Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini memastikan gaji pokok dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak bencana banjir tetap dibayarkan penuh.

Kebijakan tersebut diberikan menyusul dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang tidak hanya merusak hunian, tetapi juga menimbulkan korban jiwa di kalangan ASN.

"Kami ingin menjamin gaji pokok dan tunjangan tetap dibayarkan," ujar Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Berdasarkan laporan yang telah disesuaikan dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), tercatat terdapat 1.419 laporan kerusakan hunian dan material yang dialami ASN.

Selain itu, hasil pendataan BKN menunjukkan 10 ASN meninggal dunia dan sembilan ASN menjalani perawatan kesehatan akibat bencana.

Korban jiwa ASN tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh sebanyak empat orang meninggal dunia, Sumatra Utara empat orang meninggal dunia dan sembilan orang dirawat, serta Sumatra Barat dua orang meninggal dunia.

Kerusakan paling banyak dilaporkan berupa rumah kebanjiran, kendaraan terendam, kerusakan perabotan, serta kerusakan peralatan elektronik.

Rini menyampaikan pihaknya telah meminta BKN melakukan langkah-langkah dukungan terhadap ASN terdampak, terutama pada aspek administrasi kepegawaian.

"Untuk ASN terdampak tentunya, kami sudah meminta BKN untuk melakukan langkah-langkah dukungan terhadap ASN yang terdampak terutama untuk administrasi kepegawaian," kata Rini.

Selain menjamin pembayaran gaji pokok dan tunjangan, pemerintah juga memberikan sejumlah kebijakan penyesuaian kinerja dan jam kerja.

"Kemudian pengolahan kinerja ASN, termasuk juga fleksibilitas dalam dispensasi untuk penyesuaian jam kerja dan pelaksanaan jam kerja," ujarnya.

Dalam paparan kebijakan, pemerintah memastikan penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok tetap dibayarkan secara penuh. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) diupayakan tetap dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dari sisi administrasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan jenjang jabatan tetap diproses, serta penggunaan dokumen digital dioptimalkan.

Pemerintah juga menyiapkan perlindungan bagi ASN korban bencana. Untuk ASN yang meninggal dunia atau dinyatakan hilang, keluarga berhak menerima pensiun janda atau duda serta santunan kematian. Sementara ASN yang mengalami cacat diberikan tunjangan cacat seumur hidup.

"Terkait manfaat dan perlindungan ASN yang meninggal dunia, yang mengalami cacat dan lain sebagainya," ujar Rini.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menyebut sebanyak 548 instansi pemerintah dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah mengikuti pengukuran kualitas kebijakan untuk tahun 2025. Jumlah keikutsertaan ini meningkat tajam hingga mencapai 85 persen.

Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto menjelaskan pada tahun 2021 hanya 128 instansi pemerintah yang terlibat dalam ukuran kualitas kebijakan. Jumlahnya juga meningkat pada tahun 2023 yang menyentuh 225 instansi.

"Ini tren kenaikannya Alhamdulillah sangat signifikan. Di tahun 2025 ini sebanyak 548 instansi pemerintah, lembaga dan juga pemerintah daerah ikut terlibat dalam ukuran kualitas kebijakan, 85 persen," ujar Widhi dalam acara Focus Group Discussion di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Widhi menambahkan meningkatkannya keikutsertaan instansi pemerintah ini juga diikuti dengan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Kebijakan. Menurutnya, pada tahun 2025 ini Indeks Kualitas Kebijakan telah memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Jadi 39% instansi pemerintah sudah masuk dalam kategori kualifikasi nilai baik, sangat baik dan unggul," ujar dia.

Widhi menyinggung Kementerian Hukum dan Kementerian Pertanian yang masuk kategori 10 peringkat teratas instansi yang memiliki nilI Kualitas Kebijakan terbaik.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari perbaikan di instansi yang itu membuat kebijakan dengan menerapkan evidence-based policy yang sangat baik. Dua kementerian itu juga tidak lupa melibatkan partisipasi publik dalam membuat suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

"Sehingga tidak hanya di aspek perencanaannya saja, tetapi mereka melakukan proses implementasi kebijakan, proses evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, dan juga transparansi dan partisipasi publik," ujar Widhi.

Widhi menjelaskan meningkatkan nilai indeks kualitas kebijakan merupakan salah satu faktor evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan demikian, ia berharap meningkatnya nilai instansi pemerintah dalam Indeks Kualitas Kebijakan akan berpengaruh juga terhadap reformasi birokrasi.

"Jadi tentu berawal dari kebijakan, reformasi juga berawal dari kebijakan. Insya Allah dengan perbaikan kualitas kebijakan akan membawa perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi ini," tandasnya.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong penyempurnaan kebijakan penjaminan mutu dan akreditasi pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, ada banyak tantangan yang hingga kini harus terjawab.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Army Winarty, saat diskusi publik Penyempurnaan Kebijakan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pelatihan ASN di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran.

Menurut Army, hasil Evaluasi kebijakan penjaminan mutu dan akreditasi lembaga pelatihan ASN menunjukkan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mulai dari ketidaksinkronan standar pembelajaran, instrumen akreditasi yang masih bersifat administratif, belum optimalnya penerapan siklus penjaminan mutu, hingga belum optimalnya penerapan siklus penjaminan mutu.

Di sisi lain lembaga pelatihan tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelatihan, namun juga memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penyelenggaraan Corporate University yaitu harus dapat berperan sebagai strategic partner, Learning Orchestrator, Knowledge Hub, Innovation Incubator, dan Quality Assurance Center.

"LAN mendorong adanya penyempurnaan regulasi guna menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional, pengembangan model Corporate University, serta percepatan inovasi pembelajaran digital," ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

Army menjelaskan LAN sebagai instansi pembina pengembangan kapasitas ASN menyampaikan terkait arah kebijakan baru yang fokus pada empat area utama. Pertama, penguatan standar dan siklus penjaminan mutu pembelajaran.

Kedua, penyederhanaan serta penyesuaian mekanisme akreditasi agar lebih relevan dengan perkembangan pembelajaran ASN. Ketiga, standardisasi dokumen dan proses penyelenggaraan pelatihan.

Keempat, pemetaan dampak kebijakan bagi penyelenggara pelatihan ASN untuk memastikan bahwa pembelajaran memberikan hasil yang terukur bagi kinerja organisasi.

