JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menepis kabar dua raksasa otomotif asal Jepang di Jawa Timur (Jatim) PT JAI dan PT SAI akan memboyong sebagian pabriknya ke Vietnam.

Kabar rencana pemindahan pabrik itu sebelumnya diungkapkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.

“Kami mendapatkan info bahwa isu relokasi ke Vietnam itu tidak benar,” kata Presiden KSPN Ristadi, dalam keterangan resminya, Senin (29/6/2026).

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

Ristadi mengeklaim, pihaknya mendapatkan konfirmasi kondisi yang terjadi di PT JAI dan PT SAI murni karena dinamika bisnis internal, alih-alih memboyong pabriknya ke Vietnam.

Kedua pabrik asal Jepang itu menurutnya tidak memindahkan fasilitas produksinya dari Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya mewanti-wanti semua pihak termasuk serikat pekerja lain untuk berhati-hati menyampaikan informasi.

“Informasi yang tidak akurat mengenai relokasi justru berisiko menciptakan kegaduhan yang tidak perlu, memicu kecemasan di kalangan pekerja, serta berpotensi mengganggu stabilitas iklim investasi yang sedang dijaga bersama,” ujar Ristadi.

Menurutnya, meski sebagai organisasi buruh KSPN berjuang untuk kepentingan buruh tidak lantas tindakan zalim kepada investor bisa dibenarkan.

Tindakan-tindakan tersebut menurutnya bisa membawa dampak buruk yang merugikan para buruh.

“Ujungnya pekerja jadi korban,” tutur Ristadi.

FREEPIK/LIFESTYLE MEMORY Ilustrasi manufaktur, industri manufaktur.

KSPN menilai, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menjaga iklim bisnis industri otomotif.

Menurutnya, Kemenperin telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk melindungi keberlangsungan industri otomotif nasional seperti, pengajuan insentif, peningkatan utilisasi pabrik, hingga perlindungan pekerja otomotif.

“Kami menyaksikan dan mengawal langsung bagaimana kebijakan Kemenperin termasuk untuk sektor otomotif selama ini konsisten berpihak pada keberlangsungan industri otomotif nasional,” kata dia.

Sebelumnya, Said Iqbal yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, dua pabrik otomotif Jepang di Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur akan memindahkan sebagian pabriknya ke Vietnam.

Menurut Said, kedua perusahaan itu dihadapkan pada ketidakpastian global akibat perang di Asia Barat.

Mereka lalu memutuskan mendiversifikasi produknya dengan beralih membuat mobil listrik.

Pemindahan pabrik itu disebut berisiko diikuti dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mereka akan berfokus di mobil listrik, yang pengembangannya dilakukan di Vietnam bukan di Indonesia,” kata Said dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).”

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati potensi dampak implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) terhadap industri asuransi.

Namun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kebutuhan perlindungan terhadap risiko pengangkutan, perdagangan, dan aktivitas ekspor-impor pada prinsipnya tetap akan ada.

Sebab demikian, untuk ke depannya Ogi mengatakan OJK terus mendorong industri asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan kualitas underwriting.

“Serta melakukan diversifikasi portofolio agar dapat menangkap peluang bisnis sekaligus menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, secara data per April 2026 OJK mencatat lini usaha pengangkutan (marine cargo) pada industri asuransi dan reasuransi tercatat sebesar Rp2,85 triliun dengan nilai klaim sebesar Rp580 miliar.

“Secara umum, kinerja lini usaha ini masih relatif stabil, didukung oleh aktivitas perdagangan dan distribusi barang yang tetap berjalan,” sebut Ogi.

Perlu diketahui, Pemerintah telah resmi membentuk BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumber Daya Alam (DSI). BUMN itu akan mulai bekerja pada Juni 2026 untuk tahap awal.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan pada Juni 2026, PT DSI akan mulai beroperasi tahap awal dengan hanya melakukan pencatatan transaksi. Kemudian, dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 bulan hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa badan ini akan mengelola ekspor komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan mekanisme ini berlaku untuk seluruh komoditas SDA strategis.

