IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, posisi undisbursed loan perbankan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp2.527,46 triliun atau meningkat 7,35 persen dibandingkan Maret 2025 sebesar Rp2.354,50 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, undisbursed loan merupakan fasilitas pinjaman yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur, antara lain karena pertimbangan siklus bisnis, progres penyelesaian proyek, maupun pengelolaan arus kas perusahaan.

“Meski secara nominal meningkat, persentase undisbursed loan terhadap total kredit menurun dari 29,77 persen menjadi 29,19 persen. Hal ini menunjukkan perbankan nasional masih memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembiayaan produktif dan mendorong pertumbuhan sektor riil,” kata Dian Jumat (8/5/2026).

Menurut Dian, undisbursed loan ke depan akan mengalami penurunan seiring penyesuaian strategi bisnis perbankan dan meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional.

“Kami optimistis industri perbankan nasional tetap memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi dinamika global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai, tren penurunan suku bunga kredit, serta sinergi kebijakan antara pemerintah, regulator, dan industri jasa keuangan, perbankan diharapkan dapat terus memperkuat fungsi intermediasi secara sehat, prudent, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Dian

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menyoroti masih tingginya kredit yang telah disetujui tetapi belum dicairkan (undisbursed loan) di sejumlah sektor ekonomi. Kondisi tersebut dinilai membuka ruang peningkatan penyaluran kredit perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan tekanan inflasi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan saat yang sama terdapat beberapa sektor yang dapat dipacu lebih besar yang dilihat dari historisnya. Sektor tersebut antara lain pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, serta pengangkutan.

Menurut Destry, pada sektor lainnya kondisi penarikan kredit relatif seimbang, meskipun masih terdapat rasio kredit yang belum dicairkan pada level cukup tinggi, yakni di atas 20%.

Dia menjelaskan, secara umum kinerja kredit perbankan masih berada pada tren positif. Hingga Maret, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,4%, dengan bank-bank milik negara menjadi pendorong utama ekspansi pembiayaan.

“Pertumbuhan kredit per Maret 9,4%-9,5% dengan driver dari bank-bank Himbara,” ujar Destry dalam diskusi peluncuran Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Bank sentral juga mendorong peran lebih besar dari bank swasta dan kantor cabang bank asing untuk meningkatkan intermediasi, khususnya pada sektor-sektor yang masih memiliki ruang penarikan kredit.

Destry menilai siklus keuangan domestik saat ini masih berada di bawah siklus makroekonomi, sehingga tersedia ruang pertumbuhan yang cukup besar tanpa memicu inflasi yang berlebihan.

Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia berupaya menjembatani kesenjangan antara ketersediaan kredit di perbankan dan kebutuhan pembiayaan di sektor riil melalui Pinisi.

“Kita berusaha bridging the gap,” kata Destry.

Optimalisasi penyaluran kredit pada sektor-sektor dengan tingkat kredit belum dicairkan yang tinggi diharapkan dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memandang prospek penyaluran kredit ke depan tetap optimistis namun berhati-hati.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyampaikan, bank memiliki amunisi yang cukup untuk menyalurkan kredit, Hal ini tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 13,55% secara tahunan (year on year/YoY), di atas laju pertumbuhan kredit itu sendiri yang berada pada posisi 9,49% YoY.

“Kondisi ini memastikan bahwa bank tidak kekurangan sumber pendanaan,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, bank melihat peluang besar pada sektor produktif. Ganda menuturkan, berdasarkan data Maret 2026, kredit investasi tumbuh 20,85% YoY dengan sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, dan konstruksi menjadi sasaran utama, berkat dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia (BI).

Perbankan juga mencermati masih besarnya ruang ekspansi dari fasilitas kredit yang telah disetujui namun belum ditarik (undisbursedloan). Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau sekitar 22,59% dari total plafon, yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan kredit ke depan.

Ganda menambahkan, sejatinya kebijakan KLM dari BI sudah cukup mampu meningkatkan sisi ketersediaan dana. Kendati begitu, dia menilai kebijakan ini belum sepenuhnya bisa mendorong pertumbuhan kredit jika sisi permintaan tidak tumbuh searah.

