Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2026.

Hingga saat ini, tercatat 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) resmi mengajukan usulan kebutuhan tenaga baru dengan total mencapai 9.759 formasi.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (Bapeg) Sumut Muhammad Taufik Tarigan menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menpan RB Nomor: B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 mengenai kebutuhan ASN tahun 2026.

"Untuk tahun 2026 ini, Pemprov Sumut akan membuka penerimaan CPNS. Hingga saat ini sudah ada 21 OPD yang mengusulkan CPNS sebanyak 9.759 orang," ujar Taufik pada Jumat (1/5).

"Penerimaan CPNS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan akuntabel serta mengurangi pengangguran dan memperkuat stabilitas nasional," tambahnya.

Dalam rincian usulan tersebut, sektor pendidikan menjadi prioritas utama dengan Dinas Pendidikan Sumut mengajukan formasi guru sebanyak 5.060 orang.

Di posisi kedua, UPTD Rumah Sakit Haji mengusulkan 1.100 tenaga kesehatan, disusul oleh Dinas Perhubungan yang membutuhkan 693 tenaga teknis.

Berdasarkan data per 8 April 2026, total ASN di lingkungan Pemprov Sumut saat ini berjumlah 35.838 orang, di mana 2.268 di antaranya telah melewati proses penilaian kompetensi atau profiling.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Bapeg Sumut Muhammad Yusuf Siregar menyatakan pihaknya berkoordinasi intensif dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut untuk memastikan kesiapan anggaran.

"Hingga tahun 2026 untuk belanja pegawai Pemprov Sumut belum sampai 30 persen dari APBD Sumut," tutur Yusuf.

"Begitupun saat ini masih menunggu jawaban dari BKAD, setelah itu baru kita sampaikan usulan formasi CPNS ke Menpan RB."

Alasan dua pejabat eselon I berstatus direktur jenderal (dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mundur diungkap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara.

Dua dirjen Ara yang mundur adalah Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah dan Dirjen Perumahan Perdesaan M. Imran.

Ara mengungkap alasan pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.

"Aturan dari MenPAN-RB memang tidak boleh dari kepolisian, jadi dikembalikan ke instansinya," kata Ara di Jakarta Selatan, Rabu (29/4), melansir Detikproperti.

Ia menambahkan terdapat empat pejabat berlatar belakang kepolisian yang dikembalikan ke institusinya sesuai ketentuan tersebut.

Sementara itu, alasan mundurnya M. Imran belum dijelaskan secara rinci oleh kementerian.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, menggantikan Aziz yang kembali ke kepolisian.

Roberia mengaku baru menjabat sejak Senin (27/4) dan akan fokus memastikan tata kelola program perumahan berjalan sesuai aturan.

"Memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi asta cita Presiden benar-benar efisien dan mencegah korupsi," ujarnya.

Aziz Andriansyah merupakan perwira Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari kapolres hingga posisi di Mabes Polri serta Asisten Staf Khusus Presiden.

Sedangkan Imran memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Subang.

[Gambas:Youtube]

Dua pejabat eselon I di bawah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundurkan diri dari jabatannya. Keduanya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan M. Imran.

Menteri PKP yang akrab disapa Ara menjelaskan pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.

"Tidak ada masalah, mereka bagus. Aturan dari MenPAN-RB memang tidak boleh dari kepolisian, jadi dikembalikan ke instansinya," kata Ara di Jakarta Selatan, Rabu (29/4), melansir Detikproperti.

Ia menambahkan, terdapat empat pejabat berlatar belakang kepolisian yang dikembalikan ke institusinya sesuai ketentuan tersebut.

Sementara itu, alasan mundurnya M. Imran belum dijelaskan secara rinci oleh kementerian.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

[Gambas:Youtube]

Roberia mengaku baru menjabat sejak Senin (27/4) dan akan fokus memastikan tata kelola program perumahan berjalan sesuai aturan.

"Memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi asta cita Presiden benar-benar efisien dan mencegah korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Imran diketahui memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Subang.

Adapun Aziz Andriansyah merupakan perwira Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari kapolres hingga posisi di Mabes Polri serta Asisten Staf Khusus Presiden.

Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab,

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku saat ini masih menunggu pesan singkatnya melalui aplikasi WhatsApp, direspons oleh Menteri PAN-RB Rini Windyantini terkait nasib ribuan tenaga honor di Disdik Jabar, agar bisa segera cair.