Adapun, PT DSI dipastikan hanya menjadi instrumen pengawas untuk mencegah transfer pricing dan under invoicing serta menjaga nilai komoditas strategis alih-alih memicu risiko monopoli yang dapat merusak harga.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menepis kekhawatiran mengenai risiko monopoli terhadap kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Adapun, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio klaim asuransi kredit telah mencapai 99,48% pada April 2026, dengan pendapatan premi Rp6,69 triliun dan nilai klaim Rp6,66 triliun.

Meski rasio klaim asuransi kredit mencapai hampir 100%, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan produk tersebut masih menjadi salah satu lini usaha yang memiliki kontribusi penting bagi industri asuransi umum.

“Khususnya dalam mendukung aktivitas pembiayaan dan penyaluran kredit di sektor riil,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK mei 2026, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Selain itu, dia menilai bahwa di tengah dinamika suku bunga dan ketidakpastian ekonomi, prospek bisnis asuransi kredit masih cukup baik seiring masih tingginya kebutuhan pembiayaan.

Namun, lanjut Ogi, industri tetap perlu mewaspadai risiko peningkatan kualitas kredit yang dapat berdampak pada frekuensi dan besaran klaim, sehingga penguatan underwriting, monitoring portofolio, dan manajemen risiko tetap menjadi faktor yang sangat penting.

“Terkait pengaturan asuransi kredit dan penjaminan kredit, OJK secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi ketentuan yang berlaku untuk memastikan tujuan penguatan tata kelola, keberlanjutan bisnis, dan perlindungan terhadap stabilitas industri dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.

Ogi membeberkan evaluasi itu mencakup berbagai aspek, antara lain efektivitas penerapan manajemen risiko, kualitas portofolio, mekanisme pembagian risiko, serta dampaknya terhadap kapasitas industri dalam mendukung pembiayaan sektor riil.

Diberitakan sebelumnya, untuk tetap menjaga rasio klaim dalam level yang ideal, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan setidaknya ada empat cara yang bisa dilakukan perusahaan.

“Strategi yang perlu dilakukan antara lain memperkuat underwriting berbasis kualitas debitur, meningkatkan pemanfaatan data analytics dan credit scoring,” tuturnya, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Kemudian, dua cara lainnya adalah dengan melakukan diversifikasi sektor dan portofolio, serta memperketat monitoring melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Meski begitu, Wahyudin tidak menampik tantangan yang perlu diwaspadai industri asuransi umum adalah potensi kenaikan NPL pada BPR dan Fintech, perlambatan ekonomi, volatilitas suku bunga, moral hazard, serta persaingan tarif yang masih terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Prima Master Bank (DL) untuk tahap keempat setelah izin usaha bank tersebut dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman bernomor PENG-25/GKLM/2026 yang diterbitkan pada 22 Juni 2026 di Bisnis Indonesia, LPS menyatakan pembayaran dilakukan sebagai tindak lanjut pencabutan izin usaha PT BPR Prima Master Bank berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK.

LPS menjelaskan, nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar dapat menerima dana penjaminan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Proses rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dilakukan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun yang tidak layak dibayar.

"LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan secara bertahap untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun tidak layak dibayar. Proses penetapan status simpanan tersebut ditargetkan selesai paling lambat 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank atau hingga 22 Juni 2026," tertulis dalam pengumuman.

Nasabah yang dinyatakan berhak menerima pembayaran dapat mengecek status penjaminan simpanan melalui situs resmi LPS. Setelah memperoleh informasi status simpanan, nasabah diminta mendatangi kantor bank pembayar dengan membawa dokumen identitas dan bukti kepemilikan rekening.