“Sejauh ini, pertumbuhan kredit di level 9,49% menunjukkan kebijakan ini bekerja sebagai pelumas yang baik, tetapi motor penggerak utamanya tetaplah kepercayaan diri dunia usaha untuk melakukan ekspansi,” tuturnya.

Pada Maret 2026, BI mencatat kredit perbankan tumbuh 9,49% YoY, lebih tinggi dari posisi Februari 2026 yang tumbuh 9,37% YoY. Dari sisi penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85%, 4,38%, dan 5,88% YoY.

Otoritas moneter memperkirakan, pertumbuhan kredit pada tahun ini tetap terjaga pada kisaran 8—12%, dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, BI menilai bahwa pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan undisbursed loan yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59% dari plafon kredit yang tersedia.

Sementara itu dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55% YoY pada Maret 2026.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) guna mendukung penyaluran kredit perbankan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (23/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy) atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Namun, tingkat undisbursed loan atau kredit menganggur masih tinggi di level Rp2.527,46 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) 21-22 April 2026, Rabu (22/4/2026).

Perry mengatakan bahwa pertumbuhan kredit pada Maret 2026 melesat lebih tinggi dari Februari 2026 sebesar 9,37% (yoy).

"Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan didukung kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85%, 4,38%, dan 5,88%," terang Perry secara virtual.

Pada tahun ini, Perry memprakirkan pertumbuhan kredit tetap terjaga di kisaran 8% sampai dengan 12%. Prakiraan ini dipengaruhi oleh baik sisi permintaan dan penawaran.

Namun demikian, dia turut melaporkan bahwa undisbursed loan atau fasilitas pinjaman yang belum digunakan masih besar. Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59% dari total plafon kredit yang tersedia.

Apabila dibandingkan dengan data Februari 2026, undisbursed loan saat itu tercatat sebesar Rp2.536,4 triliun atau 22,86% dari total plafon kredit. Dengan demikian, terjadi penurunan tipis dari Februari ke Maret.

"Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau disebut undisbursed loan yang masih cukup besar," tutur Perry.

Adapun dari sisi penawaran, bank sentral melihat kapasitas pembiayaan bank tetap memadai berdasarkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK) sebesar 27,85%. DPK juga masih tumbuh tinggi sebesar 13,55 pada Maret 2026.

Penyaluran kredit juga dinilai tetap baik apabila tercermin dari persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang masih longgar. Namun, ini tidak terjadi pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat pendanaan perbankan termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) guna mendukung penyaluran kredit perbankan," terang Gubernur BI dua periode itu.

Menurut Perry, ketahanan perbankan ke depan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Asesmen itu berdasarkan likuiditas perbankan yang memadai, seperti kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi serta risiko kredit yang tetap rendah.

Beberapa indikatornya adalah rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang tercatat tinggi sebesar 25,53%. Perry menyebut CAR perbankan saat ini tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Dari sisi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), rasionya juga dinilai masih tetap rendah yaitu 2,17% secara bruto dan 0,83% secara neto pada Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 diperkirakan tetap berada pada kisaran 8–12%, didorong oleh faktor permintaan dan kapasitas penyaluran kredit dari sisi perbankan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam paparan RDG April 2026 menyebut pertumbuhan kredit tersebut dinilai penting untuk menopang ekspansi ekonomi nasional di tengah dinamika global dan domestik. Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan hingga Maret 2026 masih menunjukkan tren penguatan.

Perry mengatakan secara rata-rata kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49% secara tahunan, meningkat dibandingkan Februari 2026 yang tercatat sebesar 9,37%.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit pada Maret 2026 didukung oleh kredit investasi yang tumbuh 20,85%, diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 4,38%, serta kredit konsumsi sebesar 5,88%.

Menurut Perry, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didorong oleh masih besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan. Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau setara 22,59% dari total plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit dinilai tetap memadai. Hal ini tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang berada pada level 27,85%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tercatat tinggi sebesar 13,55% pada Maret 2026.

Perry menambahkan, secara umum penyaluran kredit perbankan masih berjalan baik dengan standar pemberian kredit (lending requirement) yang relatif longgar. Namun, pelonggaran tersebut belum merata pada segmen konsumsi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit ke depan, BI akan terus mendorong pemanfaatan sumber pendanaan alternatif di luar dana pihak ketiga (non-DPK) guna memperkuat kapasitas pembiayaan perbankan terhadap sektor riil.