Pasalnya, kata dia, kebuntuan komunikasi ini sedikit banyak menghambat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan upah para guru dan tenaga kependidikan non-PPPK tersebut, lantaran adanya risiko jeratan hukum terkait administrasi keuangan negara.

"Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab," ujarnya di Bandung, Selasa.

Dedi menegaskan bahwa meski anggaran tersedia, Pemprov Jabar tidak berani mengambil langkah sepihak untuk membayarkan gaji tersebut.

Hal ini disebabkan adanya regulasi dari pusat yang melarang pembayaran tenaga honorer pasca-pengangkatan PPPK, sehingga pencairan dana tanpa diskresi menteri berpotensi menjadi temuan penyimpangan.

"Ya, minta nanti. Saya harus minta surat MenPAN-RB untuk Provinsi Jawa Barat, bagaimana nasibnya. Karena nanti kalau kami melakukan pembayaran (bisa) disalahkan," ucap pria yang akrab disapa KDM itu.

Menurut dia, pertemuan tatap muka dengan Menteri PAN-RB menjadi agenda mendesak pekan ini guna mencari payung hukum atau jalan tengah agar hak para pekerja di sektor pendidikan itu bisa segera dipenuhi tanpa melanggar aturan.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan tata kelola keuangan tetap berada pada jalur yang benar.

"Pemerintah harus berdiskusi dengan pusat guna mencari jalan tengah," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku telah menghubungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini terkait kepastian pembayaran gaji guru dan tenaga honorer di sekolah.

Di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat, tercatat sebanyak 3.823 guru dan pegawai berstatus honorer hingga kini belum menerima gaji. Kondisi itu disebut akibat terhambatnya aturan melalui surat edaran dari Kementerian PAN-RB. "Saya sudah WA [WhatsApp], Bu Menpan belum jawab," kata Dedi Mulyadi, Senin (27/4/2026).

Menurut Dedi anggaran untuk membayar ribuan tenaga honorer tersebut—mulai dari guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan, hingga petugas keamanan—sebenarnya telah tersedia dalam kas daerah.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat mencairkan pembayaran karena masih terkendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya surat edaran Kementerian PAN-RB.

Dia menegaskan, kejelasan aturan sangat dibutuhkan agar proses pembayaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Ya, saya minta surat Menpan RB untuk provinsi Jawa Barat bagaimana nasibnya, karena nanti melakukan pembayaran disalahkan," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto bahwa gaji honorer di sekolah ini tersendat sejak Maret 2026, padahal kas daerah mumpuni untuk membayarkan hak tersebut. "Ini ada kabar sedih," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, hak guru honorer dan penjaga sekolah serta petugas kebersihan yang tertahan ini lantaran adanya edaran yang diterbitkan Kemenpan RB bahwa setelah adanya tes penerimaan P3K penuh dan paruh waktu, daerah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer.

"Jadi setelah ada edaran Menpan RB, daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer. Tenaga honorer dan penjaga sekolah. Oke, guru dan penjaga sekolah termasuk tenaga TU [Tata Usaha]," tuturnya.

Dedi Mulyadi menilai dampak dari surat edaran ini hak honorer di sekolah terancam padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah.

"Mereka dibutuhkan karena kita kekurangan, pembelajaran sekolah tidak berjalan, kan tidak mungkin orang bekerja tidak dibayar," paparnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kedaulatan mata uang rupiah di segenap wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) dihadapkan pada banyak hambatan. Maraknya penggunaan mata uang asing hingga terbatasnya penyediaan mata uang kartal layak edar menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan negara.

Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut kembali menggelar program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026. Program tersebut bukan sekadar bertujuan untuk mendistribusikan uang, tetapi juga merupakan langkah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari segi perekonomian.

Peluncuran (kick-off) ekspedisi ERB 2026 secara resmi ditandai dengan pelepasan Kapal Republik Indonesia (KRI) Makassar-590 di Koarmadal ll, Surabaya. Armada tersebut akan menjadi tulang punggung bank sentral dalam mendistribusikan Rupiah ke banyak daerah yang tidak mudah untuk dijangkau karena faktor geografis.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengakui bahwa mata uang asing kerap ditemukan pihaknya digunakan sebagai alat pembayaran maupun alat tukar di sejumlah wilayah 3T di penjuru Tanah Air. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa kedudukan rupiah sebagai simbol negara dijaga eksistensinya.

