Beredar surat di berbagai platform media sosial sejak awal April 2026 yang memuat rencana pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara otomatis.

Surat bernomor KP.01.01/D.I/2611/2026 itu mencatut kop Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyebutkan adanya pengalihan status bagi pegawai medis dan kesehatan Non-ASN yang telah bekerja minimal 6 bulan untuk langsung diusulkan menjadi CPNS.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, menegaskan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan isi surat tersebut.

Dia mengonfirmasi dokumen itu hanyalah surat pemberitahuan untuk kebutuhan administratif internal, bukan instruksi pengangkatan langsung.

Menanggapi kegaduhan yang timbul di lingkungan RS Kemenkes maupun di masyarakat umum, pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan permohonan maaf atas ambiguitas informasi yang beredar

"Surat ini merupakan surat pemberitahuan dan bukan surat proses pengangkatan sebagai CPNS. Tujuannya adalah kami ingin mendata para tenaga kesehatan di RS Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan," kata Azhar Jaya dalam keterangannya, Jumat (10/4), dikutip dari Detikhealth.

[Gambas:Youtube]

Pihak Kemenkes menegaskan bahwa wewenang pengangkatan PNS berada di bawah kendali lembaga pemerintah non-kementerian yang berwenang, bukan dilakukan secara sepihak oleh Kemenkes.

"Perlu kami tegaskan bahwa semua pengangkatan PNS harus mengikuti peraturan yang ada, dalam hal ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB," ucapnya.

IDXChannel- Pemerintah terus memperkuat pengendalian harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman dan mencukupi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengatakan pemerintah secara intensif melakukan pemantauan harga bahan pokok di berbagai daerah menjelang Lebaran. Upaya ini dilakukan dengan koordinasi erat bersama berbagai pihak terkait.

“Menjelang Lebaran, beberapa hari sebelum lebaran, kami pantau terus harga bahan pokok di lapangan, saya bersama pak menteri bagi-bagi tugas. Dan kebetulan saya berada di Pasar Mayestik. Saya di sini bersama pemerintah daerah juga, dari DKI Jakarta, dan kemudian juga dari Badan Pangan Nasional,” ujar Wamendag Roro di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, dikutip keterangan pers Rabu (18/3/2026).

“Jadi ini bentuk kerja sama kita bersama-sama, bukan hanya memantau harga, tapi juga memastikan bahwa dari segi suplainya aman, dan dari segi harga, itu juga kita bisa evaluasi bersama,” tutur dia.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, harga sejumlah komoditas strategis terpantau stabil. Minyak goreng rakyat (Minyakita) dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di kisaran Rp15.700 per liter. Komoditas lain seperti telur ayam ras, bawang merah, dan bawang putih juga relatif stabil.

Namun demikian, terdapat kenaikan harga pada komoditas cabai, khususnya cabai rawit merah. Menyikapi hal ini, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan harga melalui intervensi yang terukur.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menuturkan harga cabai mulai menunjukkan tren penurunan seiring membaiknya pasokan dari daerah sentra produksi.

“Pasokan cabai dari daerah seperti Kediri mulai meningkat, sehingga harga secara bertahap menurun. Fasilitasi distribusi yang dilakukan Bapanas juga semakin optimal dalam memperlancar pasokan ke wilayah konsumen seperti Jakarta,” ujar Ketut.

Berdasarkan data Asosiasi Petani Cabai Indonesia, pasokan harian cabai di Pasar Induk Pare, Kediri, Jawa Timur, pada 15 Maret 2026 meningkat masing-masing 66,7 persen untuk cabai besar, 85 persen untuk cabai merah keriting, dan 51,4 persen untuk cabai rawit merah.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa secara nasional ketersediaan pangan dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Stok pangan secara keseluruhan sangat aman. Beras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam dalam kondisi sangat cukup,” kata dia.

Kecukupan stok pangan tercermin dari proyeksi neraca pangan sampai dengan April 2026. Sejumlah komoditas pangan pokok strategis dalam kondisi yang surplus, di antaranya ketersediaan beras 27,5 juta ton dan kebutuhan 10,3 juta ton, sehingga surplus mencapai 17,2 juta ton.

