Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengungkap rencana penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini.

Menpan RB, Rini Widyanti menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa guna menindaklanjuti rencana kenaikan gaji PNS.

Rini menjelaskan bahwa kajian ini dilakukan sebagai langkah operasional atas mandat yang tertuang dalam regulasi terbaru yakni Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

"Saya sudah bersurat ke Menteri Keuangan dan kita bilang sedang mengkaji, karena sudah diperintahkan di Perpres," ujar Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (19/1/2026).

Selain komunikasi tertulis, Rini mengonfirmasi telah melakukan pertemuan koordinasi secara langsung dengan pihak Kementerian Keuangan.

Dalam penjelasannya, fokus utama pertemuan tersebut adalah menyelaraskan data dan mekanisme pengupahan yang akan diterapkan.

"Saya sudah bertemu juga, sekarang kita sudah mengkaji [rencana kenaikan tersebut]," tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Sistem Penggajian dan Tunjangan ASN pada 30 Juni 2025.

Perpres ini merupakan regulasi yang menetapkan standar baru dalam struktur penghasilan ASN di Indonesia. Melalui aturan ini, pemerintah diwajibkan melakukan evaluasi berkala terhadap besaran gaji pokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, wacana kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) masih menunggu kepastian kondisi keuangan negara.

Purbaya mengatakan, kebijakan terkait gaji PNS diperlakukan sama dengan kebijakan belanja negara lainnya, sehingga tidak bisa diputuskan secara terburu-buru.

Menurut dia, pemerintah masih perlu mencermati perkembangan ekonomi nasional dan penerimaan negara secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

“Saya masih tunggu satu kuartal lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menjelaskan, pemerintah membutuhkan waktu setidaknya satu kuartal ke depan untuk memastikan arah pergerakan ekonomi dan tren pendapatan negara dibandingkan periode sebelumnya.

Setelah gambaran tersebut lebih jelas, barulah pemerintah bisa masuk ke tahap pembahasan lanjutan.

Tahap berikutnya itu mencakup berbagai kebijakan yang berpotensi berdampak pada peningkatan belanja negara, termasuk kemungkinan penyesuaian gaji ASN.

Isu kenaikan gaji ASN sendiri menguat setelah Purbaya menerima kunjungan Menteri PAN-RB Rini Widyantini di Kementerian Keuangan pada Senin (29/12/2025). Pertemuan tersebut memicu spekulasi adanya sinyal kenaikan gaji ASN pada 2026.

Rini menyebut, kunjungannya ke Kemenkeu bertujuan membahas sejumlah pekerjaan rumah terkait reformasi birokrasi. Fokus pembahasan mencakup kebijakan lintas kementerian yang memerlukan koordinasi anggaran.

Dalam pertemuan itu, usulan kebijakan gaji ASN untuk tahun depan turut masuk dalam agenda. Rini pun mengonfirmasi bahwa topik tersebut dibahas bersama Menkeu.

Meski demikian, Rini belum memerinci skema maupun besaran usulan penyesuaian gaji. Opsi kenaikan gaji pokok maupun tunjangan ASN juga belum dibuka ke publik.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini termasuk sinyal adanya pembahasan terkait kemungkinan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Purbaya, keputusan soal kapan gaji PNS naik masih menunggu kepastian kondisi keuangan negara.

Purbaya menjelaskan, hal tersebut diperlakukan sama dengan kebijakan belanja lainnya dan belum bisa diputuskan dalam waktu dekat.

"Tapi saya masih tunggu satu kuartal lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," ujar Purbaya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Purbaya mengungkapkan, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu arah penerimaan negara dan kondisi perekonomian secara lebih sinkron.

Ia mengaku masih membutuhkan waktu setidaknya satu kuartal ke depan untuk memastikan bagaimana tren ekonomi dan pendapatan negara bergerak, dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Setelah gambaran tersebut lebih jelas, barulah pemerintah dapat mendiskusikan tahap berikutnya, termasuk berbagai kebijakan yang berpotensi berdampak pada peningkatan belanja pemerintah, salah satunya terkait gaji ASN.

Sebelumnya, Purbaya menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, yang memicu spekulasi sinyal kenaikan gaji ASN pada 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kementerian Keuangan Senin (29/12/2025). Rini menyebut kedatangannya ke Kemenkeu membahas sejumlah pekerjaan rumah reformasi birokrasi.

Fokus pembahasan mencakup kebijakan lintas kementerian.

Usulan kebijakan gaji ASN untuk tahun depan turut masuk agenda. Rini mengonfirmasi topik tersebut.

Meski demikian, Rini belum memerinci skema maupun besaran usulan gaji. Opsi penyesuaian gaji pokok dan tunjangan belum dibuka ke publik.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, di kantor Kementerian Keuangan, Senin (29/12).