"Di sejumlah wilayah perbatasan, kerap ditemukan mata uang asing selain rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran. Tentu saja, hal itu bukan hanya sebatas persoalan ekonomi semata, tetapi juga berpotensi mengganggu kedaulatan mata uang nasional," beber Ricky, Jumat (24/4/2026).

Ia menyebut Bank Indonesia menghadapi banyak ujian dalam usaha untuk menyamaratakan distribusi rupiah di seluruh penjuru negeri dengan belasan ribu pulau yang tergabung dalam NKRI.

Ribuan pulau yang tersebar, khususnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang masih terkendala dari segi aksesibilitas, menjadi celah bagi peredaran mata uang asing yang dapat mengganggu eksistensi rupiah.

"Kami menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan, antara lain kondisi geografis negara kita yang terdiri atas ribuan pulau dan keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan seluruh wilayah tidak dapat dijangkau secara optimal, terkhususnya wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan 11 negara tetangga," ungkapnya.

Dalam program ini, Ricky menyebut sinergitas antara BI dengan TNI AL menjadi faktor krusial dalam menjaga kedaulatan rupiah. TNI AL menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut, sedangkan BI memastikan kedaulatan rupiah tetap terjaga di wilayah 3T sekalipun.

"Rupiah wajib dijaga, dihormati, dirawat, dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. BI dan TNI AL adalah saudara dengan garis tangan yang sama, yakni menjaga kedaulatan bangsa," tegasnya.

Sejak 2012 hingga 2025, ERB telah berhasil menjangkau 565 pulau melalui 110 kegiatan kas keliling. Pada tahun lalu, sebanyak 18 helatan ERB berhasil menjangkau 91 pulau, dengan total nilai penukaran uang mencapai Rp154,4 miliar.

Pada tahun 2026 ini, ekspedisi ERB akan diperluas baik dari jangkauan wilayah maupun dari program kegiatan. Frekuensi kegiatan ditingkatkan menjadi 19 provinsi dengan target 97 pulau 3T. Bahkan, terdapat empat provinsi yang akan menjalankan ekspedisi secara mandiri yang akan menjangkau sebanyak 18 pulau 3T.

Terkhusus di wilayah Provinsi Jawa Timur, ERB akan berlangsung pada 23-29 April 2026, dengan sasaran Bawean, Sapeken, Masalembu, Kangean, dan Sakala. Selain penukaran uang, terdapat kegiatan lainnya seperti edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga program bela negara oleh TNI AL.

"Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan pelayanan kas dan memperkuat literasi masyarakat tentang Rupiah hingga ke pelosok negeri melalui sinergi yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh mitra strategis," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk mencari solusi pencairan gaji guru honorer, tenaga kebersihan dan penjaga sekolah.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto bahwa hak honorer di sekolah ini sejak Maret 2026 lalu tersendat tidak bisa dibayarkan padahal kas daerah mumpuni untuk membayarkan hak tersebut.

“Ini ada kabar sedih,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya tertahannya hak guru dan penjaga sekolah serta petugas kebersihan ini karena adanya edaran yang diterbitkan Kemenpan RB bahwa setelah adanya tes penerimaan P3K penuh dan paruh waktu daerah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer.

“Jadi setelah ada edaran Menpan RB, daerah tidak boleh lagi mengangkat- Honorer. Tenaga honorer dan penjaga sekolah. Oke, guru dan penjaga sekolah termasuk tenaga TU,” tuturnya.

Dedi Mulyadi menilai dampak dari surat edaran ini hak honorer di sekolah terancam padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah.

“Mereka dibutuhkan karena kita kekurangan, pembelajaran sekolah tidak berjalan, kan tidak mungkin orang bekerja tidak dibayar,” paparnya.

Dari saran Kadisdik, solusi untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov Jabar harus mengantongi fatwa rekomendasi dari Kemenpan RB yang mengeluarkan larangan tersebut. Mengingat anggaran untuk pembayaran honorer sudah ada di APBD Jabar.

KDM—panggilan akrabnya memastikan agar hak-hak tenaga honorer di sekolah segera dibayarkan, dirinya akan menemui Menpan RB Rini WIdyantini pekan depan.