Untuk cabai rawit, ketersediaannya mencapai 409 ribu ton, dan kebutuhan 304 ribu ton sehingga surplus 105 ribu ton. Sedangkan daging ayam ketersediaannya 2,07 juta ton dan kebutuhan 1,34 juta ton, sehingga surplus 727 ribu ton. Bawang merah ketersediaan 479 ribu ton dan kebutuhan 422 ribu ton dengan kondisi surplus sebesar 57 ribu ton.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa stok pangan pada momentum HBKN idulfitri kali ini dalam kondisi yang cukup, tinggal distribusinya yang membutuhkan pengawasan intensif terutama menjelang hari raya.

Oleh karena itu, sejak awal Februari 2026, pihaknya menurunkan Tim Satgas Saber Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan di seluruh daerah untuk memantau kondisi harga pangan baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

Bahkan Kepala Bapanas Amran juga menegaskan, telah meminta kepolisian untuk menindak pelaku usaha yang mengambil kesempatan momentum puasa dan lebaran untuk menaikkan harga jauh di atas ketentuan yang ditetapkan, atau melakukan penimbunan yang menyebabkan kelangkaan pasokan dan fluktuasi harga pangan.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) eks pegawai KPK harus dibuka. Diketahui, gugatan tersebut diajukan oleh eks pegawai KPK yang 'disingkirkan' usai dianggap tidak lolos TWK.

"KPK tentunya menghormati setiap hasil putusan sidang. Di mana dalam sidang sengketa informasi antara pihak pemohon dan termohon yaitu BKN, posisi KPK adalah sebagai pihak terkait," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Sebagai pihak terkait jelas Budi, KPK sempat dimintai keterangan sebagai saksi. Pihaknya pun telah menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh majelis untuk kemudian memutus sengketa tersebut. "Kita sama-sama ikuti perkembangan pasca putusan sengketa di KIP ini," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil TWK eks pegawai KPK. Hal tersebut merupakan amar putusan terkait gugatan yang diajukan dua eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026).

"Membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan," tandas KPI.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan amar putusan terkait gugatan yang diajukan dua eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026).

"Membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan," sambungnya.

Dalam putusannya, hakim menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi terbuka sebagian, hanya bagi pemohon, sepanjang tidak terdapat informasi mengenai rahasia pribadi pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang KIP.

"Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon," ujar KIP.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menegaskan kesiapan stok cadangan beras pemerintah (CBP) menjelang dan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun Baru Imlek, Hari Raya Nyepi hingga puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi, dalam kondisi yang aman.

"Kami bersiap menghadapi momentum HBKN seperti puasa dan Idul Fitri, Tahun Baru Imlek, serta Hari Raya Nyepi 2026. Bulog memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah dalam kondisi aman dan cukup," kata Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan saat ini stok beras yang dikuasai badan usaha pangan milik negara itu mencapai 3,4 juta ton, didukung ketersediaan minyak goreng dan gula.

Ia menuturkan Bulog siap memperkuat sinergi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan dan harga selama periode HBKN.

Melalui langkah itu, kata dia, Perum Bulog menegaskan perannya sebagai operator logistik pangan nasional yang tidak hanya menjaga cadangan pangan pemerintah, tetapi juga aktif melakukan intervensi pasar untuk menjaga inflasi pangan tetap terkendali serta mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Lebih lanjut Andi Afdal mengatakan pihaknya terlibat dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional yang digelar Bapanas, merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat dalam menghadapi HBKN.

Ia menegaskan keterlibatan Bulog dalam GPM serentak itu juga merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjaga keterjangkauan harga dan memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat.

"Melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan Gerakan Pangan Murah, kami terus menggelontorkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan tenang,” kata Afdal.

Diketahui pemerintah melalui Bapanas mengkoordinir pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional sebagai bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang dan saat HBKN Tahun 2026. Kegiatan itu dilaksanakan secara masif di 1.218 lokasi di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan GPM serentak tersebut melibatkan semua kantor wilayah dan kantor cabang Perum Bulog di seluruh Indonesia serta bekerjasama dengan pemerintah pusat hingga 38 provinsi dan 497 kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan dirinya mendapat pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga rakyat dan berpihak pada rakyat.