“Untuk itu penting adanya pembentukan kolaborasi antarsubsistem pembelajaran di mana setiap lembaga pelatihan dapat menjalankan perannya sebagai enabler yakni, penyedia dukungan kebijakan, regulasi, pendanaan, fasilitas, teknologi, dan sumber daya pendukung ekosistem pembelajaran," ucapnya.

Selain enabler, kata Army juga sebagai provider, yaitu penyelenggara layanan pembelajaran termasuk pengembangan kurikulum, penyediaan narasumber, materi ajar, metode pelatihan, serta platform teknologi; dan juga sebagai user, yaitu penerima manfaat layanan pembelajaran dalam sistem yang saling terhubung.

"Kolaborasi antarperan ini diproyeksikan menjadi pondasi terbentuknya ekosistem dalam memastikan kualitas pembelajaran ASN yang konsisten dan merata,” tegasnya.

Direktur Penjaminan Mutu Pembelajaran Meita Ahadiyati Kartikaningsih menyampaikan, arah kebijakan akreditasi disusun dalam rangka Penguatan Standar Nasional Mutu Pembelajaran, Integrasi Penjaminan Mutu dengan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corpu), Penguatan Ekosistem Governance Penjaminan Mutu, Evaluasi Pembelajaran Berbasis Dampak.

"Adanya perubahan kebijakan akreditasi diharapkan ke depan lembaga pelatihan dapat mewujudkan lembaga pelatihan ASN yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global," paparnya.

Sehingga ASN memperoleh pengalaman belajar yang relevan, efektif, dan berkelanjutan dan mutu lembaga pelatihan meningkat, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya ASN profesional dan pelayanan publik yang berkualitas.

“Rekomendasi untuk perubahan kebijakan akreditasi disusun dalam rangka upaya mendukung Learning Ecosystem ASN, dan perlu membangun integrated governance penjaminan mutu," katanya.

Ke depan, mekanisme penjaminan mutu dilakukan pada pelaksanaan sistem pembelajaran terintegrasi (Corporate University) baik secara nasional maupun instansi pemerintah dengan memastikan kualitas pembelajaran ASN yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional.

Sementara itu dalam implementasinya, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen, Kementerian Keuangan Wahyu Ramadhoni mengatakan, dalam rangka penjaminan mutu pelatihan ASN, Kemenkeu menggunakan pendekatan three line of defense.

Pertama dimulai dari sisi operasional, tim kerja yang terdiri dari widyaiswara dan staf menjadi lini pertama yang memastikan standar pelayanan minimal dapat diterapkan.

Sementara itu di lini kedua terdapat tim pengendali mutu dan penjamin kualitas agar proses bisnis dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lini ketiga adalah tim penilai mutu yang dilakukan oleh 1 unit terpisah di luar pusdiklat yang bertugas untuk menilai mutu dan memberikan umpan balik terhadap penjaminan mutu di pusdiklat.

"Harapannya melalui three line of defense ini penjaminan mutu yang dilakukan oleh pusdiklat sudah sesuai dengan aturan dan standar yang ada," katanya.

Direktur Mutu Sumber Daya Kesehatan, Kementerian Kesehatan Yudhi Pramono menjelaskan, pengendalian mutu penyelenggara pelatihan dan peningkatan kompetensi yang dilakukan lembaga penyelenggara pelatihan kesehatan melalui Plan, Do, Check and Action.

Sementara itu untuk mengontrol penjaminan mutu pembelajaran kami menggunakan dashboard plataran sehat yang merupakan platform pembelajaran digital, media terintegrasi peningkatan kompetensi yang merata dan berkeadilan.

“Dalam rangka penjaminan mutu pelatihan dan peningkatan kompetensi, kami melakukan evaluasi secara berkelanjutan, yang terdiri dari 4 unsur yaitu kepatuhan administrasi, kepuasan peserta dan pemangku kepentingan, evaluasi kualitas pembelajaran dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangannya. dan mekanisme yang dilakukan adalah dengan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dan survei berkala," jelasnya.

JAKARTA - Evaluasi implementasi proyek transformasi Program Khusus Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Angkatan II Tahun 2025 mencatat capaian signifikan. Dari 21 proyek strategis lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) menghasilkan valuasi ekonomi sebesar Rp81.418.141.699.367 atau lebih dari Rp81,4 triliun.

Temuan ini menegaskan penguatan pengembangan kompetensi pimpinan birokrasi melalui skema RPL tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola, tetapi juga memberi manfaat ekonomi langsung bagi negara. Sekaligus membuktikan bahwa inovasi birokrasi berbasis pembelajaran pengalaman mampu memberikan dampak sistemik dan substansial bagi pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq saat acara Graduation Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Khusus Jenjang JPT Pratama Tahun 2025 di Aula Prof. Agus Dwiyanto MPA, Kantor LAN Jakarta.

“Program RPL ini dinilai mampu mempercepat peningkatan kapasitas ASN tanpa mengurangi kualitas maupun standar kompetensi. Melalui sistem pengakuan yang lebih terbuka dan efisien, RPL menjadi bagian dari reformasi pengembangan ASN yang lebih responsif terhadap kebutuhan birokrasi modern dan tantangan zaman,” ujarnya.

Program ini merupakan kebijakan pengembangan kompetensi yang menempatkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) sebagai fondasi utama melalui pengakuan terhadap pengalaman, karya dan kontribusi nyata ASN tanpa melalui pelatihan formal sebagaimana mekanisme umum, melainkan melalui asesmen reflektif berbasis kompetensi manajerial dan bukti implementasi kinerja yang terukur.

“RPL ini menjadi komitmen LAN untuk merombak strategi pengembangan kompetensi yang bersifat konvensional dan berbasis compliance menjadi pengembangan kompetensi berbasis pada kebutuhan organisasi dan pegawai atau need driven. Harapannya pengembangan kompetensi kedepannya dapat menjadi learning solution yang adaptif untuk memecahkan berbagai permasalahan pemerintah,” tandasnya.

Taufiq menambahkan, RPL juga mengedepankan pendekatan sosial dan experiential learning, memberikan peluang lebih inklusif bagi ASN untuk mengembangkan kapasitas sesuai pengalaman lapangan. Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk keadilan pembelajaran karena mengakui bahwa kepemimpinan tidak hanya tumbuh dari pendidikan di kelas, tetapi juga dari proses memecahkan masalah nyata dan memimpin perubahan di lingkungan kerja.

”RPL ini menjadi fondasi dan pengantar untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan atau leadership skills secara berkelanjutan dan mampu memberikan terobosan bagi organisasi, selain itu membangun kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan sumber daya yang ada dan terakhir RPL ini akan merubah cara pikir, cara pandang dan cara mengelola organisasi,” harapnya.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Erna Irawaty menyampaikan, Program Khusus Pengakuan Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan Program yang bersifat relaksasi dan hanya berlaku selama tiga tahun mulai 2025-2029 sebagai bentuk inovasi kebijakan dalam mempercepat pemenuhan sertifikasi kompetensi pejabat struktural.

“RPL Relaksasi yang kami selenggarakan itu ada dua model. Model pertama yang sudah kami terapkan pada Angkatan Perdana yang terdiri dari 29 peserta, di mana peserta setelah mengikuti Evaluasi Pemahaman Kompetensi Manajerial jenjang JPT Pratama kemudian langsung ke tahap Evaluasi Transformasi,” katanya.

Sedangkan model yang kedua adalah model yang dilaksanakan pada Angkatan ini yang berjumlah 21 orang. Setelah Evaluasi Pemahaman Kompetensi, ada sesi Pembimbingan atau Coaching Implementasi Transformasi, kemudian ada sesi Implementasi Transformasi selama 1 (satu) bulan, kemudian baru tahap Evaluasi Transformasi sehingga ada 4 tahapan besar.

Erna menambahkan Evaluasi Pemahaman Kompetensi Manajerial yang terdiri dari tiga cluster Kelompok Kompetensi meliputi mengelola diri, mengelola orang lain, dan mengelola pekerjaan, baik model Evaluasi Transformasi langsung, maupun model Pembimbingan Transformasi, tetap melakukan hal yang sama, yaitu menyelesaikan evaluasi pemahaman kompetensi manajerial tersebut pada pada sistem informasi aplikasi sibangkom yang dikembangkan oleh LAN.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan turun di bawah 6%, dan menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% dalam dua tahun pertama masa jabatannya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tantangan kompleks.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 menyebutkan jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47%, dengan tingkat kemiskinan perdesaan 11,03% yang masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan 6,73%. Hal ini menjadi sebuah kondisi yang paradoks di mana Anggaran Perlindungan Sosial pada APBN 2025 mencapai Rp503,2 triliun, angka kemiskinan belum menurun secara radikal.

Hal itu dikatakan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo WU saat seminar Policy Brief Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIV, di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta.

Tri menjelaskan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ini tantangan pemerintah menghadapi tantangan struktural dan kultural seperti in-akurasi data, ego sektoral sampai dengan birokrasi yang hanya berfokus pada administratif semata.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2025 tentang tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, namun dalam implementasinya belum kebijakan tersebut tidak berjalan optimal hal ini dikarenakan Inpres bersifat instruktif dan terbatas pada arahan internal.

“Untuk itu LAN mengapresiasi para peserta PKN Tingkat I Angkatan LXIV yang merekomendasikan policy brief yang mengangkat tema Peningkatan dan penyempurnaan InPres 8/2025 menjadi Peraturan Presiden (Perpres),” ungkapnya, Jumat (28/11/2025).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengapresiasi rekomendasi kebijakan yang diusulkan peserta PKN tingkat I angkatan LXIV. Gus Ipul menilai pelatihan ini bersifat strategis yang mampu membangun Kepemimpinan Transformasional dan Kolaboratif dalam birokrasi yang tidak hanya mengawasi prosedur melainkan juga menjadi arsitek transformasi.

“Setidaknya dibutuhkan 3 transformational untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial antara lain, transformasi dan pemutakhiran data dari berbagai sektor, transformasi sasaran melalui digitalisasi dan partisipasi seluruh elemen pemerintah baik pusat dan daerah. Dan terakhir transformasi cara atau metode dengan pendekatan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan, untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat dan Mencegah Transmisi Kemiskinan,” ungkapnya.

Gus Ipul juga menegaskan perlunya kepemimpinan birokrasi yang mengedepankan evidence-based policy. Pemimpin harus berani mengambil keputusan berbasis data, bukan tekanan politik atau persepsi. Kemiskinan adalah fenomena yang harus diukur, bukan ditebak.

Data terpadu menjadi petunjuk moral dalam setiap pengambilan keputusan, demikian salah satu gagasan kunci yang disampaikan peserta. Peserta PKN I menekankan bahwa transformasi pengentasan kemiskinan hanya dapat terjadi bila pemimpinnya juga bertransformasi.

“Kemiskinan ini adalah isu yang menyatukan tanggung jawab lintas sektor, karena itu, birokrasi harus menjadi bahasa pemersatu, dalam memastikan seluruh program berjalan seragam dan saling menguatkan. Transformasi tidak terjadi di podium, tetapi di lapangan, dan kepemimpinan birokrasilah yang menjadi penggeraknya,” tegasnya.

Dalam paparannya, perwakilan Peserta PKN Tingkat I angkatan LXIV, Abu Rokhmad menegaskan pentingnya Perpres yang mampu mengakomodir tiga sektor strategis yang saling berkaitan dan berperan kuat dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

“Tiga sektor tersebut diantaranya, pertama, sektor ketenagakerjaan. Kemiskinan tidak lagi dipandang sekadar persoalan pendapatan, melainkan capability deprivation. Mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor informal yang rentan, berpendapatan rendah, tidak stabil, serta minim perlindungan sosial, kondisi ini menyebabkan mobilitas ekonomi kelompok miskin sangat terbatas”

Kedua, sektor kesehatan di mana masyarakat yang sehat dinilai lebih produktif dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, Namun kenyataannya distribusi layanan kesehatan masih belum merata. Hal ini terlihat dari masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), kurang efektifnya komunikasi, serta keterlambatan distribusi logistik kesehatan menunjukkan masih adanya tantangan dalam memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran.

Ketiga, sektor pendidikan, BPS di tahun 2025 mencatat tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih didominasi lulusan pendidikan dasar, hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas SDM, pengangguran, kemiskinan, hingga tingginya kerentanan sosial. Kualitas pendidikan yang tidak merata juga berkontribusi pada kurang optimalnya produktivitas masyarakat.

Dengan ditingkatkan Inpres menjadi Perpres, kebijakan pengentasan kemiskinan akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk sinkronisasi program, penganggaran, serta pengawasan nasional.

Melalui rekomendasi ini juga, peserta PKN I berharap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan lebih terpadu, berkesinambungan, dan berbasis data yang akurat. Pendekatan yang holistik dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjadi langkah strategis mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan bebas dari kemiskinan.

JATIM - Perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat yang bergerak semakin cepat menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi. Inovasi telah menjadi tuntutan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan masa kini.

Terkait hal itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur menggelar ASN Lift (Leadership Innovation For Future Transformation) Expo Tahun 2025, di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kegiatan ini sebagai wadah strategis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai daerah untuk menampilkan beragam inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

ASN Lift Expo yang diinisiasi sebagai ruang akselerasi inovasi ini menghadirkan kompetisi inovasi, pameran program unggulan, serta forum diskusi yang mempertemukan para inovator, pimpinan instansi, dan pemangku kebijakan.

Kepala LAN Muhammad Taufiq, menegaskan setiap proses pembelajaran yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki potensi besar untuk menghadirkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, “Ini merupakan bukti bahwa Pembelajaran ASN memberikan dampak yang sangat penting bagi transformasi birokrasi,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Melalui inovasi yang berkelanjutan, ASN dapat memperkuat efektivitas birokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan pemerintah tetap responsif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan baru.

Taufiq menambahkan pameran inovasi dalam ASN lift ini merupakan pameran pertama kali diadakan dengan peserta dari seluruh Indonesia.

“Ini merupakan pameran inovasi pembelajaran seluruh Indonesia yang sebelumnya yang sebelumnya hanya terbatas dalam lingkup Kalimantan dan saat ini kita mulai dalam lingkup Nasional dengan cakupan yang lebih luas yaitu alumni PKN Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas,” imbuhnya.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Tri Widodo Wahyu Utomo menjelaskan, kegiatan ini merupakan penghargaan bagi ASN yang benar - benar bekerja dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

”Apa yang dihasilkan para ASN yang mengikuti kompetisi ini merupakan hasil dari proses belajar dan proses berinovasi,” ujarnya.

Secara umum, hadirnya kegiatan ini menunjukkan bahwa inovasi kini menjadi kebutuhan dasar dalam tata kelola pemerintahan modern. Tantangan yang terus berkembang menuntut setiap ASN untuk bergerak lebih cepat, lebih kreatif, dan lebih peka terhadap perubahan di masyarakat

Tri Widodo juga menambahkan bahwa melalui program ini diharapkan ASN dapat menjadi motor penggerak utama dalam menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui inovasi. “ Peran pemimpin perubahan menjadi sangat penting, karena tanpa adalah peran pemimpin perubahan yang memiliki dedikasi dan visi ke depan maka kesejahteraan akan sulit diwujudkan”, Imbuhnya.

Dalam penyelenggaraannya, ASN LIFT Expo memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antar daerah, sekaligus mendorong terciptanya sinergi dalam pengembangan inovasi pemerintahan.

Para peserta, yang merupakan perwakilan instansi pemerintah pusat maupun daerah, mempresentasikan solusi-solusi kreatif yang dirancang untuk menjawab tantangan pelayanan publik di wilayah masing-masing.

Pada tahun ini, Pameran ASN LIFT Expo menampilkan 36 booth, sementara Kompetisi Inovasi diikuti oleh 66 peserta, yang terdiri atas 9 peserta PKN II, 33 peserta PKA, dan 24 peserta PKP, berasal dari 16 lembaga pelatihan di seluruh Indonesia.

Setelah melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat, ditetapkan para pemenang untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

I. Kategori Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II)

Juara 1: Prof. Dr. Ahmad Suryawan, dr., Sp.A(K) asal Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Proyek Perubahan: Percepatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Soetomo melalui Pengembangan Kewaspadaan Kolektif Turn Around Time (TaT) antar Titik Pelayanan

Juara 2 : dr. Tri Muhammad Hani, MARS., MH.Kes., CGRE asal Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Proyek Perubahan: Kolaborasi Penta-Helix Program “BAYARIN” (Bantu Bayar Iuran Nunggak) sebagai Strategi Penurunan Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Tidak Aktif di Kabupaten Purwakarta

Juara 3 : Dr. Ferdinal Asmin, S.TP, MP asal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

Proyek Perubahan: Strategi Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan yang Inklusif, Maju, dan Berkeadilan (Asta Karya Rimbawan)

II. Kategori Kepemimpinan Administrator (PKA)

Juara 1 : Emy Indriaswati, SKM, MM asal Pemerintah Kabupaten Magetan

Aksi Perubahan: Percepatan Pelayanan Instalasi Radiologi di RSUD dr. Sayidiman Magetan melalui Sistem IDAMANKU (Informasi Data Mandiri Kesehatanku)

Juara 2 : Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si asal Badan POM RI

Aksi Perubahan: GROW BPOM (Green Research and Opportunities with BPOM) – Hilirisasi Inovasi Penelitian untuk Mendukung UMKM Berdaya Saing di Wilayah Kerja Balai POM Bogor

Juara 3 : Dede Chairul, S.T., M.T. (Pemerintah Kabupaten Bekasi)

Aksi Perubahan: Akselerasi Pemeliharaan Jalan melalui Program ASLI CANTIK (Aspal Limbah Campur Plastik) di Kabupaten Bekasi

III. Kategori Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Juara 1 : Yulian Nurdin Ahmad, S.IP., M.AP. asal Pemerintah Kota Blitar

Aksi Perubahan: “Mengelola Lingkungan dengan Cinta” – Pemberdayaan Masyarakat dalam Aksi Pembelajaran Pengelolaan Sampah Menuju Lingkungan Berkelanjutan

Juara 2 : Sativana Sari, S.T., M.P.W.K asal Pemerintah Kota Malang

Aksi Perubahan: Peningkatan Keberdayaan UMKM melalui Pokja II PKK berbasis ARJOCIRC (Arjosari Circular) untuk Revitalisasi Ekonomi Kreatif

Juara 3 : Gladis Lossu, S.Sos, M.Si asal Pemerintah Kabupaten Sorong

Aksi Perubahan: OPTIMUS PRIME – Optimalisasi Perumusan Perencanaan Penganggaran untuk Meningkatkan Efektivitas Pelatihan Kerja

JAKARTA - Kemampuan koordinasi antarkementerian dan lembaga serta pelaksanaan kebijakan di Indonesia dinilai masih tumpang tindih dan memiliki umur yang relatif pendek. Selain itu, kapabilitas Indonesia dalam memanfaatkan data di setiap proses perumusan kebijakan juga masih kurang.

Menyikapi laporan Good Government Index (CGGI) 2024: Asia Focus yang dilakukan Chandler Institute of Governance (CIG), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hadir menjadi instrumen kunci dalam memperkuat kebijakan publik yang berbasis bukti.

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, pada Penyerahan Penghargaan IKK Award 2025, di The Samator Novotel, Surabaya, Jawa Timur.

Taufiq mengapresiasi partisipasi seluruh instansi pemerintah dalam pengukuran IKK 2025 ini. Taufiq menyebut sebanyak 548 instansi pemerintah atau 85% dari total 646 instansi berpartisipasi dalam proses pengukuran. Dari angka tersebut sebanyak 39% instansi berhasil mencapai kualifikasi minimal baik, melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, yakni sebesar 30%.

Taufik menyebutkan, secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 63,00, dengan total 1.379 kebijakan dari 27 sektor, dan tahun ini ada 30 instansi berhasil mencapai predikat tertinggi yakni Unggul.

“Capaian tersebut menunjukkan penguatan komitmen dan kapasitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat, dan tentunya ini menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola kebijakan di Tanah Air,” katanya, Rabu (26/11/2025).

Taufiq juga berpesan kepada seluruh pimpinan instansi untuk menjadikan budaya IKK sebagai bagian dari budaya kerja bukan sekadar siklus penilaian. Selain itu, Taufiq juga mendorong peran analis kebijakan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan dan menggunakan hasil pengukuran ini sebagai dasar perbaikan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberikan apresiasi kepada LAN yang telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama dalam penyelenggaraan kegiatan ini. IKK menjadi sebuah tools untuk mengetahui sejauh mana kualitas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.

Emil juga menjelaskan pentingnya pemanfaatan big data yang menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kebijakan publik yang lebih akurat, adaptif, dan responsif. Dalam konteks pemerintahan daerah, big data dapat dimaknai kemampuan untuk mengolah data yang tersedia dari berbagai sumber secara cepat, terstruktur, dan presisi sehingga dapat menghasilkan insight yang relevan bagi pengambil kebijakan.

Selain pemanfaatan big data dan data analytic, Emil juga mendorong pentingnya membangun harmonisasi kebijakan lintas sektor yang merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan konsisten, tidak tumpang tindih, dan menghasilkan dampak pembangunan yang optimal.

Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi Tasdik Kinanto menyampaikan kegiatan penilaian IKK merupakan bagian integral dalam melakukan reformasi birokrasi yang tujuannya memperbaiki kualitas kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.

“Dari perspektif tata kelola publik, dengan peningkatan skor IKK tidak hanya memperbaiki proses internal di pemerintahan, tetapi secara langsung berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. keberhasilan IKK 2025 menjadi inspirasi bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang responsif, akademis, dan berorientasi dampak bagi masyarakat.” ucapnya

Adapun instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memperoleh Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2025, sebagai berikut

A. Kementerian

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2. Kementerian Hukum

3. Kementerian Kehutanan

4. Kementerian Keuangan

5. Kementerian Kesehatan

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

9. Kementerian Pertanian

10. Kementerian Sosial

B. Badan/Lembaga

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan

3. Lembaga Administrasi Negara

C. Pemerintah Provinsi

1. Provinsi DKI Jakarta

2. Provinsi Jawa Timur

3. Provinsi Kalimantan Timur

D. Pemerintah Kabupaten

1. Kabupaten Ciamis

2. Kabupaten Demak

3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

4. Kabupaten Lamongan

5. Kabupaten Maros

6. Kabupaten Paser

7. Kabupaten Purwakarta

8. Kabupaten Sukabumi

E. Pemerintah Kota

1. Kota Bontang

2. Kota Cirebon

3. Kota Denpasar

4. Kota Malang

5. Kota Padang

6. Kota Surabaya.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menekankan pentingnya karakter literasi digital sebagai fondasi dalam membangun birokrasi masa depan. Saat ini terdapat lebih dari 5,3 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercatat aktif di Indonesia per 2025.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan dari jumlah tersebut ada sekitar 12% di antaranya generasi Z, yang kini makin memperkuat wajah birokrasi. Meski demikian, tantangan besar mengadang reformasi birokrasi dituntut lebih adaptif seiring dengan digitalisasi layanan publik.

Di sisi lain banyak ASN muda menghadapi kesenjangan kompetensi digital, adaptasi terhadap struktur birokrasi yang kaku, serta perbedaan etos kerja lintas generasi. Menyikapi tantangan tersebut, karakter menjadi fondasi utama bagi ASN dalam menjalankan perannya.

Direktur Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural, Deni Junanto menyampaikan di tengah perubahan cepat dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi, karakter menjadi modal penting bagi para CPNS untuk mampu bekerja dengan integritas, empati, dan tanggung jawab.

“Nilai dasar ASN Ber-AKHLAK harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan. Nilai-nilai tersebut tidak sekadar jargon, tetapi prinsip kerja yang menentukan kualitas pelayanan publik. Setiap ASN harus memastikan nilai Ber-AKHLAK melekat dalam keseharian, karena dari sanalah kepercayaan publik dibangun,” katanya pada Penutupan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Angkatan 10, 11, 12, dan 13 Tahun 2025 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Sabtu (22/11/2025).

Deni menjelaskan terkait model pembelajaran Latsar yang kini menempatkan pembelajaran independen atau mandiri sebagai pendekatan utama. Namun, pendekatan ini juga membawa tantangan tersendiri, Deni menyebutkan beberapa contoh tantangan tersebut, seperti kedisiplinan peserta dalam mengelola waktu belajar, kemampuan mengakses dan memahami modul digital secara mandiri, serta konsistensi dalam mengerjakan tugas berbasis pengalaman lapangan tanpa pengawasan langsung.

“Pembelajaran mandiri membutuhkan kemandirian berpikir, ketekunan, dan komitmen. Tantangan inilah yang harus dihadapi oleh para CPNS untuk mengasah kedewasaan profesional mereka. Sebagai generasi yang tumbuh dalam ekosistem digital, para CPNS memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas ruang digital birokrasi, pentingnya pemahaman serta literasi digital yang baik agar ASN mampu bersikap selektif dan bijak dalam merespons perkembangan teknologi yang begitu cepat,” ujarnya

Deni berharap para CPNS yang telah menuntaskan Latsar dapat mengimplementasikan pembelajaran karakter, nilai dasar ASN, serta literasi digital dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, generasi baru ASN dapat membawa wajah birokrasi yang lebih adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sementara itu, dalam laporannya Analis Kebijakan Ahli Madya, Fani Heru Wismono mengingatkan sekembali ke instansi masing-masing, setiap peserta harus menjadi agen perubahan yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga melek rasa, yang tidak hanya cepat bekerja, tetapi juga tepat melayani, yang tidak hanya pintar analisis, tetapi juga bijak bersikap.