LPS menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai bank pembayar klaim penjaminan. Pembayaran dapat dilakukan melalui sejumlah kantor cabang BNI yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jakarta, Bekasi, Depok, Malang, Jember, Denpasar, hingga Semarang.

Sementara itu, nasabah yang merasa keberatan terhadap keputusan status penjaminan simpanannya dapat mengajukan keberatan kepada LPS paling lambat 180 hari kalender sejak keputusan status penjaminan diumumkan. Pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS.

LPS juga mengingatkan bahwa jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, atau hingga 26 Januari 2031. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS

Bisnis.com, PADANG — LPS melaporkan progres pembayaran klaim penjaminan terus berjalan bagi nasabah BPR Sungai Rumbai dan PT BPR Pembangunan Nagari pascapencabutan izin usaha pada April-Mei 2026.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto menjelaskan bahwa untuk PT BPR Pembangunan Nagari, sejak pencabutan izin usaha pada 31 Maret 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja setelah pencabutan izin usaha.

Pada posisi 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap seluruh 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.500 rekening milik 6.928 nasabah dengan nominal lebih dari Rp18,6 miliar ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar (SLB).

“Jadi nasabah yang telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp14,04 miliar,” katanya di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan proses pembayaran klaim masih terus berlanjut. Bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan, dapat datang ke kantor bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

“Apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154,” ujarnya.

Jimmy menjelaskan pembayaran klaim dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk, yaitu BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung, dan BRI Unit Tigo Nagari.

Selanjutnya, untuk penanganan BPR Sungai Rumbai, Jimmy mengatakan sejak pencabutan izin usaha bank pada 7 April 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1,8 miliar atau 55,34% dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan nominal simpanan sebesar Rp3,3 miliar.

“Dari jumlah rekening yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar,” jelasnya.

Hingga 31 Mei 2026, lanjut Jimmy, nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah atau 8,49% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Sama seperti penanganan PT BPR Pembangunan Nagari, kata Jimmy, proses penetapan status simpanan dan pembayaran klaim penjaminan nasabah PT BPR Sungai Rumbai masih terus berlangsung.

Menurutnya, LPS akan terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah untuk memastikan penetapan simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku hingga seluruh proses pembayaran klaim penjaminan dapat diselesaikan.

“Proses pembayaran klaim penjaminan dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS, yaitu BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyesuaian iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), apabila diterapkan, pada tahap awal difokuskan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini sebagai upaya strategis untuk menjaga kesinambungan pendanaan program tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengatakan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan, aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama.

Dia menilai bhawa penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang dapat secara langsung mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menyebut bahwa dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi sosial masyarakat serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, penyesuaian iuran pada tahap awal dapat difokuskan pada segmen PBI JK yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Skema tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan yang sedang disusun Kementerian Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut telah diatur sejumlah penyempurnaan, antara lain tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN.

“Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat dipokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat, namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis,” kata Prihadi.

BPJS Kesehatan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian awal, sejumlah perubahan dalam Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berpotensi menambah biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Adapun, potensi tambahan biaya tersebut berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya. Namun, menurut paparan BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum terdapat poin mengenai penyesuaian iuran dalam rancangan Perpres tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengungkapkan beban pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga April 2026 mencapai Rp65,03 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat sebesar Rp59,8 triliun.

Prihadi menyampaikan bahwa secara historis rasio klaim Program JKN telah berada di atas 100% sejak awal penyelenggaraan. Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%.

“Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program,” kata Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, apabila tren tersebut terus berlanjut maka akan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan menjalankan dua pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan iuran dan optimalisasi mutu serta efektivitas layanan.

Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun pada 2025.

Sementara itu, penguatan layanan primer, pengelolaan rujukan yang tepat sasaran, serta peningkatan ketepatan verifikasi dan validasi penjaminan berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada 2025.