"BI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah baik dari moneter dan fiskal," katanya lebih lanjut.

Bisnis.com,JAKARTA — Pertumbuhan kredit perbankan pada awal 2026 menunjukkan perbaikan, tetapi belum sepenuhnya diikuti peningkatan aktivitas sektor riil. Di balik ekspansi pembiayaan yang relatif solid, masih terdapat dana kredit dalam jumlah besar yang belum dicairkan atauundisbursed loan.

Fenomena ini mencerminkan kehati-hatian dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda.

Data Bank Indonesia mencatat nilaiundisbursed loanperbankan mencapai Rp2.536,40 triliun atau setara 22,86% dari total plafon kredit. Pada saat yang sama, pertumbuhan kredit per Februari 2026 tercatat sekitar 9% secara tahunan, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 7%.

Secara nominal, kinerja kredit terlihat membaik. Namun, besarnya porsi kredit yang belum dicairkan menunjukkan bahwa sebagian pembiayaan masih berada pada tahap komitmen dan belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, angka pertumbuhan kredit belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan aktivitas produksi, investasi, atau ekspansi usaha di lapangan.

Data yang dihimpun dari laporan keuangan menunjukkan tren peningkatan undisbursed loan di sejumlah bank besar. Bank Central Asia mencatat undisbursed loan sebesar Rp470,38 triliun per Februari 2026, meningkat 9,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp427,68 triliun.

Kenaikan yang lebih tinggi terjadi pada Bank Mandiri yang mencatat undisbursed loan Rp303,66 triliun per Februari 2026, naik 17,84% secara tahunan dari Rp257,70 triliun. Sementara itu, Bank Negara Indonesia mencatat lonjakan paling signifikan, yakni sebesar 51,50% menjadi Rp87,30 triliun dari Rp57,62 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Bank CIMB Niaga mencatat undisbursed loan sebesar Rp116,17 triliun per Februari 2026, relatif stabil dibandingkan Rp109,80 triliun pada tahun sebelumnya. Adapun Bank Mega mencatat undisbursed loan sebesar Rp32,33 triliun per Februari 2026, meskipun data pembanding tahun sebelumnya tidak tersedia.

Fenomena serupa juga tercermin di sejumlah bank besar yang mencatat peningkatan nilaiundisbursed loansecara tahunan. Kenaikan tersebut memperlihatkan adanya jeda antara persetujuan kredit dan realisasi penarikan dana oleh debitur. Dalam praktiknya, fasilitas kredit yang telah disetujui tetap tercatat sebagai pipeline penyaluran, meskipun dana belum benar-benar digunakan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidaksinkronan antara ekspansi kredit dan aktivitas sektor riil.

"Bank sudah menyetujui kredit, tetapi dunia usaha belum menariknya secara optimal. Faktor utamanya adalah ketidakpastian, baik global maupun domestik, yang membuat pelaku usaha menahan ekspansi," ujarnya kepadaBisnis, Rabu (1/4/2026).

Menurut dia, volatilitas nilai tukar, fluktuasi harga energi, hingga prospek permintaan yang belum solid menjadi faktor utama yang menahan realisasi kredit. Selain itu, karakteristik proyek investasi yang bersifat jangka menengah hingga panjang juga membuat pencairan kredit berlangsung bertahap dan sangat bergantung pada progres proyek.

Perlambatan pertumbuhan kredit dari sekitar 10,2% menjadi sekitar 8,9% secara tahunan turut memperkuat indikasi bahwa fungsi intermediasi perbankan belum sepenuhnya efektif. Kredit yang telah disetujui belum segera dikonversi menjadi aktivitas ekonomi, sehingga stokundisbursed loanterus meningkat.

Ke depan, porsi kredit yang belum dicairkan diperkirakan masih berpotensi bertahan tinggi dalam jangka pendek apabila ketidakpastian belum mereda. Dunia usaha cenderung tetap berada dalam posisi menunggu perkembangan kondisi ekonomi sebelum merealisasikan investasi.

