#30 tag 24jam
BPK periksa laporan keuangan KemenPANRB Tahun 2025
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) ... [230] url asal
Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Tahun 2025.
“Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” kata Anggota III BPK Akhsanul Khaq dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Rabu.
Anggota III BPK mengharapkan agar seluruh jajaran KemenPANRB dapat memberikan dukungan optimal selama tahapan pemeriksaan berlangsung, terutama terkait data dan informasi, sehingga kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu.
Pemeriksaan atas LK Tahun 2025 ini mencakup pengujian atas akun-akun neraca, realisasi anggaran, serta catatan atas laporan keuangan. Fokus perhatian juga diarahkan pada area-area yang memiliki risiko signifikan, termasuk efektivitas pengendalian internal dan akurasi penyajian informasi keuangan.
Selain dukungan administratif dan teknis, Akhsanul saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas LK KemenPANRB Tahun 2025, juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung.
Kolaborasi yang baik antara tim pemeriksa dan entitas diharapkan mampu mempercepat penyelesaian pemeriksaan sekaligus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.
"BPK berkomitmen untuk bersinergi sebagai mitra KemenPANRB dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan kinerja pelayanan publik. Melalui pemeriksaan ini, BPK berharap kualitas pelaporan keuangan KemenPANRB Tahun 2025 semakin andal serta mampu mendukung penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan,” ungkap dia.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
PNS dan Karyawan Swasta Diimbau WFA pada 29-31 Desember
KemenpanRB menyatakan PNS, termasuk TNI dan Polri, dapat bekerja secara fleksibel pada 29-31 Desember 2025. [287] url asal
#pns #tni #polri #nataru #kemenpanrb #rini-widyantini #sidang-kabinet #nataru #kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi #rb #wfa #tni #asn #yassierli #jakarta-pusat #tahun
(CNN Indonesia - Ekonomi) 19/12/25 06:35
v/78201/
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, termasuk TNI dan Polri, dapat bekerja secara fleksibel pada 29-31 Desember 2025.
Menpan RB Rini Widyantini mengatakan pola kerja fleksibel ini untuk memastikan layanan terhadap publik tetap maksimal selama liburan natal dan tahun baru (Nataru).
"Untuk para ASN kita sudah ada kesepakatan keputusan untuk bisa dilakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel, jadi bukan work from anywhere (WFA), jadi flexible working arrangement (FWA)," ujar Rini saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).
Menurut Rini, dengan kebijakan FWA, para pengabdi negara bisa tetap menjalankan tugasnya baik dari kantor maupun lokasi lain sesuai pengaturan instansi masing-masing.
Kebijakan ini berlaku bagi PNS hingga TNI yang ada di instansi atau lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Namun, ia menegaskan instansi pemerintahan untuk tetap menjalankan pelayanan publik esensial dengan optimal, khususnya layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Kami telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan pengaturan kerja fleksibel tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan publik," tegasnya.
Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan menerapkan Work From Anywhere (WFA) bagi buruh pada 29-31 Desember 2025.
Imbauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidang kabinet yang membahas upaya mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
"Kami juga menghimbau perusahaan agar memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan kebijakan, kalau tadi namanya Flexible Working Arrangement (FWA) atau yang mungkin yang lebih umum Work From Anywhere (WFA)," ujar Yassierli saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).
Ia menjelaskan surat edaran terkait imbauan WFA sedang disiapkan. Kendati, ia menegaskan kebijakan tersebut tetap dapat dikecualikan pada sektor-sektor penting, termasuk pelayanan masyarakat.
PNS, TNI, dan Polri Terapkan Pola Kerja Fleksibel pada 29-31 Desember
KemenpanRB resmi menetapkan kebijakan pola kerja fleksibel (FWA) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk TNI dan Polri pada 29-31 November 2025. [329] url asal
#kemenpanrb #asn #pns #tni #polri #flexible-working-arrangement #fwa #menteri-agama #ken #airlangga-hartarto #working-arrangement #tni #menpan-rb #fwa #pemerintah #menteri-ketenagakerjaan #prabow
(CNN Indonesia - Ekonomi) 18/12/25 12:37
v/77215/
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) resmi menetapkan kebijakan pola kerja fleksibel (flexible working arrangement/ FWA) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk TNI dan Polri, pada 29-31 Desember 2025.