Dalam kegiatan tersebut juga ,ditetapkan 3 peserta hasil terbaik serta predikat sangat memuaskan dari setiap angkatan dengan rincian sebagai berikut

Angkatan X Golongan II

Peringkat I : Putri Nilam Utami, A.Md. - ANRI

Peringkat II : Fahro Nur Fauzi, A.Md.Kom. - ANRI

Peringkat III : Cintantya Cahyanindita Hapsari, A.Md - ANRI

Angkatan X Golongan III

Peringkat I : Zhafira Koes Wahyuandari, S.Psi. - Kemenaker RI

Peringkat II : Shinta Milania Rohmany, S.I.P. - Kementerian PAN RB

Peringkat III : Alberta Yosintina Damayanti, S.H. - Kementerian PAN RB

Angkatan XI Golongan III

Peringkat I : Tri Purnamasari, S.Psi - ANRI

Peringkat II : Andre Ageng Wibowo, S.E - Kemenaker RI

Peringkat III : Salsa Anindya Restu, S.E. - ANRI

Angkatan XII Golongan III

Peringkat I : Helena Fauziah, S.Si. - Kemenaker RI

Peringkat II : Rian Firstanto, S.E - Kementerian PAN RB

Peringkat III : Veneza Rafa Aliyah, S.Stat - ANRI

Angkatan XIII Golongan III

Peringkat I : Arief Farhan Maulana, S.Stat. - Kementerian PAN RB

Peringkat II : Kiki Mandagi, S.T.- Kemenaker RI

Peringkat III : Annas Rofa'I Fadlan, S.T. – ANRI

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) perkuat ekosistem pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah tersebut sebagai upaya strategis mendukung transformasi birokrasi nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala LAN Muhammad Taufiq dalam pada Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB, di Bandung, Jawa Barat.

Muhammad Taufiq menjelaskan pengembangan kompetensi ASN saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum terintegrasinya human capital development dengan rencana pembangunan pemerintah, hingga fragmentasi penyelenggaraan pelatihan antarinstansi.

Di sisi lain, kewajiban pembelajaran bagi seluruh ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN menuntut pendekatan baru yang lebih adaptif dan kolaboratif.

“Dengan jumlah ASN mencapai sekitar 5,2 juta orang, mustahil pendekatan pembelajaran yang konvensional dan terkotak-kotak dapat menjawab kebutuhan kompetensi masa kini,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

Taufiq juga menyampaikan LAN telah melakukan perubahan paradigma dari model pembelajaran tradisional yang birokratis dan instruksional menjadi ekosistem pembelajaran yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Dalam ekosistem ini, pembelajaran tidak lagi bergantung pada satu lembaga penyelenggara, tetapi menghubungkan berbagai pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, korporasi, lembaga pendidikan, dan platform teknologi.

Pendekatan ini juga mendorong ASN untuk belajar secara fleksibel melalui kombinasi formal learning, social learning, dan experiential learning.

“Ekosistem pembelajaran memungkinkan kita membuka sekat antarinstansi, menghadirkan mitra profesional, dan memastikan bahwa ASN belajar dari sumber terbaik sesuai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Beberapa program prioritas yang dikembangkan LAN di dalam ekosistem pembelajaran meliputi, ASN Talent Academy, Reformer Academy, Learning Marketplace, Outbound Business Learning di Daerah, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Berbasis Ekosistem, dan Penguatan Jejaring Pembelajaran Internasional.

Untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pembelajaran, LAN menekankan pentingnya sinergi regulasi antara Kementerian PANRB, LAN, BKN, dan ANRI. Selain itu, diperlukan mekanisme kurasi penyedia pelatihan, pengakuan hasil belajar, serta sistem data ASN terintegrasi sebagai fondasi pengembangan kompetensi ke depan.

“Keberhasilan ekosistem pembelajaran tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada regulasi yang solid, data yang kuat, dan skema pembiayaan yang berkelanjutan,” tegasnya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya orkestrasi lintas lembaga dalam membangun fondasi reformasi birokrasi jangka panjang menuju periode 2025–2045.

Menurut dia, 2025 menjadi momentum strategis memasuki fase awal pelaksanaan RPJMN baru yang akan menjadi dasar perencanaan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, birokrasi dituntut untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM aparatur, dan memastikan seluruh kebijakan berjalan secara terintegrasi.

“Transformasi birokrasi adalah fondasi dari seluruh agenda pembangunan. Kita sedang membangun baseline baru untuk 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Rini menyoroti berbagai agenda pemerintah, mulai dari perbaikan layanan publik, perlindungan sosial, hingga digitalisasi pemerintahan, tidak dapat berjalan tanpa harmonisasi kerja di bawah permukaan. Menurut Rini, instansi dalam paguyuban memiliki peran strategis layaknya sebuah orkestra yang harus memainkan nada secara selaras.

“Kemen PANRB berperan sebagai konduktor, LAN memastikan kapasitas aparatur, BKN menjaga integritas manajemen ASN, sementara ANRI menjaga memori kebijakan bangsa. Jika salah satu tidak selaras, simfoni reformasi tidak dapat berjalan,” jelasnya.

Rini mendorong agar rakor menghasilkan keluaran konkret berupa kompas kebijakan lintas lembaga, pemetaan kebutuhan kolaborasi, hingga instrumen operasional seperti SOP bersama dan Project Management Office lintas instansi.

Rini juga menegaskan pentingnya pembangunan ekosistem data nasional agar seluruh informasi terkait aparatur negara dapat ditampilkan dalam satu dashboard terintegrasi.

“Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak rencana, tetapi lebih banyak implementasi. Tahun 2026 harus menjadi momentum konsolidasi besar untuk menyatukan data, kebijakan, dan layanan aparatur negara,” tegasnya.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menginisiasi pembentukan Asosiasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasional. Hal itu dilakukan mengingat Indonesia saat ini tengah memasuki periode penuh tantangan dan ketidakpastian.

Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah memprioritaskan fokus pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga sejumlah pos anggaran ASN mengalami penyesuaian.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq dalam Forum Eksekutif Pengembangan Kompetensi ASN bertajuk “Kolaborasi Strategis Mengembangkan Kompetensi ASN Menuju Indonesia Emas 2045”, di Aula Prof Agus Dwiyanto LAN Veteran, Selasa (18/11/2025).



Taufiq menekankan untuk mewujudkan ASN profesional, upaya pengembangan kompetensi ASN tidak dapat lagi dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial tetapi membutuhkan pendekatan kolaboratif yang kuat di seluruh lini.

“Kompleksitas tantangan birokrasi saat ini hanya dapat dijawab melalui sinergi antarlembaga pemerintah dan pelaksana pengembangan kompetensi. Kolaborasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan” tegasnya.

Taufiq menyebut, banyak negara telah berhasil membangun training association sebagai pilar penguatan learning ecosystem, menghasilkan learning marketplace, program terpadu, serta standar kompetensi yang terintegrasi.

Terinspirasi dari pengalaman tersebut, LAN menginisiasi pembentukan Asosiasi Pengembangan Kompetensi ASN Indonesia, sebagai wadah kolaborasi pimpinan lembaga pelatihan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menghadapi war of talent di masa depan.

"Mandat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mewajibkan setiap ASN mengikuti pembelajaran berkelanjutan dan terintegrasi dengan pekerjaan," katanya.

Mandat ini menuntut kerja sama erat antara ASN, lembaga pelatihan, dan berbagai pihak pendukung agar pengembangan kompetensi berjalan lebih efektif dan adaptif.

Menurut Taufiq, ada dua tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, kesiapan penyelenggara pelatihan untuk menyediakan layanan pembelajaran berkelanjutan yang berkualitas. Kedua, kebutuhan pengembangan kompetensi bagi sekitar 5,2 juta ASN, termasuk PPPK yang baru diangkat dari tenaga honorer, sehingga diperlukan strategi yang lebih terarah dan berdampak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, LAN melakukan transformasi kelembagaan untuk memastikan pembelajaran ASN lebih mudah diakses, efisien, dan relevan. Transformasi ini mencakup penguatan konsep corporate university, perombakan struktur kelembagaan, serta penerapan sistem pembelajaran yang berbasis experiential learning dan terintegrasi dengan kebutuhan organisasi.

“LAN juga terus mendorong pembelajaran digital di mana pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh tembok dan kelas, dengan pemanfaatan digital yang mampu menjamin akses pembelajaran dengan mudah oleh siapa pun, di mana pun, kapan pun dan belajar semua yang dibutuhkan melalui materi-materi pembelajaran yang relevan sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Erna Irawaty menyebut empat strategi membangun pembelajaran terintegrasi. Pertama, terintegrasi berupa keterhubungan sistem dan sumberdaya pembelajaran. Kedua, digitalisasi, merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam keseluruhan proses pembelajaran.

Ketiga, ekosistem kolaborasi yaitu menciptakan ruang pembelajaran bersama untuk berbagi pengetahuan dan praktik. Keempat, inovasi pembelajaran baru yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Tri Widodo mengatakan, dalam membangun Kolaborasi membutuhkan orkestrasi pengembangan kompetensi yang dalam hal ini LAN diamanahkan menjadi orchestrator tentunya dengan bersinergi dengan berbagai stakeholders seperti instansi pemerintah sebagai pengguna, lembaga pelatihan, sektor swasta atau NGO serta lembaga pendukung seperti GNIK.

"Prinsip orkestrasi pengembangan kompetensi yang dapat dikembangkan, mulai dari SDM pengajar yang dapat melibatkan alumni pelatihan dan jabatan fungsional non Widyaiswara sebagai fasilitator pelatihan," ujarnya.

Dari sisi sarana dan prasarana dengan prinsip berbagi pakai instansi yang tidak memiliki BPSDM/Pusdiklat atau tenaga pengajar, dapat menggunakan fasilitas atau tenaga pengajar yang dimiliki instansi lain.

“Prinsip orkestrasi lain di bidang kurikulum di mana 70% ditetapkan LAN dan 30% didesain oleh Lemdik sesuai dengan visi, excellency, dan nilai tambah yang dimiliki, prinsip terakhir adalah pengakuan timbal balik, di mana seorang ASN tidak harus mengikuti program pelatihan yang sejenis, namun bisa dijembatani dengan program matrikulasi atau pengakuan pembelajaran di masa lampau” jelasnya.

Direktur Eksekutif Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) Dharma Syahputra menjelaskan, Blueprint Indonesia Kompeten 2030 yang merupakan strategi yang disusun untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing secara nasional untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.

“Melalui semangat kolaborasi dan sinergi, saat ini GNIK terus bekerjasama dengan LAN untuk mewujudkan ASN yang profesional, unggul dan berdaya saing global” ucapnya.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus mendorong transformasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya untuk mampu beradaptasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Untuk mewujudkan hal itu, LAN mengajak seluruh ASN menyalurkan ide terbaiknya melalui “Kompetisi Konten Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence”.

Kegiatan ini merupakan upaya percepatan implementasi kebijakan baru terkait penyediaan konten pembelajaran digital yang inovatif, berkualitas, dan relevan bagi ASN di seluruh Indonesia.

Direktur Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran LAN Elly Fatimah menyampaikan penyelenggaraan kompetisi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan ASN untuk senantiasa meningkatkan kompetensi agar tetap adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan tuntutan masyarakat.

Hal tersebut juga didorong oleh tuntutan perkembangan teknologi dan informasi yang mengharuskan setiap ASN beradaptasi dengan lingkungan strategisnya.

“Oleh karenanya pemanfaatan platform e-learning mutlak dilakukan dalam proses pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN, dalam hal ini kualitas konten pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Namun tantangan saat ini kualitas konten pembelajaran berbasis e-learning masih belum merata di setiap instansi pemerintah”, jelasnya.

Untuk itu, Elly menambahkan, sebagai instansi pembina pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN, LAN telah menetapkan Peraturan LAN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Konten Pembelajaran dan Keputusan Kepala LAN Nomor 567/K.1/PDP.06.1/2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Konten Pembelajaran.

Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memastikan setiap konten pembelajaran yang diproduksi dan disediakan instansi pemerintah memiliki standar kualitas yang baik, efektif, dan sesuai perkembangan teknologi.