Namun demikian, kondisi ini juga menyimpan potensi akselerasi. Ketika stabilitas makroekonomi mulai membaik, terutama dari sisi nilai tukar, suku bunga, dan permintaan domestik, pipeline kredit yang besar dapat dengan cepat dikonversi menjadi realisasi investasi.

"Pipeline kredit sebenarnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana kondisi ekonomi mendukung agar kredit tersebut benar-benar ditarik dan menjadi aktivitas ekonomi," ujarnya.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, melihat fenomena tingginyaundisbursed loanjuga dipengaruhi dinamika likuiditas di perbankan.

"Permintaan kredit dari sektor riil masih terbatas, sementara masyarakat dan korporasi cenderung menahan ekspansi. Ini yang membuat undisbursed loan tetap tinggi," kata Huda.

Ia menambahkan, pelemahan indikator aktivitas seperti Purchasing Managers’ Index (PMI) yang turun mendekati ambang ekspansif menjadi sinyal bahwa dunia usaha masih berhati-hati. Dalam kondisi tersebut, kredit yang telah disetujui tidak langsung ditarik, melainkan menunggu kepastian permintaan.

Di sisi perbankan, kondisi ini direspons dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA Hera F. Haryn menyatakan bahwa pertumbuhan kredit tetap dijaga sejalan dengan kondisi ekonomi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“BCA terus menjaga penyaluran kredit yang berkualitas dan mengelola pembiayaan yang belum ditarik secara pruden,” ujarnya kepada Bisnis.

Per Februari 2026, kredit BCA secara bank only tercatat mencapai Rp953 triliun dengan pertumbuhan yang tetap terjaga. Likuiditas yang memadai dinilai menjadi penopang bagi bank dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan kualitas aset.

Sementara itu, dari sisi praktik di lapangan, Direktur Wholesale Banking Madi Darmadi Lazuardi menjelaskan bahwa tingginya undisbursed loan juga tidak terlepas dari karakteristik pembiayaan proyek dan skema kredit.

“Banyak kredit diberikan untuk proyek yang masih berjalan, sehingga pencairannya bertahap sesuai progres. Selain itu, dalam pembiayaan sindikasi, limit yang disetujui tidak langsung seluruhnya dicairkan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut justru mencerminkan adanya potensi pertumbuhan kredit ke depan, mengingat fasilitas yang telah disiapkan dapat segera ditarik seiring berjalannya proyek.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya posisi undisbursed loan di industri perbankan mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas kredit oleh debitur, meski di sisi lain penyaluran kredit masih mencatatkan pertumbuhan.

Bank Indonesia mencatat undisbursed loan perbankan masih mencapai Rp2.536,40 triliun atau setara 22,86% dari total plafon kredit. Menurut data perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) yang mencatat undisbursed loan sebesar Rp116,17 triliun per Februari 2026.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan tingginya kredit yang belum ditarik tersebut tidak lepas dari dinamika global dan kondisi ekonomi yang masih diliputi ketidakpastian.

Dalam situasi ini, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan memilih untuk tidak segera memanfaatkan fasilitas pinjaman yang telah disetujui.

“Dalam kondisi global dan ekonomi saat ini, banyak pengusaha memilih untuk tidak berutang dulu,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, CIMB Niaga tetap mencatat pertumbuhan kredit yang positif, meskipun diperkirakan tidak akan terlalu agresif ke depan.

Lani menyebut, pertumbuhan kredit pada tahun ini cenderung moderat seiring dengan sikap dunia usaha yang masih berhati-hati dalam mengambil keputusan pembiayaan.

Di tengah kondisi tersebut, perseroan memilih untuk tidak mendorong utilisasi kredit secara berlebihan. Strategi ini ditempuh guna menjaga kualitas aset tetap terjaga, terutama di tengah risiko ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian global maupun domestik.

“Kami perkirakan pertumbuhan kredit akan sangat mild atau rendah. Kami fokus untuk menjaga kualitas aset yang baik, terutama dalam kondisi yang masih banyak ketidakpastian seperti saat ini. Jadi kami tidak memaksakan utilisasi yang berisiko,” jelasnya.