"Kita jaga harga pangan di bulan suci Ramadhan ini," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy memimpin langsung pengecekan lapangan usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan 2026 Wilayah Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026). Dalam pengecekan tersebut, tim Satgas bersama Ditkrimsus Polda Jawa Tengah menemukan komoditas ayam ras dan bawang putih dijual di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

Ayam ras tercatat dijual Rp42.000 per kilogram atau Rp2.000 di atas HAP. Adapun bawang putih dijual Rp44.000 per kilogram, melampaui ketentuan HAP Rp38.000 per kilogram.

“Hari ini kami bersama Wadirkrimsus Polda Jawa Tengah menemukan komoditas yang dijual di atas HAP, yaitu ayam ras Rp42.000 per kilogram atau Rp2.000 di atas HAP, serta bawang putih Rp44.000 per kilogram dari ketentuan Rp38.000. Kami sudah meminta pelaku usaha segera menyesuaikan harga sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Sarwo, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Ia menjelaskan, langkah awal dilakukan melalui edukasi dan teguran tertulis. Tim akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan harga telah disesuaikan dengan aturan. Sarwo menekankan, penindakan tegas akan dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan HAP dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Upaya tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen, terutama menjelang periode peningkatan konsumsi masyarakat.

“Kami akan memberikan edukasi dalam bentuk teguran sebagai langkah awal dan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan kepatuhan. Jika tidak dilaksanakan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat,” ujarnya.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah AKBP Andry Agustiano menyatakan aparat penegak hukum bersama Satgas akan memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan harga. Pengawasan dilakukan langsung di pasar untuk memastikan harga stabil dan stok tersedia. Ia menyebut pengawasan diperketat menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Ramadhan dan Idulfitri, saat permintaan cenderung meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak tutorial cara daftar CPNS 2026 untuk lulusan S1 dan bocoran formasinya.

Bagi Anda yang sedang mencari informasi seputar prediksi dan bocoran formasi CPNS 2026 untuk lulusan S1, simak ulasan berikut ini.

Sejumlah prediksi menyebutkan bahwa peluang formasi CPNS 2026 bagi lulusan strata satu masih cukup terbuka dan jumlahnya diperkirakan tidak sedikit.

Namun hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwal maupun rincian pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2026.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) masih melakukan pembahasan dan koordinasi terkait waktu pembukaan pendaftaran, jumlah kebutuhan formasi, serta mekanisme seleksi yang akan diterapkan.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa pembahasan tersebut masih melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Saat ini, fokus utama BKN adalah menuntaskan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk tahun 2024.

Setelah seluruh tahapan tersebut rampung, pemerintah baru akan melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut terkait kuota serta sistem rekrutmen CPNS 2026.

“Belum ada prioritas formasi. Semuanya masih dalam tahap koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Zudan saat ditemui di Makassar, Senin (3/11/2025), sebagaimana dikutip dari situs resmi KPU.

Mengacu pada Buku Nota Keuangan II Tahun 2026, penetapan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun mendatang akan mengikuti kebijakan zero growth hingga minus growth. Artinya, rekrutmen dilakukan secara lebih selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap instansi.

Meski demikian, peluang CPNS 2026 tetap dinilai cukup besar. Pasalnya, masih terdapat formasi dari tahun 2024 yang belum terisi sepenuhnya, bahkan jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 600 ribu posisi menurut KemenPAN-RB.

Cara Daftar CPNS 2026 untuk Lulusan S1

• Akses situs resmi pendaftaran CPNS di https://sscasn.bkn.go.id
• Klik menu Buat Akun, lalu isi NIK, nomor KK, data diri sesuai KTP, email aktif, dan nomor ponsel.
• Upload foto KTP serta swafoto sesuai ketentuan latar dan ukuran file yang ditetapkan sistem.
• Tentukan password yang kuat dan pertanyaan pengaman untuk menjaga keamanan akun.
• Setelah akun berhasil dibuat, unduh dan cetak Kartu Informasi Akun SSCASN sebagai bukti registrasi awal.
• Masuk kembali ke portal SSCASN menggunakan NIK dan password yang telah dibuat.