Rini hadir sekitar pukul 13.30 WIB beserta rombongan Kementerian PAN-RB. Ia mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas dengan Purbaya, termasuk usulan usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) alias PNS pada 2026.

"Macam-macam lah (pembahasan), banyak PR-nya saya sama Pak Menteri. Iya salah satunya (usulan kenaikan gaji ASN 2026)," ujar Rini ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Purbaya sebelumnya telah menerima surat dari Rini terkait usulan kenaikan gaji PNS tahun depan. Ia mengatakan akan mengkaji usulan itu.

"Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," ucap Purbaya pada Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Rencana pemerintah menaikkan gaji ASN pada 2026 mencuat sejak 30 Juni 2025. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.

Dokumen RKP 2025 terbaru, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Pemerintah mengungkapkan sejumlah syarat agar gaji pegawai negeri sipil (PNS) bisa naik di 2026 mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut kenaikan gaji itu akan sangat bergantung dengan kemampuan fiskal negara.

Namun, dirinya menegaskan mendukung rencana gaji PNS naik tahun depan.

"Saya juga senang kalau ASN (aparatur sipil negara) itu bisa naik gaji, tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal," tegas Rini di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Selasa (18/11), dikutip dari detikcom.

Sebagai upaya Kemenpan RB mendorong kenaikan gaji PNS, Rini bersurat langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima surat tersebut.

Hal ini dipertegas Purbaya usai bertanya kepada anak buahnya, yaitu Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman.

"Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Sementara itu, Dirjen Anggaran Luky Alfirman menyebut belum ada keputusan apa pun karena Kemenkeu masih perlu mengkaji usul kenaikan gaji tersebut.

Luky menjelaskan ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah, sebelum akhirnya memutuskan menaikkan gaji PNS. Ia menegaskan masalah ini tidak sederhana.

"Kita selalu lihat kinerja dan produktivitas dari ASN (aparatur sipil negara) itu sendiri seperti apa. Tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa," tegas Luky.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji surat usulan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman mengungkapkan, keputusan mengenai kenaikan gaji PNS bukan merupakan hal yang sederhana, tapi melibatkan banyak faktor pertimbangan, termasuk kondisi fiskal negara.

"Pada intinya, kita baru saja menerima surat dari MenPAN-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun juga, tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simple simply kita naikin, apa naikin gaji gitu, tidak seperti itu," ujar Luky dalam dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Luky menjelaskan, pembahasan remunerasi ini merupakan bagian integral dari upaya penataan organisasi dan transformasi birokrasi yang dilakukan Kemenkeu bekerja sama dengan MenPAN-RB.

"Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari bagian kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi, pokoknya kita kerja sama dengan MenPAN-RB. Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, salah satu elemennya," tuturnya.

Faktor yang akan menjadi penentu keputusan meliputi penilaian atas hasil kerja dan produktivitas para PNS, serta mempertimbangkan kondisi keuangan dan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kajian ini sejalan dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkali-kali menegaskan bahwa setiap keputusan terkait kenaikan gaji ASN akan mempertimbangkan anggaran negara dan masih dalam tahap pembahasan.

Purbaya sebelumnya telah mengindikasikan bahwa meskipun Peraturan Presiden (Perpres) terkait gaji ASN telah terbit (seperti Perpres 79 Tahun 2025), Kemenkeu belum melakukan perhitungan atau diskusi rinci.

Purbaya juga menekankan bahwa penyesuaian gaji harus melalui tahapan proses, mulai dari kajian, sinkronisasi anggaran, hingga penerbitan aturan resmi.

"Semua yang menyangkut anggaran negara ada tahapannya. Kalau pemerintah memutuskan menyesuaikan gaji (PNS), pasti akan ada peraturannya. Selama aturan itu belum keluar, tidak ada perubahan,” kata Purbaya dalam kesempatan terpisah pada bulan lalu.

(DESI ANGRIANI)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkap syarat gaji PNS naik pada tahun depan.

Rini mengaku sangat mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Namun, ia mengingatkan rencana itu bergantung kepada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji, tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal," kata Rini di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11), dilansir detikfinance.

Rini mengatakan memang belum ada komunikasi lanjutan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal rencana kenaikan gaji PNS 2026. Namun, ia sudah Purbaya mengenai hal itu.

"Belum (bertemu Purbaya), tapi kita sudah bersurat," ungkapnya.

Rencana pemerintah menaikkan gaji ASN pada 2026 mencuat sejak 30 Juni 2025. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.

Dokumen RKP 2025 terbaru, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

"Menaikkan gaji ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara," dikutip dari lampiran Perpres 79/2025.

