanan perbankan dan sektor riil properti, kolaborasi BSN dan APSI diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah nasional sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ke depan, kedua pihak berkomitmen mengimplementasikan program kerja nyata yang mencakup sosialisasi serta pengembangan produk yang lebih spesifik guna menjawab kebutuhan pengembang maupun konsumen properti syariah di berbagai wilayah Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang