PT TASPEN (Persero) berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola arsip yang tidak hanya sekedar tersimpan tapi juga mudah diakses dan terlindungi keamanannya sesuai standar Arsip Nasional RI (ANRI).

Kegiatan berbagi salah satunya mereka laksanakan dengan Bank Kalsel. Beberapa waktu lalu mereka menerima kunjungan benchmark penyelenggaraan kearsipan dari Bank Kalsel sebagai upaya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam tata kelola kearsipan.

Kegiatan benchmark berlangsung pada Kamis (22/2) di Kantor Pusat PT TASPEN (Persero). 

Kegiatan yang menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang tertata, aman, dan berkelanjutan, diterima secara langsung oleh Kepala Unit Kearsipan sekaligus Corporate Communication & Media Relations TASPEN, Rizky Bachrudin.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan bahwa, "Manajemen kearsipan bukan sekadar penyimpanan dokumen, melainkan fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan korporasi. Melalui kolaborasi ini, TASPEN berkomitmen membagikan pengalaman dalam mengelola arsip yang tidak hanya sekadar tersimpan, tapi juga mudah diakses dan terlindungi keamanannya sesuai standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)".

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Bank Kalsel mendalami terkait siklus hidup arsip di TASPEN, mulai dari tahap penciptaan Arsip hingga penyusutan Arsip, penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada tata naskah dinas, dan proses perekaman atau alih media digital untuk penunjang layanan operasional. Selain diskusi mengenai sistem dan kebijakan, tim Bank Kalsel juga meninjau langsung Record Center yang mengelola berbagai jenis aset informasi, mulai dari dokumen fisik, cetak biru (blueprint) dan jenis arsip lainnya.

Unit Kearsipan TASPEN secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian dalam pengelolaan arsip guna memastikan keamanan dan keselamatan arsip tetap terjaga sesuai dengan standar ANRI. TASPEN juga rutin melakukan koordinasi dengan ANRI, khususnya terkait kegiatan pemusnahan arsip.

Dalam 3 tahun terakhir, PT TASPEN (Persero) telah memusnahkan sebanyak 833.423 Arsip sesuai dengan UU yang berlaku. Langkah ini mendukung kegiatan pemerintah dan menjadi pilar penting dalam mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Melalui benchmark ini, TASPEN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola arsip sebagai bagian dari upaya mendukung pelayanan yang andal dan memastikan bahwa setiap data peserta terlindungi dengan baik. Komitmen ini selaras dengan Visi dan Misi TASPEN dalam mewujudkan perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya, profesional dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik di perusahaan, serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan rapi.

PT Taspen (Persero) menerima kunjungan studi banding dari Bank Kalsel terkait penyelenggaraan sistem kearsipan perusahaan. Pertemuan ini menjadi sarana berbagi pengetahuan mengenai praktik terbaik dalam mengelola dokumen secara profesional.

Corporate Secretary Taspen, Henra, menjelaskan bahwa manajemen arsip adalah fondasi penting untuk menjaga akuntabilitas korporasi.

"Melalui kolaborasi ini, Taspen berkomitmen membagikan pengalaman dalam mengelola arsip yang tidak hanya sekadar tersimpan, tapi juga mudah diakses dan terlindungi keamanannya sesuai standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (10/1).

Dalam kunjungan ini, delegasi Bank Kalsel mempelajari seluruh siklus hidup arsip yang diterapkan di lingkungan Taspen. Pembahasan mencakup prosedur teknis mulai dari tahap penciptaan dokumen hingga proses penyusutan berkas.

Bank Kalsel juga mendalami penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) dalam sistem tata naskah dinas. Teknologi ini dipadukan dengan proses alih media digital untuk mendukung efisiensi layanan operasional harian.

Delegasi meninjau langsung fasilitas Record Center yang menyimpan berbagai jenis aset informasi perusahaan. Area ini mengelola dokumen fisik, cetak biru, serta berbagai arsip penting lainnya secara sistematis.

Henra mengatakan, Taspen terus melakukan pembaruan sistem kearsipan untuk memastikan keamanan data tetap terjaga secara berkelanjutan. Penyesuaian ini dilakukan agar standar pengelolaan selalu sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ANRI.

Koordinasi dengan ANRI juga dilakukan secara rutin, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip. Taspen mencatat telah memusnahkan sebanyak 833.423 arsip dalam tiga tahun terakhir sesuai regulasi yang berlaku.

Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Pengelolaan dokumen yang rapi menjadi pilar utama dalam menjaga transparansi operasional perusahaan.

Melalui kerja sama ini, Henra memastikan, Taspen berkomitmen meningkatkan kualitas layanan melalui perlindungan data peserta yang maksimal. Sistem informasi yang andal diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh anggota Taspen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini memastikan gaji pokok dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak bencana banjir tetap dibayarkan penuh.

Kebijakan tersebut diberikan menyusul dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang tidak hanya merusak hunian, tetapi juga menimbulkan korban jiwa di kalangan ASN.

"Kami ingin menjamin gaji pokok dan tunjangan tetap dibayarkan," ujar Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Berdasarkan laporan yang telah disesuaikan dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), tercatat terdapat 1.419 laporan kerusakan hunian dan material yang dialami ASN.

Selain itu, hasil pendataan BKN menunjukkan 10 ASN meninggal dunia dan sembilan ASN menjalani perawatan kesehatan akibat bencana.

Korban jiwa ASN tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh sebanyak empat orang meninggal dunia, Sumatra Utara empat orang meninggal dunia dan sembilan orang dirawat, serta Sumatra Barat dua orang meninggal dunia.

Kerusakan paling banyak dilaporkan berupa rumah kebanjiran, kendaraan terendam, kerusakan perabotan, serta kerusakan peralatan elektronik.

Rini menyampaikan pihaknya telah meminta BKN melakukan langkah-langkah dukungan terhadap ASN terdampak, terutama pada aspek administrasi kepegawaian.

"Untuk ASN terdampak tentunya, kami sudah meminta BKN untuk melakukan langkah-langkah dukungan terhadap ASN yang terdampak terutama untuk administrasi kepegawaian," kata Rini.

Selain menjamin pembayaran gaji pokok dan tunjangan, pemerintah juga memberikan sejumlah kebijakan penyesuaian kinerja dan jam kerja.

"Kemudian pengolahan kinerja ASN, termasuk juga fleksibilitas dalam dispensasi untuk penyesuaian jam kerja dan pelaksanaan jam kerja," ujarnya.

Dalam paparan kebijakan, pemerintah memastikan penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok tetap dibayarkan secara penuh. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) diupayakan tetap dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dari sisi administrasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan jenjang jabatan tetap diproses, serta penggunaan dokumen digital dioptimalkan.

Pemerintah juga menyiapkan perlindungan bagi ASN korban bencana. Untuk ASN yang meninggal dunia atau dinyatakan hilang, keluarga berhak menerima pensiun janda atau duda serta santunan kematian. Sementara ASN yang mengalami cacat diberikan tunjangan cacat seumur hidup.

"Terkait manfaat dan perlindungan ASN yang meninggal dunia, yang mengalami cacat dan lain sebagainya," ujar Rini.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi terkait ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Putusan perkara sengketa informasi dengan termohon Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) itu dibacakan pada Rabu (3/12/2025) di Kantor Komisi Informasi Pusat.

Meskipun permohonannya ditolak, Bonatua mengaku putusan tersebut justru menjadi kemenangan bagi dirinya.

"Kebetulan harus disampaikan juga ini tadi sidang kita yang di KIP itu hasilnya ditolak, memang yang kita mohon itu ANRI, dalam hal ini saya menang sebenarnya!" ujar Bonatua saat ditemui di Kantor Komisi Informasi DKI Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Bonatua menyebut, dalam permohonannya meminta sejumlah dokumen terkait ijazah Jokowi, ANRI memang mengakui tidak pernah menguasai dokumen tersebut. Namun, pengakuan dalam persidangan KIP itulah yang sebenarnya dia inginkan.

"Saya hanya butuh pernyataan tercatat di Komisi Informasi Pusat atau lembaga negara bahwa ANRI tidak menguasai dan sudah ada pengakuan dari KPU sendiri, waktu itu dipanggil saksi," tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Bonatua, putusan ini menjadi landasan baru untuk membuat laporan terkait dugaan tindak pidana kearsipan yang tidak dilakukan oleh ANRI.

"Dan ini akan, berita acaranya ya, putusannya akan kita jadikan landasan hukum untuk melakukan pelaporan pencarian arsip atau tindak pidana arsip," tandasnya.

Dengan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi perencanaan, dengan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, dan dengan sinergi lintas kelembagaan seperti hari ini..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy berkomitmen untuk memadukan warisan nilai historis dan inovasi digital.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Jejak Pendiri Bangsa 1947-1969: Perencanaan Pembangunan Berbasis Satu Data dengan pilar Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional.

“Dengan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi perencanaan, dengan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, dan dengan sinergi lintas kelembagaan seperti hari ini, kita melanjutkan cita-cita besar para pendiri bangsa dengan perangkat yang jauh lebih kuat,” ucapnya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen memperkuat peran historis perencanaan pembangunan nasional sebagai memori kolektif bangsa melalui peluncuran Coffee Table Book.

Beberapa yang diluncurkan ialah “Buku Merancang Indonesia: Jejak Perencanaan Nasional 1947-1969” sebagai simbol penguatan pemanfaatan arsip dengan perencanaan pembangunan yang visioner, serta “Buku Koperasi Indonesia: Usaha Rakyat Membangun Negeri”.

Kepala Bappenas turut meresmikan pembukaan Peta Jalan Pembangunan Pertama Republik Indonesia 1960-1969 sebagai bentuk perwujudan perumusan pembangunan berbasis satu data yang akurat.

Rachmat menganggap keberadaan arsip-arsip yang ada berguna untuk mengetahui kemana tujuan arah Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, perencanaan pembangunan nasional telah dimulai dari blue print pembangunan fundamental seperti Dasar Pokok Perencanaan Ekonomi Indonesia 1947, kemudian Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1956-1960, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), serta Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dokumen-dokumen tersebut menjadi tonggak lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Adanya berbagai dokumen warisan itu membuat Bappenas menerima penghargaan ANRI pada Penetapan Arsip Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan PPNSB sebagai Memori Kolektif Bangsa.

Aset intelektual yang tersimpan dan dilestarikan di Kementerian PPN/Bappenas dianggap oleh Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa sebagai arsip dengan signifikansi sejarah tinggi bagi peradaban Indonesia.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menerangkan arsip merupakan memori kolektif bangsa sebagai penyimpan yang diwariskan dari generasi.

“Kegiatan ini dirancang untuk merancang dan menghubungkan kembali perjalanan perencanaan nasional sejak masa awal kemerdekaan dengan sistem perencanaan modern yang saat ini kita kembangkan melalui penguatan inovasi, penguatan data, penguatan aktor-aktor ekonomi rakyat, yang akan berkontribusi untuk pembangunan, khususnya melalui salah satu pilar yang saat ini juga menjadi salah satu program pemerintah yaitu pengembangan koperasi,” ungkap Teni.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengakui belum melakukan pengarsipan terhadap ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). ANRI mengaku belum menerima salinan ijazah Jokowi.

Kepala ANRI Mego Pinandito menjelaskan, pihaknya bisa melakukan arsip sebuah dokumen bila diserahkan oleh lembaga pencipta. Mego menegaskan, ANRI tak punya wewenang untuk menagih dokumen yang akan diarsipkan.

"Jadi, ANRI itu menerima dari lembaga pencipta. Saya pikir itu aja. Kami tidak punya, bukan wewenangnya untuk nagih-nagih, tidak ada itu. Jadi kalau sudah selesai, sudah kemudian ditetapkan oleh lembaganya, ya silakan diserahkan ke ANRI," tegas Mego di Kompleks Parlemen, Senin (24/11/2025).

Saat disinggung ANRI sudah terima dokumen ijazah asli Jokowi, Mego membantah. "Kita punya banyak arsip yang diserahkan oleh KPU, tapi bukan itu," terang Mego.

Bahkan, Mego mengakui, pihaknya belum menerima salinan ijazah Jokowi. "Jadi kalau itu tidak ada, ya kita bilang nggak ada. Kalau ada, kita bilang ada," tegasnya.

JAKARTA - Polemik arsip ijazah mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) disinggung dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ( KPU RI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia ( ANRI ), Senin (24/11/2025). Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyinggung pernyataan KPU yang tak konsisten dalam memberikan pernyataan pemusnahan ijazah Jokowi.

"KPU juga sama, jangan berubah-ubah dalam memberikan statement. Yang awal bilangnya dimusnahkan, tiba-tiba diralat bilang tidak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Tolong sampaikan di forum yang terhormat ini," kata Khozin dalam rapat tersebut.

Khozin mempertanyakan kearsipan ijazah calon presiden (capres) yang ramai dipersoalkan publik. Ia berkata, PKPU Nomor 17 Tahun 2023 tak mengatur dokumen ijazah masuk kategori Jadwal Retensi Arsip (JRA).

"Tapi coba disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Nah, ini saya mohon penjelasan dari ANRI dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau enggak?" ucap Khozin.

Khozin mengatakan, ijazah capres itu kan tidak banyak. "Setiap lima tahun sekali paling cuman tiga atau empat. Apakah itu tidak menjadi bagian khazanah yang harus kita arsipkan dalam Arsip Nasional mengacu dari Undang-Undang Arsip?" ujarnya.

Khozin mengaku tak nyaman dengan narasi dan isu ijazah Jokowi. Apalagi, persoalan itu menuai klaim dari masing-masing pihak. "Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang enggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih?" ujar Khozin.

Karena itu, dia pun meminta KPU dan ANRI bicara apa adanya tentang isu ijazah ini. "Kita ingin nanya, kebetulan Komisi II bermitra dengan ANRI dan KPU. Tolong, ini live, Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa," pungkasnya.

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi melaporkan lembaga kearsipan dan lembaga penyelenggara pemilu ke Bareskrim Polri, Jumat (7/11/2025). Laporan ini menyusul tindakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang tak memiliki salinan ijazah mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ditemui usai membuat laporan, Bonatua menejelaskan bahwa salinan ijazah Jokowi itu ia butuhkan untuk kepentingan penelitian. Dia mengaku telah mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU RI dan KPUD DKI Jakarta, namun dokumen tersebut menurutnya tidak autentik.

"Artinya begini kalau ada ijazah di foto copy lalu dilegalisir lalu KPU, maka KPU itu hanya sampai mengecek ke legalisir tidak pernah ngecek ke asli dan disandingkan ke fotokopinya, seperti itu jadi karena saya merasa penelitian ini butuh data yang tervalidasi secara hukum dan teknis," kata Bonatua kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Pasalnya, dokumen ijazah Jokowi yang ia sebut autentik saat ini seharusnya berapa di lembaga kearsipan. Karena dokumen yang diarsipkan di lembaga kearsipan akan melalui proses validasi.

Namun yang membuatnya kecewa, lembaga kearsipan seperti ANRI justru tidak memiliki salinan ijazah Jokowi. "Di undang-undang kearsipan nasional, kearsipan itu disebutkan, setiap ada penyerahan dokumen maka lembaga kearsipan atau ANRI wajib mengautentifikasi dengan menggunakan tenaga ahli yang kompeten," ujar dia.

Dalam pelaporan ke Bareskrim Polri, Bonatua juga didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Abdul Gafur Sangadji. Kuasa hukum menyampaikan bahwa laporan ini baru diterima sebatas Pengaduan Masyarakat (Dumas).

"Masih dumas jadi Pak Bonatua itu posisinya adalah sebagai pendumas dalam kasus mengungkap keberadaan ijazah yang kaitannya itu dengan Undang-Undang Arsip," kata Abdul.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa bedasarkan UU kearsipan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dokumen peserta pemilu yang terpilih dalam hal ini Presiden harus diarsipkan setelah lima tahun ketika pendaftaran. Sebab arsip adalah potret perjalanan sejarah bangsa.

"Kewajiban Lembaga Kearsipan Nasional dan Lembaga Kearsipan Daerah adalah harus mengarsipkan itu di dalam Kearsipan karena arsip itu adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia," ucapnya.

Dia menegaskan pelaporan ke Bareskrim ini bukan dimaksudkan untuk mengetahui apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Namun kewajiban lembaga negara untuk menyimpan dokumen ijazah tersebut.

"Kami tidak berbicara tentang keaslian ijazah atau tidak palsu atau tidak palsu," ucapnya.

"Tapi yang kami bicarakan adalah kewajiban Lembaga-Lembaga Kearsipan yang harusnya dimulai dari KPU D, KPU RI menyerahkan dokumen itu kepada Lembaga Arsip Daerah dan Lembaga Arsip Nasional. Kewajiban mereka adalah menjaga dokumentasi ijazah," sambungnya.

Laporan dugaan tindak pidana kearsipan ini terkait dengan keberadaan ijazah sejak mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Solo, kemudian Calon Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden Republik Indonesia.

Adapun dalam laporan yang masih bersifat Pengadu Masyarakat (Dumas) ini, terdapat enam pihak tang terseret menjadi terlapor, berikut daftarnya:

1. Komisioner atau Sekjen KPU RI periode 2014 sampai 2024

2. Komisioner atau Sekretaris KPU DKI Jakarta periode 2012 dan 2017

3. Kepala Arsip Negara Republik Indonesia periode 2012 dan 2024

4. Pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov DKI Jakarta periode 2012 dan 2017

5. Pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkot Surakarta periode 2005 sampai 2015

6. Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Solo 2005 dan 2010.