“Ya sudah, nanti minggu depan saya akan temui Menteri PANRB, ya kan. Kan kita tidak mungkin sekolah tidak ada gurunya. Iya. Karena guru honorernya tidak dibayar,” tuturnya.

Selain itu KDM juga menugaskan pada Kadisdik agar segera membuat peta data guru, penjaga sekolah hingga TU guna melihat apakah ada penumpukan di satu tempat sementara tempat lain masih kekosongan. Peta ini juga nantinya akan dipakai KDM untuk menganalisa kebutuhan honorer.

“Buat peta data guru, peta penjaga sekolah, peta TU. Iya. Kalau over di satu tempat digeser ke tempat lain. Oke. Tapi kalau sudah diratakan sesuai kebutuhan, kemudian masih juga tidak mencukupi, ya mau tidak mau kita harus menggunakan tenaga honorer meskipun ada larangan,” paparnya.

KDM juga meminta pada prosesnya pengangkatan guru honorer harus lebih selektif dan sesuai kompetensi. Pihaknya tidak menginginkan pengangkatan honorer dilakukan atas dasar kedekatan dengan pihak kepala sekolah.

“Ini menjadi catatan penting,” katanya.

SUMEDANG - Sebanyak 1.216 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapatkan pembekalan penting terkait wajah baru pelayanan publik yakni Human Based Service menjelang kelulusan pada 2026. Pembekalan berlangsung dalam Stadium General di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).

Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan bagi praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN tahun 2026.

“Sebelum terjun langsung mengabdi di daerah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), praja IPDN yang akan lulus ini harus mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan reformasi birokrasi," kata Halilul Khairi.

Dijelaskan lebih lanjut, mengetahui dan memahami urgensi reformasi birokrasi bukan sekedar kewajiban adaministratif bagi seorang ASN melainkan sebuah petunjuk arah, ditengah tuntutan publik yang semakin tinggi.

Kegiatan stadium general kali ini dihadiri juga Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ari Yulianto.

“Selain pemahaman birokrasi reformasi yang nantinya menjadi makanan sehari-hari para calon ASN, hal-hal terkait ketahanan nasional juga sangat penting diketahui oleh para praja di era globalisasi yang penuh dengan disruption. Ketahanan nasional adalah sistem navigasi bagi mereka nanti untuk tetap tegak berdiri ditengah badai ideologi, ekonomi maupun ancaman global yang akan mereka hadapi,” tutur Halilul.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, tantangan generasi praja IPDN hari ini, salah satunya adalah mereka akan memimpin di tengah dunia yang berubah cepat.

“Jika melihat ke belakang perubahan selalu ada dan birokrasi terus beradaptasi, namun ritme perubahan hari ini berbeda. Perubahan datang jauh lebih cepat sementara teknologi berkembang pesat dan ekspektasi masyarakat terus meningkat. Ke depan tantangan datang bersamaan, AI, integrasi layanan, keamanan data dan tuntutan serba cepat menuntut pemerintah tetap responsif namun juga adil, transparan dan akuntabel,“ ujarnya.

Dia menjelaskan, krisis kepercayan publik juga turut menjadi tantangan birokrasi global. “Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau human based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat dan responsif serta berempati. Para praja nantinya harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan," ujar dia.

Dalam mempersiapkan diri sebagai ASN yang memiliki kontribusi terhadap reformasi birokrasi lebih efektif dan efisien, MenpanRB menegaskan kepada praja untuk belajar hal penting sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat.

“Hal penting yang wajib kalian pelajari dan perkuat adalah kompetensi digital, biacara berdasarkan data, penguasaan AI, cloud dan cybersecurity serta percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi," kata dia.

Sementara Mayjen Ari menjelaskan terkait beberapa potensi perpecahan yang ada di Indonesia. “Kalian nantinya akan terjun langsung di masyarakat, di tempatkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak menutup kemungkinan kalian akan ditempatkan di daerah konflik, oleh sebab itulah kalian harus paham dan memegang teguh prinsip bahwa persatuan dan toleransi adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang wajib dijaga,” ujarnya.

Ari menegaskan bahwa praja sebagai calon aparatur sipil negara harus memahami persoalan terkait perpecahan yang ada di Indonesia.