Formasi CPNS 2026 untuk Lulusan S1 (lanjut halaman 2)...

Prediksi Formasi CPNS 2026 Lulusan S1

Meski belum diumumkan resmi, sejumlah prediksi menunjukkan bahwa kebutuhan ASN tahun 2026 bisa mencapai 300.000 hingga 400.000 formasi.

Dilansir dari laman resmi KPU, formasi CPNS 2026 untuk lulusan SMA/SMK berikut adalah:

• Petugas Pemasyarakatan (Kemenkumham)
• Pengamat Gunung Api (PVMBG – KESDM)
• Petugas BMKG
• Petugas Karantina Hewan/Tumbuhan
• Satpam dan Petugas Layanan Publik di instansi pusat dan daerah

Sementara untuk lulusan S1

• Pendidikan (guru, dosen, dan tenaga kependidikan)
• Kesehatan (dokter, perawat, tenaga medis)
• Teknis pelayanan publik dan administrasi pemerintahan

Itulah cara daftar CPNS 2026 jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak cara daftar CPNS Februari 2026 lulusan SMA/SMK di bawah ini lengkap dengan list bocoran formasinya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berpeluang membuka kembali pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026 untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Namun hingga saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) masih melakukan koordinasi terkait jadwal resmi pelaksanaan Seleksi CPNS 2026.

Belum terdapat pengumuman final mengenai waktu pendaftaran, jumlah formasi, maupun mekanisme seleksi yang akan diterapkan.

Meski demikian, jika mengacu pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, persyaratan umum yang ditetapkan diperkirakan tidak akan mengalami perubahan signifikan.

Cara Daftar CPNS 2026

• Akses situs resmi pendaftaran CPNS di https://sscasn.bkn.go.id
• Klik menu Buat Akun, lalu isi NIK, nomor KK, data diri sesuai KTP, email aktif, dan nomor ponsel.
• Upload foto KTP serta swafoto sesuai ketentuan latar dan ukuran file yang ditetapkan sistem.
• Tentukan password yang kuat dan pertanyaan pengaman untuk menjaga keamanan akun.
• Setelah akun berhasil dibuat, unduh dan cetak Kartu Informasi Akun SSCASN sebagai bukti registrasi awal.
• Masuk kembali ke portal SSCASN menggunakan NIK dan password yang telah dibuat.
• Silahkan pilih formasi yang sesuai dan daftar.

Formasi CPNS 2026 Lulusan S1 (lanjut halaman 2)...

Bocoran Formasi CPNS 2026 Lulusan SMA/SMK

Jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, cek formasi CPNS bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Kunjungi https://sscasn.bkn.go.id
• Klik '"Info Lowongan" dan buka "Simulasi Pemilihan"
• Isi kolom sesuai dengan kebutuhan. Misal jenis Pengadaan: (CPNS)
• Kemudian pilih Instansi: (Disesuaikan dengan pilihan pendaftar)
• Jangan lupa untuk pilih juga Tingkat Pendidikan: (Lulusan Terakhir) dan (Jurusan)
• Klik tombol "Cari"
• Meski belum diumumkan resmi, sejumlah prediksi menunjukkan bahwa kebutuhan ASN tahun 2026 bisa mencapai 300.000 hingga 400.000 formasi.

Dilansir dari laman resmi KPU, formasi CPNS 2026 untuk lulusan SMA/SMK berikut adalah:

• Petugas Pemasyarakatan (Kemenkumham)
• Pengamat Gunung Api (PVMBG – KESDM)
• Petugas BMKG
• Petugas Karantina Hewan/Tumbuhan
• Satpam dan Petugas Layanan Publik di instansi pusat dan daerah

Namun formasi ini masih bisa berubah setelah pemerintah selesai menyimpulkan apa yang dibutuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Informasi mengenai pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 kembali ramai diperbincangkan masyarakat. Sejumlah unggahan di media sosial menampilkan klaim seputar jadwal pendaftaran, tautan seleksi, hingga daftar formasi instansi yang disebut akan dibuka.