Menpan RB Rini Widyantini menyampaikan kebijakan ini untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat tanpa mengganggu layanan publik.
"Untuk para ASN kita sudah ada kesepakatan keputusan untuk bisa dilakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel, jadi bukan work from anywhere (WFA), jadi flexible working arrangement (FWA)," ujar Rini saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh ASN, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Rini menjelaskan, dalam sistem FWA, ASN bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dari kantor maupun dari lokasi lain sesuai pengaturan instansi masing-masing.
Namun, ia menegaskan instansi pemerintahan untuk tetap menjalankan pelayanan publik esensial dengan optimal, khususnya layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Kami telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan pengaturan kerja fleksibel tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan publik," tegasnya.
Lebih lanjut, Rini mengatakan kebijakan ini merupakan hasil keputusan bersama Menpan RB, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan.
Hal ini sama dengan yang disampaikan sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, ia juga menyampaikan masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan dan pengaduan terkait kinerja pemerintah melalui kanal Lapor di laman www.lapor.go.id selama periode pola kerja fleksibel tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan skema work from anywhere (WFA) bagi pekerja pada 29-31 Desember 2025.
Airlangga menyampaikan usulan tersebut dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
"Oleh karena itu, kami usulkan ken ada 29,30, dan 31 yang di antara libur, kami usul untuk work from anywhere and everywhere," kata Airlangga.
Ia menyebut perjalanan keluarga bisa saja terhalang apabila orang tuanya tetap bekerja di hari itu. Karenanya, ia mengusulkan agar pekerja bisa bekerja dari mana saja selama tiga hari terakhir tahun ini.
KemenPANRB Godok Aturan Pemindahan PNS ke IKN
Kementerian PANRB merancang pemindahan kementerian dan ASN ke IKN. Proses ini melibatkan penyesuaian organisasi dan transformasi cara kerja pemerintah. [319] url asal
#pemindahan-asn #kemenpanrb #kebijakan-pemerintah #reformasi-birokrasi #pusat-pemerintahan #transformasi-pemerintahan #kementerian #ikn #struktur-kabinet #pembangunan-ikn
(CNBC Indonesia - News) 12/11/25 15:34
v/36595/
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menggodok kebijakan pemindahan kementerian/lembaga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.
Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menjelaskan Kementerian PANRB telah menyusun rekomendasi pemindahan kementerian/lembaga ke IKN sejak 2022 lalu.
Kemudian sejak Oktober 2024, dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih, dilakukan penyesuaian organisasi, jabatan, dan penempatan SDM, serta penataan aset kementerian/lembaga sesuai struktur kabinet baru.
"Seiring dengan perubahan struktur kabinet baru, Kementerian PANRB melakukan penapisan ulang, mempertimbangkan strategi pembangunan IKN dan arah pemerintahan baru agar perpindahan lebih efektif dan efisien," ujar Purwadi dikutip Rabu (12/11/2025).
Proses penapisan atau penyaringan terhadap kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan melalui tiga filter utama. Pertama, pendefinisian peran strategis kementerian/lembaga, yaitu sejauh mana peran kementerian/lembaga tersebut penting bagi negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.
Kedua, identifikasi peran kementerian/lembaga sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan nasional dan sistem pertahanan dan keamanan. Ketiga, analisis risiko, yaitu menilai dampak jika fungsi kementerian/lembaga tersebut tidak segera dipindahkan ke IKN.
Pada Januari 2025, Menteri PANRB juga telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pemindahan kementerian/lembaga dan ASN ke IKN.
Penyesuaian ini dilakukan selaras dengan perkembangan terkini terkait penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan politik nasional tahun 2028, sehingga tahapan pembangunan dan pemindahan IKN diarahkan untuk mendukung kesiapan kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Pemindahan ini bukan semata relokasi fisik, tetapi transformasi cara kerja pemerintah. Fokus kita bukan hanya pindah kantor, melainkan pindah pola pikir dan budaya kerja, agar pemerintahan di IKN menjadi simbol tata kelola baru," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)