“Perpecahan suku, ras, agama, ketimpangan sosial dan ekonomi serta politik seperti tragedi sampit, konflik suku di Papua, GAM dan OPM, konflik Ambon, oligarki, kapitalisme, polarisasi, fitnah dan ujian kebencian semuanya harus dipelajari dan dipahami hingga nantinya kalian dapat berkontribusi untuk meminimalisir atau bahkan mencegah potensi-potensi perpecahan itu,” tuturnya.

Sistem pertahanan negara ini menurutnya bersifat semesta yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumdanas lainnya yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terarah dan berlanjut. “Negara membutuhkan para praja untuk dapat mendukung sistem pertahanan ini. Tentu saja praja yang sudah dibekali dengan sifat tanggon yakni berjiwa nasionalis dan berkarakter baik yang didukung dengan kemampuan tanggap serta trengginas,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai penyesuaian Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) hanya merinci dukungan bank terhadap berbagai program pemerintah yang selama ini sudah dilakukan.

“Saya membacanya, di (aturan) RBB yang baru nanti akan ada lembar lampiran terkait program pemerintah yang dikerjakan bank. Jadi lebih detail saja, diungkapkan di situ. Jadi ada lampiran khusus,” kata Nixon menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa selama ini perseroan juga telah mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari penyaluran KPR FLPP, kredit usaha rakyat (KUR), hingga kredit program perumahan (KPP).

Sehingga, menurut dia, pencantuman rencana pemberian kredit dalam RBB mendatang hanya memperjelas apa yang selama ini sudah berjalan.

Sebagai bank BUMN, Nixon memastikan bahwa dukungan terhadap kepentingan negara merupakan hal yang pasti dan menjadi program utama perseroan, sehingga porsi pembiayaan tersebut memang terbilang besar.

“Buat kami ini bukan sesuatu yang baru, hanya mendetailkan di lampiran RBB terkait dengan pengerjaan atau rencana kerja yang terkait dengan program pemerintah di 2026, 2027, dan seterusnya,” kata Nixon.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan penyesuaian POJK tentang RBB yang mendorong perbankan untuk lebih berpartisipasi dalam penyaluran kredit kepada program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita mendukung bank lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lain-lain, itu juga kita siapkan dalam ketentuan di RPOJK RBB tersebut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia di Jakarta, Selasa (7/4).

Ketika ditanya wartawan mengenai Rancangan POJK (RPOJK) tersebut, Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa pembiayaan untuk program prioritas tidak wajib, akan tetapi regulator mendorong hal tersebut.

“Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (perbankan),” katanya.

Lebih lanjut, Kiki menyampaikan bahwa OJK saat ini tidak hanya berfokus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melainkan juga mendorong sektor jasa keuangan agar lebih berperan terhadap pembangunan nasional.

“Kepada UMKM, misalnya, memang harus kita dorong, harus ada keberpihakan untuk UMKM. Kalau tidak, angkanya segitu-segitu saja kan,” katanya.

Terkait penyesuaian POJK tersebut, OJK tengah membuka permintaan tanggapan dari publik atas rancangan regulasi, sebagaimana yang disampaikan melalui situs resmi OJK. Salah satu yang menjadi sorotan yakni perincian rencana penanaman dana dalam RBB.

Dalam Pasal 12 POJK 5/2016, rencana tersebut paling sedikit meliputi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur inti; rencana kredit berdasarkan kegiatan usaha tertentu; rencana kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad; rencana kredit kepada UMKM; rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; serta rencana penanaman dana lainnya.

Dalam draf RPOJK RBB, selain mempertahankan rincian rencana kredit sebagaimana diatur dalam POJK 5 Tahun 2016, terdapat penambahan cakupan pada rincian penanaman dana, antara lain rencana pembiayaan ekspor impor; rencana penyaluran KUR; serta rencana pemberian kredit lainnya termasuk kredit dalam rangka program pemerintah.

Draf ketentuan tersebut mencontohkan kredit program pemerintah seperti kredit program perumahan, kredit ketahanan pangan dan energi, serta kredit usaha pembibitan sapi.

Di samping penambahan rincian penanaman dana, RPOJK terbaru memuat ketentuan di mana bank harus menguraikan rencana pembagian dividen pada lembar kebijakan dan strategi manajemen.

Draf RPOK menyebutkan, uraian tersebut paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur pembagian dividen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, hasil evaluasi penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pada pekan pertama menunjukkan hasil yang cukup positif.Menteri Rini mengatakan, bahwa secara umum penerapan WFH di instansi pemerintah pusat telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Bahkan penerapan WFH ini dinilai masih mampu mempertahankan kinerjanya.

"Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja. Hal ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang telah kita lakukan sepanjang pandemi Covid-19 yang lalu," ujar MenpanRB dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, kementerian dan lembaga telah cepat dan mampu untuk beradaptasi dengan pola kerja berbasis karakteristik tugas kedinasan serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada output dan outcome.

WFH Swasta Hanya Imbauan, Menaker Tak Ingin Berefek ke Pertumbuhan Ekonomi



"Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” tegasnya.

Rini menekankan, bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan pemantauan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan kanal pengaduan di tiap instansi, layanan esensial tetap berjalan normal.

“Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Layanan esensial dan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak berhenti seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan,” jelasnya.

Jenis Pekerjaan Ini Tak Termasuk Kategori WFH Tiap Jumat



Meski demikian, pemerintah mencatat sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki. Diantaranya adalah kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di setiap instansi, serta proses penyesuaian dalam pemetaan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel maupun yang harus tetap dilaksanakan secara tatap muka.

“Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan,” kata Rini.

Terkait pelaksanaan di daerah, koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki panduan teknis tersendiri bagi ASN daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 menjadi pertanyaan banyak orang akhir-akhir ini.

Pengadaan CPNS dari tahun ke tahun menjadi salah satu hal yang ramai diminati oleh fresh graduate hingga para pekerja.

Pada 2026 ini, pemerintah disinyalir akan membuka kembali pendaftaran CPNS untuk sekitar 160 ribu formasi.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada Februari 2026 lalu.

Ia pun mengatakan bahwa Kementerian PANRB sudah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunjang pelaksanaan tes CPNS 2026.

“Kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung begitu ya,” ujarnya.

Walaupun demikian, dia mengaku belum bisa mengumumkan kapan tepatnya seleksi CPNS 2026 dimulai.

Menurut dia, sebelum mengumumkan pelaksanaan seleksi CPNS, Kementerian PANRB terlebih dahulu perlu meminta jumlah formasi beserta kompetensi CPNS yang dibutuhkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

“Saya enggak bisa mengarang kan. Saya enggak bisa mengarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi,” katanya.

Cara Cek Formasi CPNS 2026

Untuk mengetahui formasi yang dibuka pada rekrutmen CPNS, kamu bisa mengeceknya melalui fitur simulasi di SSCASN:

• Kunjungi situs SSCASN
• Klik menu “Info Lowongan” lalu pilih “Simulasi Pemilihan”
• Isi kolom seperti:

- Jenis pengadaan: CPNS
- Instansi: sesuai pilihan
- Tingkat pendidikan: SMA/SMK (sesuaikan dengan pilihan anda)
- Jurusan: sesuai latar belakang
- Klik “Cari” untuk melihat hasil.

Beredar surat di berbagai platform media sosial sejak awal April 2026 yang memuat rencana pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara otomatis.

Surat bernomor KP.01.01/D.I/2611/2026 itu mencatut kop Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyebutkan adanya pengalihan status bagi pegawai medis dan kesehatan Non-ASN yang telah bekerja minimal 6 bulan untuk langsung diusulkan menjadi CPNS.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, menegaskan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan isi surat tersebut.

Dia mengonfirmasi dokumen itu hanyalah surat pemberitahuan untuk kebutuhan administratif internal, bukan instruksi pengangkatan langsung.

Menanggapi kegaduhan yang timbul di lingkungan RS Kemenkes maupun di masyarakat umum, pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan permohonan maaf atas ambiguitas informasi yang beredar

"Surat ini merupakan surat pemberitahuan dan bukan surat proses pengangkatan sebagai CPNS. Tujuannya adalah kami ingin mendata para tenaga kesehatan di RS Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan," kata Azhar Jaya dalam keterangannya, Jumat (10/4), dikutip dari Detikhealth.

[Gambas:Youtube]

Pihak Kemenkes menegaskan bahwa wewenang pengangkatan PNS berada di bawah kendali lembaga pemerintah non-kementerian yang berwenang, bukan dilakukan secara sepihak oleh Kemenkes.

"Perlu kami tegaskan bahwa semua pengangkatan PNS harus mengikuti peraturan yang ada, dalam hal ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB," ucapnya.