Oktober lalu, Purbaya berkata rencana itu masih terus dibahas oleh pemerintah.

"Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10) lalu.

Jakarta: Pemerintah akhirnya resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Kabar baik ini datang bersamaan dengan jadwal pencairan rapel gaji yang dijadwalkan mulai November 2025.

Perpres tersebut telah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan mengatur penyesuaian gaji bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, aparat TNI/Polri, hingga pejabat negara.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan dan daya beli ASN, sekaligus menjaga motivasi kerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik terbaik.

Rincian Kenaikan Gaji ASN November 2025

Besaran kenaikan gaji bervariasi menurut golongan, dengan rincian sebagai berikut:

Golongan I dan II: naik 8% (mencakup ASN di level pelaksana dan staf).
Golongan III: naik 10% (mencakup staf senior serta pejabat fungsional atau struktural pertama).
Golongan IV: naik 12% (mencakup pejabat eselon dan fungsional senior).

Sebagai ilustrasi, PNS Golongan III/a dengan gaji pokok sebelumnya Rp2.785.700 akan mendapatkan tambahan sebesar 10%, atau Rp278.570. Artinya, gaji pokok barunya menjadi sekitar Rp3.064.270.

Nominal tersebut belum termasuk berbagai tunjangan yang biasanya diterima ASN setiap bulan.
Jadwal dan Mekanisme Pencairan

Secara administratif, kenaikan gaji mulai berlaku sejak Oktober 2025. Namun, pembayaran
dengan nominal baru baru akan dilakukan pada November 2025.

Pada bulan yang sama, ASN juga akan menerima rapel gaji yakni pembayaran tambahan untuk menutup selisih gaji bulan Oktober. Dengan begitu, gaji November akan berisi dua komponen gaji dengan nominal baru serta rapel satu bulan sebelumnya.

Dampak Kenaikan Gaji PNS

Kenaikan gaji ini diperkirakan membawa dua dampak besar:

Meningkatkan kesejahteraan ASN

Tambahan pendapatan akan memperkuat daya beli ASN di tengah tekanan inflasi. Kenaikan ini juga menjadi bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasi ASN dalam melayani publik.

Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Peningkatan gaji ASN dapat memperbesar konsumsi rumah tangga, terutama di daerah, yang pada akhirnya turut menggerakkan perekonomian nasional.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap kesejahteraan ASN semakin baik dan roda ekonomi nasional berputar lebih cepat menjelang akhir tahun.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun depan.

Saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Purbaya menyebut kemungkinan bagi pemerintah untuk menaikkan gaji PNS selalu ada. Akan tetapi, dia menyebut pemerintah belum mengetahui berapa peluang kenaikannya.

"Kalau kemungkinan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu," ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/10/2025) sore.

Adapun pendahulu Purbaya, yakni Sri Mulyani Indrawati, pada Agustus 2025 lalu menyebut pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan gaji abdi negara.

Sebab, Sri Mulyani menyebut pemerintah masih memiliki berbagai program prioritas pada 2026 yang akan menjadi fokus utama.

"Untuk gaji kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas untuk program-program prioritas nasional" katanya Sri Mulyani saat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang dipantau daring, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

Untuk diketahui, PNS terakhir kali mengalami kenaikan gaji pada 2024 pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Kebijakan mengenai gaji PNS pun tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS naik pada tahun depan. Namun, besarannya kenaikannya masih dalam pembahasan.

Gaji PNS terakhir naik pada 2024 di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebesar 8 persen. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

"Kayaknya ada (kenaikan gaji PNS), saya belum tau detailnya," kata Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10).

Menurutnya, Kementerian Keuangan tidak menutup kemungkinan kenaikan gaji PNS di tahun depan. Hanya saja, keputusan akhir akan mempertimbangkan banyak hal.

"Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tau," jelasnya.

Besaran gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berikut daftar lengkap gaji PNS 2025 berdasarkan PP Nomor 5 tahun 2024:

* Gaji PNS Golongan I a: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600* Gaji PNS Golongan I b: Rp 1.840.800-Rp 2.670.700* Gaji PNS Golongan I c: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700* Gaji PNS Golongan I d: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400

* Gaji PNS Golongan II a: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400* Gaji PNS Golongan II b: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500* Gaji PNS Golongan II c: Rp 2.485.900-Rp 3.958.200

* Gaji PNS Golongan III a: Rp 2.785.700-Rp 4.575.200* Gaji PNS Golongan III b: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800* Gaji PNS Golongan III c: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500* Gaji PNS Golongan III d: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700

* Gaji PNS Golongan IV a: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900* Gaji PNS Golongan IV b: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300* Gaji PNS Golongan IV c: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400* Gaji PNS Golongan IV d: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500* Gaji PNS Golongan IV e: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200