Informasi tersebut beredar di tengah tingginya minat masyarakat terhadap rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Kondisi ini membuat sebagian pihak menyebarkan informasi tersebut tanpa verifikasi dari sumber resmi.

Informasi Resmi Pemerintah Terkait CPNS 2026

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menegaskan bahwa hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait pelaksanaan seleksi ASN 2026, baik untuk CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa masyarakat perlu mewaspadai setiap informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah.

“Kalau belum ada informasi apa pun pada situs-situs resmi pemerintah, maka informasi terkait seleksi CASN patut diwaspadai,” ujar Zudan dalam keterangan resmi yang dirilis BKN pada Januari 2026.

BKN menambahkan, seluruh informasi resmi terkait CPNS 2026 hanya akan diumumkan melalui kanal pemerintah, seperti situs resmi BKN di bkn.go.id serta portal pendaftaran SSCASN di sscasn.bkn.go.id.

Ciri-Ciri Informasi Hoaks CPNS 2026

Untuk membantu masyarakat dan calon pelamar mengidentifikasi konten palsu, berikut ini adalah ciri-ciri yang biasa muncul pada informasi hoaks:

1. Sumber Tidak Jelas atau Domain Tidak Resmi

Informasi hoaks sering disebarkan melalui situs yang tidak memiliki domain resmi pemerintah atau akun media sosial yang menyerupai tetapi tidak terverifikasi.

2. Tautan Pendaftaran yang Mencurigakan

Tautan pendaftaran yang tidak mengarah ke sscasn.bkn.go.id atau domain lembaga pemerintah perlu dicurigai sebagai hoaks. Semua pendaftaran CPNS resmi dilakukan melalui portal SSCASN.

3. Isi Tidak Konsisten dengan Pernyataan Lembaga Resmi

Jika isi informasi tidak sejalan dengan pernyataan resmi dari KemenPAN-RB atau BKN, kemungkinan besar informasi tersebut tidak benar.

4. Klaim Jadwal atau Formasi yang Tidak Ada Rilis Resminya

Informasi yang memuat angka formasi atau jadwal pembukaan yang spesifik tanpa rujukan resmi biasanya berasal dari pihak ketiga dan belum diverifikasi.

Sumber Resmi Informasi CPNS 2026

Untuk memastikan keakuratan informasi, masyarakat dapat memantau kanal resmi pemerintah berikut:

• Portal SSCASN (sscasn.bkn.go.id)
• Situs Resmi BKN (bkn.go.id)
• Situs KemenPAN-RB (menpan.go.id)

Cara Membedakan Informasi Resmi dan Hoaks

Berikut ini langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan masyarakat atau calon pelamar untuk membedakan antara informasi resmi dan hoaks seputar CPNS 2026:

1. Cek Domain Situs

Pastikan informasi yang Anda baca berasal dari domain pemerintah resmi. Misalnya: bkn.go.id, menpan.go.id, dan sscasn.bkn.go.id.

2. Bandingkan dengan Rilis Resmi

Jika Anda menemukan informasi baru tentang jadwal, syarat, atau formasi CPNS 2026, bandingkan dengan pengumuman resmi di situs lembaga pemerintah.

3. Hindari Tautan Palsu atau yang Meminta Data Pribadi

Jangan mengisi formulir pada tautan yang tidak resmi karena hal tersebut dapat berpotensi disalahgunakan.

Hingga saat ini, KemenPAN-RB menyatakan bahwa pembukaan seleksi CPNS 2026 masih menunggu arahan presiden serta hasil koordinasi antarinstansi terkait kebutuhan aparatur sipil negara.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan kebutuhan formasi secara menyeluruh. Setiap kementerian dan lembaga, menurut dia, perlu melakukan pemetaan internal sebelum mengajukan usulan formasi.

"Nanti setelah kita hitung dulu, nanti kementerian/lembaga tentunya harus sudah mempersiapkan diri untuk kebutuhan pekerjaannya," ujar Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah informasi tentang pendaftaran CPNS 2026 untuk lulusan SMA/SMK dan S1 lengkap yang bisa Anda jadikan pedoman.