Pendekatan tersebut mencerminkan kehati-hatian perbankan dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan dan risiko. Dengan tetap menjaga kualitas kredit, bank berharap dapat mempertahankan kinerja yang berkelanjutan sekaligus mengantisipasi potensi tekanan dari sisi pembiayaan di tengah perlambatan aktivitas ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan tetap solid pada Februari 2026, meski sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,37% secara tahunan (year on year/yoy), turun tipis dari 9,96% yoy pada Januari 2026.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, Selasa (17/3/2026), mengatakan pertumbuhan kredit tersebut tetap didukung oleh penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor produktif.

“Perkembangan kredit didorong oleh kinerja kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi yang masing-masing tumbuh 20,7%, 3,88%, dan 6,3% secara tahunan,” ujar Perry.

Di sisi lain, transmisi pelonggaran kebijakan moneter terus berlanjut, meskipun belum sepenuhnya optimal ke suku bunga kredit. Penurunan BI Rate sebesar 125 basis poin sepanjang 2025 telah mendorong penurunan suku bunga pasar uang dan deposito, tetapi penurunan suku bunga kredit masih terbatas.

Tercatat, suku bunga kredit perbankan pada Februari 2026 berada di level 8,8%, turun 40 basis poin dibandingkan Januari 2025 sebesar 9,20%. Sementara suku bunga deposito 1 bulan turun menjadi 4,17% dari sebelumnya 4,81%.

“Ke depan, penurunan suku bunga dana dan kredit perlu terus didorong agar pertumbuhan kredit dapat lebih tinggi dan menopang pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 akan berada di kisaran 8% hingga 12%, ditopang oleh sisi permintaan dan penawaran yang masih kuat. Dari sisi permintaan, potensi ekspansi kredit masih besar, tercermin dari undisbursed loan yang mencapai Rp2.536,4 triliun atau 22,86% dari total plafon kredit.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas perbankan tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,4% dan pertumbuhan DPK yang mencapai 13,18% pada Februari 2026.

Meski demikian, Bank Indonesia mencatat pengetatan masih terjadi pada segmen kredit konsumsi dan UMKM, seiring tingginya risiko pada kedua sektor tersebut.

Di tengah dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik, ketahanan perbankan nasional dinilai tetap kuat. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi sebesar 25,87% serta rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga rendah di level 2,14% secara bruto dan 0,82% secara neto.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank milik negara atau Himbara hingga September 2026 dinilai belum cukup mampu mendorong pertumbuhan kredit menuju double digit.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyampaikan kebijakan ini belum cukup kuat untuk mengangkat pertumbuhan kredit ke level double digit. Menurutnya, dibutuhkan dorongan tambahan dari sektor riil agar permintaan kredit benar-benar meningkat.

“Stimulus ini belum cukup untuk [mendorong kredit] ke dua digit, untuk itu perlu juga stimulus ke sektor riil,” kata Trioksa kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Trioksa menilai, kebijakan ini lebih condong untuk menekan biaya dana bank, apalagi posisi undisbursed loan masih tergolong besar. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total fasilitas pinjaman yang belum digunakan pada Januari 2026 mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia.

Namun demikian, dia menyebut faktor likuiditas tetap penting. Pasalnya, jika bank bisa memperoleh dana dengan biaya yang lebih murah, maka biaya dana (cost of fund) akan turun dan pada akhirnya bisa ikut menekan suku bunga kredit.

Sebagaimana diketahui, Kemenkeu resmi memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026. Batas waktu yang diberikan lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan sebelumnya yakni 13 Maret 2026.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini perbankan akan lebih bersemangat menyalurkan kredit dan mencari debitur dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, seiring diperpanjangnya kebijakan penempatan dana pemerintah.

Dia juga mengimbau perbankan agar tidak khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah memperpanjang penempatan dananya hingga September 2026.

“Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar,” ujarnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI pada 12 September 2025. Pemindahan dana pemerintah ke lima bank tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025.

Perinciannya, Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing menerima sebesar Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp10 triliun. Seluruh dana tersebut telah disalurkan ke sektor produktif.

Pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025. Perinciannya, Bank Mandiri sebesar Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun, dan Bank Jakarta Rp1 triliun.

Kemudian pada akhir 2025, Purbaya mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah di akhir tahun.