“Sebagai upaya percepatan implementasi kebijakan tersebut, LAN juga menggandeng Qubisa dan Tanoto Foundation dalam penyelenggaraan kompetisi ini yang juga akan disisipkan dengan program coaching pembuatan konten pembelajaran berbasis Artificial Intelligence sebagai bekal untuk mengikuti kompetisi ini,” tuturnya.

Elly menjelaskan, sasaran dari kompetisi ini adalah talenta ASN pada lembaga pelatihan instansi pemerintah, yang akan dibekali keterampilan membuat konten pembelajaran digital berkualitas dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.

Melalui pendampingan intensif, peserta diharapkan mampu menghasilkan konten pembelajaran yang kreatif, informatif, dan memiliki dampak edukatif bagi peningkatan kapasitas ASN.

Adapun Jadwal Pelaksanaan Kompetisi yakni, untuk pembuatan dan pengumpulan konten pada 31 Oktober-14 November 2025. Kemudian, penilaian konten pada 15-20 November 2025. Sedangkan, pengumuman pemenang dilakulan pada28 November 2025

Peserta yang mengikuti kompetisi dapat membuat konten pembelajaran secara perorangan maupun kelompok maksimal 2 orang. Setiap peserta dapat mengirim maksimal 2 karya, dengan tema yang mencakup kepemimpinan, manajemen, sosiokultural, teknis, maupun fungsional. Konten diunggah melalui Google Drive atau YouTube, dan tautan.

Seluruh karya yang masuk akan menjadi bagian dari koleksi konten pembelajaran LAN yang dipublikasikan melalui LMS LAN untuk diakses seluruh ASN, dengan tetap menghormati hak kekayaan intelektual dari pembuatnya.

Tim juri profesional akan menilai karya para peserta berdasarkan, Kreativitas dan orisinalitas, Kesesuaian tema, Kemudahan dipahami dan menarik, serta memiliki dampak edukatif.

Dalam kompetisi ini tim juri akan memilih tiga peserta terbaik yang akan mendapatkan Sertifikat penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara, Publikasi konten pembelajaran di LMS LAN, serta Hadiah menarik berupa voucher pelatihan dan uang tunai.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen LAN untuk memperluas akses pembelajaran, meningkatkan kualitas konten, serta mendorong pemanfaatan AI dalam proses pengembangan kompetensi ASN. Melalui kompetisi ini, diharapkan lahir inovator-inovator konten pembelajaran yang mampu memperkuat ekosistem pembelajaran digital pemerintah.

Melalui kompetisi ini, LAN mengajak seluruh ASN untuk turut ambil bagian dalam proses transformasi pembelajaran ASN secara nasional, Melalui kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, setiap ASN berkesempatan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kompetensi dengan menciptakan konten pembelajaran yang inspiratif, mudah diakses, dan berdampak luas bagi kemajuan birokrasi Indonesia.

"Saatnya ASN menunjukkan inovasi, segera daftar serta berkarya, dan jadilah bagian dari perubahan," katanya.

MANADO - Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Sekolah Rakyat di Sentra Tumou Tou, Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan ini untuk memperkuat pembelajaran berbasis masyarakat guna mencetak generasi unggul, berkarakter, berakhlak, dan berdaya saing di perkotaan.

Fokus kegiatan adalah menilai sejauh mana Sekolah Rakyat berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal perkotaan.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan LAN, Agus Sudrajat menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan inovasi pendidikan yang selaras dengan arah Transformasi Nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, melainkan ruang pembentukan karakter dan kemandirian. Kami ingin memastikan pendekatan pendidikan partisipatif ini benar-benar menumbuhkan daya hidup masyarakat dan memperkuat akar sosial bangsa,” ujar Agus Sudrajat, Jumat (7/11/2025).

Agus Sudrajat juga menghimbau agar TNI, Polri, BNN Provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM ikut peduli dan terlibat aktif dalam memperkuat pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat memiliki tujuan yang sangat mulia, menghapus rantai kemiskinan dan membangun generasi unggul yang berakhlak. Karena itu, semua pihak harus peduli dan turut bergerak bersama. Pendidikan bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab moral kita semua,” tegasnya.

Agus menambahkan Polda Sulawesi Utara dapat berperan langsung dalam pembentukan kedisiplinan dan karakter siswa melalui kegiatan edukatif seperti pengenalan tata tertib berlalu lintas, pelatihan baris-berbaris, pembinaan mental, dan edukasi hukum dasar bagi anak-anak usia sekolah.

“Hal-hal sederhana seperti bagaimana menyeberang jalan dengan benar, disiplin waktu, hingga semangat baris-berbaris, itu semua mendidik anak-anak kita untuk tertib, tangguh, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Agus Sudrajat menghimbau Gubernur Sulawesi Utara dan Wali Kota Manado untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Sekolah Rakyat.

“Siswa Sekolah Rakyat adalah bagian dari masyarakat Kota Manado dan warga Provinsi Sulawesi Utara. Dukungan nyata dari pemerintah daerah sangat penting agar inisiatif ini dapat tumbuh berkelanjutan, menjadi gerakan sosial pendidikan yang memperkuat daya saing daerah,” tegasnya

LAN menekankan keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada dukungan kolaboratif dari pemerintah daerah, lembaga sosial, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan dunia usaha. Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi kunci agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi pusat pemberdayaan masyarakat (center of empowerment) yang mampu menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 21 Manado Fenny Meivi Sarah Kilikily menjelaskan keberhasilan program ini terletak pada kolaborasi dan semangat kebersamaan.

“Sekolah Rakyat hadir untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan sekaligus menghidupkan kembali nilai gotong royong. Peserta belajar tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan hidup dan kesadaran sosial untuk membangun lingkungannya,” ungkapnya.

Fenny menambahkan, pembelajaran di Sekolah Rakyat Kota Manado dirancang adaptif terhadap karakteristik masyarakat perkotaan, dengan fokus pada kewirausahaan sosial, literasi digital, ekonomi kreatif, kepemimpinan muda, serta pembentukan karakter dan akhlak.

Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kreatif, tangguh, dan memiliki daya saing tinggi di era digital.

Sebagai informasi hasil monitoring dan evaluasi ini akan dijadikan sebagai dasar rekomendasi kebijakan guna memperkuat replikasi model Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program ini juga diharapkan menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam menurunkan angka kemiskinan, memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat, serta mempercepat pencapaian target Kemiskinan Ekstrem 0% pada 2029.