Dalam kesempatan itu, Prihadi juga menyinggung rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini sedang berproses. Menurutnya, rancangan tersebut telah memuat penyempurnaan tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi KRIS, sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN, namun belum mencantumkan penyesuaian iuran.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian awal BPJS Kesehatan, sejumlah poin dalam rancangan Perpres tersebut berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun, yang berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.

Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah, sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali melakukan pembayaran simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank). Pembayaran ketiga klaim penjaminan mulai dilakukan pada hari ini, Senin (8/6/2026).

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026), pembayaran ketiga klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar, dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

“Pembayaran ketiga klaim oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 8 Juni 2026,” tulis LPS dalam pengumumannya, Senin (8/6/2026).

Hingga saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha BPR Prima Master Bank dicabut.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Di sisi lain, LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS.

“Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi hingga bulan ketiga 2026. Pada periode ini, sebanyak 6 BPR/BPRS telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga kuartal I/2026, LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp1.462,68 miliar untuk 34.498 rekening. Rincian penetapan status simpanan layak bayar (SLB) yakni 34.493 rekening atau setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

Kemudian, nominal simpanan layak bayar mencapai Rp1.462,67 miliar. Jumlah itu setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

“Atas penetapan status SLB tersebut, sampai dengan kuartal I/2026, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp299,09 miliar atas 33.707 rekening kepada nasabah pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026,” tulis LPS dalam Laporan Kelembagaan LPS Kuartal I/2026 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026).

Lembaga itu menuturkan, pembayaran dilakukan dengan memperhitungkan batas maksimum penjaminan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank.

Selain itu, LPS juga melakukan set-off terhadap kewajiban nasabah kepada bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hingga Maret 2026, LPS menangani sejumlah BPR/BPRS berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Terdapat 6 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK pada periode tersebut.

Adapun LPS masih melaksanakan likuidasi atas 18 BPR/BPRS yang Cabut Izin Usaha (CIU) pada 2023 sampai dengan 2026. Selanjutnya sampai dengan akhir Maret 2026, terdapat 4 BPR/BPRS selesai dilikuidasi dengan rata-rata penyelesaian selama 20 bulan.

Simpanan Bank Umum Tumbuh

Sepanjang kuartal I/2026, LPS mencatat jumlah bank mencapai 1.577 bank. Rinciannya, 105 bank umum dan 1.472 BPR/BPRS. Merujuk data simpanan per Maret 2026, total simpanan di bank umum mencapai Rp10.250,32 triliun atau tumbuh 12,92% secara tahunan (year on year/YoY).

Pada periode yang sama, jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 661.582.240 rekening dengan pertumbuhan termoderasi 7,01% YoY.

Sementara itu, total simpanan di BPR/BPRS tercatat sebesar Rp180,46 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 15.599.310 rekening hingga posisi Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim asuransi kesehatan pada Maret 2026 naik 15,3% (year on year/YoY) menjadi Rp6,72 triliun dari sebelumnya Rp5,83 triliun.

Ketua Bidang Literasi & Perlindungan Konsumen AAJI Wianto Chen mengatakan tren itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan asuransi kesehatan dan refleksi dari inflasi medis yang terjadi.

“Kemudian, peningkatan ini juga mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan dan meningkatnya kesadaran tentang proteksi kesehatan,” ucapnya dalam konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa periode Januari-Maret 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Di sisi lain, lanjut Wianto, angka tersebut menunjukkan bahwa manfaat asuransi kesehatan semakin dirasakan dengan tingginya permintaan terhadap permintaan asuransi kesehatan itu sendiri.

Wianto merinci, klaim asuransi kesehatan pada segmen perorangan dan kumpulan kompak mengalami kenaikan. Untuk segmen perorangan, klaim naik 12,1% YoY menjadi Rp4,20 triliun, sedangkan untuk segmen kumpulan naik 20,9% YoY menjadi Rp2,52 triliun.