Kala itu, dia memastikan langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

“Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhankredit perbankan pada awal tahun ini mencapai 9,96% secara tahunan atau year on year (YoY). Meskipun angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan akhir 2025 yang sebesar 9,69% YoY, tetapi nilai kredit yang belum ditarik tak banyak mengalami perubahan.

Bank Indonesia (BI) melaporkan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia pada awal 2026. Nilai ini mengalami kenaikan dari Desember 2025, yang sebesar Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia.

Untuk mendorong peningkatan kredit, sebelumnya pemerintah telah menambah likuiditas melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan. Pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menilai peningkatan likuiditas di perbankan ini belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan kredit.

“Tentunya ada peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan. Ternyata hal itu belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit,” kata Mari dalam Economic Outlook 2026 secara daring, Kamis (19/2/2026).

Mari juga menyampaikan pertumbuhan kredit pada 2025 masih berada di bawah 10% sehingga dampak pelonggaran likuiditas terhadap ekspansi kredit belum terlihat signifikan.

Di sisi lain, Mari menilai bahwa penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dari 6% menjadi 4,75% dalam satu tahun terakhir juga belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga kredit yang mampu mendorong permintaan pembiayaan.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan bukan lagi terletak pada sisi pasokan dana, melainkan pada lemahnya permintaan kredit.

Dia mengaitkan hal itu dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi serta melemahnya daya beli masyarakat yang membuat dunia usaha dan rumah tangga masih menahan ekspansi maupun konsumsi berbasis kredit.

“Jadi ini apakah masalah supply? Masalah supply sudah teratasi, tapi masalah demand untuk kredit ini mungkin ada kaitannya tentunya dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Prediksi Bankir

Sementara itu, dari sisi bankir, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan pihaknya memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2026 akan memasuki fase single digit di tengah pemulihan daya beli yang belum merata.

“Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit lebih baik di 2025 di kisaran 5% plus minus, namun pertumbuhan kredit diproyeksikan memasuki fase single digit,” kata Hery dalam paparannya, Kamis (19/2/2026).

Dia menyampaikan perlambatan tersebut bukan dipicu keterbatasan likuiditas, melainkan lemahnya permintaan kredit akibat ekspansi dunia usaha yang masih selektif dan konsumsi masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah, yang belum sepenuhnya pulih.

Mantan Dirut PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) itu menilai, industri perbankan tengah memasuki fase normalisasi pertumbuhan kredit, bukan kondisi krisis, namun juga belum kembali pada fase ekspansif agresif. Dalam fase ini, Hery menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan tinggi.

“Fase ini kita lihat kualitas pertumbuhan menjadi jauh lebih penting daripada sekadar angka pertumbuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hery melihat pemulihan likuiditas rumah tangga terjadi secara tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi.

Ketua Umum Perbanas itu menuturkan, akselerasi pertumbuhan 2025 terlihat lebih banyak ditopang oleh kelas atas. Jika menilik indeks daya beli, Hery mengungkapkan bahwa kelas bawah dan menengah masih berada di bawah level normal pra tahun 2019 atau per pandemi.

“Meski ada perbaikan dibanding 2024, ruang konsumsi mereka masih terbatas,” ungkapnya.

Sebaliknya, kelas atas sudah kembali ke arah positif dan relatif lebih stabil. Hery mengatakan, kondisi ini menjelaskan mengapa segmen premium seperti properti dan juga kredit korporasi tentu lebih resilient.

Di sisi lain, pemulihan likuiditas rumah tangga memang terjadi tetapi terkonsentrasi di kelompok saldo tinggi. Di segmen menengah atas, Hery mengatakan bahwa pertumbuhan relatif stagnan, menunjukkan pola konsumsi yang lebih berhati-hati dan kecenderungan menahan belanja.

Sementara itu, di kelompok atas, saldo tabungan meningkat signifikan, menunjukkan bahwa likuiditas terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi yang masih memiliki ruang memperluas aset finansial.

Menurutnya, asimetri ini penting lantaran ketika likuiditas tidak tersebar merata, transmisi ke konsumsi dan juga kredit mikro menjadi terbatas. Dengan demikian, meskipun dana tersedia dalam sistem dorongan terhadap permintaan riil belum sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik.