Pemerintah diprediksi akan kembali membuka pendaftaran CPNS 2026 dalam waktu dekat.

Namun, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat ini masih melakukan koordinasi terkait jadwal resmi pembukaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.

Hingga kini, belum ada pengumuman final mengenai waktu pendaftaran, jumlah formasi, maupun detail tata cara seleksi.

Tapi ada baiknya Anda mulai mempersiapkan segala yang berkaitan dengan pendaftaran CPNS 2026.

Cara Daftar CPNS 2026

• Akses situs resmi pendaftaran CPNS di https://sscasn.bkn.go.id
• Klik menu Buat Akun, lalu isi NIK, nomor KK, data diri sesuai KTP, email aktif, dan nomor ponsel.
• Upload foto KTP serta swafoto sesuai ketentuan latar dan ukuran file yang ditetapkan sistem.
• Tentukan password yang kuat dan pertanyaan pengaman untuk menjaga keamanan akun.
• Setelah akun berhasil dibuat, unduh dan cetak Kartu Informasi Akun SSCASN sebagai bukti registrasi awal.
• Masuk kembali ke portal SSCASN menggunakan NIK dan password yang telah dibuat.

Info Formasi CPNS 2026 untuk Lulusan SMA/SMK dan S1 Lanjut Halaman 2...

Info Formasi CPNS 2026 untuk Lulusan SMA/SMK dan S1

Meski belum diumumkan resmi, sejumlah prediksi menunjukkan bahwa kebutuhan ASN tahun 2026 bisa mencapai 300.000 hingga 400.000 formasi.

Dilansir dari laman resmi KPU, formasi CPNS 2026 untuk lulusan SMA/SMK berikut adalah:

• Petugas Pemasyarakatan (Kemenkumham)
• Pengamat Gunung Api (PVMBG – KESDM)
• Petugas BMKG
• Petugas Karantina Hewan/Tumbuhan
• Satpam dan Petugas Layanan Publik di instansi pusat dan daerah

Sementara untuk lulusan S1

• Pendidikan (guru, dosen, dan tenaga kependidikan)
• Kesehatan (dokter, perawat, tenaga medis)
• Teknis pelayanan publik dan administrasi pemerintahan

Itulah info terkini soal pendaftaran CPNS Februari 2026 untuk lulusan SMA/SMK dan S1.

KOMPAS.com - Penguatan aturan seragam kembali menjadi fokus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada 2026.

Melalui penegasan pimpinan Korpri nasional dan terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2026, penggunaan seragam dan batik Korpri terbaru 2026 ditegaskan sebagai identitas resmi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Aturan seragam Korpri ini berlaku bagi seluruh pegawai ASN, baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), di instansi pusat, instansi daerah, hingga perwakilan NKRI di luar negeri.

Tujuannya tidak hanya menyeragamkan penampilan, tetapi juga memperkuat kekompakan, jiwa korsa, dan profesionalisme ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan seragam Korpri sebagai identitas ASN

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional sekaligus Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa seragam Korpri merupakan simbol identitas nasional ASN.

Penegasan ini disampaikan saat pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut Prof. Zudan, aturan penggunaan seragam Korpri menjadi bagian dari konsolidasi organisasi Korpri yang menaungi lebih dari 6,5 juta ASN di seluruh Indonesia.

Identitas tersebut berlaku nasional, tanpa membedakan instansi maupun wilayah kerja.

“Seragam Korpri digunakan oleh ASN di seluruh Indonesia, dari kementerian, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi. Karena itu, penggunaannya merupakan bagian dari konsolidasi dan penguatan identitas ASN,” ujar Zudan dalam keterangan resmi, Senin (26/1/2026).

Ia meminta ASN di lingkungan UNS mengenakan seragam Korpri secara tertib setiap tanggal 17 setiap bulan, setiap hari Kamis, serta pada peringatan hari besar nasional.

Ketertiban ini dinilai penting untuk menjaga keseragaman dan memperkuat jiwa korsa ASN.

Aturan resmi batik Korpri terbaru 2026

Ketentuan mengenai baju Korpri terbaru juga diatur secara resmi dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa penggunaan batik Korpri terbaru merupakan upaya membangun kekompakan, soliditas, serta menyatukan semangat, visi, dan misi Pegawai ASN yang kini berjumlah lebih dari 6,5 juta orang dan tersebar di 643 instansi pusat dan daerah.