Secara lebih dalam, jumlah penerima manfaat klaim kesehatan pada kuartal I/2026 sebanyak 1,35 juta orang. Untuk klaim kesehatan perorangan, nilai klaimnya sebesar Rp4,20 triliun dan jumlah penerima manfaat 0,10 juta orang. Sementara itu, klaim kesehatan kumpulan nilainya mencapai Rp2,52 triliun dan jumlah penerima manfaatnya 1,26 juta orang pada Maret 2026.

“Karena itu keberlanjutan ekosistem asuransi kesehatan ini menjadi fokus utama yang sangat penting dan industri kita terus beradaptasi melalui transformasi yang sejalan dengan regulator agar perlindungan kesehatan ini tetap memberikan manfaat yang optimal jangka panjang dan berkelanjutan,” tegas Wianto.

Lebih jauh, Wianto turut membeberkan mengacu survei Wills Tower Watson, inflasi medis di Indonesia diperkirakan akan bergerak di level 15,1%. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong inflasi medis ini sampai menjadi double digit.

“Kalau dari sisi permintaan itu memang kita tahu bahwa dari data permintaan asuransi kesehatan itu terus naik. Kedua, tentunya kita juga tahu dari pola penyakit severe seperti jantung, diabetes, dan lain sebagainya sekarang itu naik tinggi. Juga ada faktor di mana penggunaan manfaat pendidikan asuransi kesehatan itu melebihi daripada yang diperlukan,” bebernya.

Selain itu dari sisi penyedia layanan kesehatan atau supply, terlihat bahwa tarif rumah sakit belum memiliki standar yang beragam. Kondisi ini tercermin dari kenaikan tarif yang relatif tinggi setiap tahun untuk obat-obatan, jasa dokter, perawatan, dan lainnya.

Selain itu, tekanan biaya juga berpotensi meningkat akibat faktor inflasi impor yang dipengaruhi pergerakan nilai tukar dolar AS. Pasalnya, sebagian besar instrumen medis masih bergantung pada produk impor.

“Sehingga rumah sakit, perusahaan penyelenggara, fasilitas kesehatan, BPJS itu perlu lebih koordinasi lagi supaya kita bisa me-manage peningkatan klaim ini yang ujung-ujungnya akan membawa soal premi. Karena premi itu akan menyesuaikan dengan inflasi medis,” jelas Wianto.

Sebab demikian, Wianto menilai POJK 36/2025 adalah langkah transformatif untuk menekan inefisiensi dalam proses klaim asuransi kesehatan.

“Kalau klaimnya efisien, terkoordinasi, tidak membayar berlebih-lebih, tidak double, tentunya premi ini bisa kita stabilkan. Jadi saya pikir fundamentalnya sudah benar,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat total klaim industri asuransi pada kuartal I/2026 mengalami kenaikan 1,5% (year on year/YoY) menjadi Rp38,73 triliun dari Rp38,16 triliun.

Ketua Bidang Literasi & Perlindungan Konsumen AAJI Wianto Chen mengatakan nilai itu menunjukkan bahwa industri hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat meskipun di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.

“Klaim dan manfaat ini adalah bentuk yang sangat konkret menunjukkan resiliensi, komitmen industri kita yang kita akan wujudkan kepada seluruh pemegang polis maupun masyarakat Indonesia,” tuturnya dalam konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa periode Januari-Maret 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Wianto memerinci, klaim untuk akhir kontrak meningkat 112,0% YoY menjadi Rp10,45 triliun dan partial withdrawal (penarikan sebagian dana investasi) naik 10,0% YoY menjadi Rp4,04 triliun. Di samping itu, klaim surrender atau penghentian polis sebelum waktunya menurun 30,4% YoY menjadi Rp13,37 triliun.

“Ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemegang polis yang telah mencapai dan komit terus sampai akhir masa pelindungan dan menerima manfaat sesuai dengan ketentuan polis. Ini fenomena yang sangat kuat,” sebutnya.