Kemudian jika melihat dinamika tabungan, Hery menyebut bahwa pemulihannya belum merata. Hal ini tercermin dari pertumbuhan saldo kelas bawah masih relatif melambat dan di kelas menengah bawah saldo rata-rata belum menunjukkan rebound yang signifikan.

Hal itu, kata dia, ruang ekspansi konsumsi masih terbatas, sementara pertumbuhan dana lebih terkonsentrasi pada kelompok dengan saldo besar. “Dengan kata lain, tantangan bukan pada supply dana tetapi pada distribusi dan kualitas pemulihan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Utang luar negeri swasta yang susut dan masih tingginya fasilitas kredit perbankan yang belum dimanfaatkan alias undisbursed loan, menjadi indikasi bahwa dunia usaha tengah menahan ekspansi.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri atau ULN Indonesia pada kuartal IV/2025 berada di posisi US$431,7 miliar atau lebih tinggi dibandingkan kuartal III/2025 yakni US$427,6 miliar. Secara terperinci, ULN pemerintah kuartal IV/2025 sebesar US$214,3 miliar atau lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yakni US$210,1 miliar.

Berbanding terbalik dengan ULN pemerintah, ULN swasta justru menurun pada kuartal IV/2025 menjadi US$192,8 miliar dari kuartal sebelumnya yaitu US$194,5 miliar.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, Rabu (18/2/2026).

Di sisi lain, masih dari data yang dipaparkan BI, tingkat undisbursed loan alias fasilitas kredit perbankan yang masih menganggur masih cukup besar yakni Rp2.506,47 triliun.

"Dari sisi pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan terutama untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan, undisbursed loan, yang masih cukup besar yaitu Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia," terang Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Februari 2026, Kamis (19/2/2026).

Perry memaparkan bahwa pertumbuhan kredit perlu terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Januari 2026, kredit tumbuh 9,96% (YoY) atau meningkat dari pertumbuhan pada Desember 2025 yakni 9,69% (YoY).

Gubernur BI dua periode itu meyakini perkembangan positif kredit itu didukung oleh peningkatan kegiatan ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial bank sentral, serta program prioritas pemerintah.

Pengusaha Tahan Ekspansi

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky menilai bahwa dua indikasi tersebut bisa dilihat sebagai kondisi di mana para pengusaha menahan ekspansi usahanya.

Tidak hanya menahan ekspansi, Teuku turut melihat kondisi itu menandakan appetite investor asing terhadap Indonesia yang mulai menurun.

"Ini juga bisa dilihat bahwa appetite investor asing terhadap Indonesia mulai menurun dalam beberapa waktu belakangan. Ini mencerminkan masih lemahnya sektor riil kita," terangnya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

Menurut Teuku, pemerintah perlu mengurangi perannya dan memberikan ruang untuk swasta agar berkontribusi lebih kepada perekonomian.

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat bahwa apabila dilihat dari turunnya ULN swasta, dunia usaha dinilai cenderung menahan utang baru tidak hanya karena biaya pinjaman luar negeri, namun juga ketidakpastian permintaan global.

"Proyeksi untuk 2026... utang luar negeri swasta cenderung stabil hingga menurun tipis karena korporasi akan lebih selektif menambah kewajiban valuta asing dan lebih mengandalkan pendanaan dalam negeri saat kondisi pasar global belum sepenuhnya longgar," terangnya kepada Bisnis.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mencatat fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.506,47 triliun per Januari 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, angka tersebut setara 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia dan meningkat dibandingkan Desember 2025 yang sebesar Rp2.439,2 triliun.

"Pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan, terutama untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Dari sisi penawaran, Perry menjelaskan perbankan nasional memiliki kapasitas likuiditas yang sangat memadai. Hal ini tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang berada di level 27,54 persen, serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 13,48 persen (yoy).

Meskipun persyaratan pemberian kredit (lending requirement) secara umum semakin longgar, BI mencatat adanya sikap selektif pada segmen UMKM dan konsumsi karena faktor risiko. Namun, secara keseluruhan, Bank Indonesia tetap optimistis terhadap target tahunan.

"Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 pada kisaran 8-12 persen. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk terus memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan tersebut," kata Perry.

(NIA DEVIYANA)