Penggunaan pakaian seragam batik Korpri dimaksudkan sebagai jati diri bersama ASN, sekaligus sarana memperkuat budaya kerja dan citra institusi pemerintah.

Surat edaran Kepala BKN menegaskan bahwa penerapan seragam batik Korpri bertujuan untuk:

• Memperkuat identitas, kesetiakawanan, kolaborasi, dan kebersamaan Pegawai ASN
• Membangun budaya kerja yang solid serta meningkatkan citra institusi pemerintah
• Mendorong semangat kebersamaan ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas
• Memperkokoh jiwa korsa Pegawai ASN sebagai perekat NKRI dan pemersatu bangsa.

Jadwal pemakaian seragam Korpri

Berdasarkan aturan Korpri terbaru 2026, pegawai ASN di seluruh Indonesia dan perwakilan NKRI di luar negeri diimbau menggunakan pakaian seragam batik Korpri pada:

• Setiap hari Kamis
• Upacara Hari Ulang Tahun Korpri
• Tanggal 17 setiap bulan
• Upacara hari besar nasional
• Upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang
• Pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional
• Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah juga diminta menggerakkan ASN agar mematuhi aturan seragam batik Korpri terbaru tersebut..

Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.

Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Pengumuman mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 banyak dicari oleh masyarakat saat ini.

Baru-baru ini disebutkan di media sosial bahwa pendaftaran CPNS 2026 untuk Kemenkes telah dibuka. Dalam pengumuman tersebut, lengkap diberi informasi terkait gaji, formasi, hingga link pendaftaran.

Namun Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa informasi pendaftaran CPNS Kemenkes 2026 yang beredar adalah hoaks dan tidak resmi.

Prof. Zudan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman terkait pembukaan seleksi ASN 2026, baik untuk CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Cara termudah untuk mengecek apakah informasi tersebut valid atau tidak, yakni dengan selalu melakukan verifikasi lewat portal resmi BKN, SSCASN, dan website/media sosial resmi instansi pemerintah. Kalau belum ada informasi apa pun pada situs-situs resmi pemerintah tersebut, informasi apa pun terkait seleksi CASN patut diwaspadai," tegas Prof Zudan dikutip dari keterangan resmi Humas BKN.

BKN menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan ASN di Indonesia dilakukan melalui mekanisme nasional yang terintegrasi dan berada di bawah pengawasan langsung BKN sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian nasional.

Masyarakat disarankan untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi dan selalu mengacu pada sumber resmi, seperti sscasn.bkn.go.id dan media sosial resmi Kemenkes, agar terhindar dari hoaks dan informasi menyesatkan.

Bocoran Pendaftaran CPNS 2026

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengatakan pihaknya mulai menyusun ancang-ancang terkait pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2026.

Menpan RB Rini Widyantini mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kalkulasi mendalam terkait formasi yang dibutuhkan.

Dia menekankan, setiap instansi baik tingkat kementerian maupun lembaga, harus bersiap melakukan pemetaan internal sebelum usulan formasi diajukan secara resmi.

"Nanti setelah kita hitung dulu, nanti kementerian/lembaga tentunya harus sudah mempersiapkan diri untuk kebutuhan pekerjaannya," ujar Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (19/1/2026).

Lebih lanjut, pemerintah memberikan sinyal kuat untuk kembali memprioritaskan talenta muda atau lulusan baru (fresh graduate) dalam seleksi CPNS 2026.

Skema ini diharapkan mampu mendorong transformasi digital di tubuh birokrasi, mengingat para lulusan baru dinilai memiliki adaptivitas tinggi terhadap teknologi yang dibutuhkan dalam sistem kerja pemerintahan modern.

"CPNS tentunya saya concern ya terhadap teman-teman dari fresh graduate," pungkasnya.

Sebelumnya, Menpan RB mengungkap rencana ini akan menjadi babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

Berdasarkan catatan Bisnis, Rini mengakui kini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

"Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi," tutupnya.