Dia turut menjabarkan, dari total klaim yang ada, klaim untuk meninggal dunia mencapai Rp2,83 triliun, turun 0,5% YoY, klaim kesehatan Rp6,72 triliun, naik 15,3% YoY, dan klaim lain-lain Rp1,32 triliun, turun 19,5% YoY.

Menurut Wianto, klaim kesehatan yang meningkat itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan asuransi kesehatan dan refleksi dari inflasi medis yang terjadi.

Secara rinci, total klaim kesehatan perorangan naik 12,1% YoY menjadi Rp4,20 triliun, sedangkan kumpulan naik 20,9% YoY menjadi Rp2,52 triliun. Karena itu, keberlanjutan ekosistem asuransi kesehatan dinilai menjadi fokus utama yang sangat penting.

“Dan industri kita terus beradaptasi melalui transformasi yang sejalan dengan regulator agar perlindungan kesehatan ini tetap memberikan manfaat yang optimal jangka panjang dan berkelanjutan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX) melalui anak usaha sektor asuransi PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMInsurance) menuntaskan pembayaran klaim asuransi senilai Rp1,287 miliar kepada PT Harum Sari Prima Food Industries.

Pembayaran klaim tersebut akibat kerugian yang ditimbulkan oleh banjir yang melanda fasilitas produksinya di Balaraja pada awal tahun ini.

Direktur Marketing MPMInsurance Poppy Panca mengatakan bahwa kebutuhan pelaku usaha terhadap perlindungan risiko semakin meningkat seiring dengan tantangan bisnis dan perubahan iklim yang terus berkembang.

Bagi pelaku industri, lanjutnya, gangguan operasional akibat perubahan cuaca ekstrem dan bencana alam tentu membawa dampak yang tidak mudah terhadap keberlangsungan bisnis.

"Pembayaran klaim dilakukan setelah menindaklanjuti laporan yang dilanjutkan dengan proses peninjauan lapangan dan penilaian kerugian sebelum akhirnya menyelesaikan pembayaran klaim," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).

Dalam kondisi saat ini, lanjutnya, perseroan akan menghadirkan produk dan layanan perlindungan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan sekaligus memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Di tengah tren cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi, perseroan ke depan juga akan memperkuat berbagai produk asuransi untuk membantu nasabah memitigasi risiko dan menjaga keberlangsungan operasional bisnis.

Kinerja bisnis asuransi MPMInsurance pada Kuartal I/2026 mencatat penurunan pendapatan sebesar 17% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp204 miliar.

Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya lini kendaraan bermotor dan properti. Lesunya penjualan kendaraan berdampak langsung pada turunnya permintaan asuransi kendaraan, sementara sektor properti yang belum pulih turut menahan pertumbuhan premi.

CFO MPMX Beatrice Kartika menjelaskan bahwa tantangan dari perlambatan ekonomi masih terasa di sektor otomotif hingga kuartal I/2026.

Meski premi tertekan, MPMInsurance mulai mengedepankan kualitas bisnis. Hal ini terlihat dari penurunan biaya pendapatan sebesar 22% yoy yang justru mendorong hasil layanan asuransi naik 10% menjadi Rp44 miliar.

Secara konsolidasi, MPMX membukukan pendapatan bersih sebesar Rp4,0 triliun atau turun 4% yoy. Meski demikian, laba bersih perseroan tetap tumbuh 8% yoy menjadi Rp173 miliar, ditopang oleh efisiensi operasional dan perbaikan margin di sejumlah lini bisnis.

Di segmen distribusi dan ritel kendaraan roda dua, pendapatan tercatat turun 3% yoy menjadi Rp3,8 triliun akibat penurunan penjualan di bisnis distribusi. Namun, kinerja ini sebagian tertopang oleh pertumbuhan ritel dan pendapatan purna jual, serta efisiensi biaya yang mendorong peningkatan margin laba kotor.